Dokumen tersebut membahas tentang kajian kebijakan perlindungan konsumen yang dilakukan BPKN terkait ekonomi digital dengan fokus pada 4 sektor yaitu e-commerce, fintech, transportasi online, dan telekomunikasi serta memberikan beberapa rekomendasi kebijakan untuk pemerintah dalam mengatur sektor ekonomi digital dan perlindungan konsumen.

1. PERLINDUNGAN KONSUMEN
ERA EKONOMI DIGITAL
BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL

2. KajianKebijakanPerlindungan Konsumen
Tahun 2019, BPKN melakukan kegiatan Kajian Kebijakan Perlindungan Konsumen terkait Ekonomi Digital,
Yang difokuskan dalam 4 sektor:
Perdagangan Elektronik
(E-Commerce)
Fintech P2P lending
Transportasi Online
Telekomunikasi

3. DINAMIKA TRANSAKSI SEKTOR & WILAYAH
1. PENDAPATAN PEMERINTAH
2. PEMERATAAN
3. DAYA SAING
MASYRAKAT/
KONSUMEN (C)
DINAMIKA TRANSAKSI SEKTOR & WILAYAH
1. DAYA BELI
2. KESEJAHTERAAN
3. DAYA SAING
MASYARAKAT/
PELAKU USAHA (B)
DINAMIKA TRANSAKSI SEKTOR & WILAYAH
1. PERTUMBUHAN USAHA/INDUSTRI
2. KEPASTIAN USAHA
3. DAYA SAING USAHA
4. PENINGKATAN KUALITAS BARANG/JASA
PEMERINTAH (G)
TRUST:
CONFIDENCE TO TRANSACT
Perlindungan Transaksi kedepan menjaga tiga pilar pilar transaksi yang dilkukan
Masyarakat,Pemerintah dan Dunia Usaha sebagai satu kesatuan dalam setiap
transaksi menjadi modal utama pertumbuhan ekonomi suatu negara bangsa.
Pemahaman Konsumen sebagai 3 pilar
memerlukan pengaturan yang berbeda
dibandingkan dengan pemahaman atas
konsumen sebagai konsumen akhir
SALING PERCAYA
 PenghasilanNegaraBerupa Pajak(PPN/Pajak Kekayaan)
MUTUAL TRUST DIANTARASTAKEHOLDER
 HarusAdaKepercayaanAntara Pemerintah, Pelaku UsahadanKonsumen
 Terjadi JualBeliBarang/Jasa
 RodaEkonomi Berputar

4. EKONOMI
Konsumsi est. 58%
Rp. 13.870 trilliun
DEFINISIPERDAGANGAN– PERLINDUNGANKONSUMENDANKETERKAITANKEDUANYA
S
OSIAL
LINGKUNGAN
Perlindungan Konsumen
mempengaruhi
3 dimensi pembangunan
berkelanjutan
Melindungi individu
konsumen & pelaku usaha
Melindungi individu
konsumen & pelaku usaha
Perlindungan Konsumen terkait tatanan
kegiatan dalam rangka transaksi barang/jasa
meliputi segala upaya dibidang :
Standarisasi Uji Mutu
Pengawasan BarangBeredar Metrologi Legal
PenyelesaianSengketa LPKSM

5. KEPASTIAN HUKUM
BAGI PASAR
KELEMBAGAAN
PEMULIHAN PASAR
BERDAYA GUNA
PRODUKSI
BARANG & JASA
DATA & INFORMASI
BAGI PENGAMBILAN
KEPUTUSAN
LALU LINTAS
BARANG & JASA
REGULASI &
KEBIJAKAN
TRANSAKSI ’N’
AKSES INFORMASI
PASAR
PERAN
MASYARAKAT
LINGKUNGANSTRA
TEGIS
EKONOMIDIGITAL(BIGDA
TA,CONNECTIVITY
,ARTIFICIALINTELLIGENCE,CLIMA
TECHANGE,etc)
AKSES PEMULIHAN
BAGI PASAR tidak
PENGAMANAN TRANSAKSI DENGAN DIAGNOSTIK INTEGRASI PASAR
NAT I O NAL SUSTA I NA BLE GROW T H
P
ASARPERCA
Y
ADIRIBERTRANSAKSIDI – DARI- KEINDONESIA
TERPENUHINYA
HARAPAN PASAR
Y
A
US$ 5,930
Est. GNI Perkapita 2024
KONSUMSI RUMAH TANGGA 2024
US$ 1,680 Billion
Rp. 24.000 Trilliun
PDB 2024

6. Y=C+I +G+(X-M)
2024
2019
RpTrilliun USDBillion
Pertumbuhanpertahun
2024
2019
Sumber:BPSdiolah
Y PDB
24,000 1,684
15,623 1096
8,97%
C KONSUM
SI RT
12,720 892
8,897 624
7,41%
PERANPERDAGANGAN
PerdaganganBerperan Hampir DisemuaTransaksiSisiPengeluaran PDB
I INVEST
7,920 556
5,044 354
9,44%
G BELAN
JA
PEMR
3,120 219
1,758 123
12,15%
X EKSPOR
5,280 370
3,276 230
10,02%
M IMPOR
5,040 354
3,446 242
7,90%

