Downloaded 48 times
Uploaded byRooy Salamony
Das citarum
[Ringkasan] Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan desa di DAS Citarum Hulu melalui pendekatan pembangunan desa dan pendekatan kewenangan. Secara garis besar mencakup proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) yang melibatkan berbagai pihak di desa.
More Related Content
Das citarum
- 1.
- 2. POTENSI DAS CITARUM •Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum merupakan DAS terbesar dan terpanjang di Provinsi Jawa Barat, secara geografis berada 106°51‘36‖ – 107°°51‘ BT dan 7°19‘ – 6°24‘ LS, • Daerah Aliran Sungai ini meliputi 5 DAS yaitu DAS Citarum, DAS Cipunegara, DAS Cilamaya, DAS Cilalanang dan DAS Ciasem yang melalui 9 Kabupaten dan 3 Kota meliputi Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung, Kabupaten Subang, Kabupaten Purwakarta,Kabupaten Karawang, sebagian Kabupaten Sumedang, sebagian Kabupaten Cianjur,sebagian Kabupaten Bekasi, sebagian Kabupaten Indramayu, serta Kota Bandung, Kota Bekasi dan Kota Cimahi
- 4. BAGAIMANA DESA DISEKITAR DAS CITARUM HULU MEMBANGUN? • PENDEKATAN PEMBANGUNAN DESA. • PENDEKATAN KEWENANGAN
- 5. PENDEKATAN PEMBANGUNAN DESA •PENYUSUNAN RPJM DESA • PENYUSUNAN RKP DESA
- 6. RPJM DESA RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNANDESA UNTUK JANGKA WAKTU 6 TAHUN. 6
- 7. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA RPJMDesa, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.
- 8. RPJM Desa MEMUATVISI DAN MISI KEPALA DESA, RENCANA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA, PELAKSANAAN PEMBANGUNAN, PEMBINAAN KEMASYARAKATAN, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA. 8
- 9. PROSES PEMILIHAN KEPALADESA Calon Kades dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa yang memuat visi dan misi bila terpilih sebagai kepala desa. Visi merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan kepala desa. Misi berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi. 9
- 10. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHANDESA – Penetapan dan penegasan batas Desa; – Pendataan Desa; – Penyusunan tata ruang Desa; – Penyelenggaraan musyawarah Desa; – Pengelolaan informasi Desa; – Penyelenggaraan perencanaan Desa; – Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa; – Penyelenggaraan kerjasama antar Desa; – Pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; – Kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa. 10
- 11. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNANDESA • Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan Desa : • tambatan perahu; • jalan pemukiman; • jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian; • pembangkit listrik tenaga mikrohidro ; • lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan • infrastruktur Desa lainnya sesuai kondisi Desa. • Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan : • air bersih berskala Desa; • sanitasi lingkungan; • pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan • sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai kondisi Desa. 11
- 12. • Pembangunan, pemanfaatandan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain: • taman bacaan masyarakat; • pendidikan anak usia dini; • balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat; • pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan • sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai kondisi Desa. 12
- 13. PENGEMBANGAN USAHA EKONOMIPRODUKTIF SERTA PEMBANGUNAN, PEMANFAATAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA EKONOMI • pasar Desa; • pembentukan dan pengembangan BUM Desa; • penguatan permodalan BUM Desa; • pembibitan tanaman pangan; • penggilingan padi; • lumbung Desa; • pembukaan lahan pertanian; • pengelolaan usaha hutan Desa; • kolam ikan dan pembenihan ikan; • kapal penangkap ikan; • cold storage (gudang pendingin); • tempat pelelangan ikan; • tambak garam; • kandang ternak; • instalasi biogas; • mesin pakan ternak; • sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai kondisi Desa. 13
- 14. • Pelestarian lingkunganhidup antara lain: • penghijauan; • pembuatan terasering; • pemeliharaan hutan bakau; • perlindungan mata air; • pembersihan daerah aliran sungai; • perlindungan terumbu karang; dan • kegiatan lainnya sesuai kondisi Desa. 14
- 15. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN •Pembinaan lembaga kemasyarakatan; • Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban; • Pembinaan kerukunan umat beragama; • Pengadaan sarana dan prasarana olah raga; • Pembinaan lembaga adat; • Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; • Kegiatan lain sesuai kondisi Desa. 15
