Newsletter - Open Contracting - Desember 2019

1. Newsletter Open Contracting1 Menakar Peluang Keterbukaan Kontrak dan Izin Tambang di Provinsi NTB Mendorong Keterbukaan Kontrak dan Peri- zinan di Sektor Industri Ekstraktif Rizky Ananda WSR | Halaman 2 Liputan Media Korupsi Pengadaan Makin Memprihatinkan, Organisasi Masyarakat Sipil Siapkan Aksi Halaman 9 Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pertambangan Melalui Pemanfaatan Dokumen Perizinan Rizky Ananda WSR | Halaman 4 Konsolidasi Masyarakat Sipil Pulau Jawa dalam Mendorong Keterbukaan Kontrak dan Izin sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Meliana Lumbantoruan | Halaman 8 Mengakses Informasi Tambang, Upaya Awal Mengembalikan Kelestarian Lingkungan Rizky Ananda WSR | Halaman 9 Menakar Peluang Keterbukaan Kontrak dan Izin Tambang di Provinsi NTB Rizky Ananda WSR | Halaman 8 Newsletter Open Contracting Seri Desember 2019

2. 2Newsletter Open Contracting Oleh: Rizky Ananda WSR Kebutuhan akan keterbukaan kontrak dan perizinan di industri ekstraktif kini semakin menguat, seiring dengan tuntutan publik dalam mendorong pengelolaan industri ekstraktif yang transparan dan akuntabel. Beberapa kasus telah menunjukkan preseden yang baik dalam upaya keterbukaan kontrak dan perizinan. Namun masih banyak juga pihak yang berasum- si bahwa dokumen kontrak dan perizinan adalah dokumen rahasia yang hanya boleh diakses oleh para pihak yang menandatangani kontrak atau izin dengan alasan persaingan usaha maupun kekha- watiran penyalahgunaan informasi. Karenanya, Publish What You Pay (PWYP) Indonesia menye- lenggarakan diskusi yang bertajuk Keterbukaan Dokumen Kontrak dan Perizinan di Sektor Industri Ekstraktif pada 16 Januari 2019 lalu. Hadir sebagai narasumber, Gede Narayana, Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat, yang menerangkan bahwa Undang-undang (UU) Keterbukaan Infor- masi Publik (KIP) dengan jelas menyatakan bahwa surat perjanjian badan publik dengan pihak ketiga beserta dokumen pendukungnya adalah informasi terbuka. “Posisi kami jelas, kontrak di sektor industri ekstraktif dapat dibuka,” tegas Gede. Namun Gede mengingatkan bahwa pelaksanaan UU KIP oleh badan publik masih belum optimal. 77% (tujuh puluh tujuh persen) badan publik belum sepenuhnya melaksanakan mandat UU KIP yang mana berdasarkan kategorisasi KI masih berada pada kategori kurang dan tidak informatif. Semen- tara hanya 3% badan publik yang dapat dikatego- risasikan informatif. Mendorong Keterbukaan Kontrak dan Perizinan di Sektor Industri Ekstraktif

