Industri perikanan, bisa juga disebut dengan industri penangkapan ikan adalah industri atau aktivitas menangkap, membudi dayakan, memproses, mengawetkan, menyimpan, mendistribusikan, dan memasarkan produk ikan. Istilah ini didefinisikan oleh FAO, mencakup juga yang dilakukan oleh pemancing rekreasi, nelayan tradisional, dan penangkapan ikan komersial.[1] Baik secara langsung maupun tidak langsung, industri perikanan (mulai dari penangkapan/budidaya hingga pemasaran) telah menghidupi sekitar 500 juta orang di negara berkembang di dunia. Industri perikanan tradisional adalah praktik penangkapan ikan atau perikanan komersial skala kecil atau subsisten yang mendayagunakan metode penangkapan tradisional seperti penggunaan batang pancing, busur dan panah, harpoon, jaring lempar, tombak, dan sebagainya. Praktik ini tidak dikategorikan sebagai olahraga, karena hasilnya dimanfaatkan sebagai sumber kehidupan. Meski tidak selalu bergerak secara subsisten, istilah ini banyak digunakan ketika menyinggung ekspansi perikanan komersial yang menekan nelayan dan pembudidaya kecil.

1. STRATEGI
PEMANFAATAN RUANG LAUT NASIONAL
Disampaikan Oleh:
DIREKTUR JENDERAL
PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
DIREKTORAT JENDERAL PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Pada Rakerda BKTRN 2004 di Pekanbaru, 8 Maret 2004

2. OUTLINE PRESENTASI
1. LATAR BELAKANG.
2. INTEGRASI DAN KETERPADUAN PENGELOLAAN PESISIR
DAN KELAUTAN TERPADU
3. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN PESISIR DAN PULAU-
PULAU KECIL
4. STRATEGI IMPLEMENTASI
5. PENATAAN RUANG LAUT, PESISIR DAN PULAU-PULAU
KECIL
6. STRATEGI PEMANFAATAN RUANG LAUT NASIONAL.
7. UPAYA PENATAAN RUANG LAUT, PESISIR DAN PULAU-
PULAU KECIL
8. INSTRUMEN DALAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR
DAN PULAU PULAU KECIL
9. PENUTUP.

3. 1. LATAR BELAKANG
 Wilayah Laut Nasional mempunyai potensi
keanekaragaman, kekayaan sumberdaya alam dan jasa
lingkungan yang sangat besar.
 Namun demikian, potensi sumberdaya kelautan tersebut
belum dapat dimanfaatkan secara optimal dan terpadu;
 Wilayah perairan laut nasional juga merupakan wilayah
yang ‘open access’ dan ada berbagai stakeholders dengan
kepentingan yang berbeda sehingga rawan konflik
pemanfaatan ruang;
 Pentingnya menyiapkan landasan bagi pemanfaatan ruang
kelautan dalam rangka menserasikan berbagai kegiatan
baik antarsektor maupun antarwilayah.
 Diperlukan strategi pemanfaatan ruang perairan yang
komprehensif dan terpadu agar pemanfaatan sumberdaya
dapat optimal dan lestari.

4. 1.1. ISSUES DAN MASALAH PEMBANGUNAN
WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
 Pemanfaatan sumberdaya kelautan masih jauh dari optimal,
 Adanya perbedaan kepentingan yang cenderung menjurus ke
konflik kepentingan antar sektor serta stakeholder lainnya,
 Lemahnya peraturan perundangan dalam hal pengaturan
pengelolaan
 Kerusakan habitat akibat pengelolaan yang tidak terkendali (over
eksploitasi, polusi)
 Masih minimnya peranan masyarakat dalam proses pengambilan
keputusan pengelolaan, mengakibatkan masih kurang tersentuhnya
usaha perbaikan tingkat kesejahteraan masyarakat,
 Adanya potensi konflik antar daerah yang berbatasan
 Masih kurangnya data dan informasi Potensi sumberdaya kelautan
 Belum adanya rencana tata ruang pesisir, lautan dan pulau-pulau
kecil yang terpadu.

