Dokumen ini membahas perencanaan pembangunan daerah di wilayah perbatasan Provinsi Kepulauan Riau, termasuk profil daerah, visi dan misi pembangunan, program-program unggulan seperti pembangunan kawasan Batam-Bintan-Karimun dan Natuna-Anambas-Lingga, serta upaya pengentasan kemiskinan.
Indonesia adalah negara dengan potensi alam melimpah yang perlu dimanfaatkan sepenuhnya oleh segenap komponen bangsa. Pemanfaatan harus dilakukan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan kesinambungan dan pewarisan kpd generasi berikutnya. Dengan luasnya wilayah dan berpencarnya menjadi ribuan pulau besar – kecil mempersulit pemanfaatan maksimal potensi tersebut disamping dukungan dalam berbagai bidang yang masih sangat kurang. Salah satu kendala penggalian potensi tersebut adalah belum lancarnya sistem transportasi dari pusat produksi untuk dibawa ke pembeli ataupun langsung kepada konsumen. Tampak bahwa keberadaan pelabuhan dan berbagai infrastruktur didalamnya sangat dibutuhkan.
Program indonesia project outlook 2015-2019iswan arpadi
Program indonesia project outlook 2015-2019 merupakan pedoman dari Era Jokowi untuk melakukan perubahan Indonesia lebih maju. mari bersama2 kita membantu dan mendukung negara. maaf ini untuk intelektual bukan untuk politisi maupun orang nyiyir
Industri perikanan, bisa juga disebut dengan industri penangkapan ikan adalah industri atau aktivitas menangkap, membudi dayakan, memproses, mengawetkan, menyimpan, mendistribusikan, dan memasarkan produk ikan. Istilah ini didefinisikan oleh FAO, mencakup juga yang dilakukan oleh pemancing rekreasi, nelayan tradisional, dan penangkapan ikan komersial.[1] Baik secara langsung maupun tidak langsung, industri perikanan (mulai dari penangkapan/budidaya hingga pemasaran) telah menghidupi sekitar 500 juta orang di negara berkembang di dunia.
Industri perikanan tradisional adalah praktik penangkapan ikan atau perikanan komersial skala kecil atau subsisten yang mendayagunakan metode penangkapan tradisional seperti penggunaan batang pancing, busur dan panah, harpoon, jaring lempar, tombak, dan sebagainya. Praktik ini tidak dikategorikan sebagai olahraga, karena hasilnya dimanfaatkan sebagai sumber kehidupan. Meski tidak selalu bergerak secara subsisten, istilah ini banyak digunakan ketika menyinggung ekspansi perikanan komersial yang menekan nelayan dan pembudidaya kecil.
Kebijakan penguatan konservasi dan percepatan restorasi ekosistem gambut dan ...CIFOR-ICRAF
Policies in strengthening and accelerating peatland and mangrove conservation and restoration
This session emphasizes the enabling conditions in accelerating the implementation of policies related to peatland and mangrove conservation and restoration. How is the governance system for peatland and mangrove ecosystems? What is the appropriate modalities for long-term funding? How can the private sector be involved? The use of scientific data is promoted and how is the synergy of available data and information on peatland and mangrove ecosystems to improve the credibility in the planning stage.
Speaker: Dr. Kus Prisetiahadi, Acting Deputy Assistant for Climate Change and Disaster Coordinating Ministry of Maritime Affairs and Investment
Event: Webinar "Menata Peta Jalan Perencanaan untuk Implementasi Program Nasional PME (Peatland and Mangrove Ecosystems)"
Date: May 15, 2020
Wilayah Selat Karimata yang mencakup Prov Kepri, Jambi, Kalbar, dan Babel memiliki beragam SDA termasuk perikanan. Pemanfaatan SD tsb akan lebih optimal lagi apabila dilakukan sinergi diantara ke 4 prov tsb
Indonesia adalah negara dengan potensi alam melimpah yang perlu dimanfaatkan sepenuhnya oleh segenap komponen bangsa. Pemanfaatan harus dilakukan secara efektif dan efisien dengan memperhatikan kesinambungan dan pewarisan kpd generasi berikutnya. Dengan luasnya wilayah dan berpencarnya menjadi ribuan pulau besar – kecil mempersulit pemanfaatan maksimal potensi tersebut disamping dukungan dalam berbagai bidang yang masih sangat kurang. Salah satu kendala penggalian potensi tersebut adalah belum lancarnya sistem transportasi dari pusat produksi untuk dibawa ke pembeli ataupun langsung kepada konsumen. Tampak bahwa keberadaan pelabuhan dan berbagai infrastruktur didalamnya sangat dibutuhkan.