3. Newsletter Open Contracting3 Syafei, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen- tasi (PPID) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) menjelaskan bahwa KESDM telah melakukan uji konsekuensi terkait kontrak mi- nyak dan gas bumi (migas). Untuk menghindari tuduhan kelalaian oleh pihak yang berkontrak, kontrak migas dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan. Sementara untuk kontrak di sektor pertambangan, proses uji konsekuensi masih berlangsung. Sementara itu, Eddy Tedjakusuma, Ketua Sekre- tariat Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Indonesia menegaskan bahwa keterbukaan kontrak di sektor industri ekstraktif telah menjadi norma global. Bahkan tidak sedikit negara yang telah mendapatkan manfaat dari keterbukaan kontrak. Salah satunya adalah Peru yang berhasil meningkatkan tarif royalti dari 5% menjadi 26%. “Sudah banyak putusan KI yang mengamanatkan keterbukaan kontrak di industri ekstraktif. Kami telah melakukan pembahasan dengan KESDM dengan berpedoman pada putusan tersebut. Namun belum ada keputusan dari KESDM, khususnya terkait kontrak di sektor pertambangan,” tukas Eddy. Alamsyah Saragih, Ketua Komisi Informasi Pusat periode 2009-2011 yang kini menjabat sebagai anggota OMBUDSMAN RI menegaskan bahwa prinsip informasi publik adalah semua bisa diakses kecuali informasi yang dikecualikan. Untuk mene- tapkan informasi yang dikecualikan, harus melalui proses uji konsekuensi atau uji kepentingan publik. “Di sektor pertambangan, selain kontrak, ada juga izin pertambangan. Berbeda dengan kontrak, izin termasuk dokumen yang tersedia setiap saat, sehingga pada dasarnya itu terbuka. Jika jelas data yang diminta adalah data terbuka namun tidak diberikan oleh badan publik, bisa laporkan ke OM- BUDSMAN RI,” jelas Alamsyah. Diskusi ini juga dihadiri oleh organisasi masyarakat sipil seperti Jatam, ICEL, Walhi dan beberapa organisasi di daerah dan komunitas seperti SOMASI NTB dan JMPPK. Sebagai penutup diskusi, Marya- ti Abdullah, Koordinator Nasional PWYP Indonesia menegaskan peluang implementasi keterbukaan kontrak dan perizinan di industri ekstraktif di Indo- nesia. “Regulasi telah memandatkan, yang diperlukan hanya kemauan dan keseriusan pemerintah untuk menjalankan regulasi tersebut,” pungkas Maryati. "Keterbukaan kontrak di Industri Ekstraktif ini memang sudah menjadi amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Dari tujuan UU ini sendiri sudah jelas, memberi jaminan bagi masyarakat, good governance, dll. Dokumen kontrok seyogyanya harus terbuka oleh badan publik." Pernyataan Ketua Komisi Informasi Pusat, Gede Narayana, dalam diskusi yang bertajuk Keterbukaan Dokumen Kontrak dan Perizin- an di Sektor Industri Ekstraktif pada 16 Januari 2019. Poster oleh: PWYP Indonesia, 2019.

4. 4Newsletter Open Contracting Dwi Arie Santo, Koordinator SOMASI NTB sedang membuka pelatihan “Memahami Tata Kelola Per- tambangan dan Ruang Partisipasi untuk Penga- wasan bagi Komunitas,” 20-21 Maret 2019. Par- tisipasi masyarakat diperlukan dalam melakukan pengawasan pertambangan. Hal ini penting, khususnya bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), salah satu provinsi penghasil tambang, khususnya tembaga, terbesar di Indonesia. Setidaknya terda- pat 271 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Provinsi NTB per tahun 2019, menurut data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi NTB. Banyaknya jumlah IUP di provinsi ini, di satu sisi mendatangkan penerimaan daerah dari land rent (iuran tetap), royalti, dan pajak yang dibayarkan oleh perusahaan. Juga 1.140 tenaga kerja yang sudah terserap oleh perusahaan mineral non-logam (BPS Provinsi NTB, 2014). Sektor tambang diperki- rakan telah berkontribusi sebanyak 20% terhadap ekonomi provinsi. Di sisi lain, tambang juga memicu terjadinya kerusakan lingkungan, serta berdampak langsung terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di lingkar tambang. Rizky Ananda, Program Manager dan Peneli- ti PWYP Indonesia, dalam Pelatihan “Memahami Tata Kelola Pertambangan dan Ruang Partisipasi untuk Pengawasan bagi Komunitas” 20-21 Maret 2019 lalu menyampaikan bahwa masyarakat perlu mengetahui apa saja kewajiban perusahaan tam- Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pertambangan Melalui Pemanfaatan Dokumen Perizinan Oleh: Rizky Ananda WSR