5. 1.2. POTENSI PEMBANGUNAN SUMBERDAYA
PESISIR, LAUT DAN PULAU-PULAU KECIL
1. Sumberdaya yang dapat diperbaharui : (DKP)
- Perikanan (Tangkap, Budidaya, dan Pascapanen)
- Hutan Mangrove - Pulau-Pulau Kecil.
- Terumbu Karang
- Industri Bioteknologi Kelautan
2. Sumberdaya yang tak dapat diperbaharui:
- Minyak Bumi dan Gas
- Harta Karun. (DKP)
- Bahan Tambang dan Mineral lainnya
3. Energi Kelautan:
- Pasang Surut
- Gelombang
- Angin
- OTEC (Ocean Thermal Energy Conversion)
4. Jasa-Jasa Lingkungan
- Pariwisata
- Perhubungan dan Kepelabuhanan.
- Penampung (Penetralisir) Limbah

6. 1.3. PERAN SEKTOR KELAUTAN DALAM
PEREKONOMIAN NASIONAL
• Kontribusi sektor kelautan nasional tahun 1998 baru
mencapai 20,06%.
• Perbandingan kontribusi sektor kelautan di negara lain :
Islandia (65%), Cina (48%), Jepang (54%).
• Indonesia berada pada posisi 27 dari 35 negara maritim
utama di dunia.
• Peran angkutan laut Indonesia masih terbatas  peran
sarana angkutan laut nasional dalam perdagangan
internasional kurang dari 5%.
• Tingkat pemanfaatan sumberdaya perikanan laut baru
mencapai 63,49% dari potensi lestari.
• Keterbatasan peran Indonesia dalam pasar dunia di sektor
perikanan.
• Potensi sumberdaya mineral belum dimanfaatkan secara
optimal.

7.  Kawasan pesisir sangat produktif dan mengandung
potensi pembangunan yang tinggi.
 85% kehidupan biota laut tropis bergantung pada
ekosistem pesisir (Odum and Teal, 1976;
Berwick,1982)
 Coastal zone (6%of the world’s surface)
comprising the nearshore marine environments (I.e
estuaries, coastal wetlands, mangroves, coral
reefs, continental shelves) provides 43% of the world’s
ecosystem goods and services (Costanza, et.al, 1997)
 90% hasil tangkap ikan berasal dari laut dangkal/pesisir
(FAO, 1998)
1.4. MENGAPA KAWASAN PESISIR HARUS
DIKELOLA DENGAN BAIK ?
 Kawasan pesisir menerima dampak negatif berupa pencemaran,
sedimentasi, dan perubahan regim hidrologi akibat aktivitas
manusia & pembangunan di daratan.
 80% masyarakat pesisir masih miskin (BPS, 1998)

8.  Kawasan pesisir merupakan multiple-use zone :
- Kemudahan akses transportasi
- Lahan darat dan perairan yang subur
- Relatif mudah dan murah sebagai pembuangan limbah
- Kemudahan akses mendapatkan water cooling untuk
industri
- Keindahan Panorama
Oleh karena itu :
 50%-70% dari jumlah penduduk dunia (5,3 milyar)
tinggal di kawasan pesisir (Edgren, 1993)
 2/3 kota-kota besar dunia terdapat di wilayah
pesisir (Cicin-Sain dan Knecht, 1998)
Lanjutan…

9. 2. INTEGRASI DAN KETERPADUAN
PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN
KELAUTAN TERPADU
Economic
Pressure
Political
Pressure
Coastal
Resources
Management
Measure
Users Exploitation
Rehabilitation
•Fisheries
•Aquaculture
•Agriculture
•Mining
• Urban
development
• Navigation
• Port and
harbours
development
• Recreation
• Human
settlement
• Industry site

10. 3. VISI DAN MISI PEMBANGUNAN
PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
Visi : “Sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil
sebagai sumber penghidupan yang lestari”.
Misi : Meningkatkan kualitas sumberdaya untuk
mendorong pembangunan ekonomi di wilayah pesisir dan
pulau-pulau kecil secara berkelanjutan melalui
pemberdayaan masyarakat, optimalisasi pemanfaatan
sumberdaya dan ruang, dengan memperhatikan prinsip-
prinsip konservasi

11. 4. STRATEGI IMPLEMENTASI
• PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
PESISIR
• PENINGKATAN KUALITAS
SUMBERDAYA PESISIR
• PENGELOLAAN KONSERVASI DAN
TAMAN NASIONAL LAUT
• PENATAAN RUANG LAUT, PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL
• PENGELOLAAN PULAU-PULAU
KECIL

12. 5. 1. ISU DAN PERMASALAHAN
PENATAAN RUANG WILAYAH
PESISIR, LAUT DAN PPK
 Rendahnya Keterkaitan Antar Kawasan
Kesenjangan Wilayah
 Minimnya Perhatian Pembangunan thd
Pulau-pulau Kecil (khususnya perbatasan)
 Rendahnya Dukungan Prasarana Wilayah
 Tidak optimalnya kegiatan penataan ruang
 Keterbatasan Akses Informasi
5. PENATAAN RUANG LAUT, PESISIR
DAN PULAU-PULAU KECIL

