Anies Baswedan dan Cak Imin
Dinamika menjelang Pilpres 2024 semakin seru. Banyak kejutan-kejutan baru. Seperti isu Anies akan meminang Cak Imin jadi cawapres. Bagaimana peta percakapannya?
Anies Baswedan dan Cak Imin
Dinamika menjelang Pilpres 2024 semakin seru. Banyak kejutan-kejutan baru. Seperti isu Anies akan meminang Cak Imin jadi cawapres. Bagaimana peta percakapannya?
POPULARITAS TOKOH POLITIK DI INDONESIA OKT 2022Ismail Fahmi
Dari 1-17 Oktober 2022, popularitas Anies Baswedan (ABW) paling tinggi baik dari sisi pemberitaan maupun perbincangan di media sosial. Ganjar Pranowo (GP) ada di tempat kedua, disusul Erick Thohir (ET) di posisi ketiga. Sedangkan Sandiaga Uno (Sandi) dan Airlangga Hartarto (AH) menjadi tokoh yang paling minim popularitasnya.
Perbincangan terkait ABW disesaki oleh pertukaran narasi dari kubu yang pro maupun yang kontra ABW. Bahkan dari analisis emosi, perbincangan ABW didominasi oleh luapan kemarahan (anger), baik dari kubu yang pro maupun kubu kontra.
Kata-kata yang lekat dengan ABW dan memiliki asosiasi positif antaranya adalah “Jakarta, DKI, Gubernur” yang merujuk pada pelepasan ABW sebagai Gubernur DKI. Adapun kata-kata negatif yang dilekatkan pada ABW antaranya “Heru, Budi, sebelumnya”, yang merujuk pada penunjukan Pj Gubernur DKI yang dinilai mengembalikan kebijakan-kebijakan positif Pemda DKI pada masa Ahok.
Perbincangan terkait GP juga padat dengan pertukaran narasi dari kubu pro maupun kontra. Percakapan positif, terutama didorong juga dari netizen yang banyak membicarakan ET. Dari analisis emosi, perbincangan GP didominasi oleh antisipasi (anticipation) dan senang (joy). Doa dan harapan agar GP dan ET dapat lanjutkan pemerintahan Jokowi menjadi penyumbang utama emosi antisipasi.
Beberapa kata yang memiliki asosiasi positif terhadap GP adalah “Jokowi, Prabowo, baik”, yang merujuk pada dukungan Jokowi pada GP untuk maju Pilpres 2024. Sedangkan asosiasi negatif terhadap GP antaranya “Anies, si, dipermalukan”, yang merujuk pada perdebatan antara pendukung ABW vs. GP.
Proposal pemetaan PEMILU 2019 untuk persiapan PEMILU 2024Polmantic
Salah satu strategi yang dipakai untuk pemenangan pilkada atau untuk bisnis adalah memetakan kekuatan dan kelemahan sendiri dan juga mengetahui letak kekuatan dan kelamahan lawan.
Kami membuat software pemetaan suara pemilu 2019 yang dirancang khusus untuk partai politik dalam rangka membuat pemetaan suara internal partai atau caleg dan kekuatan partai pesaing.
Program relawan demokrasi adalah gerakan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan parisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. Program ini melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya di mana mereka ditempatkan sebagai pelopor (pioneer) demokrasi bagi komunitasnya.
Kampanye untuk mendudukkan seseorang ke lembaga legislatif ataupun eksekutif menjadi penting ketika dimaknai dalam kerangka Liberasi, Humanisme dan Transenden
Setiap tahuh,selalu ada perkembangan IPTEK yang sudah terjadi.IPTEK telah mempengaruhi segala kehidupan kita selama ini.Sebelum menelusuri lebih dalam,apakah kalian sudah kenal dengan IPTEK dan Globalisasi?
Let's Find Out,guys
RANGKUMAN:
Kelompok pro Ganjar/PDIP paling banyak menyuarakan kekecewaannya dengan melabeli Gibran sebagai Penghianat.
DETAIL RANGKUMAN:
Tren perbincangan terkait penetapan Gibran Rakabuming sebagai Cawapres Prabowo terus menjadi perdebatan semenjak pengajuan usulan batas usia Capres–Cawapres ke Mahkamah Konstitusi (MK). Eskalasi perbincangan memuncak pasca keputusan MK yang mengesahkan aturan tersebut.
Warganet telah memprediksi bahwa putusan tersebut jelas ditujukan untuk memuluskan langkah Gibran Rakabuming menjadi Cawapres mendampingi Prabowo Subiyanto. Dari sini berbagai respon negatif diarahkan khususnya pada Presiden Jokowi yang diframing menggunakan segala cara untuk melanggengkan kekuasaannya. Bahkan publik uga amplifikasi hasil survei dan pernyataan pengamat yang cenderung tampilkan banyaknya masalah apabila Gibran ditetapkan sebagai Cawapres Prabowo.
Langkah partai Golkar deklarasikan Gibran Rakabuming sebagai Cawapres semakin menguatkan dugaan publik bahwa Gibran akan maju sebagai Cawapres Prabowo. Publik mulai tunjukan kekecewaan atas keputusan tersebut dan beropini jika pemilihan Gibran justru akan menjatuhkan Prabowo.
Dibanding dengan pendukung Anies Baswedan, kelompok pro Ganjar/PDIP lebih banyak menyuarakan kekecewaannya dengan melabeli Gibran sebagai Penghianat, memanfaatkan PDIP untuk mendapatkan kekuasaan, kini PDIP “dibuang” oleh Jokowi dan Gibran.
Isu ini juga mengakar pada hasil putusan MK yang problematik dan mengancam demokrasi Indonesia.
Narasi yang muncul dari pendukung Prabowo/Gibran justru membingkai posisi Presiden Jokowi yang bereaksi melalui pencawapresan Gibran, karena kerap dipermalukan PDIP/Megawati sebagai petugas partai dan tidak memperoleh power tanpa PDIP.
Warganet (pro Ganjar, pro Anies) turut berikan sindiran pada SBY, AHY, dan partai Demokrat perihal pencawapresan Gibran, serta konsistensi SBY menolak hasil putusan MK terkait batas usia Capres– Cawapres.
Aplikasi pemantauan tim sukses dan data pemilih pasti yang kami namakan TEMRES (TEMRES TEAM MONITORING AND REAL ELECTABILITY SYSTEM ) adalah aplikasi yang bisa digunakan oleh tim sukses pilkada untuk mengelola data tim relawan dan penduduk pendukung kandidat.
Kehidupan Sosial dan Ekonomi Masa Demokrasi Liberal annisa berliana
Kehidupan Sosial
dan Ekonomi
Masa Demokrasi Liberal
Antara tahun 1950-1959, bangsa Indonesia menerapkan sistem pemerintahan dengan Demokrasi Liberal.
Pada periode ini di Indonesia dengan menerapkan sistem pemerintahan liberal mengalami kesulitan-kesulitan, bahkan mengakibatkan korupsi merajalela, persatuan dan kesatuan bangsa terancam dan banyak harapan revolusi kemerdekaan yang belum bisa terwujud.
Produksi pangan mengalami peningkatan, tetapi tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk.
