Bab 1 membahas definisi negara, unsur pembentuk negara, tujuan dan fungsi negara. Bab 2 membahas tentang identitas nasional dan nasionalisme sebagai jati diri bangsa. Bab 3 menjelaskan bela negara sebagai konsep patriotisme untuk mempertahankan NKRI. Bab 4 mendefinisikan wawasan nusantara dan kebangsaan sebagai pandangan bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya. Bab 5 menganalisis pengaruh globalisasi terhadap ideologi negara dan

1. TUGAS RESUME
MATA KULIAH KEWARGANEGARAAN

2. Bab 1 Negara, Warga Negara, dan Kewarganegaraan
Negara: Negara adalah sebuah organisasi atau badan tertinggi yang memiliki
kewenangan untuk mengatur perihal yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat
luas serta memiliki kewajiban untuk mensejahterakan, melindungi dan mencerdaskan
kehidupan bangsa.
Unsur-unsur terbentuknya suatu negara:
 Rakyat: semua orang yang menjadi penghuni suatu negara
 Penduduk (WNA dan WNI)
 Bukan penduduk
 Daerah/wilayah: Merupakan landasan material atau landasan fisik suatu negara
 teritorial, terdiri dari darat, laut, dan udara.
 ekstra teritorial, terdiri dari daerah perwakilan diplomatik suatu negara, dan
kapal yang berlayar dibawah bendera suatu negara.
Pemerintahan yang berdaulat: pemerintah adalah pemegang dan penentu kebijakan
yang berkaitan dengan pembelaan negara.
Pengakuan dari negara lain, terdiri dari:
 de facto: pengakuan tentang kenyataan (fakta) adanya suatu negara
 de yure: pengakuan secara resmi berdasarkan hukum negara lain
Rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat merupakan unsur konstitutif,
sedangkan pengakuan negara lain merupakan unsur deklaratif
Tujuan Negara
Menurut pembukaan UUD'45, tujuan negara Indonesia antara lain:
 tujuan umum:
 Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
 Mencerdaskan kehidupan bangsa
 melaksanakan ketertiban berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan
keadilan sosial
 Tujuan Khusus
Tujuan khusus merupaka perealisasian tujuan umum yang ada pada pembukaan
UUD'45
Fungsi Negara
Secara umum, fungsi negara antara lain
 Tugas essensial: yaitu tugas untuk mempertahankan negara, seperti memelihara
perdamaian, ketertiban, dan kenteraman, serta melindungi warganya, dan
mempertahankan kemerdekaan
 tugas fakultatif: tugas yang dapat menyejahterakan, baik moral, intelektual, sosial,
maupun ekonomi

3. Warga Negara
Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam UU No. 12 tahun 2006 tentang
Kewarganegaraan Republik Indonesia
Hak dan Kewajiban warga Negara
Hak dan kewajiban warga negara diatur dalam pasal 27-34 UUD 1945
 Hak warga Negara:
 hak atas penghidupan yang layak
 hak untuk hidup dan mempertahankannya
 hak untuk membentuk keluarga, dan sebagainya
 Kewajiban warga Negara
 Wajib mentaati hukum
 Ikut serta dalam upaya pembelaan negara
 menghormati HAM orang lain, dansebaginya
Berdasarkan UU, secara perinsip Republik Indonesia menganut asas ius sanguinis,
ditambah dengan ius soli.
 ius sanguinis: berdasarkan orang tua anak tersebut
 ius soli: berdasarkan tempat lahir suatu individu