7. Pertanian:
3,8 –3,9
Pertambangan:
1,7 –1,9
Industri:
5,3 –7,0
Listrik:
4,4 –4,8
Perdagangan:
5,5 –6,2
Konstruksi:
5,8 –6,2
Infokom:
7,4 –8,2
JasaKeuangan:
6,3 –7,2
T
ransportasi:
7,2 –7,3
KonsumsiRT&LNPRT
:
5,1 –5,3
KonsumsiPemerintah:
4,8 –5,8
Investasi:
7,3 –8,0
Ekspor:
5,3–7,7
Impor :
5,6–7,2
PERTUMBUHAN
EKONOMI
5,4 – 6,0
PerhitunganBappenas
(sangatsementara)
RATA-RATA 2020-2024
SKENARIO RENDAH DAN
TINGGI
(persen/tahun)
PDB SISI PRODUKSI
PDB SISI PENGELUARAN
941B
235B
520B
352B
369B
PERHITUNGAN PERTUMBUHAN EKONOMI OLEH BAPPENAS

8. NERACA PERDAGANGAN INDONESIA
P
e
r
d
a
g
a
n
g
a
n
I
n
d
o
n
e
s
i
a
T
H
A
I
L
A
N
D
-
5
.
1
C
H
I
N
A
-2
0
.
8
J
E
P
A
N
G
-
1
.
6
J
E
R
M
A
N
-
1
.
2
A
U
S
T
R
A
L
I
A
-
2
.
9
*
D
a
l
a
m
M
i
l
i
a
r
U
S
$
D
a
g
a
n
g
d
e
n
g
a
n
D
e
f
i
s
i
t:
S
e
r
a
e
l
a
B
e
n
d
ad
a
ri
B
e
s
i
B
a
j
a
P
e
r
a
n
g
k
a
t
O
p
t
i
k
S
i
s
a
I
n
d
u
s
t
r
i
M
a
k
a
n
a
n
G
u
l
a
&
K
e
m
b
a
n
gG
u
la
2
7
.
2
2
1
.
4
1
0
.
2
3
.
0
2
.
1
K
a
p
a
s
2
.
4
D
e
f
i
s
i
t
-
21.
5
M
e
s
inP
e
ra
la
ta
n
Listrik
D
e
f
i
s
i
t
-
12
.
6
M
e
s
inP
e
ra
la
ta
n
M
e
k
a
n
i
k
D
e
fis
it-4
.
5
B
e
s
i
&
B
a
j
a
I
m
p
o
r
M
e
n
i
n
g
k
a
t
S
i
g
n
i
f
i
k
a
n
D
e
fis
it-6
.
6
P
l
a
s
t
i
k
d
a
n
Defisit-4
B
a
h
a
nK
im
ia
1
9
% 1
9
%
B
a
r
a
n
g
P
l
a
s
t
i
k
9
.
2 1
9
%
1
5
,
2
%
2
.
9 1
1
,
6
%
3
.
9 4
8
%
1
0
%
3
.
8 2
9
,
6
%
6
%
5
.
9 1
7
%
2
4
%

9. TAWARAN SOLUSI (i)
Apa yang harus dilakukan pemerintah?
Impor (M) barang konsumsi (terutama yg telah mampu diproduksi di dalam negeri) dikendalikan agar industri
dalam negeri tidak terpuruk bersaing dengan produk berkualitas rendah.
1 Menjaga pasar dalam negeri atau konsumsi dalam negeri (C), karena kontribusinya hampir 58% terhadap
pertumbuhan ekonomi.
Ekspor akan meningkat bila investasi direalisasikan(X).
2belanja pemerintah (G) harus menstimulus kegiatan ekonomi dalam negeri.
APBN K/L harus didorong penyerapannya lebihcepat.
Kebijakan penerapan Peningkatan Penggunaan Komponen Lokal (TKDN) terutama pengadaan pemerintah pada
Proyek Infrastruktur harus ditegakan.
Sumber:KEIN

10. TAWARAN SOLUSI (ii)
Apa yang harus dilakukan pemerintah?
3Implementasikan kebijakan pemerintah yg telah ditetapkan dalam rangka strategi perbaikan neraca
perdagangan.
Pengawasan dan Pengamanan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dengan program sinergi DJP-DJBC-BI.
Perluasan pasar ekspor baru dan mendorong perlakuan MRA di negara tujuan ekspor.
Kebijakan yang dapat menghambat ekspor harus direview.
Lakukan deregulasi.
Memfasilitasi dan mendorong peningkatan ekspor produk yang kandungan lokalnya tinggi.
Akses Pasar dibuka dengan melakukan Smart TradeDiplomasi.
Fokus pada produk Indonesia yang semula sudah masuk negara-negara tersebut kemudian landed-cost (akibat
tarif yang diberlakukan beda) produk kita tidak dapat bersaing dengan produk sejenis dari negara anggota Asean
lainnya dan fokus pada apa yg dibutuhkan pasar.
Sumber:KEIN

11. TAWARAN SOLUSI (iii)
Apa yang harus dilakukan pemerintah?
4Pemberian Insentif peningkatan daya saing ekspor dan investasi.
Proaktif menarik investor (I) berkualitas (internasional-link) untuk menjadikan Indonesia sebagai basis ProduksiTujuan
Ekspor.
GunakanMEAunt membangun empat pilar kekuatanASEAN.
Pricing Policy energi (listrik, batu bara dan gas)dan biaya uang di Indonesia dibuat lebih kompetitifdiwilayah ASEAN.
Pro-Business policy dikedepankan. SDM diperkuat, produktivitas ditingkatkan (diklat khusus ketrampilan, engineer
tersedia), perbaiki kebijakanketenaga-kerjaan.
Sumber:KEIN