Program indonesia project outlook 2015-2019iswan arpadi
Program indonesia project outlook 2015-2019 merupakan pedoman dari Era Jokowi untuk melakukan perubahan Indonesia lebih maju. mari bersama2 kita membantu dan mendukung negara. maaf ini untuk intelektual bukan untuk politisi maupun orang nyiyir
Industri perikanan, bisa juga disebut dengan industri penangkapan ikan adalah industri atau aktivitas menangkap, membudi dayakan, memproses, mengawetkan, menyimpan, mendistribusikan, dan memasarkan produk ikan. Istilah ini didefinisikan oleh FAO, mencakup juga yang dilakukan oleh pemancing rekreasi, nelayan tradisional, dan penangkapan ikan komersial.[1] Baik secara langsung maupun tidak langsung, industri perikanan (mulai dari penangkapan/budidaya hingga pemasaran) telah menghidupi sekitar 500 juta orang di negara berkembang di dunia.
Industri perikanan tradisional adalah praktik penangkapan ikan atau perikanan komersial skala kecil atau subsisten yang mendayagunakan metode penangkapan tradisional seperti penggunaan batang pancing, busur dan panah, harpoon, jaring lempar, tombak, dan sebagainya. Praktik ini tidak dikategorikan sebagai olahraga, karena hasilnya dimanfaatkan sebagai sumber kehidupan. Meski tidak selalu bergerak secara subsisten, istilah ini banyak digunakan ketika menyinggung ekspansi perikanan komersial yang menekan nelayan dan pembudidaya kecil.
Kebijakan penguatan konservasi dan percepatan restorasi ekosistem gambut dan ...CIFOR-ICRAF
Policies in strengthening and accelerating peatland and mangrove conservation and restoration
This session emphasizes the enabling conditions in accelerating the implementation of policies related to peatland and mangrove conservation and restoration. How is the governance system for peatland and mangrove ecosystems? What is the appropriate modalities for long-term funding? How can the private sector be involved? The use of scientific data is promoted and how is the synergy of available data and information on peatland and mangrove ecosystems to improve the credibility in the planning stage.
Speaker: Dr. Kus Prisetiahadi, Acting Deputy Assistant for Climate Change and Disaster Coordinating Ministry of Maritime Affairs and Investment
Event: Webinar "Menata Peta Jalan Perencanaan untuk Implementasi Program Nasional PME (Peatland and Mangrove Ecosystems)"
Date: May 15, 2020
Wilayah Selat Karimata yang mencakup Prov Kepri, Jambi, Kalbar, dan Babel memiliki beragam SDA termasuk perikanan. Pemanfaatan SD tsb akan lebih optimal lagi apabila dilakukan sinergi diantara ke 4 prov tsb
Hierarki Rencana Tata Ruang dan Rencana Zonasi
PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI WP3K
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI WP3K
Wilayah Perencanaan Rencana Zonasi Rinci WP3K
KERANGKA PROSES PENYUSUNAN RENCANA ZONASI RINCI
INTERPRETASI CITRA
Analisis Citra Untuk Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Zona Dasar dan Tujuan Penetapannya
Blue Economy merupakan konsep yang dapat dijadikan acuan untuk pembangunan sektor perikanan budidaya di Provinsi Kepulauan Riau. Presentasi ini dibuat oleh Dr. Syamsul Akbar dan Romi Novriadi, M.Sc sebagai insan perikanan yang ingin mendedikasikan hidup untuk mendukung produksi budidaya perikanan yang berkelanjutan
tujuh penyu yang ada di dunia, 6 jenis diantaranya berada di perairan Indonesia, namun demikian populasi dari penyu ini semakin menurun karena faktor; penangkapan langsung, akibat by catch atau penangkapan ikan sampingan, dan akibat menurunnya kualitas lingkungan habitat dan ekosistem penyu.
