Industri migas dan tantangan pencegahan celah korupsi di indonesia
•
0 likes•588 views
Sektor minyak dan gas bumi (Migas) merupakan salah satu sektor industri strategis yang dianggap rentan oleh praktik korupsi. Pandangan tersebut terkonfirmasi oleh hasil Survei Persepsi Korupsi tahun 2015 oleh The Transparency International yang menempatkan migas di urutan ketiga setelah bisnis konstruksi dan jasa, sebagai sektor usaha yang memiliki persentase suap terbesar. Kendati begitu, industri migas memiliki prevalensi (tingkat intensitas) yang paling tinggi bersama sektor tambang dan hutan, baik di level nasional maupun lokal. Pada temuan lain di akhir tahun 2014, Lembaga Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) merilis laporan yang menyatakan industri eksploitasi sumber daya alam atau ekstraktif, seperti minyak dan gas, adalah industri terkorup di dunia. Laporan OECD Foreign Bribery menunjukkan dari 427 kasus korupsi di 2014, 19% berasal dari sektor industri ekstraktif. Dari 176 kasus yang dituntut di bawah Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) atau Undang-undang Praktek Korupsi Luar Negeri Amerika Serikat, sebanyak 23% kasus berasal dari sektor minyak.
Recommended
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Similar to Industri migas dan tantangan pencegahan celah korupsi di indonesia
Similar to Industri migas dan tantangan pencegahan celah korupsi di indonesia (20)
More from Publish What You Pay (PWYP) Indonesia
More from Publish What You Pay (PWYP) Indonesia (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (9)
Industri migas dan tantangan pencegahan celah korupsi di indonesia
- 1. 1 www.pwypindonesia.org Maret 2018 www.pwypindonesia.org Policy Brief Industri Migas dan Tantangan Pencegahan Celah Korupsi di Indonesia 1) Program Manager, PWYP Indonesia 2) Aggota Tim Perumus RUU Migas versi Masyarakat Sipil 3) Koordinator Nasional PWYP Indonesia Penulis: Agung Budiono1 , Dessy Eko Prayitno2 , Maryati Abdullah3 Penyunting dan Pereview: Maryati Abdullah Sektor minyak dan gas bumi (migas) merupakan salah satu sektor industri strategis yang dianggap rentan oleh praktik korupsi. Pandangan tersebut terkonfirmasi oleh hasil survei dari Transparancy International yang berjudul Survei Persepsi Ko- rupsi Tahun 2015. Survei tersebut menempatkan migas di urutan ketiga setelah bisnis konstruk- si dan jasa, sebagai sektor usaha yang memiliki persentase suap terbesar. Kendati begitu, indus- tri migas memiliki prevalensi (tingkat intensitas) yang paling tinggi bersama sektor tambang dan hutan, baik di level nasional maupun lokal. Pada temuan lain di akhir tahun 2014, lembaga Organization for Economic Co-operation and De- velopment (OECD) merilis laporan yang menya- takan industri eksploitasi sumber daya alam atau ekstraktif seperti minyak dan gas adalah industri terkorup di dunia. Laporan OECD Foreign Brib- ery menunjukkan dari 427 kasus korupsi di 2014, 19% berasal dari sektor industri ekstraktif. Dari 176 kasus yang dituntut di bawah Foreign Cor- rupt Practices Act (FCPA) atau Undang-Undang Praktek Korupsi Luar Negeri Amerika Serikat, se- banyak 23% kasus berasal dari sektor minyak. Brief kebijakan ini disusun oleh sekretariat nasi- onal bersama anggota koalisi Publish What You Pay Indonesia guna menyoroti celah-celah dan praktek korupsi yang dapat terjadi di sepanjang rantai bisnis industri ekstraktif migas. Brief kebi- jakan ini mengulas aspek korupsi dari berbagai sumber penelitian, laporan, serta putusan peng- adilan dan studi kasus yang terjadi di beberapa negara, termasuk di Indonesia. Brief kebijakan ini disusun dengan maksud untuk memberikan rekomendasi kebijakan bagi pencegahan celah- -celah korupsi yang dapat terjadi di sepanjang rantai bisnis migas, khususnya di Indonesia. A. Migas dalam Perekonomian Nasional Sebagai industri yang sangat strategis, aturan main dalam bisnis migas di Indonesia terbilang highly regulated dibanding industri lain. Namun, hal itu tetap tidak menutup kemungkinan terbu- kanya celah korupsi. Hal tersebut didukung oleh karakteristik dari industri migas yang padat mo- dal (capital intensive) sehingga nilai perputar- an uang di sektor migas sangat tinggi. Sebagai gambaran data yang menguatkan argumen ter- sebut, berdasarkan data paparan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas menyebutkan nilai seluruh komitmen pengada- an barang dan jasa, baik yang dilakukan melalui persetujuan SKK Migas maupun diadakan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sendiri, per Januari-Desember 2015 mencapai US$6,519
