Prensentasi Pendidikan Kebangsaan, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional

2. Disusun Oleh :
 Rhesa Theodore Muliawan (073001400081)
 Karisma Molek Askar
 M. Fitra Adrian
 Yoga Oktora
 Reynaldi

3. A. MEMAHAMI GEOPOLITIK DAN GEOSTRATEGI
Akhir-akhir ini, kita sering mendengar ucapan
wawasan kebangsaan, dan setiap organisasi
kelompok selalu mengaku berdasar pada wawasan
kebangsaan. Pada dasarnya apabila setiap organisasi
kelompok menerapkan wawasan kebangsaan dan
seluruh rakyat berwawasan kebangsaan, pada
akhirnya bangsa Indonesia adalah satu.

4. Berbicara tentang Wawasan Nusantara ditinjau dari sudut kewilayahan, ada
dua hal yang perlu diwaspadai untuk menjaga keutuhan negara kesatuan
Republik Indonesia (NKRI), yaitu faktor internal dan faktor eksternal.
Artinya bahwa faktor internal dapat saja terjadi (disintegrasi bangsa)
mengingat letak geografi Indonesia berbentuk kepulauan dan dipicu lagi
masyarakat yang majemuk dalam arti sifat primordialnya yang menonjol.
Contohnya banyak daerah-daerah didalam NKRI yang menginginkan untuk
merdeka (Papua, Aceh Riau, Batam dan lain sebagainya).
Sedangkan pada faktor eksternal, ini akibat adanya faktor kepentingan luar
(Internasional) baik dari segi politik maupun ekonomi.

5. Formulasi Wawasan Nusantara merupakan salah satu konsepsi
politik dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Sebagai wawasan
nasional dari bangsa Indonesia maka wilayah Indonesia yang terdiri
atas daratan, laut dan udara diatasnya dipandang sebagai ruang hidup
(lebensraum) yang satu dan utuh.
Wawasan Nusantara sebagai wawasan nasionalnya bangsa Indonesia
dibangun atas pandangan geopolitik bangsa.
Pandangan bangsa Indonesia didasarkan pada konstelasi lingkungan
tempat tinggalnya yang menghasilkan konsepsi Wawasan Nusantara.
Dengan demikian Wawasan Nusantara merupakan penerapan dari
teori geopolitik bangsa Indonesia.

6. Setiap bangsa dalam rangka mempertahankan eksistensi dan
mewujudkan cita-citanya perlu memiliki pemahaman mengenai
geopolitik dan geostrategi. Geopolitik bangsa Indonesia diterjemahkan
dalam konsep Wawasan Nusantara, sedangkan geostrategi bangsa
Indonesia dirumuskan dalam konsepsi Ketahanan Nasional.
Geographical Politic atau geopolitik diartikan sebagai pertimbangan-
pertimbangan dalam menetukan alternatif kebijakan dasar nasional
untuk mewujudkan tujuan tertentu. Dalam pelaksanaanya geopolitik ini
yaitu kebijakan pelaksanaan dalam mentukan tujuan, sarana-sarana
serta cara penggunaan sarana tersebut guna mencapai tujuan nasional
dengan memanfaatkan konstelasi geografis suatu negara dengan
menggunakan Geostrategi

7. Geostrategi adalah perumusan strategi nasional dengan
memperhitungkan kondisi dan konstelasi geografis sebagai faktor
utamanya, disamping itu juga memperhatikan kondisi sosial, budaya,
penduduk, SDA, lingkungan regional maupun internasional.
Geostrategi nasional ini dapat dirumuskan dalam konsepsi
ketahanan nasional. Ketahanan Nasional sebagai geostrategi bangsa
Indonesia memiliki pengertian bahwa konsep Indonesia dalam
melaksanakan pembangunan dalam rangka mencapai cita-cita dan
tujuan nasionalnya. Ketahanan Nasional sebagai suatu pendekatan
merupakan salah satu pengertian dari konsepsi ketahanan nasional
itu sendiri (Prayitno & Trubus Rahardiansah. 2006).

8. Faktor Faktor yang Mempengaruhi Politik dan
Strategi Nasional
1.Ideologi dan Politik
Potensi Ideologi dan politik dihimpun di dalam pengertian kesatuan
dan persatuan nasional yang mengambarkan kepribadian bangsa,
keyakinan atas kemampuan sendiri dan yang berdaulat serta
mencapai kemerdekaannya.
Mengadakan kerja sama regional serta membentuk dan mewujudkan
kestabilan di wilayah Asia Tenggara dan mengusahakan adanya kerja
sama Internasional dalam rangka perjuangan menghapuskan
imperalisme dan kolonialisme dalam segala bentuk dan
manifestasinya dan dari mana pun datangnya. Keseluruhan itu tidak
terlepas terhadap pengabdian untuk kepentingan nasional.

