PERAN KELEMBAGAAN                  DALAM INVESTASI DAERAHPENDAHULUAN       Kenaikan populasi jumlah penduduk dan meningkat...
mendatang, yang bisa mempengaruhi tingkat pengembalian dan risiko suatu investasi.Lingkungan bisnis yang sehat diperlukan ...
bahwa penghormatan terhadap karya intelektual merupakan stimulus bagi perkembangan ilmupengetahuan dan teknologi.       Up...
dan investasi di Indonesia. Pertama, reformasi kelembagaan, terutama dalam pelayananinvestasi (Rachbini, 2006).       Dala...
menumpas korupsi secara serius, disarankan: “membersihkan” jalan raya, pelabuhan, bea      cukai, serta kepolisian dari be...
REGULASI DALAM INVESTASI          Pertumbuhan tidak hanya dikaitkan dengan pendapatan yang lebih tinggi saja, akantetapi d...
pertumbuhan ekonomi 5,5% dibutuhkan investasi Rp 471,4 triliun (Jayus, 2006). Demimenggairahkan kegiatan investasi dan pel...
Penelitian yang dilakukan Indef menunjukkan setiap satu rupiah kenaikan investasipemerintah akan mendorong empat rupiah in...
a. Belanja Modal Tanah   Belanja   modal       tanah   adalah   pengeluaran/biaya   yang   digunakan   untuk   pengadaan/p...
irigasi serta jaringan, termasuk juga ke dalam belanja ini adalah belanja modal             kontrak sewa beli, pembelian b...
a.       Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di                masa yang akan datang atas ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Peran Kelembagaan Dalam Investasi Daerah

4,120 views

Published on

  • Be the first to comment

Peran Kelembagaan Dalam Investasi Daerah

  1. 1. PERAN KELEMBAGAAN DALAM INVESTASI DAERAHPENDAHULUAN Kenaikan populasi jumlah penduduk dan meningkatnya jumlah pengangguranmengakibatkan pertumbuhan ekonomi merupakan satu-satunya mekanisme yang berkelanjutanuntuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Investasi adalah salah satu faktor yang mampumendorong pertumbuhan ekonomi. Kegiatan investasi dapat dilakukan oleh pemerintah maupunswasta, baik berbentuk badan usaha, badan hukum, maupun usaha perorangan. Investor selakupenanam modal dibedakan menjadi investor dalam negeri dan investor asing. Terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden secara langsung pada tahun 2004 membawaharapan baru bagi bangsa Indonesia. Dalam pidato pertama 30 hari pemerintahannya, SusiloBambang Yudhoyono menjelaskan tiga strategi dalam bidang ekonomi yang disebut triplestrategy, yaitu mencapai pertumbuhan ekonomi 6,5 persen per tahun, menggerakkan kembalisektor riil, serta revitalisasi pertanian dan perekonomian pedesaan. Namun, selewat dua tahun pemerintahannya, pemerintah mengakui iklim dunia usaha,yang mampu menggerakkan sektor riil dan meningkatkan investasi, belum kondusif seperti yangdiharapkan. Tidak mengherankan banyak kalangan mulai mempertanyakan seberapa jauhkeseriusan pemerintah dalam mengubah iklim dunia usaha maupun keberpihakan kepada rakyatbanyak. Lebih dua tahun berlalu, namun dunia usaha merasa upaya pemerintah masih belumtuntas dan serius menekan ekonomi biaya tinggi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.Berbagai kebijakan – seperti kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang rata-rata lebihdari 120 persen, kenaikan suku bunga, kenaikan upah minimum, dan segera menyusul kenaikantarif dasar listrik dan gas – telah memukul dunia usaha, baik besar maupun kecil. Jangankanbicara daya saing, untuk bertahan