Dokumen tersebut berisi tentang struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terdiri dari kepala badan, sekretaris, dan beberapa sub bagian dan bidang yang membawahi sub bidang. Dokumen juga menjelaskan tugas dan fungsi masing-masing jabatan organisasi tersebut.
BAPPEDA adalah lembaga teknis daerah yang bertugas merencanakan pembangunan daerah. Tugas pokok BAPPEDA meliputi perumusan kebijakan perencanaan daerah, koordinasi penyusunan rencana pembangunan, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi capaian rencana. BAPPEDA juga bertanggung jawab menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti Rancangan Rencana P
00. kisi kisi materi wajib pelaksanaan sosialisasi provinsi 06-04-2016lihin01
Program PISEW Provinsi tahun 2016 mencakup struktur acara sosialisasi, materi utama tentang kebijakan dan mekanisme pelaksanaan program, serta jadwal dan targetnya di tingkat provinsi.
Dokumen tersebut menjelaskan struktur organisasi dan tugas Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. Badan ini dipimpin oleh Kepala Badan dan dibantu oleh Sekretaris Badan serta beberapa sub bagian dan bidang yang membidangi pengadaan pegawai, mutasi, pembinaan, dan pelaporan. Dokumen ini juga menjelaskan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan struktural di lingkungan Badan Kepegawaian Da
02. mekanisme pelaksanaan program pisew 2016 edit perdesaan status 2016-04-11lihin01
Melaksanakan Program PISEW 2016 dengan mengidentifikasi kawasan prioritas, membentuk tim pelaksana tingkat provinsi dan kabupaten, menyusun rencana program dan anggaran, serta melaksanakan pembangunan infrastruktur sesuai rencana.
Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013Sigit Pramulia
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan daerah di Indonesia yang mencakup hukum dan peraturan terkait perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, tahapan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), serta pendekatan partisipatif dalam penyusunan RPJPD.
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014Suhardi Bae
Dokumen ini berisi petunjuk teknis perencanaan kegiatan infrastruktur dalam program PNPM Mandiri Perkotaan. Terdiri dari empat bab yang membahas pendahuluan, perencanaan teknis meliputi penyusunan DED dan proposal, verifikasi kelayakan proposal, dan ketentuan teknis berbagai jenis infrastruktur. Pada bab perencanaan teknis dijelaskan mekanisme yang meliputi tahap persiapan dan perencanaan teknis, mencakup survey
Permen No. 38 Tahun 2016 Tentang OTK Kanwil & KantahFenti Anita Sari
Dokumen tersebut berisi tentang peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang tentang organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan. Dokumen tersebut mengatur tentang tugas, fungsi, dan susunan organisasi Kantor Wilayah BPN serta Bagian Tata Usaha dan beberapa Bidang di dalamnya.
Dokumen tersebut merupakan pedoman program Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PISEW). Pedoman ini memberikan panduan pelaksanaan program mulai dari kebijakan, organisasi pengelola, komponen kegiatan, kriteria infrastruktur, hingga tahapan pengelolaan program. Program PISEW bertujuan meningkatkan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas permukiman perdesaan.
BAPPEDA adalah lembaga teknis daerah yang bertugas merencanakan pembangunan daerah. Tugas pokok BAPPEDA meliputi perumusan kebijakan perencanaan daerah, koordinasi penyusunan rencana pembangunan, pengendalian pelaksanaan rencana, dan evaluasi capaian rencana. BAPPEDA juga bertanggung jawab menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah seperti Rancangan Rencana P
00. kisi kisi materi wajib pelaksanaan sosialisasi provinsi 06-04-2016lihin01
Program PISEW Provinsi tahun 2016 mencakup struktur acara sosialisasi, materi utama tentang kebijakan dan mekanisme pelaksanaan program, serta jadwal dan targetnya di tingkat provinsi.
Dokumen tersebut menjelaskan struktur organisasi dan tugas Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. Badan ini dipimpin oleh Kepala Badan dan dibantu oleh Sekretaris Badan serta beberapa sub bagian dan bidang yang membidangi pengadaan pegawai, mutasi, pembinaan, dan pelaporan. Dokumen ini juga menjelaskan tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan struktural di lingkungan Badan Kepegawaian Da
02. mekanisme pelaksanaan program pisew 2016 edit perdesaan status 2016-04-11lihin01
Melaksanakan Program PISEW 2016 dengan mengidentifikasi kawasan prioritas, membentuk tim pelaksana tingkat provinsi dan kabupaten, menyusun rencana program dan anggaran, serta melaksanakan pembangunan infrastruktur sesuai rencana.
Permendagri 54-direktur-ok-sri varita 5 maret 2013Sigit Pramulia
Dokumen tersebut membahas tentang perencanaan pembangunan daerah di Indonesia yang mencakup hukum dan peraturan terkait perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, tahapan penyusunan rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), serta pendekatan partisipatif dalam penyusunan RPJPD.
Juknis & Proposal kegiatan infrastruktur 2014Suhardi Bae
Dokumen ini berisi petunjuk teknis perencanaan kegiatan infrastruktur dalam program PNPM Mandiri Perkotaan. Terdiri dari empat bab yang membahas pendahuluan, perencanaan teknis meliputi penyusunan DED dan proposal, verifikasi kelayakan proposal, dan ketentuan teknis berbagai jenis infrastruktur. Pada bab perencanaan teknis dijelaskan mekanisme yang meliputi tahap persiapan dan perencanaan teknis, mencakup survey
Permen No. 38 Tahun 2016 Tentang OTK Kanwil & KantahFenti Anita Sari
Dokumen tersebut berisi tentang peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang tentang organisasi dan tata kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan. Dokumen tersebut mengatur tentang tugas, fungsi, dan susunan organisasi Kantor Wilayah BPN serta Bagian Tata Usaha dan beberapa Bidang di dalamnya.
Dokumen tersebut merupakan pedoman program Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PISEW). Pedoman ini memberikan panduan pelaksanaan program mulai dari kebijakan, organisasi pengelola, komponen kegiatan, kriteria infrastruktur, hingga tahapan pengelolaan program. Program PISEW bertujuan meningkatkan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas permukiman perdesaan.
RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS (RPKPP) KAWASAN PERKOTAAN MA...TPRP Strategic Partner
Dokumen tersebut membahas rencana pengembangan kawasan permukiman prioritas di Kota Martapura, Kabupaten Banjar. Secara garis besar mencakup tinjauan kebijakan pembangunan daerah, arahan pengembangan kawasan permukiman berdasarkan dokumen SPPIP, kondisi eksisting kawasan yang akan dikembangkan, serta potensi dan permasalahan yang ada.
