Dokumen tersebut membahas tentang geopolitik nasional Indonesia yang didasarkan pada Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah pandangan geopolitik Indonesia yang melihat tanah air sebagai satu kesatuan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Wawasan ini mencakup empat aspek yaitu wawasan nasional, pembangunan nasional, pertahanan dan keamanan, serta kewilayahan.

1. KELOMPOK X
GEOPOLITIK NASIONAL
L/O/G/O
INDONESIA
DOSEN PEMBIMBING KHAMIM, S.HI, S.H, M.H

2. Pengertian Geopolitik
Kata geopolitik berasal dari kata geo dan politik.
“Geo” berarti bumi dan “Politik” berasal dari bahasa
Yunani politeia, berarti kesatuan masyarakat yang
berdiri sendiri (negara) dan teia yang berarti urusan.
Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti politics
mempunyai makna kepentingan umum warga negara
suatu bangsa. Politik merupakan suatu rangkaian asas,
prinsip, keadaan, jalan, cara, dan alat yang digunakan
untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki.
Secara umum Geopolitik adalah cara pandang
dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri, lingkungan,
yang berwujud Negara kepulauan berlandaskan
Pancasila dan UUD 1945.

3. Latar Belakang
Negara bagaikan suatu organisme. Ia tidak bisa
hidup sendiri. Keberlangsungan hidupnya ikut
dipengaruhi oleh negara-negara lain, terutama
Negara-negara tetangga atau negara yang berada
dalam satu kawasan dengannya.
Geopolitik Indonesia tiada lain adalah wawasan
nusantara. Wawasan nusantara tidak mengandung
unsur-unsur kekerasan, cara pandang bangsa
Indonesia tentang diri dan lingkungannya
berdasarkan ide nasionalnya yang dilandasi
pancasila dan UUD 1945 yang merupakan aspirasi
bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan
bermartabat serta menjiwai tata hidup dan tindak
kebijaksanaanya dalam mencapai tujuan nasional.

4. Geopolitik Indonesia
1. Wawasan Nasional
Wawasan dari kata wawas yang berarti meninjau,
memandang, mengamati. Dengan demikian wawasan dapat
diartikan konsepsi cara pandang suatu bangsa dalam hidup
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta dalam
hubungan antar negara yang merupakan hasil perenungan
filsafat itu sendiri dan lingkungannya dengan memperhatikan
sejarah dan kondisi sosial budaya serta memanfaatkan
konstelasi geografis guna menciptakan dorongan dan
rangsangan dalam usaha utuk mencapai tujuan nasional.
2. Wawasan Nusantara
Geopolitik Indonesia dinamakan Wawasan Nusantara,
yang secara umum didefinisikan sebagai cara pandang dan
sikap bangsa Indonesia tentang dirinya yang bhineka, dan
lingkungan geografinya yang berwujud negara kepulauan
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

5. a. Peranan Wawasan Nusantara
Dalam kehidupan nasional, Wawasan Nusantara dikembangkan
peranannya untuk :
1) Mewujudkan serta memelihara persatuan dan kesatuan yang serasi
dan selaras, segenap aspek kehidupan nasional.
2) Menumbuhkan rasa tanggung jawab atau pemanfaatan lingkungan-nya.
3) Menegakkan kekuasaan guna melindungi kepentingan nasional.
4) Merentang hubungan internasional dalam upaya ikut menegakkan
perdamaian.
b. Fungsi Wawasan Nusantara
Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan,
serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan,
tindakan, serta perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan
daerah, maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, bernegara.

6. c. Tujuan Wawasan Nusantara
Wawasan nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang
tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih
mementingkan kepentingan nasional dari pada kepentingan individu,
kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah.
3. Kedudukan Wawasan Nusantara
Kedudukan (status) wawasan nusantara adalah posisi, cara
pandang, dan perilaku bangsa Indonesia mengenai dirinya yang
kaya akan berbagai suku bangsa, agama, bahasa, dan kondisi
lingkungan geografis yang berwujud negara kepulauan, berdasarkan
pancasila dan UUD 1945. Secara hierarki, posisi atau status
wawasan nusantara menempati urutan ketiga setelah UUD 1945.
Urutan sistem kehidupan nasional Indonesia adalah :
1) Pancasila sebagai filsafat, ideologi bangsa, dan dasar negara
2) UUD 1945 sebagai Konstitusi negara
3) Wawasan nusantara sebagai geopolitik Indonesia
4) Ketahanan nasional sebagai geostratrsi bangsa dan negara
Indonesia
5) Politik dan strategi nasional sebagai kebijaksanaan dasar
nasional dalam pembangunan nasional.