Disebabkan bangsa Indonesia belum mempunyai pengalaman dan tradisi demokratis
Monitoring ini dilakukan terhadap 10 online berskala nasional. Metode yang digunakan adalah purposive sampling dengan menganalisa semua artikel yang berkaitan dengan “Susi Pudjiastuti”.
KPK: Dari Hukum ke Politik ke Media
Hasil media monitoring terhadap pemberitaan seputar Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK) Desember 2011 hingga Mei 2013, menghasilkan beberapa konklusi terkait dengan peran dan fungsi mendasar lembaga itu. Perspektif analisis pemberitaan menunjukkan belum adanya perubahan fundamental dalam fokus pelaksanaan peran KPK. Misalnya:
Pertama, aspek penindakan yang jauh lebih mendominasi aspek fungsional KPK lainnya: pencegahan dan pengawasan. Ini berarti melanjutkan “tradisi kinerja” dari kepemimpinan KPK di era sebelumnya: Busro Muqoddas.
Kedua, selain itu, fokus target KPK juga pada subjek-subjek yang potensial memiliki nilai popularitas tinggi di pemberitaan media. Dalam hal ini, menurut hasil media monitoring, partai politik dan anggota DPR.
Ketiga, pelanggaran kode etik kerja dalam internal KPK menjadi salah satu catatan penting tentang masih lemahnya mekanisme pengawasan sistemik dalam tubuh lembaga tersebut. Menjadi ironis, karena lembaga yang diharapkan menjadi sentrum penegakan hukum, justru terlilit problem pelanggaran hukum didalam tubuhnya sendiri.
Penindakan: Mempertahankan Efek Dramatik?
Hasil media monitoring menunjukkan bahwa KPK jauh lebih banyak melakukan penindakan daripada pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Awalnya, KPK era Abraham Samad diharapkan memberikan prioritas berbeda era sebelumnya: dari penindakan ke pencegahan dan pengawasan. Namun, perubahan fokus kinerja ini belum dilakukan. Beberapa hal yang menunjukkan bahwa fokus KPK pada penindakan, bukan pencegahan-pengawasan, adalah:
Pertama, selain terlihat dari tingginya persentase penindakan, lemahnya pencegahan-pengawasan tampak dari strategi pencegahan yang belum sistematis. Hasil monitoring menunjukkan bahwa langkah yang banyak dilakukan KPK dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi adalah pemeriksaan laporan harta kekayaan dan kampanye anti korupsi. Jika targetnya adalah sistematisasi gerakan pencegahan korupsi, 2 strategi tersebut tidak masuk langkah yang efektif dan prioritas.
Kedua, hal lain dari hasil monitoring yang menunjukkan terlalu fokusnya KPK pada penindakan adalah: bahwa dalam melakukan supervisi, KPK lebih banyak melakukan tindakan pengambilalihan penyidikan dan penuntutan yang dilakukan Kepolisian dan kejaksaan.
Ketiga, pada tingkat praktis penanganan kasus, KPK banyak berkoordinasi dengan kepolisian. Dibawah itu, berkoordinasi dengan kementerian, BPK, dan PPATK. Tingginya intensitas koordinasi dengan kepolisian memperkuat kesimpulan bahwa fokus KPK pada penindakan.
Keempat, penyuapan merupakan modus yang paling sering ditangani KPK. Setelah itu, penyalahgunaan wewenang dan gratifikasi.
Kinerja KPK yang fokus pada penindakan menjadikan tahapan penyidikan sebagai episode yang dramatis. Fokus pemberitaan media banyak tercurah pada tahapan ini. Dalam konteks ini, Jubir KPK dan pimpinan KPK menjadi sentral sumber pemberitaan.
POPULARITAS TOKOH POLITIK DI INDONESIA OKT 2022Ismail Fahmi
Dari 1-17 Oktober 2022, popularitas Anies Baswedan (ABW) paling tinggi baik dari sisi pemberitaan maupun perbincangan di media sosial. Ganjar Pranowo (GP) ada di tempat kedua, disusul Erick Thohir (ET) di posisi ketiga. Sedangkan Sandiaga Uno (Sandi) dan Airlangga Hartarto (AH) menjadi tokoh yang paling minim popularitasnya.
Perbincangan terkait ABW disesaki oleh pertukaran narasi dari kubu yang pro maupun yang kontra ABW. Bahkan dari analisis emosi, perbincangan ABW didominasi oleh luapan kemarahan (anger), baik dari kubu yang pro maupun kubu kontra.
Kata-kata yang lekat dengan ABW dan memiliki asosiasi positif antaranya adalah “Jakarta, DKI, Gubernur” yang merujuk pada pelepasan ABW sebagai Gubernur DKI. Adapun kata-kata negatif yang dilekatkan pada ABW antaranya “Heru, Budi, sebelumnya”, yang merujuk pada penunjukan Pj Gubernur DKI yang dinilai mengembalikan kebijakan-kebijakan positif Pemda DKI pada masa Ahok.
Perbincangan terkait GP juga padat dengan pertukaran narasi dari kubu pro maupun kontra. Percakapan positif, terutama didorong juga dari netizen yang banyak membicarakan ET. Dari analisis emosi, perbincangan GP didominasi oleh antisipasi (anticipation) dan senang (joy). Doa dan harapan agar GP dan ET dapat lanjutkan pemerintahan Jokowi menjadi penyumbang utama emosi antisipasi.
Beberapa kata yang memiliki asosiasi positif terhadap GP adalah “Jokowi, Prabowo, baik”, yang merujuk pada dukungan Jokowi pada GP untuk maju Pilpres 2024. Sedangkan asosiasi negatif terhadap GP antaranya “Anies, si, dipermalukan”, yang merujuk pada perdebatan antara pendukung ABW vs. GP.
Proposal pemetaan PEMILU 2019 untuk persiapan PEMILU 2024Polmantic
Salah satu strategi yang dipakai untuk pemenangan pilkada atau untuk bisnis adalah memetakan kekuatan dan kelemahan sendiri dan juga mengetahui letak kekuatan dan kelamahan lawan.
Kami membuat software pemetaan suara pemilu 2019 yang dirancang khusus untuk partai politik dalam rangka membuat pemetaan suara internal partai atau caleg dan kekuatan partai pesaing.
Program relawan demokrasi adalah gerakan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan parisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. Program ini melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya di mana mereka ditempatkan sebagai pelopor (pioneer) demokrasi bagi komunitasnya.
Kampanye untuk mendudukkan seseorang ke lembaga legislatif ataupun eksekutif menjadi penting ketika dimaknai dalam kerangka Liberasi, Humanisme dan Transenden
Setiap tahuh,selalu ada perkembangan IPTEK yang sudah terjadi.IPTEK telah mempengaruhi segala kehidupan kita selama ini.Sebelum menelusuri lebih dalam,apakah kalian sudah kenal dengan IPTEK dan Globalisasi?
Let's Find Out,guys
RANGKUMAN:
Kelompok pro Ganjar/PDIP paling banyak menyuarakan kekecewaannya dengan melabeli Gibran sebagai Penghianat.
DETAIL RANGKUMAN:
Tren perbincangan terkait penetapan Gibran Rakabuming sebagai Cawapres Prabowo terus menjadi perdebatan semenjak pengajuan usulan batas usia Capres–Cawapres ke Mahkamah Konstitusi (MK). Eskalasi perbincangan memuncak pasca keputusan MK yang mengesahkan aturan tersebut.