9. 2. Ekonomi
Kesuburan, kekayaan alam, maupun tenaga kerja yang terdapat di
Indonesia merupakan potensi ekonomi yang besar sekali bukan saja
untuk mencakupi kebutuhan rakyat Indonesia, bahkan
kemungkinan mampu untuk mencukupi keprluan dunia.
Jumlah penduduk Indonesia secara tepat berkembang, ruangan
Indonesia masih dapt menampung tambahan tersebut, di sertai
pengejawantahan daya ikhtiar di lapangan ekonomi, yang seimbang
dengan perkembangan tersebut, dapat di dalam waktu yang tidak
terlalu lama membawa Indonesia menjadi kekuatan yang perlu di
perhitungkan.

10. 3. Sosial Budaya
Bangsa Indonesia yang terdiri dari banyak suku bangsa, bahasa, dan
dialek serta beraneka warna tradisi atau adat-istiadat, mempersulit
persatuan dan kesatuan bangsa. Tetapi justru ke-Bhineka Tunggal Ika-
an inilah merupakan kekautan kita, karena ruangan hidup
(lebensraum) yang sama dan persamaan juga di dalam penderitaan
serta penganggungan. Bahaya perpecahan mudah sekali timbul,
sukuisme dan rasialisme dikerahkan dan dimanfaatkan untuk
kepentingan melestarikan rasa persatuan nasional. Bhineka Tunggal
Ika merupakan pengikat persatuan yang ampuh.

11. 4. Pertahanan dan keamanan (Hankam)
Perjuangan Indonesia sekaligus telah melahirkan Negara Republik
Indonesia dan kekuatan-kekuatan bersenjata dari kandungan rakyat
yang terus-menerus dibimbing dan dikembangkan. Kekuatan-kekuatan
bersenjata tersebut telah melampaui proses-proses penyempurnaan,
baik kualitatif maupun kuntitatif yang secara kronologis pertumbuhan
itu selalu menyesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan pertahanan dan
keamanan nasional yang menjadi satu-satunya hak milik nasional yang
masih tetap utuh walaupun telah menghadapi segala macam kekuatan
social dalam perjuangan Indonesia serta memiliki potensi yang disebut
Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (SISHANKAMRATA).

12. 5. Ancaman
Yang dimaksud dengan “ancaman” dalam uraian ini adalah
semua bentuk bahaya yang bersifat ancaman, hambatan, dan
tantangan, yang mempunyai akibat negatif terhadap
kelangsungan hidup, intergritas, dan identitas, suatu negara
dan bangsa.

13. B. PENGERTIAN WAWASAN NUSANTARA
Menurut Prof.Dr. Wan Usman, Wawasan Nusantara adalah cara pandang
bangsa Indonesia mengenai diri dan tanah airnya sebagai negara
kepulauan dengan semua aspek kehidupan yang beragam.
Kata wawasan berasal dari kata “wawas” (bahasa jawa) yang berarti
penglihatan, penolangan, dan tinjauan. Akar kata ini membentuk kata
“wawas” berarti melihat, memandang dan meninjau.
Jadi wawasan berarti cara pandang cara melihat dan cara tinjau.
Sedangkan Nusantara sebuah kata majemuk yang diambil dari bahasa
jawa kuno yakni “nusa” yang berarti pulau dan “antara” artinya lain.

14. Tujuan Wawasan Nusantara
Tujuan wawasan nusantara terdiri dari dua, yaitu :
1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum,
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan
ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian
abadi dan keadilan sosial “
2. Tujuan ke dalam adalah mewujudkan kesatuan segenap aspek
kehidupan baik alamiah maupun sosial, maka dapat
disimpulkan bahwa tujuan bangsa Indonesia adalah
menjunjung tinggi kepentingan nasional, serta kepentingan
kawasan untuk menyelenggarakan dan membina
kesejahteraan, kedamaian dan budi luhur serta martabat
manusia di seluruh dunia.

15. Bentuk Wawasan Nusantara
1. Wawasan nusantara sebagai landasan konsepsi ketahanan nasional.
Wawasan nusantara sebagai wawasan pembangunan
Wawasan nusantara sebagai konsepsi ketahanan nasional
berarti bahwa wawasan nusantara dijadikan konsep dalam
pembangunan nasional, pertahanan keamanan, dan
kewilayahan.

16. 2. Wawasan nusantara sebagai wawasan pembangunan.
Wawasan nusantara sebagai wawasan pembangunan
mempunyai arti cara pandang dan sikap bangsa Indonesia
mengenai diri serta lingkungannya selalu mengutamakan
persatuan dan kesatuan bangsa dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara mencakup :
• Perwujudan kepuluan nusantara sebagai satu kesatuan
politik.
• Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan
ekonomi.
• Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan
sosial dan ekonomi.
• Perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu kesatuan
pertahanan dan keamanan.

17. 3. Wawasan Nusantara Sebagai Wawasan Pertahanan dan Keamanan Negara
Wawasan nusantara sebagai wawasan pertahanan dan
keamanan negara mempunyai arti pandangan
geopolitik Indonesia dalam lingkup tanah air Indonesia
sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah
dan segenap kekuatan negara.