- 2. 2 www.pwypindonesia.org miliar dengan persentase Tingkat Komponen Da- lam Negeri (TKDN) sebesar 64,49% (cost basis) (SKK Migas, 2016). Rantai bisnis migas yang panjang, mulai dari hulu ke hilir membutuhkan dukungan infrastruktur yang besar serta melibatkan aktor dan berba- gai pemangku kepentingan, mulai dari pemerin- tah pusat, pemerintah daerah, serta KKKS- baik yang merupakan BUMN, swasta nasional ma- upun perusahaan multinasional (Multinational Company-MNC)- termasuk juga pelaku dari bis- nis di rantai industri penunjang hulu migas seper- ti dalam penyediaan transportasi, pipa, konsultan bisnis dan investasi, catering, perbankan dan se- bagainya. Sebagai contoh, peran signifikan dari sektor perbankan misalnya, komitmen tahun- an transaksi pembayaran melalui Bank BUMN/ BUMD saja sejak April 2009 sampai dengan De- sember 2015 diperkirakan mencapai US$47.859 Miliar (SKK Migas, 2016). Penerimaan negara dari sektor migas di tahun 2015 tetap didominasi dari bisnis hulu migas yang terdiri atas PPh migas, Penerimaan negara Bukan Pajak (PNBP) migas, dan PNBP lainnya, nilainya mencapai US$12,86 miliar atau Rp177,47 triliun. Capaian itu masih merupakan yang terendah dalam lima tahun terakhir. Pencapaian ini hanya 85% dari target Anggaran Pendapatan dan Be- lanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 sebesar US$14,99 miliar. Dari sisi operasional, produk- si minyak bumi sepanjang 2015 adalah 777.560 barel per hari (bph) atau 94,2% dari target yang ditetapkan pemerintah sebesar 825.000 bph. Sementara untuk gas, produksinya juga di ba- wah target yakni sebesar 6.933,27 billion british thermal unit (BBTU) atau 97,9% dari target 7.079 BBTU. Selain itu, cost recovery yang dibebankan dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) terca- tat sebesar US$13,9 miliar atau mencapai 96,8% dari yang ditetapkan sebesar US$14,1 miliar. Sementara di sisi lain, kontribusi signifikan migas dalam perekonomian nasional menimbulkan ke- tergantungan sekaligus kerentanan. Resiko fluk- tuasi harga minyak mentah di pasar dunia sangat berdampak pada neraca perdagangan Indone- sia. Penurunan harga minyak dunia akan sangat mempengaruhi tingkat pendapatan negara dan daerah dari penjualan dan bagi hasil dari produk- si minyak (lifting). Sementara di sektor hilir, ka- rena Indonesia juga merupakan importir minyak, kenaikan harga minyak sebaliknya dapat menye- babkan defisit transaksi neraca perdagangan na- sional yang akan berpengaruh pada belanja fis- kal bagi subsidi BBM serta subsidi sektor publik lainnya. B. Korupsi di Sektor Migas Untuk memudahkan dalam membedah potensi korupsi di sektor industri migas, dapat dilaku- kan penelusuran melalui rantai bisnis dan proses dari industri tersebut (extractive business chain). Rantai bisnis industri migas bermula dari proses investasi dalam tender sebuah blok atau Wila- yah Kerja (WK) migas, yang kemudian dilanjutkan pada proses negosiasi kontrak, proses ‘deals’ dari isi kontrak, proses pengembangan lapangan dan produksi, hingga blok migas tersebut ber- produksi dan melakukan perdagangan (trading), serta aspek belanja dari aliran pendapatan migas dari pusat ke daerah, hingga ke level desa dan komunitas. Termasuk dalam pengadaan barang dan jasa dari rantai pasok hingga belanja sosial dari industri tersebut. Secara garis besar, ada dua pihak utama dalam setiap industri yaitu pemerintah dan swasta, ka- renanya korupsi sangat ditentukan oleh adanya faktor permintaan dan penawaran (supply and demand), sehingga desain institusi serta regula- si turunannya sangat menentukan ada tidaknya celah korupsi. Center for International Private Enterprise (CIPE) dalam laporannya yang berjudul Overview of An- ti-Corruption Compliance Challages in The Oil and Gas Sector - A Guide for Mid-Sized Compa-
