OPD 5 Kepegawaian

Gambaran Pelayanan OPD 5
Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pakpak Bharat | Tahun 2016-2021
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat menyebutkan bahwa kedudukan Badan
Kepegawaian Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan, merupakan unsur
pendukung Pemerintah Daerah di bidang kepegawaian dan diklat, yang dipimpin oleh seorang
Kepala Badan, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah. Tugas pokoknya adalah membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan penyusunan
dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang kepegawaian dan diklat.
Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Pokok,
Fungsi dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat. Pada
Bab IV, Pasal 32 ayat (1) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan
yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif
mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok memimpin,
merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan
mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah
dalam bidang kepegawaian yang meliputi bidang pengadaan dan mutasi, pengembangan,
pembinaan dan kesejahteraan pegawai, serta bidang pendidikan dan pelatihan.
2.1.1 Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah
dan bertanggungjawab kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat
pembinaan dari Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas pokok memimpin,
merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan
mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
daerah dalam bidang kepegawaian yang meliputi bidang pengadaan dan mutasi,
pengembangan, pembinaan dan kesejahteraan pegawai, serta bidang pendidikan dan
pelatihan.
Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan kepegawaian daerah, pendidikan
dan pelatihan;
b. pengkoordinasian pengelolaan kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan;
c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian, pendidikan dan
pelatihan;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
(1) Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Badan Kepegawaian Daerah
mempunyai uraian tugas:
a. membuat kebijakan dalam penyusunan program kerja dan rencana anggaran
badan;
b. memimpin, mengendalikan, mengawasi dan mengkoordinasikan semua kegiatan
Badan Kepegawaian Daerah;
c. memberikan informasi, saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati untuk
dijadikan sebagai bahan dalam menetapkan kebijakan dan membuat keputusan
yang menyangkut dengan Kepegawaian Daerah;
d. melaksanakan pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan
prasarana di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah;
e. mendisposisikan surat kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;

f. melaksanakan kontrol terhadap aktivitas Sekretaris Badan dan para Kepala
Bidang di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah;
g. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
h. melakukan penilaian dan evaluasi atas kerja bawahan untuk bahan pertimbangan
dalam menetapkan Penilaian Sasaran Kerja Pegawai;
i. membuat dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah;
j. mendelegasikan sebagian pelaksanaan tugas-tugas kepada Bawahan;
k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
2.1.1 Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Badan yang berkedudukan
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok
merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan, mengendalikan,
mengevaluasi dan melaporkan urusan administrasi umum dan kepegawaian,
perencanaan evaluasi dan pelaporan;
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat, Sekretaris
Badan mempunyai fungsi:
a. perencanaan operasional urusan umum dan perlengkapan, keuangan dan
kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
b. pengelolaan urusan umum dan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian,
perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
c. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum dan perlengkapan, keuangan
dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
d. pengkoordinasian urusan umum dan perlengkapan, keuangan dan kepegawaian,
perencanaan, evaluasi dan pelaporan Badan Kepegawaian Daerah;
e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sekretaris Badan mempunyai uraian tugas:
a. mengkoordinasikan dan menyusun program kerja dan rencana anggaran badan;
b. melakukan penataan administrasi badan meliputi administrasi kepegawaian,
peralatan dan perlengkapan, keuangan, kepegawaian, kearsipan dan surat
menyurat;
c. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas sub bagian;
d. melaksanakan administrasi dan ketatausahaan badan;
e. mengkoordinasikan perencanaan program SKPD dalam penyusunan APBD;
f. melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan;
g. melakukan urusan umum dan perlengkapan;
h. melakukan urusan keuangan dan kepegawaian;
i. melakukan urusan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan intern badan;
j. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
k. melakukan penilaian dan evaluasi kerja bawahan untuk bahan pertimbangan
dalam menetapkan penilaian Sasaran Kerja Pegawai;
l. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala
Badan;
m. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
(2) Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Badan yang
mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan
mengawasi urusan tata usaha, kepegawaian, administrasi keuangan, kehumasan dan
dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang
perkantoran.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas:
a. menyusun program kerja dan rencana anggaran sub bagian;