18. 4. Wawasan Nusantara Sebagai Wawasan Kewilayahan
Wilayah nasional perlu ditentukan batasannya, agar tidak terjadi
sengketa dengan negara tetangga. Batasan dan tantangan
negara Republik Indonesia adalah:
1. Risalah sidang BPUPKI tanggal 29 Mei-1 Juni 1945 tentang negara
Republik Indonesia dari beberapa pendapat para pejuang nasional. Dr.
Soepomomenyatakan Indonesia meliputi batas Hindia Belanda, Muh.
Yamin menyatakan Indonesia meliputi Sumatera, Jawa, Sunda Kecil,
Borneo, Selebes, Maluku, Ambon, Semenanjung Melayu, Timor, Papua, Ir.
Soekarno menyatakan bahwa kepulauan Indonesia merupakan satu
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

19. 2. Ordonantie (UU Belanda) 1939, yaitu penentuan lebar laut
sepanjang 3 mil laut dengan cara menarik garis pangkal
berdasarkan garis air pasang surutatau countour pulau/darat.
Ketentuan ini membuat Indonesia bukan sebagai negara
kesatuan, karena pada setiap wilayah laut terdapat laut bebas
yang berada di luar wilayah yurisdiksi nasional

20. 3. Deklarasi Juanda, 13 Desember 1957 merupakan
pengumuman pemerintah RI tentang wilayah perairan negara
RI, yang isinya:
a. Cara penarikan Batas laut wilâyah TIDAK Lagi berdasarkan
Garis pasang surut (garis air rendah), tetapi PADA Sistem
penarikan Garis lurus (garis dasar lurus) Yang diukur Dari Garis
Yang menghubungkan Titik - Titik Ujung Yang terluar Dari
pulau-pulau Yang termasuk hearts wilâyah RI.
b. Penentuan wilayah lebar laut dari 3 mil laut menjadi
12mil laut.
c. Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) sebagai rezim Hukum
Internasional, di mana batasan nusantara 200 mil yang
diukur dari garis pangkal wilayah laut Indonesia. Dengan
adanya Deklarasi Juanda, secara yuridis formal, Indonesia
menjadi utuh dan tidak terpecah lagi.

21. C. LATAR BELAKANG KONSEPSI WAWASAN NUSANTARA
1. Latar Belakang Filosofis
Wawasan Nusantara merupakan sebuah cara pandang geopolitik
Indonesia yang bertolak dari latar belakang pemikiran sebagai
berikut (S. Sumarsono, 2005)
a. Latar belakang pemikiran filsafat Pancasila
b. Latar belakang pemikiran aspek kewilayahan
Indonesia
c. Latar belakang pemikiran aspek sosial budaya
Indonesia
d. Latar belakang pemikiran aspek kesejarahan
Indonesia

22. A. Latar belakang pemikiran filsafat Pancasila
 Sila 1 (Ketuhanan yang Mahaesa) menjadikan Wawasan Nusantara merupakan wawasan yang
menghormati kebebasan beragama
 Sila 2 (Kemanusiaan yang Adil dan Beradab) menjadikan Wawasan Nusantara merupakan
wawasan yang menghormati dan menerapkan HAM (Hak Asasi Manusia)
 Sila 3 (Persatuan Indonesia) menjadikan Wawasan Nusantara merupakan wawasan yang
mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
 Sila 4 (Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam
Permusyawaratan/Perwakilan) menjadikan Wawasan Nusantara merupakan wawasan yang
dikembangkan dalam suasana musyawarah dan mufakat.
 Sila 5 (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia) menjadikan Wawasan Nusantara
merupakan wawasan yang mengusahakan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.
Latar belakang pemikiran filsafat Pancasila menjadikan Pancasila sebagai dasar
pengembangan Wawasan Nusantara tersebut. Setiap sila dari Pancasila menjadi dasar dari
pengembangan wawasan itu.

23. B. Latar belakang pemikiran aspek kewilayahan Indonesia
Latar belakang pemikiran aspek kewilayahan Indonesia menjadikan
wilayah Indonesia sebagai dasar pengembangan wawasan itu. Dalam hal ini
kondisi obyektif geografis Indonesia menjadi modal pembentukan suatu
negara dan menjadi dasar bagi pengambilan-pengambilan keputusan politik.
Adapun kondisi obyektif geografi Indonesia telah mengalami perkembangan
sebagai berikut.
 Saat RI merdeka (17 Agustus 1945), kita masih mengikuti aturan
dalam Territoriale Zee En Maritime Kringen Ordonantie tahun
1939 di mana lebar laut wilayah Indonesia adalah 3 mil diukur dari
garis air rendah dari masing-masing pantai pulau Indonesia.
o Dengan aturan itu maka wilayah Indonesia bukan merupakan
kesatuan.
o Laut menjadi pemisah-pemecah wilayah karena Indonesia
merupakan negara kepulauan.