12. TAWARAN SOLUSI (iv)
Membangun industri manufaktur*)
Regulasitidak saling kontradiktif:
 Menyusun aturan turunan PPpembagian kewenangan tentang pembangunan perindustriannasional.
 Memetakan dan menghapus peraturan dan hambatan terkait pembangunanindustri.
 Menyusun Peraturan Presiden yang menjamin peran integratif Kementerian Koordinator yang mampu
mengoptimakan program lintas K/L
Meningkatkan kompetensi SDMindustri:
 Menetapkan Peraturan Presiden untuk memastikan bahwa kompetensi dapat dibentuk melalui jalur pendidikan
formal, pendidikan non formal, serta kegiatan di industri dan bersifat setara.
 Kesetaraan kompetensi direalisasikan melalui Peraturan Presiden tentang sistem perupahan baku yang berbasis
pada tingkat produktivitas yang mengacu pada best-practices industrinasional.
 Pemerintah bersama KADIN menetapkan, mengawasi, dan mengevaluasi penetapan best-practices tingkat
produktivitas nasional berdasarkan masukan KADINDaerah dan pemangku kepentinganlainnya.
 KADINsenantiasa meningkatkan profesionalisme KADINDaerah untuk meminimasi konflik terkaitperupahan.
 Pemerintah menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi SDMindustri (mencakup
tenaga kerja, pengusaha, konsultan dan aparatur) sesuai kemampuan yang dimilikinegara.
 Meningkatkan kualitas kurikulum, guru dan peralatan pada pendidikan vokasi yang berorientasi industri,
terutama pada pusat-pusat pertumbuhanindustri.
Sumber:KEIN
5

13. Sumber:KEIN
TAWARAN SOLUSI (v)
Perkuat Posisi Tawar Transaksi Internasional:
Perkuat PengaturanPerlindunganKonsumenatasprodukdanjasa Indonesia.
 PerlindunganKonsumentidak lagi memadai untuk dipahami sebagai urusan antara penjual dengankonsumen akhir.
 Negaramaju tidak lagimelihat perlindungankonsumendalam kontekstransaksipersonal(konsumenakhir). Namun telah
menyentuh dimensi kepentingan nasional suatu Negara, sosial-politik, ekonomi dan ekologi BPKN membantu K/L dalam
mengembangkan upaya Perlindungan Konsumen agar terbangun “pasar percaya diri bertransaksi atas barang dan jasa di, dari,
dan keIndonesia (PDN,EKSPOR,danIMPOR)”.
 Regim pengaturan transaksi perdagangan internasional berkembang sedemikian rupa dengan melibatkan aspek-aspek sosial,
ekonomi dan ekologi dalam transaksi yang dilakukan oleh Negara bangsa. Saat ini meluas gejala, di berbagai fora internasional,
bahwa pengaturan perlindungan konsumen menjadi bagian penting negosiasi perdagangan internasional, bahkan melekat erat
denganaspek hak asasiwarga negaranya (termasuk perlinduganbagi masyarakat rentan).
 Hanya Negarayang mampu melindungi konsumennya dengan berintegritas yang akanmampu membangun transaksi
perdagangandalamnegeri dan luar negerinya secarakonstruktif dan berkelanjutan.
6

14. Ekonomi digital mengubah
peran dan perilaku
masyarakat dan pranatanya
dalam perekonomian
(perdagangan lintas
negara, perlindungan
industry, lapangan kerja,
lapangan kerja baru,
profesi dan jenis bisnis
baru, HAKI, hak asasi,
perlindungan lingkungan
hidup, dsb)
Ekonomi digital
mentransformasi
kehidupan sosial ekonomi
masyarakat, pola produksi
barang dan jasa (Industri
4.0), pemasaran, pola dan
metode transaksi (e-
commerce dan e-payment)
dan sistem logistik
Perkembangan ekonomi
digital lebih luas dari
sekedar kehadiran internet,
startup, e-commerce dan
connectivity
KajianEkonomiDigital

15. Ekonomi Digital
mempengaruhi
peran, derajat dan
kompleksitas
keterlibatan
pemerintah dalam
pengaturan
perekonomian
nasional dalam
melindungi warga
negaranya
Negara-negara yang
menggunakan sistem
pembayaran
independen tersebut
menyadari bahwa di
masa depan ekonomi
digital akan
bermuara pada
perekonomian
berbasis Big Data,
Connectivity danAI
Banyak negara
memahami bahwa
penguasaan lalu lintas
data dan informasi,
akan mempengaruhi
kedaulatan dan
ketahanan sosial,
politik, hukum
ekonomi dan ekologi
negara yang
bersangkutan
Kehadiran ekonomi
digital membawa
beberapa negara
untuk mengambil
langkah
melindungi
perekonomian dan
transaksi warga
negaranya melalui
sistem yang
independen
KajianEkonomiDigital

16. PERUBAHANPARADIGMADI ERAINDUSTRI4.0
Dari “merancanghanyauntukproses
manufaktur” menjadi …
Dari “produksimassal”menjadi …
Dari “rantai pasokglobal” menjadi …
 Optimasi desain algoritmik
 Co-creation bersamakonsumen
 Material custom sesuaipermintaan
 Kontrol simulasi
 Tahapanproses lebih sedikit, lead time lebih pendek
 Kebutuhan tooling dibatasi atau bahkantidakperlu
 Penguranganaset tidak bergerak
 Jumlah batch hanya perlu satu
 Konsolidasi multi komponen
 Produksi dan penggunaan on-the-spot
 Rasiotinggi antara output produksi dengan ruangyang
terpakai (microfactories)
 Produksi terdistribusi danreshoring

