2. Nama Kelompok :
1. Gusnia Roito Triwaty Sinaga (210200522) FH
2. Sabrina Angelica H Simanjuntak (210200241) FH
3. Siska Febriana Sitompul (210200372) FH
4. Vedi Azra Kahin (210200481) FH
5. Abet Nego Yosafat (210200393) FH
6. Winda Ramadani (210302001) FP
7. Putri Fathsya (2103008051) FP
8. Wira Putra Pratama (210302064) FP
9. Riris Sihol Marito Harianja (210903033) FISIP
10. Hana Alasaria Silitonga (210903056) FISIP
11. Jessica Dara Yosafitri (210903099) FISIP
12. Sayyidatussakinah Iskandar Gajah (210802013) FMIPA
3. Latar Belakang
Seksualitas adalah suatu bentuk energi yang mendorong mahluk hidup untuk berbuat
sesuatu yang bersifat seksual. Dalam setiap diri manusia terdapat dorongan seksual, yaitu
keinginan untuk memperoleh kepuasan seksual. Akibat tingginya rasa dorongan seksualitas pada
diri manusia membuat banyak terjadinya kasus-kasus pelecehan baik terhadap wanita maupun
pria. Bentuknya berupa isyarat, symbol, ucapan, tulisan maupun tindakan.
Melihat banyaknya kasus pelecehan yang sering terjadi di tengah masyarakat yang
sangat bertentangan dengan Pancasila, maka kami membuat pembahasan kejahatan seksual
secara terperinci/sempit yaitu kejahatan seksual disekitar lingkungan kampus untuk
mempermudah pembahasan dan menemukan solusi serta undang-undang yang tepat dalam
mengatasi kejahatan seksual tersebut sehingga masyarakat dapat merasa terlindungi dan
haknya dijamin sebagai warga negara.
4. Rumusan Masalah
01
Apa faktor yang
menyebabkan
terjadinya
pelecehan seksual?
02
Sejauhmana
Komnas
Perempuan
berperan dalam
pencegahan
pelecehan seksual?
03
Bagaimana
perlindungan
hukum terhadap
korban pelecehan
seksual ?
5. Faktor terbesar penyebab
pelecehan seksual adalah kondisi psikologi
dan pengaruh lingkungan. Selain itu,
akibat kemajuan teknologi yang
menyebabkan banyaknya beredar secara
illegal bacaan maupun video porno
menjadi faktor pendukung dari kedua
faktor utama.
Maraknya kasus pelecehan di
kampus umumnya terjadi akibat faktor
relasi kuasa yang dapat menundukkan
lawan sehingga tidak bisa melakukan
apa-apa atau dikenal dengan istilah quid
pro quo.
Apa Faktor Penyebab Pelecehan Seksual ?
6. 1. Kasus pelecehan seksual yang kini
jadi pemberitaan terjadi di
Universitas Riau (UNRI). Seorang
mahasiswi angkatan 2018 diduga
menjadi korban pelecehan
seksual oleh salah satu dekan
sekaligus dosen di Universitas
Riau.
Contoh Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus
2. Di Institut Agama Islam Negeri
(IAIN), Kediri, Jawa Timur, juga
terjadi diduga kasus pelecehan
seksual mahasiswi oleh dosen.
Pelecehan ini terjadi saat
mahasiswi sedang melaksanakan
ujian maupun saat berkonsultasi
dengan dosennya.
7. Sejauh mana Komnas Perempuan berperan
dalam pencegahan seksual ?
Apa itu Komnas Perempuan ?
Komisi Naional Anti Kekerasan
terhadap Perempuan atau disingkat
Komnas Perempuan adalah adalah
sebuah institusi nasional HAM yang
dibentuk oleh negara untuk merespon
isu hak-hak perempuan sebagai
persoalan HAM, khususnya kekerasan
terhadap perempuan. Komnas
Perempuan dibentuk Presiden
Habibie melalui Keppres No. 181
Tahun 1998.
Momen Habibie bertemu perwakilan masyarakat anti kekerasan,
Juli 1998
8. Apa saja kewenangan Komnas Perempuan ?
1. Menyebarluaskan pemahaman atas segala
bentuk kekerasan terhadap perempuan
Indonesia dan upaya-upaya pencegahan
dan penanggulangan, serta penghapusan
segala bentuk kekerasan terhadap
perempuan;
2. Melaksanakan pengkajian dan penelitian
terhadap berbagai peraturan perundang-
undangan yang berlaku, serta berbagai
instrumen internasional yang relevan bagi
perlindungan hak-hak asasi perempuan;
9. 3. Melaksanakan pemantauan,
termasuk pencarian fakta dan
pendokumentasian kekerasan
terhadap perempuan dan
pelanggaran HAM perempuan,
serta penyebarluasan hasil
pemantauan kepada publik dan
pengambilan langkah-langkah
yang mendorong
pertanggungjawaban dan
penanganan;
4. Memberi saran dan pertimbangan
kepada pemerintah, lembaga
legislatif, dan yudikatif, serta
organisasi-organisasi masyarakat
guna mendorong penyusunan dan
pengesahan kerangka hukum dan
kebijakan yang mendukung upaya-
upaya pencegahan dan
penanggulangan segala bentuk
kekerasan terhadap perempuan,
serta perlindungan HAM
penegakan dan pemajuan hak-hak
asasi perempuan;
10. 5. Mengembangkan kerja sama
regional dan internasional guna
meningkatkan upaya-upaya
pencegahan dan
penanggulangan segala bentuk
kekerasan terhadap
perempuan Indonesia, serta
perlindungan, penegakan dan
pemajuan hak-hak asasi
perempuan.
