Sosialisasi permendesa no 1 tahun 2015
•Download as PPT, PDF•
1 like•3,319 views
Dokumen tersebut merangkum penjelasan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi mengenai lima Peraturan Menteri yang dikeluarkan untuk mendukung implementasi Undang-Undang Desa. Peraturan-peraturan tersebut mengatur tentang pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal skala desa, tata tertib musyawarah desa, pendampingan desa, pengelolaan BUMDes, serta prioritas penggunaan dana desa.
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (8)
Similar to Sosialisasi permendesa no 1 tahun 2015
Similar to Sosialisasi permendesa no 1 tahun 2015 (20)
More from Agus hariyanto
More from Agus hariyanto (15)
Recently uploaded
Recently uploaded (10)
Sosialisasi permendesa no 1 tahun 2015
- 1. Disampaikan pada Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi Jakarta, 31 Maret 2015 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA Dr. Ir. Suprayoga Hadi, MSP (Plt. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa) Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi PENJELASAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI NOMOR 1,2,3,4 dan 5 TAHUN 2015 DALAM RANGKA IMPLEMENTASI UU DESA
- 2. PRODUK HUKUM PERMEN DESA, PDT DAN TRANSMIGRASI PERMENDESA NOMOR 1 TAHUN 2015 PEDOMAN KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA PERMENDESA NOMOR 1 TAHUN 2015 PEDOMAN KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA PERMENDESA NOMOR 2 TAHUN 2015 PEDOMAN TATA TERTIB DAN MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA PERMENDESA NOMOR 2 TAHUN 2015 PEDOMAN TATA TERTIB DAN MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA PERMENDESA NOMOR 3 TAHUN 2015 PENDAMPINGAN DESA PERMENDESA NOMOR 3 TAHUN 2015 PENDAMPINGAN DESA PERMENDESA NOMOR 4 TAHUN 2015 PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN DAN PEMBUBARAN BUM DESA PERMENDESA NOMOR 4 TAHUN 2015 PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN DAN PEMBUBARAN BUM DESA PERMENDESA NOMOR 5 TAHUN 2015 PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015 PERMENDESA NOMOR 5 TAHUN 2015 PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA TAHUN 2015 2
- 3. PERMENDESA NO 1 TAHUN 2015 PEDOMAN KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA 3
- 4. SUBSTANSI PENGATURAN PERMENDESA NOMOR 1 TAHUN 2015 1. KETENTUAN UMUM 2. KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL- USUL 3. KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA 4. TAHAP DAN TATACARA 5. PUNGUTAN DESA 6. PENETAPAN KEWENANGAN DESA 7. KETENTUAN PENUTUP 4
- 5. 1. Sistem organisasi perangkat Desa; 2. Sistem organisasi masyarakat adat; 3. Pembinaan kelembagaan masyarakat; 4. Pembinaan lembaga dan hukum adat; 5. Pengelolaan tanah kas Desa; 6. Pengelolaan tanah Desa atau tanah hak milik Desa yang menggunakan sebutan setempat; 7. Pengelolaan tanah bengkok; 8. Pengelolaan tanah pecatu; 9. Pengelolaan tanah titisara; dan 10.Pengembangan peran masyarakat Desa KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL RUANG LINGKUP Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota harus mengakui, menghormati dan melindungi kewenangan berdasarkan hak asal usul. Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota harus mengakui, menghormati dan melindungi kewenangan berdasarkan hak asal usul. 5
- 6. 1. Penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat; 2. Pranata hukum adat; 3. Pemilikan hak tradisional; 4. Pengelolaan tanah kas Desa adat; 5. Pengelolaan tanah ulayat; 6. Kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa adat; 7. Pengisian jabatan kepala Desa adat dan perangkat Desa adat; dan 8. Masa jabatan kepala Desa adat. KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DESA ADAT MELIPUTI : 6
- 7. KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA MELIPUTI: KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA MELIPUTI: BIDANG PEMERINTAHAN DESA BIDANG PEMERINTAHAN DESA PEMBANGUNAN DESA KEMASYARAKATAN DESA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 7
- 8. Bupati/walikota melakukan pengkajian untuk identifikasi dan inventarisasi kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa dengan cara : a)Inventarisasi daftar kegiatan yang ditangani oleh SKPD b)Identifikasi dan inventarisasi kegiatan pemerinatahn dan pembangunan yang sudah dijalankan oleh desa c)Membentuk tim pengkajian dan inventarisasi TAHAP DAN TATACARA 8
- 9. PUNGUTAN DESA Desa dialarang melakukan pungutan atas jasa layanan administrasi yang diberikan kepada masyarakat desa, yang meliputi : 1. Surat pengantar 2. Surat rekomendasi 3. Surat keterangan Desa berwenang melalukan pungutan atas jasa usaha seperti: 1. Pemandian umum 2. Wisata desa 3. Pasar desa 4. Tambahan perahu 5. Keramba ikan 6. Pelelangan ikan 9