13. TATA RUANG SEBAGAI ALAT PENGELOLAAN
KAWASAN PESISIR, LAUT DAN PULAU-PULAU KECIL
PERANAN TATA RUANG DI KAWASAN PESISIR, LAUT DAN
PULAU-PULAU KECIL DIMAKSUDKAN UNTUK MEMANFAATKAN
RUANG SECARA HARMONIS
ANTARA
PEMANFAATAN SUMBERDAYA SECARA TERPADU
UNTUK PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
DAN
MELINDUNGI KELESTARIAN EKOSISTEM
5.2. PENTINGNYA PENATAAN RUANG
WILAYAH LAUT, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

14. 5.3. TUJUAN PENATAAN RUANG
KELAUTAN NASIONAL
1. Mempersiapkan dukungan ruang bagi pengembangan kegiatan pemanfaatan SDA
pesisir dan laut serta fungsi perlindungan lingkungan.
2. Mempersiapkan wilayah pesisir dan laut untuk berperan dalam perkembangan
global yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan nasional.
3. Membantu mengurangi kesenjangan perkembangan antar-bagian wilayah
nasional sesuai potensi dan daya dukung lingkungan.
4. Membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat
marjinal di wilayah pesisir dan masyarakat pulau-pulau kecil.
5. Memperkuat akses antar bagian wilayah nasional sebagai negara kesatuan.
6. Memperkuat kesatuan wilayah nasional melalui kawasan perbatasan dengan
negara lain.
7. Mempertahankan dan meningkatkan kelestarian lingkungan pesisir dan laut
berfungsi lindung.
8. Memperbaiki dan merehabilitasi kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan
di wilayah pesisir dan laut dan memulihkan daya-dukung dan daya tampung
lingkungan setempat.

15. 6. STRATEGI PEMANFAATAN
RUANG LAUT NASIONAL
a. STRUKTUR RUANG LAUT NASIONAL.
b. PEMANFAATAN RUANG LAUT NASIONAL
c. PENGEMBANGAN GUGUS PULAU-PULAU KECIL
d. PENGEMBANGAN KERJASAMA ANTAR KAWASAN

16. 6.1. STRUKTUR RUANG LAUT
NASIONAL.
• Unsur Pembentuk Struktur Ruang Laut
– Pusat-pusat & Kawasan Strategis
– Simpul Perhubungan Laut
– Pertimbangan Perkembangan Wilayah Dan/Atau Hankamnas
• Kepentingan Dalam Pemanfaatan Ruang Kelautan Nasional
– Pemanfaatan Potensi Sda Dan Jasa Lingkungan.
– Pelestarian Dan Pengendalian Kerusakan Dan Penurunan
Kualitas Lingkungan.
– Percepatan Perkembangan Wilayah Dalam Kerangka
Keseimbangan Pembangunan Nasional & Kesatuan Wilayah
Nasional

17. PETA STRUKTUR RUANG
KELAUTAN NASIONAL

18. PETA RENCANA PENGEMBANGAN
TRANSPORTASI LAUT
LINTAS UTARA  Natuna – Batam – Kalbar; Sangihe Talaud – Sulut - Halmahera
LINTAS TENGAH  Bangka Belitung – Kalbar; Kaltim – Sulteng; Sulteng – Maluku – Papua
LINTAS SELATAN  Sumatera – Jawa – NTB – NTT - Papua
LINTAS UTARA-SELATAN  Jawa – Kalimantan; NTB & NTT – Sulawesi; NTT – Maluku & Papua

19. 6.2. PEMANFAATAN RUANG LAUT
NASIONAL
– Arahan Kawasan Lindung Laut
– Arahan Kawasan Budidaya
– Arahan Kawasan Strategis Laut Nasional
– Arahan Kawasan Andalan Laut