b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis urusan administrasi umum dan
kepegawaian;
c. menyelenggarakan urusan surat-menyurat, kearsipan, kepustakaan, dokumentasi,
informasi, peralatan dan rumah tangga badan;
d. melaksanakan penatausahaan keuangan badan;
e. menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran badan;
f. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan keuangan badan;
g. melaksanakan administrasi keuangan di lingkungan badan;
h. melaksanakan pendataan dan penatausahaan tenaga harian lepas di lingkungan
Badan Kepegawaian Daerah;
i. melaksanakan pengelolaan dan pembinaan administrasi kepegawaian;
j. melaksanakan pengendalian daftar hadir di lingkungan badan;
k. memproses/pengajuan penjatuhan hukuman disiplin terhadap PNS sesuai dengan
ketentuan yang berlaku di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah;
l. penyusunan bahan rencana kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai,
kepangkatan, hak dan kewajiban pegawai, pembinaan pegawai serta tata usaha
kepegawaian lingkup badan;
m. melaksanakan urusan rumah tangga badan meliputi kebersihan, keamanan
ketertiban dan keindahan lingkungan lingkup badan;
n. menyiapkan dan melaksanakan pengadaan alat tulis kantor;
o. melaksanakan kebijakan teknis pengolahan data kepegawaian internal dan
eksternal Badan Kepegawaian Daerah;
p. melaksanakan pengelolaan program simpeg;
q. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
r. melakukan penilaian dan evaluasi kerja bawahan untuk bahan pertimbangan
dalam menetapkan penilaian sasaran kerja pegawai;
s. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada sekretaris
badan;
t. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
(3) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Badan yang
mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan
menyusun bahan-bahan penyusunan program kerja dan kegiatan badan.
Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan
Pelaporan mempunyai uraian tugas:
a. menyusun program kerja dan rencana anggaran sub bagian;
b. mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas staf pada sub bagian
perencanaan evaluasi dan pelaporan;
c. mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan bahan-bahan penyusunan program
kerja dan kegiatan badan;
d. menyiapkan bahan, menyusun rencana strategis dan laporan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah lingkup badan;
e. menyiapkan bahan-bahan dalam pemberian usul, pertimbangan, saran pendapat
kepada kepala badan tentang kebijakan serta langkah-langkah yang perlu
dilakukan;
f. melaksanakan koordinasi pengelolaan data elektronik di bidang kepegawaian;
g. mengumpulkan bahan-bahan dari masing-masing bidang di lingkup badan dalam
rangka penyusunan laporan kepala badan;
h. mengolah dan menyiapkan konsep laporan kepala badan;
i. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
j. melakukan penilaian dan evaluasi kerja bawahan untuk bahan pertimbangan
k. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris
Badan;
l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.

2.1.2 Bidang Pengadaan dan Mutasi, Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai dipimpin oleh
seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Badan yang mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan, melaksanakan
kebijakan teknis perencanaan, pengadaan, mutasi, pembinaan, dan kesejahteraan
pegawai. Dalam melaksanakan tugas pokok , Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi,
Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai fungsi:
a. perencanaan operasional pengadaan formasi dan pengangkatan pegawai serta
penempatan dan mutasi pegawai berdasarkan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku;
b. pengelolaan urusan pengadaan formasi dan pengangkatan pegawai serta
penempatan dan mutasi pegawai berdasarkan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku;
c. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pengadaan formasi dan
pengangkatan pegawai serta penempatan dan mutasi pegawai berdasarkan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
d. perencanaan operasional urusan kesejahteraan, penghargaan, pembinaan dan
pemberhentian pegawai serta pengelolaan pensiun pegawai;
e. pengelolaan urusan kesejahteraan, penghargaan, pembinaan dan pemberhentian
pegawai serta pengelolaan pensiun pegawai;
f. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan kesejahteraan, penghargaan,
pembinaan dan pemberhentian pegawai serta pengelolaan pensiun pegawai;
g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
(1) Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Bidang Pengadaan, Mutasi, Pembinaan
dan Kesejahteraan Pegawai mempunyai uraian tugas:
a. menyusun program dan rencana kegiatan dan anggaran bidang;
b. mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas sub bidang pada bidang
pengadaan, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai;
c. mengkoordinasikan penyiapan bahan-bahan penyusunan pedoman petunjuk
teknis perencanaan pengadaan, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai;
d. melaksanakan kebijakan teknis perencanaan, pengadaan dan mutasi pegawai;
e. mengkoordinasikan penyiapan dan penyusunan bahan baperjakat berkaitan
dengan pengisian jabatan dan mutasi jabatan;
f. mengkoordinasikan pengusulan penerbitan kartu pegawai dan kartu istri/suami
bagi PNS;
g. melaksanakan analisa dan evaluasi pelaksanaan kegiatan perencanaan,
pengadaan dan mutasi pegawai;
h. menyusun bahan pertimbangan kenaikan pangkat PNS;
i. menyusun pedoman dalam rangka pembinaan dan penegakan peraturan disiplin
PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
j. mengkoordinasikan penyiapan bahan-bahan penjatuhan hukuman disiplin PNS;
k. melaksanakan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka pembinaan dan
penegakan disiplin PNS;
l. mengkoordinasikan pengumpulan dan penyajian bahan/data penilaian pegawai
sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
m. mengkoordinasikan penyusunan bahan/data untuk penerbitan dan
penyempurnaan standar pembinaan pengembangan disiplin pegawai;
n. melaksanakan usaha-usaha dalam rangka pembinaan disiplin pegawai dan
mengusulkan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan standar yang ditetapkan;
o. melaksanakan monitoring atau proses penjatuhan hukuman disiplin PNS;
p. mengkoordinasikan pelaksanaan rekapitulasi absensi seluruh SKPD serta
menindaklanjuti penjatuhan hukuman untuk tingkat yang lebih tinggi berdasarkan
usulan SKPD;
q. memproses pemberhentian PNS daerah tidak atas permintaan sendiri, dan PNS
yang memasuki Batas Usia Pensiun (BUP);
r. mengkoordinasikan penyiapan bahan administrasi dan penyusunan usul
pengajuan surat keputusan pensiun PNS sesuai kewenangan daerah;
s. memfasilitasi pengambilan sumpah janji PNS;
t. Mengusulkan dan mengolah bingkisan ucapan terimakasih Bupati bagi PNS yang
memasuki batas usaha pensiun;
u. melaksanakan koordinasi penyelenggaraan ujian dinas dan penyesuaian ijasah;