- 16. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT •Pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan; • Pelatihan teknologi tepat guna; • Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi kepala Desa, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa; • Peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain: • kader pemberdayaan masyarakat Desa; • kelompok usaha ekonomi produktif; • kelompok perempuan, • kelompok tani, • kelompok masyarakat miskin, • kelompok nelayan, • kelompok pengrajin, • kelompok pemerhati dan perlindungan anak, • kelompok pemuda;dan • kelompok lain sesuai kondisi Desa. 16
- 17. KEGIATAN PENYUSUNAN RPJMDESA – Pembentukan tim penyusun RPJM Desa – Penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kab/Kota – Pengkajian keadaan Desa – Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa – Penyusunan rancangan RPJM Desa – Penyusunan rencana pembangunan Desa melalui Musrenbangdes – Penetapan RPJM Desa. 17
- 18. TIM PENYUSUN RPJMDESA • Kepala Desa membentuk tim penyusun RPJM Desa, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. • Tim terdiri dari: – kepala Desa selaku pembina; – sekretaris Desa selaku ketua; – ketua lembaga pemberdayaan masyarakat selaku sekretaris; dan – anggota yang berasal dari perangkat Desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan unsur masyarakat lainnya. • Jumlah tim, 7 - 11 org ( ada keterwakilan perempuan)
- 19. PENYELARASAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNANKab/Kota • Tim penyusun RPJM Desa melakukan penyelarasan arah kebijakan pembangunan Kab/Kota. • Penyelarasan arah kebijakan dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan Kab/Kota dengan pembangunan Desa. • Penyelarasan arah kebijakan dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan Kab/Kota. • Informasi arah kebijakan pembangunan kab/kota min meliputi: 1. RPJMDKab/Kota; 2. Rencana strategis satuan kerja perangkat daerah; 3. Rencana umum tata ruang wilayah Kab/Kota; 4. Rencana rinci tata ruang wilayah Kab/Kota; dan 5. Rencana pembangunan kawasan perdesaan. 19
- 20. PENGKAJIAN KEADAAN DESA •Pengkajian keadaan Desa meliputi kegiatan: • penyelarasan data Desa; • penggalian gagasan masyarakat; dan • penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Desa. • Laporan hasil pengkajian menjadi bahan masukan dalam musyawarah Desa dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Desa.
- 21. PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNANDESA MELALUI MUSYAWARAH DESA• BPD menyelenggarakan musyawarah Desa berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan desa. • Musyawarah Desa, dilaksanakan sejak diterimanya laporan dari kepala Desa. • Musyawarah Desa, membahas dan menyepakati : – Laporan hasil pengkajian keadaan Desa; – Rumusan arah kebijakan pembangunan Desa yang dijabarkan dari visi dan misi kepala Desa; – Rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 22. Lanjutan . .. .• Pembahasan rencana prioritas kegiatan, dilakukan dengan diskusi kelompok dan dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. • Diskusi kelompok secara terarah, membahas sebagai berikut: • Laporan hasil pengkajian keadaan Desa; • Prioritas rencana kegiatan desa utk waktu 6 tahun; • Sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Desa; dan • Rencana pelaksana kegiatan Desa yang akan dilaksanakan oleh perangkat Desa, unsur masyarakat Desa, kerjasama antar Desa, dan/atau
- 23. PENYUSUNAN RANCANGAN RPJMDESA • Tim penyusun RPJM Desa menyusun rancangan RPJM Desa berdasarkan berita acara. • Rancangan RPJM Desa dituangkan dalam format rancangan RPJM Desa. • Tim penyusun RPJM Desa membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Desa yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Desa. • Berita acara, disampaikan oleh tim penyusun RPJM Desa kepada kepala Desa. • Kepala Desa memeriksa dokumen rancangan RPJM Desa yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Desa. • Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan berdasarkan arahan kepala Desa dalam hal kepala Desa belum menyetujui rancangan RPJM Desa. • Dalam hal rancangan RPJM Desa telah disetujui oleh kepala Desa, dilaksanakan Musrenbangdes.
- 24. PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNANDESA MELALUI MUSRENBANGDES • Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbangdes yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa. • Musrenbangdes diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. • Musrenbangdes, membahas dan menyepakati rancangan RPJM Desa. • Hasil kesepakatan Musrenbangdes, dituangkan dalam berita acara.
