SlideShare a Scribd company logo
GEO POLITIK
NASIONAL
INDONESIA
Pengertian Geopolitik
Kata geopolitik berasal dari kata geo dan politik.
“Geo” berarti bumi dan “Politik” berasal dari bahasa
Yunani politeia, berarti kesatuan masyarakat yang
berdiri sendiri (negara) dan teia yang berarti urusan.
Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti politics
mempunyai makna kepentingan umum
suatu bangsa. Politik merupakan suatu
warga negara
rangkaian asas,
prinsip, keadaan, jalan, cara, dan alat yang digunakan
untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki.
dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri, lingkungan,
yang berwujud Negara kepulauan berlandaskan
Pancasila dan UUD 1945.
Kata geopolitik berasal dari
Secara umum Geopolitik adalah cara pandang
Latar Belakang
hidup sendiri. Keberlangsungan hidupnya ikut
dipengaruhi oleh negara-negara lain, terutama
Negara-negara tetangga atau negara yang berada
dalam satu kawasan dengannya.
nusantara. Wawasan nusantara tidak mengandung
unsur-unsur kekerasan, cara pandang bangsa
Indonesia tentang diri dan lingkungannya
berdasarkan ide nasionalnya yang dilandasi
pancasila dan UUD 1945 yang merupakan aspirasi
bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan
bermartabat serta menjiwai tata hidup dan tindak
kebijaksanaanya dalam mencapai tujuan nasional.
nisme. Ia tidak bisa
Negara bagaikan suatu orga
Geopolitik Indonesia tiada lain adalah wawasan
Geopolitik Indonesia
1. Wawasan Nasional
memandang, mengamati. Dengan demikian wawasan dapat
diartikan konsepsi cara pandang suatu bangsa dalam hidup
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta dalam
hubungan antar negara yang merupakan hasil perenungan
sejarah dan kondisi sosial budaya serta memanfaatkan
konstelasi geografis guna menciptakan dorongan dan
rangsangan dalam usaha utuk mencapai tujuan nasional.
2. Wawasan Nusantara
yang secara umum didefinisikan sebagai cara pandang dan
lingkungan geografinya yang berwujud negara kepulauan
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Wawasan dari kata wawas yang berarti meninjau,
filsafat itu sendiri dan lingkungannya dengan memperhatikan
si
Geopolitik Indonesia dinamakan Wawasan Nusantara,
kap bangsa Indonesia tentang dirinya yang bhineka, dan
a. Peranan Wawasan Nusantara
Dalam kehidupan nasional, Wawasan Nusantara dikembangkan
1) Mewujudkan serta memelihara persatuan dan kesatuan yang serasi
2) Menumbuhkan rasa tanggung jawab atau pemanfaatan lingkungan-
3) Menegakkan kekuasaan guna melindungi
4) Merentang hubungan internasional dalam
kepentingan nasional.
upaya ikut menegakkan
serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan,
tindakan, serta perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan
daerah, maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, bernegara.
Dalam kehidupan nasional, Wawasan N
peranannya untuk :
dan selaras, segenap aspek kehidupan nasional.
nya.
perdamaian.
b. Fungsi Wawasan Nusantara
Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan,
c. Tujuan Wawasan Nusantara
Wawasan nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang
tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih
mementingkan kepentingan nasional dari pada kepentingan individu,
kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah.
3. Kedudukan Wawasan Nusantara
pandang, dan perilaku bangsa Indonesia mengenai dirinya yang
kaya akan berbagai suku bangsa, agama, bahasa, dan kondisi
lingkungan geografis yang berwujud negara kepulauan, berdasarkan
pancasila dan UUD 1945. Secara hierarki, posisi atau status
wawasan nusantara menempati urutan ketiga setelah UUD 1945.
Urutan sistem kehidupan nasional Indonesia adalah :
Indonesia
5) Politik dan strategi nasional sebagai kebijaksanaan dasar
nasional dalam pembangunan nasional.
Wawasan nusantara bertujuan
Kedudukan (status) wawasan nusantara adalah posisi, cara
li
1) Pancasila sebagai filsafat, ideologi bangsa, dan dasar negara
2) UUD 1945 sebagai Konstitusi negara
3) Wawasan nusantara sebagai geopolitik Indonesia
4) Ketahanan nasional sebagai geostratrsi bangsa dan negara
4. Wajah Wawasan Nusantara
Pengertian istilah wajah adalah roman muka. Wajah
manusia hanya satu, tetapi wajah itu memiliki beberapa
