Kasus-Kasus Hukum dan Pelanggaran Etika Jurnalistik di Indonesia

Jl. Babarsari 44 Yogyakarta 55281 Telp. +62-274-487711 Fax. +62-274-487748 www.uajy.ac.id
PRAKTIK JURNALISTIK INDONESIA
(Deskripsi Kasus-kasus Hukum dan Pelanggaran
Etika dlm Realitas Jurnalistik di Indonesia)
Bonaventura Satya Bharata, SIP, M.Si dan Tim Riset KHM UAJYBonaventura Satya Bharata, SIP, M.Si dan Tim Riset KHM UAJY
Dipresentasikan pd Lokakarya KHM UAJY Batch I, Yogyakarta, 19-20 Februari 2016Dipresentasikan pd Lokakarya KHM UAJY Batch I, Yogyakarta, 19-20 Februari 2016

PENDAHULUAN
 Produk jurnalistik memiliki arti penting bagi kehidupanProduk jurnalistik memiliki arti penting bagi kehidupan
manusia dan masyarakatmanusia dan masyarakat
 Fungsi InformatifFungsi Informatif
 Fungsi SurveillanceFungsi Surveillance
 Fungsi The Fourth EstateFungsi The Fourth Estate
 Posisi wartawan atau jurnalis jadi istimewaPosisi wartawan atau jurnalis jadi istimewa
 Tidak semua proses produksi berita dilakukan dgnTidak semua proses produksi berita dilakukan dgn
benar, di sisi lain masih ada pelanggaran thd wartawanbenar, di sisi lain masih ada pelanggaran thd wartawan
 Etika dan hukum tetap relevan dibicarakanEtika dan hukum tetap relevan dibicarakan

RUMUSAN MASALAH
 Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran/kekerasan thdBagaimana bentuk-bentuk pelanggaran/kekerasan thd
wartawan dan lembaga jurnalistik di Indonesia ?wartawan dan lembaga jurnalistik di Indonesia ?
 Sebaliknya ... bagaimana bentuk-bentuk pelanggaranSebaliknya ... bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran
etika dan kode etik oleh jurnalis dan lembaga media dietika dan kode etik oleh jurnalis dan lembaga media di
Indonesia ?Indonesia ?

 Etika dan kode etikEtika dan kode etik
 Pedoman perilaku (P3SPS)Pedoman perilaku (P3SPS)
 Kode etik jurnalistikKode etik jurnalistik
 Peraturan Perundangan ttg Pers danPeraturan Perundangan ttg Pers dan
JurnalistikJurnalistik
TINJAUAN PUSTAKA

 Bersifat Deskriptif (masih data awal, belumBersifat Deskriptif (masih data awal, belum
eksplorasi)eksplorasi)
 Penelusuran Data :Penelusuran Data :
 Data Primer : Metode FGD dan WawancaraData Primer : Metode FGD dan Wawancara
 Data Sekunder : Riset DokumentasiData Sekunder : Riset Dokumentasi
 Time frame : tahun 2010-2015Time frame : tahun 2010-2015
METODOLOGI

TEMUAN DATA PENELITIAN

 Indeks kebebasan pers thn 2010Indeks kebebasan pers thn 2010
 Reporters without Borders : 117 dari 175 negaraReporters without Borders : 117 dari 175 negara
 Reporters San Frontiers : 117 dari 178 negaraReporters San Frontiers : 117 dari 178 negara
 Indeks kebebasan pers thn 2014 versi ReportersIndeks kebebasan pers thn 2014 versi Reporters
without Borders : 132 dari 160 negarawithout Borders : 132 dari 160 negara
 Indonesia memasukiIndonesia memasuki difficult situationdifficult situation akibat semakinakibat semakin
tingginya kekerasan thd jurnalis dan lembaga perstingginya kekerasan thd jurnalis dan lembaga pers
DESKRIPSI KEKERASAN thd WARTAWAN
dan LEMBAGA JURNALISTIK