5. Newsletter Open Contracting5 bang sehingga bisa bersama-sama memantau apakah perusahaan tambang di daerahnya sudah melakukan praktik pertambangan yang baik (good mining practices) atau belum. “Perusahaan tambang mempunyai kewajiban keuangan, yaitu kewajiban membayar landrent dan royalti serta pajak dari operasi tambang yang dilakukan. Kewajiban keuangan ini dibayarkan oleh perusahaan ke pemerintah pusat, untuk kemudian dikembalikan ke daerah penghasil melalui mekanisme Dana Bagi Hasil (DBH). Kewajiban lainnya yaitu melakukan reklamasi dan pasca tambang, juga dalam penempatan dana jaminan reklamasi dan pascatambang,” papar Rizky. “Keterlibatan masyarakat ada dalam proses pe- nyusunan rencana reklamasi dan pascatambang, sebagaimana diatur dalam Kepmen ESDM no 1827 K/20/MEM/2018. Pemegang IUP harus berkonsul- tasi dengan masyarakat, karena masyarakat adalah pihak yang terkena dampak langsung akibat kegiatan usaha pertambangan,” ujar Rizky. Akses Informasi sebagai Prakondisi Pengawasan Masyarakat yang Berarti Salah satu prasyarat yang harus terpenuhi untuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan adalah akses terhadap informasi dan informasi yang berkualitas. Dwi Arie Santo, Koordinator SOMASI NTB yang juga menjadi narasumber dalam pelatihan ini menyampaikan bahwa masyarakat bisa mengakses informasi publik melalui mekanisme permohonan informasi publik. “Ini sudah menjadi hak masyarakat, yang dijamin dalam Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Infor- masi Publik (UU KIP) beserta aturan turunannya,” jelas Aries. Menurut Aries, ada tiga aktor penting dalam me- wujudkan keterbukaan informasi. Pertama, badan publik baik lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang dibiayai negara sebagai pemilik atau pengelola informasi. Kedua, pengguna/ pencari informasi, yaitu warga negara atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP. Ketiga, Komisi Informasi (KI) sebagai mediator dan hakim dalam sengketa informasi. Komisi Informasi berfungsi sebagai lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan UU KIP dan aturan turunannya. Aries memaparkan, dari praktik uji akses informasi yang pernah dilakukan oleh SOMASI NTB, beberapa masalah yang ditemukan di antaranya yaitu para pencari informasi masih kesulitan mengakses informasi secara bebas, karena institusi pemberi informasi bersikap diskriminatif, yaitu melihat siapa yang meminta informasi. Kemudian informasi yang diberikan tidak berkualitas, dan birokrasi yang cenderung memakan waktu. Serta pengena- an biaya kepada pencari informasi.

6. 6Newsletter Open Contracting Salah satu peserta sedang memaparkan harapannya atas lingkungan yang lestari. Dokumen Izin Pertambangan sebagai Informasi Terbuka UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 11 Ayat 2 menyebutkan bahwa Badan Pub- lik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang meliputi: Daftar Informasi Publik, Keputusan dan pertimbangannya, Kebijakan dan Dokumen Pendukung, dan Perjanjian dengan Pihak Ketiga. Menurut Rizky, adapun dokumen perizinan pertambangan yang bisa diakses oleh publik yaitu: Pertama, Surat Keputusan (SK) Izin Usaha Pertam- bangan (IUP) yang diterbitkan oleh gubernur atau menteri-sesuai dengan kewenangannya. Doku- men SK IUP ini mencakup informasi siapa pemilik izin, lokasi izin, luasan wilayah, informasi kepemi- likan perusahaan, koordinat wilayah, serta hak dan kewajiban pemilik izin. Kedua, Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang menjadi syarat perizinan. Setiap usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup, diwajibkan mempunyai AMDAL. Ketiga, Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL). Dokumen ini diwajibkan bagi rencana usaha / kegiatan yang tidak diwajibkan mempunyai AMDAL. Keempat, Dokumen Rencana Reklamasi. Renca- na reklamasi merupakan dokumen yang diajukan bersamaan dengan pengajuan IUP/IUPK Operasi Produksi kepada Menteri melalui Dirjen/Gubernur- -sesuai dengan kewenangannya, di mana rencana reklamasi disusun berdasarkan dokumen lingkung-

7. Newsletter Open Contracting7 an hidup yang sudah disetujui. Rencana reklamasi disusun untuk jangka waktu 5 tahun, dengan rinci- an tahunan, yang memperhatikan prinsip reklamasi, sistem dan metode penambangan, kondisi spe- sifik wilayah, dan ketentuan perundang-undangan. Kelima, Dokumen Pertimbangan Teknis. Dokumen ini diterbitkan oleh Kementerian ESDM and Dinas ESDM atas keputusannya menerbitkan IUP/IUPK. Peserta sedang mempraktikan jurnalisme warga sebagai instrumen pengawasan pertambangan. Jurnalisme Warga sebagai Media Alternatif Menyuarakan Aspirasi Masyarakat Asri Nuraeni, Communication Officer PWYP Indo- nesia yang juga menjadi narasumber dalam pelatihan ini, menyampaikan bahwa jurnalisme warga (citizen journalism) bisa menjadi media alternatif untuk menyuarakan aspirasi masyarakat yang tidak terakomodir di media arus utama. “Konten media arus utama saat ini cenderung ‘Jakarta cen- trist’, dan isu-isu penting di daerah sering kali tidak diangkat di media nasional,” ujar Asri. Seiring tumbuhnya penggunaan internet di Indo- nesia, masyarakat bisa dengan mudah untuk me- ngumpulkan, melaporkan, menganalisis, dan mem- produksi berita dan informasi. Warga bisa membuat media sendiri sesuai dengan kebutuhan komunitas setempat. “Jika ada aktivitas pertambangan yang beroperasi dekat dengan pemukiman warga, warga bisa memantau aktivitas pertambangan terse- but dengan menggunakan media komunitas serta praktik jurnalisme warga untuk menyampaikan informasi faktual kepada masyarakat di wilayah tersebut dan khalayak luas,” tambah Asri.