- 3. 3 www.pwypindonesia.org nies in the Oil & Gas Industri in Indonesia tahun 2015 menyebutkan ada lima faktor kunci yang membuka celah korupsi. Pertama, ketidakjelas- an kompleksitas dan sering berubah hukum dan aturan main dalam bisnis. Tidak adanya kepasti- an hukum membuat pelaku usaha sulit untuk me- nyesuaikan dan mematuhi aturan sehingga celah korupsi akan terbuka. Kedua, kurangnya transparansi dan akuntabili- tas. Ketika kesepakatan sering terjadi "di bawah meja dan tertutup," maka menjadi mustahil publik tahu apakah pemerintah dan swasta benar-benar mewakili kepentingan publik dan menghormati hukum yang ada atau tidak. Ketiga, kurangnya kompetisi, perusahaan yang memonopoli bisnis dan mendominasi pasar dengan kartel bisnisnya biasanya memiliki insentif yang tinggi sehingga cenderung untuk melakukan penyimpangan ka- rena kontrol pemerintah kuat dan sering memo- nopoli (biasa terjadi di negara yang kontrol pe- merintahnya kuat – Indonesia tidak termasuk). Keempat, rendahnya upah, ketika lembaga pe- merintah dan para pejabatnya tidak dapat me- menuhi kebutuhan mereka sehari-hari melalui gaji mereka, mereka sering melakukan korupsi untuk melengkapi penghasilan dari celah atur- an yang mereka pahami. Kelima, tidak memadai, tidak konsisten, dan tidak adilnya penegakan hukum dan peraturan. Faktor ini seringkali mem- buat aturan main menjadi tidak ampuh. Bah- kan ketika hukum untuk memberantas korupsi ada, namun lemahnya penegakan hukum dapat mengakibatkan penyalahgunaan sistem. Peradil- an yang lemah, hukuman atau vonis yang rendah, dan praktik ekonomi biaya tinggi dapat membuat hukum menjadi tidak efektif. Berdasarkan rantai bisnisnya, migas terdiri atas beberapa sektor yaitu hulu (upstream), me- nengah/madya (midstream), dan hilir (down- stream). Kegiatan usaha sektor migas, dari usa- ha hulu (eksplorasi dan eksploitasi) hingga usaha hilir (pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan niaga) diatur oleh UU No. 22/2001 tentang 4) Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). (2016). Corruption in the Extractive Value Chain: Typology of risk, mitigation measures and incentives. (http://www.oecd.org/dev/Corruption-in-the-extractive-value-chain.pdf) Migas beserta aturan turunannya. Sedangkan untuk aliran penerimaan dari hasil migas berupa dana bagi hasil kepada daerah, berlaku UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan anta- ra Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Pro- vinsi Papua, dan UU No. 11/2006 tentang Peme- rintahan Aceh. OECD pada Mei 2016 merilis sebuah instrumen (toolkit) yang diberi nama “Typology of risks, mit- igation measures and incentives in the extractive chain.”4 Alat ini secara khusus bertujuan memiti- gasi korupsi pada sektor ekstraktif, khususnya minyak dan gas, serta pertambangan. Instrumen ini berasal dari analisis berbasis bukti agar lebih implementatif dalam memahami bagaimana ko- rupsi bekerja. Laporan itu memberikan pilihan praktis untuk mengatasi risiko korupsi melalui tindakan kolektif (collective action) baik di ting- kat pemerintah maupun swasta, yang dapat di- lakukan di OECD dan negara-negara non-OECD, perusahaan ekstraktif, dan masyarakat sipil. Instrumen ini juga menghasilkan tipologi pemeta- an skema korupsi dan kendaraan yang digunakan untuk melakukan praktik korupsi. Dari temuan itu, tipologi menunjukkan bagaimana pembayar- an ilegal disalurkan, menyamar melalui offshore transaction dan struktur perusahaan yang kom- pleks serta sering melibatkan perusahaan cang- kang yang membuat deteksi dan sanksi atas praktik korupsi ini lebih sulit ditindak. Praktik korupsi yang terungkap di antaranya adalah penyuapan pejabat asing, penggelapan, penyalahgunaan dan penyelewengan dana pub- lik, penyalahgunaan jabatan, perdagangan pe- ngaruh, pilih kasih (favouritism) dan pemerasan, penyuapan pejabat negeri, dan pembayaran/me- nyediakan fasilitas. Berdasarkan temuan tipologi itu, celah korupsi timbul pada setiap titik di se- panjang rantai nilai ekstraktif, mulai dari pembe- rian hak untuk melakukan operasi ekstraksi, ran- tai aliran penerimaan, pengeluaran, dan investasi sosial.
