Pengelolaan lahan basah (mangrove dan gambut)CIFOR-ICRAF
Wetland management (mangrove and peatland)
This session discusses peatland and mangrove ecosystems management, within which they are considered as essential ecosystems. This session further explores the legal aspects related to peatland and mangrove ecosystems management in Indonesia and the operationalization of the regulatory framework.
Speaker: Ir. Wiratno, M.Sc., Director General of Conservation on Natural Resources and Ecosystem, Ministry of Environment and Forestry
Event: Webinar "Menata Peta Jalan Perencanaan untuk Implementasi Program Nasional PME (Peatland and Mangrove Ecosystems)"
Date: May 15, 2020
Sumber daya alam ialah semua kekayaan alam baik berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia.
Hampir dapat dipastikan, semua benda hidup atau mati yang ada disekitar manusia memiliki potensi yang dapat di usahakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Potensi yang ada pada setiap benda diusahakan tergantung dari kemampuan manusia untuk mengelolanya. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya alam sangat tergantung pada sumber daya manusia yang ada. Contohnya lahan yang subur dapat dijadikan daerah pertanian potensial sehingga merupakan sumber daya alam yang tinggi nilainya.
Adaptasi Perubahan Iklim di Kawasan Pesisir dan NDCCIFOR-ICRAF
Presented by Dra. Sri Tantri Arundhati, M.Sc, Direktur Adaptasi Perubahan Iklim, KLHK at Webinar - Coastal Zone Rehabilitation for Low Carbon Development on 31 March 2022.
Pengelolaan lahan basah (mangrove dan gambut)CIFOR-ICRAF
Wetland management (mangrove and peatland)
This session discusses peatland and mangrove ecosystems management, within which they are considered as essential ecosystems. This session further explores the legal aspects related to peatland and mangrove ecosystems management in Indonesia and the operationalization of the regulatory framework.
Speaker: Ir. Wiratno, M.Sc., Director General of Conservation on Natural Resources and Ecosystem, Ministry of Environment and Forestry
Event: Webinar "Menata Peta Jalan Perencanaan untuk Implementasi Program Nasional PME (Peatland and Mangrove Ecosystems)"
Date: May 15, 2020
Sumber daya alam ialah semua kekayaan alam baik berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia.
Hampir dapat dipastikan, semua benda hidup atau mati yang ada disekitar manusia memiliki potensi yang dapat di usahakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Potensi yang ada pada setiap benda diusahakan tergantung dari kemampuan manusia untuk mengelolanya. Oleh karena itu, pemanfaatan sumber daya alam sangat tergantung pada sumber daya manusia yang ada. Contohnya lahan yang subur dapat dijadikan daerah pertanian potensial sehingga merupakan sumber daya alam yang tinggi nilainya.
Adaptasi Perubahan Iklim di Kawasan Pesisir dan NDCCIFOR-ICRAF
Presented by Dra. Sri Tantri Arundhati, M.Sc, Direktur Adaptasi Perubahan Iklim, KLHK at Webinar - Coastal Zone Rehabilitation for Low Carbon Development on 31 March 2022.
Lingkungan hidup di indonesia mempunyai sebuah sistem yang meliputi lingkungan sosial, lingkungan alam, lingkungan buatan dari ke tiga sistem tersebut saling berkaitan atau saling mempengaruai atara satu sistem dengan sistem yang lainya. Ketahanan dai masing-masing subsitem akan berpengaruh pada kondisi keseimbangan lingkungan hidup itu sendiri. Demi ntuk menjamin kelangsungan lingkungan hidup kondisi inilah yang perlu di jaga dengan tujuan mampu memberikan peningkatan kualitas kehidupan semua makhluk yang ada di dalamnya.
13 kebijakan pembangunan wilayah pesisirAchmad Ridha
pembangunan wilayah pesisir merupakan salah satu alternatif pembangunan di sektor ekonomi. dengan luas wilayah perairan darat dan laut yang lebih luas dari daratan seharusnya sektor ini dapat menyumbang devisa yang relatif besar bagi negara.