hidup saja banyak perusahaan yang mengaku cukup sulit. Kebijakan pemerintah pusat tersebut berimbas terhadap pemerintah daerah, karenaindustri besar maupun industri rumah tangga berada di daerah. Padahal dalam pasal 176 Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pemerintah daerahdalam meningkatkan perekonomian daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahankepada masyarakat dan/atau investor. Pengaruh kebijakan pemerintah pusat membuat pemerintahdaerah tidak dapat menciptakan iklim investasi yang kondusif. Pertanyaan yang sering muncul adalah apa yang dimaksud iklim investasi? (Stern, 2002dalam Kuncoro, 2006) mendefinisikan iklim investasi sebagai semua kebijakan, kelembagaan,dan lingkungan, baik yang sedang berlangsung maupun yang diharapkan terjadi di masa
  2. 2. mendatang, yang bisa mempengaruhi tingkat pengembalian dan risiko suatu investasi.Lingkungan bisnis yang sehat diperlukan tidak hanya untuk menarik investor dari dalam dan luarnegeri, tetapi juga agar perusahaan yang sudah ada tetap memilih lokasi di Indonesia. Alasanutama mengapa investor masih khawatir untuk melakukan bisnis di Indonesia adalahketidakstabilan ekonomi makro, ketidakpastian kebijakan, korupsi (oleh oleh pemerintah daerahmaupun pemerintah pusat), perizinan usaha, dan regulasi pasar tenaga kerja (Bank Dunia, 2004dalam Kuncoro, 2006). Pertumbuhan ekonomi pasca krisis yang cenderung lambat, di bawah 5 persen per tahun,terbukti tidak mampu menciptakan lapangan kerja yang memadai dan menurunkan jumlah orangmiskin. Tantangan terbesarnya, mengubah sumber pertumbuhan ekonomi yang ditopang olehkonsumsi menjadi digerakkan oleh investasi dan ekspor. Untuk itu diperlukan perbaikan ikliminvestasi dan mengembalikan kepercayaan dunia bisnis. Lemahnya perencanaan dan koordinasiperaturan perundangan baik tingkat vertikal (antara pemerintah pusat-provinsi-kabupaten/kota)dan pada tingkat horizontal (antara kementerian dan badan lainnya) terus terjadi. Berbagai survei membuktikan faktor utama yang mempengaruhi lingkungan bisnisadalah tenaga kerja dan produktivitas, perekonomian daerah, infrastruktur, kondisi sosial politik,dan institusi (kelembagaan/rule of the game).BELAJAR DARI CINA Cina adalah negara yang menjadi fenomena dalam perekonomian dunia saat ini. TatkalaIndonesia berupaya menaikkan laju pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, diCina justru sedang diupayakan untuk menurunkan laju pertumbuhan ekonomi melalui penurunantingkat inflasi. Ekonomi yang tadinya tumbuh sekitar 6 % pada tahun 1978 meningkat pesatmenjadi rata-rata 9 % per tahunnya sehingga ekonomi Cina mengalami overheating (kepanasan)akibat laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pemerintah Cina mulai tahun 2004 telahmenetapkan toleransi tingkat pertumbuhan rata-rata adalah 7-8 %. Apa rahasia Cina sehingga begitu berhasil dalam mendorong pertumbuhan ekonomi?Dalam programnya, Pemerintah Cina sangat mendukung terbentuknya simbiosis mutualismeantara pengusaha kecil dan menengah dengan pebisnis besar. Melakukan liberalisasiperdagangan dan investasi secara sangat berhati-hati dan bertahap dengan menciptakan zonaekonomi khusus. Selain itu peran institusional (kelembagaan) seperti penegakan hukum menjadifaktor yang krusial dalam menjalankan perekonomian. Cina telah membuat komitmen untukmelakukan perlindungan atas berbagai hal yang menyangkut aktivitas perdagangan dan investasi.Perlindungan Hak Atas Karya Intelektual (HAKI) merupakan wujud dari komitmen tersebut.Demi impian untuk tumbuh sebagai bangsa yang berbasis pengetahuan (knowledge based-nation). Pemerintah Cina selain mendirikan lembaga Intelectual Property Office pada tahun2001. Cina dan Uni Eropa juga telah mengadakan serangkaian pelatihan yang diikuti oleh 200hakim untuk memperoleh keahlian dalam penegakannya. Ini mencerminkan kepercayaan Cina