v. mengkoordinasikan penyiapan bahan-bahan penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis penyelenggaraan pengadaan, mutasi, pembinaan dan kesejahteraan
pegawai;
w. menyusun rencana tindak lanjut penyelenggaraan perencanaan pengadaan,
mutasi, Pembinaan dan kesejahteraan pegawai;
x. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis, melakukan
penilaian dan evaluasi kerja bawahan untuk bahan pertimbangan dalam
menetapkan penilaian Sasaran kinerja Pegawai;
y. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala
Badan;
z. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
(2) Sub Bidang Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan,
mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis pengadaan, pengangkatan dan
pemberhentian pegawai.
Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat Kepala Sub Bidang
Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai mempunyai uraian:
a. menyusun program, rencana kegiatan dan anggaran sub bidang;
b. mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas aparatur pada sub
bidangnya;
c. mengkoordinasikan penyiapan bahan-bahan penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis penyelenggaraan pengadaan, pengangkatan dan pemberhentian pegawai;
d. menyiapkan bahan-bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan
kebutuhan dan pengangkatan pegawai;
e. menyiapkan bahan-bahan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan kebutuhan
dan pengangkatan pegawai;
f. mengumpulkan dan mengolah data pegawai untuk perencanaan kebutuhan
pengadaan pegawai;
g. menghimpun dan menyiapkan usulan formasi pengadaan Calon PNS dan P3K;
h. menyusun perencanaan pengadaan Calon PNS dan P3K ;
i. merencanakan dan melaksanakan penerimaan Calon PNS dan P3K;
j. menyiapkan usulan Nomor Induk Pegawai (NIP);
k. menyiapkan administrasi proses pengangkatan CPNS menjadi PNS;
l. menyiapkan bahan-bahan pengusulan penerbitan kartu pegawai dan kartu
istri/suami bagi PNS;
m. menyusun pedoman dalam rangka pengadaan, pengangkatan dan pemberhentian
pegawai;
n. menyiapkan dan mengolah bahan untuk proses pemberhentian PNS tidak atas
permintaan sendiri;
o. melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan administrasi pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan fungsional tertentu;
p. melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan pengadaan, pengangkatan dan
pemberhentian pegawai;
q. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
r. melakukan penilaian dan evaluasi kerja bawahan untuk bahan pertimbangan
s. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala
Bidang;
t. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
(3) Sub Bidang Mutasi, Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang yang mempunyai tugas pokok merencanakan, merumuskan, melaksanakan
kebijakan teknis mutasi, pembinaan dan kesejahteraan pegawai.
Dalam melaksanakan tugas pokok Kepala Sub Bidang Mutasi, Pembinaan dan
Kesejahteraan Pegawai mempunyai uraian tugas:

a. menyusun program, rencana kegiatan dan anggaran sub bidang;
b. mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas aparatur pada sub bidang;
c. menyiapkan dan menyusun bahan-bahan baperjakat berkaitan dengan pengisian
jabatan struktural, rotasi jabatan struktural, dan kenaikan pangkat pns;
d. menyiapkan bahan proses pengangkatan pegawai dari/ ke jabatan struktural dan
pemberhentian PNS dari jabatan struktural;
e. menghimpun, mengolah kebutuhan PNS dari masing-masing Satuan Kerja
Perangkat Daerah untuk bahan mutasi;
f. mengkoordinasikan penyiapan bahan-bahan penyusunan pedoman petunjuk
teknis penyelenggaraan mutasi pegawai;
g. melaksanakan kebijakan teknis penyelenggaraan kepangkatan;
h. menyusun bahan pertimbangan kenaikan pangkat PNS;
i. menyiapkan bahan untuk mutasi dan perpindahan PNS antar Satuan Kerja
Perangkat Daerah dari dan keluar daerah;
j. menyiapkan instrument pengevaluasian kinerja PNS berdasarkan capaian kinerja;
k. mengkaji, menelaah dan menyampaikan usul menyangkut pengembangan dan
kesejahteraan pegawai sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
l. melaksanakan penyelesaian administrasi kesejahteraan pegawai berupa kenaikan
gaji berkala, Ujian Dinas PNS, Ijin Belajar dan Tugas Belajar, Bapertarum, Taspen
, IPDN, STTD dan Pemberian penghargaan satya lencana;
m. melaksanakan penyelesaian administrasi penyesuaian ijazah dan pencantuman
gelar sesuai ketentuan peraturan yang berlaku;
n. melaksanakan pengambilan sumpah janji PNS;
o. menyusun pedoman dalam rangka pembinaan dan penegakan peraturan disiplin
PNS sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
p. menyiapkan bahan-bahan dalam rangka penjatuhan hukuman disiplin pegawai;
q. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dengan instansi lain dalam rangka
pembinaan dan penegakan disiplin PNS;
r. mengumpulkan dan menyajikan bahan/data penilaian pegawai sesuai standard
dan ketentuan yang ditetapkan;
s. menyiapkan bahan/data untuk penerbitan dan penyempurnaan standar pembinaan
dan pengembangan disiplin pegawai;
t. melaksanakan usaha-usaha pembinaan disiplin pegawai dan mengusulkan tindak
lanjut dalam rangka penegakan disiplin pegawai, sesuai ketentuan dan standar
yang ditetapkan;
u. menghimpun dan mengolah bahan dari pelaksanaan monitoring atas proses
penjatuhan hukuman disiplin pegawai;
v. menyiapkan bahan sebagai tindak lanjut penjatuhan hukuman untuk tingkat yang
lebih tinggi berdasarkan usulan SKPD;
w. memberi petunjuk kepada bawahan baik lisan maupun tertulis;
x. melakukan penilaian dan evaluasi kerja bawahan untuk bahan pertimbangan
y. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala
Bidang;
z. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas
dan fungsinya.
2.1.3 Bidang Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang dipimpin seorang Kepala
Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab Kepala Badan yang mempunyai
tugas pokok merencanakan, merumuskan, melaksanakan dan mengkoordinasikan
kebijakan teknis di bidang pendidikan dan pelatihan.
(1) Dalam melaksanakan tugas pokok , Kepala Bidang Pendidikan dan Pelatihan
mempunyai uraian tugas:
a. menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis bidang pendidikan dan pelatihan
PNS;
c. melaksanakan inventarisasi jenis kebutuhan pendidikan dan pelatihan PNS;
d. melaksanakan diklat prajabatan;
e. melaksanakan diklat dalam jabatan, yang meliputi diklat kepemimpinan, diklat
teknis dan diklat fungsional;

f. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pendidikan dan
pelatihan, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
g. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai
dengan proporsi masing-masing;
h. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi,
dedikasi dan loyalitas bawahan;
i. melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
j. menetapkan analisis kebutuhan diklat PNS;
k. melaksanakan diklat bagi PNSD seperti prajabatan, diklat penjenjangan, struktural
dan fungsional;
l. membuat program kerja bidang berdasarkan rencana kerja masing-masing sub
bidang;
m. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas bawahan;
n. memberikan petunjuk, bimbingan teknis dan pengawasan kepada bawahan;
o. mengkoordinasikan penyusunan perencanaan program kerja di bidang pendidikan
dan pelatihan;
p. melaksanakan seleksi akademis calon peserta diklat;
q. mengkoordinasikan pelaksanaan diklat yang dilakukan oleh SKPD;
r. melakukan kerjasama dengan instansi lain dalam rangka peningkatan kualitas
aparatur;
s. melaksanakan penelitian, pengkajian dan pendayagunaan alumni diklat;
t. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan
kepada pimpinan sesuai tugas pokok dan fungsi.
(2) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub
Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang
mempunyai tugas pokok merumuskan, merencanakan, melaksanakan kebijakan teknis
diklat penjenjangan.
Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan
Penjenjangan mempunyai uraian tugas:
a. melakukan pengolahan dan penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana
kerja dan sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan pendidikan dan
pelatihan penjenjangan PNS;
b. menyusun rencana kegiatan Sub Bidang sesuai rencana kerja Bidang dan
pedoman kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;
c. melakukan kegiatan diklat penjenjangan;
d. melakukan kegiatan diklat prajabatan;
e. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan diklat penjenjangan
dan diklat prajabatan, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
f. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai
g. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi,
h. melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
i. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
j. membantu kepala bidang Dalam melaksanakan tugas dibidang pendidikan dan
pelatihan struktural pegawai;
k. menyiapkan rencana kegiatan sub bidang sebagai bahan penyusunan program
bidang;
l. menyusun laporan hasil kegiatan sub bidang sebagai bahan penyusunan laporan
hasil kegiatan;
m. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan;
n. memberikan petunjuk, bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;
o. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan
teknis, pedoman dan petunjuk serta bahan lainnya yang berhubungan dengan
diklat struktural pegawai;
p. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengelolah data dan informasi yang
berhubungan dengan diklat struktural pegawai;

