Dokumen ini membahas tahapan pengurusan piutang negara meliputi panggilan, pernyataan bersama, pemblokiran barang jaminan dan harta kekayaan lain, serta pencabutan pemblokiran. Panggilan ditujukan kepada penanggung hutang perorangan, badan hukum, atau komisaris perusahaan dan diumumkan jika tidak ditemukan. Pernyataan bersama menetapkan jangka waktu penyelesaian hutang

1. HAL-HAL POKOK TAHAPAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA
EXECUTIVE SUMMARY
PENGANTAR KEPIUTANGAN NEGARA
DOSEN PEMBIMBING PRASTOWO SOEBAGIO
Disusun Oleh :
Rusdiman
4201314044
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK
JURUSAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
3A ASP
D IV Th 2014

2. A. Panggilan
Dalam hal Penanggung Hutang adalah :
1. Perorangan, panggilan ditujukan kepada diri pribadi Penanggung Hutang
2. Badan hukum berbentuk perseroan terbatas, panggilan ditujukan kepada direksi
dan komisaris perusahaan
3. Badan hukum koperasi atau yayasan, panggilan ditujukan kepada pengurus
koperasi atau yayasan
4. Commaditer vennootschap, panggilan ditujukan kepada persero pengurus
B. Pengumuman Panggilan
1. Dalam hal Penanggung Hutang menghilan gatau tidak mempunyai tempat
tinggal/tempat kediaman yang dikenak di Indonesia, Kantor Pelayanan melakukan
Pengumuman Panggilan melalui :
a. Surat kabar harian;
b. Media elektronik;
c. Papan pengumuman di Kantor Pelayanan; dan/atau
d. Media masa lainnya;
2. Dalam hal dianggap perlu, Panggilan, Panggilan terakhir atau panggilan lain-lain
dapat dilakukan melalui surat kabar dan/atau media masa lainnya
3. Pengumuman panggilan memuat identitas Penanggung Hutang dan kewajiban
Penanggung Hutang untuk menyelesaikan hutangnya kepada Negara
C. Pernyataan Bersama
1. Dalam hal Penangggung Hutang datang memenuhi panggilan atau datang atas
kemauan sendiri, Kantor Pelayanan melakukan wawancara dengan Penanggung
Hutang.
2. Hasil wawancara dituangkan dalam Berita Acara Tanya Jawab, yang
ditandatangani oleh,:
a. Penanggung Hutang
b. Kepala Kantor Pelayanan atau pejabat yang ditunjuk
c. Minimal 2 orang saksi berumur minimal 21 tahun atau telah menikah

3. 3. Jangka waktu penyelesaian hutang yang ditetapkan dalam Pernyataan Bersama
paling lama 12 bulan
4. Pembayaran Piutang Negara yan gditetapkan dalam Pernyataan Bersama dapat
dilakukan secara tunai atau angsuran
5. Dalam hal pembayaran tidak boleh melebihi triwulan
D. Pemblokiran Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan lain
1. Dalam rangka pengamanan dapat dilakukan kegiatan pemblokutan Barang
Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain
2. Pemblokitan terhadap Harta Kekayaan Lain yang tersimpan pada bank
dilaksanakan setelah mendpatkan izin tertulis untuk memperoleh keterangan dati
bank mengenai simpanan nasabah dari Pimpinan Bank Indonesia
3. Pemblokiran terhadap surat berharga yang dipegang dibursa efek dilaksanakan
setelah memperoleh izin trtulis dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan
Lembaga Keuangan
E. Pencabutan Pemblokiran
Kantor Pelayanan mencabut pemblokiran dalam hal :
1. Piutang Negara dinyatakan lunas/selesai
2. Barang Jaminan daa/atau Harta Kekayaan Lain bukan atau bukan lagi merupakan
jaminan penyelesaian hutang
3. Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain terlah disita lebih dahulu oleh
intansi lain yang berwenang
4. Barang Jaminan dan/atau Harta Kekayaan Lain diketahui mengandung cacat
hukum berdasarkan keputusan intansi yang berwenang