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan TimurKamen Ride
Provinsi Kalimantan Timur ini merupakan salah satu dari empat provinsi di Kalimantan. Kalimantan Timur merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia, dengan luas wilayah ± 229.854,52 km2 dengan luas wilayah daratan ± 198.441,17 km2 dan luas pengelolaan laut sejauh 0 - 4 mill dari garis pantai ± 31.413,35 km2.
Atau sekitar satu setengah kali Pulau Jawa dan Madura atau 11% dari total luas wilayah Indonesia.
Propinsi ini berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Negara Bagian Sabah dan Serawak, Malaysia Timur. Daerah-daerah Kabupaten di dalam wilayah Kalimantan Timur, dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1955 No.9).
Sejarah Penetapan Rencana Pola ruang Kalimantan Timur
Lembaran Negara
No.72 Tahun 1959 terdiri atas:
Kotamadya Samarinda, dengan Kota Samarinda
sebagai ibukotanya dan sekaligus
sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Timur.
Kotamadya Balikpapan, dengan kota Balikpapan sebagai ibukotanya dan merupakan pintu gerbang Kalimantan Timur.
Kabupaten Kutai, dengan ibukotanya Tenggarong
Kabupaten Pasir, dengan ibukotanya Tanah Grogot.
Kabupaten Berau, denganibukotanya Tanjung Redeb.
Kabupaten Bulungan, dengan ibukotanya Tanjung Selor.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974
dibentuk 2 (dua) kota administratif dan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1981 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1989, yaitu:
Kota Administratif Tarakan dan Bontang dan
berdasarkan 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kota Tarakan; Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan Kota Bontang.
Dalam Perkembangan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan di dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah, maka dibentuk 2 Kota dan 4 kabupaten, yaitu :
Kabupaten Kutai Barat, beribukota di Sendawar.
Kabupaten Kutai Timur, beribukota di Sangatta.
Kabupaten Malinau, beribukota di Malinau.
Kabupaten Nunukan, beribukota di Nunukan.
Kota Bontang (peningkatan kota administratif Bontang menjadi kota madya).
Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2002, maka Kabupaten Paser mengalami pemekaran bernama Kabupaten Penajam Paser Utara
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANGPENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...Fitri Indra Wardhono
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang.
Pengelolaan Wilayah Pesisir dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan: antara Pemerintah-Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, antar sektor, antara Pemerintah,dunia usaha dan masyarakat, antara ekosistem daratan & lautan; dan antara ilmu pengetahuan dan manajemen.
Pengertian danau, ekosistem danau, komponen biotik dan abiotik danau, zona daerah danau, simbiosis mutualisme dalam danau, hubungan antar komponen danau.
Lingkungan hidup di indonesia mempunyai sebuah sistem yang meliputi lingkungan sosial, lingkungan alam, lingkungan buatan dari ke tiga sistem tersebut saling berkaitan atau saling mempengaruai atara satu sistem dengan sistem yang lainya. Ketahanan dai masing-masing subsitem akan berpengaruh pada kondisi keseimbangan lingkungan hidup itu sendiri. Demi ntuk menjamin kelangsungan lingkungan hidup kondisi inilah yang perlu di jaga dengan tujuan mampu memberikan peningkatan kualitas kehidupan semua makhluk yang ada di dalamnya.
13 kebijakan pembangunan wilayah pesisirAchmad Ridha
pembangunan wilayah pesisir merupakan salah satu alternatif pembangunan di sektor ekonomi. dengan luas wilayah perairan darat dan laut yang lebih luas dari daratan seharusnya sektor ini dapat menyumbang devisa yang relatif besar bagi negara.
Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan TimurKamen Ride
Provinsi Kalimantan Timur ini merupakan salah satu dari empat provinsi di Kalimantan. Kalimantan Timur merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia, dengan luas wilayah ± 229.854,52 km2 dengan luas wilayah daratan ± 198.441,17 km2 dan luas pengelolaan laut sejauh 0 - 4 mill dari garis pantai ± 31.413,35 km2.
Atau sekitar satu setengah kali Pulau Jawa dan Madura atau 11% dari total luas wilayah Indonesia.
Propinsi ini berbatasan langsung dengan negara tetangga, yaitu Negara Bagian Sabah dan Serawak, Malaysia Timur. Daerah-daerah Kabupaten di dalam wilayah Kalimantan Timur, dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1955 No.9).
Sejarah Penetapan Rencana Pola ruang Kalimantan Timur
Lembaran Negara
No.72 Tahun 1959 terdiri atas:
Kotamadya Samarinda, dengan Kota Samarinda
sebagai ibukotanya dan sekaligus
sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Timur.
Kotamadya Balikpapan, dengan kota Balikpapan sebagai ibukotanya dan merupakan pintu gerbang Kalimantan Timur.
Kabupaten Kutai, dengan ibukotanya Tenggarong
Kabupaten Pasir, dengan ibukotanya Tanah Grogot.
Kabupaten Berau, denganibukotanya Tanjung Redeb.
Kabupaten Bulungan, dengan ibukotanya Tanjung Selor.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974
dibentuk 2 (dua) kota administratif dan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1981 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1989, yaitu:
Kota Administratif Tarakan dan Bontang dan
berdasarkan 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kota Tarakan; Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau dan Kota Bontang.
Dalam Perkembangan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan di dalam UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah, maka dibentuk 2 Kota dan 4 kabupaten, yaitu :
Kabupaten Kutai Barat, beribukota di Sendawar.
Kabupaten Kutai Timur, beribukota di Sangatta.
Kabupaten Malinau, beribukota di Malinau.
Kabupaten Nunukan, beribukota di Nunukan.
Kota Bontang (peningkatan kota administratif Bontang menjadi kota madya).
Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2002, maka Kabupaten Paser mengalami pemekaran bernama Kabupaten Penajam Paser Utara
Sosialisasi uu 27 / 2007 TENTANGPENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU...Fitri Indra Wardhono
Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang.
Pengelolaan Wilayah Pesisir dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan: antara Pemerintah-Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, antar sektor, antara Pemerintah,dunia usaha dan masyarakat, antara ekosistem daratan & lautan; dan antara ilmu pengetahuan dan manajemen.
Pengertian danau, ekosistem danau, komponen biotik dan abiotik danau, zona daerah danau, simbiosis mutualisme dalam danau, hubungan antar komponen danau.
Marine and Coastal Protected Areas (MCPAs) : (a chance to save indonesian mar...Mujiyanto -
Perikanan dan usaha dalam bidang ekonomi telah dilaksanakan dan terintegrasi pada sumber daya pantai dan laut. Usaha-usaha seperti itu dapat berakibat pada kondisi kehidupan masyarakat pantai, keanekaragaman hayati, dan beberapa fungsi ekosistem di laut. Strategi konservasi terhadap sumber daya di dalam laut saat ini sedang dibutuhkan. Salah satu strategi yang ditawarkan adalah menetapkan Marine Coastal Protected Areas (MCPAs). MCPAs dapat dibentuk dengan mengikuti beberapa pertimbangan, sebagai contoh: persetujuan dari masyarakat dan para pemanfaat sumberdaya lain (stakeholders), yang secara langsung atau secara tidak langsung menggunakan wilayah pantai, kondisi dan kepekaan beberapa jenis terhadap adanya perubahan-perubahan lingkungan, dan yang paling penting adalah usaha untuk memonitor dan mengevaluasi perlindungan laut, melaksanakan program secara terus menerus. Strategi melalui manajemen MCPAs diharapkan bisa untuk menyelamatkan dan melindungi ketersediaan sumber daya pantai dan laut, khususnya pada sektor perikanan, dengan memerhatikan rendahnya ekonomi nelayan tradisional di Indonesia.
