Hukum Perburuhan

1. Hukum Bisnis dan Lingkungan
Tugas Minggu ke – 7
Riski Ariyani 43218010006
Prof. Dr. Ir. H. Hapzi Ali, CMA, MM, MPM
Hukum Perburuhan
Hukum Perburuhan, Adalah seperangkat aturan dan norma baik tertulis
maupun tidak tertulis yang mengatur pola hubungan Industrial antara
Pengusaha, di satu sisi, dan Pekerja atau buruh, di sisi yang lain. Tidak ada
definisi baku mengenai hukum perburuhan di Indonesia. Buku-buku hukum
Perburuhan didominasi oleh karya-karya Prof. Imam Soepomo. Guru besar
hukum perburuhan di Universitas Indonesia. karyanya antara lain: Pengantar
Hukum Perburuhan; Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja dan Hukum
Perburuhan, Undang-undang dan Peraturan-peraturan.
Belakangan, pasca-Reformasi Hukum Perburuhan karya-karya Prof. Imam
Soepomo dianggap oleh sebagian kalangan sudah tidak relevan lagi. hal ini
terutama oleh aktivis Serikat Buruh dan advokat perburuhan. Meskipun di
perguruan tinggi yang ada Fakultas Hukumnya di seluruh Indonesia, masih
menggunakan buku-buku karya Imam Soepomo sebagai rujukan wajib.
Sejarah Hukum Perburuhan
Pasca reformasi, hukum perburuhan memang mengalami perubahan luar
biasa radikal. baik secara regulatif, politik, ideologis bahkan ekonomi Global.
proses industrialisasi sebagai bagian dari gerak historis ekonomi politik suatu
bangsa dalam perkembangannya mulai menuai momentumnya. hukum
perburuhan, setidaknya menjadi peredam konflik kepentingan antara pekerja
dan pengusaha sekaligus.
Sebagai Peredam Konflik, tentu ia tidak bisa diharapkan maksimal. Faktanya,
berbagai hak normatif perburuhan yang mestinya tidak perlu lagi jadi
perdebatan, namun kenyataannya Undang-undang memberi peluang besar

2. untuk memperselisihkan hak-hak normatif tersebut. memang Undang-undang
perburuhan juga mengatur aturan pidananya namun hal tersebut masih dirasa
sulit oleh penegak hukumnya. Di samping seabrek kelemahan lain yang ke
depan mesti segera dicarikan jalan keluarnya.
Masa Orde baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto benar-benar
membatasi Gerakan Serikat Buruh dan Serikat Pekerja. saat itu Organisasi
Buruh dibatasi hanya satu organisasi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia).
Pola penyelesaian hubungan Industrial pun dianggap tidak adil dan
cenderung represif. TNI saat itu, misalnya, terlibat langsung bahkan diberikan
wewenang untuk turut serta menjadi bagian dari Pola Penyelesaian hubungan
Industrial. Saat itu, sejarah mencatat kasus-kasus buruh yang terkenal di
Jawa Timur misalnya Marsinah dan lain-lain.
Hukum Perburuhan era Reformasi
Era Reformasi benar-benar membuka lebar arus demokrasi. Secara regulatif,
dan Gradual hukum perburuhan kemudian menemukan momentumnya. hal
tersebut terepresentasi dalam tiga paket Undang-Undang perburuhan antara
lain: Undang-undang No. 21 tahun 2000 Tentang Serikat Buruh, Undang-
undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang
No. 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
(PPHI).
Pengertian Hukum Ketenagakerjaan sangat tergantung pada hukum positif
masing-masing negara. Oleh sebab itu tidak mengherankan kalau definisi
hukum ketenagakerjaan yang dikemukakan oleh para ahli hukum juga
berlainan, juga yang menyangkut keluasannya.
Hukum merupakan sekumpulan peraturan-peraturan yang dibuat oleh pihak
yang berwenang, dengan tujuan mengatur kehidupan bermasyarakat dan
terdapat sanksi. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan

3. dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
Dengan demikian, yang dimaksud dengan hukum ketenagakerjaan adalah
seluruh peraturan-peraturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang,
mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan tenaga kerja pada
waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
Pendapat-pendapat ahli hukum mengenai Pengertian Hukum
Ketenagakerjaan di Indonesia :
NEH van Asveld menegaskan bahwa Pengertian Hukum Ketenagakerjaan
adalah hukum yang bersangkutan dengan pekerjaan di dalam hubungan kerja
dan di luar hubungan kerja.
Menurut Molenaar Pengertian Hukum Ketenagakerjaan ialah bagian dari
hukum yang berlaku di suatu negara, yang pada pokoknya mengatur
hubungan antara buruh dengan buruh dan antara buruh dan penguasa.
Menurut Soetiksno memberikan pendapat mengenai Pengertian Hukum
Ketenagakerjaan merupakan keseluruhan peraturan-peraturan hukum
mengenai hubungan kerja yang mengakibatkan seorang secara pribadi
ditempatkan di bawah pimpinan (perintah) orang lain dan keadaan-keadaan
penghidupan yang langsung bersangkut-paut dengan hubungan kerja
tersebut.
Pengertian Hukum Ketenagakerjaan menurut Prof. Imam soepomo diartikan
sebagai himpunan dari peraturan-peraturan, baik peraturan tertulis maupun
tidak tertulis yang berkenaan dengan kejadian di mana seseorang bekerja
pada orang lain dengan menerima upah.
Hukum Ketenagakerjaan telah berkembang seiring dengan perkembangan
lapangan dan kesempatan kerja. Awalnya, lapangan pekerjaan terbatas pada
sektor pemenuhan kebutuhan primer, seperti pertanian. Namun secara
perlahan sektor pemenuhan kebutuhan mulai bergeser ke arah industri dan
perdagangan, sehingga kesempatan kerja semakin terbuka lebar.
Pertumbuhan sektor industri dan perdagangan yang pesat, mengakibatkan
berdirinya perusahaan-perusahaan yang menyerap banyak tenaga kerja.
Hubungan antara perusahaan tersebut dengan tenaga kerjanya, disebut
dengan hubungan kerja (hubungan antara pemberi kerja dengan pekerjanya

4. atau bahkan dengan calon pekerja). Dengan demikian diperlukan adanya
suatu aturan (hukum) yang dapat menjadi pengontrol dalam hubungan
tersebut, terlebih lagi jika timbul suatu perselisihan dalam hubungan kerja
tersebut
Dalam segi apapun dan bidang manapun hukum selalu ikut berperan aktif.
Selain hukum sebagai aturan, hukum juga berperan sebagai perlindungan.
Di dalam pemahaman hukum ketenagakerjaan yang ada dapat diketahui
adanya unsur-unsur hukum ketenagakerjaan, meliputi :
1. Serangkaian aturan yang berkembang kedalam bentuk lisan mauun
tulisan
2. Mengatur hubungan antara pekerja dan pemilik perusahaan.
3. Adanya tingkatan pekerjaan, yang pada akhirnya akan diperolah balas
jasa.
4. Mengatur perlindungan pekerja/ buruh, meliputi masalah keadaan
sakit, haid, hamil, melahirkan, keberadaan organisasi pekerja/ buruh
dsb.
Dari uraian di atas perlu diketahui bahwa beberapa ahli mengungkapkan
pendapatnya mengenai pengertian dari hukum ketenagakerjaan meliputi :
 Menurut Mok, hukum perburuan adalah hukum yang berkenaan
dengan pekerjaan yang dilakukan oleh swapekerja yang melakukan
pekerjaan atas tanggung jawab dan risiko sendiri.
 Menurut M.G. Levenbach, hukum perburuhan adalah hukum yang
berkenaan dengan hubungan kerja, yakni pekerja di bawah pimpinan
dan dengan keadaan penghidupan yang langsung bersangkutpaut
dengan hubungan kerja itu.
 Menurut N.E.H. Van Esveld, hukum perburuhan adalah tidak hanya
meliputi hubungan kerja dengan pekerjaan dilakukan di bawah
pimpinan, tetapi juga meliputi pekerjaan yang dilakukan oleh
swapekerja atas tanggung jawab dan risiko sendiri.