q. melakukan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam pengumpulan data
dan inventarisasi bagi pegawai yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti
diklat struktural kepegawaian;
r. menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan rencana, pengusulan pegawai yang
akan mengikuti diklat struktural dilingkungan Pemerintah Daerah;
s. menyiapkan bahan kualifikasi tenaga pengajar, calon peserta dan alumni
pendidikan dan pelatihan struktural;
t. mengumpulkan bahan, melaksanakan kegiatan koordinasi dengan unit kerja/
instansi terkait sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan
tugas;
u. menghimpun dan mengolah data analisa jenis pengetahuan dan keterampilan
pendidikan dan pelatihan struktural;
v. menyiapkan pelaksanaan diklat pegawai yang akan mengikuti diklat struktural;
w. menyusun kebutuhan diklat dan menginventarisir tingkat pendidikan PNS
dilingkungan Pemerintah Daerah;
x. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran dan pertimbangan
(3) Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan Fungsional dipimpin oleh seorang
Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang yang mempunyai tugas pokok merumuskan, merencanakan, melaksanakan
kebijakan teknis diklat teknis dan Fungsional.
Dalam melaksanakan tugas pokok, Kepala Sub Bidang Pendidikan, Pelatihan
Teknis dan Fungsional mempunyai uraian tugas:
a. melakukan pengolahan dan penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana
kerja;
b. melakukan pengolahan dan penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan
teknis pengelolaan pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional;
c. melakukan inventarisasi jenis kebutuhan diklat teknis dan fungsional;
d. melakukan penyelenggarakan/pengiriman PNS mengikuti diklat teknis dan
fungsional;
e. pengumpulan data untuk bahan penganalisisan kebutuhan jenis pendidikan dan
pelatihan teknis serta penyusunan anggarannya;
f. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan teknis pegawai serta penugasan
pegawai untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan;
g. menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan diklat teknis dan
fungsional, serta menyajikan alternatif pemecahannya;
h. mendistribusikan tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai
i. memberikan motivasi dan penilaian kepada bawahan guna meningkatkan prestasi,
j. melakukan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
k. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
l. membantu kepala bidang Dalam melaksanakan tugas dibidang pelaksanaan diklat
teknis dan fungsional;
m. mengumpulkan bahan, melaksanakan kegiatan koordinasi dengan unit kerja/
instansi terkait sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan
tugas;
n. menyiapkan bahan kualifikasi tenaga pengajar, calon peserta ujian dinas dan
prajabatan serta alumni pendidikan dan pelatihan fungsional;
o. melaksanakan standarisasi materi serta menyiapkan bahan pelajaran dan alat
instruksi pendidikan dan pelatihan fungsional;
p. menyiapkan rencana kegiatan sub bidang sebagai bahan penyusunan program
bidang;
q. menyusun laporan hasil kegiatan sub bidang sebagai bahan penyusunan laporan
hasil kegiatan;
r. mengatur, mendistribusikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas bawahan;
s. memberikan petunjuk, bimbingan teknis serta pengawasan kepada bawahan;

t. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan kebijaksanaan
teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan lainnya yang berhubungan
dengan diklat teknis dan fungsional;
u. menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis di
bidang diklat teknis dan fungsional;
v. melakukan inventarisasi dan pemetaan terhadap program studi yang dibutuhkan
oleh pemerintah daerah dalam rangka menunjang penyelenggaraan pemerintahan
dan pembangunan;
w. mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mengolah data dan informasi yang
berhubungan dengan diklat teknis dan fungsional;
x. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberi saran pertimbangan
Berdasarkan Peraturan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pakpak Bharat, maka struktur
organisasi Badan Kepegawaian Daerah adalah:
1. Unsur-unsur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari:
a. Unsur Pimpinan adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah ;
b. Unsur Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris;
c. Unsur Pelaksana adalah Bidang, Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional
2. Struktur organisasi kepegawaian dan kelengkapan Badan Kepegawaian Daerah adalah
sebagai berikut :
a. Kepala Badan
b. Sekretaris membawahi :
1. Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
c. Bidang Pengadaan dan Mutasi, Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai, membawahi :
1. Sub Bidang Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian PNS;
2. Sub Bidang Mutasi, Pembinaan dan Kesejahteraan PNS.
d. Bidang Pendidikan dan Pelatihan membawahi;
1. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Teknis dan fungsional;
2. Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan.
3. Kelompok Jabatan Fungsional.
Lebih ringkasnya, struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pakpak
Bharat dapat dijadikan sebagaimana skema berikut :
Gambar 2.1
Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat

2.2 Sumber Daya OPD
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pakpak
Bharat sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya ketersediaan sumber daya
aparatur yang handal, sarana dan prasarana, anggaran yang proporsional dan memadai,
sistem prosedur, Standar Pelayanan Minimal (SPM), pemanfaan iptek, dan lain sebagainya.
2.2.1 Potensi Sumber Daya Manusia pada Badan Kepegawaian Daerah
a. Berdasarkan Golongan/ Ruang
KEPALA BADAN
SEKRETARIATJABATAN FUNGSIONAL
SUBBAG PERENCANAAN
EVALUASI DAN PELAPORAN
BIDANG PENGADAAN, MUTASI,
PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN
PEGAWAI
BIDANG DIKLAT
SUBBID DIKLAT TEKNIS
DAN FUNGSIONAL
SUBBID DIKLAT
PENJENJANGANSUBBID MUTASI,
PEMBINAAN DAN
KESEJAHTERAAN PNS
SUBBID PENGADAAN
PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN PNS
SUBBAG ADMINISTRASI, UMUM
DAN KEPEGAWAIAN

Jlh Pegawai
GOLONGAN
I II III IV
a b c d A b C d a b c d a b c d
27 orang 0 0 0 0 0 4 5 0 7 7 1 1 1 1 0 0
b Berdasarkan Diklat Penjenjangan
No Jenis Diklat Jumlah
1 Pim Tk I 0
2 Pim Tk II 0
3 PIM Tk III 2
4 PIM Tk IV 1
Jumlah 3
c. Berdasarkan Jenis Kelamin
No Jenis Kelamin Jumlah
1 Laki-Laki 16
2 Perempuan 11
Jumlah 27
d. Berdasarkan Pendidikan
Badan Kepegawaian D
No Pendidikan Jumlah
1 S3 0
2 S2 3
3 S1 10
4 DIV 4

5 DIII 1
6 DII 0
7 DI 0
8 SMA 9
Jumlah 27
e. Berdasarkan eselonering
No Eselon Jumlah
1 II.a 0
2 II.b 1
3 III.a 1
4 III.b 1
5 IV.a 5
6 IV.b 0
Jumlah 9
Sedangkan gambaran umum Potensi ASN Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Pakpak Bharat menurut keadaan tahun 2017 sebanyak 27 orang, yang melayani 2.117 orang
Aparatur Sipil Negara di lingkup Kabupaten Pakpak Bharat (data tahun 2017) sehingga rasio
antara ASN Badan Kepegawaian Daerah terhadap keseluruhan ASN di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat adalah rata-rata 1 : 80 orang.
2.2.2 Potensi Aparatur Sipil Negara Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
a. Berdasarkan Jenis Kelamin
No Pria Wanita Jlh
1 962 1155 2117
Jumlah 2117
b. Berdasarkan Golongan/Ruang
No Golongan Ruang Jumlah
1 I/a 5

2 I/b 0
3 I/c 4
4 I/d 2
5 II/a 42
6 II/b 238
7 II/c 218
8 II/d 216
9 III/a 408
10 III/b 421
11 III/c 200
12 III/d 150
13 IV/a 173
14 IV/b 29
15 IV/c 7
16 IV/d 0
Jumlah 2117
c. Berdasarkan Diklat Penjenjangan Struktural
No Jenis Diklat Jumlah
1 Pim Tk I 0
2 Pim Tk II 3
3 PIM Tk III 49
4 PIM Tk IV 61
Jumlah 113 org
d. Berdasarkan Eselonering
No Eselon Jumlah
1 II.a 1
2 II.b 10
3 III.a 37
4 III.b 40
5 IV.a 201

6 IV.b 0
Jumlah 289
f. Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No Pendidikan Jumlah
1 S3 0
2 S2 53
3 S1 853
4 DIV 32
5 DIII 320
6 DII 180
7 DI 18
8 SMA 637
9 SMP 15
10 SD 9
Jumlah 2.117
Sedangkan gambaran umum Potensi ASN Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
menurut keadaan tahun 2017 sebanyak 2117 orang, melayani 40.512 jiwa penduduk
Kabupaten Pakpak Bharat (data tahun 2016) sehingga rasio antara ASN di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat terhadap jumlah penduduk Kabupaten Pakpak Bharat
adalah rata-rata 1 : 18 orang.
2.2.3 Sarana dan Prasarana
2.2.3.1 Gedung Kantor Badan Kepegawaian Daerah
Dalam melaksanakan tugas layanannya, Badan Kepegawaian Daerah saat ini
menempati Gedung di Kompleks Panorama Indah Sindeka Salak, Telepon (0627) 433047, yang
berada kurang lebih 50 meter dari Kantor Bupati/Wakil Bupati/Sekretariat Daerah dan untuk
memperlancar pelaksanaan tugas Badan Kepegawaian Daerah mendapat dukungan sarana
dan prasarana yang memadai.

