Konsepsi wawasan nusantara ini penting untuk diinterpretasikan oleh masyarakat guna menjaga keutuhan dan mempertahan kedaulatan Indonesia sebagai negara kesatuan bercirikan nusantara.
Konsepsi wawasan nusantara ini penting untuk diinterpretasikan oleh masyarakat guna menjaga keutuhan dan mempertahan kedaulatan Indonesia sebagai negara kesatuan bercirikan nusantara.
Geopolitik mempelajari keterkaitan antara kondisi geografis suatu negara dan perumusan kebijakan penyelenggaraan Negara. Berdasarkan fakta geografis dan sejarah, wilayah Indonesia dipandang sebagai satu kesatuan. Pandangan atau wawasan nasional Indonesia ini dinamakan Wawasan Nusantara sebagai konsepsi geopolitik bangsa Indonesia. Paham geopolitik bangsa Indonesia terumuskan dalam konsepsi wawasan nusantara.
Penyelenggaraan Negara kesatuan Republik Indonesia sebagai sistem kehidupan nasional bersumber dari dan bermuara pada landasan idealpandangan hidup dan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945
Geopolitik mempelajari keterkaitan antara kondisi geografis suatu negara dan perumusan kebijakan penyelenggaraan Negara. Berdasarkan fakta geografis dan sejarah, wilayah Indonesia dipandang sebagai satu kesatuan. Pandangan atau wawasan nasional Indonesia ini dinamakan Wawasan Nusantara sebagai konsepsi geopolitik bangsa Indonesia. Paham geopolitik bangsa Indonesia terumuskan dalam konsepsi wawasan nusantara.
Penyelenggaraan Negara kesatuan Republik Indonesia sebagai sistem kehidupan nasional bersumber dari dan bermuara pada landasan idealpandangan hidup dan konstitusi Undang-Undang Dasar 1945
UNTUK DOSEN Materi Sosialisasi Pengelolaan Kinerja Akademik DosenAdrianAgoes9
sosialisasi untuk dosen dalam mengisi dan memadankan sister akunnya, sehingga bisa memutakhirkan data di dalam sister tersebut. ini adalah untuk kepentingan jabatan akademik dan jabatan fungsional dosen. penting untuk karir dan jabatan dosen juga untuk kepentingan akademik perguruan tinggi terkait.
2. Pengertian Geopolitik
Kata geopolitik berasal dari kata geo dan politik.
“Geo” berarti bumi dan “Politik” berasal dari bahasa
Yunani politeia, berarti kesatuan masyarakat yang
berdiri sendiri (negara) dan teia yang berarti urusan.
Dalam bahasa Indonesia, politik dalam arti politics
mempunyai makna kepentingan umum
suatu bangsa. Politik merupakan suatu
warga negara
rangkaian asas,
prinsip, keadaan, jalan, cara, dan alat yang digunakan
untuk mencapai tujuan tertentu yang kita kehendaki.
dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri, lingkungan,
yang berwujud Negara kepulauan berlandaskan
Pancasila dan UUD 1945.
Kata geopolitik berasal dari
Secara umum Geopolitik adalah cara pandang
3. Latar Belakang
hidup sendiri. Keberlangsungan hidupnya ikut
dipengaruhi oleh negara-negara lain, terutama
Negara-negara tetangga atau negara yang berada
dalam satu kawasan dengannya.
nusantara. Wawasan nusantara tidak mengandung
unsur-unsur kekerasan, cara pandang bangsa
Indonesia tentang diri dan lingkungannya
berdasarkan ide nasionalnya yang dilandasi
pancasila dan UUD 1945 yang merupakan aspirasi
bangsa Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan
bermartabat serta menjiwai tata hidup dan tindak
kebijaksanaanya dalam mencapai tujuan nasional.
nisme. Ia tidak bisa
Negara bagaikan suatu orga
Geopolitik Indonesia tiada lain adalah wawasan
4. Geopolitik Indonesia
1. Wawasan Nasional
memandang, mengamati. Dengan demikian wawasan dapat
diartikan konsepsi cara pandang suatu bangsa dalam hidup
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta dalam
hubungan antar negara yang merupakan hasil perenungan
sejarah dan kondisi sosial budaya serta memanfaatkan
konstelasi geografis guna menciptakan dorongan dan
rangsangan dalam usaha utuk mencapai tujuan nasional.