- 4. 4 www.pwypindonesia.org McPeherson dan MacSearraigh (2007) pernah melakukan studi yang membedah celah korupsi berda- sarkan rantai bisnis (value chain), yang diklasifikasikan pada tabel di bawah ini (Tabel 1). Table 1. Rantai Bisnis Industri Migas (Business Chain) Wilayah Rentan Korupsi Tanda Peringatan (warning sign) Rekomendasi Contoh di Indonesia Eksplorasi • Penyusunan Kebijak- an (Policy Formula- tion) • Legal, kontrak, dan term fiskal (law, con- tracts, fiscal term) • Perolehan izin/kon- trak (licensing/con- tract awards) • Pemberian izin dan persetujuan (permits, approvals) • Kurangnya kejelasan kebijakan (lack of policy clarity) • Kerangka kerja fiskal, legal yang tidak lengkap (opaque, in- complete legal, fiscal framework) • Negosiasi izin secara langsung dan tidak transparan (direct, nontransparent nego- tiation of licenses) • Pemberian izin yang tidak seimbang dan aneh (unbalanced, “odd” Award), • Keterlambatan perse- tujuan izin (delays on permits approvals) • Kebijakan yang jelas dan diumumkan secara publik (clear, publicly announced policies) • Praktek terbaik legal dan kerangka kerja fiskal (best practice legal, fiscal framework) • Lelang perolehan izin se- cara transparan dan se- derhana, publikasi hasil (transparent, simplified bids for license awards, published results) • Laporan publik yang transparan dari izin-izin yang disetujui (trans- parent public reports on permitting approvals) Kasus perizinan alo- kasi penggunaan gas bumi yang melibatkan Bupati Sampang Pengembangan lapangan dan Pro- duksi (development and production) • Pengadaan dan per- setujuan izin (permit, approvals procure- ment) • Pencurian/kebocoran produksi dan penda- patan (theft of pro- duction or revenues) • Penundaan perizinan (permitting delays) • Keterbatasan lelang internasional yang kompetitif (limited international competi- tive bidding) • Lelang yang ti- dak transparan (non-transparent bids) • Pemenang penga- daan yang aneh dan berulang-ulang (odd or repeat procure- ment awards) • Rumors penyalah- gunaan (rumors of abuse) • Retorika muatan lokal yang agresif (aggres- sive local content rhetoric) • Perbedaan volume (volume discrepan- cies) • Ketiadaan meteran (absence of metering) • Pengadaan yang trans- paran dan kompetitif (transparent, competitive procurment) • Publikasi hasil (publica- tion of results) • Saluran yang kredibel untuk komplain atau pertanyaan (credible channels for complaint or challenges) • Audit volume dan re- konsiliasi secara reguler (regular volume audits and reconciliations)
- 5. 5 www.pwypindonesia.org Perdagangan dan Pengangkutan/ Transportasi (Trad- ing and Transport) • Pelaporan volume dan nilai penjualan yang kurang lengkap (underreporting of value or volume) • Ekstraksi sewa ilegal untuk akses infra- struktur (illegal rent extraction for infra- structure access) • Harga di bawah referensi harga acuan (prices below refer- ence benchmarks) • Perbedaan volume (volume discrepan- cies) • Kekaburan atau ada celah penjualan yang tidak dilaporkan (opaque or lack of reporting on sales) • Ketergantungan pada perantara (unusual reliance on middle- man) • rumor penyalahgu- naan kewenangan (rumors of abuse) • Antrian untuk meng- akses infrastruktur (queues for access to infrastructure) • Laporan perdagangan dan penjualan yang pe- nuh dan transparan (full transparent reporting of trades, sales) • Lelang yang transpa- ran dalam menyeleksi perantara (transparent bidding for selection of middleman) • Audit regular penjualan (regular audit of sales) • Audit volume, rekonsiliasi (volume audits, reconcil- liations) • Aturan publik dan tarif untuk mengakses infra- struktur yang transparan (transparent public rules and tarifs for infrastruc- ture access) • Prosedur gugatan dan komplain (appeal, com- plaint procedure) Kasus lelang trader minyak mentah yang melibatkan Kepala SKK Migas, Rudi Ru- biandini Pengolahan dan Pemasaran (Refin- ing and Marketing) • Formulasi kebijakan hilir, seperti kontrol harga (downstream policy formulation, such us price control) • Pemasar gelap, penyelundupan (black marketers, sumg- gling) • Pemalsuan product (product adultera- tions) • Pengadaan produk (product procure- ment) • Pengendalian harga (price control) • Pengadaan produk yang tidak transpa- ran (nontransparent product procurement) • Antrian produk, kekurangan produk (queues for product, product shortages) • Kejelasan kebijakan (poli- cy clarity) • Liberalisasi harga/alo- kasi dan pemrosesan yang transparan (price liberalization-transparent allocation of proceeds) • Proses lelang yang kom- petitif dan transparan (competitive transparent tendering) Kasus dugaan kartel harga BBM; (trader bertingkat distributor gas bumi) Akuntansi dan Keuangan Peru- sahaan (corporate accounting and finance) • Laporan yang tidak akurat (inaccurate reporting) • Penghindaran pajak (tax evasion) • Pengalihan dana (di- versions of funds) • Pencucian uang (money laundering) • Minimnya transpa- ransi, kerahasiaan (limited transparency, secrecy) • Kekebalan pajak (tax immunity or unusually low tax burdens) • Audit yang tidak lengkap (inadequate audit) • Publikasi audit yang transparan dan menye- luruh (full, transparent publicized audits) • Audit pajak dan bia- ya yang independen, berkualitas (qualified, independent tax and cost audits) Temuan BPK atas du- gaan penyimpangan dana cost recovery, kendati terdapat de- bat antara SKK Migas dan BPK. Sumber: McPeherson dan MacSearraigh (2007), tambahan olahan data dari PWYP Indonesia
- 6. 6 www.pwypindonesia.org C. Bagaimana Celah Korupsi Migas di Indonesia? 5) Robby Irfani. (2015). KPK: Ini 13 Titik Rawan Korupsi Usaha Hulu Migas. (Mei 21, 2015). (https://bisnis. tempo.co/read/668224/kpk-ini-13-titik- rawan-korupsi-usaha-hulu-migas) 6) Komisi Pemberantasan Korupsi. (2015). Laporan Tahunan 2015. (https://www.kpk.go.id/images/Annual%20Report%202015%20low.pdf) 7) Komisi Pemberantasan Korupsi. (2014). Laporan Tahunan 2014. (https://www.kpk.go.id/images/pdf/laptah/Laporan%20Tahunan%20KPK%20 2014.pdf) Dalam kepemimpinan Menteri ESDM Sudirman Said, isu mafia migas menyita perhatian publik. Dugaan kerugian negara hingga triliunan rupiah membuat Sudirman membentuk Tim Reforma- si Tata Kelola Migas (TRTKM). Publik dan media sering menyebut tim itu sebagai Tim Anti-Mafia Migas. Tim ini terdiri dari beberapa ahli di sek- tor migas dan diketuai oleh Faisal Basri, ekonom Universitas Indonesia. Tim memiliki empat tugas utama, diantaranya me-review seluruh proses perijinan dari hulu ke hilir; menata ulang kelem- bagaan yang terkait dengan pengelolaan migas; mempercepat revisi UU migas; merevisi seluruh proses bisnis untuk mencegah adanya pemburu rente dalam setiap industri migas. Setidaknya ada 12 (dua belas) rekomendasi de- ngan 26 (dua puluh enam) poin turunan yang di- hasilkan dalam laporan TRTKM mulai dari sektor hulu, midstream hingga hilir. 40% di antaranya adalah rekomendasi yang berusaha untuk menu- tup celah kerugian negara akibat praktik korupsi di sektor migas. Salah satu yang menjadi sorotan utama adalah perusahaan trading minyak milik Pertamina, yakni Petral, anak perusahan PT Per- tamina itu dianggap ‘dikuasai’ oleh mafia migas, khususnya dalam pengadaan impor minyak men- tah. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah melakukan kajian dan menyebutkan ada seba- nyak 13 (tiga belas) titik rawan korupsi dalam rantai bisnis migas. Pada tahap eksplorasi, titik yang rawan praktek rasuah adalah pada pene- tapan wilayah potensi migas, perjanjian kontrak kerja sama, proses perizinan, persetujuan plan of development (POD), persetujuan work plan and budget (WPB), proses persetujuan authorization for expenditure (AFE), dan proses persetujuan procurement plan. Tahap pengawasan eksplora- si juga dianggap KPK rawan penyimpangan. Se- mentara pada tahap eksploitasi, korupsi rawan terjadi pada proses pengendalian aset serta pe- ngendalian cost of production. Utamanya pada pengendalian cost recovery pada investment credit dan interest recovery.5 KPK dalam laporan tahun 2015 menyebutkan, di tahun 2008 KPK melakukan pengkajian terhadap pengelolaan migas oleh BP MIGAS (sekarang SKK Migas), salah satu rekomendasinya adalah BP Migas mengembangkan sistem pengawasan yang berbasis pada sistem teknologi dan infor- masi yang terintegrasi, sehingga dapat diketahui data-data produksi