- 25. PENETAPAN RPJM DESA •Kepala Desa mengarahkan Tim penyusun RPJM Desa melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Desa berdasarkan hasil kesepakatan Musrenbangdes. • Rancangan RPJM Desa menjadi lampiran rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa. • Kepala Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang RPJM Desa. • Rancangan peraturan Desa tentang RPJM Desa dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa dan BPD untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RPJM Desa.
- 26. PERUBAHAN RPJM DESA •Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dalam hal: • terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau • terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemda provinsi, dan/atau Pemda Kab/Kota. • Perubahan RPJM Desa, dibahas dan disepakati dalam Musrenbangdes dan selanjutnya ditetapkan dengan peraturan Desa.
- 27. 27 RANCANGAN RPJM DESA TAHUN: ……………….. DESA : ………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….. KECAMATAN : ………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….. KABUPATEN : ………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….. PROVINSI : ………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………….. No Bidang/ Jenis Kegiatan Lokasi (RT/RW/ Dusun) Prakiraan Volume Sasaran/ Manfaat Waktu Pelaksanaan Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan Prakiraan Pola Pelaksanaan Bidang Sub Bidang Jenis Kegiatan Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 5 Tahun 6 Jlh (Rp) Sumber Swakelola Kerjasama Antar Desa Kerjasama Pihak Ketiga a b c. d e f g h i j k l m n o p q r s 1 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa a. b. c. Jumlah Per Bidang 1 - 2 Pembangunan Desa a. b. c. Jumlah Per Bidang 2 3 Pembinaan Kemasyarakatan a. b. c. Jumlah Per Bidang 3 - 4 Pemberdayaan Masyarakat a. b. c. d. Jumlah Per Bidang 4 JUMLAH TOTAL - ………………., Tanggal, …, …, …. Mengetahui : Disusun oleh: Kepala Desa, Tim Penyusun RPJM Desa (..........................) (....................... .....)
- 28. KEMENTERIAN DALAM NEGERI RencanaPembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- 29. RENCANA KERJA PEMERINTAHDESA - DOKUMEN PERENCANAAN UNTUK PERIODE 1 TAHUN. - PENJABARAN DARI RPJM-DESA. - MEMPERTIMBANGKAN PENDANAAN, PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DESA. - MENGACU KEPADA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH. 29
- 30. • RKP Desamemuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. • RKP Desa paling sedikit berisi uraian: – evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya; prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa; – prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga; – rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemda provinsi, dan Pemda kab/kota; – pelaksana kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan/atau unsur masyarakat Desa. 30
- 31. PENYUSUNAN RKP DESA •Penyusunan RKP Desa, bulan juli tahun anggaran sebelumnya • RKP Desa disusun sesuai dengan informasi dari Pemda kab/kota berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemda provinsi, dan Pemda kab/kota. • RKP Desa ditetapkan dengan Perdes paling lambat akhir September thn berjalan. • RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.