20. PETA KAWASAN LINDUNG
LAUT NASIONAL

21. PETA KAWASAN ANDALAN
KELAUTAN NASIONAL

22. 13 (TIGA BELAS) KAWASAN PEMANFAATAN RUANG LAUT
YANG POTENSIAL UNTUK DIKERJASAMAKAN:
NO
. KAWASAN LINGKUP WILAYAH PUSAT PENGEMBANGAN PERAIRAN (LAUT/TELUK/SELAT)
1. Sumatera Bagian Barat NAD, Sumut, Sumbar,
Bengkulu, Lampung
Padang, Sabang, Bengkulu,
Lampung
Samudera Hindia (Sabang-Semeuleu,
Nias, Mentawai, Bengkulu, lampung )
2. Selat Karimata-Laut
Cina Selatan
Kalbar, Kep. Riau, Bangka
Belitung, Lampung
Batam, Pontianak, Pangkal
Pinang
Batam, Natuna, Babel, Ketapang
3. Selat Makassar-Laut
Sulawesi
Kaltim, Kalsel, Sulut, Sulteng,
Sulsel
Balikpapan, Makassar Pulau Laut, Tarakan-Nunukan
Bontang-Mahakam, Tel Palu
Barat, Sulsel
4. Jawa Bagian Selatan Banten, Jabar, Jateng, DI
Yogyakarta, Jatim, Bali
Denpasar Banten, Cilacap, Pangandaran, Malang
Selatan, Selat Bali
5. Bali – Nusa Tenggara Bali, NTT, NTB Denpasar, Mataram, Kupang Bali, Lombok, Sawu-Sumba
6. Teluk Tolo-Kepulauan
Sula-Laut Banda
Sultra, Maluku Utara, Maluku Kendari Teluk Tolo, Laut Maluku, Laut Banda (Kep.
Banggai, Kep. Sula, Pulau Buru)
7. Teluk Bone Sultra, Sulsel Makassar, Kendari Teluk Bone, P. Buton, P.Muna Kep.Tukang
Besi, Kep.Bonerate
8. Teluk Tomini Sulut, Sulteng, Sultra Menado, Gorontalo Teluk Tomini, Kep Togean, Laut Sulawesi
9. Laut Sulawesi Sulut, Maluku Utara Menado, Ternate Laut Sulawesi, Laut Maluku
10. Laut Banda-Laut
Arafura
Maluku Ambon, Tual, Saumlaki Laut Banda, Kep Tanimbar
Kep Kai, Kep Aru
11. Papua Utara Papua Jayapura, Biak Tel. Cenderawasih dsk.,
Samudera Pasifik
12. Halmahera-Kepala
Burung-Teluk Bintuni
Maluku Utara, Papua Ternate, Sorong P. Halmehara dsk., Raja Ampat
Teluk Bintuni
13. Papua Selatan Papua, Maluku Merauke, Timika Laut Aru, Laut Arafura

24. 6.3. PENGEMBANGAN
GUGUS PULAU-PULAU KECIL
 Mengelompokkan pulau-pulau kecil yang tersebar di wilayah
NKRI berdasarkan lokasi geografis dan kondisi fisik, sosial,
ekonomi, budaya, politik dan keamanan.
 Menetapkan pulau-pulau kecil yang berpotensi tinggi sebagai
kawasan prioritas dengan dukungan sarana dan prasarana
wilayah.
 Pengembangan kerjasama terpadu antar kawasan perairan,
baik antar sektor ataupun antar daerah. Kerjasama
menyangkut penyediaan sarana prasarana, pengaturan
kegiatan di kawasan pulau-pulau kecil.
 Meningkatkan aksesibilitas dari dan menuju pulau-pulau
kecil dengan cara peningkatan peran sarana dan prasarana
perhubungan

25. a.

26. b. PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN
PULAU-PULAU KECIL DALAM MENOPANG
PEMBANGUNAN NASIONAL
• Konservasi: Taman Nasional Laut,
Taman Wisata Alam,Cagar Alam, dan
Suaka Margasatwa
• Budidaya Laut (mariculture)
• Industri perikanan tangkap terpadu
• Industri bioteknologi
• Pariwisata Bahari
• Pertanian dan Peternakan
• Industri ramah lingkungan
• Pendidikan dan Penelitian
 Prioritas pada Pulau-pulau Kecil
terluar

27. c. STRATEGI PENDAYAGUNAAN PPK
• Menyusun basis data bio-fisik, sosekbud, dan kelembagaan
92 pulau terluar
• Menyusun rencana tata ruang, development plan dan
investment plan
• Membuat Peraturan Pengelolaan khusus untuk pulau terluar
• Membangun infrastruktur dasar dan fasilitas pelayanan
publik
• Dengan dana APBN/APBD, swasta, atau kombinasi keduanya
mengembangkan 8 program pembangunan ekonomi sesuai
dengan karakteristik masing-masing pulau atau gugusan
pulau

28.  Perlu Pengembangan SDI
(Small Island Development
Index) yang Berbasis :
• Resources Based Economics
• Regional Economics
• Walfare Economics
• Sustainability
 Melakukan sosialisasi perlunya pengamanan pulau-
pulau kecil terluar kepada semua pihak terkait
Sambungan . . .