17. PERUBAHANBISNISMODELPERSEKTOR
OLD
MODEL
NEW
MODEL
FUTURE
MODEL
Tigahal dasartransaksibisnisyangberubah :
1. TransaksiInformasi
2. TransaksiFinance
3. TransaksiBarang
Sumber:Puslitbang Aptika dan IKP,Balitbang SDMKominfo, 2018
TransaksiFinansial
OLD
MetodeBayar:
Tunai
EXISTING
Metode Bayar:
Tunaidan Non Tunai(ATMTransfer,Kartu Kredit,
Payment Gateway,m-Banking, e-Banking, e-Money)
FUTURE
Metode Bayar:
Non Tunai/Cashless(ATMTransfer,Kartu Kredit,
Payment Gateway,m-Banking, e-Banking, e-Money,
EDCmobile), Nearfield Communication (NFC),QRCode
-Padalayananintermodal,pembayaran hanya
dilakukan 1 kali untukberbagai macamsarana
transportasi

18. BeberapaRegulasiTerkaitEkonomi Digital
Politik
 LevelRegulasi(e.g Perpres)
 Penegakan Hukum (Judicial
Enforcement)
Ekonomi
 PersainganUsaha
 Financial Technology
Sosial
 PerlindunganKonsumen
1. UUITE
2. PM Kominfo No.20/2016 PDP
3. PPPSTE
4. RPMPlatform Digital
Teknologi
 Data Protection
 Data InteroperabilityProtocol
 TechnologicalSupport
 Monitoring Dashboard
Legal
5. UUNo.5 tahun 1999
LaranganPraktek Monopoli
dan Persaingan UsahaTidak
Sehat
6. Peraturan BankIndonesia
No. 19/12/PBI/2017
Penyelenggaraan Fintech
7. Peraturan BankIndonesia
No. 18/40/PBI/2016
Penyelenggaraan
PemrosesanTransaksi
Pembayaran
8. UUNo.8/1999 Perlindungan
Konsumen
KEMKOMINFO
KPPU
9. POJKNo. 77/POJK.01/2016
Tentang Layanan Pinjam
Meminjam Uang Berbasis
TeknologiInformasi
(fintech lending)
10. POJK No. 13/POJK.02/2018
Inovasi Keuangan
Di Sektor Jasa
Tentang
Digital
Keuangan
11. Peraturan BankIndonesia
No. 16/1/PBI/2014
Perlindungan KonsumenJasa
SistemPembayaran
12. P
ADGNo.19/14/PADG/2017
RuangUji CobaTerbatas
(Regulatory Sandbox)

19. KEPASTIAN HUKUM
BAGI PASAR
KELEMBAGAAN
PEMULIHAN PASAR
BERDAYA GUNA
PRODUKSI
BARANG & JASA
DATA & INFORMASI
BAGI PENGAMBILAN
KEPUTUSAN
LALU LINTAS
BARANG & JASA
REGULASI &
KEBIJAKAN
TRANSAKSI ’N’
AKSES INFORMASI
PASAR
PERAN
MASYARAKAT
LINGKUNGANSTRA
TEGIS
EKONOMIDIGITAL(BIGDA
TA,CONNECTIVITY
,ARTIFICIALINTELLIGENCE,CLIMA
TECHANGE,etc)
AKSES PEMULIHAN
BAGI PASAR
TIDA
K
PENGAMANAN TRANSAKSI DENGAN DIAGNOSTIK INTEGRASI PASAR
TERPENUHINYA
HARAPAN PASAR
NAT I O NAL SUSTA I NA BLE GROW T H
P
ASARPERCA
Y
ADIRIBERTRANSAKSIDI – DARI- KEINDONESIA
Y
A

20. PerkembanganSektorEkonomiDigital
Perdagangan Elektronik
(E-Commerce)
Transaksi E-Commerce dalam 5 tahun terakhir
tumbuh hingga 500%
25,1 T
144,1 T
Sumber: databoks @ katadata.co.id
Transaksi E-Commerce Indonesia menjadi
yang terbesar di Asia Tenggara dengan nilai
transaksi Mencapai US$ 21 Miliar pada
tahun 2019 dan diprediksi akan mencapai
US$ 82 Miliar pada tahun 2025
2019
2025
US$ 21 Miliar
US$ 82 Miliar
Sumber: databoks @ katadata.co.id

21. PerkembanganSektorEkonomiDigital
Pangsa pasar transportasi di Indonesia merupakan
yang terbesar dibanding dengan negara Asia
Tenggara lainnya.
Transportasi Online
Pangsa Pasar Transportasi Online Asia Tenggara
Sumber: databoks @ katadata.co.id
2015
2018
2025
US$ 980 Juta
US$ 3,78 Miliar
diperkirakan mencapai US$ 14,5Miliar
Riset Gross Merchandise Value (GMV) Transportasi Online Google dan Temasek

22. PerkembanganSektorEkonomiDigital
Fintech P2P Lending
Perkembangan Fintech di Indonesia
Sumber: databoks @ katadata.co.id
Fintech P2P Lending mencatat pertumbuhan
paling tinggi dibanding Fintech lainnya padatahun
2018, Fintech P2P Lending tumbuh hingga 40%
Dalam kurun waktu Juni 2018 – Juni 2019,
penyaluran pinjaman Fintech P2P Lending
tumbuh hampir 5 kali lipat, dari Rp. 7,63Triliun
pada 2018 menjadi Rp. 44,81 Triliun pada2019

