HAL-HAL POKOK TAHAPAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA 2rusdiman1
Dokumen ini membahas tahapan pengurusan piutang negara meliputi panggilan, pernyataan bersama, pemblokiran barang jaminan dan harta kekayaan lain, serta pencabutan pemblokiran. Panggilan ditujukan kepada penanggung hutang perorangan, badan hukum, atau komisaris perusahaan dan diumumkan jika tidak ditemukan. Pernyataan bersama menetapkan jangka waktu penyelesaian hutang
PP 10 Tahun 1983 dan PP 45 Tahun 1990 mengatur tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. Dokumen ini menjelaskan syarat dan prosedur untuk mendapatkan izin beristri lebih dari satu, melakukan perceraian, serta pembagian gaji setelah perceraian. Pelanggaran aturan ini dapat dihukum secara disipliner.
Pinjaman bermasalah adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pengembalian karena sumber dana yang tidak memadai atau cidera janji. Dokumen ini membahas penyebab, gejala awal, dan langkah-langkah penanganan pinjaman bermasalah, seperti penagihan intensif, restrukturisasi, likuidasi jaminan, dan penyelesaian melalui pengadilan. Prinsip yang harus diperhatikan adalah keterbukaan, tanggung jawab bersama
Dokumen tersebut membahas sejarah perkembangan hukum kepailitan di Indonesia, mulai dari peraturan kolonial hingga Undang-Undang terbaru. Ia menjelaskan ketentuan-ketentuan penting dalam UU terkait subjek yang dapat dinyatakan pailit, persyaratan kepailitan, pengurusan harta pailit, dan perbedaan antara kepailitan dengan penundaan kewajiban pembayaran utang."
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar alsalcunsoed
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban membayar utang.
2. Terdapat penjelasan mengenai pengertian kepailitan, kreditur, debitur, kurator, dan dasar hukum kepailitan.
3. Juga dijelaskan prosedur pengajuan permohonan pailit dan upaya hukum kepailitan seperti kasasi dan peninjau
Dokumen ini membahas tentang kepailitan perusahaan dan strategi untuk mengatasi ancaman kepailitan terhadap perusahaan solven. Dibahas definisi kepailitan menurut UU, siapa yang dapat mengajukan permohonan kepailitan, kapan suatu perusahaan dinyatakan pailit, akibat hukum dari putusan kepailitan, serta kasus-kasus perusahaan solven yang pernah dimohonkan untuk dinyatakan pailit. Juga d
HAL-HAL POKOK TAHAPAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA 2rusdiman1
Dokumen ini membahas tahapan pengurusan piutang negara meliputi panggilan, pernyataan bersama, pemblokiran barang jaminan dan harta kekayaan lain, serta pencabutan pemblokiran. Panggilan ditujukan kepada penanggung hutang perorangan, badan hukum, atau komisaris perusahaan dan diumumkan jika tidak ditemukan. Pernyataan bersama menetapkan jangka waktu penyelesaian hutang
PP 10 Tahun 1983 dan PP 45 Tahun 1990 mengatur tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. Dokumen ini menjelaskan syarat dan prosedur untuk mendapatkan izin beristri lebih dari satu, melakukan perceraian, serta pembagian gaji setelah perceraian. Pelanggaran aturan ini dapat dihukum secara disipliner.
Pinjaman bermasalah adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pengembalian karena sumber dana yang tidak memadai atau cidera janji. Dokumen ini membahas penyebab, gejala awal, dan langkah-langkah penanganan pinjaman bermasalah, seperti penagihan intensif, restrukturisasi, likuidasi jaminan, dan penyelesaian melalui pengadilan. Prinsip yang harus diperhatikan adalah keterbukaan, tanggung jawab bersama
Dokumen tersebut membahas sejarah perkembangan hukum kepailitan di Indonesia, mulai dari peraturan kolonial hingga Undang-Undang terbaru. Ia menjelaskan ketentuan-ketentuan penting dalam UU terkait subjek yang dapat dinyatakan pailit, persyaratan kepailitan, pengurusan harta pailit, dan perbedaan antara kepailitan dengan penundaan kewajiban pembayaran utang."
Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar alsalcunsoed
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan penundaan kewajiban membayar utang.