Warganet telah memprediksi bahwa putusan tersebut jelas ditujukan untuk memuluskan langkah Gibran Rakabuming menjadi Cawapres mendampingi Prabowo Subiyanto. Dari sini berbagai respon negatif diarahkan khususnya pada Presiden Jokowi yang diframing menggunakan segala cara untuk melanggengkan kekuasaannya. Bahkan publik uga amplifikasi hasil survei dan pernyataan pengamat yang cenderung tampilkan banyaknya masalah apabila Gibran ditetapkan sebagai Cawapres Prabowo.
Langkah partai Golkar deklarasikan Gibran Rakabuming sebagai Cawapres semakin menguatkan dugaan publik bahwa Gibran akan maju sebagai Cawapres Prabowo. Publik mulai tunjukan kekecewaan atas keputusan tersebut dan beropini jika pemilihan Gibran justru akan menjatuhkan Prabowo.
Dibanding dengan pendukung Anies Baswedan, kelompok pro Ganjar/PDIP lebih banyak menyuarakan kekecewaannya dengan melabeli Gibran sebagai Penghianat, memanfaatkan PDIP untuk mendapatkan kekuasaan, kini PDIP “dibuang” oleh Jokowi dan Gibran.
Isu ini juga mengakar pada hasil putusan MK yang problematik dan mengancam demokrasi Indonesia.
Narasi yang muncul dari pendukung Prabowo/Gibran justru membingkai posisi Presiden Jokowi yang bereaksi melalui pencawapresan Gibran, karena kerap dipermalukan PDIP/Megawati sebagai petugas partai dan tidak memperoleh power tanpa PDIP.
Warganet (pro Ganjar, pro Anies) turut berikan sindiran pada SBY, AHY, dan partai Demokrat perihal pencawapresan Gibran, serta konsistensi SBY menolak hasil putusan MK terkait batas usia Capres– Cawapres.
Aplikasi pemantauan tim sukses dan data pemilih pasti yang kami namakan TEMRES (TEMRES TEAM MONITORING AND REAL ELECTABILITY SYSTEM ) adalah aplikasi yang bisa digunakan oleh tim sukses pilkada untuk mengelola data tim relawan dan penduduk pendukung kandidat.
Kehidupan Sosial dan Ekonomi Masa Demokrasi Liberal annisa berliana
Kehidupan Sosial
dan Ekonomi
Masa Demokrasi Liberal
Antara tahun 1950-1959, bangsa Indonesia menerapkan sistem pemerintahan dengan Demokrasi Liberal.
Pada periode ini di Indonesia dengan menerapkan sistem pemerintahan liberal mengalami kesulitan-kesulitan, bahkan mengakibatkan korupsi merajalela, persatuan dan kesatuan bangsa terancam dan banyak harapan revolusi kemerdekaan yang belum bisa terwujud.
Produksi pangan mengalami peningkatan, tetapi tidak sebanding dengan pertumbuhan penduduk.
Disebabkan bangsa Indonesia belum mempunyai pengalaman dan tradisi demokratis
Monitoring ini dilakukan terhadap 10 online berskala nasional. Metode yang digunakan adalah purposive sampling dengan menganalisa semua artikel yang berkaitan dengan “Susi Pudjiastuti”.
KPK: Dari Hukum ke Politik ke Media
Hasil media monitoring terhadap pemberitaan seputar Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK) Desember 2011 hingga Mei 2013, menghasilkan beberapa konklusi terkait dengan peran dan fungsi mendasar lembaga itu. Perspektif analisis pemberitaan menunjukkan belum adanya perubahan fundamental dalam fokus pelaksanaan peran KPK. Misalnya:
Pertama, aspek penindakan yang jauh lebih mendominasi aspek fungsional KPK lainnya: pencegahan dan pengawasan. Ini berarti melanjutkan “tradisi kinerja” dari kepemimpinan KPK di era sebelumnya: Busro Muqoddas.
Kedua, selain itu, fokus target KPK juga pada subjek-subjek yang potensial memiliki nilai popularitas tinggi di pemberitaan media. Dalam hal ini, menurut hasil media monitoring, partai politik dan anggota DPR.
Ketiga, pelanggaran kode etik kerja dalam internal KPK menjadi salah satu catatan penting tentang masih lemahnya mekanisme pengawasan sistemik dalam tubuh lembaga tersebut. Menjadi ironis, karena lembaga yang diharapkan menjadi sentrum penegakan hukum, justru terlilit problem pelanggaran hukum didalam tubuhnya sendiri.
Penindakan: Mempertahankan Efek Dramatik?
Hasil media monitoring menunjukkan bahwa KPK jauh lebih banyak melakukan penindakan daripada pengawasan dan pencegahan tindak pidana korupsi. Awalnya, KPK era Abraham Samad diharapkan memberikan prioritas berbeda era sebelumnya: dari penindakan ke pencegahan dan pengawasan. Namun, perubahan fokus kinerja ini belum dilakukan. Beberapa hal yang menunjukkan bahwa fokus KPK pada penindakan, bukan pencegahan-pengawasan, adalah:
Pertama, selain terlihat dari tingginya persentase penindakan, lemahnya pencegahan-pengawasan tampak dari strategi pencegahan yang belum sistematis. Hasil monitoring menunjukkan bahwa langkah yang banyak dilakukan KPK dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi adalah pemeriksaan laporan harta kekayaan dan kampanye anti korupsi. Jika targetnya adalah sistematisasi gerakan pencegahan korupsi, 2 strategi tersebut tidak masuk langkah yang efektif dan prioritas.
Kedua, hal lain dari hasil monitoring yang menunjukkan terlalu fokusnya KPK pada penindakan adalah: bahwa dalam melakukan supervisi, KPK lebih banyak melakukan tindakan pengambilalihan penyidikan dan penuntutan yang dilakukan Kepolisian dan kejaksaan.
Ketiga, pada tingkat praktis penanganan kasus, KPK banyak berkoordinasi dengan kepolisian. Dibawah itu, berkoordinasi dengan kementerian, BPK, dan PPATK. Tingginya intensitas koordinasi dengan kepolisian memperkuat kesimpulan bahwa fokus KPK pada penindakan.
Keempat, penyuapan merupakan modus yang paling sering ditangani KPK. Setelah itu, penyalahgunaan wewenang dan gratifikasi.
Kinerja KPK yang fokus pada penindakan menjadikan tahapan penyidikan sebagai episode yang dramatis. Fokus pemberitaan media banyak tercurah pada tahapan ini. Dalam konteks ini, Jubir KPK dan pimpinan KPK menjadi sentral sumber pemberitaan.
Jelang gelaran Pilkada DKI Jakarta Putaran kedua, IMMC secara khusus memonitoring perkembangan pemberitaan media terhadap isu tersebut. Riset dilakukan sejak 11 Juli 2012 hingga 28 Agustus 2012. Riset ini diharapkan dapat memberikan sebuah perspektif tentang dinamika Pilkada DKI 2012 Putaran II dalam berbagai perspektif.