Bentuk-bentuk Kekerasan
 BentukBentuk kekerasan fisikkekerasan fisik juga semakin meningkat, darijuga semakin meningkat, dari
pemukulan dan pengeroyokan di thn 2010, hinggapemukulan dan pengeroyokan di thn 2010, hingga
ancaman dgn sajam, penusukan, penganiyaan,ancaman dgn sajam, penusukan, penganiyaan,
pembacokan, dan pelemparan bom molotov hinggapembacokan, dan pelemparan bom molotov hingga
gugatan pengadilan di thn 2014-2015gugatan pengadilan di thn 2014-2015
 Bentuk-bentukBentuk-bentuk kekerasan non fisikkekerasan non fisik : intimidasi,: intimidasi,
ancaman teror, ancaman pembunuhan, perampasan,ancaman teror, ancaman pembunuhan, perampasan,
dan pengusiran saat peliputandan pengusiran saat peliputan
 PembunuhanPembunuhan : thn 2010: thn 2010  5 kasus dan 20155 kasus dan 2015  33
kasus. Sebagian besar diduga krn faktor pemberitaankasus. Sebagian besar diduga krn faktor pemberitaan

Selain itu ...
 Isu yg menonjol thn 2010-2015 dan dpt dikategorikanIsu yg menonjol thn 2010-2015 dan dpt dikategorikan
sbg kekerasan thd jurnalis adalah sengketa Serikatsbg kekerasan thd jurnalis adalah sengketa Serikat
Pekerja Pers dgn lembaga pers. Contohnya Luviana padaPekerja Pers dgn lembaga pers. Contohnya Luviana pada
thn 2013thn 2013
 Munculnya trend baru kekerasan thn 2015, yakniMunculnya trend baru kekerasan thn 2015, yakni
menggugat NS beritamenggugat NS berita  Emerson Yuntho dan AdnanEmerson Yuntho dan Adnan
Topan krn tuduhan pencemaran nama baik RomliTopan krn tuduhan pencemaran nama baik Romli
AtmasasmitaAtmasasmita

Kekerasan berdasar Pelaku (sumber AJI)

 Dominasi pelaku kekerasan : pemerintah, warga, danDominasi pelaku kekerasan : pemerintah, warga, dan
aparat keamanan, termasuk kepolisian. Kesulitan utkaparat keamanan, termasuk kepolisian. Kesulitan utk
memproses delik pers krn ada pelaku kekerasanmemproses delik pers krn ada pelaku kekerasan
berasal dari satuan yg samaberasal dari satuan yg sama
 UnikUnik  munculnya kekerasan yg pelakunya berasalmunculnya kekerasan yg pelakunya berasal
dari kalangan intelektual : mhs, pelajar, bahkandari kalangan intelektual : mhs, pelajar, bahkan
akademisi (dekan PTN di Malang)akademisi (dekan PTN di Malang)

Setitik harapan ...
 Tahun 2012, ada MOU antara Polri dgn Dewan PersTahun 2012, ada MOU antara Polri dgn Dewan Pers
 Tahun 2011, Hakim pengadilan di Maluku TenggaraTahun 2011, Hakim pengadilan di Maluku Tenggara
menolak gugatan pencemaran nama baik Bupatimenolak gugatan pencemaran nama baik Bupati
Maluku Tenggara oleh wartawan Suara MelanesiaMaluku Tenggara oleh wartawan Suara Melanesia
 Rekomendasi penolakan kriminalisasi pers terusRekomendasi penolakan kriminalisasi pers terus
disuarakan (biasanya dlm catatan akhir tahun)disuarakan (biasanya dlm catatan akhir tahun)

 Di level teks media :Di level teks media :
 Pemberitaan yg tdk independen dan tdk berimbangPemberitaan yg tdk independen dan tdk berimbang (pasal 1(pasal 1
dan 3 KEJ) :dan 3 KEJ) :
 Konflik Keraton Surakarta oleh SKH lokal SurakartaKonflik Keraton Surakarta oleh SKH lokal Surakarta
 Konflik Pelabuhan Sape dan konflik antar warga Suku Sasak diKonflik Pelabuhan Sape dan konflik antar warga Suku Sasak di
NTB, oleh SKH lokal NTBNTB, oleh SKH lokal NTB
 Peradilan Kopassus utk kasus Penyerangan Lapas Cebongan,Peradilan Kopassus utk kasus Penyerangan Lapas Cebongan,
oleh SKH lokal Yogyakartaoleh SKH lokal Yogyakarta
 Konflik Tambang Pulau Flores, oleh SKH lokal FloresKonflik Tambang Pulau Flores, oleh SKH lokal Flores
 Pemilu Gubernur Bali 2013, oleh SKH lokal BaliPemilu Gubernur Bali 2013, oleh SKH lokal Bali
 Pemilu 2014 oleh SKH NasionalPemilu 2014 oleh SKH Nasional
BENTUK-BENTUK PELANGGARAN ETIKA :

