Slide ini menjelaskan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah

2. RancanganAwal Musrenbang RancanganAkhir Penetapan
Persiapan
Rancangan Awal
RPJMD
Rancangan
RPJMD
TAHAPAN PENYUSUNAN
Renstra SKPD KAB/KOTA
Perumusan
Ranc. Awal
Program &
pagu indikatif
Rancangan
RPJMD
Pelaksanaan
Musrenbang
Berita Acara
Kesepakatan
Musrenbang
RPJMD
Berita Acara
Kesepakatan
Musrenbang
RPJMD
Perumusan
Ranc. Akhir
Walikota
Rancangan Akhir
RPJMD
Konsultasi &
Penyemp.
Rancangan Akhir
RPJMD
Perumusan
Ranc. Perda
Ranc. Renstra
SKPD
Konsultasi &
penyemp.
Gubernur
Perda RPJMD
TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMD

3. NO Kegiatan
Bulan I Bulan II Bulan III Bulan IV Bulan V Bulan VI
I PERSIAPAN PENYUSUNAN RPJMD
II
PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL
RPJMD
II 1.
PENYIAPAN SURAT EDARAN KDH
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RANC.
RENSTRA SKPD
III
PENYEMPURNAAN RANCANGAN AWAL
RPJMD MENJADI RANCANGAN RPJMD
IV MUSRENBANG RPJMD
V
PENYEMPURNAAN RANCANGAN RPJMD
MENJADI RANCANGAN AKHIR RPJMD
VI
Konsultasi Rancangan Akhir RPJMD
Kab/kota ke Gubernur, RPJMD Prov ke
Menteri Dalam Negeri
VII
Penyampaian rancangan perda tentang
RPJMD kepada DPRD
VIII
Pembahasan rancangan dalam rangka
persetujuan bersama DPRD terhadap
peraturan daerah tentang RPJMD
IX
Penyampaian peraturan daerah tentang
RPJMD provinsi kepada menteri dan
peraturan daerah tentang RPJMD
kabupaten/kota kepada Gubernur
AGENDA KERJA TIM PENYUSUN RPJMD

4. SISTEMATIKA DOKUMEN RPJMD
(Pasal 40 ayat (2) PP 8/2008)
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA
KERANGKA PENDANAAN
BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
BAB VIII : INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI
KEBUTUHAN PENDANAAN
BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH
BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN

5. KETERKAITAN PENYAJIAN MATERI ANTAR-BAB RPJMD
BAB III
GAMBARAN
PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
SERTA KERANGKA
PENDANAAN
BAB IX
PENETAPAN
INDIKATOR KINERJA
DAERAH
BAB IV
ANALISIS ISU-ISU
STRATEGIS
BAB II
GAMBARAN UMUM
KONDISI DAERAH
BAB V
VISI, MISI, TUJUAN,
DAN SASARAN
BAB VI
STRATEGI DAN ARAH
KEBIJAKAN
BAB VII
KABIJAKAN UMUM
DAN PROG PEMB
DAERAH
BAB VIII
INDIKASI RENC PROG
PRIORITAS DISERTAI
KEBUTUHAN
PENDANAAN
Sasaran
Visi & Misi
BAB I
PENDAHULUAN
BAB X PEDOMAN
TRANSISI DAN KAIDAH
PELAKSANAAN

6.  Kepala daerah menyampaikan rancangan peraturan daerah
tentang RPJMD kepada DPRD untuk memperoleh
persetujuan bersama paling lambat 5 (lima) bulan setelah
terpilih;
 Rancangan Perda tentang RPJMD tersebut dilengkapi dengan
lampiran:
a. Rancangan akhir RPJMD perihal hasil konsultasi dengan
Gubernur;
b. Berita Acara hasil kesepakatan Musrenbang RPJMD
 Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6
(enam) bulan setelah kepala daerah dilantik; (Pasal 264 UU
23/2014)
 Peraturan Daerah tentang RPJMD Provinsi disampaikan
kepada Menteri Dalam Negeri, RPJMD kab/kota disampaikan
kepada Gubernur Paling lama 7 (tujuh) hari setelah
ditetapkan untuk klarifikasi;
PENETAPAN RPJMD