2. Terdapat penjelasan mengenai pengertian kepailitan, kreditur, debitur, kurator, dan dasar hukum kepailitan.
3. Juga dijelaskan prosedur pengajuan permohonan pailit dan upaya hukum kepailitan seperti kasasi dan peninjau
Dokumen ini membahas tentang kepailitan perusahaan dan strategi untuk mengatasi ancaman kepailitan terhadap perusahaan solven. Dibahas definisi kepailitan menurut UU, siapa yang dapat mengajukan permohonan kepailitan, kapan suatu perusahaan dinyatakan pailit, akibat hukum dari putusan kepailitan, serta kasus-kasus perusahaan solven yang pernah dimohonkan untuk dinyatakan pailit. Juga d
Pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan perseroanKardoman Tumangger
Dokumen tersebut membahas tentang pembubaran perseroan, likuidasi, dan berakhirnya status badan hukum perseroan. Pembubaran dapat terjadi karena keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya berakhir, atau dicabutnya kepailitan. Pembubaran wajib diikuti likuidasi oleh likuidator untuk mengatur harta perseroan. Status badan hukum berakhir setelah likuidator melaporkan selesainya proses likuid
Dokumen tersebut merupakan pedoman kode etik yang berisi tentang nilai-nilai dasar, kewajiban, dan larangan bagi Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK lainnya dalam melaksanakan tugas secara independen, integritas, dan profesional demi kepentingan negara. Dokumen tersebut juga menjelaskan berbagai bentuk sanksi yang dapat diberikan kepada mereka yang melanggar kode etik.
HAL-HAL POKOK TAHAPAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA 5rusdiman1
Dokumen ini membahas tentang tahapan pengurusan piutang negara melalui penyitaan, yang meliputi pendefinisian penyitaan, larangan penyitaan terhadap barang tertentu, pengumuman penyitaan, pendaftaran penyitaan, dan pengangkatan penyitaan.
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai Produk Hibah AmanahRaya yang ditawarkan oleh Bank Islam Malaysia Berhad. Produk ini membolehkan penghibah untuk menyerahkan harta mereka secara sukarela kepada penerima hibah dengan menggunakan kontrak hibah Syariah. Dokumen ini menjelaskan rukun dan syarat hibah, jenis harta yang boleh dihibahkan, tanggungjawab pemegang amanah, dan caj yang dikenakan.
Dokumen tersebut membahas tentang kepailitan, gagal bayar, dan instrumen keuangan seperti surat berharga komersial dan Surat Berharga Syariah Negara. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan definisi dan perbedaan antara gagal bayar, penundaan kewajiban pembayaran utang, dan kepailitan. Selanjutnya menjelaskan beberapa jenis instrumen keuangan seperti surat berharga komersial dan SBSN.
Hbl minggu 1, hefti juliza, hapzi ali, resume aspek hukum bentuk badan usaha,...Hefti Juliza
Dokumen tersebut membahas tentang berbagai bentuk badan usaha seperti perusahaan perseorangan, persekutuan perdata, firma (FA), persekutuan komanditer (CV), dan perseroan terbatas (PT). Dijelaskan ciri-ciri, unsur pendirian, pengurusan, dan pembubaran dari masing-masing bentuk badan usaha."
Hbl,arifatur rihadah, moratorium hutang (pkpu) dan bpr, universitas mercu bua...rifaaa_092
Modul ini membahas tentang moratorium hutang (PKPU) dan BPR. PKPU adalah penundaan kewajiban pembayaran utang yang diatur dalam UU Kepailitan untuk memberikan kesempatan debitur mengajukan rencana pembayaran utang. BPR adalah bank yang menerima simpanan dan menyalurkan kredit kepada masyarakat, dengan lokasi dekat masyarakat. Modul ini menjelaskan prosedur PKPU, akibat hukum PKPU, serta alokasi
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 mengatur tata cara tuntutan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan menetapkan prosedur verifikasi informasi kerugian, pembentukan tim penyelesaian kerugian, dan penerbitan surat keterangan tanggung jawab mutlak serta surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara untuk memulihkan kerugian negara/daer
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 mengatur tata cara tuntutan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan kerugian negara/daerah. PP ini mengatur tentang pengertian kerugian negara/daerah dan tuntutan ganti kerugian, subyek dan obyek, tata cara verifikasi informasi dan pelaporan kerugian, pembentukan tim penyelesaian
HAPUSNYA PERIKATAN & HAK YANG DAPAT MENJADI JAMINAN PIUTANGFair Nurfachrizi
1. Hapusnya perikatan dapat terjadi karena pembayaran, penawaran pembayaran tunai diikuti penyimpanan, pembaharuan hutang, perjumpaan hutang, atau lampaunya waktu.