roman muka dan tiap roman muka berbeda satu
dengan yang lain sesuai dengan situasi dan kondisi
yang dihadapi.
geopolitik Indonesia hanya satu yaitu Wawasan
Nusantara (Wasantara). Tetapi wajahnya lebih dari
yaitu ada 4 wajah meliputi :
satu
melandasi konsepsi Ketahanan Nasional.
dan keamanan.
4)Wajah Wasantara sebagai wawasan kewilayahan.
Pengertian istilah wajah
Dalam hubungan itu dapat dikatakan bahwa
1)Wajah Wasantara sebagai wawasan nasional yang
2)Wajah Wasantara sebagai wawasan pembangunan
nasional.
3)Wajah Wasantara sebagai wawasan pertahanan
Implementasi Wawasan Nusantara
Implementasi wawasan nusantara senantiasa
berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah
tanah air secara utuh dan menyeluruh sebagai berikut :
alsafah Pancasila
hidup bangsa Indonesia yang sesuai dengan
aspirasinya. Keyakinan ini dibuktikan dalam sejarah
perjuangan bangsa Indonesia sejak awal proses
pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia
sampai sekarang. Dengan demikian wawasan
nusantara menjadi pedoman bagi upaya mewujudkan
kesatuan aspek kehidupan nasional untuk menjamin
kesatuan, persatuan dan keutuhan bangsa, serta
upaya untuk mewujudkan ketertiban dan perdamaian
dunia.
Implementasi wawasan nus
F
1. Wawasan Nusantara sebagai Pancaran
Falsafah Pancasila diyakini sebagai pandangan
Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Pembangunan
masa Orba menegaskan bahwa wawasan dalam
penyelenggaraan pem-bangunan nasional adalah Wawasan
Nusantara, yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan
UUD’45. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan
sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan ling- kungannya
dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan
bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang
mencakup :
a. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan
b. Perwujudan
Ekonomi
Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan
c. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan
d. Perwujudan Kepulauan Nusantara Sebagai Satu Kesatuan
Pertahanan dan Keamanan
2. Wawasan Nusantara sebagai Waw
membuat GBHN. GBHN
Nasional
Menurut UUD 1945, MPR wajib
Politik
Sosial Budaya
3. Wasantara sebagai Pertahanan dan
geopolitik Indonesia dalam mengartikan
tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan
yang meliputi seluruh wilayah dan segenap
kekuatan Negara. Kesatuan Perthanan Dan
Keamanan Negara mengandung arti bahwa
ancaman
manapun
terhadap sebagian wilayah
pada hakikatnya merupakan
ancaman
negara.
terhadap seluruh bangsa dan
Keamanan Negara
Wawasan Nusantara adalah pandangan
Geopolitik dan Hukum Kewilayahan
. Hukum Laut dan Perkembangannya
• Laut Lepas (High Seas)
1
. Hukum Laut dan Perkembanganny
Hakekat Laut :
• Bebas , merdeka, dan tidak bergerak serta relatif, tetap dan tidak
mudah dirusak.
• Datar dan terbuka, tidak dapat dipakai secara sembunyi.
• Tidak dapat dikuasai secara mutlak (tidak dapat dikapling, sulit
diberi tanda)
Berikut beberapa masalah yang menyangkut hukum laut :
• Laut Teritorial/Laut Wilayah (Territorial Sea)
• Perairan Pedalaman (Internal waters)
• Zona Tambahan (Contiguous Zone
• Zona Ekonomi Eksklusif (Exclusive Economic Zone
• Landas Kontinen (Continental Shelf
Dengan adanya ketentuan di atas negara lain menuntut beberapa hak yang
sebenarnya adalah jaminan dari negara kepulauan :
ritorial, termasuk masuk dan keluar
perairan pedalaman untuk singgah di salah
Lintas Damai : bernavigasi melalui laut teritorial suatu negara sepanjang tidak
bersangkutan.
pelayaran internasional antara laut lepas/ZEE yang satu dan laut lepas/ZEE
penerbangan diatasnya yang cocok digunakan untuk lintas kapal dan
pesawat terbang tidak boleh melintas lebih dari 25 mil kiri/kanan dari garis
menangkap ikan.
satu pelabuhan.
•
•
Lintas : berlayar/bernavigasi melalui laut ter
Lint
•
merugikan kedamaian, ketertiban, atau keamananan negara yang
Lintas Transit : bernavigasi melintasi pada selat yang digunakan untuk
yang lain.
• Alur Laut Kepulauan :
 Alur yang ditentukan oleh Negara Kepulauan untuk alur laut dan jalur
pesawat terbang asing.
•
 Alur ditentukan dengan merangkai garis sumbu pada peta, kapal dan
sumbu
Laut Lepas :
 Semua bagian laut yang tak termasuk laut territorial, perairan pedalaman
maupun ZEE.