Pemberitaan isu penyadapan terhadap Jokowi meningkat secara tajam pada tanggal 21 Februari 2014 atau sehari setelah isu tersebut pertama kali disampaikan oleh Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo. Peningkatan pemberitaan terhadap isu penyadapan ini disebabkan banyaknya pihak yang menanggapi isu tersebut mulai dari kalangan partai politik hingga pengamat dan akademisi. Terlebih, media begitu aktif mengawal isu tersebut yang terlihat dari besarnya pemberitaan media selama periode monitoring dilakukan. Media yang cukup aktif memberitakan isu penyadapan terhadap Jokowi adalah Detik.com (30 %), Merdeka.com (21 %) dan Kompas.com (19 %).
IMMC melakukan analisis terhadap frekuensi berita, narasumber yang dikutip dalam pemberitaan, nada pemberitaan, sebaran wilayah serta permasalahan pada setiap program kompensasi BBM dan bagaimana respon pemerintah dari pusat hingga level desa dalam mengatasi permasalahan tersebut. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
Manajemen Media Sosial untuk Instansi PemerintahCatur PW
Ada banyak manfaat untuk menggunakan media sosial, terutama membantu pemerintah untuk berkomunikasi dengan publik; untuk berkonsultasi dan terkoneksi; lebih transparan dan akuntabel.
Koalisi Merah Putih yang menguasai parlemen dan menyapu bersih pimpinan DPR maupun MPR memunculkan fenomena yang sering diistilahkan dalam ilmu politik sebagai pemerintahan terbelah “divided government”.
EMUAN
• Tren pemberitaan dan perbincangan terkait isu penyelewengan dana ummat oleh Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) naik sangat signifikan pada 5 Juli 2022. Tren diperkirakan akan terus bertumbuh seiring masih ramainya pro kontra keputusan Kemensos dan perdebatan publik di media sosial.
• Sentimen isu penyelewengan dana ACT(30 Juni s.d.6 Juli 2022 pukul 19.59 WIB) terhadap ACT : • Media online: 31% negatif.
• Media sosial: 58% negatif.
• Perbincangan di media sosial terbagi menjadi klaster pro ACT dan klaster Kontra ACT. Terpantau klaster pro ACT dominan diisi akun–akun pro oposisi. Narasi yang paling kuat adalah kasus ACT merupakan upaya pengalihan isu. Selain itu dukungan pada ACT juga dikampanyekan lewat #KamiPercayaACT.
• Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Muhyiddin Junaidi menilai pencabutan izin PUB ACT merupakan kebijakan yang kontraproduktif dan bisa merugikan lembaga filantrofi Muslim secara umum. Di samping itu Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi nyatakan serangan pada ACT sebagai settingan untuk menutupi kasus-kasus besar yang melibatkan petinggi negara.
• Kemensos di bawah Menteri Sosial Ad Interim Muhadjir Effendi mencabut izin Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang (PUB) yang telah diberikan kepada ACT, karena dugaan pelanggaran aturan yang dilakukan oleh pihak yayasan. Aksi ini mendapatkan dukungan penuh dari DPR RI.
• Berdasarkan 25 top Influencer, narasi netral cenderung dilontarkan oleh pihak kepolisian yang menunggu penyelidikan guna memproses kasus ini lebih lanjut.
Sejak awal dicetuskan oleh Jokowi, pemberitaan revolusi mental tidak banyak diberitakan oleh media. Oleh sebab itu, Jokowi dan timnya membuat beberapa cara untuk mempopulerkan revolusi mental, seperti mengadakan berbagai kegiatan yang dikaitkan dengan revolusi mental, menggandeng beberapa public figur untuk mempromosikan konsep revolusi mental.
Revolusi mental menjadi dasar bagi sebagian orang untuk mendukung Jokowi. Hal ini sesuai dengan tujuan Jokowi untuk menarik pemilih terutama dari kalangan pemilih pemula dan swing voters.
Media mencoba melekatkan istilah revolusi mental dengan Jokowi. Revolusi mental adalah Jokowi dan Jokowi adalah contoh nyata dari revolusi mental.
PKS dan Demokrat banyak disebutkan sebagai contoh nyata mengapa revolusi mental perlu dilakukan karena adanya kasus korupsi yang terjadi di kedua partai tersebut. Hal ini seperti menihilkan kasus korupsi yang terjadi di partai-partai lain terutama korupsi yang terjadi di PDIP.
POPULARITAS & FAVORABILITAS TOKOH POLITIK DI INDONESIA 11 - 17 Juli 2022Ismail Fahmi
POPULARITAS TOKOH POLITIK
Dalam sepekan terakhir, popularitas ABW di pemberitaan dan perbincangan media sosial, menjadi yang paling tinggi. Diikuti GP posisi kedua dan ET posisi ketiga. Sedangkan AH dan AP menjadi sosok yang paling rendah popularitasnya.
Strategi dan Mekanisme Pencegahan Konflik Sosial di DKI JakartaDadang Solihin
27 Juni 2023 DIALOG INTERAKTIF MANAJEMEN KONFLIK DAN PENANGANAN KONFLIK SOSIAL BAGI MASYARAKAT DKI JAKARTA ANGKATAN II TAHUN 2023 di Hotel Horison Arcadia Mangga Dua
ANALISIS PRA DEBAT KELIMA CAPRES PEMILU 2024 NEWS - TWITTER 3 – 4 Februari 2024Ismail Fahmi
KESIMPULAN
Analisis Volume dan Sentimen
• Anies Baswedan memiliki jumlah pembicaraan terbanyak dengan 170,341 total sebutan, mewakili 47% dari semua pembicaraan media. Dalam hal sentimen, 90% percakapan Twitter tentangnya bersifat positif, dengan hanya 5% negatif dan 5% netral. Ini menunjukkan opini publik yang sangat mendukung terhadap Anies Baswedan.
• Prabowo Subianto mengikuti dengan 114,034 sebutan, yang merupakan 32% dari total. Namun, sentimen di Twitter menunjukkan bahwa 63% percakapan adalah negatif, hanya 32% positif, dan 5% netral. Hal ini menandakan bahwa meskipun ia banyak dibicarakan, sebagian besar percakapan cenderung negatif.
• Ganjar Pranowo memiliki 76,371 sebutan dengan 21% dari total pembicaraan. Sentimen di Twitter terhadap Ganjar lebih positif dibandingkan Prabowo dengan 80% percakapan positif, 11% negatif, dan 9% netral. Ini menandakan persepsi publik yang umumnya positif terhadapnya.
Opini Netizen
• Opini terhadap Anies Baswedan mencakup beberapa poin positif, seperti dukungan dari influencer TikTok, antusiasme netizen terhadap acara live TikTok Anies, dan fatwa dari ulama. Namun, ada juga kritik negatif, seperti tuduhan penghinaan oleh pendukungnya dan kekecewaan publik terhadap omongan yang dianggap kosong.
• Opini terhadap Prabowo Subianto menunjukkan dukungan dari beberapa tokoh penting, namun juga ada kritikan keras, seperti tuduhan kerusakan demokrasi dan kekecewaan terhadap kinerjanya di masa lalu.
• Opini terhadap Ganjar Pranowo sebagian besar positif, dengan dukungan yang meningkat dari publik dan apresiasi untuk konten media sosialnya. Namun, terdapat pula sorotan negatif karena tidak hadirnya di acara tertentu dan survei yang kurang menguntungkan.