7. .
PERUBAHAN RPJMD
 Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila
a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan,
tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana
pembangunan daerah (Permendagri No.54/2010 pasal 275);
b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang
dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini;
c. terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
d. merugikan kepentingan nasional.
 Perubahan yang mendasar mencakup antara lain terjadinya bencana alam,
goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan
keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.
 Merugikan kepentingan nasional apabila bertentangan dengan kebijakan
nasional.
 RPJMD Perubahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 Dalam hal pelaksanaan RPJMD terjadi perubahan capaian sasaran tahunan
tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan
jangka panjang dan menengah, penetapan perubahan RPJMD ditetapkan
dengan peraturan kepala daerah

8. DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
( UU No.23 /2014 tentang Pemerintahan daerah, Pasal 263 & Pasal 264)
RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan,
dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang
untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan
berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah.
RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program
kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah
kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta
program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang
disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan
berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.
RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat
rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan
Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka
waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada
Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional
yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Ditetapkan dengan
PERDA, paling lama 6
(enam) bulan setelah
RPJPD periode
sebelumnya berakhir
Ditetapkan dengan
PERDA, paling lama 6
(enam) bulan setelah
kepala daerah terpilih
dilantik
ditetapkan dengan
Perkada

9. FUNGSI DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(UU No.23 /2014 tentang Pemerintahan daerah, Pasal 265 & Pasal 266)
RPJPD
RPJMD
RKPD
menjadi pedoman dalam
perumusan visi, misi, dan
program calon kepala
daerah
sebagai instrumen evaluasi
penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
• sebagai instrumen
evaluasi
penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah
• menjadi pedoman kepala
daerah dalam menyusun
KUA serta PPAS.
Apabila penyelenggara Pemerintahan
Daerah tidak menetapkan Perda
tentang RPJPD dan RPJMD anggota
DPRD dan kepala daerah dikenai
sanksi administratif berupa tidak
dibayarkan hak-hak keuangan yang
diatur dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan selama 3
(tiga) bulan.
Apabila kepala daerah tidak
menetapkan Perkada tentang RKPD,
kepala daerah dikenai sanksi
administratif berupa tidak
dibayarkan hak-hak keuangan yang
diatur dalam peraturan perundang-
undangan selama 3 (tiga) bulan.

10. DOKUMEN RENCANA PERANGKAT DAERAH
(UU No.23 /2014 tentang Pemerintahan daerah Pasal 267 s.d Pasal 273)
Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan,
sasaran, program,dan kegiatan pembangunan dalam rangka
pelaksanaan
Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan
Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat
Daerah.
Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program,
kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai
indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan
fungsi setiap Perangkat Daerah.
ditetapkan dengan
Perkada setelah RPJMD
ditetapkan.
ditetapkan kepala
daerah setelah RKPD
ditetapkan
Pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rencana strategis
Perangkat Daerah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan
pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis K/L untuk tercapainya sasaran
pembangunan nasional.

11. UU No.23 /2014 tentang
Pemerintahan daerah Pasal 67
Huruf f
Kewajiban Kepala Daerah &
Wakil Kepala Daerah
melaksanakan program
strategis nasional
HAL PENTING YANG HARUS DIPERHATIKAN
DALAM MENYUSUN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
Sanksi jika tidak melaksanakan
• dikenai sanksi administratif berupa
teguran tertulis oleh Menteri untuk
gubernur dan/atau wakil gubernur serta
oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah
Pusat untuk bupati dan/atau wakil bupati
atau wali kota dan/atau wakil wali kota.
• Dalam hal teguran tertulis telah
disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut
dan tetap tidak dilaksanakan, KDH
dan/atau Wakil KDH diberhentikan
sementara selama 3 (tiga) bulan.
• Dalam hal KDH dan/atau Wakil KDH telah
selesai menjalani pemberhentian
sementara, tetap tidak melaksanakan
program strategis nasional, yang
bersangkutan diberhentikan sebagai KDH
dan/atau Wakil KDH .

12. 12