7. 4. Wajah Wawasan Nusantara
Pengertian istilah wajah adalah roman muka. Wajah
manusia hanya satu, tetapi wajah itu memiliki beberapa
roman muka dan tiap roman muka berbeda satu
dengan yang lain sesuai dengan situasi dan kondisi
yang dihadapi.
Dalam hubungan itu dapat dikatakan bahwa
geopolitik Indonesia hanya satu yaitu Wawasan
Nusantara (Wasantara). Tetapi wajahnya lebih dari satu
yaitu ada 4 wajah meliputi :
1)Wajah Wasantara sebagai wawasan nasional yang
melandasi konsepsi Ketahanan Nasional.
2)Wajah Wasantara sebagai wawasan pembangunan
nasional.
3)Wajah Wasantara sebagai wawasan pertahanan
dan keamanan.
4)Wajah Wasantara sebagai wawasan kewilayahan.

8. Implementasi Wawasan Nusantara
Implementasi wawasan nusantara senantiasa
berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah
tanah air secara utuh dan menyeluruh sebagai berikut :
1. Wawasan Nusantara sebagai Pancaran
Falsafah Pancasila
Falsafah Pancasila diyakini sebagai pandangan
hidup bangsa Indonesia yang sesuai dengan
aspirasinya. Keyakinan ini dibuktikan dalam sejarah
perjuangan bangsa Indonesia sejak awal proses
pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia
sampai sekarang. Dengan demikian wawasan
nusantara menjadi pedoman bagi upaya mewujudkan
kesatuan aspek kehidupan nasional untuk menjamin
kesatuan, persatuan dan keutuhan bangsa, serta
upaya untuk mewujudkan ketertiban dan perdamaian
dunia.

9. 2. Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Pembangunan
Nasional
Menurut UUD 1945, MPR wajib membuat GBHN. GBHN
masa Orba menegaskan bahwa wawasan dalam
penyelenggaraan pem-bangunan nasional adalah Wawasan
Nusantara, yang bersumber pada Pancasila dan
berdasarkan UUD’45. Wawasan Nusantara adalah cara
pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan ling-kungannya
dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan
bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang
mencakup :
a. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan
Politik
b. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan
Ekonomi
c. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan
Sosial Budaya
d. Perwujudan Kepulauan Nusantara Sebagai Satu Kesatuan
Pertahanan dan Keamanan

10. 3. Wasantara sebagai Pertahanan dan
Keamanan Negara
Wawasan Nusantara adalah pandangan
geopolitik Indonesia dalam mengartikan
tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan
yang meliputi seluruh wilayah dan segenap
kekuatan Negara. Kesatuan Perthanan Dan
Keamanan Negara mengandung arti bahwa
ancaman terhadap sebagian wilayah
manapun pada hakikatnya merupakan
ancaman terhadap seluruh bangsa dan
negara.

11. Geopolitik dan Hukum Kewilayahan
1. Hukum Laut dan Perkembangannya
Hakekat Laut :
• Bebas , merdeka, dan tidak bergerak serta relatif, tetap dan tidak
mudah dirusak.
• Datar dan terbuka, tidak dapat dipakai secara sembunyi.
• Tidak dapat dikuasai secara mutlak (tidak dapat dikapling, sulit
diberi tanda)
Berikut beberapa masalah yang menyangkut hukum laut :
• Laut Teritorial/Laut Wilayah (Territorial Sea)
• Perairan Pedalaman (Internal waters)
• Zona Tambahan (Contiguous Zone
• Zona Ekonomi Eksklusif (Exclusive Economic Zone
• Landas Kontinen (Continental Shelf
• Laut Lepas (High Seas)

12. Dengan adanya ketentuan di atas negara lain menuntut beberapa hak yang
sebenarnya adalah jaminan dari negara kepulauan :
• Lintas : berlayar/bernavigasi melalui laut territorial, termasuk masuk dan keluar
perairan pedalaman untuk singgah di salah satu pelabuhan.
• Lintas Damai : bernavigasi melalui laut teritorial suatu negara sepanjang tidak
merugikan kedamaian, ketertiban, atau keamananan negara yang
bersangkutan.
• Lintas Transit : bernavigasi melintasi pada selat yang digunakan untuk
pelayaran internasional antara laut lepas/ZEE yang satu dan laut lepas/ZEE
yang lain.
• Alur Laut Kepulauan :
 Alur yang ditentukan oleh Negara Kepulauan untuk alur laut dan jalur
penerbangan diatasnya yang cocok digunakan untuk lintas kapal dan
pesawat terbang asing.
 Alur ditentukan dengan merangkai garis sumbu pada peta, kapal dan
pesawat terbang tidak boleh melintas lebih dari 25 mil kiri/kanan dari garis
sumbu
• Laut Lepas :
 Semua bagian laut yang tak termasuk laut territorial, perairan pedalaman
maupun ZEE.
 Laut terbuka untuk semua negara baik berpantai maupun tidak berpantai.
 Dalam laut lepas semua negara berhak berlayar, terbang, riset ilmiah dan
menangkap ikan.