• Kesimpulan
Secara keseluruhan, Anies Baswedan tampaknya mempunyai dukungan yang kuat dari publik, dengan sentimen positif yang dominan. Prabowo Subianto mempunyai banyak pembicaraan namun dengan sentimen yang cenderung negatif. Sementara itu, Ganjar Pranowo memiliki proporsi sentimen positif yang tinggi meskipun jumlah pembicaraannya lebih sedikit dibandingkan dengan kedua kandidat lainnya.
Hasil Rilis Surnas LSI, Temuan Survei 10-18 Januari 2015_Parpol di Mata Publik+threeandra MLC
Rilis Survei Nasional LSI
Minggu, 25 Januari 2015
di kantor LSI-Menteng
dengan tema ”Partai Politik di Mata Publik: Survei Evaluasi Kinerja dan Regenerasi Politik”
Hadir sbg narasumber:
Hendro Prasetyo (Direktur Riset LSI)
Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah, PDIP)
Bima Arya Sugiarto (Walikota Bogor, PAN)
Priyo Budi Santoso (Golkar)
I Gede Pasek Suardika (Anggota DPD RI, P Demokrat)
Hanta Yuda (Direktur Eksekutif Pol-Tracking Institute)
Similar to Laporan Media Monitoring Capres Periode 24 - 30 Mei 2014 (20)
Monitoring ini dilakukan terhadap 6 online berskala nasional. Metode yang digunakan adalah purposive sampling dengan menganalisa semua artikel yang berkaitan dengan “Sudirman Said”.
Monitoring ini dilakukan terhadap 3 online nasional yang memiliki jaringan di daerah. Metode yang digunakan adalah purposive sampling dengan menganalisa semua artikel yang berkaitan dengan pengaduan masyarakat kepada KPK.
Isu ISIS seperti dijadikan pengalihan isu dari isu pilpres. Hal ini terlihat dari pola pemberitaan ISIS di media yang baru meningkat pada awal Agustus 2014 atau disaat isu pilpres sedang menjadi isu utama di media. Padahal isu ISIS ini sudah ada sejak awal Juli 2014, namun tidak begitu banyak diberitakan.
Pemerintah dalam hal ini BNPT terlihat berhasil membangun persepsi bahwa keberadaan ISIS adalah kelompok terorisme baru di Indonesia, sehingga banyak pihak yang menolak ISIS dan Polri langsung menindak pihak-pihak yang menyatakan mendukung ISIS. Pendukung ISIS di Indonesia dianggap sebagai teroris di Indonesia.
ISIS di Indonesia lebih banyak diasosiasikan dengan Jamaah Ansharud Tauhid (JAT) yang dipimpin oleh Abu Bakar Ba’asyir sehingga hal ini membuat para pendukung ISIS dianggap sebagai kelompok radikal di Indonesia.
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla secara resmi mengumumkan susunan kabinetnya pada hari Minggu, 26 Oktober 2014. Pengumuman nama-nama menteri ini mengakhiri “drama” sepekan dimana publik terus menanti dan menunggu siapa menteri-menteri yang akan membantu Jokowi-JK selama 5 tahun mendatang.
Namun, ekspektasi publik yang begitu tinggi terhadap susunan kabinet kerja Jokowi-JK tidak berhasil terpenuhi setelah Jokowi mengumumkan nama-nama menterinya. Sebanyak 63% publik menyatakan ketidakpuasannya atas susunan kabinet Jokowi-JK. Dan hanya 37% publik yang menyakatan puas dengan susunan kabinet Jokowi-JK.
Kesimpulan Monitoring:
Isu utama pemberitaan KRL selama satu tahun ini di media lebih banyak menyoroti soal gangguan perjalanan KRL. Gangguan perjalanan KRL saat ini sudah menjadi isu yang cukup menarik bagi media mengingat KRL adalah moda transportasi publik yang paling banyak digunakan masyarakat.
Beberapa permasalahan yang menyebabkan terjadinya gangguan perjalanan KRL adalah masalah persinyalan, aliran listrik atas rusak/padam, rel kereta terendam air, pantograf patah, KRL mogok, KRL terlambat dan lain-lain.
Tiga jalur utama KRL yang sering mengalami gangguan adalah jalur Depok/Bogor, Bekasi dan Serong dimana ketiga jalur tersebutmerupakan jalur yang padat baik dari sisi jumlah penumpang maupun jumlah perjalanan KRL.
Meski KRL menjadi moda transportasi publik yang banyak digunakan oleh masyarakat , namun mayoritas masyarakat menilai KRL sudah tidak manusiawi. Artinya perubahan layanan yang dilakukan oleh KRL belum dirasakan sepenuhnya oleh pengguna jasa KRL.
Rekomendasi Monitoring:
Perubahan layanan yang dilakukan oleh KRL seharusnya diikuti dengan kesiapan untuk menghadapi lonjakan penumpang yang semakin besar. Hal ini untuk mengurangi desakan penumpang di dalam gerbong KRL yang membuat timbulnya persepsi bahwa KRL tidak manusiawi dan sebagainya.
Hal utama yang harus segera diatasi oleh KCJ/KAI dan pemerintah adalah memperbaiki sistem persinyalan yang menjadi penyebab utama terjadinya gangguan perjalanan KRL.
KCJ/KAI tidak bisa hanya sekedar meminta maaf kepada masyarakat atas terjadinya gangguan perjalanan KRL. Harus ada upaya perbaikan secara menyeluruh hingga persoalan yang sama tidak lagi muncul.
Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan dan PT KAI harus berkoordinasi dengan baik untuk menyelesaikan setiap persoalan. Hal ini karena, permasalahan KRL tidak hanya merupakan wewenang KAI melainkan juga bagian dari tugas pemerintah.
PT KAI harus berkoordinasi dan bekerjasa sama dengan pemerintah daerah khususnya di kawasan Jabodetabek untuk membangun jalur layang KRL atau underpass untuk mengurangi terjadinya kecelakaan KRL.
Monitoring ini dilakukan terhadap media warga www.kompasiana.com. Metode yang digunakan adalah purposive sampling dengan menganalisa semua artikel yang berkaitan dengan “Satrio Piningit”.
IMMC melakukan monitoring pada enam media online nasional mengenai isu mobil murah. Riset ini dimaksudkan sebagai gambaran mengenai kebijakan mobil murah yang menuai pro-kontra dari sejumlah pihak. Selamat menyimak. Salam
DINAMIKA PEMBERITAAN UJIAN NASIONAL
DI ENAM MEDIA ONLINE NASIONAL
KOMPAS.COM, TEMPO.CO, OKEZONE.COM, ANTARANEWS.COM, DETIK.COM, DAN METROTVNEWS.COM
PERIODE 1 JANUARI – 30 APRIL 2013
MEDIA MONITORING KARTU KREDIT
PADA LIMA MEDIA ONLINE NASIONAL
KONTAN.CO.ID, BISNIS.COM, INVESTOR.CO.ID, DETIK.COM, OKEZONE.COM
PERIODE 1 JULI 2012 – 31 JANUARI 2013
Isu seputar ekspansi cukup mendominasi pemberitaan media tentang kartu kredit.
