SlideShare a Scribd company logo
1 of 34
Download to read offline
dadang-solihin.blogspot.com   2
Nama               : Dr. Dadang Solihin, SE, MA
Tempat/Tgl Lahir   : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan          : Direktur Evaluasi Kinerja
                     Pembangunan Daerah
                     Bappenas
Alamat Kantor      : Jl. Taman Suropati No. 2
                     Jakarta 10310
Telp/Fak Kantor    : (021) 392 6248
HP                 : 0812 932 2202
PIN BB             : 277878F0
Email              : dadangsol@yahoo.com
Website            :
 http://dadang-solihin.blogspot.com

                           dadang-solihin.blogspot.com   3
Materi
• Menggabungkan M&E ke dalam Siklus
  Manajemen Pembangunan
• Reformasi Perencanaan Pembangunan
    Apa itu SPPN
    Tujuan SPPN
    Proses Perencanaan
• Rencana Pembangunan Jangka Menengah
  Nasional
    Keterkaitan Buku I, Buku II, dan Buku III
    Visi, Misi, Agenda, dan Prioritas
• Reformasi Penganggaran
    Penganggaran Berbasis Kinerja
    Kerangka Penganggaran Jangka
       Menengah
    Anggaran Terpadu

                           dadang-solihin.blogspot.com   4
dadang-solihin.blogspot.com   5
dadang-solihin.blogspot.com   6
Apa itu SPPN
SPPN adalah
 Satu kesatuan tata cara
  perencanaan pembangunan
 Untuk menghasilkan rencana-
  rencana pembangunan dalam
  jangka panjang, jangka
  menengah, dan tahunan
   Yang dilaksanakan oleh unsur
    penyelenggara negara dan
    masyarakat di tingkat pusat dan
    daerah.


                        dadang-solihin.blogspot.com   7
Tujuan SPPN
1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan.

2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi
   baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi
   pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan,
   penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.

4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara
   efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.



                         dadang-solihin.blogspot.com           8
Proses Perencanaan
 Pendekatan Politik:
 Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
 pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
 planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam
 RPJM/D.
 Proses Teknokratik:
 Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
 lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas
 untuk itu.

 Partisipatif:
 Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara
 lain melalui Musrenbang.

 Proses top-down dan bottom-up:
 Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

           dadang-solihin.blogspot.com                       9
Status Hukum Dokumen Perencanaan
                NASIONAL                                     DAERAH
        Dokumen             Penetapan                 Dokumen             Penetapan
Rencana Pembangunan              UU          Rencana Pembangunan             Perda
Jangka Panjang Nasional    (Ps. 13 Ayat 1)   Jangka Panjang Daerah      (Ps. 13 Ayat 2)
(RPJP-Nasional)                              (RPJP-Daerah)
Rencana Pembangunan           Per Pres       Rencana Pembangunan        Peraturan KDH
Jangka Menengah Nasional   (Ps. 19 Ayat 1)   Jangka Menengah Daerah     (Ps. 19 Ayat 3)
(RPJM-Nasional)                              (RPJM-Daerah)
Renstra Kementerian /        Peraturan       Renstra Satuan Kerja          Peraturan
Lembaga (Renstra KL)        Pimpinan KL      Perangkat Daerah           Pimpinan SKPD
                           (Ps. 19 Ayat 2)   (Renstra SKPD)              (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Pemerintah      Per Pres       Rencana Kerja Pemerintah   Peraturan KDH
(RKP)                      (Ps. 26 Ayat 1)   Daerah (RKPD)              (Ps. 26 Ayat 2)
Rencana Kerja                Peraturan       Rencana Kerja Satuan          Peraturan
Kementerian / Lembaga       Pimpinan KL      Kerja Perangkat Daerah     Pimpinan SKPD
(Renja KL)                 (Ps. 21 Ayat 1)   (Renja SKPD)               ( Ps. 21 Ayat 3)
                               dadang-solihin.blogspot.com                          10
Persyaratan Dokumen Perencanaan:
             SMART
 SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi
 MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured
  gets managed”)
 ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and
  appropriate collection method)
 RELEVANT (information needs of the people who will
  use the data)
 TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right
  time to influence many manage decision)

                    dadang-solihin.blogspot.com         11
Syarat Perencanaan
Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
1. Tujuan akhir yang dikehendaki.
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
   mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
4. Masalah-masalah yang dihadapi.
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
   pengalokasiannya.
6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan
   pelaksanaannya.
                        dadang-solihin.blogspot.com          12
Perencanaan yang Ideal
•   Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
    dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya.
•   Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti
    pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin
    adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan
    jangan sampai terjadi kemunduran.
•   Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
    pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau
    sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam
    keutuhan konsep secara keseluruhan.
•   Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and
    adaptive system).
•   Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).

                          dadang-solihin.blogspot.com               13
Fungsi/Manfaat Perencanaan
•   Sebagai alat koordinasi
    seluruh stakeholders
•   Sebagai penuntun arah
•   Minimalisasi ketidakpastian
•   Minimalisasi inefisiensi
    sumberdaya
•   Penetapan standar dan
    pengawasan kualitas




                          dadang-solihin.blogspot.com   14
dadang-solihin.blogspot.com   15
RPJMN 2010 - 2014
Buku I     Memuat strategi, kebijakan umum, dan kerangka ekonomi makro
           yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Aksi
Buku       serta sebelas prioritas pembangunan nasional dari Presiden-Wakil
  I        Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dengan visi:
           TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN
           BERKEADILAN.
Buku II    Memuat rencana pembangunan yang mencakup bidang-bidang
           kehidupan masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam RPJPN
Buku
           2005—2025 dengan tema: MEMPERKUAT SINERGI ANTARBIDANG
 II        PEMBANGUNAN” dalam rangka mewujudkan visi pembangunan
           nasional yang tercantum dalam Buku I.
Buku III   Memuat rencana pembangunan kewilayahan yang disusun
Buku       dengan tema: MEMPERKUAT SINERGI ANTARA PUSAT DAN DAERAH
 III       DAN ANTARDAERAH dalam rangka mewujudkan visi pembangunan
           nasional yang tercantum dalam Buku I.