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
Rangkuman dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan rencana tata ruang wilayah dan kebijakannya, (2) Materi yang dibahas antara lain kedudukan rencana tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota serta prosedur persetujuan rencana tata ruang, (3) Dokumen ini juga membahas tentang perspektif anggaran berbasis kinerja dan rencana pembang
Musrenbang RKPD Kecamatan bertujuan membahas dan menyepakati kegiatan prioritas tingkat desa serta kecamatan yang akan dicantumkan dalam dokumen RKPD kabupaten/kota. Acara ini melibatkan unsur pemerintah, legislatif, dan masyarakat untuk menyepakati kegiatan prioritas setiap desa dan kecamatan melalui diskusi kelompok dan pleno. Hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani perwakil
Dokumen tersebut membahas tentang petunjuk teknis penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) untuk pembangunan permukiman kumuh skala lingkungan, mencakup pengertian RKM, ruang lingkup, manfaat, dan ketentuan-ketentuan penyusunan RKM."
Dokumen tersebut membahas latar belakang penyusunan pedoman umum rencana tata ruang kawasan perdesaan berbasis masyarakat oleh Kementerian Dalam Negeri. Pedoman ini disusun untuk memfasilitasi pelaksanaan peraturan tentang pembangunan kawasan perdesaan berbasis masyarakat dan meningkatkan kapasitas perencanaan tata ruang perdesaan di pusat dan daerah. Dokumen ini juga menjelaskan metodologi penyus
Penjelasan perda no 2 tahun 2013 tentang rtrw kabupaten karawang 2011 2031muhfidzilla
Dokumen tersebut merangkum penjelasan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang tahun 2011-2031. Dokumen tersebut menjelaskan pengaturan penggunaan ruang di Kabupaten Karawang dalam bidang perkotaan, transportasi, utilitas, lingkungan hidup, sosial budaya dan ekonomi guna pembangunan berkelanjutan.
Teknis Fasilitasi Penyusunan Dokumen dalam Program PPSPinfosanitasi
Teknis Fasilitasi Penyusunan Dokumen dalam Program PPSP menjelaskan mengenai ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Fasilitator Provinsi (PF) dan Fasilitator Kabupaten/Kota (CF) dalam proses penyusunan dokumen PPSP seperti Buku Putih Sanitasi (BPS), Strategi Sanitasi (SSK), dan Memorandum Program (MPS).
Revisi program dan penganggaran p2kp ta. 2015_10062015Albar Kendari
Dokumen tersebut membahas program dan anggaran Program Peningkatan Kualitas Permukiman di Perkotaan (P2KP) tahun 2015, mencakup lingkup program dan kegiatan, target, output yang diharapkan, serta mekanisme penyaluran dana.
Pedoman ini memberikan panduan bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis untuk periode 2010-2014 sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan terkait perencanaan pembangunan nasional. Pedoman ini menjelaskan tata cara dan ruang lingkup penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga agar konsisten dengan prioritas program Presiden yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
Lokakarya Background Study Buku III RPJMN 2015-2019Oswar Mungkasa
disampaikan oleh Direktur Pengembangan Wilayah Bappenas pada Lokakarya Back Ground Study Penyusunan Buku III RPJMN 2015-2019: Pembangunan Berdimensi Kewilayahan. Regional Wilayah Papua, Maluku, Nusa Tenggara di Kuta, Bali 23 September 2013
Rencana Detail Tata Ruang Kota Karawang bertujuan untuk mendefinisikan kawasan perkotaan Karawang dan mengakomodasi kebutuhan pengembangan kota di masa depan, serta menciptakan penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan untuk wilayah Kecamatan Klari, Telukjambe Barat, dan Telukjambe Timur sebagai pedoman pengembangan wilayah tersebut.
RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERMUKIMAN PRIORITAS (RPKPP) KAWASAN PERKOTAAN MA...TPRP Strategic Partner
Dokumen tersebut membahas rencana pengembangan kawasan permukiman prioritas di Kota Martapura, Kabupaten Banjar. Secara garis besar mencakup tinjauan kebijakan pembangunan daerah, arahan pengembangan kawasan permukiman berdasarkan dokumen SPPIP, kondisi eksisting kawasan yang akan dikembangkan, serta potensi dan permasalahan yang ada.
Penyusunan Rencana Tata Ruang dan Dokumen Perencanaan Pembangunan DaerahDadang Solihin
Rangkuman dokumen tersebut adalah: (1) Dokumen tersebut membahas tentang penyusunan rencana tata ruang wilayah dan kebijakannya, (2) Materi yang dibahas antara lain kedudukan rencana tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota serta prosedur persetujuan rencana tata ruang, (3) Dokumen ini juga membahas tentang perspektif anggaran berbasis kinerja dan rencana pembang
Musrenbang RKPD Kecamatan bertujuan membahas dan menyepakati kegiatan prioritas tingkat desa serta kecamatan yang akan dicantumkan dalam dokumen RKPD kabupaten/kota. Acara ini melibatkan unsur pemerintah, legislatif, dan masyarakat untuk menyepakati kegiatan prioritas setiap desa dan kecamatan melalui diskusi kelompok dan pleno. Hasil kesepakatan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani perwakil
Dokumen tersebut membahas tentang petunjuk teknis penyusunan Rencana Kerja Masyarakat (RKM) untuk pembangunan permukiman kumuh skala lingkungan, mencakup pengertian RKM, ruang lingkup, manfaat, dan ketentuan-ketentuan penyusunan RKM."
Dokumen tersebut membahas latar belakang penyusunan pedoman umum rencana tata ruang kawasan perdesaan berbasis masyarakat oleh Kementerian Dalam Negeri. Pedoman ini disusun untuk memfasilitasi pelaksanaan peraturan tentang pembangunan kawasan perdesaan berbasis masyarakat dan meningkatkan kapasitas perencanaan tata ruang perdesaan di pusat dan daerah. Dokumen ini juga menjelaskan metodologi penyus
Penjelasan perda no 2 tahun 2013 tentang rtrw kabupaten karawang 2011 2031muhfidzilla
Dokumen tersebut merangkum penjelasan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang tahun 2011-2031. Dokumen tersebut menjelaskan pengaturan penggunaan ruang di Kabupaten Karawang dalam bidang perkotaan, transportasi, utilitas, lingkungan hidup, sosial budaya dan ekonomi guna pembangunan berkelanjutan.