  3. 3. bahwa penghormatan terhadap karya intelektual merupakan stimulus bagi perkembangan ilmupengetahuan dan teknologi. Upaya Pemerintah Cina akhirnya tidak sia-sia. Cina yang pada awalnya merupakanpengekspor terbesar barang-barang tiruan ke negara-negara berkembang, kini telah dinilaimembuat kemajuan yang luar biasa dalam hal perlindungan atas merek dagang, paten, dancopyright. Cina meyakini hukum, norma, dan aturan yang telah dibuat harus dilaksanakansehingga akan menciptakan pembentukan kelembagaan yang kuat dan berkredibilitas yang tinggiagar memampukan berlangsungnya proses alih teknologi yang diikuti oleh peningkatanproduktivitas dan pada akhirnya menarik investasi serta pengembangan ekspor bisnis yangmempengaruhi ekspor negara dan penambahan devisa. Hal ini sejalan dengan keyakinan paraekonom bahwa kebijakan ekonomi yang sehat, ditambah pembangunan institusi yang kuat danberkualitas, dapat memberikan pengaruh sangat positif bagi prospek pertumbuhan jangkapanjang sebuah negara (Thalo, 2004). Peran kelembagaan yang kuat telah membantu terciptanya ekspansi sektor swasta(investor) yang berperan sangat besar dalam dinamika perekonomian. Bahkan lebih dari itu, jikaliberalisasi terjadi, perangkat hukum dan penegakannyalah yang menjadi andalan dan harapanbagi pasar dalam menjalankan roda perekonomian.PERAN KELEMBAGAAN DALAM INVESTASI DAERAH Kelembagaan didefinisikan sebagai regulasi perilaku yang secara umum diterima olehanggota-anggota kelompok sosial atau aturan-aturan yang membatasi perilaku menyimpangmanusia (humanly devised) untuk membangun struktur interaksi politik, ekonomi dan sosial(Yustika, 2006). Melalui rentetan sejarah, kelembagaan yang dapat meminimalisasi, perilakumanusia yang menyimpang telah berhasil menciptakan ketertiban dan mengurangiketidakpastian dalam melakukan pertukaran (exchange). Sejak masa Presiden Soeharto sampai Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, lembagayang bertanggungjawab terhadap bidang investasi, dalam hal ini Badan Koordinasi PenanamanModal (BKPM), status kedudukannya berubah-ubah dari lembaga setingkat direktorat jenderaldan kemudian naik setingkat kementerian dan turun lagi ketingkat dibawahnya. Perubahan inimembuat kelembagaan investasi lemah sehingga kinerja investasi menjadi tidak jelas. Dengankelembagaan yang lemah seperti ini, kebijakan investasi dan program-programnya menjadilemah pula. Indonesia sudah dianggap tidak bersaing lagi dan kurang atraktif bagi investasiasing. Oleh karena itu, diperlukan reformasi mendasar berkaitan dengan perbaikan iklim bisnis
