Dokumen ini membahas sejarah dan dasar hukum wawasan nusantara di Indonesia, dimulai dari deklarasi Djuanda 1957 hingga pengembangan teori geopolitik dan geostrategi. Ditekankan pentingnya kebijakan nasional untuk mencapai masyarakat yang merdeka dan sejahtera, serta pentingnya hukum laut internasional dan berbagai teori kedaulatan udara. Berbagai aspek geografis, demografi, dan sumber daya alam Indonesia juga diuraikan untuk mendukung konsep wawasan nusantara.

1. OLEH KELOMPOK VIII
1. Muhammad Ilmal F (1402021413077)
2. Rani Atika Marthalova (14020214130078)
3. Dinar Rian Kona (1402021413079)
4. Ahmad Surya G (1402021413080)
5. Yusian Tabita A (14020214130081)
6. Gilang Christian E (14020214130082)

2. 1. Latar belakang historis munculnya konsepsi
Wawasan Nusantara
• Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957
• Konferensi Hukum Laut PBB I di Jenewa 1958
• Doktrin Nusantara dalam UU No.4/PERPU
1960
• Konferensi Hukum Laut PBB II di Jenewa
• Pengaruh teori kekuatan dan kekuasaan
• Seminar Hankam I 1966 disusunlah
HANKAMNAS
• Raker Hankam 1967
• Wawasan Nasional (TAP MPR-RI
No.4/MPR/1973)

3. Geografis,Geopolitik, dan Geostrategi
1. Keadaan Geografis
 Panjang wilayah 1/8 garis khatulistiwa
 Jarak terjauh Utara-Selatan ±1.888 km, jarak terjauh Barat-
Timur ±5.110 km.
 Terletak di antara 6ºLU-11ºLS dan 95ºBT-141ºBT
 Jumlah pulau 17.508 buah
 Luas wilayah seluruhnya 5.193.250 km² terdiri dari daratan
2.027.087 km²
 Mengandung kekayaan alam melimpah
 Jumlah penduduk ±220 juta jiwa (2000)
 Distribusi penduduk tidak merata

4. 2. Geopolitik
Geopolitik mempelajari fenomena
politik dari aspek geografi.
TEORI-TEORI TENTANG WAWASAN
a) Wawasan Bahari
b) Wawasan Benua
c) Wawasan Kombinasi
d) Wawasan Geopolitik
e) Wawasan Dirgantara

5. Menurut Mahan, unsur kekuasaan
laut bukan AL saja, tapi termasuk
didalamnya armada niaga,
armada nelayan, industri
perkapalan, pelabuhan, tenaga
laut, dll.

6. Sir Halford Mackinder (1861) seorang ahli
geografi di Oxford University, dalam
ceramah berjudul The Geographical Pivot
of History mengemukakan sebuah teori
Pivot Area (Daerah Poros) atau Heartland
Theory (Teori Daerah Jantung)

8. Prof.Nicholas.J.Spykman (1893-1943) dan
Stephen B.John dari Amerika Serikat
mengembangkan Rimland Theory atau
Teori Daerah Batas

9. Friederich Ratzel dalam bukunya Anthropo
Geography dan Politische Geography atau
Teori Ruang
Rudolp Kjellen
Karl Haushoffer (1896-1946)

11. Giulio Douhet (1869-1930) dalam
tulisannya berjuudul The Command of The
Air: Essay in the Art of Aerial Warfare
(1921) dan tulisan William “Billy” Mitchell
berjudul Winged Defence (1925)

12. Rumusan geostrategi Indonesia ialah:
“Kebijakan pelaksanaan dalam
menentukan tujuan-tujuan dan sarana-sarana
serta cara penggunaan sarana-sarana
tersebut guna mencapai tujuan
nasional dengan memanfaatkan konstelasi
geografis negara.”

13. b. Landasan Historis dan Yuridis Formal
c. Kepentingan nasional
Kepentingan nasional Indonesia adalah
untuk ”mewujudkan masyarakat negara
Indonesia yang merdeka, bersatu,
berdaulat, adil dan makmur” dan
”terwujudnya masyarakat Indonesia yang
religius, manusiawi, bersatu, demokratis,
adil, sejahtera, maju, mandiri serta baik
dan bersih dalam penyelenggaraan
negara.

14. 1. Sejarah Perkembangan Hukum Laut
Dunia
Sejarah hukum laut internasional mengenal dua
pertarungan antara dua konsepsi pokok, yaitu
a. Res Nullius
b. Res Communis

15. Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957
Konferensi Hukum Laut PBB I 1958 di
Jenewa
PERPU No. 4/1960 18 Februari 1960
UU No. 1/1961
UU No. 4/PERPU 1960
Konferensi Hukum Laut PBB II di Jenewa
UNCLOS 1982

16. a. Berbagai teoori tentang kedaulatan negara
di ruang udara
1. Teori Udara Bebas (The Air Freedom
Theory)
a. Kebeasan ruang udara tanpa batas
b. Kebebasan ruang udara yang
dilekati beberapa hak khusus negara
kolong
c. kebebasan ruang udara dimana hak-hak
tertentu negara kolong dapat
dilaksanakan