primer pada masing-masing KKKS dan mutasinya setiap saat dengan akurat. SKK Migas mengembangkan sistem informasi untuk menunjang integrasi dan pengelolaan data terkait kegiatan operasional KKKS, yaitu Sistem Operasi Terpadu (SOT). Infrastruktur SOT su- dah terimplementasi 100% namun kelengkapan dan keakuratan data SOT pada triwulan IV-2015 belum mencapai 100% (43% KKKS minyak dan kondensat dan 45% KKKS gas), sehingga dinilai belum terlaksana.6 Saat ini, KPK juga telah me- lakukan langkah pencegahan lebih jauh dengan koordinasi dan supervisi di sektor energi. Selain itu, di laporan KPK tahun 2014 juga me- nyampaikan hasil kajian di sektor hilir migas. Ling- kup kajian menyentuh keseluruhan proses bisnis secara komprehensif, terkait tata kelola penjualan gas bagian negara, terkait dengan Perjanjian Jual Beli Gas (PJBG) yang allocated dan nonallocated; tata kelola pengolahan kondensat (tolling agree- ment) bagian negara oleh PT Pertamina melalui kilang milik PT TPPI; tata kelola transportasi dan niaga, yang hingga saat ini belum terungkap se- cara jelas. Temuannya yang penting adalah be- lum adanya pedoman atau panduan tata laksana penjualan minyak dan kondensat bagian negara di internal PT Pertamina (Persero).7
- 7. 7 www.pwypindonesia.org D. Studi Kasus Korupsi Sektor Hulu dan Hilir Kasus Rudi Rubiandini (Hulu) Mantan Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini divonis tujuh tahun penjara dan denda Rp200 juta (dua ratus juta rupiah) subsider tiga bulan kurungan oleh Majelis hakim. Rudi terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) bersama-sama sebagaimana dakwaan ke-satu primair pertama, Pasal 12 huruf a, dakwaan kedua, Pasal 11 UU Tipikor, dan dakwaan ketiga, Pasal 3 UU TPPU jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Putusan itu tertuang pada persidangan di PN Jakarta Pusat dengan No.85/PID.SUS/ TPK/2013/PN.JKT.PST Tahun 2014. Berdasarkan fakta dan alat bukti di persidangan, majelis menganggap Rudi terbukti menerima hadiah secara langsung maupun melalui Deviardi. Rudi menerima uang AS$900 ribu (sembi- lan ratus ribu dolar Amerika Serikat) dan Sing$200 ribu (dua ratus ribu dolar Singapura) dari pemilik Kernel Oil Pte Ltd, Widodo Ratanachaitong untuk kepentingan sejumlah perusahan Widodo dalam lelang di SKK Migas. Setelah Deviardi menyerahkan pemberian AS$300 ribu (tiga ratus ribu dolar Amerika Serikat) dari Widodo kepada Rudi di Gedung Plaza Mandiri, Rudi memberikan AS$200 ribu (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat) kepada Ketua Komisi VII DPR Suthan Batoegana melalui Tri Yul- ianto. Kemudian, Rudi terbukti menerima AS$522,5 ribu (lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus dolar Amerika Serikat) dari Presiden Direktur PT Kaltim Parna Industri (KPI) Artha Meris Simbolon. Majelis menyebutkan, pemberian uang dari Artha dimaksudkan agar Rudi mereko- mendasikan penurunan formula harga gas PT KPI kepada Menteri Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM). Selain itu, Rudi terbukti menerima uang dari sejumlah pejabat SKK Migas, sebesar Sing$600 ribu (enam ratus ribu dolar Amerika Serikat) dari Wakil Kepala SKK Migas, Yohanes Wijanarko, AS$200 ribu (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat) dari Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis SKK Migas, Gerhard Rumesser, dan AS$150 ribu (seratus lima puluh ribu dolar Amerika Seri- kat) dari Kepala Divisi Penunjang Operasi SKK Migas, Iwan Ratman. Dalam pertimbangan majelis, Hakim Anggota Anwar menguraikan, Deviardi dihubungi Iwan Ratman untuk datang ke rumahnya di Kemang pada Januari 2013. Iwan memberikan uang tanda terima kasih untuk Rudi sebesar AS$50 ribu (lima puluh ribu dolar Amerika Serikat). Deviardi menyerahkan uang kepada Rudi. Namun, Rudi meminta Deviardi menyimpan uang tersebut. Pada Februari 2013, Rudi meminta Deviardi bertemu Johanes Widjanarko di ruang kerjanya. Johanes memberikan amplop berisi uang Sing$600 ribu (enam ratus ribu dolar Si- ngapura) kepada Deviardi. Saat perjalanan pulang, Rudi membuka amplop pemberian Jo- hanes. Rudi mendapati enam buah amplop putih berisi uang masing-masing Sing$100 ribu (seratus ribu dolar Singapura).