  4. 4. dan investasi di Indonesia. Pertama, reformasi kelembagaan, terutama dalam pelayananinvestasi (Rachbini, 2006). Dalam hal proses aplikasi, terlebih dahulu investor harus mendapatkan beberapapersetujuan, perizinan, dan “lampu hijau” dari BKPM atau BKPM Daerah (BKPMD) untuk tahapawal. Tahap perizinan dan implementasi proyek investasi yang sering tertunda karena untukmelakukan bisnis di Indonesia butuh 168 hari denan biaya yang dapat mencapai rata-rata 14,5persen dari rata-rata pendapatan. Koordinasi antar tingkatan pemerintah, baik vertikal maupunhorizontal, sangatlah penting. Kepastian hukum dalam bentuk regulasi pemerintah yangberkaitan dengan investasi sangat dinanti oleh para investor. Walaupun banyak pemerintahdaerah mengkhawatirkan langkah ini sebagai upaya pemerintah pusat untuk melakukanresentralisasi dan mencabut kewenangan dalam pemberian izin investasi. Tiga hal utama yangdiinginkan investor dan pengusaha: penyederhanaan sistem dari perizinan, penurunan berbagaipungutan yang tumpang tindih, serta transparansi biaya perizinan. Tumpang tindih peraturan pusat dan daerah, yang tidak hanya menghambat arusbarang dan jasa tetapi juga menciptakan iklim bisnis yang tidak sehat, perlu dieliminasi.Barangkali deregulasi dan sinkronisasi berbagai peraturan daerah dan pusat merupakanstarting point. Reformasi peraturan dapat dimulai oleh pemerintah pusat atau pemerintahdaerah. Beberapa masalah pengawasan yang muncul dengan sistem saat ini adalah: (1) tidaksemua peraturan daerah diserahkan kepada pemerintah pusat; (2) proses review peraturandaerah dinilai lambat karena dibebankan kepada pemerintah pusat; (3) banyak pemerintahdaerah mengabaikan aturan mengenai peraturan daerah bermasalah. Oleh karena itu, agendareformasi yang perlu dilakukan adalah: pemerintah provinsi diberi kepercayaan dan wewenanguntuk: (1) mengkaji semua peraturan daerah dari pemerintah daerah kabupaten/kota diwilayahnya; (2) bekerja sama dengan pemerintah pusat dan provinsi lain dalammengembangkan prosedur dan standar pengkajian peraturan daerah. Perubahan mendasar kedua, para birokrat dan pejabat di pusat maupun daerah masihberperilaku sebagai predator dan belum menjadi fasilitator bagi dunia bisnis. Ini tantanganbesar bagi Presiden Yudhoyono dan kabinetnya. Bila mau meningaktkan kinerja ekspor dan
  5. 5. menumpas korupsi secara serius, disarankan: “membersihkan” jalan raya, pelabuhan, bea cukai, serta kepolisian dari berbagai bentuk grease money. Survei Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) menunjukkan bahwa kelembagaan merupakan faktor utama yang menentukan daya tarik investasi di suatu daerah, diikuti oleh kondisi sosial politik, kondisi ekonomi daerah, produktivitas tenaga kerja dan infrastruktur fisik. DAYA TARIK INVESTASI DAERAHKelembagaan Sosial Politik Ekonomi Daerah Tenaga Kerja Infrastruktur Fisik Kepastian Potensi Ketersediaan Ketersediaan Keamanan Hukum Ekonomi Tenaga K Tenaga K Aparatur & Struktur Kualitas Kualitas Politik Pelayanan Ekonomi Tenaga K Tenaga K Kebijakan Biaya Tenaga Budaya Daerah Kerja Kepemimpinan Lokal
  6. 6. REGULASI DALAM INVESTASI Pertumbuhan tidak hanya dikaitkan dengan pendapatan yang lebih tinggi saja, akantetapi dengan indikator pembangunan masyarakat yang lebih baik, seperti tingkat mortalitasbayi yang lebih rendah, jangkauan pendidikan yang lebih luas, dan tingkat perkiraan hidup yanglebih lama. Pertumbuhan ekonomi memberikan kesempatan bagi semua jenis pekerjaan,menciptakan pekerjaan, dan memperluas dasar pajak yang tersedia guna membiayai pelayananpublik. Iklim investasi memiliki peran yang jelas dalam memengaruhi tingkat investasi, baikswasta maupun pemerintah. Bukti-bukti yang ada memastikan bahwa meningkatkankesempatan dan insentif bagi perushaaan untuk melakukan investasi dengan