11. 1. Pemantau dan pelapor tentang pelanggaran HAM berbasis gender dan
kondisi pemenuhan hak perempuan korban;
2. Pusat pengetahuan (resource center) tentang hak asasi perempuan;
3. Pemicu perubahan serta perumusan kebijakan;
4. Negosiator dan mediator antara pemerintah dengan komunitas korban dan
komunitas pejuang hak asasi perempuan, dengan menitikberatkan pada
pemenuhan tanggung jawab negara pada penegakan hak asasi manusia
dan pada pemulihan hak-hak korban;
5. Fasilitator pengembangan dan penguatan jaringan di tingkat lokal, nasional,
regional dan internasional untuk kepentingan pencegahan, peningkatan
kapasitas penanganan dan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap
perempuan;
Komnas Perempuan Berperan Sebagai Apa Saja ?
12. Secara umum :
Tindakan Kejahatan Terhadap
Kesusilaan diatur dalam BAB XVI
Buku II KUHP.
Contohnya :
1. Pasal 282 mengenai kejahatan
pornografi;
2. Pasal 284 mengenai kejahatan
zina;
3. Pasal 285 mengenai kejahatan
melaksanakan perkosaan untuk
bersetubuh;
Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap
Korban Pelecehan Seksual ?
Selain itu, Rancangan Undang-
Undang Tindak Pidana Kekerasan
Seksual (RUU TPKS) yang sudah
disahkan menjadi undang-undang
(UU) pada Rapat Paripurna DPR RI
ke-19 Masa Persidangan IV Tahun
Sidang 2021-2022 diharapkan
menjadi salah satu upaya dalam
membantu menyelesaikan kasus
kekerasan seksual di Indonesia.
13. Dalam Pasal 5 dan 6 UU No. 31 Tahun
2014 memberikan perlindungan
terhadap korban, yaitu :
1. Memperoleh perlindungan atas
keamanan pribadi, Keluarga, dan
harta bendanya, serta bebas dari
Ancaman yang berkenaan dengan
kesaksian yang akan, sedang, atau
telah diberikannya.
2. Ikut serta dalam proses memilih
dan menentukan bentuk
perlindungan dan dukungan
keamanan.
3. Memberikan keterangan tanpa
tekanan.
4. Mendapat penerjemah.
5. Bebas dari pertanyaan yang
menjerat.
6. Mendapat informasi mengenai
perkembangan kasus.
7. Mendapat informasi mengenai
putusan pengadilan.
8. Mendapat informasi dalam hal
terpidana dibebaskan.
9. Dirahasiakan identitasnya.
14. Dalam lingkungan kampus, penanganan kasus pelecehan seksual sudah
diatur dalam Permendikbud No. 30 Tahun 2021 yang disahkan pada 31 Agustus
2021. Tujuan Permendikbud tercantum dalam Pasal 2, yaitu sebagai pedoman
untuk menyusun atau mengambil tindakan dalam penanganan kasus kekerasan
seksual.
Cakupan tindakan kekerasan seksual tercantum dalam pasal 5, yaitu
verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi nformasi dan komunikasi.
Contohnya,
1. Membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban;
2. Memaksa korban untuk melakukan kegiatan seksual;
3. Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
4. dsb.
15. Kesimpulan
Kasus kekerasan seksual di Indonesia masih menjadi problematika sosial di
masyarakat. Masih banyak kasus kekerasan seksual/ korban kekerasan seksual takut
untuk memperjuangkan keadilan yang berhak didapatkannya. Korban kekerasan
seksual takut untuk mengajukan laporan terkait kasus kekerasan seksual yang
dialaminya. Selain itu, pada praktiknya penerapan hukum kasus kekerasan seksual di
Indonesia masih menemui beberapa hambatan karena regulasi hukum yang ada
beberapa kali tidak dijalankan secara tepat. Diharapkan dengan adanya perlindungan
hukum dari KUHP dan UU TPKS serta Komnas Perempuan dapat membantu
penyelasaian konflik terhadap korban pelecehan.
16. Kepada pemerintah :
Diharapkan UU TPKS dapat
berjalan semestinya sehingga
korban pelecehan mendapatkan
solusi dan perlindungan hukum
yang tepat. Rakyat juga berharap
hukum dapat ditegakkan secara
adil agar kasus-kasus lainnya
dapat terselesaikan secara tuntas.
Saran
Kepada masyarakat :
Sudah saatnya kita semakin peka
dengan hal-hal pemicu pelecehan.
Masyrakat juga diharapkan
memberikan dukungan dan
dorongan bagi siapa saja yang
menjadi korban agar korban tidak
merasa dikucilkan dan berani
berbicara.
