hukum perkawinan adat

1. HUKUM PERKAWINAN ADAT 1
Pertemuan ke 9

2. Makna Perkawinan
 Menurut Hukum Adat, perkawinan bisa merupakan
urusan pribadi, namun lebih sering merupakan
urusan kerabat, keluarga, atau persekutuan.
Semuanya tergantung pada tata susunan
masyarakat yang bersangkutan.
 Bagi kelompok masyarakat yang menyatakan diri
sebagai kesatuan atau persekutuan hukum,
perkawinan adalah: sarana untuk melangsungkan
hidup kelompoknya secara tertib, teratur, dan
sekaligus sarana yang dapat melahirkan generasi
baru yang berfungsi untuk meneruskan garis hidup
kelompoknya.

3.  Dalam pandangan masyarakat adat, perkawinan
memiliki tujuan untuk membangun dan memelihara
hubungan kekerabatan yang rukun dan damai.
 Dikarenakan nilai-nilai hidup yang menyangkut
tujuan perkawinan tersebut dan juga menyangkut
kehormatan keluarga dan kerabat bersangkutan
dalam pergaulan masyarakat maka proses
pelaksanaan perkawinan diatur dengan tata tertib
adat, agar terhindar dari pelanggaran yang dapat
menjatuhkan martabat keluarga dan kerabat yang
bersangkutan.

4.  Pada masyarakat adat, masalah
perkawinan lebih banyak merupakan suatu
ritus yang bersifat religius-magis.
 A Van Gennep (seorang sosiolog Prancis),
menamakan semua upacara perkawinan
sebagai rites de passage (upacara
peralihan), yakni upacara peralihan yang
melambangkan peralihan status dari
masing-masing mempelai yang tadinya
hidup sendiri-sendiri secara terpisah
menjadi hidup bersatu sebagai suami-istri,
somah sendiri; suatu keluarga yang baru
berdiri dan mereka bina sendiri.

5. Menurut van Gennep, rites de passage terdiri
atas tiga tingkatan:
i. Rites de sparation (upacara perpisahan dari
status semula)
ii. Rites de marge (upacara perpisahan dari
status yang baru)
iii.Rites de anggreegation (suatu upacara
penerimaan dalam status yang baru).

6.  Prof. Hazairin dalam bukunya yang bertitel
Rejang menyatakan: upacara perkawinan
merupakan tiga buah rentetan perbuatan
magis yang bertujuan untuk: (i) menjamin
ketenangan, (ii) menjamin kebahagiaan,
dan (iii) menjamin kesuburan.
…

7. Sistem Perkawinan
Sistem perkawinan yang berlaku dalam
masyarakat:
i Endogami
ii Eksogami
iii Eleutherogami

8. Perkawinan Endogami
 Sistem perkawinan di mana seorang laki-laki
harus mencari calon istri di dalam lingkungan
kerabat (suku, clan, family) sendiri.
Ex: Tanah Toraja (Sulawesi Tengah) dan
masyarakat Kasta di Bali.

9. Perkawinan Exsogami
 Sistem perkawinan di mana seorang laki-laki
dilarang mengawini perempuan yang se-
marga dan diharuskan mencarai calon istri di
luar marganya sendiri.
Ex: Tapanuli Selatan, Minangkabau, Sumatra
Selatan, Lampung, dan Maluku.
Saat ini, sistem perkawinan seperti ini
(endogami dan exsogami) telah luntur dan
salah satunya akibat masuknya ajaran Islam
ke daerah-daerah tersebut.

10. Perkawinan Eleutherogami
 Sistem perkawinan yang tidak mengenal
larangan ataupun keharusan seperti yang
terdapat dalam sistem perkawinan endogami
dan eksogami.
 Larngan yang ada adalam sistem perkawinan
eleutherogami adalah larangan-larangan
yang berhubungan dengan ikatan-ikatan
kekeluargaan, yakni: (i) Nasab (ibu, nenek,
anak kandung, cucu, saudara kandung,
saudara bapak, dan saudara ibu), (ii)
Musyaharoh (ibu tiri, anak tiri, dan saudara
perempuan istri). …

11. Bentuk-Bentuk Perkawinan
Bentuk perkawinan berdasar persiapan ke arah
pelaksanaan perkawinan:
1. Perkawinan Pinang
2. Perkawinan Lari Bersama
3. Perkawinan Bawa – Lari
Bentuk perkawinan berdasar atas tata susunan
kekerabatan
1. Perkawinan pada masyarakat patrilineal
2. Perkawinan pada masyarakat matrilineal
3. Perkawinan pada masyarakat parental