 Penghormatan pd pengalaman traumatik NS korbanPenghormatan pd pengalaman traumatik NS korban
bencanabencana (pasal 2 KEJ)(pasal 2 KEJ)
 Pemuatan foto korban tewas Erupsi G. Merapi diPemuatan foto korban tewas Erupsi G. Merapi di
Yogyakarta, oleh portal berita onlineYogyakarta, oleh portal berita online
 Identitas anak korban kekerasan seksualIdentitas anak korban kekerasan seksual (pasal 5 KEJ)(pasal 5 KEJ)
 Kasus Emon, oleh portal berita online dan SKH kriminalKasus Emon, oleh portal berita online dan SKH kriminal

 Narasumber fiktifNarasumber fiktif  mengada-ada narasumbermengada-ada narasumber
beritaberita
 Peristiwa yang diliput memang ada, namun biasanyaPeristiwa yang diliput memang ada, namun biasanya
berita selain mrpk hasil observasi, jugaberita selain mrpk hasil observasi, juga
membutuhkan testimoni NS sebagai dukungan faktamembutuhkan testimoni NS sebagai dukungan fakta
atau memperkuatatau memperkuat angleangle berita. Dalam beberapaberita. Dalam beberapa
kasus, narasumber ini di-ada-adakan.kasus, narasumber ini di-ada-adakan.
 Sering dilakukanSering dilakukan
 Potensi pelanggaran : Pasal 2 KEJPotensi pelanggaran : Pasal 2 KEJ
Di level Proses Produksi :

 Manipulasi NarasumberManipulasi Narasumber  membayar NS utkmembayar NS utk
kesaksian tertentukesaksian tertentu
 Liputan Investigasi di stasiun televisiLiputan Investigasi di stasiun televisi
 Mengingatkan pd kasus Makelar Kasus, diMengingatkan pd kasus Makelar Kasus, di
mana stasiun TV tertentu membayar NS palsumana stasiun TV tertentu membayar NS palsu
utk memberi kesaksianutk memberi kesaksian

 Terjadi juga di stasiun televisi swasta biroTerjadi juga di stasiun televisi swasta biro
Yogyakarta pd Pemilu 2014, ketika wartawanYogyakarta pd Pemilu 2014, ketika wartawan
menentukan dan mengatur isi pembicaraanmenentukan dan mengatur isi pembicaraan
narasumber dlm sebuah wawancaranarasumber dlm sebuah wawancara
teleconferenceteleconference agar sesuai dgnagar sesuai dgn angleangle beritaberita
shg narasumber tdk dapat bebasshg narasumber tdk dapat bebas
menyuarakan pendapatnya (temuan datamenyuarakan pendapatnya (temuan data
KKL)KKL)

 Dramatisasi peristiwaDramatisasi peristiwa  dari peristiwa biasa menjadidari peristiwa biasa menjadi
peristiwa luar biasaperistiwa luar biasa
 Peristiwanya sebenarnya sdh memiliki nilai beritaPeristiwanya sebenarnya sdh memiliki nilai berita
((news valuesnews values) dan layak berita () dan layak berita (news worthynews worthy), namun), namun
masih dikemas lagi sedemikian rupa agar terkesanmasih dikemas lagi sedemikian rupa agar terkesan
dramatisdramatis
 Potensi pelanggaran Pasal 2 dan 4 KEJPotensi pelanggaran Pasal 2 dan 4 KEJ