Mangrove management as an essential ecosystem area: A case study from Teluk P...CIFOR-ICRAF
Presented by Nur Rohman, Section Head of Planning, Protection, and Preservation at the Nature Conservancy Agency of East Java Province, at Inception Workshop "Capacity building of local government and community members for Mangrove Restoration", 15 July 2021.
Pangpang Bay is one of the oldest essential ecosystem areas in Indonesia. The essential ecosystem in Pangpang Bay is mangrove. The Speaker shares some of the economic activities around the mangrove areas in Pangpang Bay in collaboration with the local community such as mangrove ecotourism, fisheries, and mangrove education.
Similar to Paparan Kepala Bappeda Kepri Kuliah MPKD 45 UGM (20)
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
1. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DI WILAYAH PERBATASAN
DI SUSUN OLEH :
Drs. H. Naharuddin, M.TP
KEPALA BAPPEDA PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
2. Curiculum Vitae
Nama : Drs. H. Naharuddin, M.TP
NIP : 19601105 198503 1 019
Pangkat/Gol. Ruang : Pembina Utama Madya / IV. D
Tempat/Tanggal
Lahir
: Pekanbaru/5 November 1960
Status Keluarga : Menikah
( 1 Orang Istri, 4 Orang Anak)
Alamat : Jl. A. Rahman Hakim, Gg.
Pulau Sore, Kelurahan Sei
Jang, Tanjungpinang
No. HP : 0812-7072763
Nama Istri : Dra. Reni Yusneli, MT
Nama Anak : 1. Rina Adha Yuliana
2. Dwi Rizki Ramadhani
3. Yulia Nanda Bintani
4. M. Farhan Zaky
3. Curiculum Vitae
Riwayat Pendidikan : 1. SD Negri 1 Panti
2. SMP Negeri 1 Tebing Tinggi
3. SMA Negeri 1 Tebing Tinggi
4. Akademi Pemerintahan Dalam Negeri Pekanbaru
5. Institut Ilmu Pemerintahan Jakarta
6. Magister Perencanaan Kota dan Daerah UGM
Riwayat : 1. Camat Tanjungpinang Timur
2. Kabag. Tata Pemerintahan Setwilda Tk. II Kabupaten Kepri
3. Kepala Badan Pemberdayaan dan Linmas Kab. Karimun
4. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karimun
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karimun
6. Kepala BPMD dan Kesos Provinsi Kepulauan Riau
7. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Riau
8. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kepulauan Riau
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Prov. Kepri
5. Secara Administratif Terdiri dari:
1. Kabupaten Bintan 5. Kab. Kepulauan Anambas
2. Kabupaten Karimun 6. Kota Batam
3. Kabupaten Lingga 7. Kota Tanjungpinang
4. Kabupaten Natuna
Provinsi Kepulauan Riau dibentuk berdasarkan UU No 25 Tahun 2002
Pemerintahan efektif berjalan mulai tanggal 1 Juli 2004
Jumlah pulau : 2.408 pulau
Berpenghuni : 394 pulau
Belum berpenghuni : 2.042 pulau
Pulau terluar : 19 pulau
(Karimun 2, Batam 4, Bintan 1, Kep.Anambas 5, Natuna 7)
catatan : 1.795 pulau dari 2.408 pulau yang telah diverifikasi dan 613 masih
dalam proses penetapan di PBB
GAMBARAN UMUM WILAYAH
Luas Wilayah : ± 251.810,71 Km2
Darat : 10.595,41 KM2 atau 4,21 %
Laut : 241.215,30 KM2 atau 95,79 %
Batas Wilayah :
Utara : Vietnam & Kamboja
Selatan : Bangka Belitung & Jambi
Barat : Singapura, Malaysia & Riau
Timur : Malaysia Timur & Kalbar
6. V I S I
TERWUJUDNYA KEPULAUAN RIAU SEBAGAI
BUNDA TANAH MELAYU YANG SEJAHTERA,
BERAKHLAK MULIA DAN RAMAH
LINGKUNGAN
7. M I S I
1. Mengembangkan Budaya Melayu sebagai payung bagi budaya lainnya
dalam kehidupan masyarakat
2. Meningkatkan Pendayagunaan Sumberdaya Kelautan, Perikanan, dan Pulau-
pulau Kecil Terdepan Secara Efisien, Lestari dan Untuk Kesejahteraan
Masyarakat
3. Mengembangkan wisata berbasis kelautan, budaya lokal dan keunggulan
wilayah
4. Mengembangkan potensi ekonomi lokal dengan keberpihakan kepada
rakyat kecil (wong cilik)
5. Meningkatkan Investasi dengan Pembangunan Infrastruktur yang
Berkualitas
6. Memberdayakan masyarakat melalui pendidikan dan kesehatan yang
berkualitas
7. Mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik, etos kerja, disiplin,
budi pekerti, dan supremasi hukum
8. Mewujudkan kehidupan yang demokratis, berkeadilan serta berkesetaraan
gender
9. Mengembangkan pembangunan yang ramah lingkungan
13. Dual Track Strategy Pembangunan:
Mempercepat pelaksanaan Free Trade Zone wilayah BBK (termasuk
Tanjungpinang ) agar sejajar dengan kawasan-kawasan sejenis yang
sudah lebih maju dan sejahtera.