 Laut terbuka untuk semua negara baik berpantai maupun tidak berpantai.
 Dalam laut lepas semua negara berhak berlayar, terbang, riset ilmiah dan
2. Hukum Dirgantara dan Perkembangannya
Ruang dirgantara dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu
Ruang Udara dan Ruang Antariksa. Ruang udara berada di
atas suatu wilayah Negara dikatagorikan sebagai ruang
Udara Nasional atau wilayah kedaulatan Negara kolong,
yang pemanfaatannya dikendalikan oleh Negara tersebut.
secara internasional dan tidak boleh dijadikan subyek
negara kolong.
Theory).
• Perjanjian Ruang Antariksa (Space Treaty) 1967
Ruang dirgantara dapat dibagi
Adapun Ruang Antariksa pe-manfaatannya diken-dalikan
Beberapa teori yang menjadi polemik para hukum adalah :
•
•
Teori Udara Bebas (Air Freedom Theory).
Teori Negara Berdaulat di Udara (Air Sovereignty
•
•
Masalah Ketinggian.
Batas Wilayah Udara.
3. Wilayah Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia
(Territoriale Zee en Maritiem Kringen Ordonantie no. 442/1939)
• Deklarasi Pemerintah R.I. tanggal 17 Februari 1969 (Landas Kontingen
1/1973 tentang Landas Kontingen
UU no 5/1983 tentang Zone Ekonomi Ekslusif (Pembenahan
Luas Wilayah : Bertambah + 2,5 juta km2, menjadi + 9,2 juta km2
3
Lingkungan Maritim no 442/1939
• Masa Penjajahan (Belanda dan Jepang).
Dasar : Ordonansi Laut Teritur dan
•
Ukuran : 3 mil dari garis pantai pada saat pasang surut (low water)
Luas Wilayah : + 2 juta km2
Deklarasi Pemerintah R.I. tanggal 13 Desember 1957 (Deklarasi Juanda)
Dasar : Pengumuman Pemerintah RI tanggal 13 Desember 1957
PEPERPU no 4/1960 tentang Perairan Indonesia
Ukuran : 12 mil dari garis pangkal (point to point theory)
Luas Wilayah : bertambah + 3,9 juta km2, menjadi 5,9 juta km2
Dasar : Deklarasi Pemerintah RI tanggal 17 Februari 1969 UU no
Luas Wilayah : Bertambah + 0,8 juta km2, menjadi + 6,7 juta km2
• Pengumuman Pemerintah R.I. tahun 1980 (Zona Ekonomi Eksklusif)
Dasar : Pengumuman Pemerintah tentang Zone Ekonomi Eksklusif
Kekayaan Alam dan Potensi Alam)
Geopolitik dan Otonomi Daerah
Otonomi daerah adalah kewenangan
daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai batas daerah
tertentu berwenang mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat dalam NKRI.
1. Latar Belakang
Sentralisasi pelayanan dan pembinaan kepada rakyat
tidak mungkin dilakukan dari Pusat saja. Oleh karenanya
wilayah negara dibagi atas daerah besar dan daerah kecil.
Untuk keperluan tersebut diperlukan asas dalam
mengelola daerah, yang meliputi :
rakyat yang harus dila-yanani. Desentralisasi
material). Otonomi daerah bertujuan untuk memu-
tugas-tugas tek-nis pelayanan kepada rakyat dapat
diselenggarakan dengan baik oleh Pemerintah Daerah
(kanwil/kandep) dan terintegrasi (kepala wilayah).
Sentralisasi pelayanan dan pe
• Desentralisasi pelayanan rakyat/publik. Dan filsafat
yang dianut adalah : Pemerintah Daerah ada karena ada
merupakan power sharing (otonomi formal dan otonomi
•
dahkan pelayanan kepada rakyat/publik
Dekonsentrasi : diselenggarakan, karena tidak semua
(kabupaten/kota). Dekonsentrasi : fungsional
2. Undang-Undang Pelaksanaan Otonomi
Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonomi.
Pusat dan Pemerintah Daerah.
Daerah
1)Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000
tentang kewenangan Pemerintah dan
2)Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah.
3)Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
3. Pembagian Daerah
Wilayah NKRI di bagi atas daerah provinsi,lalu di bagi
atas kabupaten dan kota masing-masing mempunyai
pemerintah daerah.Pemmerintah provinsi yang berbatasan
dengan laut memiliki kewenangan laut sejauh 12 mil laut di
ukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan ke arah
perairan kepulauan.
jangan sampai menyemangati pemekaran wilayah atas
dasar pendekatan kebudayaan sehingga menimbulkan
benturan budaya yang berakibat pecahnya negara
nasional.Oleh sebab itu,perlu adanya perhatian khusus
pada wilayah yang di lalui alur laut Kepulauan
Riau,Kalimantan Barat,Banten,Bangka Belitung,Sulawesi
Tengah,Sulawesi Barat,serta Maluku dan Maluku Utara
yang beberapa saat lalu hingga kini tetap bergejolak.
Wilayah NKRI di bagi atas dae
Globalisasi yang menyebabkaan adanya Global Parados