- 32. KEGIATAN PENYUSUNAN RKPDESA –Penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa; –Pembentukan tim penyusun RKP Desa; –Pencermatan pagu indikatif Desa & penyelarasan program/kegiatan ke Desa –Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; –Penyusunan rancangan RKP Desa; –Penyusunan RKP Desa melalui Musrenbangdes; –Penetapan RKP Desa; –Perubahan RKP Desa; dan –Pengajuan daftar usulan RKP Desa 32
- 33. PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNANDESA MELALUI MUSYAWARAH DESA • BPD menyelenggarakan musyawarah Desa, paling lambat bulan Juni tahun anggaran sebelumnya dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Desa. • Musyawarah Desa melaksanakan kegiatan sebagai berikut: – mencermati ulang dokumen RPJM Desa; – menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; – membentuk tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan. • Tim verifikasi dapat berasal dari warga masyarakat Desa dan/atau satuan kerja perangkat daerah Kab/Kota. • Hasil kesepakatan, dituangkan dalam berita acara. • Berita acara, menjadi pedoman kepala Desa dalam menyusun RKP Desa. • Hasil musyawarah Desa menjadi pedoman menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
- 34. TIM PENYUSUN RKPDESA • Kepala Desa membentuk tim penyusun RKP Desa. • Tim terdiri dari: • kepala Desa selaku pembina; • sekretaris Desa selaku ketua; • ketua lembaga pemberdayaan masyarakat sebagai sekretaris; • anggota yang meliputi: perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat. • Jumlah tim, 7 – 11 orang dan mengikutsertakan perempuan. • Pembentukan tim paling lambat bulan Juni tahun anggaran sebelumnya. • Tim penyusun RKP Desa ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
- 35. PENCERMATAN PAGU INDIKATIFDESA DAN PENYELARASAN PROGRAM/KEGIATAN MASUK KE DESA • Kepala Desa mendapatkan data dan informasi dari Kab/Kota tentang: –pagu indikatif Desa; dan –rencana program/kegiatan Pemerintah, Pemda provinsi, dan Pemda Kab/Kota yang masuk ke Desa. • Data dan informasi diterima kepala Desa dari Kab/Kota paling lambat bulan Juli tahun anggaran sebelumnya
- 36. • PEMERINTAH DESADAPAT MENGUSULKAN KEBUTUHAN PEMBANGUNAN DESA KEPADA PEMDA KAB/KOTA. • DALAM HAL TERTENTU, PEMERINTAH DESA DAPAT MENGUSULKAN KEBUTUHAN PEMBANGUNAN DESA KEPADA PEMERINTAH DAN PEMDA PROVINSI. • USULAN KEBUTUHAN PEMBANGUNAN DESA HARUS MENDAPATKAN PERSETUJUAN BUPATI/WALIKOTA. • DALAM HAL BUPATI/WALIKOTA MEMBERIKAN PERSETUJUAN, USULAN DISAMPAIKAN OLEH BUPATI/WALIKOTA KEPADA PEMERINTAH DAN/ATAU PEMDA PROVINSI. • USULAN PEMERINTAH DESA DIHASILKAN DALAM MUSRENBANG DESA. • DALAM HAL PEMERINTAH, PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA MENYETUJUI USULAN, USULAN TERSEBUT DIMUAT DALAM RKP DESA TAHUN BERIKUTNYA. 36
- 37. KEMENTERIAN DALAM NEGERI Perdes RKP Desa merupakan dokumen perencanaan di Desa dan merupakan pedoman dalam penyusunan APBDesa. Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa. Perencanaan Pembangunan Desa merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
- 38. PERUBAHAN RKP DESA •Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau • Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemda provinsi, dan/atau Pemda Kab/Kota.
- 39. • Dalam halterjadi perubahan RKP Desa dikarenakan terjadi peristiwa khusus, kepala Desa melaksanakan kegiatan: – berkoordinasi dengan pemerintah Kab/Kota yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus; – mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus; – menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB; – menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
- 40. PENDEKATAN KEWENANGAN • KEWENANGANASAL USUL DAN LOKAL SKALA DESA • KEWENANGAN YANG DITUGASKAN DAN KEWENANGAN LAIN YANG DITUGASKAN
- 41. Pasal 18 :Bidang-bidang kewenangan : 1. penyelenggaraan pemerintahan Desa. 2. Pelaksanaan pembangunan. 3. Pembinaan Kemasyarakatan. 4. Pemberdayaan masyarakat desa. Pasal 19 kewenangan desa melputi : 1. Kewenangan berdasarkan Hak asal usul. 2. Kewenangan Lokal skala desa. 3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota. 4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota sesuai peraturan perundang- undangan. Kewenangan Desa (UU 6/2014) :
- 42. Pasal 18 :Bidang-bidang kewenangan lebih menunjukkan kepada aktivitas/kegiatan yang dilakukan pemerintah desa dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan kepentinganmasyarakat setempat Pasal 19 lebih menunjukkan jenis/sumber kewenangan desa : 1. Hak asal usul. 2. Lokal skala desa. 3. Penugasan dari Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota. 4. Penugasan lain dari Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota sesuai peraturan perundang- undangan. Ket : 1 dan 2 kewenangan atributif. 3 dan 4 kewenangan delegatif.
- 43. Kewenangan 1 dan2 dilaksanakan dengan dengan cara (fungsi) mengatur dan (fungsi) mengurus Kewenangan 3 dan 4 dengan cara (fungsi) mengurus.