                          dadang-solihin.blogspot.com                     16
Keterkaitan Buku I, Buku II, dan Buku III

                             Visi-Misi
                           SBY-Boediono


               Buku     RPJMN 2010-1014
                 I

                      11 Prioritas Nasional+
Buku               3 Prioritas Nasional Lainnya                  Buku
 II                                                               III
       Prioritas Bidang:
  Sosbud, Ekonomi, IPTEK,                     Prioritas Regional:
  Sarana Prasarana, Politik,                  Sumatera, Jawa-Bali,
 Hankam, Hukum & Aparatur,                 Kalimantan, Sulawesi, Nusa
 Wilayah & Tata Ruang, SDA &                Tenggara, Maluku, Papua
              LH
                        dadang-solihin.blogspot.com                     17
RPJMN 2010-2014
                                  VISI
       INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN

                                  MISI
1. MELANJUTKAN PEMBANGUNAN MENUJU INDONESIA YANG SEJAHTERA
2. MEMPERKUAT PILAR-PILAR DEMOKRASI
3. MEMPERKUAT DIMENSI KEADILAN DI SEMUA BIDANG

                                 AGENDA
I. PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
II. PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN
III. PENEGAKAN PILAR DEMOKRASI
IV. PENEGAKAN HUKUM DAN PEMBERANTASAN KORUPSI
V. PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN

                         PRIORITAS NASIONAL
                                   11 + 3

                         dadang-solihin.blogspot.com           18
Agenda I: Pembangunan Ekonomi dan
 Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
                        1. Melanjutkan program perbaikan
                           kesejahteraan rakyat yang
                           sudah berjalan
                        2. Peningkatan penguasaan ilmu
                           pengetahuan dan teknologi
                        3. Mendorong sektor riil dan
                           pemihakan kepada usaha kecil
                           menengah dan koperasi serta
                           terus menjaga stabilitas
                           ekonomi makro.




           dadang-solihin.blogspot.com                   19
Agenda II: Perbaikan Tata Kelola
         Pemerintahan
          1. Reformasi birokrasi akan dilaksanakan di
             seluruh K/L untuk selanjutnya diteruskan di
             pemerintah daerah.
          2. Dalam penyusunan perencanaan dan
             anggaran, akan diterapkan sistem anggaran
             berbasis kinerja secara menyeluruh
          3. Memantapkan dan memperluas program
             percepatan reformasi birokrasi yang
             dikombinasikan dengan sejumlah program
             aksi lainnya seperti reformasi bidang hukum
          4. Reformasi birokrasi dalam pengelolaan
             BUMN

            dadang-solihin.blogspot.com                20
Agenda III: Penegakan Pilar Demokrasi
                          1. Menjamin kebebasan berpendapat
                          2. Adanya check and balance
                          3. Jaminan akan keberagaman yang
                             tercermin dengan adanya
                             perlindungan terhadap segenap
                             warga negara tanpa membedakan
                             paham, asal-usul, golongan, dan
                             gender.
                          4. Memperkuat lembaga – lembaga
                             demokrasi
                          5. Pencapaian tingkat demokrasi
                             yang substansial dan prosedural


             dadang-solihin.blogspot.com                 21
Agenda IV: Penegakkan Hukum dan
        Pemberantasan Korupsi
•   Pembenahan pada substansi hukum, struktur hukum, dan budaya
    hukum.
•   Meminimalisasi tumpang tindih dan inkosistensi peraturan
    perundang-undangan
•   Menghilangkan hambatan pada implementasi peraturan
    perundangan
•   Mengupayakan adanya perjanjian ekstradisi dengan negara-negara
    yang berpotensi menjadi tempat pelarian pelaku tindak pidana
    korupsi dan tindak pidana lainnya
•   Peningkatan independensi dan akuntabilitas kelembagaan hukum
•   Peningkatan kemampuan sumber daya manusia di bidang hukum
•   Mendorong berlakunya sistem peradilan yang transparan dan
    terbuka.
                         dadang-solihin.blogspot.com               22
Agenda V: Pembangunan yang Inklusif
          dan Berkeadilan
            1. Dilaksanakannya Program Keluarga
               Harapan (PKH),
            2. Mempertajam kualitas program
               perlindungan dan bantuan sosial dalam
               gugus (cluster) 1 untuk menjadi bantuan
               sosial berbasis keluarga.
            3. Dilaksanakannya program aksi perkuatan
               usaha mikro, kecil, dan menengah.
            4. Perluasan cakupan program PNPM
               meliputi seluruh kecamatan per tahun
               2009 diharapkan meningkatkan
               keterlibatan masyarakat dalam proses
               pembangunan di tingkat perdesaaan dan
               kecamatan.


            dadang-solihin.blogspot.com              23
Prioritas Nasional
                                  1    Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
                                  2    Pendidikan
                                  3    Kesehatan
                                  4    Penanggulangan Kemiskinan
  11 Prioritas Nasional           5    Ketahanan Pangan
Kabinet Indonesia Bersatu II      6    Infrastruktur
        2009-2014                 7    Iklim Investasi dan Iklim Usaha
                                  8    Energi
                                  9    Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
                                  10   Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik
                                  11   Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi



                                  12   Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
     Prioritas Lainnya            13   Bidang Perekonomian
                                  14   Bidang Kesejahteraan Rakyat

                               dadang-solihin.blogspot.com                             24
dadang-solihin.blogspot.com   25
Reformasi Sistem Penganggaran                                1/2

        PARADIGMA LAMA                            PARADIGMA BARU
Visi:                                 Visi:
 Melaksanakan rencana                 Melaksanakan program kerja
  pembangunan lima tahunan              Presiden/KDH terpilih
  berdasarkan GBHN
Misi:                                 Misi:
 Penyelenggaraan pemerintahan    Pelaksanaan kerangka regulasi,
  umum dan pembangunan             kerangka investasi, dan
 Penganggaran berdasarkan         pelayanan publik yang di
  pendekatan menurut pengeluaran   tuangkan dalam RKP/D
  rutin dan pengeluaran           Anggaran disusun berdasarkan
  pembangunan                      RKP/D dengan mempertimbang-
                                   kan kemampuan keuangan
                                   negara
                        dadang-solihin.blogspot.com                  26
2/2
    Reformasi Sistem Penganggaran