8. 8Newsletter Open Contracting Oleh: Rizky Ananda WSR Publish What You Pay (PWYP) Indonesia bekerja sama dengan Solidaritas Masyarakat untuk Trans- paransi Nusa Tenggara Barat (SOMASI NTB) me- nyelenggarakan Focus Group Discussion bertajuk “Peluang Implementasi Keterbukaan Dokumen Kontrak dan Perizinan Sektor Pertambangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat” 4 Maret 2019 lalu di Kota Mataram. Hadir dalam diskusi ini perwakilan dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen- tasi (PPID) Utama, PPID Dinas ESDM, Dinas Ling- kungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Pendapatan Daerah, Ombudsman RI perwakilan Provinsi NTB, akademisi, dan masyarakat sipil. Hendriadi, Ketua Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, menyampaikan bahwa dari sisi keterbukaan informasi, dalam keterbukaan kontrak tidak ada kerahasiaan yang bersifat absolut. Sehingga, dokumen kontrak dan izin tambang merupakan dokumen terbuka. “Tinggal bagaimana komitmen badan publik untuk membuka dokumen tersebut, sesuai dengan perintah peraturan perundang-undangan,” ujar Hendriadi. Salah satu tantangan yang ditemui dalam mendorong keterbukaan informasi kontrak dan izin pertambangan ini, menurut Hendriadi, kelembagaan Komisi Informasi Publik belum berfungsi dengan baik. PPID masih dianggap sebagai tugas tambah- an, ditambah dengan belum optimalnya kemampu- an PPID dalam memahami informasi publik, sarana dan prasarana keterbukaan informasi publik yang belum memadai, alokasi anggaran yang terbatas, minimnya partisipasi publik dalam mendorong keterbukaan informasi publik yang ditandai dengan lemahnya kesadaran untuk meminta informasi dan kecilnya jumlah pengajuan permohonan informasi melalui aplikasi Sistem Informasi Publik (SIP). Mastari, Kepala Bidang Mineral dan Batubara Di- nas ESDM Provinsi NTB, menyampaikan pasca terbitnya Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang berkonsekuensi Menakar Peluang Keterbukaan Kontrak dan Izin Tambang di Provinsi NTB

9. Newsletter Open Contracting9 terhadap peralihan kewenangan penerbitan izin tambang dari pemerintah daerah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi, dalam pelaksanaannya banyak dokumen izin tambang yang tidak tersim- pan dengan baik di pemerintah Kabupaten/Kota. Karenanya, pemerintah meminta dokumen izin dari perusahaan pemegang izin tambang. Sedangkan terkait permohonan dokumen izin tambang, sejauh ini belum ada masyarakat yang mengajukan permohonan informasi kepada Dinas ESDM Provinsi NTB, maupun ke DPM-PTSP Pro- vinsi NTB. “Kalaupun nanti ada masyarakat yang ingin meminta dokumen izin tambang tersebut, Dinas ESDM Provinsi NTB akan menjalankan komitmen sesuai dengan peraturan perundang-undangan, karena memang tidak perlu ditutup-tutupi, dan partisipasi masyarakat akan membantu pemerintah dalam hal pengawasan,” ujar Mastari. Oleh: Meliana Lumbantoruan Konsolidasi Masyarakat Sipil Pulau Jawa dalam Mendorong Keterbukaan Kontrak dan Izin sebagai Upaya Pencegahan Korupsi Tiga Puluh Dua (32) organisasi masyarakat sipil di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Yogya- karta dalam rangkaian kegiatan Open Government Week 2019 mengadakan konsolidasi untuk membahas isu transparansi pengadaan publik baik di sektor pengadaan barang/jasa dan sektor Sumber Daya Alam. Kegiatan yang berlangsung 14 Maret 2019 lalu ini, merupakan bagian dari pekan aksi global dalam inisiatif Open Government Partner- ship (OGP). Pertemuan organisasi masyarakat sipil ini bertuju- an untuk memperkuat gerakan anti korupsi di sek-