12. Bentuk perkawinan berdasar persiapan
ke arah pelaksanaan perkawinan
1. Perkawinan Pinang
 Perkawinan pinang adalah bentuk perkawinan yang
dilaksanakan dengan cara meminang atau melamar.
 Peminangan pada umumnya datang dari pihak laki-laki
yang berupa ajakan kepada pihak perempuan untuk
menjalin ikatan perkawinan.
 Peminangan / pertunangan baru mengikat jika pihak laki-
laki telah memberikan sesuatu tanda kepada pihak
perempuan yang disebut Panjer (Jawa), Penyancang
(Pasundan), Tandan Kong Narit (Aceh), Bono Nibu
(Nias), Pujompo (Toraja), dan Paweweh (Bali).

13. Dasar / Alasan Pertunangan
 Ingin menjamin bahwa yang dikehendaki itu
dapat dilangsungkan dalam waktu dekat;
 Untuk membatasi pergaulan kedua belah
pihak;
 Memberi kesempatan kepada kedua belah
pihak untuk saling lebih mengenal sihingga
mereka kelak sebagi suami istri dapat
diharapkan menjadi pasangan yang
harmonis.

14. Akibat Hukum Pertunangan
 Kedua belah pihak telah terikat untuk
melansungkan perkawinan, meskipun
sifatnya bukan suatu keharusan.
___________
 Akan tetapi, jika di kemudian hari ternyata
tidak ada kecocokan maka salah satu pihak
atau keduanya bisa membatalkan ikatan
pertunangan.

15. Pembatalan Pertunangan
 Apabila pertunangan itu diputuskan oleh
pihak perempuan maka pihak perempuan itu
harus memberikan ulos-ulos (bukan berupa
uang) kepada pihak laki-laki sebagai ganti
Panjer (Keputusan MA / 06 / 06 / 1959. No.
46 k/Sip/1958)
 Apabila ikatan pertunangan itu diputuskan
oleh pihak laki-laki maka pihak laki-laki tidak
berhak menuntut kembali uang tunangan
(Keputusan MA/ 07 / 02 / 1959, no.
396/Sip/1958). …

16. 2. Perkawinan Lari Bersama
 Perkawinan di mana kedua belah pihak (calon
suami-istri) secara bersama-sama dan atas
persetujuan bersama melarikan diri ke suatu
tempat untuk melangsungkan perkawinan.
 Tujuannnya:
Untuk menghindarkan diri dari berbagai
keharusan sebagai akibat perkawinan dengan
cara pelamaran atau peminangan ataupun untuk
menghindarkan diri dari berbagai rintangan dari
pihak orang tua atau sanak saudara.

17.  Dengan perkawinan lari bersama maka
pembayaran perkawinan sering kali menjadi
berkurang
 Di Bali dan Lampung, jujur masih harus
dibayar tinggi atau bahkan lenih tinggi.
 Di Sulawesi Selatan, perkawinan lari bersama
dianggap sebagai delik adat sehingga
perkawinan baru dapat dilaksanakan setelah
tercapai perdamaian antara kedua belah
pihak.

18. 3. Perkawinan Bawa - Lari
 Lari dengan seorang perempuan yang sudah
dipertunangkan atau sudah dikawinkan dengan
laki-laki lain (terdapat di Kalimantan), atau
 Melarikan seorang perempuan secara paksa
(terdapat di Lampung).
 Perkawinan bawa lari seringkali menimbulkan
perlawanan hebat dari kelompok kerabat
perempuan sehingga dalam masyarakat Bugis-
Makasar, kerabat perempuan berhak membunuh
laki-laki yang membawa lari perempuan.

19. Bentuk perkawinan berdasar atas
tata susunan kekerabatan
 Perkawinan pada masyarakat
patrilineal
1. Perkawinan jujur
2. Perkawinan mengabdi
3. Perkawinan mengganti/levirat
4. Perkawinan meneruskan/sorotan
5. Perkawinan bertukar
6. Perkawinan ambil anak

20. 1. Perkawinan Jujur
 Suatu bentuk perkawinan yang dilakukan dengan
pemberian jujur oleh pihak laki-laki kepada pihak
perempuan.
 Pemberian jujur ini merupakan lambang dari
diputuskannya hubungan kekeluargaan istri
dengan orang tuanya, nenek moyangnya, saudara
kandungnya, kerabatnya, dan persekutuannya.
 Sebagai konsekuensinya: anak-anak yang (akan)
lahir nantinya akan menarik garis keturunan pihak
ayah dan akan menjadi anggota dari masyarakat
hukum adat di mana ayahnya juga menjadi
anggotanya.