23. PerkembanganSektorEkonomiDigital
Telekomunikasi
59,59%
Persentase penduduk Indonesia yang
menggunakan telepon selular hingga
tahun 2017
19,11%
Pertumbuhan kepemilikan komputer
57,33%
Pertumbuhan kepemilikan akses
internet rumah tangga
Peningkatan persentase penduduk
Indonesia yang mengakses internet
selama kurun waktu 2013 - 2017
2013 2017
14,90% 32,34%

24. DATAFINTECHPEER-TO-PEERLENDINGILEGALYANGDITEMUKAN
Sepanjang tahun 2018 hingga Oktober 2019, SatgasWaspadaInvestasi OJKtelah menghentikan dan mengumumkan melalui
Siaran Perssebanyak 1.477 entitas fintechpeer-to-peer lendingtanpa izinOJK
Unknown
40%
Indonesia
22%
US
15%
Singapore
10%
HongKong
1%
Malaysia
2%
China
6%
Russia
Federation
1% Lain-Lain
3%
ServerLocationOf
FintechPeer-to-peer Lending*
4
1
2
49
5
7
1
178
81
122
323
Unknown
US
UK 2
Thailand 1
Singapore
Russia Federation 4
Philippines 1
Netherlands 2
Malaysia 14
Lithuania 1
Korea 2
Israel 2
Ireland 1
Indonesia
HongKong
Germany
France
China
Canada
British
Australia
Rincian

25. FINTECHPEER-TO-PEERLENDING
Sepanjang tahun 2018 hingga Oktober 2019, SatgasWaspadaInvestasi OJKtelah menghentikan dan mengumumkan melalui
Siaran Perssebanyak 1.477 entitas FintechPeer-to-Peer Lendingtanpa izin OJK
Rp65.811.
668
Rp86.785.645 Rp88.902.739
Desember 2018 Januari2019 September2019
Rata-rata nilai pinjamanyangdisalurkan (Rp)
PERUSAHAANTERDAFTAR/BERIZIN
TERDAFT
AR
114
BERIZIN
13
KONVENSIONAL
119
S
Y
ARIAH
8
JUMLAH 127
Rp17.755.
363
Rp39.307.382
Rp17.868.347
Desember 2018 Januari2019 September2019
Rata-rata nilai pinjamanterendah(Rp)
ST
A
TUS
PENANAMAN
MODALASING
LOKAL 88
39
DA
T
AOJKPER24 OKTOBER2019
Akumulasi Jumlah
Pinjaman Sept-19:
Rp60,41 Triliun
Meningkat 166,51%ytd
PenyaluranPinjaman
Jumlah Outstanding
Pinjaman Sept-19:
Rp10,18 Triliun
Meningkat 101,83%ytd
OutstandingPinjaman

26. KondisiSaatIni
a. Fintechpeer-to-peerlending terdaftar di OJKberjumlah 114 perusahaan, sedangkanfintechpeer-to-peerlending
ilegal berjumlah 1.477entitas.
b. Kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pinjaman dengan syarat yanglebih mudah dibandingkanperbankan.
c. Kemudahan mendapatkan pinjaman dari fintech peer-to-peer lendingilegal.
AlasanBanyakFintech Peer-to-Peer LendingIlegal
a. Pelakumudah membuataplikasi.
b. Permintaan yangsangatbesar dari masyarakat.
Satuan TugasPenangananDugaanTindakan Melawan Hukumdi Bidang PenghimpunanDanaMasyarakat dan Pengelolaan Investasi
PermasalahanFintech Peer-to-PeerLendingilegal
a. Tidak terdaftar di OJK.
b. Bungapinjaman yangtidak jelas.
c. Penyebarandata pribadi peminjam.
d. Tatacara penagihan:
1) Tidak hanya kepada peminjam tapi juga ditagihkan kepada keluarga, rekan kerja, hinggaatasan.
2) Fitnah, ancaman, hingga pelecehanseksual.
3) Penagihan sebelum batas waktu.
e. Alamat peminjaman tidak jelas dan bergantinama.
f. Pelakufintech peer-to-peer lending ilegal tidak hanya menggunakan GooglePlayStore untuk menawarkan
aplikasi, tapi juga linkunduh yang disebar melalui SMSatau dicantumkan dalam situs milikpelaku.

27. EKOSISTEMPENGGUNALAYANANDANBIAYAPINJAMAN
EKOSISTEMTERTUTUP
LayananLenderdan Borrower
hanyaterbatas bagi anggotadalam
group Penyelenggara.
(RisikoRendah sehingga
KESEP
AKA
T
ANBIA
Y
APINJAMAN
Relatif Rendah)
EKOSISTEMTERBUKA
A.Terbatas
Lender terbuka bagi Publik atau LembagaDonor, dan Borrower
wajib memiliki jaminan atau berasal dari kelompok tertentu.
(RisikoRendahsehinggaKESEP
AKA
T
ANBIA
Y
APINJAMANRelatif
Rendah)
B.TanpaBatas
Layanan
Lembaga)
bagi Super Lender (High Networth Individu atau
dan Borrower terbuka bagi umum serta tidak
memerlukan JaminanKebendaanatau Keuangan.
(RisikoTinggi sehinggaKESEP
AKA
T
ANBIA
Y
APINJAMANRelatif
Tinggi)
Biaya Pinjaman =Biaya Platform +Biaya Collection+Biaya PengelolaanRisiko+Imbal Hasil atau
Bunga(TotalCost)

