BLBI merupakan skema bantuan likuiditas yang diberikan Bank Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah likuiditas selama krisis moneter 1998. Skema ini menimbulkan penyimpangan besar-besaran yang mengakibatkan kerugian negara hingga Rp138 triliun.

2.  Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) adalah
skema bantuan (pinjaman) yang diberikan Bank
Indonesia kepada bank-bank yang mengalami masalah
likuiditas pada saat terjadinya krisis moneter 1998 di
Indonesia. Skema ini dilakukan berdasarkan perjanjian
Indonesia dengan IMF dalam mengatasi masalah krisis.
Pada bulan Desember 1998, BI telah menyalurkan BLBI
sebesar Rp 147,7 triliun kepada 48 bank.
 (Disadur dari
http://id.wikipedia.org/wiki/Bantuan_Likuiditas_Bank_Ind
onesia)
Apa itu BLBI ?????

3.  Berawal dari krisis ekonomi yang menerpa negara-negara di
Asia tahun 1997.
 Untuk mengatasi pelemahan rupiah, Bank Indonesia kemudian
memperluas rentang intervensi kurs jual dan kurs beli rupiah,
dari Rp. 192 (8%), menjadi Rp. 304 (12%).
 Guna mengurangi tekanan terhadap rupiah, Bank Indonesia
mulai melakukan pengetatan likuiditas dengan menaikkan suku
bunga SBI dari 6% menjadi 14%.
 Akibatnya bank-bank umum kemudian meminta bantuan BI
sebagai lender of the last resort ( pencegah krisis finansial
yang berdampak sistemik)
 Penyimpangan BLBI dimulai saat BI berikan dispensasi kpd
bank-bank umum utk mengikuti kliring (penyelesaian utang
piutang antar bank menggunakan surat berharga), Dispensasi
Asal Mula kasus BLBI ??

4.  11 Juli 1997: Pemerintah RI memperluas rentang intervensi kurs
dari 192 (8%) menjadi 304 (12%), melakukan pengetatan likuiditas
dan pembelian surat berharga pasar uang, serta menerapkan
kebijakan uang ketat.
 14 Agustus 1997: Pemerintah melepas sistem kurs mengambang
terkendali (free floating). Masyarakat panik, lalu berbelanja dolar
dlm jumlah sangat besar. Setelah dana pemerintah ditarik ke BI,
tingkat suku bunga & deposito melonjak drastis krn bank berebut
dana rakyat.
 1 September 1997: BI menurunkan suku bunga SBI sebanyak 3
kali. Berkembang isu di masyarakat mengenai beberapa bank
besar yg mengalami kalah kliring dan rugi dalam transaksi valas.
Kepercayaan masyarakat terhadap bank nasional mulai goyah.
Terjadi rush kecil-kecilan.
 3 September 1997: Sidang Kabinet Terbatas Bid. Ekonomi,
Keuangan & Pembangunan, Produksi & Distribusi berlangsung di
Bina Graha, dipimpin langsung Soeharto. Hasilnya: pemerintah
Kronologi kasus

5.  1 NOVEMBER 1997: 16 bank dilikuidasi.
 26 DESEMBER 1997: Gubernur BI Soedradjad
Djiwandono melayangkan surat ke Soeharto,
memberitahukan kondisi perbankan nasional yang terus
alami saldo debit akibat tekanan penarikan dana
nasabah. Soedradjad usul: "mengganti saldo debit dgn
Surat Berharga Pasar Uang (SBPU) Khusus
 27 DESEMBER 1997: Surat Gubernur BI dijawab surat
nomor R-183/M.Sesneg/12/1997, ditandatangani
Mensesneg Moerdiono. Isinya, Presiden menyetujui
saran direksi BI utk mengganti saldo debit bank dengan
SBPU Khusus agar tidak banyak bank yg tutup dan
dinyatakan bangkrut.
Kronologi kasus

6.  MEI 1998: BLBI yg dikucurkan ke 23 bank capai
Rp 164 triliun, dana penjamin antarbank Rp 54
triliun, biaya rekapitalisasi Rp 103 triliun. Adapun
penerima terbesar (hampir dua pertiga dari jumlah
keseluruhan) hanya empat bank. Yakni BDNI Rp
37,039 triliun; BCA Rp 26,596 triliun; Danamon Rp
23,046 triliun; dan BUN Rp 12,067 triliun.
 4 JUNI 1998: Pemerintah diminta membayar
seluruh tagihan kredit perdagangan (L/C) bank-
bank dalam negeri oleh Kesepakatan Frankfurt.
Ini merupakan prasyarat agar L/C yang diterbitkan
oleh bank dalam negeri bisa diterima dunia
internasional. Pemerintah terpaksa memakai dana
Kronologi kasus

7.  Beberapa mantan direktur BI telah menjadi
terpidana kasus penyelewengan dana BLBI,
antara lain : Paul SutopoTjokronegoro,
Hendro Budiyanto, dan Heru Supratomo.
Serta beberaapa direktur dari bank-bank
yang menerima dana BLBI.
(Disadur dari
http://id.wikipedia.org/wiki/Bantuan_Likuiditas_Bank_Ind
onesia
Kasus Korupsi BLBI dan Penanganannya

8.  Ada beberapa bentuk perilaku menyimpang
dalam kaitannya dengan BLBI yang dapat
diklasifikasikan sebagai tindak pidana, di
antaranya:
 A. saldo debet : Penyimpangan dalam melakukan
penarikan tunai, dan transfer dana ke cabang-cabang
bank yang bersangkutan meskipun rekening gironya
dibank BI bersaldo debet.
 B. Fasilitas Diskonto (Fasdis) : Kebijakan pemberian
Fasdis I dan ii untuk mengkonversi saldo debet rekening
giro bank di BI tersebut ternyata tidak sesuai dengan
ketentuan BI mengenai Fasdis
 C. Fasilitas Surat Berharga Pasar Uang Khusus
Analisa Hukum Kasus BLBI

9.  D. DanaTalanganValas : BI telah
memberikan penafsiran yang berlebihan
terhadap hal-hal yang telah disepakati
dalam Frankfurt Agreement dan kurang
memperhatikan prosedur-prosedur yang
menjamin prinsip kehati-hatian dalam
pemberian dan talangan valas

10.  tidak konsisten dalam melaksanakan
peraturan-peraturan yang sudah
dibuatnya dan yang sudah disetujui oleh
presiden.
 Kelalaian terhadap seleksi penerimaan
dana BLBI yang menyebabkan kerugian
negara.
 Kelalaian terhadap pengawasan dana
yang menyebabkan penyimpangan dana/
korupsi sebesar 138 T.

11.  Kepolisian menyelesaikan kasus BLBI dengan
menggunakan instrument perbankan.
 Kasus BLBI juga ditangani kejaksaan dengan
mengacu pada UU no.3Tahun 1971,karena
kasus ini terjadi sebelum lahirnya UU No 31
Tahun 1999.
 Sampai saat ini masih terdapat beda
pendapat khususnya penafsiran pasal 9 dan
pasal 68 UU tentang KPK