Teknis Fasilitasi Penyusunan Dokumen dalam Program PPSPinfosanitasi
Teknis Fasilitasi Penyusunan Dokumen dalam Program PPSP menjelaskan mengenai ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Fasilitator Provinsi (PF) dan Fasilitator Kabupaten/Kota (CF) dalam proses penyusunan dokumen PPSP seperti Buku Putih Sanitasi (BPS), Strategi Sanitasi (SSK), dan Memorandum Program (MPS).
Revisi program dan penganggaran p2kp ta. 2015_10062015Albar Kendari
Dokumen tersebut membahas program dan anggaran Program Peningkatan Kualitas Permukiman di Perkotaan (P2KP) tahun 2015, mencakup lingkup program dan kegiatan, target, output yang diharapkan, serta mekanisme penyaluran dana.
Pedoman ini memberikan panduan bagi Kementerian/Lembaga dalam menyusun Rencana Strategis untuk periode 2010-2014 sesuai dengan Undang-Undang dan peraturan terkait perencanaan pembangunan nasional. Pedoman ini menjelaskan tata cara dan ruang lingkup penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga agar konsisten dengan prioritas program Presiden yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
Lokakarya Background Study Buku III RPJMN 2015-2019Oswar Mungkasa
disampaikan oleh Direktur Pengembangan Wilayah Bappenas pada Lokakarya Back Ground Study Penyusunan Buku III RPJMN 2015-2019: Pembangunan Berdimensi Kewilayahan. Regional Wilayah Papua, Maluku, Nusa Tenggara di Kuta, Bali 23 September 2013
Rencana Detail Tata Ruang Kota Karawang bertujuan untuk mendefinisikan kawasan perkotaan Karawang dan mengakomodasi kebutuhan pengembangan kota di masa depan, serta menciptakan penataan ruang yang terpadu dan berkelanjutan untuk wilayah Kecamatan Klari, Telukjambe Barat, dan Telukjambe Timur sebagai pedoman pengembangan wilayah tersebut.
[Ringkasan]
BAPPEDA Kota Singkawang adalah badan perencanaan pembangunan daerah yang bertugas merumuskan kebijakan teknis dan melakukan perencanaan, koordinasi, monitoring, dan evaluasi pembangunan di Kota Singkawang. BAPPEDA terdiri dari 4 bidang yaitu Ekonomi, Sosial Budaya, Fisik Prasarana, dan Penelitian Statistik yang bekerja di bawah naungan Kepala BAPPEDA dan Sekretaris BAPPEDA.
Dokumen tersebut menjelaskan struktur organisasi dan tugas pokok Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon yang terdiri dari Kepala Dinas, Sekretariat, dan 6 bidang yang membawahi berbagai seksi. Kepala Dinas bertugas memimpin dinas dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Sekretariat membantu administrasi umum dan keuangan serta mengoordinasi kegiatan dinas.
Dokumen tersebut membahas penyeragaman fungsi manajemen dan tugas-tugas pimpinan tinggi, administrator, dan pengawas di lingkungan pemerintahan. Termasuk di dalamnya penjelasan mengenai perencanaan, pengawasan, pelaporan, pembinaan, dan penilaian kinerja.
Penguatan Kelembagaan Pokja Sanitasi di Daerahinfosanitasi
Mengoordinasikan, memfasilitasi, menyiapkan, dan merumuskan
pelaksanaan fungsi dan tugas pokja sanitasi kabupaten/kota.
Bidang
Perencanaan
Memfasilitasi penyusunan BPS, SSK dan draft MPS, melakukan review
terhadap pelaksanaan pembangunan sanitasi wilayah kabupaten/kota
mencakup pelaksanaan sosialiasi rencana pembangunan fisik dan non
fisik, kesiapan lahan, analisa dampak ling
Dokumen tersebut merangkum latar belakang, tugas, dan fungsi Direktorat Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi dalam menangani program transmigrasi dan pembangunan kawasan transmigrasi untuk mendukung pembangunan nasional.
Peraturan ini mengatur tentang rincian tugas pokok, fungsi, dan uraian tugas jabatan struktural Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. Dokumen ini menjelaskan tugas Kepala Badan dan Sekretaris Badan dalam merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah di bidang fisik, ekonomi, pemerintahan, dan kesejahteraan masyarak
saya tidak mengharapkan apa2 dari saudara, saya hanya minta doa anda untuk me...Reddy Prayudie
saya tidak mengharapkan apa2 dari saudara, saya hanya minta doa anda untuk mendoakan saya, semoga Allah azza Wa Jalla menggolongkan saya mnjadi orang - orang Mu'min yg diberi Kenikmanatan Iman
Dokumen tersebut membahas tentang tugas, fungsi, dan kedudukan aparatur pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa, meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Dusun. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan bahwa aparatur desa bertugas dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembin
Pedoman penilaian dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan musrenbangriky_safrizal_rusli
Keputusan Menteri Dalam Negeri menetapkan pedoman penilaian dan evaluasi pelaksanaan Musrenbang agar dapat mencerminkan perencanaan yang partisipatif, demokratis, transparan, akuntabel dan komprehensif dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Pedoman ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan Musrenbang tentang alokasi sumber daya anggaran.
Rumah Sakit Umum Daerah Salak memiliki tugas untuk menyediakan layanan kesehatan yang meliputi perawatan, pemulihan, pencegahan, dan rujukan. Untuk menjalankan tugas tersebut, RSUD Salak menyelenggarakan layanan medis, dukungan medis dan non medis, perawatan, rujukan, pendidikan, penelitian, pengembangan, dan administrasi keuangan. RSUD Salak terdiri dari direktur, sekretaris, dan beber
CERITA REMEH TEMEH DESA ANKOR JAWA TENGAH.pdfZainul Ulum
Sekelumit cerita tentang ekspresi kegelisahan kaum muda desa atas kondisi negara, yang memilih menyalakan lilin-lilin kecil sebisanya daripada mengutuk kegelapan yang memiskinkannya selama beberapa generasi
1. LAMPIRAN Ia: PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 51 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN-BADAN DAERAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT
BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,
ttd
H. M. ZAINUL MAJDI
SUB BAGIAN
PROGRAM
PEJABAT
FUNGSIONAL
KEPALA BADAN
SEKRETARIS
SUB BAGIAN
KEUANGAN
SUB BAGIAN
UMUM
BIDANG PEMANTAUAN,
EVALUASI DAN PENGENDALIAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
SUB BIDANG PENGENDALIAN
PERENCANAAN
SUB BIDANG PEMANTAUAN,
EVALUASI DAN PELAPORAN
SUB BIDANG
DATA DAN SISTEM INFORMASI
PERENCANAAN
BIDANG PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
SUB BIDANG PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
SOSIAL BUDAYA
SUB BIDANG PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
EKONOMI DAN WILAYAH
SUB BIDANG PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
INFORMASI GEOSPASIAL
BIDANG PERENCANAAN
PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA
SUB BIDANG
PENDIDIKAN DAN KESEHATAN
SUB BIDANG SOSIAL,
KETENAGAKERJAAN DAN
KEPENDUDUKAN
SUB BIDANG
PEMERINTAHAN DAN POLITIK
BIDANG PERENCANAAN
WILAYAH DAN
PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR
SUB BIDANG PEKERJAAN
UMUM, PERMUKIMAN DAN
TRANSPORTASI
SUB BIDANG
PERENCANAAN WILAYAH
SUB BIDANG KEMARITIMAN
DAN
SUMBER DAYA ALAM
BIDANG PERENCANAAN
PEMBANGUNAN EKONOMI
SUB BIDANG
PANGAN DAN PERTANIAN
SUB BIDANG INVESTASI DAN
KEUANGAN
SUB BIDANG INDUSTRI,
PERDAGANGAN DAN PARIWISATA
2. LAMPIRAN IIa : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN-BADAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
NO JABATAN RINGKASAN TUGAS RINCIAN TUGAS RINCIAN FUNGSI
1 2 3 4 5
1 Kepala Badan membantu gubernur dalam
menyusun rencana
pembangunan daerah,
merumuskan kebijakan
teknis, koordinasi dan
fasilitasi, pemantauan,
evaluasi dan pengendalian,
administrasi umum dalam
penyelenggaraan
pemerintahan di bidang
perencanaan
pembangunan daerah dan
penelitian dan
pengembangan daerah.