cara mengurangibiaya-biaya, resiko, dan pembatasan yang tidak layak telah memberikan dampak yangdiharapkan. Iklim investasi adalah suatu kumpulan faktor-faktor lokasi tertentu yang membentukkesempatan dan dorongan bagi perusahaan untuk melakukan investasi secara produktif,menciptakan pekerjaan, dan mengembangkan diri. Kebijakan dan perilaku pemerintah memilikisuatu pengaruh yang besar melalui dampaknya terhadap biaya, risiko, dan pembatasan bagipersaingan. Tingkat investasi itu sendiri bukan merupakan penggerak utama dari pertumbuhan.Akumulasi modal membawa input yang lebih banyak ke dalam proses produksi, akan tetapiterdapat suatu batas sejauh mana proses ini dapat mempertahankan pertumbuhan oleh karenaadanya penurunan dampak marginal dari modal tambahan. Untuk itu keberhasilan dari suatuiklim investasi bukanlah kuantitas investasi melainkan kualitas investasi yang juga dipengaruhioleh iklim investasi. Untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi, investasi harus menjadi program yangdikelola serius. Berdasarkan sumber dari Bappenas dan BKPM, untuk mencapai pertumbuhanekonomi 4,8% di tahun 2004 dibutuhkan nilai investasi Rp 479,9 triliun, pertumbuhan ekonomi5% ditahun 2005 dibutuhkan investasi Rp 379,8 triliun, dan pada tahun 2006 untuk
  7. 7. pertumbuhan ekonomi 5,5% dibutuhkan investasi Rp 471,4 triliun (Jayus, 2006). Demimenggairahkan kegiatan investasi dan pelayanan investasi, pemerintah telah memiliki konseppelayanan satu atap. Kegiatan pelayanan satu atap lahir dengan keluarnya Keputusan PresidenNo. 29 Tahun 2003. Lahirnya Keppres tersebut dilatar belakangi suasana eforia UU No. 22/1999tentang Pemerintahan Daerah. Desentralisasi disemangati secara berlebih, sehingga daerahdalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengeluarkan beberapa Peraturan Daerah(Perda) Pajak dan retribusi daerah yang pada akhirnya memberatkan dunia usaha dan investasi.Terdapat kurang lebih 500 Perda tentang pajak dan retribusi daerah yang sedang ditelaahDepartemen Keuangan. Dari jumlah tersebut terdapta lebih dari 40 Perda yang telah dibatalkankarena menetapkan retribusi yang tidak perlu dan melanggar peraturan perundang-undanganyang di atasnya. Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) telah menetapkan regulasi baruyaitu undang-undang tentang Penanaman Modal pada akhir maret 2007. Produk hukum inimenjadi aturan main dalam berinvestasi. Dalam undang-undang ini investor terdiri daripenanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang mendapatkan pelayanan yangsama terhadap kegiatan penanaman modal. Satu hal yang penting adalah setiap kegiataninvestasi yang menjadi urusan kewenangan daerah maka menjadi tanggung jawab daerah,mulai dari pelayanan sampai perizinan.AKUNTANSI UNTUK KELEMBAGAAN INVESTASI DAERAH Investais pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)tercermin melalui belanja modal yang dianggarkan setiap tahunnya, namun realitamenunjukkan investasi pemerintah daerah dalam belanja modal masih relatif rendah jikadibandingkan dengan belanja rutin. Padahal belanja modal sangat diperlukan utnuk mendorongpertumbuhan ekonomi daerah (Sofian, 2006). Belanja modal pemerintah daerah masih kecil,berkisar antara 7-14% dari APBD. Hal ini sangat ironis, mengingat belanja modal pemerintahdaerah adalah syarat untuk menarik investor swasta masuk terutama dalam investasiinfrastruktur dan pengembangan pendidikan.