28. PENGATURANDANISUSTRATEGISTERKAIT
FINTECHOLEHOJK

29. BadanHukumdan
Kepemilikan
a. BadanHukum :
PTatauKoperasi
b. Kepemilikan :
Asingmaks.85%
Pendaftaran:
a. Sertifikatkeandalan
b. KelayakanDanadan SDM
c. Modal min. Rp1 Miliar
d. Regulatory Sandboxs/d 1 tahun
Perizinan:
a. Modal min. Rp2,5 miliar
Pendaftarandan Perijinan BatasanKegiatan
a. PerantarakegiatanPinjam
Meminjam
b. Pemberipinjaman:
dalam/luar negeri
c. Penerimapinjaman:dalam
negeri
d. Maks. Rp2 Miliar
EkosistemFintech
Bekerjasamadengan:
a. LayananJasa
KeuanganberbasisTI
b. LayananPendukung
berbasisTi
ManajemenResiko
a. Pinjam meminjam dalammata
uangRp.
b. Sistem layananinformasi
keuanganOJK
c. Escrowdanvirtual account
perbankan
d. Mitigasi risiko operasional dan
risiko kredit
e. Jaminan(jika ada)
Edukasidan
Perlindungan Konsumen
POJKtentangLayanan
PengaduanKonsumen
TandaTangan Elektronik
a. UUITE
b. PP82 tahun 2012 tentang
penyelenggaraansistem dan
transaksi elektronik
APU-PPT
a. Pemberidanpenerima
harus memiliki rekeningdi
perbankan
b. 4 tahap pinjam meminjam
c. E-KYC
d. POJKtentangAPUPPT
Larangan
a. Memberi ataumenerima
pinjaman
b. Memberikanjaminan
c. Menerbitkan suratutang
d. Memberi rekomendasi
e. Publikasiinformasifiktif
f. Mengenakanbiayapengaduan.
L
aporan
a. LaporanBulanan
b. LaporanTahunan
c. Database
1
RangkumanPengaturanPOJK77/2016
2 3 4 5
6 7 8 9 10

30. PerlindunganKonsumen(POJK77/2016)
A. Umum
1. Prinsip dasar dari Perlindungan Pengguna (Konsumen) (Pasal29 POJK77/2013)
2. Informasi:
 Menyediakan informasi terkini yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan (Pasal30 (1)POJK77/2016);
 Menyediakan informasi kepada Pengguna tentang penerimaan, penundaan, atau penolakan (Pasal31 (1) POJK
77/2016);
 wajib menggunakan istilah, frasa, dan/atau kalimat yang sederhana (Pasal32 POJK77/2016)
1. Memperhatikan kesesuaian antara kebutuhan dan kemampuan Pengguna (Pasal34 POJK77/2016).
2. Penyelenggaraterdaftar dan diawasi oleh OJK(Pasal35 POJK77/2016)
3. SOPPengaduanPengguna (Pasal38 POJK77/2016)
4. Laporan PengaduanBulanan keOJK(Pasal40 POJK77/2016)
A. LiterasidanInklusiKeuangan(Pasal33 POJK77/2016)
1. Penyelenggaramendukung pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusikeuangan
2. Dilaksanakan dalam bentuk Sosialisasi di 12 kota dan provinsi yang berbeda, 6 di Jawadan 6 luarjawa.
B. KerahasiaanData danData Pribadi
1. Menjaga kerahasiaan Data (Pasal26 POJK77/2016)
2. Melindungi dan menjaga Data Pribadi (Pasal39 POJK77/2016)

31. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun2012
TentangPenyelenggaraanSistemdanTransaksiElektronik
PenyelenggaraSistemElektronik
Setiap Orang, penyelenggara negara, Badan
Usaha dan masyarakat yang menyediakan,
mengelola dan/atau mengoperasikan Sistem
bersama-sama kepada Pengguna
Elektronik secara sendiri-sendiri maupun
Sistem
Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau
keperluan pihaklain
Pasal27
Penyelenggara Sistem Elektronik wajib
melindungi penggunanya dan masyarakat
luas dari kerugian yang ditimbulkan oleh
SistemElektronik yang diselenggarakannya

32. PENGAWASANLayananPinjamMeminjam UangBerbasisTeknologi Informasi
Offsite Supervision
Pengawasan berdasarkan Laporan, diantaranya Laporan Berkala (Bulanan, Tiga bulanan, Tahunan), dan
Laporan Lainnya, misal Pengaduan Pengguna, Laporan LBH atau Laporan dari Masyarakat yang dapat
diverifikasi. Kedepannyaakanmenggunakan Host to Host atau Pengawasanberbasis IT
.
Market Conduct(Semi SRO)
Sesuai ketentuan Pasal 48, seluruh Penyelenggara wajib terdaftar sebagai anggota asosiasi yang telah
ditunjuk oleh OJK. OJK telah menunjuk AFPI tanggal 17 Januari 2019. AFPI memiliki Code of Conduct dan
memberikan beberapa pengaturan yang belum diatur OJK, diantaranya batas maksimal bunga dan tata cara
penagihan.
OnsiteSupervision
Pengawasan yang dilakukan secara mendalam, dalam bentuk pemeriksaan langsung ke kantor
Penyelenggara Fintech Lending. Dilakukan untuk melakukan pemeriksaan atas kepatuhan Perusahaan
Fintech Lending atas kewajiban, larangan dan/atau keharusan yang ada pada Peraturan perundang-
undangandi bidang jasakeuangan.