29. d. KEGIATAN-KEGIATAN
DI PULAU-PULAU KECIL
1. Konservasi
2. Budidaya Laut (Mariculture)
3. Kepariwisataan
4. Usaha Penengkapan dan Industri Perikanan Secara Lestari
5. Pertanian Organik dan Peternakan Skala rumah Tangga
6. Industri Teknologi Tinggi Non Ekstraktif
7. Pendidikan dan Pelatihan
8. Industri Manufaktur dan Pengolahan Sepanjang Tidak Merusak
Ekosistem dan Daya dukung Lingkungan

30. 6.4. PENGEMBANGAN KERJASAMA
ANTAR KAWASAN
 Pengembangan kerjasama antar kawasan
dibutuhkan untuk mengelola kawasan dengan
karakteristik yang spesifik dan melibatkan antar
sektor dan antar wilayah (propinsi/kabupaten).
 Kerja sama antar kawasan diperlukan karena
besarnya potensi yang dapat dimanfaatkan serta
menyangkut kewenangan lintas kabupaten atau
lintas propinsi.

31. a. BENTUK KERJASAMA ANTAR KAWASAN
 Kerjasama Antar Daerah, meliputi kebijakan,
pengaturan pengelolaan sumberdaya kelautan dan
perikanan serta kerjasama ekonomi
 Membentuk suatu Badan Pengelola bersama dalam
rangka memanfaatkan potensi kelautan secara optimal
dan lestari.
 Koordinasi penyediaan sarana dan prasarana
pendukung
 Pengembangan Jaringan Investasi dan Informasi
Usaha di bidang kelautan dan perikanan
 Pengembangan Kemitraan Usaha
 Penyerasian kewenangan Pengelolaan wilayah

32. KAWASAN PEMANFAATAN RUANG LAUT
SUMATERA BAGIAN BARAT
Lingkup Wilayah NAD, Sumut, Sumbar, Bengkulu, Lampung
Pusat Pengembangan Sabang, Padang, Bengkulu, Bandar Lampung
Sub Pusat
Pengembangan
Meulaboh, Sinabang, Sibolga, Nias, Padang
Pariaman, Painan, Muara Siberut, Kep.
Mentawai, Arga Makmur, Liwa, Tapak Tuan,
Air Bangis
INDIKASI KEGIATAN DALAM RANGKA
PENGEMBANGAN KERJASAMA ANTAR KAWASAN
INDIKASI
KEGIATAN
KOMODITI/
PRODUK
PUSAT
KEGIATAN
POLA
KERJASAMA
Pengembangan
Penangkapan Ikan
1. Ikan Pelagis
Besar,
2. Ikan Pelagis Kecil
1. Sibolga
2. Padang
3. Sabang
4. Nias
5. Pd. Pariaman
Pembentukan Badan
Usaha Bersama
Pengembangan
Pembudidayaan
Ikan
1. Budidaya Ikan,
2. Budidaya
Rumput Laut
1. Sinabang
2. Sibolga
3. Air Bangis
4. Pd. Pariaman
5. Kep. Mentawai
6. Painan
7. Argamakmur
8. Liwa
9. Bd. Lampung
Pembentukan
keterkaitan hulu hilir
produk perikanan
Pengembangan
Atraksi Wisata
Bahari
1. Wisata
Petualangan Laut
(Diving,
Snorkling)
2. Wisata Suaka
Alam Laut
3. Wisata Pantai
4. Wisata Alam
1. Kepulauan Nias
2. Kepulauan
Mentawai
3. Muara Siberut
4. Pulau Enggano
5. Krakatau
Pembentukan
keterkaitan antar
atraksi wisata
Pengembangan
Industri Pelayaran
dan Pengangkutan
1. Internasional
2. Nasional
1. Teluk Bayur
2. Panjang
Pembentukan
keterkaitan antar
pusat-pusat kegiatan
(perkotaan) dan atau
pasar