Selain itu, juga mengembangkan sentra-sentra ekonomi di wilayah
Natuna, Anambas dan Lingga (NAL) sesuai dengan potensi/ agro
ekosistem dominan.
GRAND DESIGN PEMBANGUNAN
PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
14. KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN
PELABUHAN BEBAS BATAM, BINTAN, KARIMUN
( PP N0. 46, 47, 48 TAHUN 2007 )
14
15. PEMBANGUNAN WILAYAH BATAM BINTAN DAN
KARIMUN (BBK) TERMASUK TANJUNGPINANG
1. Pembangunan “HUB-PORT” di wilayah Batam.
2. Pemberian hak guna pakai property untuk warga negara
asing sebagai second home selama 70 tahun.
3. Peningkatan kesejahteraan dan persiapan tenaga kerja
terampil melalui Capacity Building sehingga diperlukan
infrastruktur balai latihan kerja (BLK) yang berkualitas.
4. Penetapan status hutan (dari hasil padu serasi) agar RTRW
dapat ditetapkan dan kualitas lingkungan dapat ditingkatkan
seperti di Batam-Rempang – Galang dan Kepala Jeri, Bintan
dan Tanjungpinang.
17. RENCANA KEBUTUHAN INVESTASI
PEMBANGUNAN JEMBATAN BATAM – BINTAN
No. Nama Paket Kegiatan Panjang
(Km)
Total Investasi (Rp.)
Perhitungan Thn 2010
I. Jembatan (Konstruksi Cable Stayed)
1 Batam - Tanjung Sauh 2.17 1,040,766,261,778
2 Tanjung Sauh - Buau 3.9 2,824,378,237,247
3 Buau - Bintan 0.9 517,315,369,950
4. Tambahan Lebar untuk Sepeda Motor 7 215,111,084,677
Total Jembatan 13,97 4,597,570,953,651
II. Jalan Akses dan Jalan Penghubung
1 Jalan di Buau 3.4 204,991,431,011
2 Jalan di Batam 1.54 21,120,067,246
3 Jalan di Tanjung Sauh 3.42 42,075,420,861
4 Jalan di Bintan 0.5 9,666,400,717
Total Jalan Akses dan Jalan Penghubung 8.86 277,853,319,853
Total Jembatan dan Jalan 22,83 4,875,424,237,486
III. Kendaraan Operasional, Bangunan Kantor, Pintu Tol dan Utilitas
7,175,491,182
Total Investasi 4,882,599,764,668
18. 6. Pembangunan Bandara Busung (khusus wisata) dalam rangka
pengembangan ekonomi BBK
7. Untuk meningkatkan efektifitas pengawasan FTZ di Bintan dan
Karimun sebaiknya menjadi kawasan bebas satu pulau, tidak
Enclave
8. Pelaksanaan FTZ di Bintan dan Karimun, sampai saat ini belum
mendapat dukungan APBN oleh karena itu di usulkan dukungan
APBN, baik untuk dewan kawasan maupun badan pengusahaan.