2. Pembayaran dapat dilakukan oleh debitur, orang yang turut berhutang, atau pihak ketiga yang bertindak atas namanya sendiri. Pembayaran dapat berupa uang atau penyerahan barang.
3. Perjumpaan hutang terjadi jika
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan keuangan negara dan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Secara ringkas, dibahas tentang sumber-sumber pendapatan negara, peran lembaga terkait seperti DPR, Menteri Keuangan, Bank Indonesia, dan BPK. Juga dibahas tentang landasan hukum kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945 serta peran lembaga peradilan seperti MA, MK, dan Komisi Yudisial.
Persekutuan komanditer dan perseroan terbatas merupakan dua bentuk badan usaha yang berbeda. Persekutuan komanditer memiliki sekutu kerja dan tidak kerja, sedangkan perseroan terbatas didirikan oleh dua orang pendiri atau lebih dengan modal terbagi dalam saham. Keduanya memiliki organ pendiri, pengurus, dan pengawas yang berbeda dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
Pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan perseroanKardoman Tumangger
Dokumen tersebut membahas tentang pembubaran perseroan, likuidasi, dan berakhirnya status badan hukum perseroan. Pembubaran dapat terjadi karena keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya berakhir, atau dicabutnya kepailitan. Pembubaran wajib diikuti likuidasi oleh likuidator untuk mengatur harta perseroan. Status badan hukum berakhir setelah likuidator melaporkan selesainya proses likuid
Dokumen tersebut merupakan pedoman kode etik yang berisi tentang nilai-nilai dasar, kewajiban, dan larangan bagi Anggota BPK, Pemeriksa, dan Pelaksana BPK lainnya dalam melaksanakan tugas secara independen, integritas, dan profesional demi kepentingan negara. Dokumen tersebut juga menjelaskan berbagai bentuk sanksi yang dapat diberikan kepada mereka yang melanggar kode etik.
HAL-HAL POKOK TAHAPAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA 5rusdiman1
Dokumen ini membahas tentang tahapan pengurusan piutang negara melalui penyitaan, yang meliputi pendefinisian penyitaan, larangan penyitaan terhadap barang tertentu, pengumuman penyitaan, pendaftaran penyitaan, dan pengangkatan penyitaan.
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai Produk Hibah AmanahRaya yang ditawarkan oleh Bank Islam Malaysia Berhad. Produk ini membolehkan penghibah untuk menyerahkan harta mereka secara sukarela kepada penerima hibah dengan menggunakan kontrak hibah Syariah. Dokumen ini menjelaskan rukun dan syarat hibah, jenis harta yang boleh dihibahkan, tanggungjawab pemegang amanah, dan caj yang dikenakan.
Dokumen tersebut membahas tentang kepailitan, gagal bayar, dan instrumen keuangan seperti surat berharga komersial dan Surat Berharga Syariah Negara. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan definisi dan perbedaan antara gagal bayar, penundaan kewajiban pembayaran utang, dan kepailitan. Selanjutnya menjelaskan beberapa jenis instrumen keuangan seperti surat berharga komersial dan SBSN.
Hbl minggu 1, hefti juliza, hapzi ali, resume aspek hukum bentuk badan usaha,...Hefti Juliza
Dokumen tersebut membahas tentang berbagai bentuk badan usaha seperti perusahaan perseorangan, persekutuan perdata, firma (FA), persekutuan komanditer (CV), dan perseroan terbatas (PT). Dijelaskan ciri-ciri, unsur pendirian, pengurusan, dan pembubaran dari masing-masing bentuk badan usaha."