- 8. 8 www.pwypindonesia.org Rudi kembali meminta Deviardi bertemu Gerhard Rumesser. Dari Gerhard, Deviardi menerima amplop berisi uang AS$200 ribu (dua ratus ribu dolar Amerika Serikat) untuk Rudi. Atas per- mintaan Sekjen Kementerian ESDM Waryono Karno, Rudi memberikan AS$150 ribu (seratus lima puluh ribu dolar Amerika Serikat) dari Gerhard untuk kebutuhan Kemen ESDM dalam rangka rapat APBN-P 2013. Menurut Anwar, Deviardi selalu melaporkan pemberian-pemberi- an itu kepada Rudi. Setelah Deviardi melapor, Rudi meminta Deviardi untuk menyimpan uang pemberian tersebut. Atas arahan Rudi, Deviardi menyimpan di safe deposit box miliknya di CIMB Niaga. Majelis menyimpulkan semua pemberian atas sepengetahuan Rudi. Kasus Fuad Amin (Hilir) Hukuman atas Fuad Amin, mantan Bupati Bangkalan diperberat menjadi 15 (lima belas) tahun dikurangi masa tahanan dan denda tiga miliar rupiah subsidair 11 (sebelas) bulan kurungan. Hal itu tertuang berdasarkan vonis Pengadilan Tinggi Jakarta dengan nomor putusan No. 43/PID/TPK/2015/PT.DKI. Sebelumnya, Fuad Amin pada putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat divonis 8 (delapan) tahun dikurangi masa tahanan dan denda satu miliar subsider 6 (enam) bulan kurungan. Hukuman Fuad diperberat setelah majelis hakim menolak banding yang diajukan. Fuad ter- bukti melakukan korupsi saat masih menjabat sebagai bupati Bangkalan dan melakukan pen- cucian uang (money laundering). Putusan terhadap Fuad dijatuhkan pada 3 Februari 2016, dengan Ketua Majelis Hakim, Elang Prakoso Winowo. Selama menjadi Bupati Bangkalan dan Ketua DPRD Bangkalan, Fuad disebut telah menerima uang yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi terkait jabat- annya, yaitu menerima dari bos PT MKS, Antonius Bambang Djatmiko sebesar Rp18,05 miliar (delapan belas miliar koma nol lima rupiah). Uang suap diberikan Bambang agar Fuad yang saat itu menjabat sebagai Bupati Bangkalan memuluskan perjanjian konsorsium kerja sama antara PT MKS dan PD Sumber Daya, serta memberikan dukungan untuk PT MKS kepada Kodeco Energy terkait permintaan penyaluran gas alam ke Gili Timur. Fuad juga didakwa melakukan tindak pidana pencucian uang dengan mengalihkan harta ke- kayaannya ke sejumlah rekening di bank. Selain itu, terdapat juga pembelian sejumlah aset berupa tanah dan bangunan serta mobil yang diatasnamakan istri dan anak Fuad. Dalam per- sidangan terungkap bahwa Fuad menggunakan identitas berbeda untuk membuka sejumlah rekening di bank. Selain menggunakan identitas dengan namanya sendiri, Fuad juga menggunakan identitas orang lain dalam membuka rekening untuk menyimpan harta kekayaannya. Fuad meminjam kartu identitas orang lain, dan mengajak orang tersebut untuk membuka rekening di bank. Ia kemudian menyerahkan kartu identitas atas nama orang tersebut untuk membuka rekening. Kemudian, semua buku rekening dan kartu ATM dikuasai oleh Fuad.
- 9. 9 www.pwypindonesia.org D. Rekomendasi Kebijakan Untuk menutup celah potensi korupsi di sektor migas, koalisi PWYP Indonesia merumuskan beberapa poin rekomendasi kebijakan, sebagai berikut: (1) Kejelasan dan konsistensi regulasi sektor migas, dari hulu hingga hilir. Kejelasan dan konsistensi regulasi dapat menciptakan kepastian hukum dalam industri migas yang akan menumbuhkan kepercayaan pemangku kepentingan serta menutup celah suap dan bentuk-bentuk korupsi lainnya akibat dari celah regulasi yang kabur atau tidak transpa- ran. Regulasi yang transparan, sederhana dan tidak mudah berubah-ubah memberikan kepastian prosedur dan tahapan-tahapan proses bisnis industri migas bagi pelaku usa- ha, investor, serta memudahkan pemangku kepentingan masyarakat untuk melakukan kontrol pelaksanaan regulasi bagi indusri migas, agar tidak melanggar hukum dan hak- -hak masyarakat serta publik secara luas. (2) Transparansi dan akuntabilitas di sepanjang rantai bisnis migas. Transparansi dan akuntabilitas harus dipastikan terjadi di sepanjang rantai proses industri migas, baik dari fase eksplorasi, pengembangan lapangan dan produksi, perdagangan dan transportasi, pengolahan dan pemasaran di hilir, pajak-penerimaan negara dan bagi hasil, hingga as- pek keuangan dan pelaporan akuntansi. Transparansi data dan informasi publik membu- tuhkan pengawasan dan penegakan hukum dari pemerintah, masyarakat dan penegak hukum. Transparansi dan akuntabilitas juga memastikan adanya partisipasi publik dalam proses tata kelola industri migas. (3) Proses pengadaan yang transparan dan kompetitif. Proses pengadaan yang baik dalam lelang blok/wilayah kerja migas di fase awal; pengadaan barang dan jasa dalam pengembangan lapangan maupun eksplorasi dan produksi; pengadaan dalam penjual- an, transportasi dan marketing; serta pengadaan di sektor hilir dan pemasaran harus dilakukan secara transparan dan kompetitif, agar celah korupsi yang seringkali disertai nepotisme (conflict of interest) dapat ditutup dan diawasi. (4) Pengembangan muatan lokal dan efek berganda ekonomi yang partisipatif, trans- paran, dan kompetitif. Hal ini dapat mencegah adanya monopoli dan persaingan yang tidak sehat serta korupsi di rantai pasok (supply chain) dari industri migas, dari hulu hingga hilir. Hal ini juga penting untuk mengatasi kecemburuan ekonomi dan mencipta- kan dampak berganda dari industri migas. 