21. 2. Perkawinan Mengabdi
 Suatu bentuk perkawinan yang disebabkan
oleh karena pihak laki-laki tidak dapat
memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh
pihak perempuan.
 Dalam perkawinan mengabdi, seorang suami
harus mengabdi kepada kerabat mertuanya
hingga dia mampu membayar jujur yang
dipersyaratkan oleh pihak perempuan.

22. 3. Perkawinan Mengganti/Levirat
 Suatu bentuk perkawinan di mana seorang
janda kawin dengan saudara laki-laki
almarhum suaminya.
 Bentuk perkawinan seperti ini terjadi akibat
adanya anggapan bahwa perempuan telah
dibeli oleh pihak suami.
 Perkawinan jenis ini memeiliki banyak nama.
Di Batak disebut Pereakhon;
di Palembang dan Bengkulu disebut Ganti Tikar;
di Lampung disebut Nyemalang, dan
di Jawa disebut Turun Ranjang.

23. 4. Perkawinan Meneruskan/Sorotan
 Suatu bentuk perkawinan di mana seorang duda
kawin dengan saudara perempuan almarhum
istrinya.
 Perkawinan ini bisa dilangsungkan tanpa
membayar jujur tambahan karena istri kedua hanya
berfungsi meneruskan istri pertama.
 Perkawinan jenis ini bertujuan untuk memelihara
hubungan kekeluargaan agar tetap terjalin dengan
baik; kehidupan anak-anak yang lahir dari istri
pertama tetap terpelihara, serta untuk menjaga
harta kekayaan.
 Di Jawa, perkawinan jenis ini disebut Ngarag Wulu.

24. 5. Perkawinan Bertukar
 Suatu bentuk perkawinan di mana
perkawinan timbal balik (synetrio connubium)
diperbolehkan sehingga pembayaran jujur
yang terhutang secara timbal balik seakan-
akan dikompensasikan (jujur timbal balik
diperhitungkan satu dengan yang lain
sehingga menjadi hapus/lunas).

25. 6. Perkawinan Ambil Anak
 Suatu bentuk perkawinan yang dilakukan
tanpa pembayaran jujur dengan maksud
untuk mengambil sang suami sebagai anak
laki-laki mereka sehingga si istri akan
berkedudukan tetap sebagai anggota clan-
nya.
 Anak-anak yang (akan) lahir dari hubungan
perkawinan itu akan menarik garis keturunan
melalui garis keturunan ayahnya.

26.  Salah satu alasan dilakukannya perkawinan ambil
anak adalah karena keluarga tidak memiliki anak
laki-laki.
 Tidak adanya anak laki-laki akan mengakibatkan
punahnya hubungan patrilineal (Lampung:
semenda).
 Hubungan kekeluargaan antara suami dengan
keluarganya sendiri menjadi putus dan si suami
masuk menjadi anggota keluarga si istri.
 Dalam kegiatan adat, si istri mempunyai peranan
sebagai kepala keluarga yang diwakilkan kepada
suaminya.

27. Bentuk-Bentuk Perkawinan Ambil Anak
 Perkawinan Ambil Anak
 Perkawinan Tegak-Tegi
 Perkawinan Jeng Mirul
 Perkawinan Meminjam Jago

28. Perkawinan Ambil Anak
 Suatu bentuk perkawinan antara seorang
laki-laki dengan seorang perempuan anak
pejabat di mana si laki-laki diadopsi terlebih
dahulu oleh kerabat calon mempelai
perempuan.
 Tujuannya: agar menantu laki-laki yang
sudah diadopsi itu dapat meneruskan
kebesaran dan dapat menerima warisan
(sebagai anak laki-lakinya).

29.  Di daerah Lampung: seorang pejabat
kebesaran adat yang dari istri tuanya (bini
ratu) hanya memiliki anak perempuan maka
untuk dapat mempertahankan kebesarannya
dalam lingkungan kerabatnya dia akan
melakukan perkawinan ambil anak.
 Sang suami akan dijadikan sebagai anak
angkat yang kedudukanya sama dengan
istrinya.
 Perkawinan ini disebut sebagai Semendo
tambi Anak.

30. Perkawinan Tegak Tegi
 Suatu bentuk perkawinan antara anak laki-
laki saudaranya (kemenakannya yang laki-
laki) dengan anak perempuannya.
 Tujuannya: menantu laki-laki yang telah
menjadi anak laki-lakinya dapat memperoleh
warisan yang kelak akan diteruskan kepada
cucu-cucunya.