2.2.3.1 Balai Diklat BKD Kab. Pakpak Bharat
Untuk pengembangan program kediklatan, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Pakpak Bharat telah memiliki fasilitas gedung diklat yang terletak di desa Binanga Boang.
Fasilitas diklat berupa ruang belajar, dapur, aula, mushola dan lainnya merupakan modal dalam
pengembangan kediklatan.
2.2.3.2 Sistem Informasi Kepegawaian (Simpeg)
UU Nomor 5 Tahun 2014 mengisyaratkan perlu adanya sistem administrasi berbasis
komputer dalam pengelolaan manajemen kepegawaian dalam hal ini Sistem Informasi
Manajemen Kepegawaian (Simpeg).
Dengan Simpeg dimaksudkan terciptanya sistem informasi yang terpadu guna
meningkatkan kegiatan administrasi kepegawaian yang tertib, teratur, berdaya guna dan
berhasilguna, sekaligus menentukan arah kebijakan tentang mekanisme koordinasi, komunikasi
aliran data dan informasi melalui teknologi informasi. Manfaat dari Simpeg ini diharapkan
mampu menyajikan data dan informasi yang sangat dibutuhkan untuk pengambilan keputusan
pimpinan.
2.2.3.3 Perangkat Computer Assisted Test (CAT) System
UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN mengisyaratkan komitmen pemerintah untuk
mewujudkan aparatur yang profesional dan memiliki kinerja yang optimal yang dimulai dari
sistem rekruitmen sampai dengan penerapan assessment pegawai yang terukur. Oleh karena
itu, pada tahun 2015 Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pakpak bharat telah
mengoperasikan perangkat CAT Sistem dengan kapasitas 150 komputer. Kedepannya,
pengembangan dan pemanfaatan perangkat CAT System akan terus dioptimalkan sehingga
diperoleh bobot aparatur yang ideal.
2.2.3.5 Anggaran
Untuk merealisasikan seluruh program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam
dokumen Renstra dan rencana Kerja tahunan Badan Kepegawaian Daerah selalu mendapat
dukungan anggaran dari APBD Kabupaten Pakpak Bharat setiap tahunnya.
Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pakpak Bharat menunjukkan
peningkatan yang signifikan setiap tahunnya. Hal tersebut sejalan dengan komitmen Bupati
Pakpak Bharat untuk meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur Pemerintah Kabupaten
Pakpak Bharat. Berikut adalah angggaran Badan Kepegawaian Daerah per-tahun periode
2010-2015

Tabel 2.2.3.4
Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
No Tahun Anggaran (Rp) %
pertambahan
1 2011 2.841.385.410
2 2012 2.990.649.960 5%
3 2013 2.841.485.450 -5%
4 2014 3.837.183.790 35%
5 2015 6.833.993.415 105%
2.2.3.5 Standar Pelayanan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) Pasal
11 ayat 4 menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang bersifat wajib
berpedoman pada standar pelayanan minimal dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan
oleh Pemerintah.
Sebagaimana diketahui bahwa SPM adalah ketentuan tentang mutu pelayanan yang
secara minimal harus disediakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelengaraan
urusan wajib dalam kurun waktu tertentu.
Sehubungan dengan hal tersebut sampai dengan saat ini Badan Kepegawaian Daerah
Kabupaten Pakpak Bharat belum memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi kegiatan
bidang kepegawaian meskipun kegiatan tersebut tidak termasuk dalam kategori pelayanan
dasar. Namun demikian Badan Kepegawaian Daerah Kab. Pakpak Bharat telah memiliki suatu
standar yang baku dalam pelayanan terhadap aparatur yakni ISO 9001:2008.
2.3 Kinerja Pelayanan OPD
Dalam pelaksanaan pelayanan kepegawaian, capaian kinerja OPD menunjukkan tingkat
capaian kinerja OPD berdasarkan sasaran/target Renstra OPD periode sebelumnya menurut
idikator kinerja yang mengacu kepada hasil kerja OPD. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat
pada tabel di bawah ini :
No Indikator Kinerja
Tahun
2011
Tahun
2012
Tahun
2013
Tahun
2014
Tahun
2015