13. 2. Hukum Dirgantara dan Perkembangannya
Ruang dirgantara dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu
Ruang Udara dan Ruang Antariksa. Ruang udara berada di
atas suatu wilayah Negara dikatagorikan sebagai ruang
Udara Nasional atau wilayah kedaulatan Negara kolong,
yang pemanfaatannya dikendalikan oleh Negara tersebut.
Adapun Ruang Antariksa pe-manfaatannya diken-dalikan
secara internasional dan tidak boleh dijadikan subyek
negara kolong.
Beberapa teori yang menjadi polemik para hukum adalah :
• Teori Udara Bebas (Air Freedom Theory).
• Teori Negara Berdaulat di Udara (Air Sovereignty
Theory).
• Masalah Ketinggian.
• Batas Wilayah Udara.
• Perjanjian Ruang Antariksa (Space Treaty) 1967

14. 3. Wilayah Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia
• Masa Penjajahan (Belanda dan Jepang).
Dasar : Ordonansi Laut Teritur dan Lingkungan Maritim no 442/1939
(Territoriale Zee en Maritiem Kringen Ordonantie no. 442/1939)
Ukuran : 3 mil dari garis pantai pada saat pasang surut (low water)
Luas Wilayah : + 2 juta km2
• Deklarasi Pemerintah R.I. tanggal 13 Desember 1957 (Deklarasi Juanda)
Dasar : Pengumuman Pemerintah RI tanggal 13 Desember 1957
PEPERPU no 4/1960 tentang Perairan Indonesia
Ukuran : 12 mil dari garis pangkal (point to point theory)
Luas Wilayah : bertambah + 3,9 juta km2, menjadi 5,9 juta km2
• Deklarasi Pemerintah R.I. tanggal 17 Februari 1969 (Landas Kontingen
Dasar : Deklarasi Pemerintah RI tanggal 17 Februari 1969 UU no
1/1973 tentang Landas Kontingen
Luas Wilayah : Bertambah + 0,8 juta km2, menjadi + 6,7 juta km2
• Pengumuman Pemerintah R.I. tahun 1980 (Zona Ekonomi Eksklusif)
Dasar : Pengumuman Pemerintah tentang Zone Ekonomi Eksklusif
UU no 5/1983 tentang Zone Ekonomi Ekslusif (Pembenahan
Kekayaan Alam dan Potensi Alam)
Luas Wilayah : Bertambah + 2,5 juta km2, menjadi + 9,2 juta km2

15. Geopolitik dan Otonomi Daerah
Otonomi daerah adalah kewenangan
daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai batas daerah
tertentu berwenang mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat dalam NKRI.

16. 1. Latar Belakang
Sentralisasi pelayanan dan pembinaan kepada rakyat
tidak mungkin dilakukan dari Pusat saja. Oleh karenanya
wilayah negara dibagi atas daerah besar dan daerah kecil.
Untuk keperluan tersebut diperlukan asas dalam
mengelola daerah, yang meliputi :
• Desentralisasi pelayanan rakyat/publik. Dan filsafat
yang dianut adalah : Pemerintah Daerah ada karena ada
rakyat yang harus dila-yanani. Desentralisasi
merupakan power sharing (otonomi formal dan otonomi
material). Otonomi daerah bertujuan untuk memu-dahkan
pelayanan kepada rakyat/publik
• Dekonsentrasi : diselenggarakan, karena tidak semua
tugas-tugas tek-nis pelayanan kepada rakyat dapat
diselenggarakan dengan baik oleh Pemerintah Daerah
(kabupaten/kota). Dekonsentrasi : fungsional
(kanwil/kandep) dan terintegrasi (kepala wilayah).

17. 2. Undang-Undang Pelaksanaan Otonomi
Daerah
1)Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000
tentang kewenangan Pemerintah dan
Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonomi.
2)Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah.
3)Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah.

18. 3. Pembagian Daerah
Wilayah NKRI di bagi atas daerah provinsi,lalu di bagi
atas kabupaten dan kota masing-masing mempunyai
pemerintah daerah.Pemmerintah provinsi yang berbatasan
dengan laut memiliki kewenangan laut sejauh 12 mil laut di
ukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan ke arah
perairan kepulauan.
Globalisasi yang menyebabkaan adanya Global Parados
jangan sampai menyemangati pemekaran wilayah atas
dasar pendekatan kebudayaan sehingga menimbulkan
benturan budaya yang berakibat pecahnya negara
nasional.Oleh sebab itu,perlu adanya perhatian khusus
pada wilayah yang di lalui alur laut Kepulauan
Riau,Kalimantan Barat,Banten,Bangka Belitung,Sulawesi
Tengah,Sulawesi Barat,serta Maluku dan Maluku Utara
yang beberapa saat lalu hingga kini tetap bergejolak.

19. SEKIAN
&
TERIMAKASIH