Sitem Manajemen Informasi Akuntasi Barang Milik Negara

1. gajahguling

2. Dasar Hukum
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Undang Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah dan perubahannya (PP No. 38 Tahun 2008)
Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tetang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah
Peraturan Menteri Keuangan No.171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar
Peraturan Menteri Keuangan No. 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan
Kodefikasi Barang Milik Negara
Peraturan Menteri Keuangan No. 120/PMK.06/2010 tentang Penatausahaan
Barang Milik Negara
2

3. Dasar Hukum (baru)
• Peraturan Menteri Keuangan No. 102/PMK.05/2009 tentang Tata
Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
• Peraturan Dirjen Kekayaan Negara Nomor PER-07/KN/2009
tentang Tatacara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik
Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan BMN dan Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat
• Peraturan Menteri Keuangan No. 29/PMK.06/2010 tentang
Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara
• Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-65/PB/2010
tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga
3

4. Pokok Bahasan
1
Cakupan Barang Milik Negara dan urgensi SIMAK-BMN dalam
pengelolaan BMN
Atribut Barang Milik Negara
3
•
Migrasi/Konversi SIMAK-BMN
Output SIMAK-BMN
5
•
2
4
Sistem dan Prosedur SIMAK-BMN
| 4
Rekonsiliasi BMN
6

5. Barang Milik Negara
•
Barang Milik Negara (BMN) meliputi semua barang
yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau
berasal dari perolehan lainnya yang sah.
•
Perolehan lainnya yang sah:
– Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau
yang sejenis;
– Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari
perjanjian/kontrak;
– Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan
undang-undang; atau
– Barang yang diperoleh berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh ketentuan
hukum tetap.
5

6. Penyajian BMN dalam Laporan
Keuangan
• Neraca
– Aset Lancar
• Persediaan
– Aset Tetap
•
•
•
•
•
•
Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Irigasi dan Jaringan
Aset Tetap Lainnya
Konstruksi Dalam Pengerjaan
– Aset Lainnya
• Aset Tak Berwujud
• Aset Tetap yang Dihentikan dari Penggunaan Aktif Pemerintah
• Catatan atas Laporan Keuangan
– Aset Bersejarah
– Ekstrakomptabel
– Penjelasan atas BMN yang disajikan di Neraca
6

7. Ruang Lingkup Pengelolaan BMN
7

8. Identitas BMN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kode Nama BMN
Nomor Aset/Nomor Urut Pendaftaran (NUP)
Kode Kepemilikan
Label BMN (Register)
Tanggal Perolehan
Tanggal Pembukuan
Satuan BMN
Dasar Harga
Kondisi BMN
8

9. Kodifikasi Barang Milik Negara
• Nama BMN dirumuskan dalam suatu tabel BMN, dilambangkan
dalam bentuk kode angka dan dibakukan dalam PMK.
• Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang
mengusulkan BMN yang belum tercantum dalam Lampiran
PMK kepada Menteri cq. Direktur Jenderal Kekayaan Negara.
• Direktur Jenderal Kekayaan Negara melakukan kajian
bersama Kementerian Negara/Lembaga atas usulan
penambahan kode BMN.
• Dalam hal berdasarkan kajian usulan dinilai layak, Direktur
Jenderal Kekayaan Negara atas nama Menteri menetapkan
pencantuman Barang Milik Negara dalam Penggolongan dan
Kodefikasi Barang.
9

10. Semakin Detil
•
•
•
•
•
Golongan
Bidang
Kelompok
Sub Kelompok
Sub-sub
Kelompok
Semakin Global
Levelisasi Penggolongan BMN
10

11. Tabel Kode BMN
11

12. Nama dan Kode BMN: Sebuah Contoh
X . XX . XX. XX . XXX
Sub-sub Kelompok Barang
Sub Kelompok Barang
Kelompok Barang
Bidang Barang
Golongan Barang
3 . 10 . 01 . 02 . 001
`
PC Unit
Personal Komputer
Komputer Unit
Komputer
Peralatan dan Mesin
12

13. Nama dan Kode BMN: Sebuah Contoh
X . XX . XX. XX . XXX
Sub-sub Kelompok Barang
Sub Kelompok Barang
Kelompok Barang
Bidang Barang
Golongan Barang
3 . 10 . 02 . 03 .
003
Printer
Peralatan Personal Komputer
Peralatan Komputer
Komputer
Peralatan dan Mesin
@jundi | Penyuluhan SAI Kementerian Negara/Lembaga 2010 | 13

14. Kode Kepemilikan
XXX . XX . XX.
XXXXXX . XXX
UAPKPB (Pembantu Satuan Kerja)
UAKPB (Satuan Kerja)
UAPPB-W (Kantor/Koordinator Wilayah)
UAPPB-E1 (Eselon 1)
UAPB (Kementerian Negara/Lembaga)
015 . 11 . 0199. 477198 .
000
N/A (Pembantu KPB-optional)
STAN
Instansi Pusat
BPPK
Departemen Keuangan
@jundi | Penyuluhan SAI Kementerian Negara/Lembaga 2010 | 14

15. Nomor Urut Pendaftaran (NUP)/
Nomor Aset
KB: 3 .10 .01. 02 . 001
`
NUP: 1
P.C UNIT
`
NUP: 2
`
`
NUP: 3
NUP: 1
NUP: 5
NUP: 4
KB: 3.10. 03.03.003
NUP: 2
`
PRINTER
NUP: 3
NUP: 4
NUP: 5
15

16. Label (Register) BMN
UAPB
UAPPB-E1
UAPPB-W
UAKPB
UAPKPB
Tahun Perolehan
XXX .
X.
XX . XXXX.
XX .
XXXXXX . XXX.
XX. XX .
XXX.
XXXX
XXXXXX
Nomor Urut Pendaftaran
Sub-sub Kelompok Barang
Sub Kelompok Barang
Kelompok Barang
Bidang Barang
Golongan Barang
16

