Dokumen tersebut membahas kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, dan lokal yang terkait dengan RTRW, RPJM, dan rencana-rencana sektoral. Dibahas dasar hukum dan ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional berdasarkan UU No. 25/2004. Juga dibahas perbedaan dan keterkaitan antara perencanaan nasional, wilayah, dan kota serta pentingnya memadukan pendek

1. KEBIJAKAN PENGEMBANGAN WILAYAH DI
INDONESIA DALAM SKALA NASIONAL,
WILAYAH, DAN LOKAL TERKAIT DENGAN
RTRW, RPJM, RENCANA-RENCANA
SEKTORAL
Cindy Nur A. R_3612100009|Amalia Puspasari_3612100019|Yuliastika

2. Kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku, dicirikan
oleh perilaku yang konsisten dan berulang baik dari yang
membuat atau yang melaksanakan kebijakan tersebut.
Kebijakan Perencanaan Wilayah adalah Suatu
kebijakan dalam suatu daerah baik propinsi atau kabupaten merupakan
suatu aturan hukum yang diharapkan mampu menjadi acuan dalam
pengambilan tindakan. Kebijakan berupa Perda, Keputusan-keputusan
Gubernur/Bupati menjadi acuan paling detail dalam menjawab
permasalahan di daerah.

3. Dasar Hukum Kebijakan Pengembangan Wilayah di
Indonesia
Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan pembangunan Nasional.
Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004):
1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-
Nasional)
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJM Nasional)
3. Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL) Peraturan
Pimpinan KL
4. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Per Pres
5. Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL)
Peraturan Pimpinan KL

4. Peraturan Perundang-undangan di dalam Perencanaan
1. Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (SPPN);
2. Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang No. 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025;
4. Peraturan Pemerintah No 39 tahun 2006 tentang Tata cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
5. Peraturan Pemerintah No 40 tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana
Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
8. Peraturan Presiden No 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014

5. Pendekatan Sektoral adalah dimana seluruh kegiatan ekonomi di dalam
wilayah perencanaan dikelompokkan atas sektor-sektor
Pendekatan regional adalah pendekatan ekonomi dan pendekatan
ruang. Pendekatan ekonomi terutama untuk cabang ekonomi regional dan
dapat dipakai berbagai peralatan analisis baik dari ekonomi umum/ekonomi
pembangunan, atau lebih khusus ekonomi regional untuk melihat arah
perkembangan suatu daerah di masa yang akan dating.
Perlu Memadukan Pendekatan Sektoral
Dan Regional Dalam Perencanaan
Pembangunan Wilayah

6. Perbedaan Perencanaan Wilayah dan
Perencanaan Sektoral
No. Perencanaan Sektoral Perencanaan Wilayah
1. Kepentingan untuk pengembangan
sektor itu sendiri sehingga yang
dimaksimalkan adalah pengembangan
sektor itu sendiri misalnya sektor
pertanian, pertambangan, industri, dan
sebagainya
Kepentingan untuk wilayah secara
keseluruhan termasuk sektor-sektor
sert sub-sub wilayah
2. Sektor-sektor jika diperlukan harus
“mengalah” demi kepentingan wilayah
secara keseluruhan
Rencana wilayah merupakan “payung”
bagi rencana sektor
3. Direncanakan oleh departemen atau
dinas dan dilaksanakan oleh
departemen atau dinas
Direncanakan oleh badan perencana,
dilaksanakan oleh dinas

7. Perbedaan Dan Persamaan Antara Perencanaan Nasional ,
Perencanaan Wilayah dan Perencanaan Kota
Perencanaan Perbedaan Persamaan
Kaitan ketiga
perencanaan
Perencanaan Nasional bertujuan mengendalikan
inflasi seeta kebijakan
stabilitas ekonomi
menekankan pada
masalah-masalah ekonomi
tetapi tetap memperhatikan
masalah ruang seperti
masalah kesenjangan
wilayah, pemilihan lokasi
investasi, dll
Perencanaan wilayah
mempengaruhi
perencanaan kota,
perencanaan kota tidak
dapat mengabaikan
perkembangan kota itu
sendiri. Demikian dengan
perencanaan nasional dan
perencanaan kota yang
saling mempengaruhi
sehingga disebut
perencanaan ruang.
Perencanaan Wilayah untuk mengembangkan
ekonomi wilayah jangka
panjang, distribusi
penduduk dan kegiatan
ekonomiyang efisien, serta
kualitas lingkungan yang
baik dan
berkesinambungan
menekankan pada masalah
lokasi atau ruang dimana
aktivitas ekonomi tersebut
berada. Salah satu elemen
penting adalah pola tata
ruang wilayah.
Perencanaan Kota menekankan pada
masalah-masalah yang
berada di dalam kota
karena secara definisi kota
merupakan daerah
pemusatan penduduk dan
aktivitas serta mempunyai
fungsi sebagai pusat
sehingga intensitas
kegiatan serta penggunaan
lahan sangat tinggi
perencanaan wilayah
berperan dalam
menentukan fungsi kota di
dalam struktur wilayah

8. Substansi dan keterkaitan antar
dokumen perencanaan

9. HUBUNGAN DOKUMEN RENCANA TATA RUANG
DAN RENCANA PEMBANGUNAN
RENCANA TATA RUANG KAB A.1
RENCANA TATA RUANG KAB A.2
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Berdasarkan UU No. 24/2005 dan UU 32/2004
PENATAAN RUANG
berdasarkan UU No. 26/2007 dan Permen 15, 16, dan 17/PRT/M/2009
RPJP
Nasional
RPJP
Provinsi
RPJM
Nasional
RPJM
Provinsi
Renstra
KL
(Dep. PU, Dep.
Pertanian, dll)
Renja
KL
(Dep. PU, Dep.
Pertanian, dll)
RKP
Renstra
SKPD
(Tata Ruang,
Pertanian,
Kehutanan, dll)
Renja
SKPD
(Tata Ruang,
Pertanian,
Kehutanan, dll)
diacu
pedoman
pedoman
diperhatikan diserasikan melalui
musrenbang
NASIONAL
RPJP
Kab/Kota
RPJM
Kab/Kota
Renstra
SKPD
(Tata Ruang,
Pertanian,
Kehutanan, dll)
Renja
SKPD
(Tata Ruang,
Pertanian,
Kehutanan, dll)
diacu
pedoman
pedoman
pedoman
KAB/KOTA
diperhatikan
PROVINSI
pedoman
pedoman
pedoman
dijabarkan
pedoman
dijabarkan
dijabarkan
diserasikan melalui
musrenbang
1. PRESIDEN &
MENTERI
2. BAPPENAS
3. BKPRN
4. TIAP
DEPARTEMEN/
KEMENTERIAN
A. DEP. PU
B. DEPDAGRI
C. dll
RTRW
Provinsi
· RTR Kawasan Strategis Provinsi
· RDTR Kabupaten
· RTR Kawasan Strategis Kota
RTRW
Kabupaten
RTRW Kota
· RTR Kawasan Strategis Kabupaten
· RDTR Kota
RencanaTataRuang
Daerah
diacu
diacu
RTRW
Nasional
· RTR Kawasan Strategis Nasional
· RTR Pulau
diselaraskan
RENCANA TATA RUANG PROV A
RENCANA TATA RUANG PROV B
semua produk
rencana tata ruang
nasional yang terkait
dipertimbangkan
diselaraskan
diacu
diacu
1
2 2
4 4
5. GUBERNUR
6. BAPPEDA PROV
7. BKPRD PROV
8. SKPD PROV
A. DINAS TATA
RUANG
B. DINAS
KEHUTANAN
C. dll
9. WALIKOTA/BUPATI
10. BAPPEDA KAB/
KOTA
11. BKPRD KAB/
KOTA
12. SKPD KAB/KOTA
A. DINAS TATA
RUANG
B. DINAS
KEHUTANAN
C. dll
5 6 6
8 8
9 10 10
12 12
diacu
RKP
Provinsi
RKP
Kab/Kota
diacu
diacu
Keterangan : Diacu Diturunkan Diselaraskan
2, 3, 4A
6,7,8A
10,11,12A
Perencanaan Pembangunan
(UU 25/2004 dan 32/2004)
Penataan Ruang
(UU 26/2007 dan Permen PU no. 15, 16, 17 /PRT/M/2009)
RTRW
Kabupat
en
RTRW
Kota
9

10. KETERKAITAN MUATAN ANTARA DOKUMEN RPJPD
DENGAN RTRW
RPJPD RTRWP
Pendahuluan Pendahuluan
Gambaran Umum Kondisi Daerah
Dasar Hukum Penyusunan RTRWP
Profil Wilayah Provinsi
Isu-Isu Strategis
Peta-Peta
Analisis Isu-Isu Strategis Tujuan Penataan Ruang
Visi dan Misi Daerah
Kebijakan dan Strategi Penataan
Ruang Wilayah
Arah Kebijakan Rencana Struktur Ruang
Tahapan & Prioritas
Pembangunan
Rencana Pola Ruang
Penetapan Kawasan Strategis Prov.Kaidah Pelaksanaan
Arahan Pemanfaatan Ruang
(Indikasi Program Utama 5 Tahunan)
Arahan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Sumber: (1) PP No. 08/2008; (2) Permendagri No. 54/2010; (3) Permen PU No. 15/PRT/M/2009, Lampiran 5
Keterangan:  Arah Keterkaitan
10

11. KETERKAITAN MUATAN ANTARA DOKUMEN RPJPD-RPJMD
DENGAN RTRWP
RPJPD RPJMD RTRWP
Pendahuluan Pendahuluan Pendahuluan
Gambaran Umum
Kondisi Daerah
Gambaran Umum
Kondisi Daerah
Dasar Hukum Penyusunan
RTRWP
Profil Wilayah Provinsi
Isu-Isu Strategis
Peta-Peta
Analisis Isu-Isu
Strategis
Gambaran Pengelolaan
Keuangan Daerah Tujuan Penataan Ruang
Visi dan Misi Daerah
Analisis Isu-Isu
Strategs
Kebijakan dan Strategi Penataan
Ruang Wilayah
Arah Kebijakan
Visi, Misi, Tujuan,
Sasaran
Rencana Struktur Ruang
Tahapan & Prioritas
Pembangunan
Strategi & Arah Kebijakan Rencana Pola Ruang
Kaidah Pelaksanaan
Kebijakan Umum & Program
Pembangunan Daerah
Penetapan Kawasan Strategis Prov.
Indikasi Rencana Program
Prioritas + Kebutuhan
Pendanaan
Arahan Pemanfaatan Ruang
(Indikasi Program Utama 5 Tahunan)
Penetapan Indikator Kinerja
Daerah
Arahan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Pedoman Transisi dan
Kaidah Pelaksanaan
Sumber: (1) PP No. 08/2008; (2) Permendagri No. 54/2010; (3) Permen PU No. 15/PRT/M/2009, Lampiran 5
Keterangan:  Arah Keterkaitan
11

12. KETERKAIT
AN
MUATAN
RTRWP
DENGAN
RENSTRA
SKPD
12

13. Contoh Keterkaitan Antar
Dokumen Perencanaan

14. RENCANA UMUM RENCANA RINCI
RENCANA TATA RUANG
RTRW NASIONAL
RTRW PROVINSI RTR KWS STRATEGIS PROVINSI
RTR PULAU/KEPULAUAN
RTR KWS STRATEGIS NASIONAL
Hirarki Rencana Tata Ruang
NASIONAL
PROVINSI
KABUPATEN/
KOTA
PERATURAN ZONASI
RTRW KABUPATEN *)
RTRW KOTA
RTR KWS STRATEGIS KAB / KOTA
RDTR KABUPATEN / KOTA
*) Di dlmnya tercakup kws perdesaan

16. KesimpulanDasar Hukum Kebijakan Pengembangan
Wilayah di Indonesia adalah Undang-Undang No. 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan pembangunan Nasional. Dalam
merencankan perlu adanya memadukan pendekatan sektoral dan
regional. Terdapat subtasi yang berbeda disetiap dokumen
perencanaan namun terdapat keterkaitan satu dengan yang lain.

17. TERIMA KASIH
ADA PERTANYAAN ????