Makalah Reklamasi Pantai - Pro – Kontra Reklamasi Wilayah Jabodetabek (Jakart...Luhur Moekti Prayogo
-Nama : Dewi Anggraeni -NIM : 1310190001 -Dosen Pengampu: Luhur Moekti Prayogo, S.Si., M.Eng -Program Studi Ilmu Kelautan Fakultas Perikanan dan Kelautan -Universitas PGRI Ronggolawe Tuban 2022
Suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan melalui pendidikan dan latihan. Pengembangan juga suatu proses mendesain pembelajaran secara logis, dan sistematis dalam rangka untuk menetapkan segala sesuatu yang akan dilaksanakan dalam proses pembangunan dengan memperhatikan potensi wilayah tersebut.
Artikel ini membahas pentingnya mengakui tindakan konservasi berbasis area yang efektif selain Kawasan Konservasi Perairan (KKP) di Indonesia. Artikel ini juga membahas beberapa contoh tindakan konservasi berbasis area yang efektif, seperti sasi dan MPA (Marine Protected Area), serta tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan tindakan konservasi tersebut. Artikel ini juga membahas pentingnya melibatkan masyarakat lokal dalam tindakan konservasi dan pentingnya memperhatikan aspek sosial dan ekonomi dalam implementasi tindakan konservasi.
Penulis berpendapat bahwa meskipun MPA penting untuk konservasi laut, namun bukan satu-satunya alat yang efektif. Tindakan lain, seperti konservasi berbasis masyarakat dan sistem pengelolaan tradisional, juga telah berhasil dalam melestarikan ekosistem laut di Indonesia. Para penulis memberikan contoh OECM yang berhasil, seperti sistem sasi laut di Maluku Tenggara Barat dan sistem panglima laut di Pulau Weh.
Artikel ini juga membahas tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan tindakan konservasi laut yang efektif di Indonesia, seperti kurangnya pendanaan, penegakan hukum yang lemah, dan konflik antara tujuan konservasi dan mata pencaharian lokal. Para penulis menekankan pentingnya melibatkan masyarakat lokal dalam upaya konservasi dan menemukan solusi yang seimbang antara tujuan konservasi dengan kebutuhan masyarakat lokal.
1. REKLAMASI
KELOMPOK 3
KELAS X MIA 1
SMANDA SINGARAJA
1. PUTU INDAH GITA PRAMESTI
2. PUTU NANDA KERTIANA
3. NI KADEK MELYAWATHI
4. KAHLIL ARIF BUDIAWAN
OM SWASTYASTU
2. Ilmu tanpa Agama BUTA dan Agama tanpa Ilmu
LUMPUH
Albret Einstein
4. BAB 1 PEMBAHASAN
LATAR BELAKANG
Indonesia sebagai negara maritim mempunyai garis pantai terpanjang
keempat di dunia setelah Amerika Serikat, Kanada, dan Rusia dengan
panjang garis pantai mencapai 95.181 km. Wilayah Laut dan pesisir
Indonesia mencapai ¾ wilayah Indonesia (5,8 juta km2 dari 7.827.087
km2). Hingga saat ini wilayah pesisir memiliki sumberdaya dan manfaat
yang sangat besar bagi kehidupan manusia. Seiring dengan
perkembangan peradaban dan kegiatan sosial ekonominya, manusia
memanfatkan wilayah pesisir untuk berbagai kepentingan. Konsekuensi
yang muncul adalah masalah penyediaan lahan bagi aktivitas sosial dan
ekonomi masyarakat.
Maka dari itu disini kami akan mencoba membahas mengenai
Reklamasi pantai agar kita tau apa sebenarnya reklamasi itu dan agar
kebijakan ini tidak salah digunakan seperti polemik Reklamasi tanjung
benoa saat ini.