17. Label (Register) BMN: Sebuah Contoh
Printer milik STAN, diperoleh tahun 2007, nomor urut
pendaftaran 7
015 .11 . 00 . 477198 . 000 . 2007
3 . 10 . 02 . 03 . 003 . 7
17

18. Kondisi BMN Tanah
Baik
• siap dipergunakan dan/atau
dimanfaatkan sesuai dengan
peruntukannya.
Rusak Ringan
• karena sesuatu sebab tidak dapat
dipergunakan dan/atau
dimanfaatkan dan masih
memerlukan pengolahan/perlakuan
(misalnya
pengeringan, pengurugan, perataan
dan pemadatan) untuk dapat
dipergunakan sesuai peruntukannya.
Rusak Berat
• tidak dapat lagi dipergunakan
dan/atau dimanfaatkan sesuai
dengan peruntukannya karena
adanya bencana alam, erosi dan
sebagainya.
18

19. Kondisi BMN Peralatan dan Mesin
Baik
• dalam keadaan
utuh dan
berfungsi dengan
baik
Rusak Ringan
Rusak Berat
• dalam keadaan utuh
tetapi kurang
berfungsi dengan
baik. Untuk berfungsi
dengan baik
memerlukan
perbaikan ringan dan
tidak memerlukan
penggantian bagian
utama/komponen
pokok.
• tidak utuh dan tidak
berfungsi lagi atau
memerlukan
perbaikan
besar/penggantian
bagian
utama/komponen
pokok, sehingga tidak
ekonomis untuk
diadakan perbaikan/
rehabilitasi.
19

20. Kondisi BMN Bangunan
Baik
• utuh dan tidak
memerlukan
perbaikan yang
berarti kecuali
pemeliharaan
rutin.
Rusak Ringan
• masih utuh,
memerlukan
pemeliharaan rutin
dan perbaikan
ringan pada
komponenkomponen bukan
konstruksi utama.
Rusak Berat
• tidak utuh dan
tidak dapat
dipergunakan lagi.
20

21. Kondisi BMN Jalan dan Jembatan
Baik
• kondisi fisik
dalam
keadaan utuh
dan berfungsi
dengan baik.
Rusak Ringan
Rusak Berat
• kondisi fisik
dalam
keadaan utuh
namun
memerlukan
perbaikan
ringan untuk
dapat
dipergunakan
sesuai dengan
fungsinya.
• kondisi fisik
dalam
keadaan tidak
utuh/tidak
berfungsi
dengan baik
dan
memerlukan
perbaikan
dengan biaya
besar.
21

22. Tanggal Perolehan dan Pembukuan
• Tanggal perolehan  tanggal saat terjadi serah terima
BMN yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Serah
Terima Barang
• Tanggal pembukuan  tanggal pencatatan/ penginputan
transaksi BMN ke dalam aplikasi SIMAK-BMN
• Tanggal perolehan harus lebih dulu atau sama dengan
tanggal pembukuan.
22

23. Dasar Harga
• BMN dicatat/dibukukan sebesar biaya
perolehannya.
• Biaya perolehansemua biaya yang dikeluarkan
sampai BMN siap digunakan.
• Apabila biaya perolehan tidak tersedia, digunakan
harga taksiran.
23

24. Satuan BMN
• Setiap BMN dicatat dengan nama satuan
yang baku.
• Contoh: Tanah dengan m2, Peralatan dan
Mesin dengan buah, set, atau unit, dsb.
24

26. Dinamika Aplikasi BMN
SIMAK-BMN
• PMK 59/2005
• KMK 18/1999
2008
• PMK 171/2007
• PMK 120/2007
• PMK 97/2007
SIMAK-BMN
SABMN
2006
• PMK 29/2010
• PMK 102/2009
2010
2008
2010
Pasal 28 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007
Pelaksana Penatausahaan dapat menggunakan sistem aplikasi yang sudah ada
sebagai alat bantu untuk mempermudah dalam melakukan penatausahaan BMN.

27. KONVERSI SABMN KE SIMAK-BMN
REQUIREMENT:
 SABMN dengan data aktif
 SIMAK-BMN terinstall
HIGHLIGHTS:
 Pergeseran Saldo
 Data Manajerial
SABMN
PERSEDIAAN
KONVERSI
KONVERSI
SIMAKBMN
SAKPA

28. MIGRASI/KONVERSI SIMAK-BMN
2008 KE 2010
REQUIREMENT:
 SIMAK-BMN 2008 dengan data aktif
 SIMAK-BMN 2010 terinstall
HIGHLIGHTS:
 Pergeseran Saldo
 Pergeseran Akun dan Kelompok
 Data Manajerial
PERSEDIAAN 2008
MIGRASI/KONVERSI
KONVERSI
PERSEDIAAN 2010
SIMAKBMN 2008
MIGRASI/KONVERSI
KONVERSI
SIMAKBMN 2010
SAKPA
SAKPA

29. SUBSTANSI Perubahan -1
PMK 97/2007  PMK 29/2010
1. Penambahan kode BMN baru;
• Aset Tetap renovasi, Makanan/Sembako (Natura).
2. Perubahan dari beberapa BMN yang memiliki
nomenklatur yang sama menjadi 1 (satu) kode BMN;
• Printer; Candi Hindu, Candi Budha, dan Candi
Lainnya Menjadi Candi.
3. Perubahan dari beberapa kode BMN menjadi 1 (satu)
kode BMN (many to one);
• Ikan Mujair, Ikan Mas menjadi Ikan Air Tawar
Budidaya;
29

30. SUBSTANSI Perubahan -2
PMK 97/2007  PMK 29/2010
4. Perubahan dari satu kode BMN menjadi beberapa kode
BMN (one to many);
• Perubahan BMN dari kode sementara ke kode yang
sebenarnya.
5. Perubahan kode BMN;
• Berubah dari kode lama (PMK 97/2007) menjadi
kode baru (PMK 29/2010).
6. Pergeseran Akun Neraca;
• Peluru berubah dari Peralatan dan Mesin menjadi
Persediaan, Peralatan Olah Raga berubah dari Aset
Tetap Lainnya menjadi Peralatan dan Mesin.
30