Hbl,arifatur rihadah, moratorium hutang (pkpu) dan bpr, universitas mercu bua...rifaaa_092
Modul ini membahas tentang moratorium hutang (PKPU) dan BPR. PKPU adalah penundaan kewajiban pembayaran utang yang diatur dalam UU Kepailitan untuk memberikan kesempatan debitur mengajukan rencana pembayaran utang. BPR adalah bank yang menerima simpanan dan menyalurkan kredit kepada masyarakat, dengan lokasi dekat masyarakat. Modul ini menjelaskan prosedur PKPU, akibat hukum PKPU, serta alokasi
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 mengatur tata cara tuntutan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan menetapkan prosedur verifikasi informasi kerugian, pembentukan tim penyelesaian kerugian, dan penerbitan surat keterangan tanggung jawab mutlak serta surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara untuk memulihkan kerugian negara/daer
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 mengatur tata cara tuntutan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan kerugian negara/daerah. PP ini mengatur tentang pengertian kerugian negara/daerah dan tuntutan ganti kerugian, subyek dan obyek, tata cara verifikasi informasi dan pelaporan kerugian, pembentukan tim penyelesaian
HAPUSNYA PERIKATAN & HAK YANG DAPAT MENJADI JAMINAN PIUTANGFair Nurfachrizi
1. Hapusnya perikatan dapat terjadi karena pembayaran, penawaran pembayaran tunai diikuti penyimpanan, pembaharuan hutang, perjumpaan hutang, atau lampaunya waktu.
2. Pembayaran dapat dilakukan oleh debitur, orang yang turut berhutang, atau pihak ketiga yang bertindak atas namanya sendiri. Pembayaran dapat berupa uang atau penyerahan barang.
3. Perjumpaan hutang terjadi jika
Dokumen tersebut membahas tentang pengelolaan keuangan negara dan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Secara ringkas, dibahas tentang sumber-sumber pendapatan negara, peran lembaga terkait seperti DPR, Menteri Keuangan, Bank Indonesia, dan BPK. Juga dibahas tentang landasan hukum kekuasaan kehakiman menurut UUD 1945 serta peran lembaga peradilan seperti MA, MK, dan Komisi Yudisial.
Persekutuan komanditer dan perseroan terbatas merupakan dua bentuk badan usaha yang berbeda. Persekutuan komanditer memiliki sekutu kerja dan tidak kerja, sedangkan perseroan terbatas didirikan oleh dua orang pendiri atau lebih dengan modal terbagi dalam saham. Keduanya memiliki organ pendiri, pengurus, dan pengawas yang berbeda dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.
Similar to HAL-HAL POKOK TAHAPAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA 6 (20)
1. Studi kasus menganalisis penerimaan dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam di Kabupaten Cirebon tahun anggaran 2004.
2. Hasilnya menunjukkan perencanaan dan pelaksanaan penerimaan dana tersebut belum akurat karena menggunakan pendekatan incremental budget.
3. Informasi dari pemerintah pusat juga belum transparan sehingga mempengaruhi perencanaan anggaran daerah.
Ringkasan dokumen tersebut adalah: (1) dokumen tersebut membahas tentang definisi dan jenis-jenis investasi jangka pendek serta kriteria pengakuan dan pengukurannya; (2) investasi jangka pendek diharapkan dapat dicairkan dalam waktu satu tahun atau kurang dan termasuk deposito berjangka 3-12 bulan dan obligasi pemerintah jangka pendek; (3) hasil investasi seperti bunga diakui pada saat diperole
HAL-HAL POKOK TAHAPAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA 3rusdiman1
Dokumen tersebut membahas tentang tahapan pengurusan piutang negara, khususnya mengenai pencegahan keluar negeri bagi penanggung hutang. Pencegahan dapat dilakukan jika sisa hutang lebih dari Rp1 miliar atau kurang tetapi sering keluar negeri, atau jika terdapat indikasi penanggung hutang tidak beritikad baik. Pencegahan berlaku maksimal 18 bulan dan berakhir jika hutang lunas atau masa
Dokumen tersebut membahas tentang perekonomian terbuka dan kebijakan ekonomi makro. Perekonomian terbuka memiliki empat sektor yang meliputi rumah tangga, perusahaan, pemerintah dan luar negeri. Kebijakan ekonomi makro terbuka meliputi kebijakan fiskal dan moneter seperti pengeluaran pemerintah, pajak, jumlah uang beredar dan suku bunga.
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai presentasi pak II mata kuliah akuntansi yang membahas tentang persediaan (inventory) dan pengertian, klasifikasi, pengaruh kesalahan pencatatan, penetapan kuantitas, sistem pencatatan, dan metode penetapan harga pokok persediaan.
Dokumen tersebut memberikan informasi mengenai presentasi mata kuliah Akuntansi Sektor Publik oleh kelompok 4 yang membahas tentang piutang usaha dan piutang wesel. Terdapat 6 orang mahasiswa yang mengikuti presentasi tersebut beserta dosen pembimbingnya.
