SlideShare a Scribd company logo
HAL-HAL POKOK TAHAPAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA
EXECUTIVE SUMMARY
PENGANTAR KEPIUTANGAN NEGARA
DOSEN PEMBIMBING PRASTOWO SOEBAGIO
Disusun Oleh :
Rusdiman
4201314044
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK
JURUSAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
3A ASP
D IV Th 2014
A. Paksa Badan
1. Objek Paksa Badan:
Objek Paksa Badan adalah Penanggung Hutang yang terdiri dari:
a. Orang yang berkedudukan sebagai pihak yang berhutang dalam perikatan hutang,
atau orang yang berdasarkan undang-undang atau sebab apapun mempunyai
hutang kepada negara;
b. Pengurus badan hukum termasuk yayasan yang sesuai dengan akte pendirian
badan hukum, diwakili oleh:
1) Direksi atau pengurus perusahaan/yayasan/koperasi; dan/atau
2) Anggota dewan komisaris/dewan pengawas.
c. Salah seorang pesero dan/atau pesero pengurus dari badan hukum dalam hal
Penanggung Hutang adalah firma commanditer vennootschap, atau persekutuan
perdata.
2. Surat Perintah Paksa Badan:
Perintah Paksa Badan diterbitkan dalam hal:
a. Penanggung Hutang tidak memenuhi Surat Paksa.
b. sisa hutang Penanggung Hutang paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah).
c. Barang Jaminan tidak ada atau tidak menutup sisa hutang.
d. Penanggung Hutang mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan hutang tetapi
tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan.
e. objek Paksa Badan yang belum berumur 75 (tujuh puluh lima) tahun.
3. Jangka Waktu Paksa Badan:
a. Jangka waktu Paksa Badan Paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak objek
Paksa Badan ditempatkan dalam tempat Paksa Badan.
b. Jangka waktu Paksa Badan dapat diperpanjang oleh Panitia Cabang sebanyak 1
(satu) kali paling lama 6 (enam) bulan.
4. Hak Objek Paksa Badan:
Selama pelaksanaan Paksa Badan di Tempat Paksa Badan, objek Paksa Badan berhak:
a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
b. Memperoleh pelayanan kesehatan.
c. Mendapatkan makan.
d. Memperoleh bahan bacaan atas biaya sendiri.
e. Menerima kunjungan pada waktu tertentu dari:
1) Keluarga dan sahabat.
2) Dokter pribadi atas biaya sendiri; dan/atau
3) Rohaniwan.
5. Ijin Keluar Dari Paksa Badan:
Objek Paksa Badan yang sedang menjalankan Paksa Badan dapat diizinkan keluar dari
Tempat Paksa Badan dalam hal objek Paksa Badan akan:
a. Melaksanakan ibadah di tempat ibadah.
b. Menghadiri sidang di pengadilan.
c. Mengikuti pemilihan umum di tempat pemilihan umum.
d. Menjalani pemeriksaan kesehatan atau pengobatan di rumah sakit; atau
e. Menghadiri pemakaman orang tua, suami/isteri, dan/atau anak.
6. Pembebasan Objek Paksa Badan:
a. Objek Paksa Badan harus dibebaskan dalam hal:
1) Piutang Negara dinyatakan lunas.
2) Pengurusan Piutang Negara ditarik oleh atau dikembalikan kepada Penyerah
Piutang.
3) Objek Paksa Badan telah berumur 75 (tujuh puluh lima) tahun.
4) Objek Paksa Badan mengalami gangguan kejiwaan berat sehingga menjadi
tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum; atau
5) Jangka waktu Paksa Badan berakhir.
b. Objek Paksa Badan dapat dibebaskan dalam hal:
1) Terdapat pembayaran hutang paling sedikit 70% (tujuh puluh persen ) dari sisa
hutang; atau
2) Terdapat permintaan tertulis dari Kepala Kejaksaan Tinggi demi kepentingan
umum.
B. Lelang
1. Definisi : (Lelang adalah penjualan barang baik itu barang jaminan ataupun
kekayaan lain milik penanggung hutang yang dijual dimuka umum dalam rangka
penyelesaian hutang).
2. Tahapan Lelang:
a. Panitia Cabang menerbitkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan dalam hal
setelah dilakukan penyitaan, Penanggung Hutang tidak menyelesaikan
hutangnya.
b. Persiapan Lelang, Kantor Pelayanan melakukan:
1) Persiapan dokumen persyaratan lelang; dan
2) Pemberitahuan rencana lelang secara tertulis kepada Penyerah Piutang,
Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang.
c. Kantor Pelayanan memberikan penjelasan kepada calon peserta lelang yang
meminta penjelasan mengenai barang-barang yang akan dilelang.
d. Kantor Pelayanan dapat mengundang dan memberikan penjelasan (aanwijzing)
mengenai barang-barang yang akan dilelang dan hal lain yang terkait dengan
Lelang kepada calon peserta lelang.
e. Uang Jaminan Lelang :
1) Setiap barang yang akan dilelang ditetapkan uang jaminan lelang.
2) Besarnya uang jaminan lelang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
3. Penundaan dan Pembatalan Rencana Lelang yang Telah Diumumkan:
a. Lelang yang akan dilaksanakan pada prinsipnya tidak dapat ditunda kecuali:
1) Adanya putusan atau penetapan Pengadilan.
2) Persyaratan lelang tidak dipenuhi; atau
3) danya pembayaran hutang.
b. Lelang yang akan dilaksanakan pada prinsipnya tidak dapat dibatalkan
kecuali:
1) Penanggung Hutang melunasi hutang.
2) Barang dan/atau dokumen barang yang akan dilelang disita dalam perkara
pidana.
3) Barang dan/atau dokumen barang yang akan dilelang telah musnah.
4) Barang yang akan dilelang telah dijual tidak melaiui lelang; atau
5) Barang yang akan dilelang telah di tebus.
4. Pengembalian Kelebihan Hasil Lelang:
a. Dalam hal terdapat kelebihan hasil lelang setelah diperhitungkan dengan
pelunasan hutang Penanggung Hutang, kelebihan hasil Lelang diserahkan
kepada:
1) Penanggung Hutang.
2) Penjamin Hutang, dalam hal barang yang dilelang adalah milik pihak
ketiga.
3) Ahli waris, dalam hal Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang telah
meninggal dunia.
4) Balai Harta Peninggalan, dalam hal Penanggung Hutang dan/atau
Penjamin Hutang telah meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris.
5) Likuidator, dalam hal Penanggung Hutang adalah badan hukum yang telah
dibubarkan; atau
6) Pengadilan Niaga atau Kurator, dalam hal Penanggung Hutang dinyatakan
pailit.
b. Dalam hal hasil Lelang barang milik pihak ketiga melebihi Nilai Pembebanan
Hipotik/Hak Tanggungan/Fidusia, hasil Lelang yang digunakan untuk
pembayaran hutang sebesar Nilai Pembebanan Hipotik/Hak
Tanggungan/Fidusia ditambah Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara.