Isu ekspansi ini, satu sisi memang bisa menyakinkan nasabah dan pemegang saham tapi hambatan yang dialami oleh perbankan tidak akan diketahui oleh regulator karena menganggap kinerja perbankan sangat baik.
MEDIA MONITORING BLSM
PADA ENAM MEDIA ONLINE NASIONAL
PERIODE 22 JUNI – 11 JULI 2013
Sumber utama yang menjadi persoalan dalam penyaluran BLSM adalah ketidakakuratan data yang digunakan pemerintah.
Ketidakakuratan data ini menyebabkan munculnya masalah seperti penyaluran BLSM yang tidak tepat sasaran, konflik sosial di masyarakat dan lain-lain.
MEDIA MONITORING ON NINE ONLINE MEDIA
PERIOD: 10 NOVEMBER – 10 DECEMBER 2012
The Incumbent still dominate the coverage by using their power and position in politics.
By using their position in politics as a mean to socialize him/herself will cause a complicated matter in differentiate their current responsibilities and their responsibilities in the campaign. On the other hand, this could also ease political rival to bring this matter to the election supervisor.
To celebrate the Worldwide Anti Drugs Day on 26th June 2012, Indonesia Media Monitoring Center (IMMC) have done a research about these issues.
The research are done in span of a year, starting from 15th June 2011 until 15th June 2012. From this research, a new perspective about dynamics of drug issues in Indonesia can be found. The result of the research will be release in a press release.
Looks like, controversy about restrictions on fuel subsidy and conversion from fuel to gas has become a door opener for the government to support the establishment of other options, namely to raise fuel’s price. After much consideration, the government divided to raise the fuel price as of 1st April 2012. Various responses (supportive or rejection) appeared. Meanwhile, in many areas, cases of shortage and stockpiling fuel became common case.
Marketplace also reacted. Prices, especially basic needs were slowly rising. In the midst of this situation, the government gives ‘the winds of heaven’ with bundle package of compensation through BLTS (Bantuan Langsung Tunai Sementara) and other schemes for the affected people. Except Partai Demokrat (PD), other political parties see this effort as a political campaign that only benefited both Susilo Bambang Yudhoyono and PD.
Research through media monitoring will capture the dynamics of the coverage about fuel price hike issues, tone of the coverage as well as those who actively speak in terms of fuels.
Labor’s Day or so-called May Day celebrated annually on May 1, always become the moment to prospering all labors.
In Indonesia, it is marked by a series of large scale protest by the workers, with various agenda, such as demanding the government to remove outsourcing, granting social security, as well as demanding a better wages.
Media monitoring conducted by IMMC on labor’s issues was made to welcome the commemoration of Labor’s Day as an effort to capture the dynamics of labor unions in the last year alone.
Isu Mesir berkembang di Indonesia mengalami kenaikan
yang signifikan pada periode 13-26 Agustus 2013 dimana
pada saat itu banyak gerakan peduli mesir yang dilakukan
berbagai kalangan. IMMC melakukan monitoring pemberitaan online media selama periode 4 Juli - 26 Agustus 2013. Semoga menambah perspektif bagi anda. Terima kasih
Jelang pemilihan gubernur NTB, IMMC memetakan dinamika pergerakan para calon gubernur dan wakilnya melalui riset media di sepuluh media online lokal NTB. Riset dilakukan sejak 25 Maret – 9 April 2013. Riset ini diharapkan dapat memberikan beragam perspektif tentang dinamika isu selama pilgub NTB yang penting untuk diperhatikan cagub NTB 2013-2018.
3. METODOLOGI
3
Monitoring ini dilakukan terhadap 10 online berskala nasional. Metode yang digunakan adalah purposive sampling dengan menganalisa semua artikel yang berkaitan dengan capres. Adapun media online yang di monitoring adalah:
No
Media Online
1
Kompas.com
2
Detik.com
3
Okezone.com
4
Republika.co.id
5
Viva.co.id
6
Merdeka.com
7
Inilah.com
8
Metrotvnews.com
9
Rmol.co
10
Tempo.co
5. COVERAGE DYNAMIC
•Pemberitaan Jokowi pada tanggal 25 dan 29 Mei 2014, sedangkan pemberitaan JK meningkat pada tanggal 25 dan 27 Mei 2014
•Pemberitaan Prabowo-Hatta meningkat pada tanggal 25 dan 27 Mei 2014, sedangkan pemberitaan Hatta Rajasa meningkat pada tangga; 25 dan 27 Mei 2014.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
24/05/2014
25/05/2014
26/05/2014
27/05/2014
28/05/2014
29/05/2014
30/05/2014
Prabowo Subianto
Jokowi
Hatta Rajasa
Jusuf Kalla
5
6. SHARE MEDIA
•Media yang banyak memberitakan isu capres adalah Detik.com (16%) dan Kompas.com, Tempo.co dan Inilah.com yang masing-masing sebesar 13%.
16%
13%
4%
6%
7%
4%
12%
12%
13%
13%
Detik.com
Kompas.com
Viva.co.id
Okezone.com
Metrotvnews.com
Merdeka.com
Republika.co.id
Rmol.co
Inilah.com
Tempo.co
6
7. SHARE PEMBERITAAN CAPRES
•Prabowo Subianto dan Jokowi mendapat porsi pemberitaan yang sama besar yaitu sebesar 34%. Sementara, Hatta Rajasa mendapat porsi pemberitaan sebesar 17%, sedangkan JK sebesar 15%.
34%
34%
17%
15%
Prabowo Subianto
Jokowi
Hatta Rajasa
Jusuf Kalla
7
8. CAPRES-CAWAPRES
•Pasangan Prabowo-Hatta menjadi pasangan capres-cawapres yang banyak diberitakan media yaitu sebesar 57%. Sedangkan Jokowi-JK hanya sebesar 43%.
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Prabowo -Hatta
Jokowi-JK
8
9. SUMBER BERITA
•Kandidat capres merupakan narasumber utama pemberitaan media. Kemudian disusul oleh pengurus partai politik.
0
50
100
150
200
250
300
350
9
10. FOKUS PEMBERITAAN
•Jokowi lebih banyak dijadikan judul pemberitaan media dibanding Prabowo Subianto.
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Prabowo Subianto
Jokowi
Hatta Rajasa
Jusuf Kalla
338
342
119
119
In News
In Title
10
11. PARTAI POLITIK
•Partai pendukung Jokowi-JK secara konsisten dikaitkan dengan Jokowi-JK. Sementara partai pendukung Prabowo-Hatta selain dikaitkan dengan Prabowo- Hatta juga banyak dikaitkan dengan Jokowi-JK.
0
10
20
30
40
50
60
70
Jusuf Kalla
Hatta Rajasa
Jokowi
Prabowo Subianto
11
12. TEMUAN 1: SHARE MEDIA
•Pemberitaan terhadap Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK mengalami peningkatan pada tanggal 25 Mei 2014. Peningkatan ini dipicu oleh pemberitaan seputar dukungan yang datang dari berbagai elemen baik kepada Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK. Khusus untuk Jokowi, pemberitaannya juga mengalami peningkatan pada tanggal 29 Mei 2014 yang dipicu oleh beredarnya surat permohonan pemeriksaan yang dikirimkan oleh Jokowi kepada Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi Transjakarta.
