Hukum Bisnis dan Lingkungan

1. TUGAS RESUME MORATORIUM HUTANG (PKPU) DAN BPR
Tugas I (Minggu 1) meresume materi kuliah ini sebagai salah satu tugas mata kuliah Hukum
Bisnis dan Lingkungan.
DISUSUN OLEH :
NAMA : Clara Monalisa
JURUSAN : Akuntansi
NIM : 43217010157
UNIVERSITAS MERCU BUANA
Jalan Meruya Selatan No. 1, RT.4/RW.1, Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat,
DKI Jakarta 11650, Indonesia
Telp. (021) 5840 816 Fax. (021) 5840 015

2. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Hukum dan kebijaksanaan publik memiliki keterkaitan yang sangat erat, sehingga
kebijaksanaan pemerintah semakin dibutuhkan untuk dapat memahami peranan hukum
saat ini. Kompleksnya persoalan ekonomi, sosial, dan politik merupakan sebab
kebutuhanya, serta sangat berperan bagi pemerintah dalam menemukan alternatif
kebijaksanaan dan bermanfaat bagi masyarakat. Terkait pembahasan hukum dan
kebijakan publik dalam makalah ini penulis akan mencoba mengambil salah satu
kebijakan yang telah di keluarkan atau diputuskan oleh pejabat publik, seperti
Moratorium Utang PKPU dan BPR.
B. Rumusan masalah
1. Apa yang dimaksud dengan Moratorium?
2. Apa pengertian dari Moratorium utang PKPU?
3. Faktor apa saja yang menyebabkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
4. Bagaimana keterkaitan antara Moratorium Utang PKPU dan BPR?
5. Bagaimana akibat hukum dari Moratorium Utang PKPU dan BPR?
C. Tujuan
1. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan Moratorium.
2. Untuk mengerti lebih dalam apa yang dimaksud Moratorium Utang PKPU.
3. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan PKPU.
4. Untuk mengetahui keterkaitan antara Moratorium Utang PKPU dan BPR.

3. BAB II
PEMBAHASAN
1. Pengertian Moratorium
Moratorium adalah otorisasi legal untuk menunda pembayaran utang atau kewajiban
tertentu selama batas waktu yang ditentukan. Istilah ini juga sering digunakan untuk mengacu
ke waktu penundaan pembayaran itu sendiri, sementara otorisasinya disebut sebagai undang-
undang moratorium.
Biasanya moratorium berkaitan dengan kebijakan yang telah diberlakukan dan ketika
kebijakan tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan maka dilakukan moratorium. salah
satu alasan diberlakukannya moratorium adalah untuk mengevaluasi suatu peraturan atau
kebijakan ketika dampak dari suatu kebijakan tidak sesuai atau menyimpang jauh dari yang
diharapkan. Moratorium memiliki tujuan untuk penangguhan pembayaran utang didasarkan
pada undang-undang agar dapat mencegah krisis keuangan yang semakin hebat.
2. Moratorium Utang PKPU
Pengertian Moratorium Utang PKPU adalah penangguhan utang. Suatu negara dapat
melakukan penangguhan pembayaran utang baik sebagian atau secara keseluruhan berdasarkan
undang-undang agar tidak terjadi krisis keuangan yang berbahaya bagi kedaulatan negara dan
kesejahteraan rakyat.
Krisis ekonomi dalam suatu negara seringkali menyebabkan banyak tanggungan utang
perusahaan tersebut kepada para kreditornya belum bisa di penuhi. Sebelum suatu perusahaan
dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga maka para debitor perusahaan tersebut berhak
mengajukan opsi moratorium atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) kepada
para kreditornya. Dalam hal ini pemerintah telah membuat undang-undang PKPU untuk
mengatur hal tersebut.
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatur dalam pasal 222 sampai dengan
pasal 294 UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang. Adapun PKPU ini sangat berkaitan erat dengan ketidakmampuan membayar
(insolvensi) debitur terhadap hutang-hutangnya kepada pihak kreditor. Penundaan kewajiban
pembayaran utang (PKPU) ini pada dasarnya merupakan sejenis legal moratorium.
Adapun yang menjadi maksud dan tujuan PKPU adalah sesuai dengan yang tercantum pada
ketentuan pasal 222 ayat (2) dan (3) UU No. 37 Tahun 2004 :
(2) Debitor yang tidak dapat memperkirakan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh
waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan
maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian
atau seluruh utang kepada kreditor.