4. Bab 2. Identitas Nasional dan Nasionalisme
Definisi
 Identitas adalah ciri khas yang membedakan dengan yang lain
 Identitas nasional adalah identitas suatu kelompok yang melahirkan ciri atau sifat
suatu bangsa yang membedakan dengan bangsa bangsa lainnya.
 Nasionalisme adalah sikap politik dari masyarakat yang mempunyai kesamaan
wilayah, negara yang dimana masyarakat cinta dan mempunyai rasa memiliki
terhadap bangsa dan negaranya.
Jadi identitas nasional merupakan jati diri bangsa dan nasionalisme adalah landasan
untuk mempertahankannya.
Unsur-unsur Pembentuk Identitas Nasional
 Kondisi geografis
 Bahasa
 Suku bangsa
 Kebudayaan
 Penduduk
 Agama
Bentuk Identitas Nasional
 Bahasa Indonesia
 Semboyan negara : Bhinneka tunggal ika (walaupun berbeda tetao satu jua)
 Dasar negara : Pancasila
 Konstitusi negara : UUD 1945
Prinsip nasionalisme
 Konsepsi nusantara
 Prestasi
 Kesatuan
 Kepribadian
Contoh masalah identitas nasional
 Bahasa yang digunakan sehari-hari tercampur dengan bahasa asing
 Banyak orang yang lupa isi dari pancasila
 Lebih bangga menggunakian produk luar negeri ketimbang produk dalam negeri

5. Peran mahasiswa
 Memajukan pendidikan masyarakat
 Membangun kebudayaan Indonesia
 Menguasai IPTEK dan IT
Nasionalisme berperan dalam suatu negara karena nasionalisme memperkenalkan
identitas negara serta sebagai tali pengikat antara jati diri bangsa dengan warga
negaranya. Dalam memenuhi kepentingannya, negara membutuhkan nasionalisme
sebagai landasan. Selain berperan dalam mempertahankan jati diri bangsa, nasionalisme
turut memiliki peranan besar dalam globalisasi. Globalisasi dapat menyatukan sebuah
bangsa dengan nasionalismenya untuk memperkenalkan jati diri dan identitas bangsa
serta memajukan negaranya di kancah dunia, itulah mengapa nasionalisme memiliki
peranan penting dalam kancah internasional. Dasar untuk berinteraksi antar negara satu
dengan yang lain adalah nasionalisme. Seseorang akan menjunjung dan bangga akan
identitas negaranya, dimana seluruh sektor kehidupan baik dalam aspek politik, ekonomi,
budaya, dan sebagainya.

6. Bab 3. Bela Negara
 Dasar hukum mengenai bela negara:
 Pasal 27 ayat (3) UUD 1945
Tiap-tiap warganegara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan
negara.
 Pasal 30 ayat (1) UUD 1945
Tiap-tiap warganegara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan
dan keamanan negara.
 Undang-undang No.3 Th 2002 tentang Pertahanan Negara.
Menurut kelompok 3:
 Bela negara adalah suatu konsep dari petinggi negara dan pembuat perundangan
tentang patriotisme seseorang dalam usaha mempertahankan eksistensi negara. Di
Indonesia, bela negara adalah sikap seseorang yang diseebabkan kecintaan pada
NKRI dan didasari UUD 45 dan Pancasila dengan tujuan mempertahankan
kedaulatan NKRI.
 Unsur bela negara:
• Cinta Tanah Air
• Kesadaran Berbangsa & Bernegara
• Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara
• Rela berkorban untuk bangsa & negara
• Memiliki kemampuan awal Bela Negara
 Cara bela negara:
a. Secara fisik: menggunakan senjata menghadapi agresi atau ancaman fisik dari
luar.
b. Secara non-fisik: segala usaha yang dilakukan dengan dasar kecintaan pada
NKRI dan dengan tujuan untuk mempertahankan kedaulatan NKRI. Contoh:
melestarikan budaya, belajar dengan rajin, taat hukum, mencintai produk
Indonesia.
 Ancaman bela negara:
 Disintegrasi bangsa
 Keresahan sosial
 Upaya penggantian ideologi Pancasila
 Konflik antar kelompok/golongan