Tar
get
R
ea
lis
as
i
Tar
get
Re
ali
sa
si
Targ
et
Re
alis
asi
Targ
et
Rea
lisa
si
Tar
get
Re
ali
sa
si
1 Indikator Kesatu,
Persentase aparatur
yang mengkuti diklat
sesuai dengan
jabatannya
2 Indikator Kedua,
Persentase pejabat
structural yang telah
mengikuti diklat
kepemimpinan
3 Indikator Ketiga,
Persentase Diklat yang
dilaksanakan secara
mandiri
4 Indikator Keempat,
Persentase pejabat
strukturak yang dinilai
kompetensinya
5 Indikator Kelima,
Persentase Capain
Kinerja Pegawai
6 Indikator Keenam,
Persentase tingkat
pelanggaran disiplin
pegawai
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah.
Untuk mengetahui tantangan dan peluang, dibagi ke dalam 6 (enam) indikator yaitu
Politik, Ekonomi, Sosial, Hukum, Teknologi dan Kecenderungan Stakeholder.
A. Tantangan (threats)
Dalam melaksanakan tugas pelayanannya, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Pakpak Bharat dihadapkan pada berbagai tantangan yang diidentifikasi sbb:
1. Tantangan dalam bidang politik yang dimiliki antara lain
a. Pengambilan kebijakan masih dianggap belum independen;

b. Kebijakan selalu berubah-ubah tergantung peta politik;
c. Penyesuaian terhadap perubahan peraturan cenderung lambat, sehingga kinerja
pelayanan terganggu;
2. Tantangan dalam bidang ekonomi yang dimiliki antara lain adalah
a. Penyerapan anggaran masih rendah;
b. Banyak kegiatan yang belum dapat dilaksanakan karena kurang anggaran;
c. Banyak kegiatan belum tertampung di anggaran;
3. Tantangan dalam bidang sosial yang dimiliki antara lain adalah adanya desakan masyarakat
untuk meningkatkan kinerja dan menjadikan ASN sebagai teladan dalam kehidupan
masyarakat;
4. Tantangan dalam bidang hukum yang dimiliki antara lain adalah
a. Pemahaman ASN terhadap hukum dan perundangan untuk menghindari
bersinggungan dengan hukum;
b. Banyak peraturan perundang-undangan yang berubah-ubah;
c. belum diterbitkannya aturan turunan UU sebagai pedomaan pelaksanaan UU dan
muncul aturan baru yang belum dilaksanakan.
5. Tantangan dalam bidang teknologi yang dimiliki antara lain adalah
a. Infrastruktur jaringan belum memadai dan koneksi/daring yang lambat
b. Updating data dan pemeliharaan sistem belum memadai;
c. Belum semua aparatur memahami IT dan mampu mengoperasikannya;
6. Tantangan dalam bidang kecenderungan stakeholder yang dimiliki antara lain adalah
adanya komitmen pemegang kepentingan untuk mewujudkan profesionalime dan intervensi
kepetingan yang mempengaruhi kebijakan yang diambil.
B. Peluang (opportunity)
Disamping tantangan, Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pakpak Bharat
mengidentifikasi peluang pengembangan layanan sesuai tugas pokok dan fungsi, al:
1. Peluang dalam bidang politik yang dimiliki antara lain:
a. Eksistensi Badan Kepegawaian Daerah sangat dibutuhkan sehingga memungkinkan
penguatan peran dan fungsi organisasi Badan Kepegawaian Daerah
b. Situasi politik di Kabupaten Pakpak Bharat sangat kondusif.
2. Peluang dalam bidang ekonomi yang dimiliki antara lain
a. Keleluasaan aparatur untuk meningkatkan kemampuan ekonominya berdasarkan
kinerja;
b. Dengan beroperasinya gedung diklat membuka peluang Badan Kepegawaian Daerah
untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
c. Pelaksanaan diklat secara rutin dan intensif dapat menciptakan multiplier effect bagi
perekeonomian masyarakat di Kabupaten Pakpak Bharat
3. Peluang dalam bidang sosial yang dimiliki antara lain

a. Tingkat kepedulian dan partisipasi masyarakat baik dan peningkatan kerjasama dengan
masyarakat untuk mengoptimalkan peran Badan Kepegawaian Daerah untuk
mengembangkan kapasitas sumber daya pegawai
4. Peluang dalam bidang hukum yang dimiliki antara lain adalah
a. Adanya komitmen aparatur untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang
berlaku
5. Peluang dalam bidang teknologi yang dimiliki antara lain:
a. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan tugas pelayanan dan akses yang
mudah bagi aparatur untuk memperoleh informasi kepegawaian maupun keperluan
adiministratif lainnya.
6. Peluang dalam bidang kecenderungan stakeholder yang dimiliki antara lain
a. Stakeholder cukup responsif terhadap program pengembangan kapasitas sumberdaya
aparatur
b. Komitemen kepala daerah untuk meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur;

OPD 5 Kepegawaian

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Similar to OPD 5 Kepegawaian

Similar to OPD 5 Kepegawaian (20)

More from pandirambo900

More from pandirambo900 (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (12)

OPD 5 Kepegawaian