33. Tinjauan KeamananData Pengguna
TransportasiOnline
Layanan aplikasi transportasi baik roda dua ataupun empat masih dapat dikatakan BELUMAMAN
Jika penumpang memberikan penilaian
terhadap pengemudinya kurang/ tidak bagus,
ada beberapa driver yang mengancam melalui
sms/telp terhadap penumpang
Masih terdapat di aplikasi layanan jasa
transportasi yang tidak mencantumkan foto
pengemudi tersebut sehingga dapat
menimbulkan keraguan atau ketidakamanan
terhadap penumpang karena bisa jadi nama
pengemudi tersebut tidak sesuai dengan foto
Seharusnya identitas penumpang tidak
dapat diketahui oleh pihak pengemudi atau
setelah proses transaksi selesai pihak
pengemudi tidak dapat lagi mengetahui
identitas penumpang seperti No.Telepon dan
Nama

34. Tinjauan KeamananData Pengguna
FintechLending
Dalam mengajukan pinjaman online, calon
peminjam wajib mengunduh aplikasi
pinjaman online. Nasabah mengunduh
aplikasi di ponsel dan dari situ mengajukan
pinjaman. Calon peminjam harus
memberikan persetujuan untuk memberikan
akses data pribadi kepada aplikasi
Ada resiko ekspose atau bahkan
penyalahgunaan data data pribadi di ponsel
yang diminta aksesnya oleh perusahaan
pinjaman online saat nasabah mengajukan
pinjaman.

35. PertimbanganBPKNterkaitFintech
Pertimbangan
BPKN Kepada
Menkominfo
1. Pengaturan Fintech oleh otoritas telah dilakukan. Peraturan Bank
Indonesia, Peraturan Anggota Dewan Gubernur, Peraturan OJK, dan
Surat Edaran OJK belum memberikan kepastian hukum bagi konsumen.
2. Masih banyak pelanggaran terhadap nasabah berupa pencurian data
pribadi, penetapan suku bunga pinjaman yang sangat tinggi, sampai
dengan penagihan yang intimidatif.
3. Kemenkominfo hanya dapat melakukan pemutusan akses aplikasi fintech
berdasarkan laporan dan/atau konfirmasi dari OJK.
4. Berdasarkan temuan Satgas Waspada Investasi OJK, lebih dari 50%
penyelenggara fintech asing illegal berasal dari China, US, Singapura dan
Malaysia beroperasi di Indonesia yang berpotensi merugikan Konsumen.

36. RekomendasiBPKNterkait EkonomiDigital
Rekomendasi
BPKN Kepada
Presiden RI
(Februari 2019)
Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Rancangan Undang-Undang
Perlindungan Data Pribadi dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 (PP No. 71 Tahun 2019) dan peraturan terkait
lainnya, dapat segera diselesaikan dengan mempertimbangkan:
1. Data dan informasi transaksi yang menyangkut kepentingan Indonesia merupakan
asset negara dan lalu lintasnya harus dikendalikan oleh Otoritas Republik Indonesia.
2. Data dan informasi yang dapat diproses, diolah dan disimpan di luar jurisdiksi hukum
Republik Indonesia dapat diselenggarakan hanya setelah mempertimbangkan
kepentingan nasional.
3. Seluruh bidang usaha yang menggunakan sistem elektronik harus terkoneksi dengan
jaringan utama (backbone) telekomunikasi yang dikuasai negara.

37. “Indonesia mencermati negara bangsaberpacu
memajukan pengaturan perlindungan konsumen,
terutama menghadapi tantangan dinamika
ekonomi digital.
banyak negara berkembang menghadapi
tantangan untuk memajukan industri dan
perdagangan internasionalnya, ... Karenabelum
siapnya instrumen pengaturan perlindungan
konsumen di eradigital.”
- SidangIGEke4 UNCTAD-
TantanganEkonomiBagiIndonesia DalamTataEkonomi Dunia

38. Segera SATUKAN Posisi atas dinamika ekonomi DUNIA (khususnya
digital) dan kebutuhan perlindungan konsumen yang menyertainya.
SelectaHasilInter GovernmentalExperts(IGE)Ke4 UNCTAD
BagiIndonesia
Isu Ekonomi Digital
mengemuka dalam
hubungan antar
bangsa
Sebagai landasan memajukan kepentingan konsumen nasional di forum
internasional
Posisi ekonomi Indonesia di tingkat
internasional membutuhkan kepastian hukum yang efektif; saluran
pemulihan hak; keberdayaan kebijakan, aliran data dan informasi,
mekanisme pengawasan nasional dan global

39. SELECTA LANGKAH INDONESIA KE DEPAN DARI
HASIL VPR
MEMPERKUAT DAYAANGKATPERLINDUNGAN
KONSUMEN BAGIDAYASAING NASIONAL
BERKELANJUTAN
EKONOMI DIGITAL
MENGEMUKA DALAM
HUBUNGAN ANTAR
NEGARA BANGSA
PERCAYA DIRI
BERTRANSAKSI MENJADI
TUJUAN PEMBANGUNAN
EKONOMI NASIONAL DAN
PERLINDUNGAN
KONSUMEN ITU SENDIRI
PERLINDUNGAN
KONSUMEN MENJADI
INSTRUMEN TATA
EKONOMI GLOBAL
BPKN MEMELIHARA
MOMENTUM HASIL
REVIEW UNCTAD
EXPANDED
COLLABORATION
PENGUATAN
KELEMBAGAAN BPKN