10. 10Newsletter Open Contracting tor pengadaan publik dan sektor SDA, mengingat sektor tersebut kerap menjadi sektor yang paling banyak terjadinya praktik korupsi. Pertemuan ini juga membahas agenda strategis bersama yang akan dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil di sektor tersebut. Di awal pertemuan, Ilham Saenong, Program De- velopment Manager, Freedom & Accountability Unit, Hivos Southeast Asia memaparkan teori dan kerangka berpikir tentang keterbukaan kontrak. Selanjutnya, Meliana Lumbantoruan, Program Manager PWYP Indonesia, memaparkan tentang pentingnya keterbukaan kontrak dan perizinan di sektor Sumber Daya Alam, serta praktik keterbukaan kontrak di beberapa negara. Kemudian Tama S Langkun, dari Indonesia Corruption Watch (ICW) berbagi informasi mengenai platform Open Tender sebagai platform keterbukaan pengadaan publik yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengawasi sektor ini. Meliana menyampaikan, hasil dari konsolidasi masyarakat sipil tersebut adalah adanya rencana aksi bersama organisasi masyarakat sipil di kawasan Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakarta untuk mendorong keterbukaan kontrak di pengadaan barang dan jasa, serta perizinan. Tindak lanjutnya adalah advokasi kasus pengadaan dan perizinan di daerah masing-masing, dengan mendorong terlibatnya partisipasi dari masyarakat. Selain itu, masyarakat sipil juga akan berkolaborasi dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan pengadaan publik seperti LKPP dan juga aparat penegak hukum sebagai wadah untuk menyampaikan hasil pengawasan. “Dengan terlaksananya kedua rencana aksi terse- but, diharapkan dapat berkontribusi dalam pengawasan dan pencegahan korupsi di sektor pengadaan publik dan juga sektor perizinan,” tegas Meliana.

11. Newsletter Open Contracting11 Oleh: Rizky Ananda WSR Mengakses Informasi Tambang, Upaya Awal Mengembalikan Kelestarian Lingkungan Kabupaten Lombok Barat menempati urutan ketiga sebagai daerah dengan jumlah izin usaha pertambangan (IUP) terbanyak di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan data Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) NTB tahun 2018, ada 33 IUP di daerah itu dengan lua area tambang mencapai 4.743 hektar. Pertambangan emas tanpa izin (PETI) juga marak di Kabupaten Lombok Barat, utamanya di Keca- matan Sekotong. Mulanya PETI hanya ditemukan di Dusun Kayu Putih, Desa Pelangan, PETI namun kemudian menyebar ke dusun-dusun sekitar seperti Dusun Lendak Bare, Dusun Mahoni hingga Dusun Batu Montor. Kesulitan ekonomi lah yang menjadi penggerak masifnya PETI di Kecamat- an Sekotong. Banyaknya jumlah warga yang me- regang nyawa saat menambang pun tak mampu menghentikan operasi PETI. Banyaknya usaha tambang berdampak pada kelestarian lingkungan wilayah Lombok Barat. Ma- sifnya penambangan pasir di daerah ini menye- babkan pergeseran bibir pantai dan mengganggu aktivitas para nelayan. Bahan kimia seperti merkuri dan sianida yang digunakan PETI juga mencemari daerah aliran sungai. Kesehatan masyarakat yang tinggal di sekitar sungai pun terancam. Warga Warga menunjukkan salah satu tahapan penambangan emas tradisional di Sekotong Foto: PWYP Indonesia, 2014