31. Perkawinan Jeng Mirul
 Suatu bentuk perkawinan yang menyebabkan
si suami benar-benar beralih ke kerabat
istrinya karena dijadikan anak angkat.
 Dalam perkawinan model ini, suami menjadi
wakil mutlak bagi anak-anaknya yang akan
lahir yang tugasnya adalah mengawasi harta
peninggalan untuk kepentingan istri dan
anak-anaknya.

32. Perkawinan Meminjam Jago
 Suatu bentuk perkawinan yang terjadi apabila
si suami tidak beralih ke dalam kerabat
istrinya.
 Di situ, si suami ditoleransi / diberi sarana
untuk menyambung keturunan dan dia
berkedudukan sebagai orang yang
menumpang.
 Anak-anak yang dilahirkan masuk clan ibu.

33. Perkawinan pada masyarakat
matrilineal
 Suatu bentuk perkawinan di mana si istri tetap
tinggal dalam clan atau golongan familinya
(keluarganya).
 Di sini, Istri tidak masuk dalam kerabat atau
golongan si suami, melainkan tetap tinggal
dalam clan-nya sendiri.
 Seorang suami diperkenankan bergaul dalam
lingkungan kerabat si istri sebagai urang
semendo (ipar).
 Anak-anak yang lahir dalam perkawinan ini
akan masuk ke dalam clan ibunya.

34.  Dalam perkawinan matrilineal berlaku ketentuan
hukum exogami dalam perkawinan, yakni
kewajiban seorang laki-laki dari suatu clan untuk
mengambil perempuan dari clan lainnya.
 Perkawinan “cross-cousin”, di mana antara dua
orang saudara yang berbeda sex (laki-laki dan
perempuan) diizinkan/diperbolehkan berbesanan
satu dengan yang lain.
 Perkawinan “pararel-cousin”, di mana antara dua
orang saudara yang berkelamin sama (laki-laki
semua atau perempuan semua) tidak
diperbolehkan berbesanan.

35. Perkawinan pada Masyarakat
Parental
 Dalam perkawinan pada masyarakat
parental, pihak suami maupun pihak istri
masing-masing menjadi anggota kerabat dari
kedua belah pihak.
 Dengan demikian, setelah terjadi perkawinan
maka si suami menjadi anggota keluarga
istrinya, dan begitu juga si istri menjadi
anggota keluarga suaminya.
 Anak-anak yang kelak dilahirkan juga
menjadi anggota kekerabatan keluarga suami
dan sekaligus keluarga istri.

36.  Dalam susunan keluarga parental juga
terdapat kebiasaan pemberian-pemberian
dari pihak suami kepada pihak istri.
 Pemberian tersebut pada dasarnya
merupakan pemberian perkawinan saja.
 Pemberian ini pada masyarakat Aceh disebut
jinamee,
- Pada masyarakat Jawa disebut Tukon;
- Di Sulawesi Selatan disebut Surang/Sompa;
- Pada suku Dayak disebut Pekain.

37. Perkawinan Anak-Anak
 Hukum Adat tidak melarang perkawinan
antara-antara laki-laki dan perempuan yang
masih kanak-kanak.
 Akan tetapi, di beberapa daerah, seperti
daerah Kerinci (Jambi), di Roti (Nusa Tenggara
Timur), dan di Toraja (Sulawesi Tengah),
perkwainan anak-anak tidaklah diperbolehkan.
 Di Pulau Bali, perkawinan gadis yang belum
dewasa dianggap sebagai suatu perbuatan
yang dapat dijatuhi hukuman.

38.  Jika terjadi perkawinan pada kanak-kanak
maka kehidupan bersama antara keduanya
sebagai pasangan suami istri ditangguhkan
hingga mereka mencapai umur.
 Perkawinan anak-anak pada masyarakat adat
sering disebut Kawin Gantung (Jawa:
Gantung Nikah).
 Jika kedua mempelai sudah mencapai umur
maka Kawin Gantung ini akan disusuli
dengan Perkawinan Adat.

39. Alasan/Sebab-Sebab Terjadinya
Perkawinan Anak-Anak
 Untuk merealisasikan hubungan
kekeluargaan antara kerabat mempelai laki-
laki dan kerabat mempelai perempuan.
 Oleh karena alasan itu juga, terkadang anak-
anak yang masih dalam kandungan telah
dijanjikan kelak akan dikawinkan dengan
anak dari suatu keluarga tertentu karena
ikatan kekeluargaan tersebut dinilai akan
membawa keuntungan-keuntungan bagi
kedua belah pihak.

40. Perkawinan anak-anak pada
umumnya merupakan kehendak
orang tuanya, bukan kehendak kedua
mempelai sehingga tidak jarang
perkawinan itu berakhir dengan
perceraian.