a. merumuskan kebijakan teknis
perencanaan, penelitian dan
pengembangan pembangunan daerah;
b. menyelenggarakan urusan
pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang perencanaan, penelitian dan
pengembangan pembangunan daerah
c. mengkoordinasikan dan mengendalikan
penyusunan perencanaan, penelitian
dan pengembangan pembangunan
daerah
d. memantau, mengevaluasi dan
melaporkan penyelenggaraan program
kegiatan bidang perencanaan, penelitian
dan pengembangan pembangunan
daerah
e. membina, memfasilitasi dan
melaksanakan tugas perencanaan,
penelitian dan pengembangan
pembangunan daerah
a. penyusunan kebijakan teknis bidang
perencanaan pembangunan, penelitian
dan pengembangan daerah
b. penyusunan perencanaan
pembangunan daerah yang meliputi
RPJPD, RPJMD, dan RKPD
c. koordinasi dan fasilitasi dalam
pelaksanaan rencana pembangunan,
penelitian dan pengembangan daerah
d. pengendalian, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan, penelitian dan
pengembangan daerah
e. penyusunan dan pengelolaan hasil
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
perencanaan pembangunan, penelitian
dan pengembangan daerah
f. pembinaan dan pelayanan
administrasi umum di bidang
perencanaan pembangunan, penelitian
dan pengembangan daerah
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan
oleh gubernur
2 Sekretaris membantu kepala badan
dalam menyusun dan
merumuskan bahan
kebijakan teknis,
merencanakan,
a. pelaksanaan penyusunan bahan
perumusan kebijakan teknis,
pembinaan administrasi dan
koordinasi internal
b. pengelolaan dan pelayanan
administrasi umum
3. NO JABATAN RINGKASAN TUGAS RINCIAN TUGAS RINCIAN FUNGSI
1 2 3 4 5
melaksanakan,
mengkoordinasikan dan
mengendalikan kegiatan
administrasi yang meliputi
ketatausahaan, umum dan
kepegawaian, keuangan,
serta program dan
pelaporan.
c. pengelolaan administrasi kepegawaian
d. pengelolaan administrasi keuangan
e. pengelolaan administrasi perlengkapan
f. pengelolaan urusan rumah tangga
g. pelaksanaan koordinasi penyusunan
program, anggaran dan Perundang-
undangan
h. pelaksanaan koordinasi
penyelenggaraan tugas-tugas bidang
i. pengelolaan kearsipan dinas
j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi
organisasi dan tata laksana
k. pelaksanaan fasilitasi kegiatan Dewan
Pakar
l. pelaksanaan tugas kedinasan lain
yang diberikan pimpinan
3 Kepala Subbagian
Umum
melakukan urusan
ketatausahaan,
kepegawaian,
kerumahtanggaan dan
keprotokolan di lingkungan
badan
a. melaksanakan urusan ketatausahaan
b. melaksanakan urusan kepegawaian
c. melaksanakan urusan
kerumahtanggaan dan keprotokolan
d. menyiapkan laporan pelaksanaan
kegiatan Subbagian umum
4 Kepala Subbagian
Keuangan
Melakukan pengelolaan
urusan keuangan dan aset
atau barang milik daerah
a. mengumpulkan/mengolah data
keuangan dan aset untuk bahan
penyusunan laporan keuangan dan aset
b. menyiapkan bahan usulan
pengangkatan dan pemberhentian
pemimpin kegiatan, kuasa pimpinan
kegiatan, bendaharawan, pengelola aset
dan atasan langsungnya
c. melaksanakan penyiapan bahan
penyusunan rencana penerimaan dan
anggaran belanja Badan, baik rutin
maupun pembangunan
d. menyiapkan bahan penyelenggaraan
4. NO JABATAN RINGKASAN TUGAS RINCIAN TUGAS RINCIAN FUNGSI
1 2 3 4 5
pembinaan administrasi keuangan,
perbendaharaan dan pengelolaan aset
e. mencatat dan mengklarifikasi laporan
hasil pemeriksaan serta penyiapan
tindak lanjut
f. menyiapkan laporan pelaksanaan
kegiatan Subbagian Keuangan
5 Kepala Subbagian
Program
Menghimpun dan
menyiapkan bahan
penyusunan kebijakan
teknis, koordinasi
pelaksanaan perencanaan,
pemantauan, evaluasi
program dan pelaporan
a. menghimpun dan menyiapkan bahan
dalam rangka penyusunan kebijakan
teknis, program dan pelaporan
b. menyiapkan bahan koordinasi
pelaksanaan perencanaan, pemantauan,
evaluasi program dan pelaporan
c. menyiapkan bahan pelaksanaan
perencanaan, pemantauan, evaluasi
program dan pelaporan
d. menghimpun dan menyiapkan bahan
laporan pelaksanaan perencanaan,
pemantauan, evaluasi program dan
pelaporan
e. menyiapkan laporan pelaksanaan
kegiatan subbagian program dan
pelaporan
6 Kepala Bidang
Perencanaan Wilayah
dan Pembangunan
Infrastruktur
menyusun bahan
kebijakan teknis,
koordinasi, fasilitasi,
rencana dan pelaksanaan
program dan kegiatan,
pembinaan dan
pengendalian, monitoring,
evaluasi dan pelaporan
perencanaan bidang
infrastruktur
a. penyusunan bahan kebijakan teknis
perencanaan pembangunan di bidang
infrastruktur
b. penyelenggaraan koordinasi dan
fasilitasi perencanaan pembangunan
bidang infrastruktur, meliputi :
- Urusan Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang
- Urusan Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman
- Urusan Perhubungan
- Urusan Energi dan Sumber Daya
Mineral
- Urusan Lingkungan Hidup
5. NO JABATAN RINGKASAN TUGAS RINCIAN TUGAS RINCIAN FUNGSI
1 2 3 4 5
- Urusan Kehutanan
- Urusan Kelautan dan Perikanan
- Urusan Komunikasi dan
Informatika
- Urusan Statistik
- Bappeda
- Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
- Badan Penghubung Daerah
- Sekretariat KPID
- Biro Administrasi Pembangunan
- Biro Humas
c. penyusunan rencana program dan
kegiatan perencanaan pembangunan
bidang infrastruktur
d. penyusunan bahan pembinaan dan
pengendalian program dan kegiatan
perencanaan pembangunan bidang
infrastruktur
e. penyusunan bahan monitoring,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