12. 12Newsletter Open Contracting Lombok Barat tak tutup mata terhadap kerusakan lingkungan dan ancaman kesehatan dari usaha pertambangan. Namun, mereka tak tahu harus berbuat apa. “Kami tidak punya informasi apapun. Bahkan, kami tidak tahu apakah tambang di dekat rumah kami berizin atau tidak. Kalaupun kita bertanya ke pemerintah atau perusahaan, mereka selalu menanyakan apa urusan kami menanyakan hal tersebut. Informasi terkait izin pertambangan merupakan barang langka”, keluh Jamhur, seorang warga Kecamatan Sekotong yang mengikuti pelatihan”Memahami Ruang Partisipasi Masayarakat dalam Pengawasan Pertambangan” yang diadakan PWYP Indonesia bersama SOMASI NTB pada akhir Maret 2019 lalu. Untuk membantu Jamhur dan warga Lombok Ba- rat lain, khususnya di Kecamatan Sekotong, di pelatihan yang terselenggara atas dukungan Hivos South East Asia itu, PWYP Indonesia dan SOMASI NTB memberikan pemahaman kepada warga mengenai hak mereka untuk memperoleh informasi publik, termasuk dokumen izin tambang, sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pub- lik (UU KIP). Dengan adanya UU KIP, warga tidak perlu lagi takut menghadapi intimidasi dari oknum tertentu. Jamhur menyiapkan surat permohonan informasi izin kepada instansi terkait. Foto: SOMASI NTB, 2019. Setelah mengetahui dan memahami haknya, Jam- hur mewakili warga Kecamatan Sekotong pun me- layangkan permohonan informasi terkait dokumen perizinan pertambangan di Kabupaten Lombok Barat kepada Dinas Penanaman Modal dan Pela- yanan Terpadu Satu Pintu (PM-PTSP) dan Dinas ESDM Provinsi NTB.

13. Newsletter Open Contracting13 Jamhur meminta tiga informasi kepada dua instansi itu, antara lain: daftar dan dokumen IUP yang beroperasi di wilayah Kabupaten Lombok Barat; dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) atau dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan dokumen upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL); dan informasi mengenai pembayaran royalti perusahaan pertambangan di Kabupaten Lombok Barat. “Setidaknya, dengan uji akses yang kami lakukan, nantinya kami memiliki informasi untuk jadi pegangan kami dalam mengawasi pertambangan di daerah kami. Kami jadi tahu apa saja kewajiban yang harusnya dilakukan oleh perusahaan dan bisa kami bandingkan dengan fakta di lapangan”, jelas Jamhur. Gambar ini mengekspresikan harapan Jamhur dan warga Lombok Barat yang menginginkan agar lingkungan di daerahnya kembali lestari. Foto: PWYP Indonesia, 2019 Sebelum pertambangan menjamur di Kabupaten Lombok Barat, wilayah ini terkenal memiliki perbu- kitan dan pegunungan yang indah. Namun kini, bu- kit dan gunung itu telah keropos dan penuh lubang galian tambang. Tanah yang dulu hijau, kini ger- sang akibat ekspansi pertambangan. Sungai yang dulu jernih, kini tercemar limbah pertambangan. “Yang membuat kami tergerak untuk terlibat mengawasi pertambangan adalah melihat lingkungan yang kian hancur. Kami berharap, dengan keterlibatan kami, kami bisa mengembalikan lingkungan seperti sedia kala. Gunung kembali lestari, sungai tak lagi tercemar, hasil sawah meningkat seperti 10-15 tahun silam. Dan yang terpenting, masyarakat sejahtera”, pungkas Jamhur.

14. 14Newsletter Open Contracting Liputan Media Illustrasi: freepik.com Korupsi Pengadaan Makin Memprihatinkan, Organisasi Masyarakat Sipil Siapkan Aksi SEMARANG - Beberapa organisasi masyarakat sipil di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Yogyakar- ta menggelar konsolidasi baru-baru ini. Mereka membahas persoalan korupsi pada sektor pengadaan barang dan jasa serta perizinan yang semakin memprihatinkan. Direktur Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pat- tiro) Semarang Widi Nugroho mengungkapkan, korupsi pengadaan barang dan jasa seakan tak ada habisnya. Persoalan itu sebenarnya juga berada sangat dekat di sekitar. ”Pada contoh kasus yang ditangani KPK, praktik korupsi pengadaan dan perizinan sudah sangat sistematis, melibatkan elite politik dan sektor swasta dengan alokasi anggaran besar,” terang- nya. Sementara masyarakat memiliki pengetahuan yang masih terbatas dalam isu tersebut. Bahkan, sarana pelaporan belum ada. Kalaupun ada, sarana tersebut tidak optimal dalam merespons dan memberi perlindungan terhadap pelapor. Karena itu, dia menegaskan, organisasi masyarakat sipil harus berperan menjembatani persoalan yang ada.