5. RUMUSAN MASALAH
Dari latarbelakang diatas kami dapat merumuskan masalah
sebagai berikut :
1.Apa pengertian Reklamasi?
2.Undang- undang apa saja yang mengatur mengenai
Reklamasi?
3.Apakah tujuan dari Reklamasi?
4.Bagaimana Dampak positif dan negatifnya ?
TUJUAN PENULISAN MASALAH INI
Adalah untuk membahas rumusan masalah diatas
6. BAB II PEMBAHASAN
PENGERTIAN REKLAMASI
Menurut pengertiannya secara bahasa, reklamasi berasal dari
kosa kata dalam Bahasa Inggris, to reclaim yang artinya memperbaiki
sesuatu yang rusak. Secara spesifik dalam Kamus Bahasa Inggris-
Indonesia disebutkan arti reclaim sebagai menjadikan tanah (from the
sea). Masih dalam kamus yang sama, arti kata reclamation diterjemahkan
sebagai pekerjaan memperoleh tanah.
Para ahli belum banyak yang mendefinisikan atau memberikan
pengertian mengenai reklamasi pantai. Kegiatan reklamasi pantai
merupakan upaya teknologi yang dilakukan manusia untuk merubah
suatu lingkungan alam menjadi lingkungan buatan, suatu tipologi
ekosistem estuaria, mangrove dan terumbu karang menjadi suatu bentang
alam daratan.(Maskur, 2008).
7. Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa reklamasi adalah
Kegiatan yang memanfaatkan lahan yang kurang berguna ,kosong
dan berair untuk dijadikan kawasan berguna dengan cara
dikeringkan.
Reklamasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh Orang
dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan
ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan
cara pengurugan, pengeringan lahan atau drainase (UU No
27 Thn 2007).
8. UNDANG UNDANG YANG MENGATUR TENTANG
REKLAMASI
Pembangunan reklamasi di Indonesia harus mengacu pada berbagai
pedoman dan undang-undang yang mengatur tentang reklamasi pantai,
antara lain:
•Pedoman perencanaan tata ruang kawasan reklamasi pantai (Peraturan
Menteri PU No. 4/PRT/M/2007) yang mencakup penjelasan tentang
faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam tahapan-tahapan
pelaksanaan kegiatan reklamasi, yaitu aspek fisik, ekologi, sosial
ekonomi dan budaya, tata lingkungan dan hukum, aspek kelayakan,
perencanaan dan metode yang digunakan. Pedoman ini juga memberikan
batasan, persyaratan dan ketentuan teknis yang harus dipenuhi agar suatu
wilayah dapat melakukan reklamasi pantai.
•Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
yang memberi wewenang kepada daerah untuk mengelola wilayah laut
dengan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal.
9. •Undang-undang No 23 Tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan
Hidup.
•Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
yang merupakan guide line bagi daerah untuk mengatur, mengendalikan
dan menata wilayahnya dalam satu-kesatuan matra ekosistem,
•Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mengamanatkan wilayah pesisir
diatur secara komprehensif mulai dari perencanaan, pengelolaan,
pengawasan dan pengendalian.
•Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan
Bencana yang mengatur tentang perlindungan terhadap aset baik berupa
jiwa, raga, harta sehingga ancaman bencana yang ada di wilayah pesisir
dapat diminimalisir.
10. TUJUAN REKLAMASI
Sesuai dengan definisinya, tujuan utama reklamasi adalah
menjadikan kawasan berair yang rusak atau tak berguna menjadi
lebih baik dan bermanfaat. Kawasan baru tersebut, biasanya
dimanfaatkan untuk kawasan pemukiman, perindustrian, bisnis dan
pertokoan, pertanian, serta objek wisata. Dalam perencanaan kota,
reklamasi pantai merupakan salah satu langkah pemekaran kota.