perencanaan pembangunan bidang
infrastruktur
f. pelaksanaan tugas kedinasan lain
yang diberikan pimpinan
7 Kepala Sub Bidang
Perencanaan Wilayah
menghimpun dan
menyiapkan bahan
penyusunan kebijakan
teknis, rencana program
dan kegiatan, koordinasi,
fasilitasi, monitoring,
evaluasi dan pelaporan
perencanaan wilayah
a. menghimpun dan menyiapkan bahan
penyusunan kebijakan teknis
perencanaan wilayah
b. menghimpun, menyiapkan dan
menyusun bahan rencana program dan
kegiatan perencanaan wilayah
c. menyiapkan bahan koordinasi dan
fasilitasi perencanaan wilayah
d. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi
dan pelaporan perencanaan wilayah
e. menyiapkan bahan koordinasi
6. NO JABATAN RINGKASAN TUGAS RINCIAN TUGAS RINCIAN FUNGSI
1 2 3 4 5
penyusunan program dan kegiatan
dibidang perencanaan wilayah yang
diusulkan kepada pemerintah
8 Kepala Sub Bidang
Pekerjaan Umum,
Permukiman dan
Transportasi
Menghimpun dan
menyiapkan bahan
penyusunan kebijakan
teknis, rencana program
dan kegiatan, koordinasi,
fasilitasi, monitoring,
evaluasi dan pelaporan
perencanaan bidang
pekerjaan umum,
permukiman dan
transportasi
a. menghimpun dan menyiapkan bahan
penyusunan kebijakan teknis
perencanaan bidang pekerjaan umum,
permukiman dan transportasi
b. menghimpun, menyiapkan dan
menyusun bahan rencana program dan
kegiatan bidang pekerjaan umum,
permukiman dan transportasi
c. menyiapkan bahan koordinasi dan
fasilitasi perencanaan bidang pekerjaan
umum, permukiman dan transportasi
d. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi
dan pelaporan perencanaan bidang
pekerjaan umum, permukiman dan
transportasi
e. menyiapkan bahan koordinasi
penyusunan program dan kegiatan di
bidang pekerjaan umum, permukiman
dan transportasi yang diusulkan
kepada pemerintah
9 Kepala Sub Bidang
Kemaritiman dan
Sumber Daya Alam
menghimpun dan
menyiapkan bahan
penyusunan kebijakan
teknis, rencana program
dan kegiatan, koordinasi,
fasilitasi, monitoring,
evaluasi dan pelaporan
perencanaan
pembangunan di bidang
kemaritiman dan sumber
daya alam
a. menghimpun dan menyiapkan bahan
penyusunan kebijakan teknis
perencanaan pembangunan di bidang
kemaritiman dan sumber daya alam
b. menghimpun, menyiapkan dan
menyusun bahan rencana program dan
kegiatan di bidang kemaritiman dan
sumber daya alam
c. menyiapkan bahan koordinasi dan
fasilitasi perencanaan pembangunan di
bidang kemaritiman dan sumber daya
alam
d. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi
dan pelaporan perencanaan
7. NO JABATAN RINGKASAN TUGAS RINCIAN TUGAS RINCIAN FUNGSI
1 2 3 4 5
pembangunan di bidang kemaritiman
dan sumber daya alam
e. menyiapkan bahan koordinasi
penyusunan program dan kegiatan di
bidang kemaritiman dan sumber daya
alam yang diusulkan kepada
pemerintah
10 Kepala Bidang
Perencanaan
Pembangunan
Ekonomi
menyusun bahan
kebijakan teknis,
koordinasi, fasilitasi,
rencana dan pelaksanaan
program dan kegiatan,
monitoring, evaluasi dan
pelaporan perencanaan
pembangunan bidang
perekonomian
a. penyusunan bahan kebijakan teknis
perencanaan pembangunan bidang
perekonomian
b. penyelenggaraan koordinasi dan
fasilitasi perencanaan pembangunan
bidang perekonomian, meliputi :
- Urusan Pangan
- Urusan Pertanian
- Urusan Perindustrian
- Urusan Perdagangan
- Urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan
Menengah
- Urusan Penanaman Modal
- Urusan Pariwisata
- Dinas Peternakan
- Badan Pengelola Pendapatan
Daerah
- Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah
- Biro Perekonomian
- Biro Umum
c. penyusunan rencana dan pelaksanaan
program dan kegiatan perencanaan
pembangunan bidang perekonomian
d. penyusunan bahan monitoring,
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
perencanaan pembangunan bidang
perekonomian
e. pelaksanaan tugas kedinasan lain
8. NO JABATAN RINGKASAN TUGAS RINCIAN TUGAS RINCIAN FUNGSI
1 2 3 4 5
yang diberikan pimpinan
11 Kepala Sub Bidang
Investasi dan
Keuangan
menghimpun dan
menyiapkan bahan
penyusunan kebijakan
teknis, rencana program
dan kegiatan, koordinasi,
fasilitasi, monitoring,
evaluasi dan pelaporan
perencanaan program
pembangunan di bidang
investasi dan keuangan
a. menghimpun dan menyiapkan bahan
penyusunan kebijakan teknis
perencanaan pembangunan di bidang
investasi dan keuangan
b. menyiapkan bahan rencana program
dan kegiatan pembangunan di bidang
investasi dan keuangan
c. menyiapkan bahan koordinasi dan
fasilitasi perencanaan pembangunan di
bidang investasi dan keuangan
d. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi
dan pelaporan perencanaan
pembangunan di bidang investasi dan
keuangan
12 Kepala Sub Bidang
Pangan dan Pertanian
Menghimpun dan
menyiapkan bahan
penyusunan kebijakan
teknis, rencana program
dan kegiatan, koordinasi,
fasilitasi, monitoring,
evaluasi dan pelaporan
perencanaan
pembangunan di bidang
pangan dan pertanian
a. menghimpun dan menyiapkan bahan
penyusunan kebijakan teknis
perencanaan pembangunan di bidang
pangan dan pertanian
b. menghimpun dan menyiapkan bahan
rencana program dan kegiatan
pembangunan di bidang pangan dan
pertanian
c. menyiapkan bahan koordinasi dan
fasilitasi perencanaan pembangunan di
bidang pangan dan pertanian
d. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi
dan pelaporan perencanaan
pembangunan di bidang pangan dan
pertanian
13 Kepala Sub Bidang
Industri, Perdagangan
dan Pariwisata
menghimpun dan
menyiapkan bahan
penyusunan kebijakan
teknis, rencana program