  8. 8. Penelitian yang dilakukan Indef menunjukkan setiap satu rupiah kenaikan investasipemerintah akan mendorong empat rupiah investasi swasta. Kondisi selamai ni tidak ada salingmelengkapi antara investasi pemerintah dan swasta di daerah. Bahkan di beberapa daerahbelanja modal justru tidak efektif untuk menarik investor akibat pembangunan infrastrukturdaerah yang hanya ingin “gagah-gagahan” saja melalui proyek-proyek mercusuar. Alokasi dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah sebenarnya semakin besarsejak era otonomi daerah, namun uangnya ternyata tidak di daerah sehingga pengusahakesulitan untuk mendapatkan pendanaan. Dana yang dimobilisasi di daerah lari kembali keJakarta melalui mekanisme perbankan. Sepertinya banyak beberapa daerah yang lebih nyamanmenyimpan uangnya di Sertifikat Bank Indonesia (SBI) daripada digunakan untuk investasi,sehingga perlu perubahan akuntansi kelembagaan dalam mengelola keuangan daerah. Selain itu, proses politik dalam pemilihan kepala daerah setiap lima tahun membawaperubahan dalam penyusunan rencana strategis investasi daerah akibat setiap berganti kepaladaerah maka berganti pula kebijakan, inkonsistensi ini membuat investor selalu dalamkesulitan. Persoalan di atas memerlukan solusi yang baik terutama dalam kelembagaan. Peranakuntansi di rasa penting untuk menyediakan informasi kuantitas terutama yang bersifatkeuangan tentang entitas ekonomi sebagai input yang dipertimbangkan dalam mengambilkeputusan ekonomi yang rasional bagi pihak-pihak yang membutuhkan (Halim, 2007). Pemerintah telah mengeluarkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagai peraturanyang berisi prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporankeuangan pemerintah (SAP, 2005).Akuntansi Belanja Modal Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan asetlainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (SAP, 2005). Belanja modal dapat dikategorikan dalam lima kategori utama :
  9. 9. a. Belanja Modal Tanah Belanja modal tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurungan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Belanja modal peralatan dan mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan pengadaan/penambahan/penggantian dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberi manfaat lebih dari dua belas bulan dan sampai peralatan dan mesin dimaksud dalam kondisi siap pakai.c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan Belanja modal gedung dan bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yang menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.d. Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan pembangunan/ pembuatan serta perawatan dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan dan pengelolaan jalan, irigasi, dan jaringan yang menambah kapasitas sampai jalan, irigasi dan jaringan yang dimaksud dalam kondisi siap pakai.e. Belanja Modal Fisik Lainnya Belanja modal fisik lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/ penambahan/ penggantian/ peningkatan/ pembangunan/ pembuadan serta perawatan terhadap fisik lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam kriteria belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan dan
  10. 10. irigasi serta jaringan, termasuk juga ke dalam belanja ini adalah belanja modal kontrak sewa beli, pembelian barang-barang kesenian, barang purbakala dan barang untuk museum, hewan ternak dan tanaman, buku-buku dan jurnal ilmiah. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah, khususpengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan(Syaiful, 2006).Akuntansi Investasi Pemerintah melakukan investasi dengan beberapa alasan antara lain memanfaatkansurplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkandana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas. a. Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Kegiatan investasi dibagi dua, yaitu; Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. b. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. c. Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. d. Investsi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dinimiliki secara berkelanjutan. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salahsatu kriteria :
  11. 11. a. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah. b. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable). Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kaspemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkanpengeluaran untuk memperoleh jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.PENUTUP Investasi sektor publik sangat penting bagi pemerintah daerah untuk mendorongpertumbuhan ekonomi. Peran pemerintah daerah dalam investasi bisa menciptakan multipliereffect yang mendorong investor swasta untuk berbisnis yang pada akhirnya membuka lapanganpekerjaan. Selain itu, sebagai regulator pemerintah daerah juga berperan dalam memberikanpelayanan dan proses perizinan yang cepat dan tanggap. Secara kelembagaan diperlukan penataan kembali terhadap institusi yang ada danterlibat dalam proses penciptaan iklim investasi yang baik, mulai dari lembaga pelayanan danperizinan satu atap (one stop service) sampai prsoes akuntansi yang baik dan menguntungkandaerah. Peran akuntansi sangat signifikan dalam pengeluaran pemerintah untuk investasi dalambentuk belanja modal sampai pencatatan transaksi yang menjadi sumber pendapatan aslidaerah terhadap pajak dan retribusi daerah yang dikutip dari investasi yang telah berjalandengan baik.

×