Reklamasi diamalkan oleh negara atau kotakota besar yang laju
pertumbuhan dan kebutuhan lahannya meningkat demikian pesat
tetapi mengalami kendala dengan semakin menyempitnya lahan
daratan (keterbatasan lahan). Dengan kondisi tersebut, pemekaran
kota ke arah daratan sudah tidak memungkinkan lagi, sehingga
diperlukan daratan baru.
11. Reklamasi kawasan perairan merupakan upaya pembentukan
suatu kawasan daratan baru baik di wilayah pesisir pantai ataupun
di tengah lautan.
Tujuan utama reklamasi ini adalah untuk menjadikan kawasan
berair yang rusak atau belum termanfaatkan menjadi suatu
kawasan baru yang lebih baik dan bermanfaat untuk berbagai
keperluan ekonomi maupun untuk tujuan strategis lain. Kawasan
daratan baru tersebut dapat dimanfaatkan untuk kawasan
permukiman, perindustrian, bisnis dan pertokoan, pelabuhan
udara, perkotaan, pertanian, jalur transportasi alternatif, reservoir
air tawar di pinggir pantai, kawasan pengelolaan limbah dan
lingkungan terpadu, dan sebagai tanggul perlindungan daratan
lama dari ancaman abrasi serta untuk menjadi suatu kawasan
wisata terpadu.
12. Ensiklopedi Nasional Indonesia, 1990, Tujuan reklamasi yaitu
untuk memperbaiki daerah atau areal yang tidak terpakai atau
tidak berguna menjadi daerah yang dapat dimanfaatkan untuk
berbagai keperluan manusia antara lain untuk lahan pertanian,
perumahan, tempat rekreasi dan industry.
13. Sedangkan menurut Max Wagiu 2011 tujuan dari program
reklamasi yaitu:
i.Untuk mendapatkan kembali tanah yang hilang
akibat gelombang laut
ii.Untuk memperoleh tanah baru di kawasan
depan garis pantai untuk mendirikan bangunan
yang akan difungsikan sebagai benteng
perlindungan garis pantai
iii.Untuk alasan ekonomis, pembangunan atau
untuk mendirikan konstruksi bangungan dalam
skala yang lebih besar.
14. METODE REKLAMASI
Secara umum bentuk reklamasi ada dua, yaitu reklamasi
menempel pantai dan reklamasi lahan terpisah dari pantai daratan
induk. Cara pelaksanaan reklamasi sangat tergantung dari sistem yang
digunakan. Menurut Buku Pedoman Reklamasi di Wilayah Pesisir (2005)
dibedakan atas 4 sistem, yaitu :
1.Sistem Timbunan Reklamasi dilakukan dengan cara menimbun
perairan pantai sampai muka lahan berada di atas muka air laut tinggi
(high water level).
2. Sistem Polder Reklamasi dilakukan dengan cara mengeringkan
perairan yang akan direklamasi dengan memompa air yang berada
didalam tanggul kedap air untuk dibuang keluar dari daerah lahan
reklamasi.
15. 3. Sistem Kombinasi antara Polder dan Timbunan Reklamasi ini
merupakan gabungan sistem polder dan sistem timbunan, yaitu setelah
lahan diperoleh dengan metode pemompaan, lalu lahan tersebut
ditimbun sampai ketinggian tertentu sehingga perbedaan elevasi antara
lahan reklamasi dan muka air laut tidak besar.
4. Sistem Drainase Reklamasi sistem ini dipakai untuk wilayah pesisir
yang datar dan relatif rendah dari wilayah di sekitarnya tetapi elevasi
muka tanahnya masih lebih tinggi dari elevasi muka air laut.
16. Sistem timbunan cocok dilakukan pada daerah tropis yang mempunyai
curah hujan yang sangat tinggi dan metode ini yang paling popular di
Indonesia. Sistem polder dilakukan pada lokasi dengan
kondisi drainase yang baik. Reklamasi sistem polder kurang cocok untuk
daerah yang mempunyai curah hujan yang sangat tinggi seperti di
Indonesia.