33. KAWASAN PEMANFAATAN RUANG LAUT
SELAT KARIMATA – LAUT CINA SELATAN
Lingkup Wilayah Kalbar, Kep. Riau, Bangka - Belitung
Pusat Pengembangan Pontianak, Batam, Pangkal Pinang
Sub Pusat
Pengembangan
Pemangkat, Mempawah, Singkawang,
Ketapang, Natuna, Tarempa, Tanjung Pinang,
Tj. Balai Karimun, Tembilahan, Kuala Tungkal,
Muara Sabak, Palembang, Sungai Liat, Tj.
Pandan
INDIKASI KEGIATAN DALAM RANGKA
PENGEMBANGAN KERJASAMA ANTAR KAWASAN
INDIKASI
KEGIATAN
KOMODITI/
PRODUK
PUSAT
KEGIATAN
POLA
KERJASAMA
Pengembangan
Penangkapan Ikan
1. Ikan Pelagis
Besar,
2. Ikan Pelagis Kecil
3. Ikan Demersal
1. Pemangkat
2. Tj. Pandan
3. Ketapang
4. Tarempa
5. Teluk Batang
6. Sungai Liat
Pembentukan Badan
Usaha Bersama
Pengembangan
Pembudidayaan
Ikan
1. Budidaya Ikan,
2. Budidaya Kerang,
3. Budidaya
Rumput Laut
1. Pangkal Pinang
2. Tj. Pandan
3. Sungai Liat
4. Tj. Pinang
5. Muara Sabak
6. Kuala Tungkal
7. Tembilahan
Pembentukan
keterkaitan hulu hilir
produk perikanan
Pengembangan
Atraksi Wisata
Bahari
1. Wisata
Petualangan Laut
(Diving,
Snorkling)
2. Wisata Suaka
Alam Laut
3. Wisata Pantai
1. Pontianak
2. Batam
3. Pangkal Pinang
4. Tj. Pandan
5. Natuna
Pembentukan
keterkaitan antar
atraksi wisata
Pengembangan
Industri Pelayaran
dan Pengangkutan
1. Internasional
2. Nasional
3. Regional
1. Pontianak
2. Batam
3. Palembang
Pembentukan
keterkaitan antar
pusat-pusat kegiatan
(perkotaan) dan atau
pasar

34. KAWASAN PEMANFAATAN RUANG LAUT
SELAT MAKASSAR – LAUT SULAWESI
Lingkup Wilayah Kaltim, Kalsel, Sulut, Sulteng, Sulsel
Pusat Pengembangan Balikpapan, Makassar
Sub Pusat
Pengembangan
Tarakan, Tj. Redeb, Bontang, Samarinda,
Muara Jawa, Batulicin, Kotabaru,
Banjarmasin, Barru, Pare-Pare, Mamuju, Palu,
Toli-Toli, Buol
INDIKASI KEGIATAN DALAM RANGKA
PENGEMBANGAN KERJASAMA ANTAR KAWASAN
INDIKASI
KEGIATAN
KOMODITI/
PRODUK
PUSAT
KEGIATAN
POLA
KERJASAMA
Pengembangan
Penangkapan Ikan
1. Ikan Pelagis
Besar,
2. Ikan Pelagis Kecil
3. Ikan Demersal
4. Ikan Lainnya
1. Banjarmasin
2. Tarakan
Pembentukan Badan
Usaha Bersama
Pengembangan
Pembudidayaan
Ikan
1. Budidaya Ikan,
2. Budidaya
Rumput Laut
1. Kotabaru
2. Muarajawa
3. Bontang
4. Makassar
5. Barru
6. Pare-Pare
7. Toli-Toli
8. Mamuju
Pembentukan
keterkaitan hulu hilir
produk perikanan
Pengembangan
Atraksi Wisata
Bahari
1. Wisata
Petualangan Laut
(Diving,
Snorkling)
2. Wisata Suaka
Alam Laut
3. Wisata Cagar
Alam
4. Wisata Pantai
1. Pulau Derawan
(Tj. Redeb)
2. Balikpapan
3. Kep.
Kapoposang
4. Pare-Pare
Pembentukan
keterkaitan antar
atraksi wisata
Pengembangan
Industri Pelayaran
dan Pengangkutan
1. Internasional
2. Nasional
3. Regional
1. Makassar
2. Balikpapan
3. Banjarmasin
4. Samarinda
Pembentukan
keterkaitan antar
pusat-pusat kegiatan
(perkotaan) dan atau
pasar

35. INDIKASI KEGIATAN DALAM RANGKA
PENGEMBANGAN KERJASAMA ANTAR KAWASAN
INDIKASI
KEGIATAN
KOMODITI/
PRODUK
PUSAT
KEGIATAN
POLA
KERJASAMA
Pengembangan
Penangkapan Ikan
1. Ikan Pelagis
Besar,
2. Ikan Pelagis Kecil
3. Ikan Demersal
4. Ikan Lainnya
1. Gorontalo
2. Poso
Pembentukan Badan
Usaha Bersama
Pengembangan
Pembudidayaan
Ikan
1. Budidaya Ikan,
2. Budidaya Kerang,
3. Budidaya Mutiara
1. Banggai
2. Palu
3. Poso
4. Tilamuta
5. Togean
6. Gorontalo
7. Kotamobagu
8. Bitung
Pembentukan
keterkaitan hulu hilir
produk perikanan
Pengembangan
Atraksi Wisata
Bahari
1. Wisata
Petualangan Laut
(Diving,
Snorkling)
2. Wisata Suaka
Alam Laut
3. Wisata Pantai
1. Menado
(Bunaken)
2. Bitung
3. Togean
4. Kep. Banggai
Pembentukan
keterkaitan antar
atraksi wisata
Pengembangan
Industri Pelayaran
dan Pengangkutan
1. Internasional
2. Nasional
3. Regional
1. Bitung
2. Gorontalo
3. Menado
4. Luwuk
Pembentukan
keterkaitan antar
pusat-pusat kegiatan
(perkotaan) dan atau
pasar
KAWASAN PEMANFAATAN RUANG LAUT
T E L U K T O M I N I
Lingkup Wilayah Sulut, Sulteng, Sultra, Gorontalo
Pusat Pengembangan Menado, Gorontalo
Sub Pusat
Pengembangan
Bitung, Kotamobagu, Tilamuta, Palu, Poso,
Togean, Luwuk, Banggai