31. KONSEKUENSI PERUBAHAN
KODE BMN
1. Aplikasi konversi kodifikasi barang;
2. Pergeseran nilai akun neraca;
3. Perubahan penyajian pelaporan barang milik negara;
4. Reklasifikasi barang dari kode yang lama ke kode yang
baru;
5. Reklasifikasi barang dari kode sementara (999) ke kode
yang baru.
31

33. Output SIMAK-BMN: Laporan Barang
• Laporan BMN Intrakomptabel  Laporan yang
menyajikan saldo awal, mutasi bertambah dan
berkurang, serta saldo akhir BMN yang
memenuhi syarat kapitalisasi untuk periode/
tanggal tertentu.
• Laporan BMN Ekstrakomptabel  Laporan yang
menyajikan saldo awal, mutasi bertambah dan
berkurang, serta saldo akhir BMN yang tidak
memenuhi syarat kapitalisasi untuk periode/
tanggal tertentu.
33

34. Output SIMAK-BMN: Buku BMN
• Buku BMN Intrakomptabel Catatan
kronologis mutasi BMN yang memenuhi
syarat kapitalisasi dari tanggal transaksi ke
tanggal transaksi per klasifikasi tertentu.
• Buku BMN Ekstrakomptabel Catatan
kronologis mutasi BMN yang tidak
memenuhi syarat kapitalisasi dari tanggal
ke tanggal per klasifikasi tertentu.
34

35. Output SIMAK-BMN: Jurnal BMN
• Data elektronis yang berisi jurnal BMN
untuk meng-update posisi BMN di Neraca
(UAKPA).
• Hanya berkaitan dangan BMN yang mutasi
nilainya memenuhi syarat kapitalisasi.
• Terbentuk dalam file pengiriman data BMN
ke UAKPA
35

36. Output SIMAK-BMN: Posisi BMN di
Neraca
• Menyajikan nilai akhir BMN yang akan
tersaji di neraca.
• Cakupan:
– Aset Lancar Persediaan.
– Aset Tetap.
– Aset Lainnya Aset Tetap yang dihentikan
dalam kegiatan Pemerintah.
– Aset Lainnya  Aset Tidak Berwujud: Hak
Cipta, Paten, dsb.
36

37. Output SIMAK-BMN: Berbagai Kartu
Pengontrol
• DBR Kartu pengendali barang-barang
yang ada di dalam ruangan.
• KIB Kartu pengendali untuk BMN berupa
Tanah, Bangunan Air, Gedung dan
Bangunan, Alat Besar, Alat Angkutan dan
Alat Persenjataan.
• DBL Kartu pengendali untuk BMN yang
tidak masuk dalam DBR maupun KIB.
37

39. Alur Pengiriman dan Rekonsiliasi
Data SAI
Dit. BMN
I/II DJKN
UAPB
UAPA
Dit. APK
DJPBN
UAPPB-E1
UAPPA-E1
KANWIL
DJKN
UAPPB-W
UAPPA-W
KANWIL
DJPBN
KPKNL
UAKPB
UAKPA
KPPN
39

41. Pemrosesan BMN dalam Aplikasi SAI
Aplikasi Persediaan
• BMN Pakai Habis
• BMN tidak pakai habis diperoleh dalam rangka dijual atau dibagikan
kepada masyarakat dalam operasi normal satuan kerja
Aplikasi SIMAK BMN
•
•
•
•
•
•
Aset Tetap
Aset Bersejarah
Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif
Aset Tidak Berwujud
Ekstrakomptabel
Aset hasil renovasi terhadap aset tetap pihak lain
Aplikasi SAKPA
Penerimaan ADK BMN dari Aplikasi SIMAK BMN
41

42. Ikhtisar Tugas KPB
Menyelenggarakan SIMAK-BMN dan menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna
secara berkala
Uraian
H
Membukukan BMN berdasarkan dokumen sumber

Memberi tanda registrasi pada BMN

Membuat/meng-update DBR/KIB/DBL
B
S
T




Menyampaikan jurnal transaksi BMN ke UAKPA
Menyusun LBKP

Menyusun LKB
Menyusun Catatan atas LBKP

Melakukan rekonsiliasi data dengan KPKNL


Menyampaikan LBKP dan CaLBKP ke UAPPBW/E1



Menyampaikan LKB ke UAPPBW/E1
Memelihara dokumen sumber dan laporan

 

42

44. Cakupan Persediaan
•
•
•
•
Barang atau perlengkapan (supplies) yang
digunakan dalam rangka kegiatan
operasional pemerintah;
Bahan atau perlengkapan (supplies) yang
digunakan dalam proses produksi;
Barang dalam proses produksi yang
dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan
kepada masyarakat;
Barang yang disimpan untuk dijual atau
diserahkan kepada masyarakat dalam rangka
kegiatan pemerintahan.
44

45. BAS Persediaan (1/3)
Kode BAS Uraian
1151
Persediaan
11511
Persediaan Bahan Operasional
115111
Barang Konsumsi
115112
Amunisi
115113
Bahan Untuk Pemeliharaan
115114
Suku Cadang
45

46. BAS Persediaan (2/3)
Kode BAS Uraian
11512
Persediaan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat
115121
Pita cukai, Meterai dan Leges
115122
Tanah dan Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada
masyarakat
115123
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada
Masyarakat
115124
Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada
Masyarakat
115125
Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada
Masyarakat
115126
Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat
115127
Asrakatet Lain-lain untuk diserahkan kepada Masyarakat
115128
Barang Persediaan untuk diserahkan kepada Masya
46

47. BAS Persediaan (3/3)
Kode BAS Uraian
11513
115131
115132
11519
115191
115192
115193
Persediaan Bahan untuk Proses Produksi
Bahan Baku
Barang Dalam Proses
Persediaan Bahan Lainnya
Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga
Persediaan Barang Hasil Sitaan
Persediaan Lainnya
47