40. WILAYAHPERHATIAN
PERLINDUNGAN KONSUMEN(WAJIB)
1. AKSES DAN TRANSAKSI DATA DAN
INFORMASI
2. AKSES DAN TRANSAKSI AIR /
UDARA BERSIH
3. AKSES DAN TRANSAKSI ENERGI
( LISTRIK, GAS, BBM)
4. AKSES DAN TRANSAKSI
PENDIDIKAN, KESEHATAN
DAN SANITASI
5. AKSES DAN TRANSAKSI PANGAN
6. AKSES DAN TRANSAKSI
KEANEKARAGAMAN HAYATI
DAN LINGKUNGAN HIDUP
7. AKSES DAN TRANSAKSI HALAL
WILAYAHPERHATIAN
PERLINDUNGANKONSUMEN(PRIORITAS)
8. AKSES DAN TRANSAKSI
PERUMAHAN RAKYAT
9. AKSES DAN TRANSAKSI
KONEKTIFITAS
( TELEKOMUNIKASI DAN LOGISTIK)
10 . AKSES DAN TRANSAKSI E-
COMMERCE
11 . AKSES DAN TRANSAKSI
FINANCIAL

41. LANDAS BERSAMA BAGI LANGKAH KEDEPAN
1. Paradigma perlindungan konsumen adalah perlindungan terhadap 3 penerima
manfaat pembangunan, Masyarakat, Pemerintah, Dunia Usaha ( 3 Pilar).
2. 24 ribu triliun pencapaian PDB menjadi titik sentuh bersama langkah
pembangunan termasuk pembangunan perlindungan konsumen.
3. Tujuan perlindungan konsumen adalah mewujudkan iklim percaya diri Pemerintah,
Dunia Usaha dan Masyarakat untuk bertransaksi secara konstruktif .
4. Perlindungan Konsumen harus menjadi arus utama pada setiap lini, level dan
wilayah kebijakan pembangunan.
2020 – 2024,
dorong dan
harus
daya
memprioritaskan
angkat kepada
5. Wilayah perhatian Perlindungan Konsumen
fokus perhatian yang memberikan daya
pencapaian visi 2024 ( usulan BPKN).
6. Kelembagaan PK Nasional, harus mampu mendukung proses t ransaksi domestik dan
internasional yang konstruktif dan berkelanjutan, dengan karakter sistemik
kolaboratif meninggalkan pola sektoral kewilayahan.

42. PASAR DINAM IS
DAYABELI KONSUM ENEFEKTIF
KO N S U M E N & D U N I A USAHA
P E R C A Y A D I R I BERTRANSAKSI
“Menjadi lembaga terdepan bagi
terwujudnya konsumen yang bermartabat
dan pelaku usaha yang bertanggung
jawab”
OUTCOME
BPKN
Terpenuhinya
HarapanKonsumen
AksesPemulihan
AksesInformasi
Masyarakat, DuniaUsaha
dan PemerintahProaktif
Kepastian Hukum
DATA& I NFO RMAS I
MEMADAI
LEMBAG APK
BERDAYAGUNA
KEBI JAKAN DIDASARKAN
PRINSIPPK
BARAN G& JASA
TERPANTAU- TERKEN DALI
PROSESPRODUKSI TIDAK
MENEKAN I NTEG RI TAS PK
EKOLOGI MENDUKUNG
INTEGRITAS PK
E NA M K U NCI KEBERHASI LAN
AMANDEMENUUPK8/1999
INDEPENDENSIKELEMBAGAANBPKN
KEMANDIRIANKEUANGANBPKN
BPKNDILIBATKANPERANCANGAN
PERA
TURANPERUNDANG-UNDANGAN
RAKORNASPERLINDUNGANKONSUMEN
ANTARSEKTOR
RAKORNASPERLINDUNGANKONSUMEN
LINTASWILAYAH
SARAN& REKOMENDASIDITINDAKLANJUTI
IKKDI7 IBUKOT
A
PROVINSIJAWA& BALI2019
TERWUJUDNY
AAKSESEFEKTIFMASY
ARAKA
T
PADABPSKSETIAPIBUKOT
APROVINSI
TERBENTUKNY
AHIMPUNAN LPKSM
DISETIAPPROVINSI
ASEANCONSUMERPROTECTIONSUMMIT
NATIONALANNUALREPORT
100%
100%
100%
100%
100%
41%
34KOTA
34PROVINSI

43. PENGHAMBAT UTAMA EKONOMI TUMBUH TINGGI
RegulasidanInstitusi adalahkendala mengikat bagipertumbuhan
ekonomi
1. Regulasitidak mendukung penciptaandan Pengembanganbisnis,
bahkan cenderung membatasi,khususnyapada regulasi:
• T
enagakerja
• Investasi
• Perdagangan
2. Kualitas institusirendah
• Korupsi tinggi dan birokrasi tidakefisien
• Lemahnya koordinasi antarkebijakan
Fiskal:
Rendahnyapenerimaanperpajakan
Infrastruktur:
Kurang memadai, utamanyakonektivitas
SumberDaya Manusia:
Kendalamengikat bagipertumbuhan ekonomi jangka menengah -
panjang
(Jika tidak diatasi saat ini, akan menghalangi Indonesiauntuk bersaing di
era digital dan beralih kemanufaktur berteknologi tinggi)
*Studi GrowthDiagnostics, Bappenas2018

44. BADANPERLINDUNGANKONSUMENNASIONALRI
TERIMAKASIH
JalanM. I Ridwan RaisNo.5 JakartaPusat- 10110
GedungI Kementerian PerdaganganLantai8
Telpon : 021-34833819 Fax021 – 3458867
email sekretariat.bpkn@gmail.com, Komisi Penelitian & Pengembangansekretariat.bag1@gmail.com
0815.3153.153
@BPKNRI