24.  Indonesia kemudian mengeluarkan Deklarasi Djuanda (13 Desember 1957)
berbunyi: ”…berdasarkan pertimbangan-pertimbangan maka pemerintah
menyatakan bahwa segala perairan di sekitar, di antara, dan yang
menghubungkan pulau-pulau yang termasuk negara Indonesia dengan
tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar
daripada wilayah daratan negara Indonesia, dan dengan demikian bagian
daripada perairan pedalaman atau nasional berada di bawah kedaulatan
mutlak negara Indonesia. Lalu lintas yang damai di perairan pedalaman in
bagi kapal-kapal asing dijamin selama dan sekedar tidak bertentangan
dengan/mengganggu kedaulatan dan keselamatan negara Indonesia.
Penentuan batas lautan teritorial (yang lebarnya 12 mil) diukur dari garis
yang menghubungkan titik-titik ujung yang terluar pada pulau-pulau
negara Indonesia….”.

25.  Indonesia kemudian mengeluarkan UU No 4/Prp Tahun 1960 tentang
Perairan Indonesia yang berisi konsep kewilayahan Indonesia menurut
Deklarasi Djuanda itu.
o Maka Indonesia mempunyai konsep tentang Negara Kepulauan
(Negara Maritim).
o Dampaknya: jika dulu menurut Territoriale Zee En Maritime
Kringen Ordonantie tahun 1939 luas Indonesia adalah kurang lebih
2 juta km2 maka menurut Deklarasi Djuanda dan UU No 4/prp
Tahun 1960 luasnya menjadi 5 juta km2 (dimana 65% wilayahnya
terdiri dari laut/perairan).

26. • Pada 1982, Konferensi PBB tentang Hukum Laut
Internasional III mengakui pokok-pokok asas Negara
Kepulauan (seperti yang digagas menurut Deklarasi
Djuanda).
o Asas Negara Kepulauan itu diakui dan dicantumkan
dalam UNCLOS 1982 (United Nation Convention on the
Law af the Sea).
o Dampak dari UNCLOS 1982 adalah pengakuan tentang
bertambah luasnya ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) dan
Landas Kontinen Indonesia.

27.  Indonesia kemudian meratifikasi UNCLOS 1982
melalui UU No 17 Tahun 1985 (tanggal 31 Desember
1985). Sejak 16 November 1993 UNCLOS 1982 telah
diratifikasi oleh 60 negara dan menjadi hukum positif
sejak 16 November 1994.
 Perjuangan selanjutnya adalah perjuangan untuk
wilayah antariksa nasional, termasuk GSO
(Geo Stationery Orbit).

28.  Jadi wilayah Indonesia adalah (Prof. Dr. Priyatna dalam S.
Sumarsono, 2005, hal 74).
o Wilayah territorial 12 mil dari Garis Pangkal Laut.
o Wilayah ZEE (Zona Ekonomi Eksklusif) 200 mil dari Pangkal
Laut.
o Wilayah ke dalam perut bumi sedalam 40.000 km.
o Wilayah udara nasional Indonesia setinggi 110 km.
o Batas antariksa Indonesia.
 Tinggi = 33.761 km.
 Tebal GSO (Geo Stationery Orbit) = 350 km.
Lebar GSO (Geo Stationery Orbit) = 150 km

29. C. Latar belakang pemikiran aspek sosial budaya Indonesia
Latar belakang pemikiran aspek sosial budaya Indonesia
menjadikan keanekaragaman budaya Indonesia menjadi bahan
untuk memandang (membangun wawasan) nusantara
Indonesia.
Menurut Hildred Geertz sebagaimana dikutip Nasikun (1988),
Indonesia mempunyai lebih dari 300 suku bangsa dari Sabang
sampai Merauke.
Adapun menurut Skinner yang juga dikutip Nasikun (1988)
Indonesia mempunyai 35 suku bangsa besar yang masing-
masing mempunyai sub-sub suku/etnis yang banyak.

30. D. Latar belakang pemikiran aspek kesejarahan Indonesia
Latar belakang pemikiran aspek kesejarahan Indonesia
menunjuk pada sejarah perkembangan Indonesia sebagai bangsa
dan negara di mana tonggak-tonggak sejarahnya adalah:
 20 Mei 1908 = Kebangkitan Nasional Indonesia
 28 Okotber 1928 = Kebangkitan Wawasan Kebangsaan melalui
Sumpah Pemuda
 17 Agustus 1945 = Kemerdekaa Republik Indonesia

31. D. WAWASAN NUSANTARA SEBAGAI GEOPOLITIK
INDONESIA
Geopolitik secara etimologi berasal dari bahasa yunani, yaitu Geo yang
berarti bumi dan tidak lepas dari pengaruh letak serta kondisi geografis
bumi yang menjadi wilayah hidup. Geopolitik dimaknai sebagai
penyelenggaraan Negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan
masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa.
Istilah geopolitik pertama kali diartikan oleh Frederich
Ratzel sebagai ilmu bumi politik (political geography) yang
kemudian diperluas oleh Rudolf Kjellen menjadi geographical
politic, disingkat geopolitik.

32. Teori-Teori Geopolitik
a) Teori Geopolitik Frederich Ratzel (1844-1904), berpendapat bahwa
negara itu seperti organisme yang hidup. Pertumbuhan Negara
mirip dengan pertumbuhan organisme yang memerlukan ruang
hidup (lebensraum) yang cukup agar dapat tumbuh dengan subur.
Makin luas ruang hiduo maka Negara akan semakin bertahan,
kuat, dan maju. Teori ini dikenal sebagai teori organisme atau teori
biologis.