48. Contoh Persediaan per Kode Akun
48

49. Contoh Persediaan per Kode Akun
49

50. Kebijakan Akuntansai
Persediaan
Pengakuan
Pengukuran
Pengungkapan
• Diakui pada saat
diterima atau hak
kepemilikannya
dan/atau
kepenguasaannya
berpindah,
• Pada akhir periode
akuntansi, persediaan
dicatat berdasarkan
hasil inventarisasi fisik
dan dinilai dengan harga
pembelian terakhir.
• Biaya perolehan apabila
diperoleh dengan
pembelian,
• Biaya standar apabila
diperoleh dengan
memproduksi sendiri,
• Nilai wajar, apabila
diperoleh dengan cara
lainnya seperti
donasi/rampasan.
• Kebijakan akuntansi
yang digunakan dalam
pengukuran persediaan,
• Penjelasan lebih lanjut
persediaan,
• Kondisi persediaan,
• Hal-hal lain yang perlu
diungkapkan berkaitan
dengan persediaan,
misalnya persediaan
yang diperoleh melalui
hibah atau rampasan.
50

51. Input-Proses-Output SIMAK BMNKPB
Input
• Berita Acara
Serah Terima
• Bukti
Kepemilikan
• Faktur
• Kuitansi
• Dokumen
Lain yang sah
Proses
s
• Rekam Data
• Verifikasi
• Cetak
• Kirim ADK
Output
• Laporan
Persediaan
• Buku
Persediaan
• Rekapitulasi
Persediaan
• ADK
51

52. Prosedur Akuntansi Persediaan
Mulai
Akhir
semester
?
Y
T
T
Terdapat
mutasi?
Y
Lakukan
pengiriman
data ke
SIMAK-BMN
Lakukan
inventarisasi
Hasil inv
vs.
catatan
berbeda ?
T
Y
Input dalam
aplikasi
Persediaan
Input
Hasil inventarisasi
dalam
Aplikasi
Buku/
Laporan
Persediaan
Buku/
Laporan
Persediaan
Selesai
52

53. Jenis Transaksi Persediaan
Persediaan Masuk
Persediaan Keluar
• Saldo Awal
• Pembelian
• Transfer Masuk
• Hibah Masuk
• Rampasan
• Perolehan
Lainnya
• Habis Pakai
• Transfer Keluar
• Hibah Keluar
• Usang
• Rusak
• Penghapusan
Lainnya
Koreksi
Hasil Opname
Fisik
Mencatat hasil
opname fisik
tiap akhir
semester
53

54. Jurnal Persediaan
Penambahan
Dr. <Nama Persediaan
dalam Klasifikasi BAS 6 digit> ... RpXXXX
Cr. Cadangan persediaan …………………..……… RpXXXX
Pengurangan
Dr. Cadangan persediaan ……..……… RpXXXX
Cr. <Nama Persediaan
dalam Klasifikasi BAS 6 digit> …………..... RpXXXX
54

56. Kebijakan Akuntansi Tanah
Pengakuan
Pengukuran
Pengungkapan
• Kepemilikan atas Tanah
ditunjukkan dengan
adanya bukti bahwa
telah terjadi
perpindahan hak
kepemilikan dan/atau
penguasaan secara
hukum seperti
sertifikat tanah.
•Tanah dinilai dengan
biaya perolehan
mencakup harga
pembelian atau biaya
pembebasan tanah, biaya
yang dikeluarkan dalam
rangka memperoleh hak,
biaya pematangan,
pengukuran,
penimbunan, dan biaya
lainnya yang dikeluarkan
sampai tanah tersebut
siap pakai
•disajikan di Neraca
sebesar nilai moneternya,
•Dasar penilaian yang
digunakan,
•Rekonsiliasi jumlah
tercatat pada awal dan
akhir periode menurut
jenis tanah yang
menunjukkan:
•-Penambahan;
•-Pelepasan;
•-Mutasi Tanah lainnya.
56

57. Mapping Klasifikasi BMN dalam PMK
29/PMK.06/2010 ke Akun Neraca
Aset Tetap
Tanah
Peralatan
dan Mesin
Gedung
dan
Bangunan
Jalan,
Konstruksi Aset
Irigasi,dan Dalam
Tetap
Jaringan
Pengerjaan Lainnya
2.01—Tanah
dengan biaya perolehan > Rp 1
Dicatat dalam Buku Barang Intrakomptabel dan dilaporkan dalam Neraca
57

58. Jurnal Standar Tanah
Jurnal Penambahan Tanah dari Non Realisasi Anggaran Belanja Modal
Dr.
131111 Tanah
Cr.
XXXX
321211 Diinvestasikan dalam Aset Tetap
XXXX
Jurnal Penambahan Tanah dari Realisasi Anggaran Belanja Modal Tanah
Dr.
131111
Tanah
Cr.
321211
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
Dr.
321211
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
Cr.
131211
XXXX
Tanah Sebelum Disesuaikan
XXXX
XXXX
XXXX
Jurnal Pengurangan Tanah
Dr. 321211 Diinvestasikan dalam Aset Tetap
Cr.
131111 Tanah
XXXX
XXXX
58

59. Kebijakan Akuntansi: Peralatan dan
Mesin
Pengakuan
Pengukuran
Pelaporan
• Non-donasi: diakui
pada periode
akuntansi ketika aset
tersebut siap
digunakan
berdasarkan jumlah
belanja modal yang
diakui untuk aset
tersebut
• Donasi:diakui pada
saat Peralatan dan
Mesin tersebut
diterima dan hak
kepemilikannya
berpindah
•Pembelian: harga pembelian, biaya
pengangkutan, biaya instalasi,
serta biaya langsung lainnya untuk
memperoleh dan mempersiapkan
sampai peralatan dan mesin
tersebut siap digunakan.
•Kontrak: nilai kontrak, biaya
perencanaan dan pengawasan,
biaya perizinan dan jasa konsultan.
•Swakelola: biaya langsung (tenaga
kerja dan bahan baku) dan biaya
tidak langsung (biaya perencanaan
dan pengawasan, perlengkapan,
tenaga listrik, sewa peralatan, dan
semua biaya lainnya yang terjadi
berkenaan dengan pembangunan
Peralatan dan Mesin tersebut ).
• Disajikan di Neraca
sebesar nilai moneternya,
• Dasar penilaian yang
digunakan untuk
menentukan nilai.
• Rekonsiliasi jumlah
tercatat pada awal dan
akhir periode yang
menunjukkan Penambahan,
Pengembangan dan
Penghapusan.
• Kebijakan akuntansi untuk
kapitalisasi yang
berkaitan dengan
Peralatan dan Mesin.
59