 Komersialisasi ruang berita : menjual ruang beritaKomersialisasi ruang berita : menjual ruang berita
 Bentuknya berupa kerja sama antara redaksi denganBentuknya berupa kerja sama antara redaksi dengan
sebuah lembaga tertentu. Lembaga ini membeli ruangsebuah lembaga tertentu. Lembaga ini membeli ruang
berita di suratkabar utk kepentingan pemberitaanberita di suratkabar utk kepentingan pemberitaan
lembaganya.lembaganya.
 Bukan advertorial/Bukan advertorial/corporatorialcorporatorial, namun murni berita, namun murni berita
 Berita menjadi kuat nuansa seremonial, tdk kritisBerita menjadi kuat nuansa seremonial, tdk kritis
 Terjadi di suratkabar lokal di Jambi (temuan data KKLTerjadi di suratkabar lokal di Jambi (temuan data KKL
mhs)mhs)

 Intervensi bisnis diIntervensi bisnis di newsroomnewsroom
 Iklan yang diterima terlalu banyak sehinggaIklan yang diterima terlalu banyak sehingga
mengalahkan berita yg akan naik cetakmengalahkan berita yg akan naik cetak
(berkurangnya kolom berita)(berkurangnya kolom berita)
 Terjadi di Tabloid Hiburan Mingguan nasionalTerjadi di Tabloid Hiburan Mingguan nasional
dan Suratkabar Nasional biro Yogyakartadan Suratkabar Nasional biro Yogyakarta
(temuan data KKL mhs)(temuan data KKL mhs)
 Potensi pelanggaran : pasal 1 KEJPotensi pelanggaran : pasal 1 KEJ

 Manipulasi teknik pengumpulan faktaManipulasi teknik pengumpulan fakta  plagiarisme ?plagiarisme ?
 Berita disusun dgn bersumber dari Riset DokumentasiBerita disusun dgn bersumber dari Riset Dokumentasi
(situs-situ di internet) mengenai sebuah event/peristiwa,(situs-situ di internet) mengenai sebuah event/peristiwa,
namun wartawan tdk mencantumkan sumber. Bahkannamun wartawan tdk mencantumkan sumber. Bahkan
gaya penulisan berita lbh kelihatan bila si wartawangaya penulisan berita lbh kelihatan bila si wartawan
hadir di peristiwa (dgn teknik observasi), bukan risethadir di peristiwa (dgn teknik observasi), bukan riset
dokumentasi, padahal wartawan tdk hadir di event tsb.dokumentasi, padahal wartawan tdk hadir di event tsb.
 Terjadi di suratkabar nasional biro YogyakartaTerjadi di suratkabar nasional biro Yogyakarta

 Dalam hubungannya dgn kerja kehumasanDalam hubungannya dgn kerja kehumasan
 Fasilitas yg terlalu ‘wah’Fasilitas yg terlalu ‘wah’
 Press tourPress tour
 Adanya forum wartawan di lembaga birokrasiAdanya forum wartawan di lembaga birokrasi
(wartawan dpt mengajukan proposal kegiatan(wartawan dpt mengajukan proposal kegiatan
minimal 200 juta)minimal 200 juta)
 Potensi pelanggaran : pasal 6 KEJPotensi pelanggaran : pasal 6 KEJ

 Intervensi pemilik mediaIntervensi pemilik media  intervensi langsungintervensi langsung
 Intervensi pemilik media keIntervensi pemilik media ke news roomnews room bukan hal ygbukan hal yg
baru. Bentuk intervensi tsb biasanya intervensi tdkbaru. Bentuk intervensi tsb biasanya intervensi tdk
langsung (kesadaran dari pekerja media atau bahkanlangsung (kesadaran dari pekerja media atau bahkan
bersifat hegemonik). Intervensi di sini bersifat langsung.bersifat hegemonik). Intervensi di sini bersifat langsung.
Pemilik langsung ikut campur sampai menyusun redaksiPemilik langsung ikut campur sampai menyusun redaksi
berita.berita.