5.  Menurut Halim, hukum perburuhan adalah peraturan-peraturan hukum
yang mengatur hubungan kerja yang harus diindahkan oleh semua
pihak, baik pihak buruh/pekerja maupun pihak majikan.
 Menurut Daliyo, hukum perburuhan adalah himpunan peraturan, baik
yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur hubungan kerja
antara buruh dan majikan dengan mendapat upah sebagai balas jasa.
 Menurut Syahrani, hukum perburuhan adalah keseluruhan peraturan
hukum yang mengatur hubungan-hubungan perburuhan, yaitu
hubungan antara buruh dan majikan dengan perintah (penguasa).
Setelah mengungat kembali bahwa hukum tenaga kerja memiliki arti dan
makna yang sangat luas dan sebagai upaya untuk menghindari kesalahan
persepsi terhadap penggunanan istilah yang ada, oleh karenanya dalam
artikel kali ini akan digunakan istilah yaitu istilah hukum perburuan sebagai
pengganti istilah hukum ketenagakerjaan.
Dalam praktek buruh kontrak, apa yang dalam teks perundang-undang hanya
diperbolehkan untuk jenis pekerjaan produksi tertentu (lihat pasal 58-59),
namun dalam lapangan prakteknya pihak perusahaan sudah menginjak-injak
undang-undang yang berlaku tersebut. Sudah menjadi pengetahuan umum
di kalangan buruh, bahwa pekerjaan produksi utama kini sudah dikerjakan
oleh buruh kontrak. Bahkan di banyak pabrik mayoritas buruhnya adalah
buruh kontrak.
Disebabkan oleh kedudukannya sebagai negeri-negeri yang bergantung pada
imperialisme, krisis umum imperialisme memiliki dampak langsung terhadap
negeri setengah-jajahan seperti Indonesia. Secara obyektif, kedudukan
negeri-negeri jajahan/setengah-jajahan dan setengah feodal yang tersebar di
berbagai belahan dunia merupakan basis sosial bagi imperialisme. Negeri-
negeri tersebut diperintah oleh rezim-rezim komprador (kaki-tangan) yang

6. melayani kepentingan imperialisme dengan mengeluarkan berbagai
peraturan/perundang-undangan untuk mengeksploitasi kekayaan alam dan
rakyat negerinya. Demikianlah kenyataannya, rezim-rezim komprador
Republik Indonesia yang datang silih berganti; masih dengan setia
diperbudak oleh Imperialisme dengan menerbitkan berbagai perundang-
undangan betapa pun paket peraturan tersebut bertentangan dengan
semangat UUD-1945 yang jelas-jelas memiliki watak anti-imperialisme
(kolonialisme). Namun penjebolan atas UUD 1945 yang lahir dari perjuangan
revolusi nasional anti kolonialisme tersebut telah benar-benar dilakukan oleh
rezim-rezim komprador sejak zaman Suharto hingga SBY-Budiono.
kondisi Indonesia sebagai bagian dari dunia dipengaruhi TNC dan MNC.
Salah satu contoh, melalui Letter of Intent yang disepakati Indonesia dan IMF,
Indonesia melakukan perubahan beberapa kebijakan di bidang
ketenagakerjaan, investasi, sumber daya alam, dll yang intinya
mempermudah investor masuk ke Indonesia. Namun sebagaimana diuraikan
di atas, investasi tanpa batas negara merupakan agenda neoliberal yang
membawa lebih banyak kesengsaraan daripada kesejahteraan.
Jika kebijakan Indonesia cenderung melindungi pengusaha, mengapa selalu
pengusaha yang menutup perusahaannya di Indonesia? Opini yang dibangun
pengusaha dan pemerintah ialah iklim investasi yang belum cukup baik
sehingga masih perlu diperbaiki. Namun kasus tutupnya 3 (tiga) pabrik sepatu
besar di Indonesia mematahkan opini tersebut.
Tutupnya PT Dong Joe, PT Tong Yang dan PT Spotec pada tahun 2006
ternyata bukanlah dikarenakan iklim investasi melainkan karena manajemen
internal perusahaan. Hal tersebutpun diakui oleh Mari E. Pangestu.[10]
Sedemikian kuatirnya Menperindag akan kepergian investor lain sehingga