  Paradigma Lama                                 Paradigma Baru

                                             Penganggaran dengan
                                             Pendekatan:
Penganggaran Berbasis:
                                             1. Penganggaran Berbasis
1. Pengeluaran Rutin                            Kinerja
2. Pengeluaran                               2. Kerangka Penganggaran
   Pembangunan                                  Jangka Menengah
                                             3. Anggaran Terpadu




                       dadang-solihin.blogspot.com                      27
Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK)

Tujuan       1. Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dan
                prestasi kinerja yang akan dicapai (directly linkages
                between performance and budget);
             2. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam
  Tujuan
                penganggaran (operational efficiency);
             3. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit kerja
                dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran
                (more flexibility and accountability).
Landasan     1. Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (output
Konseptual      and outcome oriented);
             2. Fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap
 Landasan       menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager
Konseptual      manages);
             3. Alokasi anggaran program/kegiatan didasarkan pada
                tugas-fungsi unit kerja yang dilekatkan pada stuktur
                organisasi (Money follow function).

                     dadang-solihin.blogspot.com                        28
Syarat Penerapan PBK
              • Indikator yang mencerminkan tolok ukur untuk mencapai
                sasaran program (outcome);
Indikator
              • Pendekatan yang digunakan dapat berfokus thd efek-
 Kinerja        tivitas, efisiensi, outcome atau kepuasan pelanggan;
              • Sebagai instrumen evaluasi kinerja.


              • Mencerminkan kebutuhan dana untuk menghasilkan
                sebuah output atas pelaksanaan sebuah kegiatan;
Standar       • Menunjukan seluruh komponen/item yang harus dibiayai;
              • Penetapan unit cost untuk setiap komponen/item,
 Biaya          menggunakan harga yang paling ekonomis namun tetap
                memperhatikan kualitas produk.


              • Membandingkan antara rencana kinerja dan realisasinya
                berdasarkan indikator yang telah ditetapkan;
Evaluasi      • Menganalisis perbedaan (gap) yang terjadi dan
Kinerja         merumuskan alternatif solusinya;
              • Menyempurnakan indikator kinerja untuk tahap
                selanjutnya;
              • Rekomendasi kelangsungan kebijakan.

            dadang-solihin.blogspot.com                                 29
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)

 Tujuan        1. Pengalokasian sumber daya anggaran yang lebih
                  efisien (allocative efficiency)
               2. Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran (to
                  improve quality of planning)
   Tujuan      3. Lebih fokus terhadap pilihan kebijakan prioritas (best
                  policy option)
               4. Meningkatkan disiplin fiskal (fiscal dicipline)
               5. Menjamin adanya kesinambungan fiskal (fiscal
                  sustainability)
  Landasan     1.   Penerapan sistem rolling budget
  Konseptual   2.   Mempunyai baseline (angka dasar)
  Landasan     3.   Adanya mekanisme penyesuaian angka dasar
 Konseptual    4.   Penetapan Parameter
               5.   Adanya mekanisme usulan tambahan anggaran bagi
                    kebijakan baru (additional budget for new initiatives)

                         dadang-solihin.blogspot.com                         30
KPJM : Ilustrasi dan Cara Kerja                                    Rolling
                                                                                 Budget
                                                      Implikasi anggaran

                            2011
                                         2012                2013               2014
            Kebijakan ditetapkan
               sbg baseline                                 Prakiraan         Prakiraan
                                         (R)APBN
                                                              Maju              Maju



                                                            KPJM

                            Prakiraan     Prakiraan
 APBN           RAPBN
                              Maju          Maju
 2011            2012                                                        TA 2011 dan
                              2013          2014
                                                                           KPJM 2012 - 2014
   T0            T+1          T+2           T+3


                                          Prakiraan      Prakiraan
REALISASI      APBN          RAPBN                                           TA 2012 dan
                                            Maju           Maju
  2011         2012           2013                                         KPJM 2013 - 2015
                                            2014           2015
   T-1          T0            T+1           T+2             T+3


                              dadang-solihin.blogspot.com                                 31
Penghitungan Prakiraan Maju dalam KPJM

                                                Angka Prakiraan Maju untuk tahun-
                                              tahun berikutnya dihitung berdasarkan:
                                             • alokasi anggaran pada tahun berjalan
                           Kegiatan
                                             • disesuaikan dengan tingkat inflasi
                           On-going             yang digunakan dalam APBN


   Prakiraan
     Maju                                                         Angka Prakiraan Maju
                                                     Multi-         untuk tahun-tahun
                                                     years          berikutnya dihitung
                                                    Project       berdasarkan formula/
                           Kegiatan
                                                                     model yang telah
                            Ad-hoc                                   ditetapkan sesuai
                                                                   dengan karakteristik
Catatan :                                          Target
                                                                      masing-masing
Hasil penghitungan prakiraan maju akan            Tahunan
                                                                          kegiatan
menjadi baseline pada tahun ybs.                 yg berbeda


                                dadang-solihin.blogspot.com                            32
Penganggaran Secara Terpadu
•   Semua kegiatan instansi pemerintah disusun secara terpadu,
    termasuk mengintegrasikan anggaran belanja rutin dan anggaran
    belanja pembangunan.
•   Tahapan yang diperlukan sebagai bagian upaya jangka panjang
    untuk membawa penganggaran menjadi lebih transparan, dan
    memudahkan penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang
    berorientasi kinerja.
•   Dalam kaitan dengan menghitung biaya input dan menaksir kinerja
    program, sangat penting untuk mempertimbangkan secara simultan
    biaya secara keseluruhan, baik yang bersifat investasi maupun
    biaya yang bersifat operasional.