17. MENGANALISIS DAMPAK POSITIF
DAN NEGATIF REKLAMASI
Reklamasi pantai merupakan subsistem dari sistem pantai (Suharso
1996). Perubahan pantai dan dampak akibat adanya reklamasi tidak
hanya bersifat lokal, tetapi meluas. Reklamasi memiliki dampak positif
maupun negatif bagi masyarakat dan ekosistem pesisir dan laut. Dampak
ini pun mempunyai sifat jangka pendek dan jangka panjang yang
dipengaruhi oleh kondisi ekosistem dan masyarakat disekitar.
18. Dampak positifnya ialah sebagai berikut :
1.Untuk peningkatan kualitas dan nilai ekonomi kawasan pesisir,
2.Untuk mengurangi lahan yang dianggap kurang produktif,
3.Untuk penambahan wilayah,
4.Untuk perlindungan pantai dari erosi,
5.Untuk peningkatan kondisi habitat perairan,
6.Untuk memperbaiki rejim hidraulik kawasan pantai,
7.Untuk penyerapan tenaga kerja Reklamasi banyak memberikan
keuntungan dalam mengembangkan wilayah.
8.Untuk memberikan pilihan penyediaan lahan untuk pemekaran
wilayah,
9.Untuk penataan daerah pantai,
10.Untuk menciptakan alternatif kegiatan dan pengembangan wisata
bahari.
19. Dampak Negatifnya ialah meliputi dampak fisik , biologis dan dampak
sosial ekonomi ialah sebagai berikut :
1.Dampak Fisik
a.perubahan hidro-oseanografi,
b.erosi pantai,
c.sedimentasi,
d.peningkatan kekeruhan,
e.pencemaran laut,
f. perubahan rejin air tanah,
g.peningkatan potensi banjir dan penggenangan di
wilayah pesisir
Dampak Biologis
a.terganggunya ekosistem mangrove,
b. terumbu karang,
c.padang lamun, estuaria dan
d. penurunan keaneka ragaman hayati karena
penimbunan
20. Dampak sosial ekonomi
1. kegiatan masyarakat diwilayah pantai sebagian besar
adalah petani tambak, nelayan dan buruh, sehingga
adanya reklamasi akan mempengaruhi hasil tangkapan
dan berimbas pada penurunan pendapatan mereka.
2. Terganggunya ekosistem perairan pantai dalam waktu
yang lama, pasti memberikan kerusakan ekosistem
wilayah pantai, kondisi ini menyebabkan kerusakan
pantai.
3. Untuk reklamasi biasanya memerlukan material urugan
yang cukup besar yang tidak dapat diperoleh dari sekitar
pantai, sehingga harus didatangkan dari wilayah lain yang
memerlukan jasa angkutan.
4. Pengangkutan ini berakibat pada padatnya lalu lintas,
penurunan kualitas udara, debu, bising yang akan
mengganggu kesehatan masyarakat
kesulitan akses publik menuju pantai , karena sudah
menjadi aset pribadi
21. REKLAMASI DI NEGARA LAIN
Reklamasi di Cao Fe Dian, Tian Jin – Cina
Cao Fe Dian merupakan satu kawasan di pantai timur Beijing
yang mengalami pertumbuhan cukup pesat. Berada pada posisi pesisir
timur negara Cina atau di pantai barat laut Kuning. Laut Kuning menjadi
kawasan perairan yang berkembang karena meningkatkannya aktivitas
transportasi dan kegiatan ekonomi yang terjadi pada sisi-sisi pantainya
(pantai barat : daratan dan pantai timur Cina), sehingga menjadi sebuah
kawasan yang mendunia karena intensitas perkembangan kegiatan
ekonominya.
Penyelenggaraan reklamasi di kawasan Cao Fe Dian, Tian Jin dinilai
strategis karena selain sebagai perluasan daratan yang ada, juga dinilai
akan mampu bersaing dalam perkembangan kawasan Asia Pasifik.