(Perlu realisasi sesuai dengan amanah UU FTZ No. 44 Tahun 2007)
9. Di Kawasannya FTZ Bintan terdapat dua pemerintahan yaitu
Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang, diusulkan PP 47 tahun
2007 direvisi menjadi 2 kawasan FTZ terpisah yaitu kawasan
FTZ Bintan dan kawasan FTZ Tanjungpinang.
10.Percepatan penyelesaian masalah perbatasan antara negara.
(Tanjung Berakit ).
19. 11. Kebijakan Visa on Arrival yang menetapkan bahwa untuk kawasan
Batam Bintan dan Karimun, sebesar US$10 per grup 4 orang dapat
dikembalikan semula sebesar US$10 tanpa dibatasi jumlah orang.
Mohon adanya revisi SE Menteri Hukum dan HAM Nomor
0043/12/II/2010 Tanggal 12 Januari 2010 tentang Penerapan Visa On
Arrival untuk BBK dan kembali kepada aturan Hukum PP 4 Tahun
2004.
12. Pengembangan komoditas eksport sayur mayur ke Singapura :
Lokasi Pertanian di Bintan, Kundur, Lingga. ( sudah dibicarakan
dengan pihak kementerian pertanian Singapura)
13. Pengembangan Sumber Air Baku di Bintan
14. Alokasi khusus gas dari wilayah Natuna untuk pembangunan
pembangkit listrik (power plant), industri petro kimia, dan untuk
keperluan rumah tangga.
20. PEMBANGUNAN WILAYAH NATUNA- ANAMBAS-
LINGGA (NAL)
1. Pembangunan kelautan dan perikanan :
a. Pembangunan kawasan industri kelautan dan perikanan terpadu
(minapolitan):
• Pembangunan pelabuhan perikanan pantai
• Pelabuhan perikanan nusantara
• Depot bahan bakar minyak
• Pabrik es/ cold storage
b. Modernisasi armada nelayan tradisional
• Motorisasi perikanan rakyat (30-50 GT) untuk Anambas dan
Natuna dilengkapi dengan alat tangkap purse seine (pukat
cincin), pukat ikan, long line.
• Untuk Lingga (10-30 GT) dilengkapi dengan trammel net, gill net.
21. c. Pengembangan minapolitan budidaya
• Budidaya laut : rumput laut, kerapu, kakap putih dan
gonggong.
• Budidaya air payau : udang dan bandeng.
d. Peningkatan pengawasan dan penertiban illegal fishing terutama
di anambas dan natuna
2. Program pengembangan ketahanan pangan (khusus tanaman
padi 1.000 hektar di Kabupaten Anambas)
3. Pembangunan infrastruktur :
a. Pelabuhan laut : Serasan, Pulau Laut dan Pulau Subi
b. Kapal Perintis : ukuran ≥990 GT, sebanyak 3 kapal
c. Air Strip: Tambelan Dan Letung
24. PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN
Program Pemenuhan Hak-Hak Dasar Penduduk Miskin /Desa tertinggal
1. Pemberian makanan tambahan balita/anak sekolah, Ibu hamil
2. Perawatan kasus gizi
3. Pelayanan kesehatan melalui (Jamkesda).
4. Pembangunan / rehabilitasi Posyandu, Pustu.
5. Pemberian beasiswa bagi siswa SLTA
Program Rumah Layak Huni :