33. b) Teori Geopolitik Rudolf Kjellen (1864-1922), Negara
adalah satuan dan sistem politik yang menyeluruh yang
meliputi bidang geopolitik, ekonomi politik, demo
politik social politik, dan krato politik. Negara sebagai
organisme yang hidup dan intelektual harus mampu
mempertahankan dan mengembangkan dirinya dengan
melakukan ekspansi.
c) Teori Geopolitik Karl Haushofer (1896-1946), melanjutkan
pandangan Ratzel dan Kjellen terutama pandangan tentang
lebensraum dan paham ekspansionisme. Jika jumlah
penduduk suatu wilayah Negara semakin banyak sehingga
tidak sebanding lagi dengan luas wilayah, maka Negara
tersebut harus berupaya memperluas wilayahnya sebagai
ruang hidup bagi warga Negara.

34. d) Teori Geopolitik Nicholas J.Spijkman (1879-1936), terkenal
dengan teori Daerah Batas. Dalam teorinya, ia membagi dunia
dalam empat wilayah :
1. Pivot area, mencakup wilayah daerah jantung.
2. Offshore continent land, mencakup wilayah pantai
benua Eropa-Asia.
3. Oceanic Belt, mencakup wilayah pulau di luar Eropa-
Asia, Afrika selatan.
4. New World, mencakup wilayah Amerika.

35. Wawasan Geopolitik
Sir Halford Mackinder (1861-1947) mengemukakan teori Daerah Jantung atau yang
dikenal sebagai wawasan benua. Dalam teorinya dapat disimpulkan yaitu sebagai
berikut:
a) Dunia terdiri atas 9/12 air, 2/12 pulau dunia (Eropa, Afrika, Asia), dan sisanya 1/12
pulau lainnya.
b) Daerah terdiri atas Daerah Jantung (Heartland) yang terletak di pulau dunia yaitu
Rusia, Siberia, sebagian Mongolia, Daerah Bulan Sabit Dalam (inner cresent)
meliputi Eropa Barat, Eropa Selatan, Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Timur,
serta Daerah Bulan Sabit Luar (outer cresent) meliputi Afrika, Australia,
Amerika/benua baru.
c) Apabila suatu negara ingin menguasai dunia, harus menguasai Dunia Jantung
dan diperlukan kekuatan darat yang memadai.
1.Wawasan Benua

36. 2. Wawasan Bahari
Sir Walter Raleigh (1554-1618) dan Alfred T. Mahan (1840-
1914) dengan Teori Kekuatan Maritim yang dicanangkan oleh
Raleigh bertepatan dengan kebangkitan armada Inggris dan
Belanda yang ditandai dengan kemajuan teknologi perkapalan
dan pelabuhan, serta semangat perdagangan yang tidak lagi
mencari emas dan sutra di timur. Kemudian lahir pemikiran
hukum laut internasional setelah UNCLOS 1982 yang berlaku
sampai tahun 1994 yang disetujui melalui siding umum PBB

37. 3. Wawasan Dirgantara
Awal abad XX merupakan kebangkitan ilmu pengetahuan
penerbangan yang dicetuskan oleh Giulio Douhet (1869-
1930) dan William Mitcel (1879-1936). Keduanya mencita-
citakan berdirinya Angkatan Udara. Dalam teorinya,
dikemukakan bahwa kekuatan udara mampu beroperasi
hingga belakang lawan dan kemenangan akhir ditentukan
oleh kekuatan udara.

38. 4. Wawasan Kombinasi
Nicholas J.Spijkman (1893-1943) yang mengemukakan Teori Daerah Batas
(Rimland theory). Teori ini dipengaruhi oleh Mackinder dan Haushover
terutama dalam membagi daerah. Karena ia adalah bangsa Belanda yang
pada dasarnya bangsa maritim, maka menurutnya penguasa daerah jantung
harus ada akses ke laut dan hendaknya menguasai pantai Eurasia. Dalam
teorinya dikemukakan bahwa:
a) Dunia terbagi empat daerah yaitu daerah jantung (heartland), Bulan Sabit
Dalam (Rimland), Bulan Sabit Luar dan Dunia Baru (Benua Amerika).
b) Menggunakan kombinasi kekuatan darat, laut, dan udara untuk menguasai
dunia
c) Daerah Bulan Sabit Dalam (Rimland) akan lebih besar pengaruhnya dalam
peraturan politik dunia daripada Daerah Jantung
d) Wilayah Amerika yang paling ideal dan menjadi negara terkuat.