15. Newsletter Open Contracting15 Dari konsolidasi kemarin muncul rencana aksi bersama untuk mendorong keterbukaan kontrak di pengadaan barang dan jasa serta perizinan. Ben- tuk aksi dengan melakukan advokasi terhadap kasus pengadaan dan perizinan di daerah masing- masing dengan melibatkan masyarakat secara aktif. Sebagai informasi awal, masyarakat bisa mengakses informasi dari website LKPPseperti https:// lpse.lkpp.go.id, https://monev. lkpp.go.id, https:// sirup.lkpp.go.id, dan juga miliki ICW http://open- tender.net. Masyarakat dapat melakukan pengawasan terkait proyek melalui situs tersebut dan melaporkan jika ada hal yang mencurigakan. Kedua, organisasi masyarakat sipil juga akan semakin intensif berkolaborasi dengan lembaga- -lembaga yang terkait pengadaan seperti LKP- Pdan juga aparat penegak hukum sebagai kanal dalam menyampaikan hasil pengawasan. Berdasar data yang ada, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 2004 hingga 2017 telah menangani 171 kasus korupsi di sektor pengadaan. Jumlah itu akan semakin bertambah jika menela- ah kasus korupsi yang berdimensi suap menyuap dalam konteks pengadaan barang dan jasa. Jika dikalkulasi, dalam kurun waktu 2004 ñ 2017 setidaknya ada 396 kasus korupsi dengan modus penyuapan (Laporan Tahunan KPK 2017). Sementara itu pada 2018, perkara korupsi yang paling banyak terjadi adalah penyuapan dengan 152 perkara, diikuti pengadaan barang/jasa sebanyak 17 perkara, serta TPPU sebanyak 6 perkara. Agenda konsolidasi kemarin, menjadi bagian dari kegiatan Open Government Week yang digelar Pattiro Semarang bersama Transparency Interna- tional Indonesia. Hadir sebagai pembicara untuk memperdalam konteks persoalan yakni Dadang Trisasongko (Sekjen TI Indonesia), Tama S Langkun (ICW), Me- liana Lumbantoruan (PWYP) dan Ilham Saenong (Hivos), dengan Moderator ZaenalAbidin (LBH Se- marang). Konsolidasi tersebut dihadiri 32 organisasi masyarakat sipil yang bergerak di berbagai bidang seperti Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Fitra, Aliansi jurnalis Independen (AJI), jaringan radio komunitas, IDEA, dan Perwakilan KPK RI. Sumber: SuaraMerdeka.com, diterbitkan pada Senin, 18 Ma- ret 2019

16. 16Newsletter Open Contracting Publish What You Pay (PWYP) Indonesia merupakan lembaga koalisi nasional yang concern pada transparansi, akuntabilitas, perbaikan tata kelola ekstraktif, pertambangan, dan sumber daya alam. Berdiri sejak tahun 2007, dan terdaftar sebagai badan hukum Indonesia sejak tahun 2012 dengan nama Yayasan Transparansi Sumberdaya Ekstraktif, dan terafiliasi dalam kampanye Publish What You Pay di tingkat global. PWYP Indonesia mendorong transparansi dan akuntabilitas di sepanjang rantai sumberdaya ekstraktif, dari tahap pengembangan kontrak dan operasi pertambangan (publish why you pay and how you extract), tahap produksi dan pendapatan dari industri (publish what you pay), hingga tahap pengeluaran pendapatan untuk pembangunan berkelanjutan dan kesejah- teraan sosial (publish what you earn and how you spent). Newsletter Open Contracting ini disusun oleh Tim dari kantor sekretariat nasional Publish What You Pay Indonesia bersama dengan SOMASI NTB. Dicetak atas dukungan hibah tidak mengikat dari Hivos melalui Program Open Contracting. Isi merupakan tanggung jawab Publish What You Pay Indonesia dan tidak mencerminkan pendapat dan sikap dari Hivos. Alamat Jl. Tebet Timur Dalam VIII K No. 12, RT 001/009, Tebet Timur, Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12820 Social Media pwypindonesia — Instagram pwyp_indonesia — Twitter Publish What You Pay Indonesia — Facebook Publish What You Pay Indonesia — Linkedin Kontak sekretariat@pwypindonesia.org — Email www.pwypindonesia.org — Website Publish What You Pay Indonesia [Yayasan Transparasi Sumberdaya Ekstraktif]