2. Wawasan Nusantara
yang secara umum didefinisikan sebagai cara pandang dan
lingkungan geografinya yang berwujud negara kepulauan
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.
Wawasan dari kata wawas yang berarti meninjau,
filsafat itu sendiri dan lingkungannya dengan memperhatikan
si
Geopolitik Indonesia dinamakan Wawasan Nusantara,
kap bangsa Indonesia tentang dirinya yang bhineka, dan
5. a. Peranan Wawasan Nusantara
Dalam kehidupan nasional, Wawasan Nusantara dikembangkan
1) Mewujudkan serta memelihara persatuan dan kesatuan yang serasi
2) Menumbuhkan rasa tanggung jawab atau pemanfaatan lingkungan-
3) Menegakkan kekuasaan guna melindungi
4) Merentang hubungan internasional dalam
kepentingan nasional.
upaya ikut menegakkan
serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan,
tindakan, serta perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan
daerah, maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, bernegara.
Dalam kehidupan nasional, Wawasan N
peranannya untuk :
dan selaras, segenap aspek kehidupan nasional.
nya.
perdamaian.
b. Fungsi Wawasan Nusantara
Wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan,
6. c. Tujuan Wawasan Nusantara
Wawasan nusantara bertujuan mewujudkan nasionalisme yang
tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia yang lebih
mementingkan kepentingan nasional dari pada kepentingan individu,
kelompok, golongan, suku bangsa, atau daerah.
3. Kedudukan Wawasan Nusantara
pandang, dan perilaku bangsa Indonesia mengenai dirinya yang
kaya akan berbagai suku bangsa, agama, bahasa, dan kondisi
lingkungan geografis yang berwujud negara kepulauan, berdasarkan
pancasila dan UUD 1945. Secara hierarki, posisi atau status
wawasan nusantara menempati urutan ketiga setelah UUD 1945.
Urutan sistem kehidupan nasional Indonesia adalah :
Indonesia
5) Politik dan strategi nasional sebagai kebijaksanaan dasar
nasional dalam pembangunan nasional.
Wawasan nusantara bertujuan
Kedudukan (status) wawasan nusantara adalah posisi, cara
li
1) Pancasila sebagai filsafat, ideologi bangsa, dan dasar negara
2) UUD 1945 sebagai Konstitusi negara
3) Wawasan nusantara sebagai geopolitik Indonesia
4) Ketahanan nasional sebagai geostratrsi bangsa dan negara
7. 4. Wajah Wawasan Nusantara
Pengertian istilah wajah adalah roman muka. Wajah
manusia hanya satu, tetapi wajah itu memiliki beberapa
roman muka dan tiap roman muka berbeda satu
dengan yang lain sesuai dengan situasi dan kondisi
yang dihadapi.
geopolitik Indonesia hanya satu yaitu Wawasan
Nusantara (Wasantara). Tetapi wajahnya lebih dari
yaitu ada 4 wajah meliputi :
satu
melandasi konsepsi Ketahanan Nasional.
dan keamanan.
4)Wajah Wasantara sebagai wawasan kewilayahan.
Pengertian istilah wajah
Dalam hubungan itu dapat dikatakan bahwa
1)Wajah Wasantara sebagai wawasan nasional yang
2)Wajah Wasantara sebagai wawasan pembangunan
nasional.
3)Wajah Wasantara sebagai wawasan pertahanan
8. Implementasi Wawasan Nusantara
Implementasi wawasan nusantara senantiasa
berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah
tanah air secara utuh dan menyeluruh sebagai berikut :
alsafah Pancasila
hidup bangsa Indonesia yang sesuai dengan
aspirasinya. Keyakinan ini dibuktikan dalam sejarah
perjuangan bangsa Indonesia sejak awal proses
pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia
sampai sekarang. Dengan demikian wawasan
nusantara menjadi pedoman bagi upaya mewujudkan
kesatuan aspek kehidupan nasional untuk menjamin
kesatuan, persatuan dan keutuhan bangsa, serta
upaya untuk mewujudkan ketertiban dan perdamaian
dunia.
Implementasi wawasan nus
F
1. Wawasan Nusantara sebagai Pancaran
Falsafah Pancasila diyakini sebagai pandangan
9. Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Pembangunan
masa Orba menegaskan bahwa wawasan dalam
penyelenggaraan pem-bangunan nasional adalah Wawasan
Nusantara, yang bersumber pada Pancasila dan berdasarkan
UUD’45. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan
sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan ling- kungannya
dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan
bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang
mencakup :
a. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan
b. Perwujudan
Ekonomi
Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan
c. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai Satu Kesatuan
d. Perwujudan Kepulauan Nusantara Sebagai Satu Kesatuan
Pertahanan dan Keamanan
2. Wawasan Nusantara sebagai Waw
membuat GBHN. GBHN
Nasional
Menurut UUD 1945, MPR wajib
Politik
Sosial Budaya
10. 3. Wasantara sebagai Pertahanan dan
geopolitik Indonesia dalam mengartikan
tanah air Indonesia sebagai satu kesatuan
yang meliputi seluruh wilayah dan segenap
kekuatan Negara. Kesatuan Perthanan Dan
Keamanan Negara mengandung arti bahwa
ancaman
manapun
terhadap sebagian wilayah
pada hakikatnya merupakan
ancaman
negara.
terhadap seluruh bangsa dan
Keamanan Negara
Wawasan Nusantara adalah pandangan
11. Geopolitik dan Hukum Kewilayahan
. Hukum Laut dan Perkembangannya
• Laut Lepas (High Seas)
1
. Hukum Laut dan Perkembanganny
Hakekat Laut :
• Bebas , merdeka, dan tidak bergerak serta relatif, tetap dan tidak
mudah dirusak.
• Datar dan terbuka, tidak dapat dipakai secara sembunyi.
• Tidak dapat dikuasai secara mutlak (tidak dapat dikapling, sulit
diberi tanda)
Berikut beberapa masalah yang menyangkut hukum laut :
• Laut Teritorial/Laut Wilayah (Territorial Sea)
• Perairan Pedalaman (Internal waters)
• Zona Tambahan (Contiguous Zone
• Zona Ekonomi Eksklusif (Exclusive Economic Zone
• Landas Kontinen (Continental Shelf
12. Dengan adanya ketentuan di atas negara lain menuntut beberapa hak yang
sebenarnya adalah jaminan dari negara kepulauan :
ritorial, termasuk masuk dan keluar
perairan pedalaman untuk singgah di salah
Lintas Damai : bernavigasi melalui laut teritorial suatu negara sepanjang tidak
bersangkutan.
pelayaran internasional antara laut lepas/ZEE yang satu dan laut lepas/ZEE
penerbangan diatasnya yang cocok digunakan untuk lintas kapal dan
pesawat terbang tidak boleh melintas lebih dari 25 mil kiri/kanan dari garis
menangkap ikan.
satu pelabuhan.
•
•
Lintas : berlayar/bernavigasi melalui laut ter
Lint
•
merugikan kedamaian, ketertiban, atau keamananan negara yang
Lintas Transit : bernavigasi melintasi pada selat yang digunakan untuk
yang lain.
• Alur Laut Kepulauan :
Alur yang ditentukan oleh Negara Kepulauan untuk alur laut dan jalur
pesawat terbang asing.
•
Alur ditentukan dengan merangkai garis sumbu pada peta, kapal dan
sumbu
Laut Lepas :
Semua bagian laut yang tak termasuk laut territorial, perairan pedalaman
maupun ZEE.
Laut terbuka untuk semua negara baik berpantai maupun tidak berpantai.
Dalam laut lepas semua negara berhak berlayar, terbang, riset ilmiah dan
13. 2. Hukum Dirgantara dan Perkembangannya
Ruang dirgantara dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu
Ruang Udara dan Ruang Antariksa. Ruang udara berada di
atas suatu wilayah Negara dikatagorikan sebagai ruang
Udara Nasional atau wilayah kedaulatan Negara kolong,
yang pemanfaatannya dikendalikan oleh Negara tersebut.
secara internasional dan tidak boleh dijadikan subyek
negara kolong.
Theory).
• Perjanjian Ruang Antariksa (Space Treaty) 1967
Ruang dirgantara dapat dibagi
Adapun Ruang Antariksa pe-manfaatannya diken-dalikan
Beberapa teori yang menjadi polemik para hukum adalah :
•
•
Teori Udara Bebas (Air Freedom Theory).
Teori Negara Berdaulat di Udara (Air Sovereignty
•
•
Masalah Ketinggian.
Batas Wilayah Udara.
14. 3. Wilayah Nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia
(Territoriale Zee en Maritiem Kringen Ordonantie no. 442/1939)
• Deklarasi Pemerintah R.I. tanggal 17 Februari 1969 (Landas Kontingen
1/1973 tentang Landas Kontingen
UU no 5/1983 tentang Zone Ekonomi Ekslusif (Pembenahan
Luas Wilayah : Bertambah + 2,5 juta km2, menjadi + 9,2 juta km2
3
Lingkungan Maritim no 442/1939
• Masa Penjajahan (Belanda dan Jepang).
Dasar : Ordonansi Laut Teritur dan
•
Ukuran : 3 mil dari garis pantai pada saat pasang surut (low water)
Luas Wilayah : + 2 juta km2
Deklarasi Pemerintah R.I. tanggal 13 Desember 1957 (Deklarasi Juanda)
Dasar : Pengumuman Pemerintah RI tanggal 13 Desember 1957
PEPERPU no 4/1960 tentang Perairan Indonesia
Ukuran : 12 mil dari garis pangkal (point to point theory)
Luas Wilayah : bertambah + 3,9 juta km2, menjadi 5,9 juta km2
Dasar : Deklarasi Pemerintah RI tanggal 17 Februari 1969 UU no
Luas Wilayah : Bertambah + 0,8 juta km2, menjadi + 6,7 juta km2
• Pengumuman Pemerintah R.I. tahun 1980 (Zona Ekonomi Eksklusif)
Dasar : Pengumuman Pemerintah tentang Zone Ekonomi Eksklusif
Kekayaan Alam dan Potensi Alam)
15. Geopolitik dan Otonomi Daerah
Otonomi daerah adalah kewenangan
daerah otonom untuk mengatur dan
mengurus kepentingan masyarakat sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat
hukum yang mempunyai batas daerah
tertentu berwenang mengatur dan mengurus
kepentingan masyarakat dalam NKRI.
16. 1. Latar Belakang
Sentralisasi pelayanan dan pembinaan kepada rakyat
tidak mungkin dilakukan dari Pusat saja. Oleh karenanya
wilayah negara dibagi atas daerah besar dan daerah kecil.
Untuk keperluan tersebut diperlukan asas dalam
mengelola daerah, yang meliputi :
rakyat yang harus dila-yanani. Desentralisasi
material). Otonomi daerah bertujuan untuk memu-
tugas-tugas tek-nis pelayanan kepada rakyat dapat
diselenggarakan dengan baik oleh Pemerintah Daerah
(kanwil/kandep) dan terintegrasi (kepala wilayah).
Sentralisasi pelayanan dan pe
• Desentralisasi pelayanan rakyat/publik. Dan filsafat
yang dianut adalah : Pemerintah Daerah ada karena ada
merupakan power sharing (otonomi formal dan otonomi
•
dahkan pelayanan kepada rakyat/publik
Dekonsentrasi : diselenggarakan, karena tidak semua
(kabupaten/kota). Dekonsentrasi : fungsional
17. 2. Undang-Undang Pelaksanaan Otonomi
Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonomi.
Pusat dan Pemerintah Daerah.
Daerah
1)Peraturan Pemerintah No.25 Tahun 2000
tentang kewenangan Pemerintah dan
2)Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah.
3)Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
18. 3. Pembagian Daerah
Wilayah NKRI di bagi atas daerah provinsi,lalu di bagi
atas kabupaten dan kota masing-masing mempunyai
pemerintah daerah.Pemmerintah provinsi yang berbatasan
dengan laut memiliki kewenangan laut sejauh 12 mil laut di
ukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan ke arah
perairan kepulauan.
jangan sampai menyemangati pemekaran wilayah atas
dasar pendekatan kebudayaan sehingga menimbulkan
benturan budaya yang berakibat pecahnya negara
nasional.Oleh sebab itu,perlu adanya perhatian khusus
pada wilayah yang di lalui alur laut Kepulauan
Riau,Kalimantan Barat,Banten,Bangka Belitung,Sulawesi
Tengah,Sulawesi Barat,serta Maluku dan Maluku Utara
yang beberapa saat lalu hingga kini tetap bergejolak.
Wilayah NKRI di bagi atas dae
Globalisasi yang menyebabkaan adanya Global Parados