39. Paham Geopolitik Bangsa Indonesia
Paham geopolitik bangsa Indonesia terumuskan dalam
konsepsi Wawasan Nusantara. Bagi bangsa Indonesia,
geopolitik merupakan pandangan baru dalam
mempertimbangkan faktor-faktor geografis wilayah Negara
untuk mencapai tujuan nasionalnya. Untuk Indonesia,
geopolitik adalah kebijakan dalam rangka mencapai tujuan
nasional dengan memamfaatkan keuntungan letak
geografis Negara berdasarkan pengetahuan ilmiah tentang
kondisi geografis tersebut

40. E. PERWUJUDAN WAWASAN NUSANTARA
Perumusan Wawasan Nusantara
Konsepsi Wawasan Nusantara dituangkan dalam peraturan perundangan-
undangan, yaitu dalam ketetapan MPR mengenai GBHN. Secara berturut-
turut ketentuan tersebut adalah :
1) Tap MPR No. IV/MPR/1973 tanggal 22 maret 1973
2) Tap MPR No.IV/MPR/1978 tanggal 22 maret 1978 tentang GBHN
3) Tap MPR No. II/MPR/1983 tanggal 12 Maret 1983
4) TAP MPR No. II//MPR/1988
5) Tap MPR No. II/MPR/1993
6) Tap MPR No.II/MPR/1998

41. Hakikat dari Wawasan Nusantara adalah kesatuan
bangsa dan keutuhan wilayah Indonesia. Cara pendang
bangsa Indonesia tersebut mencakup :
1. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan Politik
a. Bahwa kebutuhan wilayah nasional dengan segala isi dan
kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah, wadah,
ruang hidup, dan kesatuan mitra seluruh bangsa, serta
menjadi modal dan milik bersama bangsa.

42. b. Bahwa bangsa Indonesia yang terdiri atas berbagai suku dan
berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini
berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
harus merupakan satu kesatuan bangsa yang bulat dalam arti yang
seluas-luasnya.
c. Bahwa secara psikologis, bangsa Indonesia harus merasa satu,
senasib sepenanggungan, sebangsa, dan setanah air, serta
mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita bangsa.

43. d. Bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafah serta ideologi
bangsa dan negara yang melandasi, membimbing, dan
mengarahkan bangsa menuju tujuannya.
e. Bahwa kehidupan politik di seluruh wilayah Nusantara merupakan
satu kesatuan politik yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila
dan Undang-Undang Dasar 1945.

44. f. Bahwa seluruh Kepulauan Nusantara merupakan satu
kesatuan sistem hukum, dalam arti bahwa hanya ada satu
hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan
nasional.
g. Bahwa bangsa Indonesia yang hidup berdampingan
dengan bangsa lain ikut menciptakan ketertiban dunia
yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan
keadilan sosial melalui politik luar negeri bebas aktif serta
diabdikan pada kepentingan nasional.

45. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan
Ekonomi
a. Bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif
adalah modal dan milik bersama bangsa, dan bahwa keperluan hidup
sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air.
b. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di
seluruh daerah, tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh
daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya.

46. c. Kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara
merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan
sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan
ditujukan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

47. Perwujudan kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Sosial Budaya
a. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu, perikehidupan
bangsa harus merupakan kehidupan bangsa yang serasi
dengan terdapatnya tingkat kemajuan masyarakat yang
sama, merata dan seimbang, serta adanya keselarasan
kehidupan yang sesuai dengan tingkat kemajuan bangsa
b. Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu, sedangkan
corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya
bangsa yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya
bangsa seluruhnya, dengan tidak menolak nilai – nilai budaya lain
yang tidak bertentangan dengan nilai budaya bangsa, yang hasil-
hasilnya dapat dinikmati oleh bangsa.

48. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan
Pertahanan Keamanan
a. Bahwa ancaman terhadap satu pulau atau satu daerah pada
hakikatnya merupakan ancaman terhadap seluruh bangsa dan
negara.
b. Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban
yang sama dalam rangka pembelaan negara dan bangsa.

49. Batas Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
a.Wilayah Daratan
Wilayah daratan adalah daerah di permukaan bumi dalam
batas-batas terntentu dan di dalam tanah di permukaan bumi.
Untuk menentukan batas wilayah daratan biasanya dilakukan
dengan Negara-negara yang berbatasan darat. Batas-batas dapat
dibuat dengan sengaja atau dapat pula ditandai dengan benda-
benda alam, seperti gunung, hutan dan sungai.Indonesia memiliki
wilayah daratan yang berbatasan dengan Malaysia (Serawak dan
Sabah), Papua Nugini, dan Timor Leste.

50. b. Wilayah Perairan
Wilayah perairan Indonesia meliputi laut teritorial Indonesia, perairan
kepulauan, dan perairan pedalaman. Laut terirorial Indonesia adalah
jalur laut selebar 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal kepulauan
Indonesia. Perairan kepulauan Indonesia adalah semua perairan ayng
terletak pada sisi dalam garis pangkal lurus kepulauan Indonesia tanpa
memperhatikan kedalaman atau jaraknya dari pantai.

51. c. Wilayah Udara
1) Teori udara bebas
a. Kebebasan ruang tanpa battas, ruang udara dapa
dipergunakan oleh siapapun. Negara tidak berhak
dan berdaulat di ruang udara
b. Kebebasan ruang terbatas, terbagi dua :
a) Negara kolong berhak mengambil tindakan tertentu
untuk memelihara keamanan dan keselamatan
b) Negara kolong hanya berhak terhadap suatu
wilayah tertentu.