                         dadang-solihin.blogspot.com                33
dadang-solihin.blogspot.com   34

More Related Content

What's hot

Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan AdministratorDraft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
Ardi Susanto
 
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptx
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptxRANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptx
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptx
bertobodje
 
Sistem perencanaan pembangunan
Sistem perencanaan pembangunanSistem perencanaan pembangunan
Sistem perencanaan pembangunan
Mirna Rahmadina
 

What's hot (20)

Proses penyusunan renstra skpd
Proses penyusunan renstra skpdProses penyusunan renstra skpd
Proses penyusunan renstra skpd
 
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PembangunanMonitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
 
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan AdministratorDraft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator
 
Pelaksanaan dan Pengendalian serta Evaluasi Kinerja Kebijakan
Pelaksanaan dan Pengendalian serta Evaluasi Kinerja Kebijakan Pelaksanaan dan Pengendalian serta Evaluasi Kinerja Kebijakan
Pelaksanaan dan Pengendalian serta Evaluasi Kinerja Kebijakan
 
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan DaerahEvaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah
 
Penyusunan Anggaran berbasis Kinerja
Penyusunan Anggaran berbasis KinerjaPenyusunan Anggaran berbasis Kinerja
Penyusunan Anggaran berbasis Kinerja
 
Perencanaan Pembangunan dengan Pendekatan Politik Berorientasi pada Kepenting...
Perencanaan Pembangunan dengan Pendekatan Politik Berorientasi pada Kepenting...Perencanaan Pembangunan dengan Pendekatan Politik Berorientasi pada Kepenting...
Perencanaan Pembangunan dengan Pendekatan Politik Berorientasi pada Kepenting...
 
Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD
Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD
Sinkronisasi Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, dan RKPD
 
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...
Sistem, Proses, Mekanisme, dan Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional Sesua...
 
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdfTatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
Tatacara Evaluasi RPJPD Lampung 2005-2025.pdf
 
Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah
Mekanisme Perencanaan Pembangunan DaerahMekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah
Mekanisme Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD
Penyusunan  RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD  Penyusunan  RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD
Penyusunan RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD dan Renja SKPD
 
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
 
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptx
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptxRANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptx
RANCANGAN AKSI PERUBAHAN 2022.pptx
 
Perumusan Tujuan dan Sasaran, dan Penyusunan Program dan Kegiatan Pembangunan...
Perumusan Tujuan dan Sasaran, dan Penyusunan Program dan Kegiatan Pembangunan...Perumusan Tujuan dan Sasaran, dan Penyusunan Program dan Kegiatan Pembangunan...
Perumusan Tujuan dan Sasaran, dan Penyusunan Program dan Kegiatan Pembangunan...
 
Sistem perencanaan pembangunan
Sistem perencanaan pembangunanSistem perencanaan pembangunan
Sistem perencanaan pembangunan
 
Konsep dan Teknik Perencanaan
Konsep dan Teknik PerencanaanKonsep dan Teknik Perencanaan
Konsep dan Teknik Perencanaan
 
Teknik Penyusunan Renstra & Renja SKPD
Teknik Penyusunan Renstra & Renja SKPDTeknik Penyusunan Renstra & Renja SKPD
Teknik Penyusunan Renstra & Renja SKPD
 
Policy Brief Analisis Kebijakan Pemerintah Terhadap Program Imunisasi Dasar L...
Policy Brief Analisis Kebijakan Pemerintah Terhadap Program Imunisasi Dasar L...Policy Brief Analisis Kebijakan Pemerintah Terhadap Program Imunisasi Dasar L...
Policy Brief Analisis Kebijakan Pemerintah Terhadap Program Imunisasi Dasar L...
 

Viewers also liked

Mekanisme penyusunan APBN
Mekanisme penyusunan APBNMekanisme penyusunan APBN
Mekanisme penyusunan APBN
Jogo Hera
 
Jurnal pengembangan wilayah perbatasan
Jurnal pengembangan wilayah perbatasanJurnal pengembangan wilayah perbatasan
Jurnal pengembangan wilayah perbatasan
Imam Moklisin
 
Rumusan dan pengembangan indikator
Rumusan dan pengembangan indikatorRumusan dan pengembangan indikator
Rumusan dan pengembangan indikator
Aerwant Lanut
 

Viewers also liked (17)

Praktek Anggaran Berbasis Kinerja
Praktek Anggaran Berbasis KinerjaPraktek Anggaran Berbasis Kinerja
Praktek Anggaran Berbasis Kinerja
 
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran PembangunanAnggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Anggaran Berbasis Kinerja dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
 
Teori Anggaran Berbasis Kinerja
Teori Anggaran Berbasis KinerjaTeori Anggaran Berbasis Kinerja
Teori Anggaran Berbasis Kinerja
 
Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan A...
Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan A...Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan A...
Peraturan Pemerintah No. 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja Dan A...
 
Mekanisme penyusunan APBN
Mekanisme penyusunan APBNMekanisme penyusunan APBN
Mekanisme penyusunan APBN
 
Paparan pp-90-2010-kemenkeu
Paparan pp-90-2010-kemenkeuPaparan pp-90-2010-kemenkeu
Paparan pp-90-2010-kemenkeu
 
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
Gambaran Umum PP 71 Tahun 2010
 
Strategi dan Kebijakan Pembangunan Wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI)
Strategi dan Kebijakan Pembangunan Wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI)Strategi dan Kebijakan Pembangunan Wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI)
Strategi dan Kebijakan Pembangunan Wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI)
 
Jurnal pengembangan wilayah perbatasan
Jurnal pengembangan wilayah perbatasanJurnal pengembangan wilayah perbatasan
Jurnal pengembangan wilayah perbatasan
 
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
Kebijakan pengembangan wilayah di Indonesia dalam skala nasional, wilayah, da...
 
Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara Perencanaan anggaran negara
Perencanaan anggaran negara
 
Indikator kinerja utama
Indikator kinerja utamaIndikator kinerja utama
Indikator kinerja utama
 
Manual IKU dan KMK 467/KMK.01/2014
Manual IKU dan KMK 467/KMK.01/2014Manual IKU dan KMK 467/KMK.01/2014
Manual IKU dan KMK 467/KMK.01/2014
 
Rumusan dan pengembangan indikator
Rumusan dan pengembangan indikatorRumusan dan pengembangan indikator
Rumusan dan pengembangan indikator
 
Pengertian indikator
Pengertian indikatorPengertian indikator
Pengertian indikator
 
Penyusunan Indikator Kinerja dan Anggaran Berbasis Kinerja
Penyusunan Indikator Kinerja dan Anggaran Berbasis KinerjaPenyusunan Indikator Kinerja dan Anggaran Berbasis Kinerja
Penyusunan Indikator Kinerja dan Anggaran Berbasis Kinerja
 
IKU dalam Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
IKU dalam Penyusunan Renstra dan Renja SKPDIKU dalam Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
IKU dalam Penyusunan Renstra dan Renja SKPD
 

Similar to Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional

Similar to Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (20)

Agenda dalam Perencanaan Pembangunan Nasional
Agenda dalam Perencanaan Pembangunan Nasional Agenda dalam Perencanaan Pembangunan Nasional
Agenda dalam Perencanaan Pembangunan Nasional
 
Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan
 
Rencana Kerja Pemerintah
Rencana Kerja Pemerintah Rencana Kerja Pemerintah
Rencana Kerja Pemerintah
 
Pembangunan Daerah, Sektor, dan Nasional
Pembangunan Daerah, Sektor, dan Nasional Pembangunan Daerah, Sektor, dan Nasional
Pembangunan Daerah, Sektor, dan Nasional
 
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah DaerahPenyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Menengah Daerah
 
Pemahaman Peran Strategis Bappenas dalam Perencanaan Pembangunan Nasional
Pemahaman Peran Strategis Bappenas dalam Perencanaan Pembangunan NasionalPemahaman Peran Strategis Bappenas dalam Perencanaan Pembangunan Nasional
Pemahaman Peran Strategis Bappenas dalam Perencanaan Pembangunan Nasional
 
Meknisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan Nasional
Meknisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan NasionalMeknisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan Nasional
Meknisme Penyusunan dan Sinkronisasi RPJMD dengan Kebijakan Nasional
 
Menakar Implementasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Hubungan P...
Menakar Implementasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Hubungan P...Menakar Implementasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Hubungan P...
Menakar Implementasi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dalam Hubungan P...
 
Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah
Perencanaan Pembangunan Daerah
 
Hubungan antara Pemerintah dan Legislatif (DPD-RI) dalam Perencanaan Pembangu...
Hubungan antara Pemerintah dan Legislatif (DPD-RI) dalam Perencanaan Pembangu...Hubungan antara Pemerintah dan Legislatif (DPD-RI) dalam Perencanaan Pembangu...
Hubungan antara Pemerintah dan Legislatif (DPD-RI) dalam Perencanaan Pembangu...
 
Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahPenyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
 
Mekanisme Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Mekanisme Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahMekanisme Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Mekanisme Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
 
Peranan DPRD dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Peranan DPRD dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahPeranan DPRD dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Peranan DPRD dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
 
Pemahaman terhadap Konsep Dasar Perencanaan Pembangunan serta Kebijakan Pemba...
Pemahaman terhadap Konsep Dasar Perencanaan Pembangunan serta Kebijakan Pemba...Pemahaman terhadap Konsep Dasar Perencanaan Pembangunan serta Kebijakan Pemba...
Pemahaman terhadap Konsep Dasar Perencanaan Pembangunan serta Kebijakan Pemba...
 
Pemahaman terhadap Konsep Dasar Perencanaan Pembangunan serta Kebijakan Pemba...
Pemahaman terhadap Konsep Dasar Perencanaan Pembangunan serta Kebijakan Pemba...Pemahaman terhadap Konsep Dasar Perencanaan Pembangunan serta Kebijakan Pemba...
Pemahaman terhadap Konsep Dasar Perencanaan Pembangunan serta Kebijakan Pemba...
 
Sistem Manajemen Nasional
Sistem Manajemen NasionalSistem Manajemen Nasional
Sistem Manajemen Nasional
 
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPDKebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
Kebijakan Penyusunan Renstra K/L dan SKPD
 
Optimalisasi Fungsi Legislasi dan Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah
Optimalisasi Fungsi Legislasi dan Pengawasan Dewan Perwakilan DaerahOptimalisasi Fungsi Legislasi dan Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah
Optimalisasi Fungsi Legislasi dan Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah
 
Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD
Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD
Penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD
 
Makalah perencanaan pembangunan 2
Makalah perencanaan pembangunan 2Makalah perencanaan pembangunan 2
Makalah perencanaan pembangunan 2
 

More from Dadang Solihin

More from Dadang Solihin (20)

Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdfPermohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 360 Tahun 2024.pdf
 
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
Marty M. Natalegawa, 2021, Geopolitik dan Perekonomian Indonesia Dampak dan R...
 
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
Mark Turner, David Hulme & Willy Mccourt, Governance, Management & Developmen...
 
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
Catatan Harian Ahmad Wahib - Pergolakan Pemikiran Islam disertai Komentar Pro...
 
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
Ben Bland - Man of Contradictions Joko Widodo and the struggle to remake Indo...
 
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
Saat-Saat Terakhir di Universitas Darma Persada - Darma Persada Daigaku de no...
 
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
Wisuda Universitas Darma Persada Program Magister, Sarjana, & Diploma di Bala...
 
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta TimurStatus Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
Status Kepemilikan Kampus UNSADA Pondok Kelapa Jakarta Timur
 
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
Who Dares Wins - Kill or Be Killed, Reaksi Rektor UNSADA terhadap Review Tim ...
 