60. Mapping Klasifikasi BMN dalam PMK
29/PMK.06/2010 ke Akun Neraca
Aset Tetap
Tanah
Peralatan dan
Mesin
Gedung dan
Bangunan
3.01 — Alat Besar
3.02 — Alat Angkutan
3.03 — Alat Bengkel dan Alat Ukur
3.04 — Alat Pertanian
3.05 — Alat Kantor dan Rumah Tangga
3.06 — Alat Studio, Komunikasi dan
Pemancar
3.07 — Alat Kedokteran dan Kesehatan
3.08 — Alat Laboratorium
3.09 — Alat Persenjataan
Jalan,
Irigasi,dan
Jaringan
Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Aset
Tetap
Lainnya
3.10 — Komputer
3.11 — Alat Eksplorasi
3.12 — Alat Pengeboran
3.13 — Alat Produksi, Pengolahan dan
Pemurnian
3.14 — Alat Bantu Eksplorasi
3.15 — Alat Keselamatan Kerja
3.16 — Alat Peraga
3.17 — Peralatan Proses/Produksi
3.18 — Rambu-Rambu
3.19 — Peralatan Olah Raga
Biaya perolehan > Rp 300.000; yang diperoleh sejak 1/1/2002; dicatat dalam Buku Barang
Intrakomptabel dan dilaporkan dalam Neraca
• Di luar itu dicatat dalam BI Ekstrakomptabel dan diungkapkan di dalam CaLK.
60

61. Jurnal Standar Peralatan dan Mesin
Jurnal Penambahan Peralatan dan Mesin dari Non Realisasi Anggaran Belanja
Modal
Dr.
131311
Peralatan dan Mesin
XXXX
Cr.
321211
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
XXXX
Jurnal Penambahan Peralatan dan Mesin dari Realisasi Anggaran Belanja Modal
Peralatan dan Mesin
Dr.
131311
Peralatan dan Mesin
XXXX
Cr.
321211
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
Dr.
321211
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
Cr.
131411
Peralatan dan Mesin Sebelum Disesuaikan
XXXX
XXXX
XXXX
Jurnal Pengurangan Peralatan dan Mesin
Dr. 321211 Diinvestasikan dalam Aset Tetap
Cr.
131311
Peralatan dan Mesin
XXXX
XXXX
@jundi | Penyuluhan SAI Kementerian Negara/Lembaga 2010 | 61

62. Kebijakan Akuntansi: Gedung dan
Bangunan
Pengakuan
Pengukuran
Pelaporan
• Non-donasi: diakui
pada periode
akuntansi ketika aset
tersebut siap
digunakan
berdasarkan jumlah
belanja modal yang
diakui untuk aset
tersebut
• Donasi:diakui pada
saat Gedung dan
Bangunan tersebut
diterima dan hak
kepemilikannya
berpindah
•Pembelian: harga pembelian, biaya
pengangkutan, biaya instalasi,
serta biaya langsung lainnya untuk
memperoleh dan mempersiapkan
sampai Gedung dan Bangunan
tersebut siap digunakan.
• Disajikan di Neraca
sebesar nilai moneternya,
• Dasar penilaian yang
digunakan untuk
menentukan nilai.
• Rekonsiliasi jumlah
tercatat pada awal dan
akhir periode yang
menunjukkan Penambahan,
Pengembangan dan
Penghapusan.
• Kebijakan akuntansi untuk
kapitalisasi yang
berkaitan dengan Gedung
dan Bangunan.
• Kontrak: nilai kontrak, biaya
perencanaan dan pengawasan,
biaya perizinan dan jasa
konsultan.
• Swakelola: biaya langsung
(tenaga kerja dan bahan baku)
dan biaya tidak langsung (biaya
perencanaan dan pengawasan,
perlengkapan, tenaga listrik,
sewa peralatan, dan semua
biaya lainnya yang terjadi
berkenaan dengan
pembangunan Gedung dan
Bangunan tersebut ).
62

63. Mapping Klasifikasi BMN dalam PMK
29/PMK.06/2010 ke Akun Neraca
Aset Tetap
Tanah
Peralatan dan
Mesin
Gedung dan
Bangunan
Jalan,
Irigasi,dan
Jaringan
Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Aset
Tetap
Lainnya
4.01 — Bangunan Gedung
4.02 — Monumen
4.03 — Bangunan Menara
4.04 — Tugu Titik Kontrol/Pasti
•biaya perolehan > Rp 10.000.000, yang diperoleh sejak 1/1/2002, dicatat dalam Buku
Barang Intrakomptabel dan dilaporkan dalam Neraca
•Di luar itu dicatat dalam BI Ekstrakomptabel dan diungkapkan di dalam CaLK.
63

64. Jurnal Standar Gedung dan
Bangunan
Jurnal Penambahan Gedung dan Bangunan dari Non Realisasi Anggaran Belanja
Modal
Dr.
131511
Gedung dan Bangunan
Cr.
321211
XXXX
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
XXXX
Jurnal Penambahan Gedung dan Bangunan dari Realisasi Anggaran Belanja Modal
Gedung dan Bangunan
Dr.
131511
Gedung dan Bangunan
Cr.
321211
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
Dr.
321211
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
Cr.
131611
XXXX
Gedung dan Bangunan Sebelum Disesuaikan
XXXX
XXXX
XXXX
Jurnal Pengurangan Gedung dan Bangunan
Dr. 321211
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
Cr.
Gedung dan Bangunan
131511
XXXX
XXXX
64