52. Teori yang menyatakan adanya kebebasan ruang terbatas
adalah:
1. Teori keamanan.
Negara mempunyai kedaulatan di udara dibatasi untuk menjaga
keamanan. Pada tahun 1901 ditentukan dengan batas ketiggian
1500 meter dan pada tahun 1910 diubah menjadi 500 meter.

53. 2. Teori penguasaan Cooper
Pada tahun 1950, Cooper menyatakan kedaulatan udara
ditentukan oleh kemampuan Negara yang bersangkuan
menguasai ruang udara secara fisik dan ilmiah. Misalnya
dengan kemampuan teknologi pesawat.
3. Teori udara Schacter
Schacter menyatakan wilayah udara hendaknya sampa pada ketinggian
di mana udara masih cukup mampu mengangkat pesawat. Ketinggian
tersebut lebih kurang 30 mil dari muka bumi

54. Unsur Dasar Konsepsi Wawasan Nusantara
Konsepsi Wawasan Nusantara Mengandung/ terdiri atas 3 unsur dasar,
yaitu wadah (Contour), isi (content), dan tata laku (conduct).
a. Wadah (Contour)
Wadah kehidupan bermasyarakat,berbangsa,dan bernegara
meliputi seluruh wilayah Indonesia yang memiliki kekayaan
alam dan penduduk dengan keanekaragaman budaya. Bangsa
Indonesia memiliki organisasi kenegaraan sttruktur politik,
sedangkan sebagai wadah kehidupan bermasyarakat adalah
sebagai kelembagaan dalam wujud infrastruktur politik.

55. b. Isi (content)
Isi adalah aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat dan cita-
cita serta tujuan nasional yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945.
Untuk mencapai aspirasi yang berkembang di masayarakat maupun
cita-cita dan tujuan nasional seperti tersebut diatas, bangsa Indonesia
harus mampu menciptakan persatuan dan kesatuan dalam
kebhinnekaan dalam kehidupan nasioanal yang berupa politik,
ekonomi, social budaya, dan hankam.

56. c. Tata Laku (Conduct)
Tata laku merupakan hasil interaksi antara wadah dan isi,yang
terdiri :
1) Tata laku batiniah, mencerminkan jiwa,semangat, dan
mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia.
2) Tata laku lahiriah, tercermin dalam tindakan,perbuatan dan
perilaku dari bangsa Indonesiao

57. Asas Wawasan Nusantara
• Kepentingan yang sama
Ketika menegakkan dan merebut kemerdekaan,kepentingan
bersama bangsa Indonesia adalah menghadapi penjajahan secara
fisik dari bangsa lain.tujuan yang sama adalah tercapainya
kesejahteraan dan rasa aman yang lebih baik daripada
sebelumnya.

58. Keadilan
Yang berarti kesesuaian pembagian hasil dengan
andil,jerih payah usaha dan kegiatan baik orang
perorangan,golongan,kelompok maupun daerah

59.  Kejujuran.
Yang berarti keberanian berpikir,berkata dan bertindak
sesuai realita serta ketentuan yang benar biarpun realita
atau ketentuan itu pahit an kurang enak didengarnya.
 Solidaritas
Yang berarti diperlukannya rasa seti kawan,mau memberi
dan berkorban bagi orang lain tanpa meniggalkan ciri dan
karakter budaya masing-masing.

60.  Kesetiaan.
Kesetiaan terhadap kesepakatan bersama ini sangatlah
penting dan menjadi tonggak utama terciptanya persatuan dan
kesatuan dalam keBhinekaan. Jika kesetiaan terhadap
kesepakatan bersama ini goyah apalagi ambruk,dapat
dipastikan bahwa persatuan dan kesatuan dalam keBhinekaan
bangsa Indonesia akan hancur berantakan. Ini berarti
hilangnya negara kesatuan Indonesia.

61. Tujuan dan Manfaat Wawasan Nusantara
a. Tujuan Wawasan Nusantara terdiri atas dua :
1) Tujuan ke dalam, yaitu menjamin perwujudan persauan kesatuan
segenap aspek kehidupan nasional, yaitu politik, ekonomi, social
budaya, dan pertahanan keamanan.
2) Tujuan ke luar, yaiu terjaminnya kepentingan nasional dalam dunia
yang serba berubah, dan ikut serta melaksanankan ketertiban
dunia bersesarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan
sosial.

62. b. Manfaat Wawasan Nusantara
1) Diterima dan diakuinya konsepsi Nusantara di forum internasional
2) Pertambahan luas wilayah territorial Indonesia
3) Pertambahan luas wilayah sebagai ruang hidup memberikan potensi sumber daya
yang besar bagi peningkaan kesejahteraan rakyat
4) Penerapan Wawasan Nusantara menghasilkan cara pandang tentang keutuhan
wilayah Nusantara
5) Wawasan Nusantara menjadi salah satu sarana integrase nasional.

63. Tantangan implementasi Wawasan Nusantara
a) Pemberdayaan rakyat yang optimal.
b) Dunia yang tanpa batas.
c) Era baru kapitalisme.
d) Kesadaran warga negara.
Dewasa ini kita menyaksikan bahwa individu dalam
bermasyarakat,berbangsa, dan bernegara sedang mengalami
perubahan. Faktor utama yang mendorong terjadinya proses
perubahan tersebut adalah nilai-nilai kehidupan baru yang
dibawa oleh negara maju dengan kekuatan penetrasi
globalnya.Tantangan itu antara lain :

64. F. PENGERTIAN KETAHANAN NEGARA
Pengertian ketahanan nasional adalah kondisi dinamika, yaitu
suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mampu
mengembangkan ketahanan, Kekuatan nasional dalam
menghadapi dan mengatasi segala tantangan, hambatan dan
ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar. Juga
secara langsung ataupun tidak langsung yang dapat
membahayakan integritas, identitas serta kelangsungan hidup
bangsa dan negara.

65. Tujuan dan Fungsi Ketahanan Nasional
Srijanti, dkk (2009) menjelaskan tujuan, fungsi, dan sifat dari ketahanan
nasional sebagai berikut:
a. Tujuan Ketahanan Nasional
Ketahanan nasional diperlukan dalam menunjang keberhasilan tugas
pokok pemerintahan, seperti tegaknya hukum dan ketertiban, terwujudnya
kesejahteran dan kemakmuran, terselenggaranya pertahanan dan
keamanan, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial, serta
terdapatnya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasi diri.

66. b. Fungsi Ketahanan Nasional
Ketahanan nasional mempunyai fungsi sebagai:
1. Daya tangkal, dalam kedudukannya sebagai konsepsi penangkalan,
ketahanan nasional Indonesia ditujukan untuk menangkal segala bentuk
ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan terhadap identitas,
integritas, eksistensi bangsa, dan negara Indonesia dalam aspek: ideologi,
politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.
2. Pengarah bagi pengembangan potensi kekuatan bangsa dalam bidang
ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan
sehingga tercapai kesejahteraan rakyat.
3. Pengarah dalam menyatukan pola pikir, pola tindak, dan cara kerja
intersektor, antarsektor, dan multidisipliner. Cara kerja ini selanjutnya
diterjemahkan dalam RJP yang dibuat oleh pemerintah yang memuat
kebijakan dan strategi pembangunan dalam setiap sektor untuk mencapai
tujuan nasional mewujudkan masyarakat adil dan makmur.

67. Perwujudan Ketahanan Nasional
Perwujudan Ketahanan Nasional yang dikembangkan bangsa Indonesia
meliputi (Bahan Penataran, BP7 Pusat, 1996):
1. Ketahanan ideologi, adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang
berdasarkan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila yang
mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara
persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan untuk menangkal
penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan
kepribadian bangsa.
2. Ketahanan politik, adalah kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia
yang berlandaskan demokrasi yang bertumpu pada pengembangan
demokrasi Pancasila dan UUD 1945 yang mengandung kemampuan
memelihara stabilitas politik yang sehat dan dinamis serta kemampuan
menerapkan politik luar negeri yang bebas aktif.

68. Ciri dan asas ketahanan nasional
Ketahanan nasional yang dikembangkan bangsa Indonesia
bertumpu pada budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia
sehingga berbagai cirri ketahanan nasional yang
dikembangkan tidak dapat dilepaskan dari tata kehidupan
bangsa Indonesia (Suhady dan Sinaga, 2006)
a) Ciri Ketahanan Nasional
1. Ketahanan nasional merupakan prasyarat utama bagi
bangsa yang sedang membangun menuju bangsa yang maju
dan mandiri dengan semangat tidak mengenal menyerah
yang akan memberikan dorongan dan rangsangan untuk
berbuat dalam mengatasi tantangan, hambatan dan
gangguan yang timbul.
2. Menuju mempertahankan kelangsungan hidup. Bangsa
Indonesia yang baru membangun dirinya tidak lepas dari
pencapaian tujuan yang dicitacitakan.

69. Asas Ketahanan Nasional
Pengembangan ketahanan nasional bangsa Indonesia
didasari pada asas-asas sebagai berikut:
1. Kesejahteraan dan keamanan
Kesejahteraan dan keamanan dapat dibedakan tetapi tidak dapat dipisahkan
dan merupakan kebutuhan manusia yang mendasar dan esensial, baik sebagai
perorangan maupun kelompok dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara.
2. Utuh menyeluruh terpadu
Ketahanan nasional mencakupketahanan segenap aspek kehidupan bangsa
secara utuh, menyeluruh dan terpadu.

70. 3. Kekeluargaan
Mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, kesamaan,
gotong rotong, tenggang rasa dan tanggung jawab dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
4) Mawas diri
Sistem kehidupan nasionalmerupakan perpaduan segenap
aspek kehidupan bangsa yang saling berinteraksi. Mawas ke
dalam bertujuan menumbuhkan hakikat, sifat dan kondisi
kehidupan nasional itu sendiri. Mawas ke luar bertujuan
untuk dapat mengantisipasi dan ikut berperan serta
menghadapi dan mengatasi dampak lingkungan strategis luar
negeri.