More Related Content

Similar to GEOPOLITIK NASIONAL.pptx

MODUL 2.pptx
MODUL 2.pptxMODUL 2.pptx
MODUL 2.pptx
DIKLATBRIMOB
 
Makalah wawasan nusantara dalam globalisasi 2
Makalah  wawasan nusantara dalam globalisasi 2Makalah  wawasan nusantara dalam globalisasi 2
Makalah wawasan nusantara dalam globalisasi 2
Operator Warnet Vast Raha
 
Dinamika kehidupan bernegara dalam konteks geopolitik indonesia
Dinamika kehidupan bernegara dalam konteks geopolitik indonesiaDinamika kehidupan bernegara dalam konteks geopolitik indonesia
Dinamika kehidupan bernegara dalam konteks geopolitik indonesia
aulia maharani arianti
 
Geopolitikfix2
Geopolitikfix2Geopolitikfix2
Geopolitikfix2
Dedep Tohpati
 
Geopolitik Indonesia
Geopolitik IndonesiaGeopolitik Indonesia
Geopolitik Indonesia
Yahya M Aji
 
PRESENTATION GEOPOLITIK INDONESIA
PRESENTATION GEOPOLITIK INDONESIAPRESENTATION GEOPOLITIK INDONESIA
PRESENTATION GEOPOLITIK INDONESIA
sri Siti
 
Geopolitik
GeopolitikGeopolitik
Geopolitik
Gozali Ghozi
 
PPT MPSB KEL 8.pptx
PPT MPSB KEL 8.pptxPPT MPSB KEL 8.pptx
PPT MPSB KEL 8.pptx
DellaPuspita63
 
BAB 7 GEOPOLITIK INDONESIA edit.pptx
BAB 7 GEOPOLITIK INDONESIA edit.pptxBAB 7 GEOPOLITIK INDONESIA edit.pptx
BAB 7 GEOPOLITIK INDONESIA edit.pptx
celvinsinaga2
 
Bab 7 geopolitik dan geostrategi
Bab 7 geopolitik dan geostrategiBab 7 geopolitik dan geostrategi
Bab 7 geopolitik dan geostrategi
Titikbudiarti
 
Sosftskill kewarganegaraan 1.
Sosftskill kewarganegaraan 1.Sosftskill kewarganegaraan 1.
Sosftskill kewarganegaraan 1.hildaangraeni
 
Makalah jadi
Makalah jadiMakalah jadi
Makalah jadi
dyahmutiari
 
Materi Kewarganegaraan
Materi KewarganegaraanMateri Kewarganegaraan
Materi Kewarganegaraan
Ismail Yusuf
 
Paper KWN
Paper KWNPaper KWN
Paper KWN
eche089
 

Similar to GEOPOLITIK NASIONAL.pptx (20)

MODUL 2.pptx
MODUL 2.pptxMODUL 2.pptx
MODUL 2.pptx
 
Makalah wawasan nusantara dalam globalisasi 2
Makalah  wawasan nusantara dalam globalisasi 2Makalah  wawasan nusantara dalam globalisasi 2
Makalah wawasan nusantara dalam globalisasi 2
 
Makalah kuli ah
Makalah kuli ahMakalah kuli ah
Makalah kuli ah
 
Geopolitik
GeopolitikGeopolitik
Geopolitik
 
Paper kel 3
Paper kel 3Paper kel 3
Paper kel 3
 
Dinamika kehidupan bernegara dalam konteks geopolitik indonesia
Dinamika kehidupan bernegara dalam konteks geopolitik indonesiaDinamika kehidupan bernegara dalam konteks geopolitik indonesia
Dinamika kehidupan bernegara dalam konteks geopolitik indonesia
 