7. pasca penutupan 3 perusahaan sepatu tersebut, Menperidag melakukan
pendekatan dengan buyers (investor) dan Aprisindo (Asosiasi Persepatuan
Indonesia) untuk melakukan pertemuan dengan perbankan dan para
pemasok mereka dan menjelaskan duduk persoalan ketiga kasus
tersebut.[11] serta menjelaskan potensi bisnis persepatuan di dalam negeri
dan upaya penyelamatan industri tersebut.
Utang PT Dong Jo Indonesia ke bank diperkirakan mencapai sekitar 30 juta
dolar AS atau sekitar Rp 300 miliar, yang sebagian besar berasal dari Bank
BRI (sekitar 25 juta dolar AS) dan sisanya dari bank lain. Sedangkan utang ke
pemasok mencapai sekitar Rp 150 miliar.
Berangkat dari kasus tersebut, ketika pemerintah berhadapan dengan buruh
dan masyarakat lainnya, pemerintah mengusung isu perbaikan iklim investasi.
Masalah perburuhan dianggap sebagai penyebab tidak baiknya iklim
investasi.buruh dijadikan kambing hitam atas minimnya invetor yang
menanamkan modalnya di Indonesia. Hal ini karena biaya untuk buruh dalam
produksi dianggap lebih mudah dipangkas daripada biaya-biaya lainnya
seperti pungli, bunga pinjaman bank yang tinggi, dll. Tetapi ternyata,
pemerintahpun tak bisa menyembunyikan lagi bahwa penyebab utama
buruknya iklim investasi bukanlah pada masalah perburuhan.
Benarkan investor adalah jawaban atas masalah pengangguran? Pengusaha
dan pemerintahjuga seringkali membangun opini bahwa investasi mampu
menjadi jalan keluar masalah pengangguran di Indonesia. Dengan adanya
perusahaan yang beroperasi di Indonesia maka akan banyak tenaga kerja
yang terserap sehingga pengangguran semakin sedikit.

8. Besarnya modal yang ditanam, ternyata tidak berbanding lurus dengan
jumlah tenaga kerja yang diserap. PT. Sri Tang Lingga Indonesia (PT. STL)
yang memiliki pabrik karet terbesar di Indonesia, dengan kapasitas produksi
108.000 ton per tahun, dan dana investasi sebesar 20 juta dolar AS (Rp 180
milyar) diperkirakan hanya akan menyerap 600 tenaga kerja.[12] Sedangkan
pabrik kelapa sawit PT Hindoli A-Vargill Company dengan investasi Rp 82
milyar dan 12,2 juta dolar AS (Ro 110 milyar) hanya menyerap 200 tenaga
kerja.[13]
Dari kedua kasus tersebut, dapat terlihat bahwa jumlah tenaga kerja yang
diserap oleh usaha investor tidak signifikan. Namun, Keberadaan Menteri
atau Presiden dalam peresmian pabrik-pabrik menggambarkan bahwa dalam
kondisi apapun, pemerintah lebih memihak kepada pengusaha.
https://www.turc.or.id/kasus-perjuangan-buruh-kontrak-kasus-pekerja-kontrak-
di-pt-framas-indonesia/
https://www.bantuanhukum.or.id/web/politik-hukum-perburuhan-di-indonesia
https://vioxcyanantaputra.wordpress.com/hukum-perburuhan-dan-tenaga-
kerja-2/