Dokumen tersebut memberikan informasi tentang presentasi kelompok 4 tentang investasi sementara. Dokumen tersebut menjelaskan pengertian investasi sementara, contoh akuntansi investasi sementara dalam obligasi dan saham, serta penilaian dan pelaporan investasi sementara.
Dokumen tersebut membahas tentang pengendalian internal dan akuntansi kas. Secara garis besar dibahas mengenai pengertian pengendalian internal dan akuntansi kas, karakteristik pengendalian internal, prinsip-prinsip pengendalian internal terhadap penerimaan dan pengeluaran kas, pengelolaan dana kas kecil, rekening kas di bank dan rekonsiliasi bank.
Sistem pemerintahan di Indonesia mengalami perubahan sejak masa kolonial hingga reformasi. Pada masa kolonial, Indonesia diperintah oleh Belanda dan Jepang secara otoriter. Setelah kemerdekaan, Indonesia menganut sistem presidensial berdasarkan UUD 1945 di bawah Orde Lama dan Orde Baru, namun dengan kekuasaan yang berbeda. Era reformasi mengadopsi sistem demokrasi yang lebih terbuka.
Dokumen tersebut membahas tentang geopolitik nasional Indonesia yang didasarkan pada Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah pandangan geopolitik Indonesia yang melihat tanah air sebagai satu kesatuan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Wawasan ini mencakup empat aspek yaitu wawasan nasional, pembangunan nasional, pertahanan dan keamanan, serta kewilayahan.
Pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang
memberikan akses kepada semua peserta didik yang
memiliki kelainan, bakat istimewa,maupun potensi tertentu
untuk mengikuti pendidikan maupun pembelajaran dalam
satu lingkungan pendidikan yang sama dengan peserta didik
umumlainya
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
Powerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul Ajar
HAL-HAL POKOK TAHAPAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA 6
1. HAL-HAL POKOK TAHAPAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA
EXECUTIVE SUMMARY
PENGANTAR KEPIUTANGAN NEGARA
DOSEN PEMBIMBING PRASTOWO SOEBAGIO
Disusun Oleh :
Rusdiman
4201314044
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK
JURUSAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
3A ASP
D IV Th 2014
2. A. Paksa Badan
1. Objek Paksa Badan:
Objek Paksa Badan adalah Penanggung Hutang yang terdiri dari:
a. Orang yang berkedudukan sebagai pihak yang berhutang dalam perikatan hutang,
atau orang yang berdasarkan undang-undang atau sebab apapun mempunyai
hutang kepada negara;
b. Pengurus badan hukum termasuk yayasan yang sesuai dengan akte pendirian
badan hukum, diwakili oleh:
1) Direksi atau pengurus perusahaan/yayasan/koperasi; dan/atau
2) Anggota dewan komisaris/dewan pengawas.
c. Salah seorang pesero dan/atau pesero pengurus dari badan hukum dalam hal
Penanggung Hutang adalah firma commanditer vennootschap, atau persekutuan
perdata.
2. Surat Perintah Paksa Badan:
Perintah Paksa Badan diterbitkan dalam hal:
a. Penanggung Hutang tidak memenuhi Surat Paksa.
b. sisa hutang Penanggung Hutang paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah).
c. Barang Jaminan tidak ada atau tidak menutup sisa hutang.
d. Penanggung Hutang mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan hutang tetapi
tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan.
e. objek Paksa Badan yang belum berumur 75 (tujuh puluh lima) tahun.
3. Jangka Waktu Paksa Badan:
a. Jangka waktu Paksa Badan Paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak objek
Paksa Badan ditempatkan dalam tempat Paksa Badan.
b. Jangka waktu Paksa Badan dapat diperpanjang oleh Panitia Cabang sebanyak 1
(satu) kali paling lama 6 (enam) bulan.
4. Hak Objek Paksa Badan:
Selama pelaksanaan Paksa Badan di Tempat Paksa Badan, objek Paksa Badan berhak:
a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
3. b. Memperoleh pelayanan kesehatan.
c. Mendapatkan makan.
d. Memperoleh bahan bacaan atas biaya sendiri.
e. Menerima kunjungan pada waktu tertentu dari:
1) Keluarga dan sahabat.
2) Dokter pribadi atas biaya sendiri; dan/atau
3) Rohaniwan.