Geopolitikfix2
Geopolitikfix2Geopolitikfix2
Geopolitikfix2
 
Geopolitik Indonesia
Geopolitik IndonesiaGeopolitik Indonesia
Geopolitik Indonesia
 
PRESENTATION GEOPOLITIK INDONESIA
PRESENTATION GEOPOLITIK INDONESIAPRESENTATION GEOPOLITIK INDONESIA
PRESENTATION GEOPOLITIK INDONESIA
 
Geopolitik
GeopolitikGeopolitik
Geopolitik
 
PPT MPSB KEL 8.pptx
PPT MPSB KEL 8.pptxPPT MPSB KEL 8.pptx
PPT MPSB KEL 8.pptx
 
BAB 7 GEOPOLITIK INDONESIA edit.pptx
BAB 7 GEOPOLITIK INDONESIA edit.pptxBAB 7 GEOPOLITIK INDONESIA edit.pptx
BAB 7 GEOPOLITIK INDONESIA edit.pptx
 
geopolitik
 geopolitik geopolitik
geopolitik
 
geopolitik
geopolitikgeopolitik
geopolitik
 
Bab 7 geopolitik dan geostrategi
Bab 7 geopolitik dan geostrategiBab 7 geopolitik dan geostrategi
Bab 7 geopolitik dan geostrategi
 
Sosftskill kewarganegaraan 1.
Sosftskill kewarganegaraan 1.Sosftskill kewarganegaraan 1.
Sosftskill kewarganegaraan 1.
 
Makalah jadi
Makalah jadiMakalah jadi
Makalah jadi
 
Materi Kewarganegaraan
Materi KewarganegaraanMateri Kewarganegaraan
Materi Kewarganegaraan
 
9 wasantara
9 wasantara9 wasantara
9 wasantara
 
Paper KWN
Paper KWNPaper KWN
Paper KWN
 

Recently uploaded

Karier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptx
Karier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptxKarier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptx
Karier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptx
adolfnuhujanan101
 
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docxKisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
irawan1978
 
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaanPermainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
DEVI390643
 
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 BandungBahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Galang Adi Kuncoro
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrinPatofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
rohman85
 
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaModul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawasuntuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
TEDYHARTO1
 
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptxSEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
bobobodo693
 
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik Dosen
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik DosenUNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik Dosen
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik Dosen
AdrianAgoes9
 
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdfPaparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
SEMUELSAMBOKARAENG
 
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdfLaporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
gloriosaesy
 
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
agusmulyadi08
 
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.pptKOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
Dedi Dwitagama
 
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdfINDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
NurSriWidyastuti1
 
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
setiatinambunan
 
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptxSOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
astridamalia20
 
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docxForm B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
EkoPutuKromo
 
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptxJuknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
mattaja008
 
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptxtugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
d2spdpnd9185
 

Recently uploaded (20)

Karier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptx
Karier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptxKarier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptx
Karier-Dan-Studi-Lanjut-Di-Bidang-Informatika.pptx
 
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docxKisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
Kisi-kisi soal pai kelas 7 genap 2024.docx
 
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaanPermainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
Permainan Wiwi Wowo aksi nyata berkebhinekaan
 
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 BandungBahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
Bahan Sosialisasi PPDB_1 2024/2025 Bandung
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 5 Fase C Kurikulum Merdeka
 
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrinPatofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
Patofisiologi Sistem Endokrin hormon pada sistem endokrin
 
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum MerdekaModul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 2 Fase A Kurikulum Merdeka
 
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawasuntuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
untuk observasi kepala sekolah dengan pengawas
 
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptxSEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
SEMINAR PPG DAN PPL ppg prajabatan 2024.pptx
 
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik Dosen
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik DosenUNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik Dosen
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik Dosen
 
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdfPaparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
Paparan Kurikulum Satuan Pendidikan_LOKAKARYA TPK 2024.pptx.pdf
 
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdfLaporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
Laporan Piket Guru untuk bukti dukung PMM.pdf
 
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
PI 2 - Ratna Haryanti, S. Pd..pptx Visi misi dan prakarsa perubahan pendidika...
 