7. Bab 4. Wawasan Nusantara Dan Wawasan Kebangsaan
Pengertian Wawasan Nusantara
Cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ideologi
nasionalnya yang dilandasi oleh Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan aspirasi
bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional.
Kedudukan Wawasan Nusantara
1. Wawasan Nusantara Sebagai Wawasana Nasional Bangsa Indonesia
2. Wawasan Nussantara Dalam Paradigma Nasional Secara Struktural Dan
Fungsional
Fungsi Wawasan Nusantara
Sebagai pedoman, motivasi, dorongan dalam menentukan segala kebijaksanaan,
keputusan dan tindakan bagi penyelenggaraan negara di tingkat pusat dan daerah
maupun bagi seluruh rakyat Indonesia.
Tujuan Nusantara
Mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan bangsa Indonesia
yang mengutamakan kepentingan nasional agar meningkatnya rasa, pemahaman, dan
semangat kebangsaan dalam jiwa bangsa indonesia sebagai hasil pemahaman dan
penghayatan Wawasan Nusantara.
Empat Makna Wawasan Nusantara
1. Wawasan Nusantara meliputi perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu
kesatuan politik.
2. Wawasan Nusantara meliputi perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu
kesatuan ekonomi.
3. Wawasan Nusantara meliputi perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu
kesatuan sosial budaya.
4. Wawasan Nusantara meliputi perwujudan kepulauan nusantara sebagai satu
kesatuan pertahanan dan keamanan.
Unsur Wawasan Nusantara
- Wadah (Contour)
- Isi (Content)
- Tata Laku (Conduct)
Hasil interaksi yang terdiri dari :
 Tata laku Bathiniah yaitu mencerminkan jiwa, semangat dan mentalitas yang baik
dari bangsa Indonesia.

8.  Tata laku Lahiriah yaitu tercermin dalam tindakan, perbuatan dan perilaku dari
bangsa Indonesia.
Implementasi Wawasan Nusantara
a) Implementasi dalam kehidupan politik, adalah menciptakan iklim
menyelenggaraan Negara yang sehat dan dinamis,mewujudkan pemerintahan yang
kuat ,aspiratif , dipercaya.
b) Implementasi dalam kehidupan Ekonomi , adalah menciptakan tatanan ekonomi
yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan
kemakmuran rakyat secara merata dan adil.
c) Implementasi dalam kehidupan sosial budaya adalah menciptakan sikap batiniah
dan lahirniah yang menghormati segala bentuk perbedaan sebagai kenyataan yang
hidup disekitarnya dan merupakan karunia sang pencipta.
d) Implementasi dalam kehidupan pertahanan keamanan,adalah menumpuhkan
kesadaran cinta tanah air dan membentuk sikap bela Negara pada setiap WNI.
Pengertian Wawasan Kebangsaan
Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang mengenai diri dan tanah airnya
sebagai negara kepulauan dan sikap bangsa Indonesia diri dan lingkungannya.
Hakekat Wawasan Kebangsaan
Keutuhan nusantara/nasional, dalam pengertian cara pandang yang selaluutuh
menyeluruh dalam lingkup nusantara dan demi kepentingan nasional.
Tujuan Wawasan Kebangsaan
Mewujudkan nasionalisme yang tinggi disegala bidang dari rakyat Indonesia
yang lebih mengutamakan kepentingan nasional dari pada kepentingan orang
perorangan, kelompok, golongan, suku bangsa/daerah.
Contoh Kasus Wawasan Kebangsaan (Wawasan Nasional) Bangsa Indonesia
a. Permasalahan kekuasaan yang sentralistis. Pemerintahan Orde Baru,
b. Permasalahan pembagian keuangan.
c. Permasalahan budaya.

9. Bab 5. Globalisasi, Ideologi Negara dan Ketahanan Negara
Globalisasi : Proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan
dunia, globalisasi mengacu pada semakin mudahnya interaksi antara
seseorang di satu tempat dengan orang lain di belahan dunia yang lain.
Ideologi : Pedoman hidup dalam berfikir baik segi kehidupan pribadi maupun umum.
dalam arti sempit ideology adalah pedoman hidup baik dalam berfikir atau
bertindak.
Ideologi Negara : merupakan mayoritas warga Negara tentang nilai nilai dasar Negara
yang ingin di wujudkan melalui kehidupan Negara itu.
Tiga dimensi yang mampu mempertahankan ideologi yaitu :
 Dimensi realita : mencerminkan realita kehidupan masyarakat
 Dimensi idealism : kualitas idealism yang terkandung dalam ideologi.
 Dimensi fleksibilitas: kemampuan ideologi untuk mempengaruhi dan
menyesuaikan diri terhadap perubahan dan perkembangan masyarakat.
Ketahanan nasional : kondisi dinamik bangsa Indonesia yang mampu mengembangkan
kekuatan atau potensi masional,untuk menhadapi ancaman,gannguan,hambatan, dari luar
maupun dalam negeri baik langsung maupun tidak langsung. Aspek khusus di bidang
ketahanan nasional yaitu aspek ideology,aspek ekonomi,aspek social budaya,aspek
politik.
Pengaruh globalisai terhadap ideologi dan ketahanan Negara
Positif :1. Meningkatkan pembangunan negara
2.Terbukanya pasar internasional
3.Dapat meniru pola pikir yang baik dari Negara lain.
4.Dapat mencontoh tekad Negara lain dalam menentukan arah dan tujuan Negara.
5.Memiliki integritas yang tinggi
6.Pemerintah terbuka dan demokratis.
Negative : 1.Munculnya sikap individualisme
2.Lupa akan identitas diri sebagai bangsa Indonesia.
3.Hilangnya rasa cinta pada produk dalam negri.
4.Menyebabkan keterpurukan bagi bangsa lain yang tidak bias
menyeimbangkan arus.
5.Adanya prinsip pasar bebas dalam ideologi yang prepresif.
6.Setiap Negara akan terjadi akulturasi terhadap Negara lain.

10. Bab 6. Multikulturalisme
Pengertian Masyarakat Multikultural
Multikulturalisme dinyatakan sebagai sebuah ideologi yang menekankan pengakuan
dan penghargaan pada kesederajatan atas perbedaan kebudayaan.
 Furnivall, Masyarakat multikultural adalah suatu masyarakat yang terdiri dari dua
atau lebih elemen (kelompok) yang hidup sendiri-sendiri tanpa ada pembauran satu
sama lain di dalam suatu satu kesatuan politik.
 Clifford Gertz, Masyarakat multikultural adalah merupakan masyarakat yang
terbagi dalam sub-sub sistem yang kurang lebih berdiri sendiri dan masing-masing
sub sistem terkait oleh ikatan-ikatan primordial.
Pada masyarakat yang multikultural dapat ditemukan:
 Kesamaan Derajat
 Pengakuan Perbedaan
 Kebersamaan
 Toleransi
Karakteristik Masyarakat Multikultural
Pierre L. Va den Berghe seorang sosiolog terkemuka menjelaskan karakteristik
masyarakat multikultural dan memprediksikan akibat dari kehidupan sehari-harinya
sebagai berikut:
1. Adanya segmentasi ke dalam kelompok sub budaya yang saling berbeda
(Primordial).
2. Memiliki struktur yang terbagi ke dalam lembaga non komplementer.
3. Kurang mengembangkan konsensus di antara anggota terhadap nilai yang bersifat
dasar (fundamental).
4. Integrasi sosial tumbuh di atas paksaan.
5. Adanya dominasi politik suatu kelompok atas kelompok lain.
Faktor Penyebab Masyarakat Multikultural di Indonesia
1. Faktor Sejarah Indonesia.
2. Faktor Pengaruh Kebudayaan Asing.
3. Faktor Geografis.
4. Faktor fisik dan geologi.
5. Faktor Iklim

11. Kesimpulan
“Keanekaragaman tersebut memiliki sisi positif bagi bangsa indonesia seperti saling
melengkapi satu sama lain, dan menciptakan keindahan dari keanekaragaman tersebut.
akan tetapi, keanekaragaman tersebut juga bisa juga memiliki sisi negatif jika tidak
diimbangi dengan masyarakat yang bermoral dan beretika dalam pergaulan sehari-hari,
seperti menimbukan konflik dan perpecahan.”
Karena masyarakat multikultural merupakan masyarakat yang memiliki keunikan dan ciri
khas tersendiri dalam kelompoknya, dan keunikan dan ciri khas tersebut menimbulkan
ketidaksepahaman dengan kelompok lain sehingga menyebabkan ketimpangan sosial,
yang lazim disebut dengan konflik multicultural. Konflik dalam bentuk apa pun bisa
diselesaikan dengan banyak cara, seperti mediasi, ajudifikasi, konsiliasi, dan sebagainya.
Catatan: Bab 6 seharusnya menerangkan tentang multikulturalisme akan tetapi kelompok
6 lebih condong membahas tentang multikultural atau masyarakat multikultural. Hal ini
tentunya agak melenceng dangan apa yang seharusnya disampaikan terkait
Multikulturalisme.

12. Bab 7. Hak Asasi Manusia
Definisi HAM
Definisi HAM secara umum adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia
yang melekat sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak Asasi Manusia
ini juga diatur oleh undang-undang nomor 39 tahun 1999 yang berbunyi “HAM
adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai
makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hak itu merupakan anugerah-Nya yang wajib
dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap
orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
Berikut ini beberapa pengertian HAM menurut pendapat ahli :
1. John Locke
Menurut John Locke, hak asasi adalah hak yang diberikan langsung oleh Tuhan
sebagai sesuatu yang bersifat kodrati. Artinya, hak yang dimiliki manusia menurut
kodratnya tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, sehingga sifatnya suci.
2. David Beetham dan Kevin Boyle
Menurut David Beetham dan Kevin Boyle, HAM dan kebebasan-kebebasan
fundamental adalah hak-hak individual yang berasal dari kebutuhan-kebutuhan serta
kapasitas-kapasitas manusia.
3. Miriam Budiardjo
Miriam Budiardjo membatasi pengertian hak-hak asasi manusia sebagai hak yang
dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran
atau kehadirannya di dalam masyarakat.
B. Ciri Khusus Hak Asasi Manusia (HAM)
Hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus jika dibandingkan dengan hak-hak yang
lain. Ciri khusus hak asasi manusia sebagai berikut.
 Tidak dapat dicabut, artinya hak asasi manusia tidak dapat dihilangkan atau
diserahkan.
 Tidak dapat dibagi, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak,
apakah hak sipil dan politik atau hak ekonomi, social, dan budaya.
 Hakiki, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang
sudah ada sejak lahir.
 Universal, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa
memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan lainnya. Persamaan
adalah salah satu dari ide-ide hak asasi manusia yang mendasar.
C. Macam-macam Hak Asasi Manusia (HAM)
Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap manusia sejak awal
dilahirkan yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun.
Ada bermacam-macam hak asasi manusia. Secara garis besar, hak-hak asasi manusia
dapat digolongkan menjadi enam macam sebagai berikut.

13. 1. Hak Asasi Pribadi/Personal Rights
2. Hak Asasi Politik/Political Rights
3. Hak Asasi Hukum/Legal Equality Rights
4. Hak Asasi Ekonomi/Property Rigths
5. Hak Asasi Peradilan/Procedural Rights
6. Hak Asasi Sosial Budaya/Social Culture Rights
D. Contoh Kasus Pelanggaran HAM
1. Peristiwa Trisakti dan Semanggi
2. Kasus Marsinah
3. Aksi Bom Bali
4. Kasus Pembunuhan Munir
5. Peristiwa Tanjung Priok
E. Kesimpulan
Pada dasarnya, hak asasi manusia ini merupakan hak yang melekat pada diri setiap
manusia sejak lahir, namun bukan tanpa batas. Hak asasi manusia ini tetap dibatasi
oleh hak orang lain, dalam artian suatu tindak pelampauan batas dengan merampas
hak asasi orang lain merupakan suatu bentuk pelanggaran.

14. Bab 8. Demokrasi
Demokrasi berasal dari kata Demos yang berarti rakyat dan Kratos yang berarti
Kekuatan. Sehingga berarti “Kekuatan Rakyat”. Demokrasi adalah Bentuk pemerintahan
yang semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang
dapat mengubah hidup mereka.
Salah satu pilar utama demokrasi adalah prinsip Trias Politika. Trias Politika adalah
Sistem pemerintahan dengan Membagi 3 kekuasaan yaitu:
 Kekuasaan Yudikatif
 Kekuasaan Legislatif
 Kekuasaan Eksekutif
Selain Ketiga Hal tersebut keputusan legislatif dibuat oleh masyarakat atau oleh wakil
yang wajib bekerja dan bertindak sesuai aspirasi masyarakat yang diwakilinya
(konstituen) dan yang memilihnya melalui proses pemilihan umum legislatif sesuai
hukum dan peraturan yang telah ditetapkan.
Bentuk bentuk demokrasi dilihat dari cara penyaluran aspirasi rakyat :
 Demokrasi langsung
 Demokrasi perwakilan
Dilihat dari prinsip ideologi:
1. Demokrasi Rakyat
Demokrasi rakyat(proletar) adalah sistem demokrasi yang tidak mengenal kelas sosial
dalam kehidupan. Tidak ada pengakuan hak milik pribadi tanpa ada paksaan atau
penindasan tetapi untuk mencapai masyarakat yang dicita-citakan tersebut dilakukan
dengan cara kekerasan atau paksa atau dengan kata lain negara adalah alat untuk
mencapai cita-cita kepentingan kolektif.
2. Demokrasi Konstitusional
Demokrasi konstitusional adalah demokrasi yang dilandaskan kebebasan setiap orang
atau manusia sebagai makhluk sosial. Ini mengakibatkan terjadinya penindasan diantara
mereka. Oleh sebab itu kumpulan orang tersebut membentuk komunitas yang dinamakan
negara atas dasar kepentingan bersama. Akan tetapi fakta yang terjadi kemudian adalah
munculnya kekuasaan berlebih atau otoriterianisme.
3. Demokrasi Pancasila
demokrasi yang pelaksanaannya mengutamakan asas musyawarah mufakat untuk
kepentingan bersama (seluruh rakyat). Bangsa Indonesia adalah bangsa yang ideologinya
terdapat dalam Pancasila, oleh karena itu setiap sila yang terdapat dalam Pancasila harus
diaplikasikan dalam kehidupan setiap rakyatnya sehari-hari untuk menunjang kemajuan
negara kita.

15. Terdapat 2 Asas pokok Demokrasi yaitu:
 Pengakuan partisipasi rakyat dalam pemerintahan
 Pengakuan hakikat dan martabat manusia
Ciri ciri pemerintahan demokrasi adalah :
 Adanya keterlibatan warga negara (rakyat) dalam pengambilan keputusan politik,
baik langsung maupun tidak langsung (perwakilan).
 Adanya pengakuan, penghargaan, dan perlindungan terhadap hak-hak asasi rakyat
(warga negara).
 Adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara dalam segala bidang.
 Adanya lembaga peradilan dan kekuasaan kehakiman yang independen sebagai
alat penegakan hukum
 Adanya kebebasan dan kemerdekaan bagi seluruh warga negara.
 Adanya pers (media massa) yang bebas untuk menyampaikan informasi dan
mengontrol perilaku dan kebijakan pemerintah.
 Adanya pemilihan umum untuk memilih wakil rakyat yang duduk di lembaga
perwakilan rakyat.
 Adanya pemilihan umum yang bebas, jujur, adil untuk menentukan (memilih)
pemimpin negara dan pemerintahan serta anggota lembaga perwakilan rakyat.
 Adanya pengakuan terhadap perbedaan keragamaan (suku, agama, golongan, dan
sebagainya).

16. Bab 9. Civil Society (Masyarakat Madani)
Masyarakat Madani (dalam bahasa Inggris: civil society) dapat diartikan sebagai
suatu masyarakat yang beradab dalam membangun, menjalani, dan mamaknai
kehidupannya. Kata madani sendiri berasal dari bahasa Inggris yang artinya civil atau
civilized (beradab). Istilah masyarakat madani adalah terjemahan dari civil atau civilized
society, yang berarti masyarakat yang berperadaban.
Menurut Anwar Ibrahim, masyarakat madani merupakan sistem sosial yang subur
berdasarkan prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu
dengan kestabilan masyarakat. Inisiatif dari individu dan masyarakat akan berupa
pemikiran, seni, pelaksanaan pemerintah yang berdasarkan undang-undang dan bukan
nafsu atau keinginan individu.
Masyarakat Madani pada prinsipnya memiliki multimakna, yaitu masyarakat yang
demokratis, menjunjung tinggi etika dan moralitas, transparan, toleransi, berpotensi,
aspiratif, bermotivasi, berpartisipasi, konsisten memiliki bandingan, mampu
berkoordinasi, sederhana, sinkron, integral, mengakui, emansipasi, dan hak asasi, namun
yang paling dominan adalah masyarakat yang demokratis.[3]
Masyarakat madani adalah kelembagaan sosial yang akan melindungi warga negara
dari perwujudan kekuasaan negara yang berlebihan. Bahkan Masyarakat madani tiang
utama kehidupan politik yang demokratis. Sebab masyarakat madani tidak saja
melindungi warga negara dalam berhadapan dengan negara, tetapi juga merumuskan dan
menyuarakan aspirasi masyarakatUnsur-unsur Masyarakat Madani
Masyarakat madani tidak muncul dengan sendirinya. Ia menghajatkan unsur- unsur
sosial yang menjadi prasayarat terwujudnya tatanan masyarakat madani. Beberapa unsur
pokok yang dimiliki oleh masyarakat madani adalah:
 Adanya Wilayah Publik yang Luas
Free Public Sphere adalah ruang publik yang bebas sebagai sarana untuk
mengemukakan pendapat warga masyarakat. Di wilayah ruang publik ini semua
warga Negara memiliki posisi dan hak yang sama untuk melakukan transaksi sosial
dan politik tanpa rasa takut dan terancam oleh kekuatan – kekuatan di luar civil
society.
 Demokrasi
Demokrasi adalah prasayarat mutlak lainnya bagi keberadaan civil society yang
murni (genuine). Tanpa demokrasi masyarakat sipil tidak mungkin terwujud.
Demokrasi tidak akan berjalan stabil bila tidak mendapat dukungan riil dari
masyarakat.[5] Secara umum demokrasi adalah suatu tatanan sosial politik yang
bersumber dan dilakukan oleh, dari, dan untuk warga Negara.
 Toleransi

17. Toleransi adalah sikap saling menghargai dan menghormati perbedaan pendapat.
 Pluralisme
Kemajemukan atau pluralisme merupakan prasayarat lain bagi civil society.
Pluralisme tidak hanya dipahami sebatas sikap harus mengakui dan menerima
kenyataan sosial yang beragam, tetapi harus disertai dengan sikap yang tulus untuk
menerima kenyataan perbedaan sebagai sesuatu yang alamiah dan rahmat Tuhan yang
bernilai positif bagi kehidupan masyarakat.
 Keadilan sosial
Keadilan sosial adalah adanya keseimbangan dan pembagian yang proporsional atas
hak dan kewajiban setiap warga Negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan:
ekonomi, politik, pengetahuan dan kesempatan. Dengan pengertian lain, keadilan
sosial adalah hilangnya monopoli dan pemusatan salah satu aspek kehidupan yang
dilakukan oleh kelompok atau golongsn tertentu.
Ciri-ciri Masyarakat Madani
Merujuk pada Bahmuller (1997), ada beberapa ciri-ciri masyarakat madani, antara
lain:
 Terintegrasinya individu – individu dan kelompok – kelompok eksklusif ke dalam
masyarakat melalui kontrak sosial dan aliansi sosial.
 Menyebarnya kekuasaan sehingga kepentingan – kepentingan yang mendominasi
dalam masyarakat dapat dikurangi oleh kekuatan – kekuatan alternatif.
 Terjembataninya kepentingan – kepentingan individu dan negara karena
keanggotaan organisasi – organisasi volunter mampu memberikan masukan –
masukan terhadap keputusan – keputusan pemerintah.
 Meluasnya kesetiaan (loyalty) dan kepercayaan (trust) sehingga individu –
individu mengakui keterkaitannya dengan orang lain dan tidak mementingkan diri
sendiri (individualis).
 Adanya pembebasan masyarakat melalui kegiatan lembaga – lembaga sosial
dengan berbagai perspektif.
Pilar Penegak Masyarakat Madani
Pilar penegak masyarakat madani adalah institusi-institusi yang menjadi bagian dari
sosial kontrol yang berfungsi mengkritisi kebijakan-kebijakan penguasa yang
diskriminatif serta mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat yang tertindas. Pilar-
pilar tersebut antara lain:
Lembaga Swadaya Masyarakat
Lembaga Swadaya Masyarakat adalah institusi sosial yang dibentuk oleh swadaya
masyarakat yang tugas utamanya adalah membantu dan memperjuangkan aspirasi dan
kepentingan masyarakat yang tertindas. LSM dalam konteks masyarakat madani bertugas
mengadakan pemberdayaan kepada masyarakat mengenai hal-hal yang signifikan dalam

18. kehidupan sehari-hari, misalnya mengadakan pelatihan dan sosialisasi program-program
pembangunan masyarakat.
Pers
Pers adalah institusi yang berfungsi untuk mengkritisi dan menjadi bagian dari sosial
kontrol yang dapat menganalisa serta mempublikasikan berbagai kebijakan pemerintah
yang berhubungan dengan warga negaranya. Selain itu, pers juga diharapkan dapat
menyajikan berita secara objektif dan transparan.
Supremasi Hukum
Setiap warga negara , baik yang duduk dipemerintahan atau sebagai rakyat harus tunduk
kepada aturan atau hukum. Sehingga dapat mewujudkan hak dan kebebasan antar warga
negara dan antar warga negara dengan pemerintah melalui cara damai dan sesuai dengan
hukum yang berlaku. Supremasi hukum juga memberikan jaminan dan perlindungan
terhadap segala bentuk penindasan individu dan kelompok yang melanggar norma-norma
hukum dan segala bentuk penindasan hak asasi manusia.
Perguruan Tinggi
Perguruan tinggi merupakan tempat para aktivis kampus (dosen dan mahasiswa) yang
menjadi bagian kekuatan sosial dan masyarakat madani yang bergerak melalui jalur
moral porce untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dan mengkritisi berbagai kebijakan-
kebijakan pemerintah.
Partai Politik
Partai Politik merupakan wahana bagi warga negara untuk dapat menyalurkan aspirasi
politiknya. Partai politik menjadi sebuah tempat ekspresi politik warga negara sehingga
partai politik menjadi prasyarat bagi tegaknya masyarakat madani.