- 44. FUNGSI MENGATUR Fungsiuntuk melakukan alokasi nilai (materil dan non materil) untuk menciptakan keteraturan warga negara yang beradab. Substansi pengaturan dapat tentang pengaturan peran, status/kedudukan, hak, wewenang, kewajiban, tanggung Jawab, sanksi, hubungan antar peran, dll Meski tidak mempunyai batasan yang tegas tentang apa yang perlu diatur, namun batasan pengaturan pemerintah dapat diketahui dari tujuannya yaitu menyelesaikan masalah publik (masalah antar satu warga negara dengan warga negara laiannya atau antar warga negara dengan pemerintah itu sendiri) Memelihara keteraturan/ketertiban.
- 45. FUNGSI MENGURUS 1. Production(pemerintah memproduksi sendiri) : barang dan jasa publik atau barang/jasa privat penting yang belum diproduksi swasta. Barang/jasa publik dengan karakteristik : a. Konsumsi Bersama (joint Consumption) yaitu konsumsi oleh satu orang tidak mengurangi kesempatan orang lain untuk mengkonsumsi barang yang sama; b. Penggunaannya tidak bisa dikecualikan (non excludable). 2. Provision (menjamin ketersediaan), barang/jasa penting kebutuhan masyarakat. Produksi dan distribusi dapat dilakukan oleh swasta. 3. Subsidy (subsidi), untuk menjamin keterjangkauan barang/jasa penting oleh masyarakat; 4. Menyediakan barang/jasa private terhadap warga negara yang tidak mampu memenuhi sendiri kebutuhan dasarnya (walfare state) melalui SPM.
- 46. Yang dimaksud dengan“hak asal usul” adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain (dalam PP 47/2015 disebut paling sedikit terdiri atas) : 1. sistem organisasi masyarakat adat, 2. kelembagaan, pranata dan hukum adat, 3. tanah kas Desa, 4. serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa 5. Pengembangan peran masyarakat desa (PP 47/15).
- 47. Yang dimaksud dengan“kewenangan lokal berskala Desa” adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakasa masyarakat Desa, antara lain (dalam PP 47/2015 disebut paling sedikit terdiri atas) : 1. tambatan perahu, 2. pasar Desa, 3. tempat pemandian umum, 4. saluran irigasi, 5. sanitasi lingkungan, 6. pos pelayanan terpadu, 7. sanggar seni dan belajar, 8. serta perpustakaan Desa, 9. embung Desa, dan 10. jalan Desa. 11. Pengelolaan air minum (PP 47/15)
- 48. • Untuk kewenangandan kewenangan lain yang ditugaskan pemerintah pusat, propinsi, kabupaten/kota, Pasal 22 UU 6/2014 menyatakan Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. • (Hal ini merujuk pada bidang kewenangan pada Pasal 18) • Penjelasan Pasal 20 ayat (1) dan (3) serta penjelasan Pasal 372 UU 23/2014 menyatakan bahwa penugasan kepada desa bukan merupakan pelasaknaan asas Tugas pembantuan.
- 49. ASPEK KEWENANGAN DESA SUMBER(JENIS) PASAL 18 BIDANG (AKTIVITAS) PASAL 19 KRITERIA OBJEK (URUSAN PEM) 1. Kewenangan berdasarkan Hak asal usul. 2. Kewenangan Lokal skala desa. 3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota. 4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota sesuai peraturan perundang- undangan. 1. penyelenggaraan pemerintahan Desa. 2. Pelaksanaan pembangunan. 3. Pembinaan Kemasyarakatan. 4. Pemberdayaan masyarakat desa. Dirumuskan dan dirinci dari defenisi sumber dan bidang kewenangan 1. sistem organisasi masyarakat adat, 2. kelembagaan, pranata dan hukum adat, 3. tanah kas Desa, 4. serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa 5. Pengembangan peran masyarakat desa (PP 47/15). 1. tambatan perahu, 2. pasar Desa, 3. tempat pemandian umum, 4. saluran irigasi, 5. sanitasi lingkungan, 6. pos pelayanan terpadu, 7. sanggar seni dan belajar, 8. serta perpustakaan Desa, 9. embung Desa, dan 10. jalan Desa. 11. Pengelolaan air minum (PP 47/15) Psl 22 Objek penugasan adl bidang kewenangan
- 50.