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.pptKOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
KOMITMEN MENULIS DI BLOG KBMN PB PGRI.ppt
 
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdfINDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
INDIKATOR KINERJA DAN FOKUS PERILAKU KS.pdf
 
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
ppt landasan pendidikan Alat alat pendidikan PAI 9_
 
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptxSOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
SOSIALISASI PPDB TAHUN AJARAN 2024-2025.pptx
 
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docxForm B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
Form B1 Rubrik Observasi Presentasi Visi Misi -1.docx
 
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptxJuknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
Juknis Pengisian Blanko Ijazah 2024 29 04 2024 Top.pptx
 
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptxtugas  modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
tugas modul 1.4 Koneksi Antar Materi (1).pptx
 

GEOPOLITIK NASIONAL.pptx

  • 2. Pengertian Geopolitik Kata geopolitik berasal dari kata geo dan politik. “Geo” berarti bumi dan “Politik” berasal dari bahasa Yunani politeia, berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri (negara) dan teia yang berarti urusan. Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti politics mempunyai makna kepentingan umum suatu bangsa. Politik merupakan suatu warga negara rangkaian asas, prinsip, keadaan, jalan, cara, dan alat yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki. dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri, lingkungan, yang berwujud Negara kepulauan berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Kata geopolitik berasal dari Secara umum Geopolitik adalah cara pandang
  • 3. Latar Belakang hidup sendiri. Keberlangsungan hidupnya ikut dipengaruhi oleh negara-negara lain, terutama Negara-negara tetangga atau negara yang berada dalam satu kawasan dengannya. nusantara. Wawasan nusantara tidak mengandung unsur-unsur kekerasan, cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya yang dilandasi pancasila dan UUD 1945 yang merupakan aspirasi bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat serta menjiwai tata hidup dan tindak kebijaksanaanya dalam mencapai tujuan nasional. nisme. Ia tidak bisa Negara bagaikan suatu orga Geopolitik Indonesia tiada lain adalah wawasan
  • 4. Geopolitik Indonesia 1. Wawasan Nasional memandang, mengamati. Dengan demikian wawasan dapat diartikan konsepsi cara pandang suatu bangsa dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta dalam hubungan antar negara yang merupakan hasil perenungan sejarah dan kondisi sosial budaya serta memanfaatkan konstelasi geografis guna menciptakan dorongan dan rangsangan dalam usaha utuk mencapai tujuan nasional. 2. Wawasan Nusantara yang secara umum didefinisikan sebagai cara pandang dan lingkungan geografinya yang berwujud negara kepulauan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Wawasan dari kata wawas yang berarti meninjau, filsafat itu sendiri dan lingkungannya dengan memperhatikan si Geopolitik Indonesia dinamakan Wawasan Nusantara, kap bangsa Indonesia tentang dirinya yang bhineka, dan
  • 5. a. Peranan Wawasan Nusantara Dalam kehidupan nasional, Wawasan Nusantara dikembangkan 1) Mewujudkan serta memelihara persatuan dan kesatuan yang serasi 2) Menumbuhkan rasa tanggung jawab atau pemanfaatan lingkungan- 3) Menegakkan kekuasaan guna melindungi 4) Merentang hubungan internasional dalam kepentingan nasional. upaya ikut menegakkan serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, serta perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah, maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara. Dalam kehidupan nasional, Wawasan N peranannya untuk : dan selaras, segenap aspek kehidupan nasional. nya. perdamaian. b. Fungsi Wawasan Nusantara Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan,
