Download to read offline
Materi Pengantar Akuntansi Pemerintah Pert 1
- 1.
- 2. Rencana Pembelajaran Semester Capaian Pembelajaran CPMK1Mahasiswa mampu menjelaskan konsep Akuntansi Pemerintahan (P1) CPMK2 Mahasiswa amampu untuk menjelaskan kebijakan Akuntansi berabasis Akrual CPMK3 Mampu menyelesaikan Siklus Akuntansi Untuk Tingkat SKPD ( Satuan Kerja Perangkat Daerah ) (P1,KU1,) CPMK4 Mampu menyusun SIklus Akuntansi Untuk PPKD ( Pemda) (P1,KU1,KU2,KK1) CPMK5 Mampu menyelesaikan Sikus Akuntansi Untuk Sistem Akuntansi Instansi ((P1,KU1,KU2,KK1)
- 3. 1. UTS 25% 2. UAS 30% 3.Aktivitas 45% Paper 20% Sikap dan partisipasi 10% Quiz dan review test 15% Penilaian
- 4. Sejarah Akuntansi PemerintahIndonesia Reformasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Otoritas Penyusun Standar Akuntansi Pemerintahan Profesi Akuntan Pemerintah Pertemuan I
- 5. • Proses yangdimulai dari pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan penyajian laporan keuangan sebuah entitas akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pada tanggal atau periode tertentu. Proses Fungsi • Berfungsi menyajikan informasi kuantitatif yang bersifat keuangan atas sebuah entitas akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pada tanggal atau periode tertentu Definisi Akuntansi
- 6. Sejarah Akuntansi PemerintahIndonesia Umum Dikembangkan dan menemukan bentuknya pada tahun 2005 yang ditandai dengan disahkannya PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Sebelumnya, Indonesia mengalami banyak pengalaman dengan pengembangan akuntansi pemerintah. Penggunaan basis kas, pendekatan single fund dan pendekatan single entry, mewarnai pengembangan akuntansi pemerintah di Indonesia
- 7. Sejarah Akuntansi PemerintahIndonesia 1975, belum ada sistem akuntansi 1979, tidak ada standar akuntansi, single entry dan laporan bentuknya PAN 1986, dimulainya desain SAP dan SAI 1987-1988, simulasi akuntansi manual di bbrp departemen 1992, BAKUN didirikan sebagai Central Accounting Office 2001-2002, Otonomi daerah, Kepmendagri 29 tahun 2002, basis CTA 2003-2004, Paket UU di bidang Keuangan Negara 2005, dibentuk KSAP, SAP basis CTA 2010, SAP basis akrual
- 8. UU 1 Tahun2004 (pasal 57) Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) Komite Konsultatif Komite Kerja Kelompok Kerja Sekretaria t Otoritas Penyusun Standar Akuntansi Pemerintahan Proses Baku Penyusunan SAP Identifikasi topik Pembentukan Pokja Riset terbatas Penulisan draf Pembahasan draf oleh Komite Pengambilan keputusan utk ED Peluncuran ED Limited dan public hearing Pembahasan tanggapan Finalisasi standar Langkah2 Penyusunan SAP Berbasis Akrual Dikembangkan dari PP 24/2005 Mengacu pada IPSAS Materi dan rujukan penyusunan SAP PP 24 tahun 2005 Produk IFAC Produk IASC/IASB Produk IMF Produk IAI Produk FASB-USA Produk GASB-USA Produk FASAB-USA Produk org profesi lain yg membidangi pelpran keu Langkah-langkah penyusunan SAP Akrual Dikembangkan dari SAP Basis CTA PP 24 th 2005 Mengacu pada IPSAS Memperhatikan peraturan perundang-undangan
- 9. 13 1. Bultek BasisKas 2. Bultek Akrual (14 Bultek) (10 Bultek) Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (4 IPSAP) Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP): 1. PP 24 Tahun 2005 SAP Basis Kas Menuju Akrual PP No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah di Indonesia. 2. PP 71 Tahun 2010 SAP Basis Akrual PP 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan adalah amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32, bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. (12 PSAP) (14 PSAP) Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
- 10. Kerangka Konseptual PSAP 01Penyajian Laporan Keuangan PSAP 02 Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas PSAP 03 Laporan Arus Kas PSAP 04 Catatan atas Laporan Keuangan PSAP 05 Akuntansi Persediaan PSAP 06 Akuntansi Investasi PSAP 07 Akuntansi Aset Tetap PSAP 08 Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan PSAP 09 Akuntansi Kewajiban PSAP 10 Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi dan Operasi yang Tidak Dilanjutkan PSAP 11 Laporan Keuangan Konsolidasian PSAP 12 Laporan Operasional PSAP 13 Penyajian Laporan Keuangan Badan Layanan Umum PSAP 14 Aset Tak Berwujud Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP)
- 11. 15 No Interpretasi IPSAP InterpretasiNo 1 Transaksi Mata Uang Asing Interpretasi No 2 Pengakuan Pendapatan pada Bendahara Umum Negara/Daerah Interpretasi No 3 Pengakuan Belanja pada Bendahara Umum Negara/Daerah Interpretasi No 4 Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Koreksi Kesalahan tanpa Penyajian Kembali Laporan Keuangan Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) IPSAP bertujuan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut topik tertentu guna menghindari salah tafsir penggunaan PSAP
- 12. 16 No Bultek PenyelesaianKeterangan 01 Bultek 15 Akuntansi Aset Tetap 2014 Mengganti Bultek 09 02 Bultek 16 Akuntansi Piutang 2014 Mengganti Bultek 06 03 Bultek 17 Akuntansi Aset tak Berwujud 2014 Mengganti Bultek 11 04 Bultek 18 Akuntansi Penyusutan 2014 Mengganti Bultek 05 05 Bultek 19 Akuntansi Belanja Bantuan Sosial 2015 Mengganti Bultek 10 06 Bultek 20 Akuntansi Kerugian Negara 2015 Bultek Baru 07 Bultek 21 Akuntansi Transfer 2015 Bultek Baru 08 Bultek 22 Akuntansi Utang 2015 Bultek Baru 09 Bultek 23 Akuntansi Pendapatan NonPerpajakan 2016 Bultek Baru 10 Bultek 24 Akuntansi Pendapatan Perpajakan 2016 Bultek Baru Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan (Bultek)
- 13. Akuntan pemerintah Akuntan pengelola keuangannegara/daerah KL/Satker/SKPD Akuntan pemeriksa pajak DJP, BPKAD Auditor internal dan eksternal Inspektorat, Badan Pengawas Akuntan pendidik PKN STAN, Balai Diklat Profesi Akuntan Pemerintah