•Pemberitaan terhadap Prabowo Subianto dan Jokowi sama besarnya, yaitu sebesar 34%. Sementara pemberitaan Hatta Rajasa sebesar 17%, sedangkan JK sebesar 15%. Secara berpasangan, pemberitaan Prabowo-Hatta lebih besar dibanding Jokowi-JK yaitu sebesar 57% berbanding 43%. Namun, Jokowi lebih banyak dijadikan judul pemberitaan oleh media dibanding Prabowo Subianto.
•Semua partai pendukung masing-masing capres lebih banyak diidentikkan dengan capres-cawapres yang mereka dukung. PDIP, Nasdem, PKB, Hanura dan PKPI selalu dikaitkan dengan Jokowi-JK. Sementara, partai pendukung Prabowo-Hatta juga banyak dikaitkan dengan Jokowi-JK. Gerindra misalnya, selain dikaitkan dengan Prabowo-Hatta, juga banyak dikaitkan dengan Jokowi. Begitu juga PKS yang dikaitkan dengan Jusuf Kalla. Sementara Golkar banyak dikaitkan dengan Jokowi- JK. Hal ini menunjukkan bahwa tokoh-tokoh partai tersebut banyak memberikan komentar terhadap Jokowi-JK dalam isu-isu tertentu.
12
14. TONE
•Prabowo Subianto mendapat tone positif sebesar 27%, sementara Jokowi (13%). Sebaliknya Jokowi lebih banyak mendapat tone negatif yaitu sebesar 14%, sedangkan tone negatif bagi Prabowo Subianto sebesar 5%.
0
50
100
150
200
250
300
350
400
Prabowo Subianto
Jokowi
Hatta Rajasa
Jusuf Kalla
Negatif
Netral
Positif
14
15. TONE PASANGAN
•Pasangan Prabowo-Hatta lebih banyak mendapat tone positif dari media. Sedangkan pasangan Jokowi-JK lebih banyak mendapat tone negatif.
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Prabowo-Hatta
Jokowi-JK
Negatif
Netral
Positif
15
16. TEMUAN 2: TONE
•Prabowo Subianto lebih banyak mendapat tone positif dari media dibandingkan Jokowi. Sedangkan Hatta Rajasa juga lebih banyak mendapatkan tone positif dari media dibanding Jusuf Kalla. Sebaliknya, Jokowi mendapat tone negatif lebih besar dari media dibanding Prabowo Subianto. Begitu juga dengan Jusuf Kalla yang lebih banyak mendapat tone negatif dari media dibanding Hatta Rajasa.
•Isu utama yang membuat tone negatif cukup besar perkembangan kasus korupsi Transjakarta. Isu lainnya adalah adanya laporan ke KPK terkait aktivitas pengumpulan dana kampanye melalui rekening bersama yang dinilai sebagai bagian dari gratifikasi. Isu berikutnya adalah soal kinerja Jokowi sebagai Gubernur DKI Jakarta yang dinilai tidak menghasilkan apa- apa.
•Sedangkan tone negatif bagi Jusuf Kalla lebih disebabkan oleh beredarnya video tentang penilaian JK terhadap Jokowi yang dinilai tidak layak menjadi presiden.
16
18. DUKUNGAN
•Dukungan dari Ormas, tokoh masyarakat dan akademisi banyak diberitakan diberikan kepada Prabowo-Hatta. Sementara dukungan dari artis/musisi diberitakan lebih banyak diberikan kepada Jokowi-JK.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Jusuf Kalla
Hatta Rajasa
Jokowi
Prabowo Subianto
19
19. BENTUK DUKUNGAN
•Bentuk dukungan yang diberikan lebih banyak berbentuk komitmen. Hanya sebagian kecil yang sudah dalam bentuk program aksi.
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Komitmen
Program Aksi
Lain-lain
Jusuf Kalla
Hatta Rajasa
Jokowi
Prabowo Subianto
20
20. NEGATIF CAMPAIGN
•Negatif Campaign yang banyak diarahkan kepada Jokowi adalah terkait dengan isu SARA dan dugaan korupsi. Sementara Prabowo Subianto terkait dengan isu HAM dan kehidupan pribadi.
0
5
10
15
20
25
30
Prabowo Subianto
Jokowi
Hatta Rajasa
Jusuf Kalla
Lain-lain
Dugaan Korupsi
Prestasi Menipu
Kehidupan Pribadi (Keluarga)
HAM
Sara
21
21. PROFIL CAPRES
•Hobby dan persoalan keluarga Prabowo-Hatta lebih banyak diungkap media. Sementara Jokowi-JK lebih banyak terkait dengan hobby.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Prabowo Subianto
Jokowi
Hatta Rajasa
Jusuf Kalla
Hobby
Keluarga
22
22. KEGIATAN CAPRES
•Baik Prabowo Subianto dan Jokowi lebih banyak mengunjungi sejumlah ormas untuk mendapatkan dukungan.
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
Prabowo Subianto
Jokowi
Hatta Rajasa
Jusuf Kalla
Kunj. Ke Sekolah/ Kampus
Kunj. Ke Tempat Iabadah
Kunj. Ke Tpt. Hiburan
Kunj. Ke Pasar
Kunj. Ke Perkampungan
Kunjungan ke Tokoh Masyarakat
Kunjungan Ke Ormas
Pengambilan Nomor Urut Capres
Test Kesehatan
Pendaftaran ke KPU
Deklarasi Pencapresan
23
23. KRITIK TERHADAP CAPRES
•Kritik lebih banyak ditujukan kepada Jokowi-JK. JK dikritik karena dinilai tidak konsisten dengan pernyataannya tentang Jokowi tidak pantas sebagai capres. Sedangkan kritik untuk Jokowi cukup banyak.
0
5
10
15
20
25
30
Prabowo-Hatta
Jokowi-JK
Prabowo Disindir Soal Iklan Bertahun-tahun
Prabowo Belum Bayar Gaji Pengawai
Prabowo Dianggap Terlalu Serang Jokowi
Prabowo Dianggap Membual Soal Utang Luar Negeri
Prabowo Pernah Dipecat Sehingga Tak Layak Jadi Capres
Jokowi Kritik Baju Putih Prabowo
JK Dinilai Tidak Konsisten
Pembodohan Publik Lewat Sumbangan Kampanye
Jokowi-JK Contoh Konsep Negara Amerika Serikat
Jokowi Hanya Lakukan Pencitraan di Jakarta
Jokowi Langgar Janji Sebagai Gubernur
JK Akan Dominan Dalam Pemerintahan
Jokowi Tidak Memiliki Etika Politik
Jokowi Hanya Boneka
24
24. PROGRAM CAPRES
•Program Prabowo-Hatta yang banyak diberitakan media adalah pendidikan gratis 12 tahun, membangun kepastian hukum dan melanjutkan MP3EI. Sedangkan Program Jokowi JK adalah menempatkan kepolisian dibawah Kementerian Negara, membayar ganti rugi korban Lapindo, meneruskan program iNdonesia sehat serta akan menerapkan sistem online untuk mencegah korupsi.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
Prabowo-Hatta
Jokowi-JK
Mengganti Rugi Korban Lapindo
Kartu Indonesia Sehat
Menerapak Sistem Online Untuk Hindari Korupsi
Menempatkan Kepolisian Dibawah Kementerian
Membangun Kepastian Hukum Di Indonesia
Pendidikan Gratis 12 tahun
Melanjutkan MP3EI
Tol Laut
25
25. VISI-MISI CAPRES
•Visi misi Prabowo-Hatta adalah Ekonomi Kerakyatan sedangkan Jokowi-JK “Revolusi Mental”.