1 2 3 4 (5) Pengawasan dan penegakan hukum industri migas yang menyeluruh dan konsis- ten. Pada sepanjang rantai bisnis migas dari hulu ke hilir, diperlukan pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten dan menyeluruh. Misalnya, pengawasan volume pro- duksi migas (lifting), pengawasan penjualan dan pengadaan transportasi, pengawasan tender penentuan trader dan perantara, pengendalian harga, pengawasan dalam kepa- tuhan pajak dan pembayaran penerimaan negara serta bagi hasil ke daerah penghasil migas. 5
- 10. 10 www.pwypindonesia.org Daftar Referensi McPherson,Charles, and Stephen MacSearraigh. (2007). Corruption in the Petroleum Sector. Center for International Private Enterprise (CIPE). (2015). Overview of Anti-Corruption Compliance Challenges in The Oil and Gas Sector - A Guide for Mid-Sized Companies in the Oil & Gas Industry in Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi. (2014). Laporan Tahunan 2014. (https://www.kpk.go.id/images/pdf/ laptah/Laporan%20Tahunan%20KPK%202014.pdf) Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). (2016). Corruption in the Extractive Value Chain: Typology of risk, mitigation measures and incentives. (http://www.oecd.org/dev/Corrup- tion-in-the-extractive-value-chain.pdf) Tim Reformasi tata Kelola Migas. (2015). Laporan dan Rekomendasi Tim Reformasi Tata Kelola Migas. Irfani, Robby. (2015). KPK: Ini 13 Titik Rawan Korupsi Usaha Hulu Migas. (Mei 21, 2015). (https://bisnis. tempo.co/read/668224/kpk-ini-13-titik-rawan-korupsi-usaha-hulu-migas) SKK Migas. (2016). Bahan Presentasi Kinerja Sektor Hulu Migas. Transparansi International. (2015). Indeks Persepsi Korupsi Tahun 2015. Komisi Pemberantasan Korupsi. (2015). Laporan Tahunan 2015. (https://www.kpk.go.id/images/Annu- al%20Report%202015%20low.pdf)
- 11. 11 www.pwypindonesia.org Penyusunan policy brief ini terselenggara atas dukungan dari The Natural Resource Governance Insti- tute (NRGI) melalui Indonesia Centre for Environmental Law (ICEL). Proses diskusi, penulisan, review, editing dan penyusunan policy brief dilakukan oleh tim penulis dan tim program ICEL bersama-sama dengan anggota koalisi Publish What You Pay Indonesia. Isi tulisan dan rekomendasi kebijakan tidak mencerminkan sikap dan pandangan NRGI. Jakarta, Policy Brief, Edisi Maret, 2018 Hak Cipta Dilindungi oleh Undang-Undang. Alamat Jl. Tebet Timur Dalam VIII K No. 12, RT 001/009, Tebet Timur, Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12820 Social Media pwypindonesia — Instagram pwyp_indonesia — Twitter Publish What You Pay Indonesia — Facebook Kontak sekretariat@pwypindonesia.org — Email www.pwypindonesia.org — Website Alamat Jl. Dempo II No.21, RW.3, Gunung, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibu- kota Jakarta 12120 Kontak info@icel.or.id — Email www.icel.or.id — Website Publish What You Pay Indonesia [Yayasan Transparasi Sumberdaya Ekstraktif] Indonesia Centre for Enviromental Law (ICEL) Social Media icel_indo — Instagram icel_indo — Twitter Indonesian Center for Environmental Law — Facebook
- 12. 12 www.pwypindonesia.org Publish What You Pay (PWYP) Indonesia merupakan lembaga koalisi nasional yang concern pada transparansi, akuntabilitas, perbaikan tata kelola ekstraktif, pertambangan, dan sumber daya alam. Berdiri sejak tahun 2007, dan terdaftar sebagai badan hukum Indonesia sejak tahun 2012 dengan nama Yayasan Transparansi Sumberdaya Ekstraktif, dan terafiliasi dalam kampa- nye Publish What You Pay di tingkat global. PWYP Indonesia mendorong transparansi dan akun- tabilitas di sepanjang rantai sumberdaya ekstraktif, dari tahap pengembangan kontrak dan ope- rasi pertambangan (publish why you pay and how you extract), tahap produksi dan pendapatan dari industri (publish what you pay), hingga tahap pengeluaran pendapatan untuk pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan sosial (publish what you earn and how you spent).