 Pelanggaran profesionalitas wartawanPelanggaran profesionalitas wartawan (temuan(temuan
data KKL)data KKL)
 Memaksa wawancara dgn NS korban bencana dgnMemaksa wawancara dgn NS korban bencana dgn
pertanyaan yg tdk berempati. Dilakukan oleh reporter TVpertanyaan yg tdk berempati. Dilakukan oleh reporter TV
swasta Jakartaswasta Jakarta  pasal 25 P3SPS dan pasal 2 KEJpasal 25 P3SPS dan pasal 2 KEJ
 Membatalkan janji wawancara scr sepihak tanpaMembatalkan janji wawancara scr sepihak tanpa
pemberitahuan dgn budayawan di Yogyakarta (Ashadipemberitahuan dgn budayawan di Yogyakarta (Ashadi
Siregar). Dilakukan oleh wartawan suratkabar lokalSiregar). Dilakukan oleh wartawan suratkabar lokal
Yogyakarta.Yogyakarta.
 Liputan tanpa identitas, malas melakukan liputan, urusanLiputan tanpa identitas, malas melakukan liputan, urusan
personal mempengaruhi kinerjapersonal mempengaruhi kinerja
 Potensi pelanggaran :Pasal 2 KEJPotensi pelanggaran :Pasal 2 KEJ

KESIMPULAN SEMENTARA ...
 Media yg DilanggarMedia yg Dilanggar : kekerasan fisik dominan dan: kekerasan fisik dominan dan
jenis kekerasan meningkatjenis kekerasan meningkat
 Peringkat indeks kebebasan pers scr globalPeringkat indeks kebebasan pers scr global
cenderung menuruncenderung menurun
 Isu ketenagakerjaan (sengketa Serikat Pekerja Pers)Isu ketenagakerjaan (sengketa Serikat Pekerja Pers)
banyak munculbanyak muncul
 Bentuk baru kriminalisasi : menggugat NSBentuk baru kriminalisasi : menggugat NS
 Kabar baik : MOU DP dan Polri (thn 2012)Kabar baik : MOU DP dan Polri (thn 2012)

 Media yg MelanggarMedia yg Melanggar : variasinya beragam, tdk hanya: variasinya beragam, tdk hanya
masalah amplop/suap dan cloning beritamasalah amplop/suap dan cloning berita
 Ditinjau dari KEJ, yg rentan dilanggar pasal 1,2, dan 3Ditinjau dari KEJ, yg rentan dilanggar pasal 1,2, dan 3
 Yang tidak (atau belum ketemu ?) pasal 7Yang tidak (atau belum ketemu ?) pasal 7
 Tidak hanya bersifat individu, namun lembagaTidak hanya bersifat individu, namun lembaga
terkadang juga mendukung (pelanggaran sistemik ?)terkadang juga mendukung (pelanggaran sistemik ?)
 Dugaan : tdk paham dgn etika/kode etik atauDugaan : tdk paham dgn etika/kode etik atau
tahu/paham tetapi tetap melanggar atau tahu/pahamtahu/paham tetapi tetap melanggar atau tahu/paham
tetapi terpaksa melanggar ?tetapi terpaksa melanggar ?

Terima kasih ...
 TIM RISET KLINIK HUKUM MEDIA – UAJYTIM RISET KLINIK HUKUM MEDIA – UAJY
 Bonaventura S. Bharata, SIP, M.Si.Bonaventura S. Bharata, SIP, M.Si.
 Birgitta Bestari Puspita J, S.Sos, MA.Birgitta Bestari Puspita J, S.Sos, MA.
 Theresia Diyah Wulandari, S.Fil., MM.Theresia Diyah Wulandari, S.Fil., MM.
 Lukas Deni Setiawan, SIP, MA.Lukas Deni Setiawan, SIP, MA.
 Olivia Lewi Pramesti, S.Sos, MAOlivia Lewi Pramesti, S.Sos, MA
 Pupung Arifin, S.Sos, M.Si.Pupung Arifin, S.Sos, M.Si.
 Yohanes Widodo, S.Sos, M.Sc.Yohanes Widodo, S.Sos, M.Sc.

Kasus-Kasus Hukum dan Pelanggaran Etika Jurnalistik di Indonesia

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to Kasus-Kasus Hukum dan Pelanggaran Etika Jurnalistik di Indonesia

Similar to Kasus-Kasus Hukum dan Pelanggaran Etika Jurnalistik di Indonesia (20)

More from Yohanes Widodo S.Sos, M.Sc

More from Yohanes Widodo S.Sos, M.Sc (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (6)

Kasus-Kasus Hukum dan Pelanggaran Etika Jurnalistik di Indonesia