More Related Content

Similar to HAL-HAL POKOK TAHAPAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA 6

Pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan perseroan
Pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan perseroanPembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan perseroan
Pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan perseroan
Kardoman Tumangger
 
Bantuan hukum perdata
Bantuan hukum perdataBantuan hukum perdata
Bantuan hukum perdata
indra wijaya
 
TUGASKU: KEPAILITAN PERUSAHAAN
TUGASKU: KEPAILITAN PERUSAHAANTUGASKU: KEPAILITAN PERUSAHAAN
TUGASKU: KEPAILITAN PERUSAHAAN
Nurul Qamar
 
Kode etik bpk 2011
Kode etik bpk 2011Kode etik bpk 2011
Kode etik bpk 2011
kiclik
 
HAL-HAL POKOK TAHAPAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA 5
HAL-HAL POKOK TAHAPAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA 5HAL-HAL POKOK TAHAPAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA 5
HAL-HAL POKOK TAHAPAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA 5
rusdiman1
 
Produk SPI Hibah (Bank Islam Bhd)
Produk SPI Hibah (Bank Islam Bhd)Produk SPI Hibah (Bank Islam Bhd)
Produk SPI Hibah (Bank Islam Bhd)
surrenderyourthrone
 
kepailitan
kepailitankepailitan
kepailitan
niaanggraina
 
Hbl minggu 1, hefti juliza, hapzi ali, resume aspek hukum bentuk badan usaha,...
Hbl minggu 1, hefti juliza, hapzi ali, resume aspek hukum bentuk badan usaha,...Hbl minggu 1, hefti juliza, hapzi ali, resume aspek hukum bentuk badan usaha,...
Hbl minggu 1, hefti juliza, hapzi ali, resume aspek hukum bentuk badan usaha,...
Hefti Juliza
 
Hbl, agnes monica,hapzi ali,alternatif resolusi sengketa,universitas mercu b...
Hbl, agnes monica,hapzi  ali,alternatif resolusi sengketa,universitas mercu b...Hbl, agnes monica,hapzi  ali,alternatif resolusi sengketa,universitas mercu b...
Hbl, agnes monica,hapzi ali,alternatif resolusi sengketa,universitas mercu b...
AgnesMonica14
 
Hbl,arifatur rihadah, moratorium hutang (pkpu) dan bpr, universitas mercu bua...
Hbl,arifatur rihadah, moratorium hutang (pkpu) dan bpr, universitas mercu bua...Hbl,arifatur rihadah, moratorium hutang (pkpu) dan bpr, universitas mercu bua...
Hbl,arifatur rihadah, moratorium hutang (pkpu) dan bpr, universitas mercu bua...
rifaaa_092
 
Hbl,arifatur rihadah, moratorium hutang (pkpu) dan bpr, universitas mercu bua...
Hbl,arifatur rihadah, moratorium hutang (pkpu) dan bpr, universitas mercu bua...Hbl,arifatur rihadah, moratorium hutang (pkpu) dan bpr, universitas mercu bua...
Hbl,arifatur rihadah, moratorium hutang (pkpu) dan bpr, universitas mercu bua...
rifaaa_092
 
Pp 38 tahun 2016
Pp 38 tahun 2016Pp 38 tahun 2016
Pp 38 tahun 2016
Ahmad Abdul Haq
 
2016-12-20 PP Nomor 38 Tahun 2016
2016-12-20 PP Nomor 38 Tahun 20162016-12-20 PP Nomor 38 Tahun 2016
2016-12-20 PP Nomor 38 Tahun 2016
Ahmad Abdul Haq
 
HAPUSNYA PERIKATAN & HAK YANG DAPAT MENJADI JAMINAN PIUTANG
HAPUSNYA PERIKATAN & HAK YANG DAPAT MENJADI JAMINAN PIUTANGHAPUSNYA PERIKATAN & HAK YANG DAPAT MENJADI JAMINAN PIUTANG
HAPUSNYA PERIKATAN & HAK YANG DAPAT MENJADI JAMINAN PIUTANG
Fair Nurfachrizi
 
Hiwalah.pptx
Hiwalah.pptxHiwalah.pptx
Hiwalah.pptx
EverydayisGoodDay
 
HUKUM PERIKATAN.ppt
HUKUM PERIKATAN.pptHUKUM PERIKATAN.ppt
HUKUM PERIKATAN.ppt
BRYANTNUGRAHA
 
Pengelolaan Keuangan Negara dan Kekuasaan Kehakiman
Pengelolaan Keuangan Negara dan Kekuasaan KehakimanPengelolaan Keuangan Negara dan Kekuasaan Kehakiman
Pengelolaan Keuangan Negara dan Kekuasaan Kehakiman
Insyaallah Bermanfaat
 
materi kepailitan tentang lelang di masa insolvensi.pptx
materi kepailitan tentang lelang di masa insolvensi.pptxmateri kepailitan tentang lelang di masa insolvensi.pptx
materi kepailitan tentang lelang di masa insolvensi.pptx
akbarhidayatullah8
 
yayasan.ppt
yayasan.pptyayasan.ppt
yayasan.ppt
DonyHendroCahyono
 
Hukum bisnis cv pt
Hukum bisnis cv ptHukum bisnis cv pt
Hukum bisnis cv pt
Trianingrum
 

Similar to HAL-HAL POKOK TAHAPAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA 6 (20)

Pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan perseroan
Pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan perseroanPembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan perseroan
Pembubaran, likuidasi dan berakhirnya status badan perseroan
 
Bantuan hukum perdata
Bantuan hukum perdataBantuan hukum perdata
Bantuan hukum perdata
 
TUGASKU: KEPAILITAN PERUSAHAAN
TUGASKU: KEPAILITAN PERUSAHAANTUGASKU: KEPAILITAN PERUSAHAAN
TUGASKU: KEPAILITAN PERUSAHAAN
 
Kode etik bpk 2011
Kode etik bpk 2011Kode etik bpk 2011
Kode etik bpk 2011
 
HAL-HAL POKOK TAHAPAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA 5
HAL-HAL POKOK TAHAPAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA 5HAL-HAL POKOK TAHAPAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA 5
HAL-HAL POKOK TAHAPAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA 5
 
Produk SPI Hibah (Bank Islam Bhd)
Produk SPI Hibah (Bank Islam Bhd)Produk SPI Hibah (Bank Islam Bhd)
Produk SPI Hibah (Bank Islam Bhd)
 
kepailitan
kepailitankepailitan
kepailitan
 
Hbl minggu 1, hefti juliza, hapzi ali, resume aspek hukum bentuk badan usaha,...
Hbl minggu 1, hefti juliza, hapzi ali, resume aspek hukum bentuk badan usaha,...Hbl minggu 1, hefti juliza, hapzi ali, resume aspek hukum bentuk badan usaha,...
Hbl minggu 1, hefti juliza, hapzi ali, resume aspek hukum bentuk badan usaha,...
 
Hbl, agnes monica,hapzi ali,alternatif resolusi sengketa,universitas mercu b...
Hbl, agnes monica,hapzi  ali,alternatif resolusi sengketa,universitas mercu b...Hbl, agnes monica,hapzi  ali,alternatif resolusi sengketa,universitas mercu b...
Hbl, agnes monica,hapzi ali,alternatif resolusi sengketa,universitas mercu b...
 
Hbl,arifatur rihadah, moratorium hutang (pkpu) dan bpr, universitas mercu bua...
Hbl,arifatur rihadah, moratorium hutang (pkpu) dan bpr, universitas mercu bua...Hbl,arifatur rihadah, moratorium hutang (pkpu) dan bpr, universitas mercu bua...
Hbl,arifatur rihadah, moratorium hutang (pkpu) dan bpr, universitas mercu bua...
 
Hbl,arifatur rihadah, moratorium hutang (pkpu) dan bpr, universitas mercu bua...
Hbl,arifatur rihadah, moratorium hutang (pkpu) dan bpr, universitas mercu bua...Hbl,arifatur rihadah, moratorium hutang (pkpu) dan bpr, universitas mercu bua...
Hbl,arifatur rihadah, moratorium hutang (pkpu) dan bpr, universitas mercu bua...
 
Pp 38 tahun 2016
Pp 38 tahun 2016Pp 38 tahun 2016
Pp 38 tahun 2016
 
2016-12-20 PP Nomor 38 Tahun 2016
2016-12-20 PP Nomor 38 Tahun 20162016-12-20 PP Nomor 38 Tahun 2016
2016-12-20 PP Nomor 38 Tahun 2016
 
HAPUSNYA PERIKATAN & HAK YANG DAPAT MENJADI JAMINAN PIUTANG
HAPUSNYA PERIKATAN & HAK YANG DAPAT MENJADI JAMINAN PIUTANGHAPUSNYA PERIKATAN & HAK YANG DAPAT MENJADI JAMINAN PIUTANG
HAPUSNYA PERIKATAN & HAK YANG DAPAT MENJADI JAMINAN PIUTANG
 
Hiwalah.pptx
Hiwalah.pptxHiwalah.pptx
Hiwalah.pptx
 
HUKUM PERIKATAN.ppt
HUKUM PERIKATAN.pptHUKUM PERIKATAN.ppt
HUKUM PERIKATAN.ppt
 
Pengelolaan Keuangan Negara dan Kekuasaan Kehakiman
Pengelolaan Keuangan Negara dan Kekuasaan KehakimanPengelolaan Keuangan Negara dan Kekuasaan Kehakiman
Pengelolaan Keuangan Negara dan Kekuasaan Kehakiman
 
materi kepailitan tentang lelang di masa insolvensi.pptx
materi kepailitan tentang lelang di masa insolvensi.pptxmateri kepailitan tentang lelang di masa insolvensi.pptx
materi kepailitan tentang lelang di masa insolvensi.pptx
 
yayasan.ppt
yayasan.pptyayasan.ppt
yayasan.ppt
 
Hukum bisnis cv pt
Hukum bisnis cv ptHukum bisnis cv pt
Hukum bisnis cv pt
 

More from rusdiman1

PRESENTASI LAPORAN KEUANGAN MASJID AL-IKHLAS VILA DAGO
PRESENTASI LAPORAN KEUANGAN MASJID AL-IKHLAS VILA DAGOPRESENTASI LAPORAN KEUANGAN MASJID AL-IKHLAS VILA DAGO
PRESENTASI LAPORAN KEUANGAN MASJID AL-IKHLAS VILA DAGO
rusdiman1
 
SISTEM AKUNTANSI DAERAH - LAPORAN KONSOLIDASIAN
SISTEM AKUNTANSI DAERAH - LAPORAN KONSOLIDASIANSISTEM AKUNTANSI DAERAH - LAPORAN KONSOLIDASIAN
SISTEM AKUNTANSI DAERAH - LAPORAN KONSOLIDASIAN
rusdiman1
 
Evaluasi dbh dan sda
Evaluasi dbh dan sdaEvaluasi dbh dan sda
Evaluasi dbh dan sda
rusdiman1
 
MANAJEMEN BUDAYA - BUDAYA ORGANISASI
MANAJEMEN BUDAYA - BUDAYA ORGANISASIMANAJEMEN BUDAYA - BUDAYA ORGANISASI
MANAJEMEN BUDAYA - BUDAYA ORGANISASI
rusdiman1
 
Investasi
InvestasiInvestasi
Investasi
rusdiman1
 
HAL-HAL POKOK TAHAPAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA 4
HAL-HAL POKOK TAHAPAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA 4HAL-HAL POKOK TAHAPAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA 4
HAL-HAL POKOK TAHAPAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA 4
rusdiman1
 
HAL-HAL POKOK TAHAPAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA 3
HAL-HAL POKOK TAHAPAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA 3HAL-HAL POKOK TAHAPAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA 3
HAL-HAL POKOK TAHAPAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA 3
rusdiman1
 
HAL-HAL POKOK TAHAPAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA
HAL-HAL POKOK TAHAPAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARAHAL-HAL POKOK TAHAPAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA
HAL-HAL POKOK TAHAPAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA
rusdiman1
 
Ekonomi Makro Perekonomian Terbuka
Ekonomi Makro Perekonomian TerbukaEkonomi Makro Perekonomian Terbuka
Ekonomi Makro Perekonomian Terbuka
rusdiman1
 
Materi Akuntansi Organisasi Nirlaba
Materi Akuntansi Organisasi NirlabaMateri Akuntansi Organisasi Nirlaba
Materi Akuntansi Organisasi Nirlaba
rusdiman1
 
Pengantar Akuntansi - BAB IV
Pengantar Akuntansi - BAB IVPengantar Akuntansi - BAB IV
Pengantar Akuntansi - BAB IV
rusdiman1
 
Pengantar Akuntansi - BAB III
Pengantar Akuntansi - BAB IIIPengantar Akuntansi - BAB III
Pengantar Akuntansi - BAB III
rusdiman1
 
Pengantar Akuntansi - BAB II
Pengantar Akuntansi - BAB IIPengantar Akuntansi - BAB II
Pengantar Akuntansi - BAB II
rusdiman1
 
Pengantar Akuntansi - BAB I
Pengantar Akuntansi - BAB IPengantar Akuntansi - BAB I
Pengantar Akuntansi - BAB I
rusdiman1
 
PMAN - Materi Kepemimpinan
PMAN - Materi KepemimpinanPMAN - Materi Kepemimpinan
PMAN - Materi Kepemimpinan
rusdiman1
 
Dinamika Sistem Pemerintahan Indonesia
Dinamika Sistem Pemerintahan IndonesiaDinamika Sistem Pemerintahan Indonesia
Dinamika Sistem Pemerintahan Indonesia
rusdiman1
 
Dinamika Sistem Pemerintahan Indonesia
Dinamika Sistem Pemerintahan IndonesiaDinamika Sistem Pemerintahan Indonesia
Dinamika Sistem Pemerintahan Indonesia
rusdiman1
 
Geopolitik Nasional Indonesia
Geopolitik Nasional IndonesiaGeopolitik Nasional Indonesia
Geopolitik Nasional Indonesia
rusdiman1
 
Geopolitik Nasional Indonesia
Geopolitik Nasional IndonesiaGeopolitik Nasional Indonesia
Geopolitik Nasional Indonesia
rusdiman1
 

More from rusdiman1 (19)

PRESENTASI LAPORAN KEUANGAN MASJID AL-IKHLAS VILA DAGO
PRESENTASI LAPORAN KEUANGAN MASJID AL-IKHLAS VILA DAGOPRESENTASI LAPORAN KEUANGAN MASJID AL-IKHLAS VILA DAGO
PRESENTASI LAPORAN KEUANGAN MASJID AL-IKHLAS VILA DAGO
 
SISTEM AKUNTANSI DAERAH - LAPORAN KONSOLIDASIAN
SISTEM AKUNTANSI DAERAH - LAPORAN KONSOLIDASIANSISTEM AKUNTANSI DAERAH - LAPORAN KONSOLIDASIAN
SISTEM AKUNTANSI DAERAH - LAPORAN KONSOLIDASIAN
 
Evaluasi dbh dan sda
Evaluasi dbh dan sdaEvaluasi dbh dan sda
Evaluasi dbh dan sda
 
MANAJEMEN BUDAYA - BUDAYA ORGANISASI
MANAJEMEN BUDAYA - BUDAYA ORGANISASIMANAJEMEN BUDAYA - BUDAYA ORGANISASI
MANAJEMEN BUDAYA - BUDAYA ORGANISASI
 
Investasi
InvestasiInvestasi
Investasi
 
HAL-HAL POKOK TAHAPAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA 4
HAL-HAL POKOK TAHAPAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA 4HAL-HAL POKOK TAHAPAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA 4
HAL-HAL POKOK TAHAPAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA 4
 
HAL-HAL POKOK TAHAPAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA 3
HAL-HAL POKOK TAHAPAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA 3HAL-HAL POKOK TAHAPAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA 3
HAL-HAL POKOK TAHAPAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA 3
 
HAL-HAL POKOK TAHAPAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA
HAL-HAL POKOK TAHAPAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARAHAL-HAL POKOK TAHAPAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA
HAL-HAL POKOK TAHAPAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA
 
Ekonomi Makro Perekonomian Terbuka
Ekonomi Makro Perekonomian TerbukaEkonomi Makro Perekonomian Terbuka
Ekonomi Makro Perekonomian Terbuka
 
Materi Akuntansi Organisasi Nirlaba
Materi Akuntansi Organisasi NirlabaMateri Akuntansi Organisasi Nirlaba
Materi Akuntansi Organisasi Nirlaba
 
Pengantar Akuntansi - BAB IV
Pengantar Akuntansi - BAB IVPengantar Akuntansi - BAB IV
Pengantar Akuntansi - BAB IV
 
Pengantar Akuntansi - BAB III
Pengantar Akuntansi - BAB IIIPengantar Akuntansi - BAB III
Pengantar Akuntansi - BAB III
 
Pengantar Akuntansi - BAB II
Pengantar Akuntansi - BAB IIPengantar Akuntansi - BAB II
Pengantar Akuntansi - BAB II
 
Pengantar Akuntansi - BAB I
Pengantar Akuntansi - BAB IPengantar Akuntansi - BAB I
Pengantar Akuntansi - BAB I
 
PMAN - Materi Kepemimpinan
PMAN - Materi KepemimpinanPMAN - Materi Kepemimpinan
PMAN - Materi Kepemimpinan
 
Dinamika Sistem Pemerintahan Indonesia
Dinamika Sistem Pemerintahan IndonesiaDinamika Sistem Pemerintahan Indonesia
Dinamika Sistem Pemerintahan Indonesia
 
Dinamika Sistem Pemerintahan Indonesia
Dinamika Sistem Pemerintahan IndonesiaDinamika Sistem Pemerintahan Indonesia
Dinamika Sistem Pemerintahan Indonesia
 
Geopolitik Nasional Indonesia
Geopolitik Nasional IndonesiaGeopolitik Nasional Indonesia
Geopolitik Nasional Indonesia
 
Geopolitik Nasional Indonesia
Geopolitik Nasional IndonesiaGeopolitik Nasional Indonesia
Geopolitik Nasional Indonesia
 

Recently uploaded

Modul Ajar Kimia Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Kimia Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaModul Ajar Kimia Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Kimia Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
SABDA
 
AKSI NYATA PENDIDIKAN INKLUSIF_Baedlawi.pdf
AKSI NYATA PENDIDIKAN INKLUSIF_Baedlawi.pdfAKSI NYATA PENDIDIKAN INKLUSIF_Baedlawi.pdf
AKSI NYATA PENDIDIKAN INKLUSIF_Baedlawi.pdf
opkcibungbulang
 
RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) PASCA PELATIHAN.pptx
RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) PASCA PELATIHAN.pptxRENCANA TINDAK LANJUT (RTL) PASCA PELATIHAN.pptx
RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) PASCA PELATIHAN.pptx
mukminbdk
 
Defenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada Anak
Defenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada AnakDefenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada Anak
Defenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada Anak
Yayasan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak
 
GERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptx
GERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptxGERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptx
GERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptx
fildiausmayusuf1
 
92836246-Soap-Pada-Pasien-Dengan-as-Primer.pdf
92836246-Soap-Pada-Pasien-Dengan-as-Primer.pdf92836246-Soap-Pada-Pasien-Dengan-as-Primer.pdf
92836246-Soap-Pada-Pasien-Dengan-as-Primer.pdf
tsuroyya38
 
Pembelajaran Ekosistem Kelas 5 Semester 1
Pembelajaran Ekosistem Kelas 5 Semester 1Pembelajaran Ekosistem Kelas 5 Semester 1
Pembelajaran Ekosistem Kelas 5 Semester 1
niswati10
 
PPT PENGELOLAAN KINERJA PADA PMM SEKOLAH.pptx
PPT PENGELOLAAN KINERJA PADA PMM SEKOLAH.pptxPPT PENGELOLAAN KINERJA PADA PMM SEKOLAH.pptx
PPT PENGELOLAAN KINERJA PADA PMM SEKOLAH.pptx
AqlanHaritsAlfarisi
 
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
RPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptx
RPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptxRPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptx
RPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptx
YongYongYong1
 
Makalah Hukum Lingkungan Urgensi Kebijakan TAPERA .pdf
Makalah Hukum Lingkungan Urgensi Kebijakan TAPERA .pdfMakalah Hukum Lingkungan Urgensi Kebijakan TAPERA .pdf
Makalah Hukum Lingkungan Urgensi Kebijakan TAPERA .pdf
Andre664723
 
Media Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata angin
Media Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata anginMedia Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata angin
Media Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata angin
margagurifma2023
 
modul 1.4 Desiminasi-Budaya-Positif.pptx.pptx
modul 1.4 Desiminasi-Budaya-Positif.pptx.pptxmodul 1.4 Desiminasi-Budaya-Positif.pptx.pptx
modul 1.4 Desiminasi-Budaya-Positif.pptx.pptx
IrfanAudah1
 
materi penyuluhan kesehatan reproduksi remaja
materi penyuluhan kesehatan reproduksi remajamateri penyuluhan kesehatan reproduksi remaja
materi penyuluhan kesehatan reproduksi remaja
DewiInekePuteri
 
Aksi Nyata Disiplin Positif: Hukuman vs Restitusi vs Konsekuensi
Aksi Nyata Disiplin Positif: Hukuman vs Restitusi vs KonsekuensiAksi Nyata Disiplin Positif: Hukuman vs Restitusi vs Konsekuensi
Aksi Nyata Disiplin Positif: Hukuman vs Restitusi vs Konsekuensi
sabir51
 
KONSEP TEORI TERAPI KOMPLEMENTER - KELAS B KELOMPOK 10.pdf
KONSEP TEORI TERAPI KOMPLEMENTER - KELAS B KELOMPOK 10.pdfKONSEP TEORI TERAPI KOMPLEMENTER - KELAS B KELOMPOK 10.pdf
KONSEP TEORI TERAPI KOMPLEMENTER - KELAS B KELOMPOK 10.pdf
AsyeraPerangin1
 
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
nasrudienaulia
 
LAPORAN PRAKTIKUM EKOLOGI UMUM TENTANG MENGUKUR KEANEKARAGAMAN JENIS FLORA D...
LAPORAN PRAKTIKUM EKOLOGI UMUM TENTANG  MENGUKUR KEANEKARAGAMAN JENIS FLORA D...LAPORAN PRAKTIKUM EKOLOGI UMUM TENTANG  MENGUKUR KEANEKARAGAMAN JENIS FLORA D...
LAPORAN PRAKTIKUM EKOLOGI UMUM TENTANG MENGUKUR KEANEKARAGAMAN JENIS FLORA D...
HengkiRisman
 
Powerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul Ajar
Powerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul AjarPowerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul Ajar
Powerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul Ajar
MashudiMashudi12
 

Recently uploaded (20)

Modul Ajar Kimia Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Kimia Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaModul Ajar Kimia Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Kimia Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
 
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
 
AKSI NYATA PENDIDIKAN INKLUSIF_Baedlawi.pdf
AKSI NYATA PENDIDIKAN INKLUSIF_Baedlawi.pdfAKSI NYATA PENDIDIKAN INKLUSIF_Baedlawi.pdf
AKSI NYATA PENDIDIKAN INKLUSIF_Baedlawi.pdf
 
RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) PASCA PELATIHAN.pptx
RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) PASCA PELATIHAN.pptxRENCANA TINDAK LANJUT (RTL) PASCA PELATIHAN.pptx
RENCANA TINDAK LANJUT (RTL) PASCA PELATIHAN.pptx
 
Defenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada Anak
Defenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada AnakDefenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada Anak
Defenisi Anak serta Usia Anak dan Kekerasan yang mungki terjadi pada Anak
 
GERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptx
GERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptxGERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptx
GERAKAN KERJASAMA DAN BEBERAPA INSTRUMEN NASIONAL PENCEGAHAN KORUPSI.pptx
 
92836246-Soap-Pada-Pasien-Dengan-as-Primer.pdf
92836246-Soap-Pada-Pasien-Dengan-as-Primer.pdf92836246-Soap-Pada-Pasien-Dengan-as-Primer.pdf
92836246-Soap-Pada-Pasien-Dengan-as-Primer.pdf
 
Pembelajaran Ekosistem Kelas 5 Semester 1
Pembelajaran Ekosistem Kelas 5 Semester 1Pembelajaran Ekosistem Kelas 5 Semester 1
Pembelajaran Ekosistem Kelas 5 Semester 1
 
PPT PENGELOLAAN KINERJA PADA PMM SEKOLAH.pptx
PPT PENGELOLAAN KINERJA PADA PMM SEKOLAH.pptxPPT PENGELOLAAN KINERJA PADA PMM SEKOLAH.pptx
PPT PENGELOLAAN KINERJA PADA PMM SEKOLAH.pptx
 
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka
 
RPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptx
RPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptxRPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptx
RPH BAHASA MELAYU TAHUN 6 SJKC 2024.pptx
 
Makalah Hukum Lingkungan Urgensi Kebijakan TAPERA .pdf
Makalah Hukum Lingkungan Urgensi Kebijakan TAPERA .pdfMakalah Hukum Lingkungan Urgensi Kebijakan TAPERA .pdf
Makalah Hukum Lingkungan Urgensi Kebijakan TAPERA .pdf
 
Media Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata angin
Media Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata anginMedia Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata angin
Media Pembelajaran kelas 3 SD Materi konsep 8 arah mata angin
 
modul 1.4 Desiminasi-Budaya-Positif.pptx.pptx
modul 1.4 Desiminasi-Budaya-Positif.pptx.pptxmodul 1.4 Desiminasi-Budaya-Positif.pptx.pptx
modul 1.4 Desiminasi-Budaya-Positif.pptx.pptx
 
materi penyuluhan kesehatan reproduksi remaja
materi penyuluhan kesehatan reproduksi remajamateri penyuluhan kesehatan reproduksi remaja
materi penyuluhan kesehatan reproduksi remaja
 
Aksi Nyata Disiplin Positif: Hukuman vs Restitusi vs Konsekuensi
Aksi Nyata Disiplin Positif: Hukuman vs Restitusi vs KonsekuensiAksi Nyata Disiplin Positif: Hukuman vs Restitusi vs Konsekuensi
Aksi Nyata Disiplin Positif: Hukuman vs Restitusi vs Konsekuensi
 
KONSEP TEORI TERAPI KOMPLEMENTER - KELAS B KELOMPOK 10.pdf
KONSEP TEORI TERAPI KOMPLEMENTER - KELAS B KELOMPOK 10.pdfKONSEP TEORI TERAPI KOMPLEMENTER - KELAS B KELOMPOK 10.pdf
KONSEP TEORI TERAPI KOMPLEMENTER - KELAS B KELOMPOK 10.pdf
 
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...
 
LAPORAN PRAKTIKUM EKOLOGI UMUM TENTANG MENGUKUR KEANEKARAGAMAN JENIS FLORA D...
LAPORAN PRAKTIKUM EKOLOGI UMUM TENTANG  MENGUKUR KEANEKARAGAMAN JENIS FLORA D...LAPORAN PRAKTIKUM EKOLOGI UMUM TENTANG  MENGUKUR KEANEKARAGAMAN JENIS FLORA D...
LAPORAN PRAKTIKUM EKOLOGI UMUM TENTANG MENGUKUR KEANEKARAGAMAN JENIS FLORA D...
 
Powerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul Ajar
Powerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul AjarPowerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul Ajar
Powerpoint Materi Menyusun dan Merencanakan Modul Ajar
 

HAL-HAL POKOK TAHAPAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA 6

  • 1. HAL-HAL POKOK TAHAPAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA EXECUTIVE SUMMARY PENGANTAR KEPIUTANGAN NEGARA DOSEN PEMBIMBING PRASTOWO SOEBAGIO Disusun Oleh : Rusdiman 4201314044 POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK JURUSAN AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK 3A ASP D IV Th 2014
  • 2. A. Paksa Badan 1. Objek Paksa Badan: Objek Paksa Badan adalah Penanggung Hutang yang terdiri dari: a. Orang yang berkedudukan sebagai pihak yang berhutang dalam perikatan hutang, atau orang yang berdasarkan undang-undang atau sebab apapun mempunyai hutang kepada negara; b. Pengurus badan hukum termasuk yayasan yang sesuai dengan akte pendirian badan hukum, diwakili oleh: 1) Direksi atau pengurus perusahaan/yayasan/koperasi; dan/atau 2) Anggota dewan komisaris/dewan pengawas. c. Salah seorang pesero dan/atau pesero pengurus dari badan hukum dalam hal Penanggung Hutang adalah firma commanditer vennootschap, atau persekutuan perdata. 2. Surat Perintah Paksa Badan: Perintah Paksa Badan diterbitkan dalam hal: a. Penanggung Hutang tidak memenuhi Surat Paksa. b. sisa hutang Penanggung Hutang paling sedikit Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). c. Barang Jaminan tidak ada atau tidak menutup sisa hutang. d. Penanggung Hutang mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan hutang tetapi tidak menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan. e. objek Paksa Badan yang belum berumur 75 (tujuh puluh lima) tahun. 3. Jangka Waktu Paksa Badan: a. Jangka waktu Paksa Badan Paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak objek Paksa Badan ditempatkan dalam tempat Paksa Badan. b. Jangka waktu Paksa Badan dapat diperpanjang oleh Panitia Cabang sebanyak 1 (satu) kali paling lama 6 (enam) bulan. 4. Hak Objek Paksa Badan: Selama pelaksanaan Paksa Badan di Tempat Paksa Badan, objek Paksa Badan berhak: a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
  • 3. b. Memperoleh pelayanan kesehatan. c. Mendapatkan makan. d. Memperoleh bahan bacaan atas biaya sendiri. e. Menerima kunjungan pada waktu tertentu dari: 1) Keluarga dan sahabat. 2) Dokter pribadi atas biaya sendiri; dan/atau 3) Rohaniwan. 5. Ijin Keluar Dari Paksa Badan: Objek Paksa Badan yang sedang menjalankan Paksa Badan dapat diizinkan keluar dari Tempat Paksa Badan dalam hal objek Paksa Badan akan: a. Melaksanakan ibadah di tempat ibadah. b. Menghadiri sidang di pengadilan. c. Mengikuti pemilihan umum di tempat pemilihan umum. d. Menjalani pemeriksaan kesehatan atau pengobatan di rumah sakit; atau e. Menghadiri pemakaman orang tua, suami/isteri, dan/atau anak. 6. Pembebasan Objek Paksa Badan: a. Objek Paksa Badan harus dibebaskan dalam hal: 1) Piutang Negara dinyatakan lunas. 2) Pengurusan Piutang Negara ditarik oleh atau dikembalikan kepada Penyerah Piutang. 3) Objek Paksa Badan telah berumur 75 (tujuh puluh lima) tahun. 4) Objek Paksa Badan mengalami gangguan kejiwaan berat sehingga menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum; atau 5) Jangka waktu Paksa Badan berakhir. b. Objek Paksa Badan dapat dibebaskan dalam hal: 1) Terdapat pembayaran hutang paling sedikit 70% (tujuh puluh persen ) dari sisa hutang; atau 2) Terdapat permintaan tertulis dari Kepala Kejaksaan Tinggi demi kepentingan umum.
  • 4. B. Lelang 1. Definisi : (Lelang adalah penjualan barang baik itu barang jaminan ataupun kekayaan lain milik penanggung hutang yang dijual dimuka umum dalam rangka penyelesaian hutang). 2. Tahapan Lelang: a. Panitia Cabang menerbitkan Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan dalam hal setelah dilakukan penyitaan, Penanggung Hutang tidak menyelesaikan hutangnya. b. Persiapan Lelang, Kantor Pelayanan melakukan: 1) Persiapan dokumen persyaratan lelang; dan 2) Pemberitahuan rencana lelang secara tertulis kepada Penyerah Piutang, Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang. c. Kantor Pelayanan memberikan penjelasan kepada calon peserta lelang yang meminta penjelasan mengenai barang-barang yang akan dilelang. d. Kantor Pelayanan dapat mengundang dan memberikan penjelasan (aanwijzing) mengenai barang-barang yang akan dilelang dan hal lain yang terkait dengan Lelang kepada calon peserta lelang. e. Uang Jaminan Lelang : 1) Setiap barang yang akan dilelang ditetapkan uang jaminan lelang. 2) Besarnya uang jaminan lelang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Penundaan dan Pembatalan Rencana Lelang yang Telah Diumumkan: a. Lelang yang akan dilaksanakan pada prinsipnya tidak dapat ditunda kecuali: 1) Adanya putusan atau penetapan Pengadilan. 2) Persyaratan lelang tidak dipenuhi; atau 3) danya pembayaran hutang. b. Lelang yang akan dilaksanakan pada prinsipnya tidak dapat dibatalkan kecuali: 1) Penanggung Hutang melunasi hutang.
  • 5. 2) Barang dan/atau dokumen barang yang akan dilelang disita dalam perkara pidana. 3) Barang dan/atau dokumen barang yang akan dilelang telah musnah. 4) Barang yang akan dilelang telah dijual tidak melaiui lelang; atau 5) Barang yang akan dilelang telah di tebus. 4. Pengembalian Kelebihan Hasil Lelang: a. Dalam hal terdapat kelebihan hasil lelang setelah diperhitungkan dengan pelunasan hutang Penanggung Hutang, kelebihan hasil Lelang diserahkan kepada: 1) Penanggung Hutang. 2) Penjamin Hutang, dalam hal barang yang dilelang adalah milik pihak ketiga. 3) Ahli waris, dalam hal Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang telah meninggal dunia. 4) Balai Harta Peninggalan, dalam hal Penanggung Hutang dan/atau Penjamin Hutang telah meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris. 5) Likuidator, dalam hal Penanggung Hutang adalah badan hukum yang telah dibubarkan; atau 6) Pengadilan Niaga atau Kurator, dalam hal Penanggung Hutang dinyatakan pailit. b. Dalam hal hasil Lelang barang milik pihak ketiga melebihi Nilai Pembebanan Hipotik/Hak Tanggungan/Fidusia, hasil Lelang yang digunakan untuk pembayaran hutang sebesar Nilai Pembebanan Hipotik/Hak Tanggungan/Fidusia ditambah Biaya Administrasi Pengurusan Piutang Negara.