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKWThe President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
The President Can Do No Wrong, Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe P JKW
 
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di IndonesiaLaporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
Laporan Akhir the Carter Center untuk Pemilu Legislatif di Indonesia
 
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJDEvaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah -Penyelarasan RPJPN-RPJD
 
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023 Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
Laporan Pelaksanaan Tugas Taprof Lemhannas RI Tahun II 2023
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 500
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL TB 350
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Thunderbird 500
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Interceptor 650
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IVROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL Himalayan BS IV
 
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction BookROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
ROYAL ENFIELD CRUSADER 250 Instruction Book
 
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRAROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
ROYAL ENFIELD OWNER MANUAL BULLET ELECTRA
 

Recently uploaded

Presentasi-ruang-kolaborasi-modul-1.4.doc
Presentasi-ruang-kolaborasi-modul-1.4.docPresentasi-ruang-kolaborasi-modul-1.4.doc
Presentasi-ruang-kolaborasi-modul-1.4.doc
LeoRahmanBoyanese
 
KISI KISI SAS GENAP-PAI 7- KUMER-2023.doc
KISI KISI SAS GENAP-PAI 7- KUMER-2023.docKISI KISI SAS GENAP-PAI 7- KUMER-2023.doc
KISI KISI SAS GENAP-PAI 7- KUMER-2023.doc
riska190321
 
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptxPPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
iwidyastama85
 
AKSI NYATA Menyelenggarakan Pelaporan Belajar Oleh Murid.pdf
AKSI NYATA Menyelenggarakan Pelaporan Belajar Oleh Murid.pdfAKSI NYATA Menyelenggarakan Pelaporan Belajar Oleh Murid.pdf
AKSI NYATA Menyelenggarakan Pelaporan Belajar Oleh Murid.pdf
yulizar29
 
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran  IDM 2024 di kec Plumbon.pptxMateri Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran  IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
AvivThea
 

Recently uploaded (20)

Materi Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang KesehatanMateri Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
Materi Penggolongan Obat Undang-Undang Kesehatan
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 5.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 5.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 5.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 5.pdf
 
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan GaramMateri Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
Materi Kimfar Asam,Basa,Buffer dan Garam
 
Presentasi-ruang-kolaborasi-modul-1.4.doc
Presentasi-ruang-kolaborasi-modul-1.4.docPresentasi-ruang-kolaborasi-modul-1.4.doc
Presentasi-ruang-kolaborasi-modul-1.4.doc
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Informatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptx
Informatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptxInformatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptx
Informatika Latihan Soal Kelas Tujuh.pptx
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN PANCASILA (PPKN) KELAS 3 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR BAHASA INDONESIA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 2.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 2.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 2.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 2.pdf
 
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI TARI KELAS 5 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
KISI KISI SAS GENAP-PAI 7- KUMER-2023.doc
KISI KISI SAS GENAP-PAI 7- KUMER-2023.docKISI KISI SAS GENAP-PAI 7- KUMER-2023.doc
KISI KISI SAS GENAP-PAI 7- KUMER-2023.doc
 
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptxPPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
PPt-Juknis-PPDB-2024 (TerbarU) kabupaten GIanyar.pptx
 
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
Materi: Mengapa tidak memanfaatkan Media ?
 
AKSI NYATA Menyelenggarakan Pelaporan Belajar Oleh Murid.pdf
AKSI NYATA Menyelenggarakan Pelaporan Belajar Oleh Murid.pdfAKSI NYATA Menyelenggarakan Pelaporan Belajar Oleh Murid.pdf
AKSI NYATA Menyelenggarakan Pelaporan Belajar Oleh Murid.pdf
 
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025
PPDB SMAN 1 SURADE - PROV JABAR 2024 / 2025
 
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 3.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 3.pdfMODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 3.pdf
MODUL AJAR PENDIDIKAN AGAMA ISLAM & BUDI PEKERTI (PAIBP) KELAS 3.pdf
 
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR SENI MUSIK KELAS 4 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran  IDM 2024 di kec Plumbon.pptxMateri Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran  IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
Materi Bid PPM Bappeda Sos Pemutakhiran IDM 2024 di kec Plumbon.pptx
 
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah Penggerak 1.pptx
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah Penggerak 1.pptxLokakarya Kepemimpinan Sekolah Penggerak 1.pptx
Lokakarya Kepemimpinan Sekolah Penggerak 1.pptx
 
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdfMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 2 KURIKULUM MERDEKA.pdf
 

Reformasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional

  • 1.
  • 3. Nama : Dr. Dadang Solihin, SE, MA Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961 Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah Bappenas Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2 Jakarta 10310 Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248 HP : 0812 932 2202 PIN BB : 277878F0 Email : dadangsol@yahoo.com Website : http://dadang-solihin.blogspot.com dadang-solihin.blogspot.com 3
  • 4. Materi • Menggabungkan M&E ke dalam Siklus Manajemen Pembangunan • Reformasi Perencanaan Pembangunan  Apa itu SPPN  Tujuan SPPN  Proses Perencanaan • Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional  Keterkaitan Buku I, Buku II, dan Buku III  Visi, Misi, Agenda, dan Prioritas • Reformasi Penganggaran  Penganggaran Berbasis Kinerja  Kerangka Penganggaran Jangka Menengah  Anggaran Terpadu dadang-solihin.blogspot.com 4
  • 7. Apa itu SPPN SPPN adalah  Satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan  Untuk menghasilkan rencana- rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan  Yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. dadang-solihin.blogspot.com 7
  • 8. Tujuan SPPN 1. Mendukung koordinasi antar-pelaku pembangunan. 2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang, antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. 3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. 4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat. 5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. dadang-solihin.blogspot.com 8
  • 9. Proses Perencanaan Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D. Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. dadang-solihin.blogspot.com 9
  • 10. Status Hukum Dokumen Perencanaan NASIONAL DAERAH Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan Rencana Pembangunan UU Rencana Pembangunan Perda Jangka Panjang Nasional (Ps. 13 Ayat 1) Jangka Panjang Daerah (Ps. 13 Ayat 2) (RPJP-Nasional) (RPJP-Daerah) Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDH Jangka Menengah Nasional (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah Daerah (Ps. 19 Ayat 3) (RPJM-Nasional) (RPJM-Daerah) Renstra Kementerian / Peraturan Renstra Satuan Kerja Peraturan Lembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 2) (Renstra SKPD) (Ps. 19 Ayat 4) Rencana Kerja Pemerintah Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH (RKP) (Ps. 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps. 26 Ayat 2) Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan Peraturan Kementerian / Lembaga Pimpinan KL Kerja Perangkat Daerah Pimpinan SKPD (Renja KL) (Ps. 21 Ayat 1) (Renja SKPD) ( Ps. 21 Ayat 3) dadang-solihin.blogspot.com 10
  • 11. Persyaratan Dokumen Perencanaan: SMART  SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi  MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured gets managed”)  ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate collection method)  RELEVANT (information needs of the people who will use the data)  TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision) dadang-solihin.blogspot.com 11
  • 12. Syarat Perencanaan Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: 1. Tujuan akhir yang dikehendaki. 2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif). 3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. 4. Masalah-masalah yang dihadapi. 5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. 6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. 7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya. 8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. dadang-solihin.blogspot.com 12
  • 13. Perencanaan yang Ideal • Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. • Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran. • Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. • Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system). • Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting). dadang-solihin.blogspot.com 13
  • 14. Fungsi/Manfaat Perencanaan • Sebagai alat koordinasi seluruh stakeholders • Sebagai penuntun arah • Minimalisasi ketidakpastian • Minimalisasi inefisiensi sumberdaya • Penetapan standar dan pengawasan kualitas dadang-solihin.blogspot.com 14
  • 16. RPJMN 2010 - 2014 Buku I Memuat strategi, kebijakan umum, dan kerangka ekonomi makro yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan Program Aksi Buku serta sebelas prioritas pembangunan nasional dari Presiden-Wakil I Presiden, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dengan visi: TERWUJUDNYA INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN. Buku II Memuat rencana pembangunan yang mencakup bidang-bidang kehidupan masyarakat sebagaimana yang tertuang dalam RPJPN Buku 2005—2025 dengan tema: MEMPERKUAT SINERGI ANTARBIDANG II PEMBANGUNAN” dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional yang tercantum dalam Buku I. Buku III Memuat rencana pembangunan kewilayahan yang disusun Buku dengan tema: MEMPERKUAT SINERGI ANTARA PUSAT DAN DAERAH III DAN ANTARDAERAH dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional yang tercantum dalam Buku I. dadang-solihin.blogspot.com 16
  • 17. Keterkaitan Buku I, Buku II, dan Buku III Visi-Misi SBY-Boediono Buku RPJMN 2010-1014 I 11 Prioritas Nasional+ Buku 3 Prioritas Nasional Lainnya Buku II III Prioritas Bidang: Sosbud, Ekonomi, IPTEK, Prioritas Regional: Sarana Prasarana, Politik, Sumatera, Jawa-Bali, Hankam, Hukum & Aparatur, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Wilayah & Tata Ruang, SDA & Tenggara, Maluku, Papua LH dadang-solihin.blogspot.com 17
  • 18. RPJMN 2010-2014 VISI INDONESIA YANG SEJAHTERA, DEMOKRATIS, DAN BERKEADILAN MISI 1. MELANJUTKAN PEMBANGUNAN MENUJU INDONESIA YANG SEJAHTERA 2. MEMPERKUAT PILAR-PILAR DEMOKRASI 3. MEMPERKUAT DIMENSI KEADILAN DI SEMUA BIDANG AGENDA I. PEMBANGUNAN EKONOMI DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN RAKYAT II. PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN III. PENEGAKAN PILAR DEMOKRASI IV. PENEGAKAN HUKUM DAN PEMBERANTASAN KORUPSI V. PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF DAN BERKEADILAN PRIORITAS NASIONAL 11 + 3 dadang-solihin.blogspot.com 18
  • 19. Agenda I: Pembangunan Ekonomi dan Peningkatan Kesejahteraan Rakyat 1. Melanjutkan program perbaikan kesejahteraan rakyat yang sudah berjalan 2. Peningkatan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi 3. Mendorong sektor riil dan pemihakan kepada usaha kecil menengah dan koperasi serta terus menjaga stabilitas ekonomi makro. dadang-solihin.blogspot.com 19
  • 20. Agenda II: Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan 1. Reformasi birokrasi akan dilaksanakan di seluruh K/L untuk selanjutnya diteruskan di pemerintah daerah. 2. Dalam penyusunan perencanaan dan anggaran, akan diterapkan sistem anggaran berbasis kinerja secara menyeluruh 3. Memantapkan dan memperluas program percepatan reformasi birokrasi yang dikombinasikan dengan sejumlah program aksi lainnya seperti reformasi bidang hukum 4. Reformasi birokrasi dalam pengelolaan BUMN dadang-solihin.blogspot.com 20
  • 21. Agenda III: Penegakan Pilar Demokrasi 1. Menjamin kebebasan berpendapat 2. Adanya check and balance 3. Jaminan akan keberagaman yang tercermin dengan adanya perlindungan terhadap segenap warga negara tanpa membedakan paham, asal-usul, golongan, dan gender. 4. Memperkuat lembaga – lembaga demokrasi 5. Pencapaian tingkat demokrasi yang substansial dan prosedural dadang-solihin.blogspot.com 21
  • 22. Agenda IV: Penegakkan Hukum dan Pemberantasan Korupsi • Pembenahan pada substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. • Meminimalisasi tumpang tindih dan inkosistensi peraturan perundang-undangan • Menghilangkan hambatan pada implementasi peraturan perundangan • Mengupayakan adanya perjanjian ekstradisi dengan negara-negara yang berpotensi menjadi tempat pelarian pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya • Peningkatan independensi dan akuntabilitas kelembagaan hukum • Peningkatan kemampuan sumber daya manusia di bidang hukum • Mendorong berlakunya sistem peradilan yang transparan dan terbuka. dadang-solihin.blogspot.com 22
  • 23. Agenda V: Pembangunan yang Inklusif dan Berkeadilan 1. Dilaksanakannya Program Keluarga Harapan (PKH), 2. Mempertajam kualitas program perlindungan dan bantuan sosial dalam gugus (cluster) 1 untuk menjadi bantuan sosial berbasis keluarga. 3. Dilaksanakannya program aksi perkuatan usaha mikro, kecil, dan menengah. 4. Perluasan cakupan program PNPM meliputi seluruh kecamatan per tahun 2009 diharapkan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan di tingkat perdesaaan dan kecamatan. dadang-solihin.blogspot.com 23
  • 24. Prioritas Nasional 1 Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola 2 Pendidikan 3 Kesehatan 4 Penanggulangan Kemiskinan 11 Prioritas Nasional 5 Ketahanan Pangan Kabinet Indonesia Bersatu II 6 Infrastruktur 2009-2014 7 Iklim Investasi dan Iklim Usaha 8 Energi 9 Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana 10 Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pasca-konflik 11 Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi 12 Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Prioritas Lainnya 13 Bidang Perekonomian 14 Bidang Kesejahteraan Rakyat dadang-solihin.blogspot.com 24
  • 26. Reformasi Sistem Penganggaran 1/2 PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU Visi: Visi:  Melaksanakan rencana  Melaksanakan program kerja pembangunan lima tahunan Presiden/KDH terpilih berdasarkan GBHN Misi: Misi:  Penyelenggaraan pemerintahan  Pelaksanaan kerangka regulasi, umum dan pembangunan kerangka investasi, dan  Penganggaran berdasarkan pelayanan publik yang di pendekatan menurut pengeluaran tuangkan dalam RKP/D rutin dan pengeluaran  Anggaran disusun berdasarkan pembangunan RKP/D dengan mempertimbang- kan kemampuan keuangan negara dadang-solihin.blogspot.com 26
  • 27. 2/2 Reformasi Sistem Penganggaran Paradigma Lama Paradigma Baru Penganggaran dengan Pendekatan: Penganggaran Berbasis: 1. Penganggaran Berbasis 1. Pengeluaran Rutin Kinerja 2. Pengeluaran 2. Kerangka Penganggaran Pembangunan Jangka Menengah 3. Anggaran Terpadu dadang-solihin.blogspot.com 27
  • 28. Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) Tujuan 1. Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kinerja yang akan dicapai (directly linkages between performance and budget); 2. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam Tujuan penganggaran (operational efficiency); 3. Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit kerja dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran (more flexibility and accountability). Landasan 1. Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (output Konseptual and outcome oriented); 2. Fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap Landasan menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager Konseptual manages); 3. Alokasi anggaran program/kegiatan didasarkan pada tugas-fungsi unit kerja yang dilekatkan pada stuktur organisasi (Money follow function). dadang-solihin.blogspot.com 28
  • 29. Syarat Penerapan PBK • Indikator yang mencerminkan tolok ukur untuk mencapai sasaran program (outcome); Indikator • Pendekatan yang digunakan dapat berfokus thd efek- Kinerja tivitas, efisiensi, outcome atau kepuasan pelanggan; • Sebagai instrumen evaluasi kinerja. • Mencerminkan kebutuhan dana untuk menghasilkan sebuah output atas pelaksanaan sebuah kegiatan; Standar • Menunjukan seluruh komponen/item yang harus dibiayai; • Penetapan unit cost untuk setiap komponen/item, Biaya menggunakan harga yang paling ekonomis namun tetap memperhatikan kualitas produk. • Membandingkan antara rencana kinerja dan realisasinya berdasarkan indikator yang telah ditetapkan; Evaluasi • Menganalisis perbedaan (gap) yang terjadi dan Kinerja merumuskan alternatif solusinya; • Menyempurnakan indikator kinerja untuk tahap selanjutnya; • Rekomendasi kelangsungan kebijakan. dadang-solihin.blogspot.com 29
  • 30. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) Tujuan 1. Pengalokasian sumber daya anggaran yang lebih efisien (allocative efficiency) 2. Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran (to improve quality of planning) Tujuan 3. Lebih fokus terhadap pilihan kebijakan prioritas (best policy option) 4. Meningkatkan disiplin fiskal (fiscal dicipline) 5. Menjamin adanya kesinambungan fiskal (fiscal sustainability) Landasan 1. Penerapan sistem rolling budget Konseptual 2. Mempunyai baseline (angka dasar) Landasan 3. Adanya mekanisme penyesuaian angka dasar Konseptual 4. Penetapan Parameter 5. Adanya mekanisme usulan tambahan anggaran bagi kebijakan baru (additional budget for new initiatives) dadang-solihin.blogspot.com 30
  • 31. KPJM : Ilustrasi dan Cara Kerja Rolling Budget Implikasi anggaran 2011 2012 2013 2014 Kebijakan ditetapkan sbg baseline Prakiraan Prakiraan (R)APBN Maju Maju KPJM Prakiraan Prakiraan APBN RAPBN Maju Maju 2011 2012 TA 2011 dan 2013 2014 KPJM 2012 - 2014 T0 T+1 T+2 T+3 Prakiraan Prakiraan REALISASI APBN RAPBN TA 2012 dan Maju Maju 2011 2012 2013 KPJM 2013 - 2015 2014 2015 T-1 T0 T+1 T+2 T+3 dadang-solihin.blogspot.com 31
  • 32. Penghitungan Prakiraan Maju dalam KPJM Angka Prakiraan Maju untuk tahun- tahun berikutnya dihitung berdasarkan: • alokasi anggaran pada tahun berjalan Kegiatan • disesuaikan dengan tingkat inflasi On-going yang digunakan dalam APBN Prakiraan Maju Angka Prakiraan Maju Multi- untuk tahun-tahun years berikutnya dihitung Project berdasarkan formula/ Kegiatan model yang telah Ad-hoc ditetapkan sesuai dengan karakteristik Catatan : Target masing-masing Hasil penghitungan prakiraan maju akan Tahunan kegiatan menjadi baseline pada tahun ybs. yg berbeda dadang-solihin.blogspot.com 32
  • 33. Penganggaran Secara Terpadu • Semua kegiatan instansi pemerintah disusun secara terpadu, termasuk mengintegrasikan anggaran belanja rutin dan anggaran belanja pembangunan. • Tahapan yang diperlukan sebagai bagian upaya jangka panjang untuk membawa penganggaran menjadi lebih transparan, dan memudahkan penyusunan dan pelaksanaan anggaran yang berorientasi kinerja. • Dalam kaitan dengan menghitung biaya input dan menaksir kinerja program, sangat penting untuk mempertimbangkan secara simultan biaya secara keseluruhan, baik yang bersifat investasi maupun biaya yang bersifat operasional. dadang-solihin.blogspot.com 33