36. NO.
SEKTOR/SUB
SEKTOR
INDIKASI KEGIATAN KEGIATAN USAHA
TERKAIT
POLA
KERJASAMA
ARAHAN PUSAT
KEGIATAN
JENIS KEGIATAN ARAHAN KEGIATAN
1. Perikanan
a.Perikanan Tangkap Pengembangan
Penangkapan Ikan
Penyediaan Armada
Penangkapan Ikan
(Orientasi Perairan
Nusantara dan ZEEI)
1. Industri Perikanan
2. Industri Pelayaran dan
Pengangkutan
3. Industri Perbaikan dan
Pemeliharaan Kapal
4. Hotel dan Restoran
Pembentukan
Badan Usaha
Bersama
Pelabuhan
Perikanan
b. Perikanan Budidaya Pengembangan
Pembudidayaan
Ikan
Peningkatan mutu dan
keragaman komiditi
yang dibudidayakan
1. Industri Perikanan
2. Industri Pelayaran dan
Pengangkutan
3. Hotel dan Restoran
Pembentukan
keterkaitan hulu
hilir produk
perikanan
Pusat
Pengembangan
Kawasan
2. Pariwisata Pengembangan
Atraksi Wisata
Pengembangan paket
wisata berdasarkan
atraksi-atraksi wisata
unggulan (potensial)
dalam suatu kawasan
1. Jasa Pendukung Wisata
2. Industri Pelayaran
3. Hotel dan Restoran
4. Industri Rumah Tangga
(Kerajinan)
Pembentukan
keterkaitan
antar atraksi
wisata
Daerah Tujuan
Wisata
3. Perhubungan Pengembangan
Industri Pelayaran
dan Pengangkutan
Peningkatan rute
pelayaran menuju
pusat-pusat kegiatan
atau pasar potensial
1. Jasa Pendukung
Pelabuhan
2. Perdagangan dan Jasa
Pembentukan
keterkaitan
antar pusat-
pusat kegiatan
(perkotaan)
Pelabuhan Primer
dan atau
Pelabuhan
Sekunder
POLA KERJASAMA MENURUT INDIKASI KEGIATAN DALAM
RANGKA PENGEMBANGAN KERJASAMA ANTAR KAWASAN
DALAM PENGELOLAAN SUMBERDAYA LAUT, PESISIR &
PULAU-PULAU KECIL

37. SEKTOR DAN
SUB SEKTOR
KOMODITAS
(PRODUK/JASA)
KEGIATAN USAHA
PEMASARAN
ORIENTASI
PEMASARAN
PELUANG
PASAR
1. Perikanan
a. Perikanan Tangkap  Ikan Pelagis Besar
 Ikan Pelagis Kecil
 Ikan Demersal
 Udang dan Crustacae
 Penangkapan Ikan (Armada
Penangkapan Ikan)
 Industri Pengolahan Ikan Modern
(Pembekuan, Pengalengan)
 Industri Pengolahan Ikan Tradisional
(Penggaraman, Pengasapan,
Pemindangan, Pengeringan)
 Domestik
(Nasional,
Regional, Lokal)
 Eksport (Asia,
Eropa)
 Sedang
 Tinggi
b. Perikanan Budidaya
Tambak
 Udang Windu
 Ikan Bandeng
 Budidaya Tambak Udang Windu
(Intensif, Semi Intensif)
 Budidaya Tambak Ikan Bandeng
(Intensif, Semi Intensif)
 Industri Pengolahan Udang Windu
(Pembekuan, Pengalengan)
 Budidaya Benih Udang dan Ikan
 Eksport (Asia,
Eropa, Amerika)
 Domestik
(Nasional,
Regional, Lokal)
 Sedang
 Tinggi
c. Budidaya Laut  Rumput Laut
 Ikan Kerapu, Betutu
 Budidaya Rumput Laut
 Budidaya Laut Keramba Jaring Apung
 Industri Pengolahan Rumput Laut
 Industri Industri Pengolahan Ikan
(Pembekuan)
 Eksport (Asia,
Eropa, Amerika)
 Domestik
(Nasional,
Regional, Lokal)
 Sedang
 Tinggi
PELUANG INVESTASI PADA SEKTOR PERIKANAN