65. Kebijakan Akuntansi: Jalan, Irigasi,
dan Jaringan
Pengakuan
Pengukuran
Pelaporan
• Non-donasi: diakui pada
periode akuntansi ketika
aset tersebut siap
digunakan berdasarkan
jumlah belanja modal
yang diakui untuk aset
tersebut
• Donasi:diakui pada saat
Gedung dan Bangunan
tersebut diterima dan hak
kepemilikannya berpindah
• Kontrak: biaya perencanaan
dan pengawasan, biaya
perizinan, jasa konsultan, biaya
pengosongan, dan
pembongkaran bangunan
lama.
• Swakelola: biaya langsung dan
tidak langsung, yang terdiri
dari meliputi biaya bahan
baku, tenaga kerja, sewa
peralatan, biaya perencanaan
dan pengawasan, biaya
perizinan, biaya pengosongan
dan pembongkaran bangunan
lama.
• Disajikan di Neraca sebesar
nilai moneternya,
• Dasar penilaian yang
digunakan untuk menentukan
nilai.
• Rekonsiliasi jumlah tercatat
pada awal dan akhir periode
yang menunjukkan
Penambahan, Pengembangan
dan Penghapusan.
• Kebijakan akuntansi untuk
kapitalisasi yang berkaitan
dengan Jalan, Irigasi dan
Jaringan.
65

66. Mapping Klasifikasi BMN dalam PMK
29/PMK.06/2010 ke Akun Neraca
Aset Tetap
Tanah
Peralatan dan
Mesin
Gedung dan
Bangunan
Jalan,
Irigasi,dan
Jaringan
Konstruksi
Dalam
Pengerjaan
Aset
Tetap
Lainnya
5.01 — Jalan dan Jembatan
5.02 — Bangunan Air
5.03 — Instalasi
5.04 — Jaringan
dengan biaya perolahan > Rp 1
66

67. Jurnal Standar Jalan Irigasi dan
Jaringan (1/2)
Jurnal Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan dari Non Realisasi Anggaran Belanja
Modal
Dr.
131711
Jalan dan Jembatan
Dr.
131712
Irigasi
Dr.
131713
Jaringan
Cr.
321211
XXXX
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
XXXX
Jurnal Pengurangan Jalan, irigasi dan Jaringan
Dr. 131711
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
XXXX
Cr.
131712
Jalan dan Jembatan
XXXX
Cr.
131713
Irigasi
XXXX
Cr.
131711
Jaringan
XXXX
67

68. Jurnal Standar Jalan Irigasi dan
Jaringan (2/2)
Jurnal Penambahan Jalan, irigasi dan Jaringan dari Realisasi Anggaran Belanja
Modal Jalan, irigasi dan Jaringan
Dr.
131711
Jalan dan Jembatan
XXXX
Dr.
131712
Irigasi
XXXX
Dr.
131713
Jaringan
XXXX
Cr.
321211
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
Dr.
321211
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
Cr.
131811
Jalan dan Jembatan Sebelum Disesuaikan
XXXX
Cr.
131812
Irigasi Sebelum disesuaikan
XXXX
Cr.
131813
Jaringan Sebelum disesuiakan
XXXX
XXXX
XXXX
68

69. Kebijakan Akuntansi: Aset Tetap
Lainnya
Pengakuan
Pengukuran
Pelaporan
•Non-donasi: diakui pada
periode akuntansi ketika
aset tersebut siap
digunakan berdasarkan
jumlah belanja modal yang
diakui untuk aset tersebut
•Donasi:diakui pada saat
aset tersebut diterima dan
hak kepemilikannya
berpindah
•Kontrak: pengeluaran nilai
kontrak, biaya perencanaan
dan pengawasan, serta
biaya perizinan.
•Swakelola: biaya langsung
dan tidak langsung, yang
terdiri dari biaya bahan
baku, tenaga kerja, sewa
peralatan, biaya
perencanaan dan
pengawasan, biaya
perizinan, dan jasa
konsultan.
•Disajikan di Neraca sebesar
nilai moneternya,
•Dasar penilaian yang
digunakan untuk
menentukan nilai.
•Rekonsiliasi jumlah tercatat
pada awal dan akhir
periode yang menunjukkan
Penambahan,
Pengembangan dan
Penghapusan.
•Kebijakan akuntansi untuk
kapitalisasi yang berkaitan
dengan Aset Tetap
Lainnya.
69

70. Mapping Klasifikasi BMN dalam PMK
29/PMK.06/2010 ke Akun Neraca
Aset Tetap
Tanah
Peralatan dan
Mesin
Gedung dan
Bangunan
Jalan,
Irigasi,dan
Jaringan
Aset Tetap
Lainnya
Konstruksi
dalam
Pengerjaan
6.01 — Bahan Perpustakaan
6.02 — Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olah Raga
6.03 — Hewan
6.04 — Ikan
6.05 — Tanaman
6.06 — Aset Tetap dalam Renovasi
dengan biaya perolahan > Rp 1
70

71. Jurnal Standar Aset Tetap Lainnya
Jurnal Penambahan Aset Tetap Lainnya
Dr.
131911
Aset Tetap dalam Renovasi
XXXX
Dr.
131921
Aset Tetap Lainnya
XXXX
Cr.
321211
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
XXXX
Jurnal Pengurangan Gedung dan Bangunan
Dr. 321211
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
XXXX
Cr.
131911
Aset Tetap dalam Renovasi
XXXX
Cr.
131921
Aset Tetap Lainnya
XXXX
71