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
Prabowo-Hatta
Jokowi-JK
Ekonomi Kerakyatan
Revolusi Mental
26
26. TANGGAPAN CAPRES TERHADAP ISU
•Isu utama yang ditanggapi oleh Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK adalah soal pencapresan. Isu lain yang banyak ditanggapi adalah soal pembangunan infrastruktur, pertambangan dan pendidikan.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Prabowo Subianto
Jokowi
Hatta Rajasa
Jusuf Kalla
Pembangunan Infrastruktur
Harga Kebutuhan Pokok/Pangan
Sistem Pendidikan di Indonesia
Kemiskinan di Indonesia
Kinerja/Program Gubernur DKI Jakarta
Peningkatan Pariwisata di Indonesia
Reformasi Birokrasi
Kondisi TKI di Luar Negeri
Pelaksanaan Ujian Nasional
Persoalan Buruh/UMR/Outsourcing
Korupsi
Ketahanan dan Kedaulatan Pangan
Peningkatan Kesejahteraan Petani dan Nelayan
Subsidi Pupuk
Utang LuarNegeri
Tinjau Ulang Kontrak Pertambangan
Konversi Energi (Ex: BBM-BBG)
Pengurangan Subsidi BBM
Pembentukan Bank Pertanian
Kredit Bagi UKM
Implementasi BPJS
Pajak
Penanganan Kebakaran Hutan
Pencapresan
27
27. TEMUAN 3: ISU CAPRES
•Prabowo Subianto-Hatta Rajasa lebih banyak mendapatkan dukungan dari tokoh-tokoh masyarakat dibanding Jokowi-JK. Secara umum dukungan yang diberikan baru sebatas komitmen, hanya sebagian kecil yang berbentuk program aksi.
•Kritik lebih banyak diarahkan kepada Jokowi-JK. JK dikritik karena dinilai tidak konsisten dengan pernyataannya tentang Jokowi tidak pantas sebagai capres. Sementara Jokowi dikritik karena hanya melakukan pencitraan selama jadi Gubenur DKI Jakarta serta hanya akan jadi capres boneka.
•Negative campaign juga lebih banyak diarahkan kepada Jokowi terutama terkait dugaan keterlibatan Jokowi dalam kasus korupsi TransJakarta serta soal SARA. Sedangkan untuk Prabowo, isu negatif campaign yang banyak diberitakan adalah HAM dan persoalan pribadi. Hanya Hatta Rajasa yang relatif bersih baik dari negative campign maupun kritik.
28
29. QUOTE CAPRES AKTIF
•Prabowo Subianto lebih banyak memberikan pernyataan kepada media dibanding Jokowi. Sementara untuk cawapres, Jusuf Kalla lebih banyak memberikan pernyataan kepada media dibanding Hatta Rajasa.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Hatta Rajasa
Prabowo Subianto
Jusuf Kalla
Joko Widodo
30
30. QUOTE CAPRES PASSIF
•Prabowo-Hatta lebih banyak disebut dalam pemberitaan media dibanding Jokowi-JK.
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Hatta Rajasa
Prabowo Subianto
Jusuf Kalla
Joko Widodo
31
31. QUOTE PARPOL AKTIF
•Politisi Partai Gerindra cukup aktif memberikan pernyataan kepada media dibanding politisi partai lainnya.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Demokrat
Golkar
PDIP
PKB
PPP
PKS
PAN
Hanura
Gerindra
Nasdem
PBB
PKPI
32
32. QUOTE NON PARPOL AKTIF
•Kalangan tokoh agama dan tokoh masyarakat lebih banyak memberikan pernyataan kepada media terkait isu capres.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Militer / TNI
Kepolisian
KPU-KPUD
Bawaslu
DKPP
Pemerintah (pusat / daerah)
Ormas/LSM
Mahasiswa
Pengamat/akademisi
Pengusaha
Tokoh agama / masyarakat
Masyarakat umum
33
33. TEMUAN 4: QUOTE
•Prabowo Subianto merupakan capres yang cukup aktif memberikan pernyataan kepada media. Prabowo Subianto terlihat lebih luwes dibanding pada pekan sebelumnya, dimana Jokowi yang cukup dominan memberikan pernyataan kepada media. Peningkatan intensitas pernyataan di media juga ditunjukkan oleh Jusuf Kalla. Dibandingkan Hatta Rajasa, pada pekan ini, Jusuf Kalla lebih banyak memberikan pernyataan kepada media.
•Dari sisi penyebutan di media, Prabowo Subianto juga lebih banyak disebut dalam pemberitaan media dibanding Jokowi. Begitu juga dengan Hatta Rajasa yang lebih banyak disebut dalam pemberitaan media dibanding Jusuf Kalla.
•Banyak penyebutan Prabowo Subianto di media juga didukung oleh cukup aktifnya kader-kader Partai Gerindra memberikan pernyataan kepada media. Dibanding kader partai lain, kader Partai Gerindra lebih banyak memberikan pernyataan kepada media terkait isu-isu capres.
34
35. KESIMPULAN
1.Pemberitaan terhadap Prabowo Subianto pada pekan ini cukup besar dan mampu mengimbangi pemberitaan Jokowi di media. Bahkan secara berpasangan, pemberitaan Prabowo-Hatta lebih besar dibandingkan pemberitaan Jokowi-JK.
2.Pasangan Prabowo-Hatta lebih banyak mendapat tone positif dibanding Jokowi-JK. Tone negatif bagi Jokowi-JK lebih banyak disumbang oleh Jokowi, sementara tone negatif bagi Prabowo- Hatta lebih banyak disumbang oleh Prabowo. Tone negatif juga banyak didapatkan oleh Jusuf Kalla, sedangkan Hatta Rajasa relatif lebih sedikit mendapatkan tone negatif.
3.Dukungan dari tokoh masyarakat dan ormas lebih banyak didapatkan oleh pasangan Prabowo-Hatta. Meski demikian, dukungan tersebut lebih banyak berbentuk komitmen. Hanya sebagian kecil yang sudah dalam bentuk program aksi.
36
36. KESIMPULAN
4.Jokowi-JK lebih banyak mendapatkan kritik. JK dikritik karena dinilai tidak konsisten yang pernyataannya. Sedangkan Jokowi dikritik dalam banyak isu, salah satunya Jokowi dinilai hanya melakukan pencitraan selama menjadi Gubernur DKI Jakarta. Kritik lainnya adalah soal pembohongan publik terkait pengumpulan sumbangan dana kampanye melalui rekening bersama yang dibuka oleh Jokowi-JK.
5.Prabowo Subianto hanya akan diserang dengan Isu HAM dan kehidupan pribadi (keluarga dan hobby). Karena hanya dua isu tersebut yang menjadi titik kelemahan Prabowo, maka dapat dipastikan bahwa isu ini akan dieksplorasi secara maksimal oleh lawan politik untuk menjatuhkan Prabowo Subianto. Sementara Jokowi akan diserang dengan isu korupsi dan SARA.
37