4. Debitor yang mengetahui bahwa keadaan keuangannya dalam kesulitan sehingga kemungkinan
besar berhenti membayar utangnya, dapat memilih beberapa langkah dalam menyelesaikan
utangnya tersebut. beberapa upaya dimaksud antara lain sebagai berikut :
1. Mengadakan perdamaian di luar pengadilan dengan para kreditornya;
2. Mengadakan perdamaian di dalam pengadilan apabila debitor digugat secara perdata;
3. Mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU);
4. Mengajukan perdamaian dalam PKPU;
5. Mengajukan permohonan agar dirinya dinyatakan pailit oleh pengadilan;
(3) Kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya
yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi
penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana
perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada
kreditornya. Berdasarkan sifatnya, PKPU dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu :
- PKPU sementara merupakan PKPU yang penetapannya dilakukan sebelum sidang dimulai,
dan harus dikabulkan oleh pengadilan setelah pendaftaran dilakukan. Sebagaimana diatur
dalam UUKPKPU, apabila Debitor mengajukan permohonan PKPU, sejauh syarat-syarat
administrasi sudah dipenuhi, Pengadilan harus segera mengabulkannya paling lambat tiga hari
sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan.
Sedangkan dalam hal permohonan PKPU diajukan oleh Kreditor, Pengadilan harus segera
mengabulkan permohonan PKPU selambat-lambatnya dua puluh hari sejak didaftarkannya
permohonan.
- PKPU tetap Merupakan PKPU yang ditetapkan setelah sidang berdasarkan persetujuan dari
para kreditor. Setelah ditetapkan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang, maka
Pengadilan Niaga melalui pengurus wajib memanggil debitor dan kreditor yang bersangkutan
untuk mrnghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lambat pada hari ke empat puluh
lima terhitung sejak ditetapkannya putusan PKPU sementara.
3. Faktor-Faktor yang menyebabkan PKPU
Pertama, untuk menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada
beberapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor.
Kedua, untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut
haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor
atau para kreditor lainnya.
Ketiga, untuk menghindari adanya kecurangan-kecuragan yang dilakukan oleh salah seorang
kreditor atau debitor sendiri.
4. Keterkaitan Moratorium Utang PKPU dan BPR

5. Moratorium adalah otorisasi legal untuk menunda pembayaran utang atau kewajiban
tertentu selama batas waktu yang ditentukan. Sedangkan PKPU adalah penangguhan hutang,
sehingga keduanya memiliki kaitan mengenai penangguhan kewajiban pembayaran utang
didasarkan pada undang-undang agar dapat mencegah krisis keuangan yang semakin hebat.
BPR adalah lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk
deposito berjangka panjang, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dan
menyalurkan dana sebagai usaha BPR.
Salah satu usaha yang dilakukan oleh BPR yaitu memberikan kredit dan menyediakan
pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang
ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
Dalam mengalokasikan kredit, salah satu hal yang harus diperhatikan oleh BPR, yaitu:
• Dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai
batas maksimum pemberian kredit. Batas maksimum tersebut adalah tidak melebihi
30% dari modal yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
• Dalam memberikan kredit, BPR wajib memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai
batas maksimum pemberian kredit, oleh BPR kepada pemegang saham (dan keluarga)
yang memiliki 10%. Batas maksimum tersebut tidak melebihi 10% dari modal yang
sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia,
Sehingga BPR memiliki peranan keterkaitan dengan pihak yang dapat mengajukan PKPU
selaku pihak Kreditor yaitu, pihak debitor yang mengajukan, kejaksaan umum dan Bank
Indonesia. Selain itu pengajuan permohonan PKPU bagi bank sepenuhnya merupakan
kewenangan Bank Indonesia dan semata-mata didasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan
kondisi perbankan secara keseluruhan.
5. Akibat Hukum Dari Moratorium Utang PKPU
Strategi penyelesaian kredit macet merupakan upaya yang dilakukan oleh bank untuk
menyelesaikan kredit bermasalah yang tidak memiliki prospek setelah usaha pembinaan,
penyelamatan dan cara lain tidak dimungkinkan lagi dalam rangka mencegah kerugian yang
lebih besar.
Upaya penyelesaian kredit ditujukan kepada debitur sudah dianggap non potensial.
Penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), merupakan suatu mekanisme yang dapat
dipergunakan oleh debitor untuk melakukan negosiasi ulang kepada seluruh kreditornya.
Namun kebijakan moratorium utang pemerintah hanya akan menurunkan pertumbuhan
ekonomi nasional.
Moratorium Utang PKPU secara langsung akan berdampak kepada turunnya
perekonomian nasional yang disebabkan obligasi dipasaran tidak laku. Sehingga tidak dapat
dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah dalam upaya menggenjot pertumbuhan
ekonomi. Contohnya jika jumlah utang yang besar dibarengi dengan pembangunan
infrastruktur maka utang tersebut akan menaikkan pertumbuhan ekonomi secara signifikan.

6. Kesimpulan
Moratorium Utang PKPU bertujuan untuk melakukan penangguhan hutang, sehingga
keduanya memiliki kaitan mengenai penangguhan kewajiban pembayaran utang didasarkan
pada undang-undang agar dapat mencegah krisis keuangan yang semakin hebat. Salah satu
peranan dalam Moratorium Utang PKPU adalah BPR yang memberikan kredit dan
menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan
yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

7. Daftar Pustaka:
“Hukum dan kebijaksanaan publik “ diperoleh dari :
http://wahyupriantosh.blogspot.com/2012/09/analisis-terhadap-kebijakan-public.html
“Faktor-faktor penyebab PKPU” diperoleh dari :
https://www.scribd.com/document/251121227/Makalah-Analisis-Terhadap-Kebijakan-
Publik-Mengenai-Kebijakan-Bersama-Tiga-Menteri-Mengenai-Moratorium-CPNS
.