72. Kebijakan Akuntansi: Konstruksi
Dalam Pengerjaan
Pengakuan
Pengukuran
Pelaporan
• Aset tersebut dimaksudkan
untuk digunakan dalam
operasional pemerintah/
dimanfaatkan oleh
masyarakat dalam jangka
panjang dan oleh karenanya
diklasifikasikan dalam aset
tetap.
• Biaya perolehannya dapat
diukur secara andal dan masih
dalam proses pengerjaan.
• Dipindahkan ke aset tetap
setelah pekerjaan konstruksi
tersebut dinyatakan selesai
dan siap digunakan sesuai
dengan tujuan
perolehannya.
• Swakelola: biaya yang
berhubungan langsung dengan
kegiatan konstruksi dan biaya
yang dapat diatribusikan pada
kegiatan pada umumnya dan
dapat dialokasikan ke
konstruksi
• Kontrak: termin yang telah
dibayarkan kepada kontraktor
sehubungan dengan tingkat
penyelesaian pekerjaan dan
pembayaran klaim kepada
kontraktor/pihak ketiga
sehubungan dengan
pelaksanaan kontrak
konstruksi.
•Disajikan di Neraca sebesar
nilai moneternya,
• Rincian kontrak konstruksi
dalam pengerjaan berikut
tingkat penyelesaian dan
jangka waktu
penyelesaiannya; Nilai
kontrak konstruksi dan
sumber pembiayaanya;
Jumlah biaya yang telah
dikeluarkan;Uang muka
kerja yang diberikan; dan
Retensi.
72

73. Mapping Klasifikasi BMN dalam PMK
29/PMK.06/2010 ke Akun Neraca
Aset Tetap
Tanah
Peralatan dan
Mesin
Gedung dan
Bangunan
Jalan,
Irigasi,dan
Jaringan
Aset Tetap
Lainnya
Konstruksi
dalam
Pengerjaan
7.01 — Konstruksi Dalam Pengerjaan
73

74. Jurnal Standar Konstruksi Dalam
Pengerjaan
Jurnal Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan dari Non Belanja Modal
Dr.
132111
Konstruksi Dalam Pengerjaan
Cr.
321211
XXXX
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
XXXX
Jurnal Penambahan Gedung dan Bangunan dari Realisasi Anggaran Belanja Modal
Dr.
132111
Konstruksi Dalam Pengerjaan
Cr.
321211
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
Dr.
321211
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
Cr.
XXXX
131XXX <Nama Aset Tetap> Sebelum disesuaikan
XXXX
XXXX
XXXX
Jurnal Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan
Dr. 321211
Diinvestasikan dalam Aset Tetap
Cr.
Konstruksi Dalam Pengerjaan
132111
XXXX
XXXX
74

75. Kebijakan Akuntansi Barang
Bersejarah
Karakteristik
• Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara penuh
dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar;
• Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya
untuk dijual;
• Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan
walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;
• Sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai
ratusan tahun.
Aset Bersejarah
1.07 Monumen/Bangunan
Bersejarah
Pengungkapan
• Disajikan dalam Catatan Atas Laporan
Keuangan tanpa nilai.
• Aset bersejarah yang digunakan dalam
kegiatan pemerintahan diperlakukan
sebagaimana Aset Tetap pada umumnya.
75

76. Kebijakan Akuntansi Perolehan
BMN Gabungan
Biaya perolehan dari masing-masing aset
tetap yang diperoleh secara gabungan
ditentukan dengan mengalokasikan harga
gabungan tersebut berdasarkan
perbandingan nilai wajar masing-masing
aset yang bersangkutan.
76

77. Input-Proses-Output SIMAK BMNKPB
Input
• Data kiriman
dari aplikasi
persediaan
• Berita Acara
Serah Terima
• Bukti
Kepemilikan
• Faktur
• Kuitansi
• SPM/SP2D
• Dokumen
Lain yang sah
Proses
s
• Rekam Data
• Verifikasi
• Cetak
• Kirim ADK
Output
• Laporan Barang
Semesteran/Ta
hunan
• KIB
• Buku Barang
• Buku Barang
Bersejarah
• DBR
• DBL
• LKB
• CaLBKP
• ADK
77

78. Transaksi BMN-AT Non KDP
Saldo Awal
Perolehan
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pembelian
Transfer masuk
Hibah
Rampasan
Penyelesaian
Pembangunan
Pembatalan
Penghapusan
Reklasifikasi Masuk
BSG
BGS
Pertukaran
Perolehan Lainnya
Penghapusan
Perubahan
• Pengurangan
kw/nilai
• Pengembangan
Langsung
• Pengembangan 
dengan KDP
• Perubahan Kondisi
• Koreksi Perubahan
Nilai/Kuantitas
• Penerimaan aset
dari engembangan
aset Renovasi
•
•
•
•
•
Penghapusan
Transfer Keluar
Reklasifikasi Keluar
Koreksi Pencatatan
Hibah
Perubahan Nilai
Koreksi Tim
Penertiban Aset
78

79. Transaksi BMN-AT KDP
79

80. Input-Proses-Output SIMAK BMNPPB-W
Input
• Data kiriman
dari aplikasi
SIMAK BMN
KPB
• Laporan
Barang Kuasa
Pengguna
• Laporan
Kondisi
Barang
• Catatan atas
Laporan
BMN KPB
Proses
s
• Gabung Data
• Verifikasi
• Cetak
Laporan
• Kirim ADK
Output
• Laporan Barang
Semesteran/Ta
hunan
• LKB
• CaLBKP
• ADK
80

81. Ikhtisar Tugas PPB-W
Menyelenggarakan SIMAK-BMN dan menyampaikan Laporan Barang Pembantu
Pengguna Wilayah secara berkala
Uraian
S
Membukukan BMN ke dalam Daftar Barang Pembantu
Pengguna Wilayah berdasarkan LBKP/ADK

Menyusun LBPPW

T


Menyusun LKB
Menyusun Catatan atas LBPPW

Melakukan rekonsiliasi data dengan Kanwil DJKN


Menyampaikan LBPPW dan CaLBPPW ke UAPPB-E1



Menyampaikan LKB ke UAPPB-E1
Memelihara dokumen sumber dan laporan


81

82. Input-Proses-Output SIMAK BMNPPB-E1
Input
• Data kiriman dari
aplikasi SIMAK
BMN KPB dan
PPB-W
• Laporan Barang
Kuasa Pengguna
• Laporan Barang
Pembantu
Pengguna Wilayah
• Laporan Kondisi
Barang KPB dan
PPB-E1
• Catatan atas
Laporan BMN KPB
dan PPB-W
Proses
s
• Gabung Data
• Verifikasi
• Cetak
Laporan
• Kirim ADK
Output
• Laporan Barang
Semesteran/Ta
hunan
• LKB
• CaLBKP
• ADK
82

83. Ikhtisar Tugas PPB-E1
Menyelenggarakan SIMAK-BMN dan menyampaikan Laporan Barang Pembantu
Pengguna Eselon 1 secara berkala
Uraian
S
Membukukan BMN ke dalam Buku Barang Pembantu
Pengguna Eselon 1 berdasarkan LBKP(LBPPW)/ADK

Menyusun LBPPE1

Menyusun LKB
T


Menyusun Catatan atas LBPE1

Melakukan rekonsiliasi data dengan DJKN


Menyampaikan LBPPE1 dan CaLBPPE1 ke UAPB


Menyampaikan LKB ke UAPB
Memelihara dokumen sumber dan laporan



83

84. Input-Proses-Output SIMAK BMN-PB
Input
• Data kiriman dari
aplikasi SIMAK
BMN PPB-E1
• Laporan Barang
PPB-E1
• Laporan Kondisi
Barang PPB-E1
• Catatan atas
Laporan PPB-E1
Proses
s
• Gabung Data
• Verifikasi
• Cetak
Laporan
• Kirim ADK
Output
• Laporan Barang
Semesteran/Ta
hunan
• LKB
• CaLBKP
• ADK
84

85. Ikhtisar Tugas PB
Menyelenggarakan SIMAK-BMN dan menyampaikan Laporan Barang Pengguna
secara berkala
Uraian
S
Membukukan BMN ke dalam Buku Barang Pengguna
berdasarkan LBPP-E1/ADK

Menyusun LBPP

Menyusun LKB
T


Menyusun Catatan atas LBP

Melakukan rekonsiliasi data dengan DJKN


Menyampaikan LBP dan CaLBP ke DJKN


Menyampaikan LKB ke DJKN
Memelihara dokumen sumber dan laporan



85

87. CAKUPAN REKONSILIASI BMN
Rekonsiliasi Internal Satker (UAKPA vs UAKPB)
Rekonsiliasi KL vs Pengelola Barang (UAKPB-KPKNL,
UAPPBW-KANWIL DJKN,UAPPBE1/UAPB – KPDJKN)
Rekonsiliasi KPKNL vs KPPN, Kanwil DJKN-Kanwil
DJPB, KP DJKN – KP DJPB (DAPK)

88. Ruang Lingkup
Rekonsiliasi Barang Milik Negara
2
Rekonsiliasi
dengan BUN
• Tk. Satker
• Tk. Wilayah
• Tk. Pusat
• K/L dan DJKN
• K/L dan DJPb
Rekonsiliasi
Internal
• DJKN
• DJPb
Rekonsiliasi
pada BUN
1
bulanan
LBKP
semesteran
LBP
LBMN-KD
LBMN-KW
LBMN
LBMN

89. Bagan Alur
optional
Rekonsiliasi Barang Milik Negara
mandatory
14
13
12
13
12
11
10
10
9
8
6
7
8
6
5
4
2
3
1
4
2

90. REKONSILIASI INTERNAL SATKER
UAKPB vs UAKPA
Rekonsiliasi Internal Satker dilakukan setiap bulan sebelum UAKPA rekon ke KPPN
Rekonsiliasi Internal Satker dilakukan untuk memastikan data BMN dari UAKPB sudah
tersaji dalam laporan NERACA UAKPA dengan benar
Cakupan rekonsiliasi internal satker :
Menu rekonsiliasi Internal ada di aplikasi SAKPA
- Rekon BMN per akun neraca per jenis transaksi
- Rekon SPM/SP2D terkait BMN
- Informasi PNBP terkait penggunaan dan/ atau pemindahtanganan BMN
Menu rekonsiliasi Internal ada di aplikasi SAKPA
Menu rekonsiliasi Internal ada di aplikasi SAKPA

91. REKONSILIASI KL VS PENGELOLA BMN
Rekonsiliasi dilakukan tiap semester
(Semesteran)
Rekonsiliasi dilakukan antara
UAKPB(Satker) vs KPKNL, UAPPBW
vsKanwil DJKN dan UAPPBE1/UAPB
dengan KP DJKN

92. Pengawasan dan Pengendalian
Rekonsiliasi Barang Milik Negara
 Pengelola/Pengguna Barang melakukan pembinaan dan pengawasan atas
pelaksanaan rekonsiliasi secara berjenjang terhadap unit akuntansi yang
berada di wilayah kerjanya yang antara lain meliputi:
 Kepatuhan pelaksanaan;
 Ketepatan waktu;
 Kelengkapan dan kebenaran data;
 Tindak lanjut
rekonsiliasi.
atas
penyelesaian
temuan
permasalahan
dalam
 Pengelola Barang menyampaikan informasi pelaksanaan rekonsiliasi
bersamaan dengan permintaan penyampaian laporan kepada
pengguna/kuasa pengguna barang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari
sebelum batas akhir pelaksanaan rekonsiliasi.

93. Pengawasan dan Pengendalian
Rekonsiliasi Barang Milik Negara
 Pengelola Barang melakukan pemantauan
pelaksanaan rekonsiliasi, dengan kewenangan:
secara
berkala
atas
 dilaksanakan 5 (lima) hari setelah batas akhir pelaksanaan
pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN, dengan mempertimbangkan
tingkat risiko pelaksanaan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN
pada masing-masing unit organisasi dan wilayah kerja, berupa:
 menerbitkan surat peringatan kepada yang tidak menyampaikan
laporan dan/atau tidak melaksanakan rekonsiliasi
 dilaksanakan 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya surat peringatan,
dengan mempertimbangkan tingkat risiko pengelolaan BMN dan
penyerapan APBN, berupa:
 menunda
penyelesaian
pemindahtanganan BMN
atas
usulan
pemanfaatan
atau
 memberikan rekomendasi pengenaan sanksi penundaan penerbitan
SP2D kepada KPPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

94. TERIMA KASIH
Mudah-mudahan bermanfaat ……..
www.perbendaharaan.go.id