dan kegiatan, koordinasi,
fasilitasi, monitoring,
a. menghimpun dan menyiapkan bahan
penyusunan kebijakan teknis
perencanaan pembangunan industri,
perdagangan dan pariwisata
b. menghimpun dan menyiapkan bahan
rencana program dan kegiatan
pembangunan industri, perdagangan
9. NO JABATAN RINGKASAN TUGAS RINCIAN TUGAS RINCIAN FUNGSI
1 2 3 4 5
evaluasi dan pelaporan
perencanaan
pembangunan industri,
perdagangan dan
pariwisata
dan pariwisata
c. menyiapkan bahan koordinasi dan
fasilitasi perencanaan pembangunan
industri, perdagangan dan pariwisata
d. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi
dan pelaporan perencanaan
pembangunan industri, perdagangan
dan pariwisata
14 Kepala Bidang
Perencanaan
Pembangunan Sosial
Budaya
menyusun bahan
kebijakan teknis, rencana
program dan kegiatan,
koordinasi, fasilitasi,
monitoring, evaluasi dan
pelaporan perencanaan
pembangunan bidang
sosial budaya
a. penyusunan bahan kebijakan teknis
perencanaan pembangunan di bidang
sosial, pengawasan, perlindungan
masyarakat, pendidikan dan olahraga,
diklat, kesehatan, sosial budaya
b. penyelenggaraan koordinasi rencana
pembangunan di bidang sosial,
pengawasan, perlindungan
masyarakat, pendidikan dan olahraga,
diklat, kesehatan, sosial budaya yang
disusun oleh SKPD dalam lingkungan
pemerintah daerah, kabupaten/kota
serta berada dalam wilayah provinsi,
meliputi :
- Urusan Kesehatan
- Urusan Pendidikan
- Urusan Kebudayaan
- Urusan Sosial
- Urusan Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak
- Urusan Pengendalian Penduduk
dan Keluarga Berencana
- Urusan Tenaga Kerja
- Urusan Transmigrasi
- Urusan Perpustakaan
- Urusan Kearsipan
- Urusan Pemberdayaan Masyarakat
dan Desa
10. NO JABATAN RINGKASAN TUGAS RINCIAN TUGAS RINCIAN FUNGSI
1 2 3 4 5
- Urusan Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan
Sipil
- Urusan Kepemudaan dan Olahraga
- Urusan Ketenteraman, Ketertiban
Umum, dan Perlindungan
Masyarakat
- Badan Kepegawaian Daerah
- Badan Pengembangan SDM Daerah
- Bakesbangpoldagri
- Sekretariat DPRD NTB
- Inspektorat Provinsi NTB
- Sat Pol PP
- Biro Pemerintahan
- Biro Hukum
- Biro Kesejahteraan Rakyat
- Biro Organisasi
- RSU Provinsi NTB
- RSU H. L. Manambai Abdul Kadir
Sumbawa
- RSJ Mutiara Sukma
c. penyelenggaraan koordinasi dan
fasilitasi perencanaan pembangunan
bidang sosial budaya
d. penyusunan bahan monitoring dan
evaluasi perencanaan dan pelaksanaan
program bidang sosial budaya
e. penyiapkan bahan koordinasi
penyusunan program tahunan di
bidang perencanaan pembangunan
sosial budaya
f. pelaksanakan tugas kedinasan lain
yang diberikan pimpinan sesuai
dengan bidang tugas dan fungsi
15 Kepala Sub Bidang
Sosial,
menghimpun, menyiapkan
bahan penyusunan
a. menghimpun dan menyiapkan bahan
penyusunan kebijakan teknis
11. NO JABATAN RINGKASAN TUGAS RINCIAN TUGAS RINCIAN FUNGSI
1 2 3 4 5
Ketenagakerjaan dan
Kependudukan
perumusan kebijakan
teknis, rencana program
dan kegiatan, koordinasi,
fasilitasi, monitoring,
evaluasi dan pelaporan
perencanaan di bidang
sosial, ketenagakerjaan
dan kependudukan
perencanaan di bidang sosial,
ketenagakerjaan dan kependudukan
b. menyiapkan dan menyusun bahan
rencana program dan kegiatan
pembangunan di bidang sosial,
ketenagakerjaan dan kependudukan
c. menyiapkan bahan koordinasi dan
fasilitasi perencanaan pembangunan di
bidang sosial, ketenagakerjaan dan
kependudukan
d. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi
dan pelaporan perencanaan
pembangunan di bidang sosial,
ketenagakerjaan dan kependudukan
e. menyiapkan bahan koordinasi
penyusunan program tahunan di
bidang sosial, ketenagakerjaan dan
kependudukan yang diusulkan pada
pemerintah pusat sebagai program
tahunan nasional
16 Kepala Sub Bidang
Pendidikan dan
Kesehatan
Menghimpun dan
menyiapkan bahan
penyusunan kebijakan
teknis, rencana program
dan kegiatan, koordinasi,
fasilitasi, monitoring,
evaluasi dan pelaporan
perencanaan program
pelayanan di bidang
pendidikan dan kesehatan
a. menghimpun dan menyiapkan bahan
penyusunan kebijakan teknis
perencanaan pelayanan di bidang
pendidikan dan kesehatan
b. menyiapkan dan menyusun bahan
rencana program dan kegiatan
pelayanan di bidang pendidikan dan
kesehatan
c. menyiapkan bahan koordinasi dan
fasilitasi perencanaan pelayanan di
bidang pendidikan dan kesehatan
d. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi
dan pelaporan perencanaan pelayanan
di bidang pendidikan dan kesehatan
e. menyelenggarakan koordinasi
penyusunan program tahunan di
bidang pendidikan dan kesehatan yang
12. NO JABATAN RINGKASAN TUGAS RINCIAN TUGAS RINCIAN FUNGSI
1 2 3 4 5
diusulkan pada pemerintah pusat
sebagai program tahunan nasional
17 Kepala Sub Bidang
Pemerintahan dan
Politik
Menghimpun, menyiapkan
bahan penyusunan
perumusan kebijakan
teknis, rencana program
dan kegiatan, koordinasi,
fasilitasi, monitoring,
evaluasi dan pelaporan
perencanaan bidang
pemerintahan dan politik
a. menyiapkan bahan penyusunan
perumusan kebijakan teknis
perencanaan pembangunan
pemerintahan dan politik
b. menyiapkan dan menyusun bahan
rencanaprogram dan kegiatan
pembangunan di bidang pemerintahan
dan politik
c. menyiapkan bahan koordinasi dan
fasilitasi perencanaan pembangunan
pemerintahan dan politik
d. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi
dan pelaporan perencanaan
pembangunan pemerintahan dan politik
e. menyiapkan bahan koordinasi
penyusunan program tahunan dibidang