1. Rehabilitasi rumah tidak layak huni termasuk fasilitas jamban keluarga,
2. Penyediaan sarana/sumber air bersih.
3. Penyediaan Listrik Rumah
Program Pembinaan Unit Usaha Penduduk Miskin/Desa tertinggal :
1. Kegiatan menumbuh kembangkan kelompok usaha bersama , KUKM
diutamakan kepada Ibu-Ibu/Perempuan
2. Kegiatan menumbuh kembagkan usaha tani
3. Kegiatan menumbuh kembangkan usaha nelayan
25. PERSENTASE PENDUDUK MISKIN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2010-2013
(BERDASARKAN INDIKATOR MAKRO)
8.13%
6.79% 6.83%
6.35%
0.00%
1.00%
2.00%
3.00%
4.00%
5.00%
6.00%
7.00%
8.00%
9.00%
2010 2011 2012 2013
Jml Penduduk Miskin
Sumber : BPS Kepri
26. 2011 2012 2013 2014 JUMLAH
41.656.723.600 39.715.048.765 60.918.728.278 70.994.719.636 213.285.220.279
1. Makanan Tambahan Kepada Balita/Anak SD 4.489.206.600 1.407.285.266 6.039.911.334 2.553.500.000 14.489.903.200
2 Perawatan Gizi Buruk 1.914.468.200 1.047.725.000 1.746.572.157 1.450.003.594 6.158.768.951
3 Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) 17.520.000.000 20.375.422.066 32.779.856.449 41.144.619.517 111.819.898.032
4 Pembangunan/Rehab Posyandu/Puskesdes/Pustu 10.140.648.800 7.509.683.100 9.167.148.338 15.910.596.525 42.728.076.763
5 Beasiswa Bagi Pelajar SLTA 7.592.400.000 9.374.933.333 11.185.240.000 9.936.000.000 38.088.573.333
Program Rumah LayakHuni 79.567.628.480 83.770.728.773 79.497.920.704 84.983.224.195 327.819.502.152
1 42.200.000.000 52.487.174.805 55.621.440.000 63.303.713.333 213.612.328.138
2 13.393.491.280 11.313.472.685 13.254.221.462 11.158.102.862 49.119.288.289
3 23.974.137.200 19.970.081.283 10.622.259.242 10.521.408.000 65.087.885.725
33.033.463.300 41.514.222.462 24.583.351.018 25.522.056.169 124.653.092.949
1 8.978.196.100 13.753.755.190 10.519.943.202 6.728.019.997 39.979.914.489
2 5.628.485.000 14.508.945.421 5.876.686.777 8.747.086.243 34.761.203.441
3 18.426.782.200 13.251.521.851 8.186.721.039 10.046.949.929 49.911.975.019
154.257.815.380 165.000.000.000 165.000.000.000 181.500.000.000 665.757.815.380
Kegiatan Menumbuhkembangkan KUMKM Perempuan
Kegiatan Menumbuhkembangkan Usaha Perikanan
Kegiatan Menumbuhkembangkan usaha nelayan
PROGRAM/ KEGIATAN
Program Pemenuhan Hak-HakDasar PendudukMiskin
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
Penyediaan Sarana Lingkungan dan sumber air bersih
Penyediaan Listrik Rumah
Program Pembinaan Unit UsahaPendudukMiskin
JUMLAH
Sumber : TKPK Provinsi Kepri
PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN
APBD PROVINSI KEPULAUAN RIAU 2011 - 2014
27. SATUAN 2011 2012 2013 2014 JUMLAH
1. Makanan Tambahan Kepada Balita/Anak SD Orang 499,649 24,749 15,935 47,782 588,115
2 Perawatan Gizi Buruk Orang 913 948 537 2,398
3 Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Rupiah 26,280,000,000 35,359,759,626 49,008,678,770 60,930,009,797 171,578,448,193
4 Pembangunan/Rehab Posyandu/Puskesdes/Pustu Unit 172 110 106 115 503
5 Beasiswa Bagi PelajarSLTA Orang 14,753 12,323 11,957 11,588 50,621
Program Rumah Layak Huni
1 Unit 3,625 4,418 4,299 4,926 17,268
2 Unit 584 1,408 86 677 2,755
3 Unit 1,889 11,508 1,649 758 15,804
1 Orang 4,321 3,136 816 1,309 9,582
Unit 125 385 387 897
Orang 1,767 11,415 1,089 1,170 15,441
Unit/
Kelompok
338 101 176 615
Orang 23,517 1,740 3,325 717 29,299
Unit 54,193 40 - 54,233
Kegiatan Menumbuhkembangkan Usaha Pertanian
bagi Penduduk Miskin/Desa Tertinggal
Kegiatan Menumbuhkembangkan KUMKMDiutamakan
Ibu-ibu/Perempuan
Kegiatan Menumbuhkembangkan usaha nelayan
Program Pembinaan Unit Usaha Penduduk Miskin
PROGRAM / KEGIATAN
Program Pemenuhan Hak-Hak Dasar Penduduk Miskin
Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
Penyediaan Sarana Lingkungan dan sumberairbersih
2
3
Penyediaan Listrik Rumah
Sumber : TKPK Provinsi Kepri
REALISASI TAHUN 2011 – 2013 DAN TARGET TAHUN 2014
PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN
