Presentasi Geopolitik Indonesia

2. GEOPOLITIK INDONESIA
Oleh
Kelompok 1
Anggota : 1) Egi Tresna Munggaran
2) Jajang Rohaendi
3) Mardiany Eka Putri
4) Nuraini
5) Sri Siti Maemunah
Prodi : PGSD, 1 (SATU) E

3. A. PENGERTIAN GEOPOLITIK
Geopolitik diartikan sebagai sistem politik atau
peraturan-peraturan dalam wujud kebijaksanaan
dan strategi nasional yang didorong oleh aspirasi
nasional geografik (kepentingan yang titik
beratnya terletak pada pertimbangan geografi,
wilayah atau teritorial dalam arti luas) suatu
negara, yang apabila dilaksanakan dan berhasil
akan berdampak langsung atau tidak langsung
kepada sistem politik suatu negara.

4.  Wawasan Geopolitik
Selanjutnya masih ada beberapa pandangan
geopolitik lain, akan tetapi lebih cenderung
menunjukkan kepada suatu wawasan yaitu :
1. Wawasan Benua
2. Wawasan Bahari
3. Wawasan Dirgantara
4. Wawasan Kombinasi

5. B. WAWASAN NUSANTARA
 Pengertian Wawasan Nusantara
Istilah wawasan berasal dari kata “ wawas” yang berarti
pandangan, tinjauan, atau pengelihatan inderawi. Akar kata ini
membentuk kata “mawas” yang berarti memandang,
meninjau,atau melihat.
Sedangkan “wawasan” berarti cara pandang, cara tinjau,
atau cara melihat. Sedangkan istilah Nusantara berasal dari kata
“nusa” yang berarti pulau, dan “antara” yang berarti diapit di
antara dua hal. Istilah Nusantara dipakai untuk kesatuan
wilayah dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak di
antara samudera Pasifik dan samudera Hindia serta di antara
benua Asia dan benua Australia.
Wawasan Nusantara mempunyai arti cara pandang bangsa
Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan Pancasila
dan UUD 1945 serta sesuai dengan geografi wilayah Nusantara
yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan dan
cita-cita nasionalnya.

6.  Kedudukan Wawasan Nusantara
Dalam sistem kehidupan nasional Indonesia sebagai
paradigma kehidupan nasional Indonesia yang urutannya
sebagai berikut :
• Pancasila sebagai falsafah, ideologi bangsa, dan dasar
negara.
• UUD 1945 sebagai konstitusi negara.
• Wawasan Nusantara sebagai geopolitik bangsa Indonesia.
• Ketahanan Nasional sebagai geostrategi bangsa dan Negara
Indonesia.
• Politik dan strategi nasional sebagai kebijaksanaan dasar
nasional dalam pebangunan nasional.

7.  Peranan Wawasan Nusantara
Wawasan Nusantara dijelaskan peranannya untuk :
1. Mewujudkan serta memelihara persatuan dan
kesatuan, yang serasi dan selaras pada segenap
aspek kehidupan nasional.
2. Menumbuhkan rasa tanggung jawab atau
pamanfaatan lingkungannya. Peranan ini berkaitan
dengan adanya hubungan yang erat dan saling
terkait dan ketergantungan antara bangsa dan
ruang hidupnya. Oleh karena itu, pemanfaatan
lingkungan harus bertanggung jawab. Jika tidak,
maka akan menimbulkan kerusakan lingkugan
yang pada akhirnya akan merugikan bangsa.

8. 3. Menegakkan kekuasaan guna melindungi
kepentingan nasional. Kepentingan nasional
menjadi dasar hubungan antara bangsa.
Apabila suatu bangsa kepentingan nasionalnya
sejalan atau pararel dengan kepentingan
nasional bangsa lain, maka kedua bangsa itu
akan mudah terjalin hubungan persahabatan.
4. Merentang hubungan Internasional dalam
upaya ikut menegakkan perdamaian.

9.  Wajah Wawasan Nusantara
Pengertian istilah wajah adalah roman muka. Wajah
manusia hanya satu, tetapi wajah itu memiliki beberapa
roman muka dan tiap roman muka berbeda satu dengan
yang lain sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi.
Dalam hubungan itu, dapat dikatakan bahwa geopolitik
Indonesia hanya satu, yaitu Wawasan Nusantara
(Wasantara). Namun, wajahnya lebih dari satu, yaitu ada 4
wajah yang meliputi :
1. Wajah Wasantara sebagai Wawasan Nasional yang melandasi
konsepsi Ketahanan Nasional.
2. WajahWasantara sebagai wawasan pembangunan nasional.
3. Wajah Wasantara sebagai wawasan pertahanan dan
keamanan.
4. WajahWasantara sebagai wawasan kewilayahan.

10. C. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Wawasan Nusantara
1. Wilayah ( Geografi )
 Asas Kepulauan
 Kepulauan Indonesia
 Konsepsi tentang Wilayah Lautan
 Karakteristik Wilayah Nusantara
2. Geopolitik dan Geostrategi
 Geopolitik
Asal istilah Geopolitik
Istilah Geopolitik semula diartikan oleh Frederich Ratzel
(1844 – 1904) sebagai ilmu bumi politik ( Political
Geography).

11. Istilah ini kemudian dikembangkan dan diperluas oleh
sarjana ilmu politik Swedia, Rudolf (1864-1922) dan Karl
aushofer (1869-1964) dari Jerman menjadi Geographical Politic
dan disingkat Geopolitik. Perbedaan dari istilah di atas terletak
pada titik perhatian dan tekanannya, apakah pada bidang
geografi ataukah politk.
Ilmu bumi politik (Political Geography) mempelajari
fenomena geografi dan aspek politik, sedangkan geopolitik
mempelajari fenomena politik dari aspek geografi. Geopolitik
memaparkan dasar pertimbangan dalam menentukan
alternatif kebijaksanaan nasional untuk mewujudkan tujuan
tertentu.
 Pandangan Para Pemikir Geopolitik terdiri atas :
a. Pandangan Ratzel dan Kjellen
b. Pandangan Haushofer

12.  Geostrategi
Strategi adalah politik dalam pelaksanaan, yaitu upaya
bagaimana mencapai tujuan atau sasaran yang ditetapkan
sesuai dengan keinginan politik. Strategi juga dapat
merupakan ilmu, yang langkah-langkahnya selalu berkaitan
dengan data dan fakta yang ada.
Sebagai contoh pertimbangan geostrategis untuk negara
dan bangsa Indonesia adalah kenyataan posisi silang
Indonesia dari berbagai aspek, di samping aspek geografi
juga aspek-aspek demografi, ideologi, politik, ekonomi,
sosial budaya dan Hankam.

13. 3. Perkembangan Wilayah Indonesia dan Dasar Hukumnya
 Sejak 17 - 8 - 1945 sampai dengan 13 – 12 – 1957.
Wilayah negara Republik Indonesia ketika merdeka meliputi
wilayah bekas Hindia Belanda berdasarkan ketentuan dalam “
Territoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonantie” tahun 1939
tentang batas wilayah laut teritorial Indonesia.
 Dari Deklarasi Juanda (13–12–1957) sampai dengan 17–2–
1969.
 Dari 17 - 2 - 1969 ( Deklarasi Landas Kontinen ) sampai
sekarang.
 Zona Ekonomi Ekslusif ( ZEE ).

14. D. Unsur-Unsur Dasar Wawasan Nusantara
1. Wadah
Wawasan Nusantara sebagai wadah meliputi tiga komponen
yaitu :
 Wujud wilayah
Batas ruang lingkup wilayah Nusantara ditentukan oleh
lautan yang di dalamnya terdapat gugusan ribuan pulau
yang saling dihubungkan oleh dalamnya perairan, baik laut
maupun sealat serta dirgantara di atasnya yang merupakan
satu kesatuan ruang wilayah.
 Tata Inti Organisasi
Bagi Indonesia, tata inti organisasi negara didasarkan pada
UUD 1945 yang menyangkut bentuk dan kedaulatan negara,
kekuasaan pemerintahan, sistem pemerintahan dan sistem
perwakilan.

15. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk
Republik. Kedaulatan berada di tangan rakyat yang
dilaksanakan menurut Undang-undang. Sistem pemerintahan
menganut sistem pemerintahan presidensial.
Presiden memegang kekuasaan permerintah berdasarkan
UUD 1945. Indonesia adalah negara hukum (Rechtsstaat)
bukan negara kekuasaan (Machtsstaat). Dewan Perwakilan
Rakyat (DPR) mempunyai kekuatan kuat, yang tidak dapat
dibubarkan oleh Presiden. Anggota DPR merangkap sebagai
anggota MPR.
 Tata Kelengkapan Organisasi
Wujud tata kelengkapan organisasi adalah kesadaran
politik dan kesadaran bernegara yang harus dimiliki oleh
seluruh rakyat yang mencakup pertai politik, golongan dan
organisasi masyarakat, kalangan pers serta seluruh aparatur
negara.

16. 2. IsiWawasan Nusantara
Isi Wawasan Nusantara tercermin dalam perpektif
kehidupan manusia Indonesia dalam eksistensinya yang
meliputi cita-cita bangsa dan asas manunggal yang
terpadu :
 Cita-cita bangsa Indonesia tertuang dalam Pembukaan
UUD 1945.
 Asas keterpaduan semua aspek kehidupan nasional
berciri manunggal, utuh menyeluruh.
3. Tata Laku Wawasan Nusantara Mencakup Dua Segi,
Batiniah dan Lahiriah.
 Tata laku batiniah berlandaskan falsafah bangsa yang
membentuk sikap mental bangsa yang memiliki
kekuatan batin.
 Tata laku lahiriah merupakan kekuatan yang utuh,
dalam arti kemanunggalan kata dan karya, keterpaduan
pembicaraan dan perbuatan.

17. E. Implementasi Wawasan Nusantara
1. Wawasan Nusantara sebagai Pancaran Falsafah Pancasila.
Falsafah Pancasila diyakini sebagai pandangan hidup
bangsa Indonesia yang sesuai dengan aspirasinya. Keyakinan
ini dibuktikan dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia
sejak awal proses pembentukan Negara Kesatuan Republik
Indonesia sampai sekarang.
Konsep Wawasan Nusantara berpangkal pada dasar
Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagai sila pertama yang
kemudian melahirkan hakikat misi manusia Indonesia yang
dijabarkan pada sila-sila berikutnya. Wawasan Nusantara
sebagai aktualisasi falsafah Pancasila menjadi landasan dan
pedoman bagi pengelolaan kelangsungan hidup bangsa
Indonesia.

18. 2. Wawasan Nusantara dalam Pembangunan Nasional
 Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu
Kesatuan Politik.
 Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu
Kesatuan Ekonomi.
 Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu
Kesatuan Sosial Budaya.
 Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu
Kesatuan Pertahanan Keamanan.
3. PenerapanWawasan Nusantara
 Penerapan Wawasan Nusantara, khususnya di bidang
wilayah.
 Penerapan Wawasan Nusantara dalam pembangunan
negara.
 Penerapan Wawasan Nusantara di bidang sosial
budaya.

19.  Penerapan Wawasan Nusantara di bidang Pertahanan
Keamanan.
4. Hubungan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional
Dalam penyelenggaraan kehidupan nasional agar tetap
mengarah pada pencapaian tujuan nasional di perlukan
suatu landasan dan pedoman yang kokoh berupa konsepsi
wawasan nasional. Wawasan nasional Indonesia
menumbuhkan dorongan dan rangsangan untuk
mewujudkan aspirasi bangsa serta kepentingan dan tujuan
nasional.
Ketahanan nasional merupakan kondisi yang harus
diwujudkan agar proses pencapaian tujuan nasional
tersebut dapat berjalan dan sukses. Secara ringkas dapat
dikatakan bahwa Wawasan Nusantara dan ketahanan
nasional merupakan dua konsepsi dasar yang saling
mendukung sebagai pedoman bagi penyelenggaraan
kehidupan berbangsa dan bernegara agar tetap jaya dan
berkembang seterusnya.

20. F. Konsep Wilayah Sebagai Ruang Hidup
Wilayah didefinisikan sebagai ruang yang merupakan
kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya,
yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan pada aspek
administratif atau aspek fungsional (Peraturan Pemerintah No.
10 tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan
Ruang Wilayah Presiden Republik Indonesia). Definisi lain
mengatakan bahwa wilayah adalah sebuah daerah yang
dikuasai atau menjadi teritorial dari sebuah kedaulatan.
Pada masa lampau, seringkali sebuah wilayah dikelilingi
oleh batas-batas kondisi fisik alam, misalnya sungai, gunung,
atau laut. Sedangkan setelah masa kolonialisme, batas-batas
tersebut dibuat oleh negara yang menduduki daerah tersebut,
dan berikutnya dengan adanya negara bangsa, istilah yang
lebih umum digunakan adalah batas nasional.

21. Ruang mengandung pengertian sebagai “wadah yang
meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai
satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya
hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan
hidupnya”. Ruang itu terbatas dan jumlahnya relatif tetap.
Sedangkan aktivitas manusia dan pesatnya perkembangan
penduduk memerlukan ketersediaan ruang untuk beraktivitas
senantiasa berkembang setiap hari. Hal ini mengakibatkan
kebutuhan akan ruang semakin tinggi.
Ruang merupakan sumber daya alam yang harus dikelola
bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sebagaimana
diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang
menegaskan bahwa “bumi dan air serta kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan
sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat ”. Dalam konteks
ini ruang harus dilindungi dan dikelola secara terkoordinasi,
terpadu, dan berkelanjutan.