pemerintahan dan politik yang
diusulkan pada pemerintah pusat
sebagai program tahunan nasional
18 Kepala Bidang
Penelitian dan
Pengembangan
menentukan kebijakan
perencanaan dan
pengorganisasian
penelitian dan
pengembangan di bidang
ekonomi dan wilayah,
sosial dan budaya, serta
informasi geospasial
a. penyusunan perumusan kebijakan
teknis di bidang penelitian dan
pengembangan ekonomi dan wilayah,
sosial budaya, serta informasi
geospasial
b. penyusunan program kerja/kegiatan
Bidang Penelitian dan Pembangunan
sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;
c. pemahaman ketentuan, peraturan,
kebijakan dan pedoman yang
berhubungan dengan bidang tugas;
d. pengkoordinasian pelaksanaan
kegiatan pengkajian dan analisis
kebijakan pada aspek sosial budaya,
pembangunan daerah, pertanian
13. NO JABATAN RINGKASAN TUGAS RINCIAN TUGAS RINCIAN FUNGSI
1 2 3 4 5
dalam arti luas, aspek ekonomi dan
wilayah, sosial budaya, informasi
geospasial dan aspek lain yang
menjadi kewenangan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Barat serta
melakukan pengkajian dan analisis
terhadap potensi daerah yang dapat
dikembangkan.
e. pemberian fasilitas pendukung
pembentukan Dewan Riset Daerah
(DRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat
dan pembentukan forum komunikasi
Penelitian dan Pengembangan.
f. penyusunan perumusan perencanaan
pelaksanaan koordinasi, kerjasama
penelitian dan pengembangan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Barat dan lembaga lain serta
membantu kegiatan penelitian dan
pengembangan yang dilakukan oleh
Pemerintah Pusat dan Daerah.
g. penyiapan rekomendasi/ijin penelitian
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
h. penyusunan rencana koordinasi
pelaksanaan pengembangan dan
sosialisasi hasil-hasil penelitian dan
pengembangan serta penyusunan
buku litbang.
i. penyajian data dan informasi di bidang
penelitian dan pengembangan ekonomi
dan wilayah, sosial budaya, serta
informasi geospasial
j. pelaksanaan pembinaan, pemantauan
pengawasan dan pengendalian
kegiatan penelitian dan
pengembanganekonomi dan wilayah,
sosial budaya, serta informasi
14. NO JABATAN RINGKASAN TUGAS RINCIAN TUGAS RINCIAN FUNGSI
1 2 3 4 5
geospasial
k. pelaksanaan monitoring dan evaluasi
tentang penelitian dan pengembangan.
l. pelaporan pelaksanaan kegiatan
lingkup penelitian dan pengembangan
bidang perencanaan pembangunan
ekonomi dan wilayah, sosial budaya,
serta informasi geospasial
m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan
pimpinan sesuai bidang tugas.
19 Kepala Sub Bidang
Penelitian dan
Pengembangan
Ekonomi dan Wilayah
melaksanakan kebijakan
perencanaan penelitian
dan pengembangan di
bidang ekonomi dan
wilayah
a. menghimpun dan menyiapkan bahan
perumusan kebijakan teknis di bidang
penelitian dan pengembangan
perekonomian dan wilayah
b. menyusun program kerja/kegiatan Sub
Bidang Litbang Ekonomi dan Wilayah
sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;
c. mempelajari ketentuan, peraturan,
kebijakan dan pedoman yang
berhubungan dengan bidang tugas;
d. menyiapkan bahan koordinasi dengan
instansi lain dalam pelaksanaan
penelitian dan pengembangan dalam
bidang potensi ekonomi daerah dan
wilayah;
e. memfasilitasi penyusunan Agenda
Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi
Nusa Tenggara Barat
f. menyiapkan bahan pelaksanaan
fasilitasi penelitian dan pengembangan
bidang perekonomian (perindustrian
dan keuangan, pertanian, perikanan
kelautan dan perusahaan daerah) dan
wilayah
g. menyiapkan bahan penyusunan
rekomendasi atau izin penelitian di
15. NO JABATAN RINGKASAN TUGAS RINCIAN TUGAS RINCIAN FUNGSI
1 2 3 4 5
bidang ekonomi dan wilayah
h. melakukan koordinasi pelaksanaan
pengembangan dan sosialisasi hasil
penelitian atau pengkajian serta
penyusunan buku litbang.
i. menyiapkan bahan penyajian data dan
informasi di bidang penelitian dan
pengembangan perekonomian dan
wilayah
j. menyiapkan bahan pembinaan,
pemantauan, pengawasan dan
pengendalian di bidang penelitian dan
pengembangan perekonomian dan
wilayah
k. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi
dan pelaporan di bidang penelitian dan
pengembangan perekonomian dan
wilayah
l. melaporkan pelaksanaan kegiatan
lingkup penelitian dan pengembangan
bidang perencanaan pembangunan
ekonomi dan wilayah
20 Kepala Sub Bidang
Penelitian dan
Pengembangan Sosial
Budaya
melaksanakan kebijakan
perencanaan penelitian
dan pengembangan di
bidang sosial budaya;
a. menghimpun dan menyiapkan bahan
perumusan kebijakan teknis di bidang
penelitian dan pengembangan sosial
budaya
b. menyusun program kerja/kegiatan Sub
Bidang Litbang Sosial Budaya sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas;
c. mempelajari ketentuan, peraturan,
kebijakan dan pedoman yang
berhubungan dengan bidang tugas;
d. menyiapkan bahan koordinasi dengan
instansi lain dalam rangka penelitian
dan pengembangan di bidang sosial
budaya
e. memfasilitasi penyusunan Agenda
16. NO JABATAN RINGKASAN TUGAS RINCIAN TUGAS RINCIAN FUNGSI
1 2 3 4 5
Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi
Nusa Tenggara Barat
f. menyiapkan bahan pelaksanaan
fasilitasi penelitian dan pengembangan
bidang sosial budaya
g. menyiapkan bahan penyusunan
rekomendasi / izin penelitian di bidang
sosial budaya
h. melakukan koordinasi pelaksanaan
pengembangan dan sosialisasi hasil
penelitian/pengkajian serta
penyusunan buku litbang.
i. menyiapkan bahan penyajian data dan
informasi di bidang penelitian
pengembangan sosial budaya
j. menyiapkan bahan pembinaan,
pemantauan, pengawasan dan
pengendalian di bidang penelitian dan
pengembangan sosial budaya
k. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi
dan pelaporan di bidang penelitian dan
pengembangan sosial budaya
l. melaporkan pelaksanaan kegiatan
lingkup penelitian dan pengembangan
bidang perencanaan pembangunan
sosial budaya
21 Kepala Sub Bidang
Penelitian dan
Pengembangan
Informasi Geospasial
melaksanakan bahan
kebijakan teknis, rencana
program dan kegiatan,
analisis, koordinasi,
fasilitasi, monitoring,
evaluasi dan pelaporan
serta pelayanan di lingkup
informasi geospasial.
a. penyusunan bahan kebijakan teknis
penataan informasi geospasial;
b. penyusunan rencana program dan
kegiatan di lingkup informasi
geospasial;
c. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi,
monitoring, evaluasi dan pelaporan di
lingkup informasi geospasial sesuai
kewenangan berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
d. penyusunan informasi geospasial
17. NO JABATAN RINGKASAN TUGAS RINCIAN TUGAS RINCIAN FUNGSI
1 2 3 4 5
tematik daerah;
e. penyusunan bahan evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan tugas di
informasi geospasial daerah;
f. pembinaan informasi geospasial dan
forum data atau simpul jaringan;
g. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi
dan pelaporan pelaksanaan program.
22 Kepala Bidang
Pemantauan,
Evaluasi, dan
Pengendalian
Perencanaan
Pembangunan
menyusun bahan
kebijakan teknis rencana
program, data dan
informasi, pembinaan,
koordinasi, fasilitasi,
monitoring, pengendalian
dan evaluasi perencanaan
pembangunan serta
pelaporan hasil-hasil
pembangunan daerah
a. penyusunan bahan kebijakan teknis
perencanaan pembangunan daerah
b. penyusunan rencana program dan
kegiatan Perencanaan Pembangunan
daerah
c. penyusunan bahan koordinasi dan
fasilitasi perencanaan pembangunan
daerah
d. penyusunan data dan informasi
perencanaan serta evaluasi
pembangunan daerah
e. penyusunan laporan perencanaan,
pengendalian, dan pelaksanaan serta
monitoring dan evaluasi pembangunan
daerah
f. pelaksanaan tugas kedinasan lain
yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan bidang tugas dan fungsi
23 Kepala Sub Bidang
Pemantauan, Evaluasi
dan Pelaporan
Menghimpun dan
menyiapkan bahan
penyusunan kebijakan
teknis, rencana program
dan kegiatan, koordinasi,
fasilitasi, monitoring,
evaluasi penyusunan
pelaporan pengembangan
perencanaan
a. Menyiapkan bahan koordinasi
penyusunan dokumen
Pertanggungjawaban Gubernur;
b. Menyiapkan bahan koordinasi
penyusunan Laporan Evaluasi Program
Prioritas dan Capaian Indikator RPJMD;
c. Menyiapkan bahan koordinasi
penyusunan Laporan Evaluasi APBD
Provinsi dan Kabupaten/Kota;
d. Menyiapkan bahan koordinasi
penyusunan Laporan Evaluasi APBN
18. NO JABATAN RINGKASAN TUGAS RINCIAN TUGAS RINCIAN FUNGSI
1 2 3 4 5
pembangunan daerah (Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan
Urusan Bersama);
e. menyiapkan bahan sinkronisasi
program APBN dengan APBD
24 Kepala Sub Bidang
Pengendalian
Perencanaan
Menghimpun, menyiapkan
bahan penyusunan
perumusan kebijakan
teknis, rencana program
dan kegiatan, koordinasi,
fasilitasi, monitoring,
evaluasi penyusunan
pelaporan pengendalian
perencanaan
a. Menyiapkan bahan koordinasi
pengendalian konsistensi perencanaan
pembangunan daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota yang meliputi RPJPD,
RPJMD, RKPD, KUA, PPAS dan APBD;
b. Menyiapkan bahan koordinasi
penyusunan Dokumen perencanaan
pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD,
dan RKPD)
c. Menyelenggarakan koordinasi penilaian
dokumen perencanaan;
d. Menyiapkan bahan koordinasi
penyusunan Dokumen Kebijakan
Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas
Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
e. Menyiapkan bahan koordinasi dan
fasilitasi rencana program dan kegiatan
pengembangan perencanaan
pembangunan daerah
25 Kepala Sub Bidang
Data dan Sistem
Informasi
Perencanaan
Menghimpun, menyiapkan
bahan penyusunan
perumusan kebijakan
teknis, rencana program
dan kegiatan, koordinasi,
fasilitasi, monitoring,
evaluasi penyusunan data
dan informasi perencanaan
a. Menyiapkan bahan Analisis Data dan
Informasi sebagai bahan perencanaan
pembangunan.
b. Mengkoordinasikan kompilasi data dan
informasi aspirasi masyarakat sebagai
bahan perencanaan pembangunan.
c. Menyiapkan bahan Koordinasi, dan
Pembinaan Pengelolaan Sistem
Informasi Pembangunan Daerah (SIPD)
sebagai bahan perencanaan,
pelaksanaan dan evaluasi.
d. Melaksanakan Pengembangan Sistem
Aplikasi Data dan Informasi
Perencanaan
19. NO JABATAN RINGKASAN TUGAS RINCIAN TUGAS RINCIAN FUNGSI
1 2 3 4 5
e. Menyiapkan bahan data dan informasi
untuk pelayanan PPID Bappeda Provinsi
NTB.
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,
ttd
H. M. ZAINUL MAJDI