5. Ijin Keluar Dari Paksa Badan:
Objek Paksa Badan yang sedang menjalankan Paksa Badan dapat diizinkan keluar dari
Tempat Paksa Badan dalam hal objek Paksa Badan akan:
a. Melaksanakan ibadah di tempat ibadah.
b. Menghadiri sidang di pengadilan.
c. Mengikuti pemilihan umum di tempat pemilihan umum.
d. Menjalani pemeriksaan kesehatan atau pengobatan di rumah sakit; atau
e. Menghadiri pemakaman orang tua, suami/isteri, dan/atau anak.
6. Pembebasan Objek Paksa Badan:
a. Objek Paksa Badan harus dibebaskan dalam hal:
1) Piutang Negara dinyatakan lunas.
2) Pengurusan Piutang Negara ditarik oleh atau dikembalikan kepada Penyerah
Piutang.
3) Objek Paksa Badan telah berumur 75 (tujuh puluh lima) tahun.
4) Objek Paksa Badan mengalami gangguan kejiwaan berat sehingga menjadi
tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum; atau
5) Jangka waktu Paksa Badan berakhir.
b. Objek Paksa Badan dapat dibebaskan dalam hal:
1) Terdapat pembayaran hutang paling sedikit 70% (tujuh puluh persen ) dari sisa
hutang; atau
2) Terdapat permintaan tertulis dari Kepala Kejaksaan Tinggi demi kepentingan
umum.
4. B. Lelang
1. Definisi : (Lelang adalah penjualan barang baik itu barang jaminan ataupun
kekayaan lain milik penanggung hutang yang dijual dimuka umum dalam rangka
penyelesaian hutang).
2. Tahapan Lelang:
a. Panitia Cabang menerbitkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan dalam hal
setelah dilakukan penyitaan, Penanggung Hutang tidak menyelesaikan
hutangnya.
b. Persiapan Lelang, Kantor Pelayanan melakukan:
1) Persiapan dokumen persyaratan lelang; dan
2) Pemberitahuan rencana lelang secara tertulis kepada Penyerah Piutang,
Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang.
c. Kantor Pelayanan memberikan penjelasan kepada calon peserta lelang yang
meminta penjelasan mengenai barang-barang yang akan dilelang.
d. Kantor Pelayanan dapat mengundang dan memberikan penjelasan (aanwijzing)
mengenai barang-barang yang akan dilelang dan hal lain yang terkait dengan
Lelang kepada calon peserta lelang.
e. Uang Jaminan Lelang :
1) Setiap barang yang akan dilelang ditetapkan uang jaminan lelang.
2) Besarnya uang jaminan lelang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
3. Penundaan dan Pembatalan Rencana Lelang yang Telah Diumumkan:
a. Lelang yang akan dilaksanakan pada prinsipnya tidak dapat ditunda kecuali:
1) Adanya putusan atau penetapan Pengadilan.
2) Persyaratan lelang tidak dipenuhi; atau
3) danya pembayaran hutang.
b. Lelang yang akan dilaksanakan pada prinsipnya tidak dapat dibatalkan
kecuali:
1) Penanggung Hutang melunasi hutang.
5. 2) Barang dan/atau dokumen barang yang akan dilelang disita dalam perkara
pidana.
3) Barang dan/atau dokumen barang yang akan dilelang telah musnah.
4) Barang yang akan dilelang telah dijual tidak melaiui lelang; atau
5) Barang yang akan dilelang telah di tebus.
4. Pengembalian Kelebihan Hasil Lelang:
a. Dalam hal terdapat kelebihan hasil lelang setelah diperhitungkan dengan
pelunasan hutang Penanggung Hutang, kelebihan hasil Lelang diserahkan
kepada:
1) Penanggung Hutang.
2) Penjamin Hutang, dalam hal barang yang dilelang adalah milik pihak
ketiga.
3) Ahli waris, dalam hal Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang telah
meninggal dunia.
4) Balai Harta Peninggalan, dalam hal Penanggung Hutang dan/atau
Penjamin Hutang telah meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris.
5) Likuidator, dalam hal Penanggung Hutang adalah badan hukum yang telah
dibubarkan; atau
6) Pengadilan Niaga atau Kurator, dalam hal Penanggung Hutang dinyatakan
pailit.
b. Dalam hal hasil Lelang barang milik pihak ketiga melebihi Nilai Pembebanan
Hipotik/Hak Tanggungan/Fidusia, hasil Lelang yang digunakan untuk
pembayaran hutang sebesar Nilai Pembebanan Hipotik/Hak
Tanggungan/Fidusia ditambah Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara.