Uploaded bykfgck
PPT, PDF28 views

Penyusunan Laporan Keuangan akrual.ppt. Penyusunan Laporan Keuangan akrual.ppt

Penyusunan Laporan Keuangan akrual.ppt

Embed presentation

Download to read offline
1 / 101
2 / 101
3 / 101
4 / 101
5 / 101
6 / 101
7 / 101
8 / 101
9 / 101
10 / 101
11 / 101
12 / 101
13 / 101
14 / 101
15 / 101
16 / 101
17 / 101
18 / 101
19 / 101
20 / 101
21 / 101
22 / 101
23 / 101
24 / 101
25 / 101
26 / 101
27 / 101
28 / 101
29 / 101
30 / 101
31 / 101
32 / 101
33 / 101
34 / 101
35 / 101
36 / 101
37 / 101
38 / 101
39 / 101
40 / 101
41 / 101
42 / 101
43 / 101
44 / 101
45 / 101
46 / 101
47 / 101
48 / 101
49 / 101
50 / 101
51 / 101
52 / 101
53 / 101
54 / 101
55 / 101
56 / 101
57 / 101
58 / 101
59 / 101
60 / 101
61 / 101
62 / 101
63 / 101
64 / 101
65 / 101
66 / 101
67 / 101
68 / 101
69 / 101
70 / 101
71 / 101
72 / 101
73 / 101
74 / 101
75 / 101
76 / 101
77 / 101
78 / 101
79 / 101
80 / 101
81 / 101
82 / 101
83 / 101
84 / 101
85 / 101
86 / 101
87 / 101
88 / 101
89 / 101
90 / 101
91 / 101
92 / 101
93 / 101
94 / 101
95 / 101
96 / 101
97 / 101
98 / 101
99 / 101
100 / 101
101 / 101
P PENYUSUNAN LAPORAN ENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH (PP 71/2010 ) (PP 71/2010 ) Dr. Elvira Zeyn.,SE.,MSi.,Ak.,CA Dr. Elvira Zeyn.,SE.,MSi.,Ak.,CA.,CGAA .,CGAA Bingky Aresia Landarica., SE., M.Ak., CMA., Bingky Aresia Landarica., SE., M.Ak., CMA., Cert.DA Cert.DA Fave Hotel Fave Hotel Bandung, Bandung, 06 November 2024 06 November 2024
Latar Belakang  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).  Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 masih bersifat sementara (Pasal 36 ayat (1) UU no. 17/2003) yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.
Latar Belakang  Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 perlu diganti pada tahun 2010 dan 2015 implementasi SAP akural secara menyeluruh.
TUJUAN LAPORAN KEUANGAN  Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP Berbasis Akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan Pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh.
TUJUAN LAPORAN KEUANGAN Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.
TUJUAN LAPORAN KEUANGAN  Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
Manfaat Basis Akrual
Ruang Lingkup  Entitas akuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.  Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang- undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yaitu Pemerintah daerah.
Dasar Hukum  UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara  UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah .  PP No. 19/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  PP No. 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Berbasis Akrual).  Permendagri No.77/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.  Permendagri no. 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual di Pemda.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH. :  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD
DASAR HUKUM UU No. 17/2003 UU No. 1/2004 UU No. 23/2014 PP No. 19/2019 PP No. 71/2010 Permendagr i No 64/2013 Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemda Permendagr i No. 77/2020
12
SUBSTANSI PERMENDAGRI 64 TAHUN 2013 Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah (psl 4) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (psl 5) Bagan Akun Standar (BAS) Psl 7 Konversi Penyajian LRA (psl 8) Penetapan Perkada dan Pemberlakuan •Kebijakan akuntansi •SAPD (psl 10 ayat 1)
14 14 14 14 14 14 14 14 SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Perencanaan Pelaksanaan Penatausahaan Pertgjwban Pemeriksaan RPJMD RKPD KUA PPAS Nota Kesepakatan Pedoman Penyusunan RKA-SKPD o/ KDH RKA-SKPD RAPBD Evaluasi Raperda APBD oleh Gubernur/ Mendagri Rancangan DPA-SKPD DPA-SKPD Verifikasi Laporan Realisasi Semester Pertama R P-APBD Penatausahaan Belanja • Penerbitan SPM-UP, SPM- GU, SPM-TU dan SPM-LS oleh Kepala SKPD • Penerbitan SP2D oleh PPKD Penatausahaan Pendapatan Kekayaan dan Kewajiban daerah • Kas Umum • Piutang • Investasi • Barang • Dana Cadangan • Utang Akuntansi Keuangan Daerah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah • LRA • Neraca • Lap. Arus Kas • CaLK Laporan Keuangan diperiksa oleh BPK Raperda PJ Pel APBD Perda APBD • Bendahara penerimaan wajib menyetor penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat- lambatnya 1 hari kerja Penatausahaan Pembiayaan • Dilakukan oleh PPKD Pelaksanaan APBD Pendapatan Belanja Pembiayaan Disusun dan disajikan Sesuai SAP Persetujuan Bersama (KDH + DPRD) Evaluasi o/ Gubernur/MDN 15 hari 7 hari penyesuaian o/ Pemda Perda PJ Pel APBD Evaluasi R P-APBD Oleh Gbrnr/MDN Perda P-APBD setelah 3 hari PEDUM APBD o/ MDN
PERENCANAAN PENGANGGARAN PELAKSANAAN & PENATAUSAHAA N AKUNTANSI & PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PEMBINAAN & PENGAWASAN
Perbedaan Antara SAP Berbasis Akrual dan Kas Menuju Akrual SAP Berbasis Kas Menuju Akrual: SAP Berbasis Akrual: Komponen LKPD terdiri dari 4 laporan (LRA, Neraca, LAK, dan CaLK); Komponen LKPD terdiri dari 7 laporan (LRA, Laporan Perubahan SAL, LO, Neraca, LPE, LAK, dan CaLK); Pendapatan, belanja dan pembiayaan diakui dan dicatat pada saat kas diterima /dikeluarkan; Pendapatan, belanja dan pembiayaan diakui dan dicatat pada saat timbulnya hak dan kewajiban tanpa memperhatikan kas diterima/ dikeluarkan; Penyajian aset dalam neraca belum mencerminkan nilai bersih karena belum memperhitungkan penyusutan dan penyisihan piutang; Penyajian aset dalam neraca mencerminkan nilai bersih dengan memperhitungkan penyusutan dan penyisihan piutang;
17
JENIS LAPORAN DALAM BASIS KAS MENUJU AKRUAL DAN BASIS AKRUAL NO BASIS KAS MENUJU AKRUAL BASIS AKRUAL 1. Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran 2. Laporan Perubahan SAL 3. Neraca, dgn Ekuitas Dana yg dirinci menjadi: (1) Ekuitas Dana Lancar (2) Ekuitas Dana Investasi (3) Ekuitas Dana Cadangan Neraca (“Ekuitas” tidak dirinci) 4. - Laporan Operasional 5. - Laporan Perubahan Ekuitas 6. Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas 7. Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan
Bagan Akun Standar (BAS) Lampiran III  Akun 1 (satu) menunjukkan Aset  Akun 2 (dua) menunjukkan Kewajiban  Akun 3 (tiga) menunjukkan Ekuitas  Akun 4 (empat) menunjukkan Pendapatan-LRA  Akun 5 (lima) menunjukkan Belanja  Akun 6 (enam) menunjukkan Transfer  Akun 7 (tujuh) menunjukkan Pembiayaan  Akun 8 (delapan) menunjukkan Pendapatan-LO  Akun 9 (sembilan) menunjukkan Beban
Konversi Penyajian LRA Konversi Pendapatan
Konversi Belanja
STRUKTUR SAP BERBASIS AKRUAL  KerangkaKonseptual AkuntansiPemerintahan PSAP  PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan  PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran  PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas  PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan
STRUKTUR SAP BERBASIS AKRUAL  PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan  PSAP Nomor 06 tentangAkuntansi Investasi  PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap  PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan  PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban
STRUKTUR SAP BERBASIS AKRUAL  PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa  PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian  PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional.
Siklus Keuangan Daerah
DOKUMEN POKOK PENGANGGARAN DAERAH (Permendagri 13/59/21) RPJMD/ RKPD KUA PPAS DPA-SKPD RAPBD RKA-SKPD ANGGARAN KAS Penjabaran APBD PERDA APBD EVALUASI
DOKUMEN POKOK PELAKSANAAN ANGGARAN SPD SPP-LS SPM-LS SP2D SPP-UP SPP-GU SPP-TU SPM-UP SPM-GU SPM-TU SP2D SPJ
PROSES AKUNTANSI POKOK Dokumen Dokumen (Pemendagri (Pemendagri 77/2020) 77/2020) Catatan Catatan ( PP 71/2010 dan ( PP 71/2010 dan Permendagri 64/2013) Permendagri 64/2013) Laporan Laporan (PP (PP 71/2010 & Permendagri 71/2010 & Permendagri 64/2013) 64/2013) Pencatatan & Pencatatan & Penggolongan Penggolongan Peringkasan Peringkasan Pelaporan Pelaporan SP2D-LS & SPJ Buku Jurnal Buku Besar Buku Pembantu Kertas Kerja Laporan Keuangan  Bukti Penerimaan Kas  Bukti Pengeluaran Kas  Bukti Memorial  Buku Jurnal Penerimaan Kas  Buku Jurnal Pengeluaran Kas  Buku Jurnal Umum Kumpulan Rekening (Ringkasan dan Rincian)  Laporan Realisasi Anggaran Laporan Operasional  Laporan Arus Kas  Neraca Daerah  Catatan Atas Laporan Keuangan Kebijakan Akuntansi
BASIS AKUNTANSI Basis akrual untuk Laporan Operasional berarti bahwa: Pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; Beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.
LAPORAN KEUANGAN SKPKD/PPKD – Laporan Realisasi Anggaran /LRA – Laporan Operasional – Laporan Arus Kas/LAK – Neraca – CALK SKPD – Laporan Realisasi Anggaran /LRA – Laporan Operasional – Neraca – Catatan Atas Laporan Keuangan/CALK
Laporan Realisasi Anggaran Unsur yang dicakup secara langsung oleh LRA terdiri dari: 1.Pendapatan-LRA, 2.Belanja, 3.Transfer, dan 4.Pembiayaan
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
Neraca Aset a.Aset Lancar b.Aset Non Lancar - Investasi Jk Panjang - Aset Tetap c. Aset Lainnya : TGR, Aset tak berwujud, Kewajiban 1. Kewajiban Jk Pendek 2. Kewajiban Jk Panjang Ekuitas RK-PPKD
Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari : 1.Pendapatan-LO, 2.Beban, 3.Transfer, dan 4.Pos-pos luar biasa
Menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non-anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Laporan Arus Kas
Menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas (Awal) xx Surplus/defisit LO xx Dampak perubahan Kebijakan Akt. xx Ekuitas Ahkir xx Laporan Perubahan Ekuitas
Catatan Atas laporan Keuangan  CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.
Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait. PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN
Pengakuan Aset Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
Pengakuan Aset Sejalan dengan penerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar dimuka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.
Pengakuan Kewajiban Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
Pengakuan Kewajiban Sejalan dengan penerapan basis akrual, kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.
Pengakuan Pendapatan Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan.
Pengakuan Beban dan Belanja Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas umum Daerah
AKUNTANSI ANGGARAN  Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.  Anggaran pendapatan disebut estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan.  Anggaran belanja disebut apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (allotment).  Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan
AKUNTANSI PENDAPATAN PENDAPATAN LRA adalah: Semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
AKUNTANSI PENDAPATAN Pendapatan diklasifikasikan menurut sumber dan jenis pendapatan 1. PAD : a. Pajak hotel/restoran dll b. Retribusi c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 2. Dana Perimbangan/Pendapatan Transfer a. DBH Pajak/ Bukan Pajak (SDMineral) b. DAU c. DAK 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah a. Hibah b. Dana Darurat C. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
AKUNTANSI PENDAPATAN  Pendapatan-LRA diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah  Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)
AKUNTANSI PENDAPATAN  Dalam hal BLU, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundang- undangan yang berlaku.  Transfer masuk adalah penerimaan dana dari entitas pelaporan lain, misal DAU dan DBH
Normal & Berulang Dicatat sebagai Pengurang SAL (Ekuitas dana Lancar) Dicatat sebagai Pengurang Pendapatan LRA Atas Penerimaan Pendapatan LRA Periode Berjalan Atas Penerimaan Pendapatan LRA Periode sebelumnya Normal & Tidak Berulang
AKUNTANSI BELANJA Belanja adalah: Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
AKUNTANSI BELANJA Belanja diklasifikasikan menurut : 1. Ekonomi (jenis belanja) : a.Belanja Operasi : belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, b.Belanja Modal: Belanja Aset Tetap dan Belanja Aset Tetap Lainnya c.Belanja tak terduga : penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. 2. Organisasi :belanja Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, dinas pemda dan lembaga teknis daerah . 3. Fungsi : fungsi-fungsi utama pemda dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Pelayanan Umum, Pertahanan , Ekonomi, Kesehatan , Pariwisata dan Budaya, Pendidikan dll)
AKUNTANSI BELANJA  Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas umum Daerah  Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.  Belanja BLU diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur BLU
AKUNTANSI BELANJA  Pembayaran belanja dapat dilakukan secara langsung (LS) atau melalui dana kas kecil (Uang Persediaan) yang diberikan kepada para bendahara pengeluaran.  Pada saat kas dibelanjakan oleh Bendahara Pengeluaran belum diakui sebagai belanja. Pada saat dipertanggungjawabkan (penerbitan SP2D GU/ GU NIHIL) baru diakui sebagai belanja.
Dicatat sebagai Pendapatan LRA Lain-lain Dicatat sebagai Pengurang Belanja Atas Pengeluaran Belanja Periode Berjalan Atas Pengeluaran Belanja Periode sebelumnya Penerimaan Kembali Belanja
SURPLUS/DEFISIT LRA Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit
AKUNTANSI PEMBIAYAAN Setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran
AKUNTANSI PENERIMAAN PEMBIAYAAN  Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah  Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)
AKUNTANSI PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah
TRANSAKSI PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN BERBENTUK BARANG DAN JASA  Transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa harus dilaporkan dalam LRA dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi.  Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan pada CaLK sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diterima.  Contoh transaksi berwujud barang dan jasa adalah hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultansi
PENGGUNAAN AKUN RK-PPKD  Hubungan keuangan antara SKPD dengan Kas Daerah dalam praktik saat ini oleh semua SKPD dicatat dalam akun “RK-PPKD”. Konkritnya bahwa:  Saldo akun RK-PPKD jika bersaldo kredit, yang menunjukkan aliran kas masuk ke SKPD (diterima dari Kas Daerah)  Saldo akun RK-PPKD jika bersaldo debit, yang menunjukkan aliran kas keluar dari SKPD (disetorkan ke Kas Daerah).
PENGGUNAAN AKUN RK-PPKD  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan  Kementerian Dalam Negeri, Surat Edaran Nomor 900/316/BAKD Tahun 2007 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggunjawaban Keuangan Daerah  Kementerian Dalam Negeri, SE.900/743/BAKD Tahun 2007 tentang Modul Akuntansi Pemerintah Daerah
Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (Permendagri no. 64/2013 pasal 6) SAPD terdiri atas:  Sistem Akuntansi PPKD  Sistem Akuntansi SKPD.
JURNAL DALAM AKUNTANSI JURNAL DALAM AKUNTANSI PEMERINTAH PEMERINTAH DAERAH DAERAH  Jurnal Pengesahan APBD  Jurnal Akrual (LO)  Jurnal Realisasi Anggaran  Jurnal Penyesuaian (karena ada akun akrual dan defferal)  Jurnal Penutup  Jurnal Eliminasi
SALDO NORMAL SALDO NORMAL AKUN AKUN Perkiraan Perkiraan Tambah Tambah Kurang Kurang Saldo Normal Saldo Normal Aset Aset D D K K D D K Kewajiban dan ewajiban dan Ekuitas Dana Ekuitas Dana K K D D K K
SALDO NORMAL SALDO NORMAL AKUN AKUN Perkiraan Perkiraan Tambah Tambah Kurang Kurang Saldo Normal Saldo Normal Pendapatan Pendapatan K K D D K K Belanja Belanja/ Beban / Beban D D K K D D
JURNAL ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA – APBD (Pada saat disetujui DPA) Db. Estimasi Pendapatan xxx Db Estimasi Penerimaan Pembiayaan xxx Kr. Apropriasi Belanja xxx Kr. Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan xxx Kr. Estimasi Perubahan SAL xxx  Dicatat oleh PPKD Tujuan jurnal tersebut untuk mengontrol anggaran apakah telah dicatat seluruhnya dalam catatan akuntansi
Akuntansi Pendapatan di PPKD Jurnal Penerimaan Pendapatan LO Db. Kas di Kas Daerah xxx Kr. Pendapatan Pajak/Retribusi LO xxx Pada Akhir Tahun terdapat SKP yang belum dibayar Db. Piutang Pajak/Retribusi xxx Kr. Pendapatan Pajak/Retribusi LO xxx Jurnal Realisasi Anggaran Db. Estimasi Perubahan SAL xxx Kr Pendapatan Pajak/Retribusi LRA xxx
Akuntansi Pendapatan Transfer di PPKD Jurnal Penerimaan Pendapatan Transfer LO dengan adanya dokumen resmi Db. Kas di Kas Daerah xxx Kr. Pendapatan Transfer... LO xxx Pada saat terbitnya dokumen resmi utk dana transfer tetapi masih ada nilai yang kurang salur Db. Piutang Pendapatan transfer xxx Kr. Pendapatan Transfer... LO xxx Pada saat diterima dana dari kurang salur pendapatan transfer Db. Kas di Kas Daerah xxx Kr. Piutang Pendapatan Transfer xxx Jurnal Realisasi Anggaran Db. Estimasi Perubahan SAL xxx Kr Pendapatan Transfer... LRA xxx
Akuntansi Belanja dan Beban di PPKD Jurnal berdasarkan dokumen perjanjian utang Db. Beban Bunga xxx Kr. Utang Bunga xxx Pada saat dibayarkan bunga Db. Utang Bunga xxx Kr. Kas di Kas Daerah xxx Jurnal Realisasi Anggaran Db. Belanja Bunga xxx Kr Estimasi Perubahan SAL xxx
Akuntansi Belanja dan Beban di PPKD Jurnal berdasarkan Naskah perjanjian Hibah Daerah Db. Beban Hibah xxx Kr. Kas di Kas Daerah xxx Jurnal Realisasi Anggaran Db. Belanja Hibah xxx Kr Estimasi Perubahan SAL xxx * Begitu juga untuk bantuan sosial dan beban transfer
Akuntansi Aset Tetap di PPKD Jurnal pembelian aset tetap Db. Aset tetap (kendaraan) xxx Kr. Kas di Kas Daerah xxx Jurnal Realisasi Anggaran Db. Belanja Modal Kendaraan xxx Kr Estimasi Perubahan SAL xxx *
Akuntansi Aset Tetap di PPKD Jurnal pada saat pemda melakukan investasi Db. Investasi jk.... xxx Kr. Kas di Kas Daerah xxx Jurnal Realisasi Anggaran Db. Pengeluaran pembiayaan xxx Kr Estimasi Perubahan SAL xxx *
Akuntansi Kewajiban di PPKD Jurnal Penerimaan utang Db. Kas di Kas Daerah xxx Kr. Kewajiban jk.... xxx Jurnal Realisasi Anggaran Db. Estimasi Perubahan SAL xxx Kr Penerimaan pembiayaan xxx *
Akuntansi Pembiayaan di PPKD Jurnal penerimaan pembiayaan Db. Kas di Kas Daerah xxx Kr. Kewajiban jk Panjang xxx Jurnal Realisasi Anggaran Db. Estimasi Perubahan SAL xxx Kr Penerimaan pembiayaan xxx *
Akuntansi Pembiayaan di PPKD Jurnal pada saat pengeluaran pembiayaan, pembayaran utang bank Db. Kewajiban jk panjang xxx Kr. Kas di Kas Daerah xxx Jurnal Realisasi Anggaran Db. Pengeluaran pembiayaan xxx Kr Estimasi Perubahan SAL xxx *
JURNAL di SKPD (Pada saat disetujui DPA) Db. Estimasi Pendapatan xxx Db. Estimasi Perubahan SAL xxx Kr. Apropriasi Belanja xxx  Dicatat oleh PPK-SKPD Tujuan jurnal tersebut untuk mengontrol anggaran apakah telah dicatat seluruhnya dalam catatan akuntansi
Jurnal di SKPD Akuntansi Pendapatan Penetapan Pajak SKP atau SKR Db. Piutang Pajak/retribusi xx Kr. Pendapatan Pajak.Retribusi LO xx Kas di bendahara penerimaa xxx piutang pajak/retribusi xxx Penerimaan pembayaran Pajak Db Kas di Bendahara Penerimaan xx Kr Pendapatan Pajak/Retribusi LO xx Penyetoran Penerimaan Pajak Db RK-PPKD xx Kr Kas di Bendahara Penerimaan xx
Jurnal di SKPD Akuntansi Pendapatan Penerimaan pembayaran Pajak Db Kas di Bendahara Penerimaan xx Kr Pendapatan Pajak/Retribusi LO xx Jurnal Realisasi Anggaran Db. Estimasi Perubahan SAL xxx Kr Pendapatan .....LRA xxx
Jurnal di SKPD Akuntansi Beban dan Belanja Dengan Mekanisme UP Db. Beban Barang/jasa-ATK xx Kr. Kas di Bendahara Pengeluaran xx Jurnal Realisasi Anggaran Db Belanja Brg/jasa-ATK xx Kr Estimasi Perubahan SAL xx
Jurnal di SKPD Akuntansi Beban dan Belanja Pengajuan GU Db. Kas di Bendahara Pengeluaran xx Kr. RK- PPKD xx
Jurnal di SKPD Akuntansi Beban dan Belanja Dengan Mekanisme LS Db. Beban Barang/jasa-ATK xx Kr. Utang Belanja Brg/jasa..... Xx Pembayaran dgn SP2D Db. Utang Belanja Brg/jasa.... xx Kr. RK-PPKD Xx Jurnal Realisasi Anggaran Db Belanja Brg/jasa- ATK xx Kr Estimasi Perubahan SAL xx
Jurnal di SKPD Akuntansi Beban dan Belanja Pembayaran sewa untuk 1 tahun Db. Sewa di bayar dimuka xx Kr. RK-PPKD xx Beban sewa xxxx RK-PPKD xxx
Akuntansi Aset Tetap di SKPD Jurnal pembelian aset tetap Db. Aset tetap (kendaraan) xxx Kr. Utang Belanja Modal xxx Pembayaran (SP2D) Db. Utang Belanja Modal xxx Kr. RK-PPKD xxx Jurnal Realisasi Anggaran Db. Belanja Modal Kendaraan xxx Kr Estimasi Perubahan SAL xxx *
Akuntansi Aset Tetap di SKPD Jurnal Penghapusan aset tetap (penjualan) Db. RK-PPKD xxx Db Akumulasi Penyusutan xxx Kr Aset tetap (kendaraan) xxx Kr. Surplus Penjualan Aset tetap.. xxx Jurnal Penghapusan aset tetap (pemusnahan) Db Akumulasi Penyusutan xxx Db. Defisit kegt. non opersnal lainnya...xxx Kr Aset tetap (kendaraan) xxx
Akuntansi Kewajiban di SKPD Jurnal beban yang belum dibayarkan Db. Beban....... xxx Kr Utang Belanja........ Xxx Pembayaran Db. Utang Belanja xxx Kr Kas di Bendahara Pengeluaran Xxx Jurnal pembelian aset yang blm dibayar Db. Aset Tetap xxx Kr Utang Belanja Modal xxx Pembayaran Db. Utang Belanja xxx Kr RK-PPKD Xxx
Jurnal Penyesuaian Penyusutan Aset Tetap Db. Beban Penyusutan xxx Cr. Akumulasi Penyusutan xxx Piutang Tak Tertagih Db. Beban Piutang tak tertagih xxx Cr. Penyisihan Piutang tak tertagih xxx
Jurnal Penyesuaiaan  Untuk menyesuaikan persediaan 31 Desember (untuk LO): Db. Persediaan.... xxx Kr. Beban Barang/jasa.... xxx (nilai yg dicatat sebesar persediaan yang masih ada)
Jurnal Penyesuaiaan  Pendapatan diterima dimuka Db. Pendapatan ....... xxx Kr. Pendapatan diterima dimuka xxx
Jurnal Penyesuaiaan  Beban di Bayar dimuka Db. Beban Sewa xxx Kr. Sewa dimuka xxx
Jurnal Penyesuaiaan Beban akrual Db. Beban gaji xx Kr. Utang Beban Gaji xx Db. Beban brg/Jasa...... xx Kr. Utang Beban brg/Jasa...... xx
Jurnal Penyesuaiaan Pendapatan akrual Db. Piutang...... xx Kr. Pendapatan......... xx
JURNAL PENUTUP PPKD dan SKPD Menutup Jurnal Penganggaran PPKD Db. Apropriasi Belanja xxx Db. Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan xxx Db. Estimasi Perubahan SAL xxx Cr. Estimasi Pendapatan Xxx Cr. Estimasi Penerimaan Pembiayaan xxx
JURNAL PENUTUP PPKD dan SKPD Menutup Jurnal Penganggaran SKPD Db. Apropriasi Belanja xxx Db. Estimasi Perubahan SAL xxx Cr. Estimasi Pendapatan Xxx
JURNAL PENUTUP PPKD dan SKPD Menutup PENDAPATAN LRA dan Pembiayaan Db. Pendapatan LRA xxx Db. Penerimaan Pembiayaan xxx Cr. Belanja Xxx Cr. Pengeluaran Pembiayaan xxx Cr. Surplus/defisit LO xxx Menutup Surplus/defisit LRA Db. Surplus/defisit LRA xxx Cr. Estimasi Perubahan SAL Xxx
JURNAL PENUTUP PPKD dan SKPD Menutup PENDAPATAN LRA SKPD Db. Pendapatan LRA xxx Cr. Belanja Xxx Cr. Surplus/defisit LO xxx Menutup Surplus/defisit LRA Db. Surplus/defisit LRA xxx Cr. Estimasi Perubahan SAL Xxx
JURNAL PENUTUP PPKD dan SKPD Menutup PENDAPATAN LO Db. Pendapatan Lo xxx Cr. Beban........ Xxx Cr. Surplus/defisit LO xxx
JURNAL PENUTUP PPKD dan SKPD Menutup Surplus/defisit LO Db. Surplus LO xxx Kr. Ekuitas xxx Db. Ekuitas xxx Kr. Defisit LO xxx
JURNAL Eliminasi Pada saat dilakukan konsolidasi laporan keuangan SKPD-SKPD oleh PPKD maka akan dibuat Jurnal Eliminasi. Db. RK-PPKD xxx Kr. RK-SKPD xxx
Pendapatan 500 Beban (200) Surplus/Defisit Opr 300 Kegiatan non operasional 60 Surplus/Defisit LO 360 Laporan Operasional Laporan Operasional Laporan Perubahan Ekuitas Ekuitas Awal 1.000 Surplus/Defisit LO 360 Ekuitas Akhir 1.360 Neraca Neraca Aset 2.000 Kewajiban 640 Ekuitas 1.360 100 LRA LRA Pendapatan 450 Belanja (0) Surplus/(defisit) 450 Pembiayaan 1.000 SILPA 1.450 Laporan Perubahan SAL Laporan Perubahan SAL SAL Awal 100 Penggunaan SAL (30) SILPA 1.450 SAL Akhir 1.520 KETERKAITAN LAPORAN KEUANGAN KETERKAITAN LAPORAN KEUANGAN
101 TERIMA KASIH TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA ATAS PERHATIANNYA SEMOGA BERMAKNA & BERMANFAAT SEMOGA BERMAKNA & BERMANFAAT

More Related Content

PDF
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
byDeddi Nordiawan
 
PPTX
Penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah
byPT. waluh bajarang
 
PPTX
Sisdur Penatausahaan Pengeluaran Singkat
byegolvrs
 
PPTX
Gambaran-Umum-.pptx
byAjengPerumbid
 
PPTX
Kelompok 11_Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (1).pptx
byErvinYogi
 
PPTX
Std Akun Pem.pptx
byWillyMatra
 
PPTX
Perkembangan uu no.27 tahun 2010
byStephanie Isvirastri
 
PPTX
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
byTatang Suwandi
 
Modul Akuntansi Akrual untuk Pemerintah Daerah
byDeddi Nordiawan
 
Penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah
byPT. waluh bajarang
 
Sisdur Penatausahaan Pengeluaran Singkat
byegolvrs
 
Gambaran-Umum-.pptx
byAjengPerumbid
 
Kelompok 11_Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah (1).pptx
byErvinYogi
 
Std Akun Pem.pptx
byWillyMatra
 
Perkembangan uu no.27 tahun 2010
byStephanie Isvirastri
 
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
byTatang Suwandi
 

Similar to Penyusunan Laporan Keuangan akrual.ppt. Penyusunan Laporan Keuangan akrual.ppt

PPTX
Gambaran umum pp_71_tahun_2010_untuk_sosialisasi_070711_final
byNANDA MEDYA
 
PPT
1.4.DPPK_BAPAK_KADIS_(SOSIALISASI_PP_71_2010_PEMKOT_SBY_20_jan_2014).ppt
byImanSantosa9
 
PPTX
Akuntansi skpd rtm part ia
byAmbara Sugama
 
PPTX
Bab 12 pendahuluan akuntansi (klp4).pptx
byDesrina5
 
PDF
pengantar akutansi keuangan daerah 111111111111111111111111111111111111111111...
byIndonesiamuda1
 
PPTX
2022 AKRUAL-KAS RPL ASP (1).pptx
byrasarahman
 
DOCX
Gak bisa dibuka
byWulanda Prawasti
 
PPTX
Pelaporan & Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
bydwiwindarsih1
 
PDF
Permendagri nomor-64-tahun-2013 243-1
bykpptbaritoutara
 
PPTX
Standar-Akuntansi-Kemhan.pptx
bysyahrini4
 
DOCX
Ringkasan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah
byEnvaPya
 
PPTX
PRAKTIKUM AKUN LEMBAGA.pptx
bydedenura
 
PPTX
Perpemdagri akrual hamdani
byCahyo Wiryanto
 
PPTX
Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
byNadia Amelia
 
PPTX
Kelompok 13 Laporan Keuangan Korporat-1.
byfadel85
 
DOCX
Perbandingan cash dan accrual basis
byharionolj
 
PPTX
Tugas standar akuntansi
byulvia nanda
 
PPTX
persentasi SAK terbaru.pptx
byronipaser
 
PPTX
Gambaran-Umum-Standar-Akuntansi-Kemhan (1).pptx
byssuser5a82071
 
PPT
workshop penyusunan Laporan Keuangan 04 APril 2022.ppt
byerwintontarigan
 
Gambaran umum pp_71_tahun_2010_untuk_sosialisasi_070711_final
byNANDA MEDYA
 
1.4.DPPK_BAPAK_KADIS_(SOSIALISASI_PP_71_2010_PEMKOT_SBY_20_jan_2014).ppt
byImanSantosa9
 
Akuntansi skpd rtm part ia
byAmbara Sugama
 
Bab 12 pendahuluan akuntansi (klp4).pptx
byDesrina5
 
pengantar akutansi keuangan daerah 111111111111111111111111111111111111111111...
byIndonesiamuda1
 
2022 AKRUAL-KAS RPL ASP (1).pptx
byrasarahman
 
Gak bisa dibuka
byWulanda Prawasti
 
Pelaporan & Pertanggungjawaban Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
bydwiwindarsih1
 
Permendagri nomor-64-tahun-2013 243-1
bykpptbaritoutara
 
Standar-Akuntansi-Kemhan.pptx
bysyahrini4
 
Ringkasan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah
byEnvaPya
 
PRAKTIKUM AKUN LEMBAGA.pptx
bydedenura
 
Perpemdagri akrual hamdani
byCahyo Wiryanto
 
Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual
byNadia Amelia
 
Kelompok 13 Laporan Keuangan Korporat-1.
byfadel85
 
Perbandingan cash dan accrual basis
byharionolj
 
Tugas standar akuntansi
byulvia nanda
 
persentasi SAK terbaru.pptx
byronipaser
 
Gambaran-Umum-Standar-Akuntansi-Kemhan (1).pptx
byssuser5a82071
 
workshop penyusunan Laporan Keuangan 04 APril 2022.ppt
byerwintontarigan
 

More from kfgck

PPTX
Bahan Tayang Audit Manajemen Bab 3 - Perilaku Audit Manajemen.pptx
bykfgck
 
PPTX
Bahan_tayang_Perubahan_Kurikulum_Akuntansi_IES.pptx
bykfgck
 
PPTX
Perpajakan & Akuntansi.Perpajakan & AkuntansiPerpajakan & Akuntansipptx
bykfgck
 
PDF
rencana_pembelajaran_semester_perilaku_organisasi_ganjil_2023.pdf
bykfgck
 
PDF
rencana pembelajaran semester_sektor_publik_ganjil_2023.pdf
bykfgck
 
PDF
rps_akuntansi_perpajakan_ganjil_2023.pdf
bykfgck
 
PPT
Financial statement Ch. 08 - Statement of Cashflows.ppt
bykfgck
 
PPTX
FINAL PROJECT R STUDIO UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG
bykfgck
 
PPT
PPT-UEU-Metode-Penelitian-Pertemuan-13.ppt
bykfgck
 
Bahan Tayang Audit Manajemen Bab 3 - Perilaku Audit Manajemen.pptx
bykfgck
 
Bahan_tayang_Perubahan_Kurikulum_Akuntansi_IES.pptx
bykfgck
 
Perpajakan & Akuntansi.Perpajakan & AkuntansiPerpajakan & Akuntansipptx
bykfgck
 
rencana_pembelajaran_semester_perilaku_organisasi_ganjil_2023.pdf
bykfgck
 
rencana pembelajaran semester_sektor_publik_ganjil_2023.pdf
bykfgck
 
rps_akuntansi_perpajakan_ganjil_2023.pdf
bykfgck
 
Financial statement Ch. 08 - Statement of Cashflows.ppt
bykfgck
 
FINAL PROJECT R STUDIO UNIVERSITAS PASUNDAN BANDUNG
bykfgck
 
PPT-UEU-Metode-Penelitian-Pertemuan-13.ppt
bykfgck
 

Recently uploaded

PDF
Konsep Pembelajaran Informatika Bermutu.pdf
byMukhamad Fathoni
 
PDF
Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) Akidah Akhlak Kelas 7
byModul Guruku
 
PDF
A203157_Tugasan Audit Keselamatan Jalan Raya.pdf
bya203157
 
PDF
Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) Akidah Akhlak Kelas 8 [modulguruku....
byModul Guruku
 
PPTX
Pemahaman Dasar Anti Penyuapan dan Korupsi _Training "INVESTIGASI PENYUAPAN"....
byKanaidi ken
 
PPTX
SIP posyandu. dan cara pengisian buku 7 sip
byIkarHermawati1
 
PDF
MODUL AJAR DEEP LEARNING SENI MUSIK KELAS 2 (RENCANA PEMBELAJARAN MENDALAM) C...
byARIS AR
 
PDF
(Deep Learning) Modul Ajar PJOK Kelas 6 Kurikulum Merdeka
byModul Kelas
 
PPTX
Tujuan Investigasi Suap dan Sanksi _Training "INVESTIGASI PENYUAPAN".pptx
byKanaidi ken
 
PDF
Penyusunan alur tujuan pembelajaran (ATP).pdf
byMukhamad Fathoni
 
PPTX
Pengertian Suap/Penyuapan dan Investigasi Penyuapan _Training "INVESTIGASI PE...
byKanaidi ken
 
PPT
TIMBANG TERIMA MANAJEMEN KEPERAWATAN 2025
byEviNurmaisaBiduri
 
PDF
Sub CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) Ulumul Quran.pdf
bySyarifatul Marwiyah
 
PPTX
SESI3_Inovasi dan supervisi (ISU) UIN RIL.pptx
byarerosierose98
 
PPTX
PEWARNAAN PETA DAN PEWARNAAN GARIS_KELOMPOK 9.pptx
byanandadelak25
 
PDF
RENCANA PEMBELAJARAN MENDALAM SENI MUSIK KELAS 3 CP 046 REVISI 2025.pdf
byARIS AR
 
PDF
Ngobrol Menjadi Memerintah AI, Materi Prompting Untuk GURU
byYatno Sudar
 
PPTX
Prolanis dm ht Nefropati-Diabetik-ppt.pptx
byNurmalita Caesarlia
 
PPTX
PPT Partikel Elementer Kelompommmmmmmmmmk 4.pptx
byMujibulRijal
 
PDF
(Deep Learning) Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 6 Kurikulum Merdeka
byModul Kelas
 
Konsep Pembelajaran Informatika Bermutu.pdf
byMukhamad Fathoni
 
Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) Akidah Akhlak Kelas 7
byModul Guruku
 
A203157_Tugasan Audit Keselamatan Jalan Raya.pdf
bya203157
 
Modul Ajar Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) Akidah Akhlak Kelas 8 [modulguruku....
byModul Guruku
 
Pemahaman Dasar Anti Penyuapan dan Korupsi _Training "INVESTIGASI PENYUAPAN"....
byKanaidi ken
 
SIP posyandu. dan cara pengisian buku 7 sip
byIkarHermawati1
 
MODUL AJAR DEEP LEARNING SENI MUSIK KELAS 2 (RENCANA PEMBELAJARAN MENDALAM) C...
byARIS AR
 
(Deep Learning) Modul Ajar PJOK Kelas 6 Kurikulum Merdeka
byModul Kelas
 
Tujuan Investigasi Suap dan Sanksi _Training "INVESTIGASI PENYUAPAN".pptx
byKanaidi ken
 
Penyusunan alur tujuan pembelajaran (ATP).pdf
byMukhamad Fathoni
 
Pengertian Suap/Penyuapan dan Investigasi Penyuapan _Training "INVESTIGASI PE...
byKanaidi ken
 
TIMBANG TERIMA MANAJEMEN KEPERAWATAN 2025
byEviNurmaisaBiduri
 
Sub CPMK (Capaian Pembelajaran Mata Kuliah) Ulumul Quran.pdf
bySyarifatul Marwiyah
 
SESI3_Inovasi dan supervisi (ISU) UIN RIL.pptx
byarerosierose98
 
PEWARNAAN PETA DAN PEWARNAAN GARIS_KELOMPOK 9.pptx
byanandadelak25
 
RENCANA PEMBELAJARAN MENDALAM SENI MUSIK KELAS 3 CP 046 REVISI 2025.pdf
byARIS AR
 
Ngobrol Menjadi Memerintah AI, Materi Prompting Untuk GURU
byYatno Sudar
 
Prolanis dm ht Nefropati-Diabetik-ppt.pptx
byNurmalita Caesarlia
 
PPT Partikel Elementer Kelompommmmmmmmmmk 4.pptx
byMujibulRijal
 
(Deep Learning) Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 6 Kurikulum Merdeka
byModul Kelas
 

Penyusunan Laporan Keuangan akrual.ppt. Penyusunan Laporan Keuangan akrual.ppt

  • 1.
    P PENYUSUNAN LAPORAN ENYUSUNAN LAPORANKEUANGAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH PADA PEMERINTAH DAERAH (PP 71/2010 ) (PP 71/2010 ) Dr. Elvira Zeyn.,SE.,MSi.,Ak.,CA Dr. Elvira Zeyn.,SE.,MSi.,Ak.,CA.,CGAA .,CGAA Bingky Aresia Landarica., SE., M.Ak., CMA., Bingky Aresia Landarica., SE., M.Ak., CMA., Cert.DA Cert.DA Fave Hotel Fave Hotel Bandung, Bandung, 06 November 2024 06 November 2024
  • 2.
    Latar Belakang  Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32 mengamanatkan bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).  Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 masih bersifat sementara (Pasal 36 ayat (1) UU no. 17/2003) yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.
  • 3.
    Latar Belakang  Pengakuandan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 perlu diganti pada tahun 2010 dan 2015 implementasi SAP akural secara menyeluruh.
  • 4.
    TUJUAN LAPORAN KEUANGAN Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan SAP Berbasis Akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik para pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan Pemerintah, dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip akuntansi yaitu bahwa biaya yang dikeluarkan sebanding dengan manfaat yang diperoleh.
  • 5.
    TUJUAN LAPORAN KEUANGAN Laporankeuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.
  • 6.
    TUJUAN LAPORAN KEUANGAN Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.
  • 7.
  • 8.
    Ruang Lingkup  Entitasakuntansi merupakan unit pada pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.  Entitas pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang- undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban, berupa laporan keuangan yaitu Pemerintah daerah.
  • 9.
    Dasar Hukum  UUNo.17/2003 tentang Keuangan Negara  UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah .  PP No. 19/2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah  PP No. 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Berbasis Akrual).  Permendagri No.77/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.  Permendagri no. 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual di Pemda.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 KLASIFIKASI, KODEFIKASI, DAN NOMENKLATUR. PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH. :  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang SIPD
  • 11.
    DASAR HUKUM UU No. 17/2003 UUNo. 1/2004 UU No. 23/2014 PP No. 19/2019 PP No. 71/2010 Permendagr i No 64/2013 Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemda Permendagr i No. 77/2020
  • 12.
  • 13.
    SUBSTANSI PERMENDAGRI 64 TAHUN 2013 Kebijakan Akuntansi PemerintahDaerah (psl 4) Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (psl 5) Bagan Akun Standar (BAS) Psl 7 Konversi Penyajian LRA (psl 8) Penetapan Perkada dan Pemberlakuan •Kebijakan akuntansi •SAPD (psl 10 ayat 1)
  • 14.
    14 14 14 14 14 14 14 14 SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGANDAERAH Perencanaan Pelaksanaan Penatausahaan Pertgjwban Pemeriksaan RPJMD RKPD KUA PPAS Nota Kesepakatan Pedoman Penyusunan RKA-SKPD o/ KDH RKA-SKPD RAPBD Evaluasi Raperda APBD oleh Gubernur/ Mendagri Rancangan DPA-SKPD DPA-SKPD Verifikasi Laporan Realisasi Semester Pertama R P-APBD Penatausahaan Belanja • Penerbitan SPM-UP, SPM- GU, SPM-TU dan SPM-LS oleh Kepala SKPD • Penerbitan SP2D oleh PPKD Penatausahaan Pendapatan Kekayaan dan Kewajiban daerah • Kas Umum • Piutang • Investasi • Barang • Dana Cadangan • Utang Akuntansi Keuangan Daerah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah • LRA • Neraca • Lap. Arus Kas • CaLK Laporan Keuangan diperiksa oleh BPK Raperda PJ Pel APBD Perda APBD • Bendahara penerimaan wajib menyetor penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat- lambatnya 1 hari kerja Penatausahaan Pembiayaan • Dilakukan oleh PPKD Pelaksanaan APBD Pendapatan Belanja Pembiayaan Disusun dan disajikan Sesuai SAP Persetujuan Bersama (KDH + DPRD) Evaluasi o/ Gubernur/MDN 15 hari 7 hari penyesuaian o/ Pemda Perda PJ Pel APBD Evaluasi R P-APBD Oleh Gbrnr/MDN Perda P-APBD setelah 3 hari PEDUM APBD o/ MDN
  • 15.
    PERENCANAAN PENGANGGARAN PELAKSANAAN & PENATAUSAHAA N AKUNTANSI& PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN SIKLUS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PEMBINAAN & PENGAWASAN
  • 16.
    Perbedaan Antara SAPBerbasis Akrual dan Kas Menuju Akrual SAP Berbasis Kas Menuju Akrual: SAP Berbasis Akrual: Komponen LKPD terdiri dari 4 laporan (LRA, Neraca, LAK, dan CaLK); Komponen LKPD terdiri dari 7 laporan (LRA, Laporan Perubahan SAL, LO, Neraca, LPE, LAK, dan CaLK); Pendapatan, belanja dan pembiayaan diakui dan dicatat pada saat kas diterima /dikeluarkan; Pendapatan, belanja dan pembiayaan diakui dan dicatat pada saat timbulnya hak dan kewajiban tanpa memperhatikan kas diterima/ dikeluarkan; Penyajian aset dalam neraca belum mencerminkan nilai bersih karena belum memperhitungkan penyusutan dan penyisihan piutang; Penyajian aset dalam neraca mencerminkan nilai bersih dengan memperhitungkan penyusutan dan penyisihan piutang;
  • 17.
  • 18.
    JENIS LAPORAN DALAMBASIS KAS MENUJU AKRUAL DAN BASIS AKRUAL NO BASIS KAS MENUJU AKRUAL BASIS AKRUAL 1. Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran 2. Laporan Perubahan SAL 3. Neraca, dgn Ekuitas Dana yg dirinci menjadi: (1) Ekuitas Dana Lancar (2) Ekuitas Dana Investasi (3) Ekuitas Dana Cadangan Neraca (“Ekuitas” tidak dirinci) 4. - Laporan Operasional 5. - Laporan Perubahan Ekuitas 6. Laporan Arus Kas Laporan Arus Kas 7. Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan
  • 19.
    Bagan Akun Standar(BAS) Lampiran III  Akun 1 (satu) menunjukkan Aset  Akun 2 (dua) menunjukkan Kewajiban  Akun 3 (tiga) menunjukkan Ekuitas  Akun 4 (empat) menunjukkan Pendapatan-LRA  Akun 5 (lima) menunjukkan Belanja  Akun 6 (enam) menunjukkan Transfer  Akun 7 (tujuh) menunjukkan Pembiayaan  Akun 8 (delapan) menunjukkan Pendapatan-LO  Akun 9 (sembilan) menunjukkan Beban
  • 20.
  • 21.
  • 22.
    STRUKTUR SAP BERBASISAKRUAL  KerangkaKonseptual AkuntansiPemerintahan PSAP  PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan  PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran  PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas  PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan
  • 23.
    STRUKTUR SAP BERBASISAKRUAL  PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan  PSAP Nomor 06 tentangAkuntansi Investasi  PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap  PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan  PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban
  • 24.
    STRUKTUR SAP BERBASISAKRUAL  PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa  PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian  PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional.
  • 25.
  • 26.
    DOKUMEN POKOK PENGANGGARAN DAERAH(Permendagri 13/59/21) RPJMD/ RKPD KUA PPAS DPA-SKPD RAPBD RKA-SKPD ANGGARAN KAS Penjabaran APBD PERDA APBD EVALUASI
  • 27.
    DOKUMEN POKOK PELAKSANAAN ANGGARAN SPD SPP-LSSPM-LS SP2D SPP-UP SPP-GU SPP-TU SPM-UP SPM-GU SPM-TU SP2D SPJ
  • 28.
    PROSES AKUNTANSI POKOK Dokumen Dokumen (Pemendagri (Pemendagri77/2020) 77/2020) Catatan Catatan ( PP 71/2010 dan ( PP 71/2010 dan Permendagri 64/2013) Permendagri 64/2013) Laporan Laporan (PP (PP 71/2010 & Permendagri 71/2010 & Permendagri 64/2013) 64/2013) Pencatatan & Pencatatan & Penggolongan Penggolongan Peringkasan Peringkasan Pelaporan Pelaporan SP2D-LS & SPJ Buku Jurnal Buku Besar Buku Pembantu Kertas Kerja Laporan Keuangan  Bukti Penerimaan Kas  Bukti Pengeluaran Kas  Bukti Memorial  Buku Jurnal Penerimaan Kas  Buku Jurnal Pengeluaran Kas  Buku Jurnal Umum Kumpulan Rekening (Ringkasan dan Rincian)  Laporan Realisasi Anggaran Laporan Operasional  Laporan Arus Kas  Neraca Daerah  Catatan Atas Laporan Keuangan Kebijakan Akuntansi
  • 29.
    BASIS AKUNTANSI Basis akrualuntuk Laporan Operasional berarti bahwa: Pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan; Beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada Laporan Operasional.
  • 30.
    LAPORAN KEUANGAN SKPKD/PPKD – LaporanRealisasi Anggaran /LRA – Laporan Operasional – Laporan Arus Kas/LAK – Neraca – CALK SKPD – Laporan Realisasi Anggaran /LRA – Laporan Operasional – Neraca – Catatan Atas Laporan Keuangan/CALK
  • 31.
    Laporan Realisasi Anggaran Unsuryang dicakup secara langsung oleh LRA terdiri dari: 1.Pendapatan-LRA, 2.Belanja, 3.Transfer, dan 4.Pembiayaan
  • 32.
    Laporan Perubahan Saldo AnggaranLebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
  • 33.
    Neraca Aset a.Aset Lancar b.Aset NonLancar - Investasi Jk Panjang - Aset Tetap c. Aset Lainnya : TGR, Aset tak berwujud, Kewajiban 1. Kewajiban Jk Pendek 2. Kewajiban Jk Panjang Ekuitas RK-PPKD
  • 34.
    Laporan Operasional menyajikanikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari : 1.Pendapatan-LO, 2.Beban, 3.Transfer, dan 4.Pos-pos luar biasa
  • 35.
    Menyajikan informasi kas sehubungandengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non-anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu. Laporan Arus Kas
  • 36.
    Menyajikan informasi kenaikanatau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas (Awal) xx Surplus/defisit LO xx Dampak perubahan Kebijakan Akt. xx Ekuitas Ahkir xx Laporan Perubahan Ekuitas
  • 37.
    Catatan Atas laporanKeuangan  CaLK merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.
  • 38.
    Pengakuan diwujudkan dalam pencatatanjumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait. PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN
  • 39.
    Pengakuan Aset Aset diakuipada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
  • 40.
    Pengakuan Aset Sejalan denganpenerapan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar dimuka diakui ketika hak klaim untuk mendapatkan arus kas masuk atau manfaat ekonomi lainnya dari entitas lain telah atau tetap masih terpenuhi, dan nilai klaim tersebut dapat diukur atau diestimasi.
  • 41.
    Pengakuan Kewajiban Kewajiban diakuijika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.
  • 42.
    Pengakuan Kewajiban Sejalan denganpenerapan basis akrual, kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.
  • 43.
    Pengakuan Pendapatan Pendapatan-LO diakuipada saat timbulnya hak atas pendapatan tersebut atau ada aliran masuk sumber daya ekonomi. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan.
  • 44.
    Pengakuan Beban danBelanja Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas umum Daerah
  • 45.
    AKUNTANSI ANGGARAN  Akuntansianggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan.  Anggaran pendapatan disebut estimasi pendapatan yang dijabarkan menjadi alokasi estimasi pendapatan.  Anggaran belanja disebut apropriasi yang dijabarkan menjadi otorisasi kredit anggaran (allotment).  Anggaran pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan
  • 46.
    AKUNTANSI PENDAPATAN PENDAPATAN LRAadalah: Semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
  • 47.
    AKUNTANSI PENDAPATAN Pendapatan diklasifikasikanmenurut sumber dan jenis pendapatan 1. PAD : a. Pajak hotel/restoran dll b. Retribusi c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah 2. Dana Perimbangan/Pendapatan Transfer a. DBH Pajak/ Bukan Pajak (SDMineral) b. DAU c. DAK 3. Lain-lain Pendapatan Daerah yg Sah a. Hibah b. Dana Darurat C. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
  • 48.
    AKUNTANSI PENDAPATAN  Pendapatan-LRAdiakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah  Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)
  • 49.
    AKUNTANSI PENDAPATAN  Dalamhal BLU, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundang- undangan yang berlaku.  Transfer masuk adalah penerimaan dana dari entitas pelaporan lain, misal DAU dan DBH
  • 50.
    Normal & Berulang Dicatat sebagai PengurangSAL (Ekuitas dana Lancar) Dicatat sebagai Pengurang Pendapatan LRA Atas Penerimaan Pendapatan LRA Periode Berjalan Atas Penerimaan Pendapatan LRA Periode sebelumnya Normal & Tidak Berulang
  • 51.
    AKUNTANSI BELANJA Belanja adalah: Semuapengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
  • 52.
    AKUNTANSI BELANJA Belanja diklasifikasikan menurut: 1. Ekonomi (jenis belanja) : a.Belanja Operasi : belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, b.Belanja Modal: Belanja Aset Tetap dan Belanja Aset Tetap Lainnya c.Belanja tak terduga : penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah. 2. Organisasi :belanja Sekretariat DPRD, Sekretariat Daerah, dinas pemda dan lembaga teknis daerah . 3. Fungsi : fungsi-fungsi utama pemda dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Pelayanan Umum, Pertahanan , Ekonomi, Kesehatan , Pariwisata dan Budaya, Pendidikan dll)
  • 53.
    AKUNTANSI BELANJA  Belanjadiakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas umum Daerah  Pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.  Belanja BLU diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur BLU
  • 54.
    AKUNTANSI BELANJA  Pembayaranbelanja dapat dilakukan secara langsung (LS) atau melalui dana kas kecil (Uang Persediaan) yang diberikan kepada para bendahara pengeluaran.  Pada saat kas dibelanjakan oleh Bendahara Pengeluaran belum diakui sebagai belanja. Pada saat dipertanggungjawabkan (penerbitan SP2D GU/ GU NIHIL) baru diakui sebagai belanja.
  • 55.
    Dicatat sebagai Pendapatan LRA Lain-lain Dicatatsebagai Pengurang Belanja Atas Pengeluaran Belanja Periode Berjalan Atas Pengeluaran Belanja Periode sebelumnya Penerimaan Kembali Belanja
  • 56.
    SURPLUS/DEFISIT LRA Selisih lebih/kurangantara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit
  • 57.
    AKUNTANSI PEMBIAYAAN Setiap penerimaanyang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran
  • 58.
    AKUNTANSI PENERIMAAN PEMBIAYAAN Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah  Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran)
  • 59.
    AKUNTANSI PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pengeluaranpembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah
  • 60.
    TRANSAKSI PENDAPATAN, BELANJA,DAN PEMBIAYAAN BERBENTUK BARANG DAN JASA  Transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam bentuk barang dan jasa harus dilaporkan dalam LRA dengan cara menaksir nilai barang dan jasa tersebut pada tanggal transaksi.  Di samping itu, transaksi semacam ini juga harus diungkapkan pada CaLK sehingga dapat memberikan semua informasi yang relevan mengenai bentuk dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang diterima.  Contoh transaksi berwujud barang dan jasa adalah hibah dalam wujud barang, barang rampasan, dan jasa konsultansi
  • 61.
    PENGGUNAAN AKUN RK-PPKD Hubungan keuangan antara SKPD dengan Kas Daerah dalam praktik saat ini oleh semua SKPD dicatat dalam akun “RK-PPKD”. Konkritnya bahwa:  Saldo akun RK-PPKD jika bersaldo kredit, yang menunjukkan aliran kas masuk ke SKPD (diterima dari Kas Daerah)  Saldo akun RK-PPKD jika bersaldo debit, yang menunjukkan aliran kas keluar dari SKPD (disetorkan ke Kas Daerah).
  • 62.
    PENGGUNAAN AKUN RK-PPKD Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan  Kementerian Dalam Negeri, Surat Edaran Nomor 900/316/BAKD Tahun 2007 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggunjawaban Keuangan Daerah  Kementerian Dalam Negeri, SE.900/743/BAKD Tahun 2007 tentang Modul Akuntansi Pemerintah Daerah
  • 63.
    Sistem Akuntansi PemerintahDaerah (Permendagri no. 64/2013 pasal 6) SAPD terdiri atas:  Sistem Akuntansi PPKD  Sistem Akuntansi SKPD.
  • 64.
    JURNAL DALAM AKUNTANSI JURNALDALAM AKUNTANSI PEMERINTAH PEMERINTAH DAERAH DAERAH  Jurnal Pengesahan APBD  Jurnal Akrual (LO)  Jurnal Realisasi Anggaran  Jurnal Penyesuaian (karena ada akun akrual dan defferal)  Jurnal Penutup  Jurnal Eliminasi
  • 65.
    SALDO NORMAL SALDO NORMALAKUN AKUN Perkiraan Perkiraan Tambah Tambah Kurang Kurang Saldo Normal Saldo Normal Aset Aset D D K K D D K Kewajiban dan ewajiban dan Ekuitas Dana Ekuitas Dana K K D D K K
  • 66.
    SALDO NORMAL SALDO NORMALAKUN AKUN Perkiraan Perkiraan Tambah Tambah Kurang Kurang Saldo Normal Saldo Normal Pendapatan Pendapatan K K D D K K Belanja Belanja/ Beban / Beban D D K K D D
  • 67.
    JURNAL ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA – APBD (Pada saat disetujui DPA) Db. Estimasi Pendapatan xxx Db Estimasi Penerimaan Pembiayaan xxx Kr. Apropriasi Belanja xxx Kr. Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan xxx Kr. Estimasi Perubahan SAL xxx  Dicatat oleh PPKD Tujuan jurnal tersebut untuk mengontrol anggaran apakah telah dicatat seluruhnya dalam catatan akuntansi
  • 68.
    Akuntansi Pendapatan diPPKD Jurnal Penerimaan Pendapatan LO Db. Kas di Kas Daerah xxx Kr. Pendapatan Pajak/Retribusi LO xxx Pada Akhir Tahun terdapat SKP yang belum dibayar Db. Piutang Pajak/Retribusi xxx Kr. Pendapatan Pajak/Retribusi LO xxx Jurnal Realisasi Anggaran Db. Estimasi Perubahan SAL xxx Kr Pendapatan Pajak/Retribusi LRA xxx
  • 69.
    Akuntansi Pendapatan Transferdi PPKD Jurnal Penerimaan Pendapatan Transfer LO dengan adanya dokumen resmi Db. Kas di Kas Daerah xxx Kr. Pendapatan Transfer... LO xxx Pada saat terbitnya dokumen resmi utk dana transfer tetapi masih ada nilai yang kurang salur Db. Piutang Pendapatan transfer xxx Kr. Pendapatan Transfer... LO xxx Pada saat diterima dana dari kurang salur pendapatan transfer Db. Kas di Kas Daerah xxx Kr. Piutang Pendapatan Transfer xxx Jurnal Realisasi Anggaran Db. Estimasi Perubahan SAL xxx Kr Pendapatan Transfer... LRA xxx
  • 70.
    Akuntansi Belanja danBeban di PPKD Jurnal berdasarkan dokumen perjanjian utang Db. Beban Bunga xxx Kr. Utang Bunga xxx Pada saat dibayarkan bunga Db. Utang Bunga xxx Kr. Kas di Kas Daerah xxx Jurnal Realisasi Anggaran Db. Belanja Bunga xxx Kr Estimasi Perubahan SAL xxx
  • 71.
    Akuntansi Belanja danBeban di PPKD Jurnal berdasarkan Naskah perjanjian Hibah Daerah Db. Beban Hibah xxx Kr. Kas di Kas Daerah xxx Jurnal Realisasi Anggaran Db. Belanja Hibah xxx Kr Estimasi Perubahan SAL xxx * Begitu juga untuk bantuan sosial dan beban transfer
  • 72.
    Akuntansi Aset Tetapdi PPKD Jurnal pembelian aset tetap Db. Aset tetap (kendaraan) xxx Kr. Kas di Kas Daerah xxx Jurnal Realisasi Anggaran Db. Belanja Modal Kendaraan xxx Kr Estimasi Perubahan SAL xxx *
  • 73.
    Akuntansi Aset Tetapdi PPKD Jurnal pada saat pemda melakukan investasi Db. Investasi jk.... xxx Kr. Kas di Kas Daerah xxx Jurnal Realisasi Anggaran Db. Pengeluaran pembiayaan xxx Kr Estimasi Perubahan SAL xxx *
  • 74.
    Akuntansi Kewajiban diPPKD Jurnal Penerimaan utang Db. Kas di Kas Daerah xxx Kr. Kewajiban jk.... xxx Jurnal Realisasi Anggaran Db. Estimasi Perubahan SAL xxx Kr Penerimaan pembiayaan xxx *
  • 75.
    Akuntansi Pembiayaan diPPKD Jurnal penerimaan pembiayaan Db. Kas di Kas Daerah xxx Kr. Kewajiban jk Panjang xxx Jurnal Realisasi Anggaran Db. Estimasi Perubahan SAL xxx Kr Penerimaan pembiayaan xxx *
  • 76.
    Akuntansi Pembiayaan diPPKD Jurnal pada saat pengeluaran pembiayaan, pembayaran utang bank Db. Kewajiban jk panjang xxx Kr. Kas di Kas Daerah xxx Jurnal Realisasi Anggaran Db. Pengeluaran pembiayaan xxx Kr Estimasi Perubahan SAL xxx *
  • 77.
    JURNAL di SKPD (Padasaat disetujui DPA) Db. Estimasi Pendapatan xxx Db. Estimasi Perubahan SAL xxx Kr. Apropriasi Belanja xxx  Dicatat oleh PPK-SKPD Tujuan jurnal tersebut untuk mengontrol anggaran apakah telah dicatat seluruhnya dalam catatan akuntansi
  • 78.
    Jurnal di SKPD AkuntansiPendapatan Penetapan Pajak SKP atau SKR Db. Piutang Pajak/retribusi xx Kr. Pendapatan Pajak.Retribusi LO xx Kas di bendahara penerimaa xxx piutang pajak/retribusi xxx Penerimaan pembayaran Pajak Db Kas di Bendahara Penerimaan xx Kr Pendapatan Pajak/Retribusi LO xx Penyetoran Penerimaan Pajak Db RK-PPKD xx Kr Kas di Bendahara Penerimaan xx
  • 79.
    Jurnal di SKPD AkuntansiPendapatan Penerimaan pembayaran Pajak Db Kas di Bendahara Penerimaan xx Kr Pendapatan Pajak/Retribusi LO xx Jurnal Realisasi Anggaran Db. Estimasi Perubahan SAL xxx Kr Pendapatan .....LRA xxx
  • 80.
    Jurnal di SKPD AkuntansiBeban dan Belanja Dengan Mekanisme UP Db. Beban Barang/jasa-ATK xx Kr. Kas di Bendahara Pengeluaran xx Jurnal Realisasi Anggaran Db Belanja Brg/jasa-ATK xx Kr Estimasi Perubahan SAL xx
  • 81.
    Jurnal di SKPD AkuntansiBeban dan Belanja Pengajuan GU Db. Kas di Bendahara Pengeluaran xx Kr. RK- PPKD xx
  • 82.
    Jurnal di SKPD AkuntansiBeban dan Belanja Dengan Mekanisme LS Db. Beban Barang/jasa-ATK xx Kr. Utang Belanja Brg/jasa..... Xx Pembayaran dgn SP2D Db. Utang Belanja Brg/jasa.... xx Kr. RK-PPKD Xx Jurnal Realisasi Anggaran Db Belanja Brg/jasa- ATK xx Kr Estimasi Perubahan SAL xx
  • 83.
    Jurnal di SKPD AkuntansiBeban dan Belanja Pembayaran sewa untuk 1 tahun Db. Sewa di bayar dimuka xx Kr. RK-PPKD xx Beban sewa xxxx RK-PPKD xxx
  • 84.
    Akuntansi Aset Tetapdi SKPD Jurnal pembelian aset tetap Db. Aset tetap (kendaraan) xxx Kr. Utang Belanja Modal xxx Pembayaran (SP2D) Db. Utang Belanja Modal xxx Kr. RK-PPKD xxx Jurnal Realisasi Anggaran Db. Belanja Modal Kendaraan xxx Kr Estimasi Perubahan SAL xxx *
  • 85.
    Akuntansi Aset Tetapdi SKPD Jurnal Penghapusan aset tetap (penjualan) Db. RK-PPKD xxx Db Akumulasi Penyusutan xxx Kr Aset tetap (kendaraan) xxx Kr. Surplus Penjualan Aset tetap.. xxx Jurnal Penghapusan aset tetap (pemusnahan) Db Akumulasi Penyusutan xxx Db. Defisit kegt. non opersnal lainnya...xxx Kr Aset tetap (kendaraan) xxx
  • 86.
    Akuntansi Kewajiban diSKPD Jurnal beban yang belum dibayarkan Db. Beban....... xxx Kr Utang Belanja........ Xxx Pembayaran Db. Utang Belanja xxx Kr Kas di Bendahara Pengeluaran Xxx Jurnal pembelian aset yang blm dibayar Db. Aset Tetap xxx Kr Utang Belanja Modal xxx Pembayaran Db. Utang Belanja xxx Kr RK-PPKD Xxx
  • 87.
    Jurnal Penyesuaian Penyusutan AsetTetap Db. Beban Penyusutan xxx Cr. Akumulasi Penyusutan xxx Piutang Tak Tertagih Db. Beban Piutang tak tertagih xxx Cr. Penyisihan Piutang tak tertagih xxx
  • 88.
    Jurnal Penyesuaiaan  Untukmenyesuaikan persediaan 31 Desember (untuk LO): Db. Persediaan.... xxx Kr. Beban Barang/jasa.... xxx (nilai yg dicatat sebesar persediaan yang masih ada)
  • 89.
    Jurnal Penyesuaiaan  Pendapatanditerima dimuka Db. Pendapatan ....... xxx Kr. Pendapatan diterima dimuka xxx
  • 90.
    Jurnal Penyesuaiaan  Bebandi Bayar dimuka Db. Beban Sewa xxx Kr. Sewa dimuka xxx
  • 91.
    Jurnal Penyesuaiaan Beban akrual Db.Beban gaji xx Kr. Utang Beban Gaji xx Db. Beban brg/Jasa...... xx Kr. Utang Beban brg/Jasa...... xx
  • 92.
    Jurnal Penyesuaiaan Pendapatan akrual Db.Piutang...... xx Kr. Pendapatan......... xx
  • 93.
    JURNAL PENUTUP PPKDdan SKPD Menutup Jurnal Penganggaran PPKD Db. Apropriasi Belanja xxx Db. Apropriasi Pengeluaran Pembiayaan xxx Db. Estimasi Perubahan SAL xxx Cr. Estimasi Pendapatan Xxx Cr. Estimasi Penerimaan Pembiayaan xxx
  • 94.
    JURNAL PENUTUP PPKDdan SKPD Menutup Jurnal Penganggaran SKPD Db. Apropriasi Belanja xxx Db. Estimasi Perubahan SAL xxx Cr. Estimasi Pendapatan Xxx
  • 95.
    JURNAL PENUTUP PPKDdan SKPD Menutup PENDAPATAN LRA dan Pembiayaan Db. Pendapatan LRA xxx Db. Penerimaan Pembiayaan xxx Cr. Belanja Xxx Cr. Pengeluaran Pembiayaan xxx Cr. Surplus/defisit LO xxx Menutup Surplus/defisit LRA Db. Surplus/defisit LRA xxx Cr. Estimasi Perubahan SAL Xxx
  • 96.
    JURNAL PENUTUP PPKDdan SKPD Menutup PENDAPATAN LRA SKPD Db. Pendapatan LRA xxx Cr. Belanja Xxx Cr. Surplus/defisit LO xxx Menutup Surplus/defisit LRA Db. Surplus/defisit LRA xxx Cr. Estimasi Perubahan SAL Xxx
  • 97.
    JURNAL PENUTUP PPKDdan SKPD Menutup PENDAPATAN LO Db. Pendapatan Lo xxx Cr. Beban........ Xxx Cr. Surplus/defisit LO xxx
  • 98.
    JURNAL PENUTUP PPKDdan SKPD Menutup Surplus/defisit LO Db. Surplus LO xxx Kr. Ekuitas xxx Db. Ekuitas xxx Kr. Defisit LO xxx
  • 99.
    JURNAL Eliminasi Pada saatdilakukan konsolidasi laporan keuangan SKPD-SKPD oleh PPKD maka akan dibuat Jurnal Eliminasi. Db. RK-PPKD xxx Kr. RK-SKPD xxx
  • 100.
    Pendapatan 500 Beban (200) Surplus/Defisit Opr 300 Kegiatan non operasional60 Surplus/Defisit LO 360 Laporan Operasional Laporan Operasional Laporan Perubahan Ekuitas Ekuitas Awal 1.000 Surplus/Defisit LO 360 Ekuitas Akhir 1.360 Neraca Neraca Aset 2.000 Kewajiban 640 Ekuitas 1.360 100 LRA LRA Pendapatan 450 Belanja (0) Surplus/(defisit) 450 Pembiayaan 1.000 SILPA 1.450 Laporan Perubahan SAL Laporan Perubahan SAL SAL Awal 100 Penggunaan SAL (30) SILPA 1.450 SAL Akhir 1.520 KETERKAITAN LAPORAN KEUANGAN KETERKAITAN LAPORAN KEUANGAN
  • 101.
    101 TERIMA KASIH TERIMA KASIH ATASPERHATIANNYA ATAS PERHATIANNYA SEMOGA BERMAKNA & BERMANFAAT SEMOGA BERMAKNA & BERMANFAAT

Editor's Notes

  • #7 International Public Sector Accounting Standards Keuntungan Akrual : Menunjukkan bgmn membiayayi kegiatan dan memenuhi kebutuhan kasnya User LK dpt mengevaluasi kemampuan untuk membiayai aktivitas-aktivitasnya dan memenuhi kewajibannya Posisi Keuangan/kekayaan dan perubahan atas posisi keuangan Menunjukkan keberhasilan mengelola sumber daya yang dimiliki Evaluasi atas kinnerja melalui service cost, efisiensi dan pencapaian kinerja.
  • #25 International Public Sector Accounting Standards Keuntungan Akrual : Menunjukkan bgmn membiayayi kegiatan dan memenuhi kebutuhan kasnya User LK dpt mengevaluasi kemampuan untuk membiayai aktivitas-aktivitasnya dan memenuhi kewajibannya Posisi Keuangan/kekayaan dan perubahan atas posisi keuangan Menunjukkan keberhasilan mengelola sumber daya yang dimiliki Evaluasi atas kinnerja melalui service cost, efisiensi dan pencapaian kinerja.
  • #26 By Yulliya
  • #27 By Yulliya
  • #28 By Yulliya