  • 6. c. Tujuan Wawasan Nusantara Wawasan nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih mementingkan kepentingan nasional dari pada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah. 3. Kedudukan Wawasan Nusantara pandang, dan perilaku bangsa Indonesia mengenai dirinya yang kaya akan berbagai suku bangsa, agama, bahasa, dan kondisi lingkungan geografis yang berwujud negara kepulauan, berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Secara hierarki, posisi atau status wawasan nusantara menempati urutan ketiga setelah UUD 1945. Urutan sistem kehidupan nasional Indonesia adalah : Indonesia 5) Politik dan strategi nasional sebagai kebijaksanaan dasar nasional dalam pembangunan nasional. Wawasan nusantara bertujuan Kedudukan (status) wawasan nusantara adalah posisi, cara li 1) Pancasila sebagai filsafat, ideologi bangsa, dan dasar negara 2) UUD 1945 sebagai Konstitusi negara 3) Wawasan nusantara sebagai geopolitik Indonesia 4) Ketahanan nasional sebagai geostratrsi bangsa dan negara
  • 7. 4. Wajah Wawasan Nusantara Pengertian istilah wajah adalah roman muka. Wajah manusia hanya satu, tetapi wajah itu memiliki beberapa roman muka dan tiap roman muka berbeda satu dengan yang lain sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. geopolitik Indonesia hanya satu yaitu Wawasan Nusantara (Wasantara). Tetapi wajahnya lebih dari yaitu ada 4 wajah meliputi : satu melandasi konsepsi Ketahanan Nasional. dan keamanan. 4)Wajah Wasantara sebagai wawasan kewilayahan. Pengertian istilah wajah Dalam hubungan itu dapat dikatakan bahwa 1)Wajah Wasantara sebagai wawasan nasional yang 2)Wajah Wasantara sebagai wawasan pembangunan nasional. 3)Wajah Wasantara sebagai wawasan pertahanan
  • 8. Implementasi Wawasan Nusantara Implementasi wawasan nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh sebagai berikut : alsafah Pancasila hidup bangsa Indonesia yang sesuai dengan aspirasinya. Keyakinan ini dibuktikan dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia sejak awal proses pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai sekarang. Dengan demikian wawasan nusantara menjadi pedoman bagi upaya mewujudkan kesatuan aspek kehidupan nasional untuk menjamin kesatuan, persatuan dan keutuhan bangsa, serta upaya untuk mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia. Implementasi wawasan nus F 1. Wawasan Nusantara sebagai Pancaran Falsafah Pancasila diyakini sebagai pandangan
  • 9. Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Pembangunan masa Orba menegaskan bahwa wawasan dalam penyelenggaraan pem-bangunan nasional adalah Wawasan Nusantara, yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan UUD’45. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan ling- kungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang mencakup : a. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan b. Perwujudan Ekonomi Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan c. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan d. Perwujudan Kepulauan Nusantara Sebagai Satu Kesatuan Pertahanan dan Keamanan 2. Wawasan Nusantara sebagai Waw membuat GBHN. GBHN Nasional Menurut UUD 1945, MPR wajib Politik Sosial Budaya
  • 10. 3. Wasantara sebagai Pertahanan dan geopolitik Indonesia dalam mengartikan tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan yang meliputi seluruh wilayah dan segenap kekuatan Negara. Kesatuan Perthanan Dan Keamanan Negara mengandung arti bahwa ancaman manapun terhadap sebagian wilayah pada hakikatnya merupakan ancaman negara. terhadap seluruh bangsa dan Keamanan Negara Wawasan Nusantara adalah pandangan
  • 11. Geopolitik dan Hukum Kewilayahan . Hukum Laut dan Perkembangannya • Laut Lepas (High Seas) 1 . Hukum Laut dan Perkembanganny Hakekat Laut : • Bebas , merdeka, dan tidak bergerak serta relatif, tetap dan tidak mudah dirusak. • Datar dan terbuka, tidak dapat dipakai secara sembunyi. • Tidak dapat dikuasai secara mutlak (tidak dapat dikapling, sulit diberi tanda) Berikut beberapa masalah yang menyangkut hukum laut : • Laut Teritorial/Laut Wilayah (Territorial Sea) • Perairan Pedalaman (Internal waters) • Zona Tambahan (Contiguous Zone • Zona Ekonomi Eksklusif (Exclusive Economic Zone • Landas Kontinen (Continental Shelf
  • 12. Dengan adanya ketentuan di atas negara lain menuntut beberapa hak yang sebenarnya adalah jaminan dari negara kepulauan : ritorial, termasuk masuk dan keluar perairan pedalaman untuk singgah di salah Lintas Damai : bernavigasi melalui laut teritorial suatu negara sepanjang tidak bersangkutan. pelayaran internasional antara laut lepas/ZEE yang satu dan laut lepas/ZEE penerbangan diatasnya yang cocok digunakan untuk lintas kapal dan pesawat terbang tidak boleh melintas lebih dari 25 mil kiri/kanan dari garis menangkap ikan. satu pelabuhan. • • Lintas : berlayar/bernavigasi melalui laut ter Lint • merugikan kedamaian, ketertiban, atau keamananan negara yang Lintas Transit : bernavigasi melintasi pada selat yang digunakan untuk yang lain. • Alur Laut Kepulauan :  Alur yang ditentukan oleh Negara Kepulauan untuk alur laut dan jalur pesawat terbang asing. •  Alur ditentukan dengan merangkai garis sumbu pada peta, kapal dan sumbu Laut Lepas :  Semua bagian laut yang tak termasuk laut territorial, perairan pedalaman maupun ZEE.  Laut terbuka untuk semua negara baik berpantai maupun tidak berpantai.  Dalam laut lepas semua negara berhak berlayar, terbang, riset ilmiah dan
  • 13. 2. Hukum Dirgantara dan Perkembangannya Ruang dirgantara dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu Ruang Udara dan Ruang Antariksa. Ruang udara berada di atas suatu wilayah Negara dikatagorikan sebagai ruang Udara Nasional atau wilayah kedaulatan Negara kolong, yang pemanfaatannya dikendalikan oleh Negara tersebut. secara internasional dan tidak boleh dijadikan subyek negara kolong. Theory). • Perjanjian Ruang Antariksa (Space Treaty) 1967 Ruang dirgantara dapat dibagi Adapun Ruang Antariksa pe-manfaatannya diken-dalikan Beberapa teori yang menjadi polemik para hukum adalah : • • Teori Udara Bebas (Air Freedom Theory). Teori Negara Berdaulat di Udara (Air Sovereignty • • Masalah Ketinggian. Batas Wilayah Udara.
  • 14. 3. Wilayah Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia (Territoriale Zee en Maritiem Kringen Ordonantie no. 442/1939) • Deklarasi Pemerintah R.I. tanggal 17 Februari 1969 (Landas Kontingen 1/1973 tentang Landas Kontingen UU no 5/1983 tentang Zone Ekonomi Ekslusif (Pembenahan Luas Wilayah : Bertambah + 2,5 juta km2, menjadi + 9,2 juta km2 3 Lingkungan Maritim no 442/1939 • Masa Penjajahan (Belanda dan Jepang). Dasar : Ordonansi Laut Teritur dan • Ukuran : 3 mil dari garis pantai pada saat pasang surut (low water) Luas Wilayah : + 2 juta km2 Deklarasi Pemerintah R.I. tanggal 13 Desember 1957 (Deklarasi Juanda) Dasar : Pengumuman Pemerintah RI tanggal 13 Desember 1957 PEPERPU no 4/1960 tentang Perairan Indonesia Ukuran : 12 mil dari garis pangkal (point to point theory) Luas Wilayah : bertambah + 3,9 juta km2, menjadi 5,9 juta km2 Dasar : Deklarasi Pemerintah RI tanggal 17 Februari 1969 UU no Luas Wilayah : Bertambah + 0,8 juta km2, menjadi + 6,7 juta km2 • Pengumuman Pemerintah R.I. tahun 1980 (Zona Ekonomi Eksklusif) Dasar : Pengumuman Pemerintah tentang Zone Ekonomi Eksklusif Kekayaan Alam dan Potensi Alam)
  • 15. Geopolitik dan Otonomi Daerah Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam NKRI.
  • 16. 1. Latar Belakang Sentralisasi pelayanan dan pembinaan kepada rakyat tidak mungkin dilakukan dari Pusat saja. Oleh karenanya wilayah negara dibagi atas daerah besar dan daerah kecil. Untuk keperluan tersebut diperlukan asas dalam mengelola daerah, yang meliputi : rakyat yang harus dila-yanani. Desentralisasi material). Otonomi daerah bertujuan untuk memu- tugas-tugas tek-nis pelayanan kepada rakyat dapat diselenggarakan dengan baik oleh Pemerintah Daerah (kanwil/kandep) dan terintegrasi (kepala wilayah). Sentralisasi pelayanan dan pe • Desentralisasi pelayanan rakyat/publik. Dan filsafat yang dianut adalah : Pemerintah Daerah ada karena ada merupakan power sharing (otonomi formal dan otonomi • dahkan pelayanan kepada rakyat/publik Dekonsentrasi : diselenggarakan, karena tidak semua (kabupaten/kota). Dekonsentrasi : fungsional
  • 17. 2. Undang-Undang Pelaksanaan Otonomi Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonomi. Pusat dan Pemerintah Daerah. Daerah 1)Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan 2)Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 3)Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
  • 18. 3. Pembagian Daerah Wilayah NKRI di bagi atas daerah provinsi,lalu di bagi atas kabupaten dan kota masing-masing mempunyai pemerintah daerah.Pemmerintah provinsi yang berbatasan dengan laut memiliki kewenangan laut sejauh 12 mil laut di ukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan ke arah perairan kepulauan. jangan sampai menyemangati pemekaran wilayah atas dasar pendekatan kebudayaan sehingga menimbulkan benturan budaya yang berakibat pecahnya negara nasional.Oleh sebab itu,perlu adanya perhatian khusus pada wilayah yang di lalui alur laut Kepulauan Riau,Kalimantan Barat,Banten,Bangka Belitung,Sulawesi Tengah,Sulawesi Barat,serta Maluku dan Maluku Utara yang beberapa saat lalu hingga kini tetap bergejolak. Wilayah NKRI di bagi atas dae Globalisasi yang menyebabkaan adanya Global Parados