38. PELUANG INVESTASI PADA SEKTOR INDUSTRI MARITIM,
PARIWISATA DAN PERHUBUNGAN
SEKTOR DAN
SUB SEKTOR
KOMODITAS
(PRODUK/JASA)
KEGIATAN USAHA
PEMASARAN
ORIENTASI
PEMASARAN
PELUANG
PASAR
2. Industri Maritim  Jasa Pemeliharaan dan
Perbaikan Kapal
 Jasa Pemeliharaan dan Perbaikan Kapal  Domestik
(Lokal)
 Sedang
 Tinggi
3. Pariwisata
a. Pariwisata Alam
(Ekowisata)
 Wisata Petualangan Laut
(Diving, Snorkling)
 Wisata Suaka Alam Laut
 Wisata Cagar Alam Laut
 Wisata Taman Laut
 Wisata Petualangan Laut (Diving, Snorkling)
 Wisata Suaka Alam Laut
 Wisata Cagar Alam Laut
 Wisata Taman Laut
 Jasa pendukung pariwisata (hotel, restoran,
kapal wisata dan peralatan pendukungnya,
biro wisata)
 Wisatawan
Mancanegara
 Wisatawan
Nusantara
 Sedang
 Tinggi
b. Pariwisata
Bahari (Pantai)
 Wisata Pantai
 Wisata Alam
 Wisata Pantai
 Wisata Alam
 Jasa pendukung pariwisata (atraksi/hiburan,
perahu wisata, dan jasa pendukungnya
lainnya)
 Wisatawan
Nusantara
 Sedang
 Tinggi
4. Perhubungan
(Pengangkutan)
 Jasa Pengangkutan
Penumpang Orang dan
Barang
 Jasa Ekspedisi
 Industri Pergudangan
 Jasa Pengangkutan Penumpang Orang dan
Barang
 Jasa Ekspedisi
 Industri Pergudangan
 Internasional
 Domestik
(Nasional,
Regional, Lokal)
 Sedang
 Tinggi

39. 7. UPAYA PENINGKATAN PENATAAN RUANG
WILAYAH LAUT, PESISIR DAN PPK
 Penyusunan Peraturan dan
Kebijakan Perundang-undangan yg
Mendukung Terwujudnya Konsep
Penataan Ruang Laut
 Sinkronisasi Tata Ruang Daratan dan
Lautan shg Ada Penyelarasan dan
Tidak Tumpang Tindih
 Penataan Ruang Kawasan-kawasan
Strategis
 Pengembangan Metode dan
Pendekatan Penataan Ruang Laut
 Pembinaan dan Sosialisasi Penataan
Ruang Laut, Pesisir dan PPK
 Seminar dan Diskusi dengan
Stakeholders

40. 8. INSTRUMEN DALAM PENGELOLAAN
WILAYAH PESISIR DAN PULAU – PULAU KECIL
YANG TELAH / SEDANG DIPERSIAPKAN
 Pedum Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
 RUU Tata Ruang Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
(dalam proses)
 Kepmen No. 41 Tahun 2000 tentang Pedoman
Pengelolaan Pulau – pulau Kecil yang Berkelanjutan
dan Berbasis Masyarakat
 Pedoman Umum Investasi Pulau – pulau Kecil (dalam
proses)
 RUU Pengelolaan Pesisir
 Keppres tentang Pengelolaan Pulau – pulau Kecil
di Wilayah Terluar dan Perbatasan (dalam proses)

41. 9. PENUTUP
 Hakekat Tata Ruang adalah KESEPAKATAN. Perlu
disepakati rencana tata ruang yang terpadu di
tingkat nasional, propinsi, kabupaten/kota atau
kawasan/pulau sebagai wujud pelaksanaan rencana
tata ruang.
 Diperlukan dukungan peraturan perundangan yang
akan melegalisasi tata ruang
 Diperlukan dukungan antarsektor dan antarwilayah
dalam mewujudkan keserasian antar kegiatan di
wilayah perairan.
 Diperlukan peningkatan peran serta masyarakat,
swasta dan lembaga terkait terutama dalam
penyediaan infrastructure, teknologi, SDM dan
jaringan pemasaran.

42. Direktorat Jenderal Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
Gedung Timor Lt. 9
Jl. Merdeka Timur No. 16, Jakarta Pusat
Phone/Fax : (021) - 3520357
wapratik@rad.net.id