Mengoordinasikan, memfasilitasi, menyiapkan, dan merumuskan
pelaksanaan fungsi dan tugas pokja sanitasi kabupaten/kota.
Bidang
Perencanaan
Memfasilitasi penyusunan BPS, SSK dan draft MPS, melakukan review
terhadap pelaksanaan pembangunan sanitasi wilayah kabupaten/kota
mencakup pelaksanaan sosialiasi rencana pembangunan fisik dan non
fisik, kesiapan lahan, analisa dampak ling
Rencana Induk Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Modul B.1-2 Tata Penyusunan Rencana Induk.
Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) - Rencana Sistem Terpusat ...Joy Irman
Modul Pelatihan Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) terdiri atas beberapa Sub-Modul, yaitu Pengantar Perencanaan, Proses Perencanaan, Pengumpulan Data, Studi EHRA (Environment Health Risk Assessment), Penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS), Tata Cara Survei, Perumusan Kebijakan dan Strategi Sanitasi, Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK), Perencanaan SPAL-Terpusat (SPAL-T), Tahapan Pelaksanaan, dan Konsultasi Publik & Legalisasi Rencana.
Rencana Induk Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Modul B.1-2 Tata Penyusunan Rencana Induk.
Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) - Rencana Sistem Terpusat ...Joy Irman
Modul Pelatihan Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) terdiri atas beberapa Sub-Modul, yaitu Pengantar Perencanaan, Proses Perencanaan, Pengumpulan Data, Studi EHRA (Environment Health Risk Assessment), Penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS), Tata Cara Survei, Perumusan Kebijakan dan Strategi Sanitasi, Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK), Perencanaan SPAL-Terpusat (SPAL-T), Tahapan Pelaksanaan, dan Konsultasi Publik & Legalisasi Rencana.
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia. Pembelajaran dari Ki...Oswar Mungkasa
merupakan rangkaian cerita tentang keberhasilan pemerintah daerah dan komunitas dalam melaksanakan pembangunan AMPL. Keunikan buku ini adalah dalam mengungkapkan pembelajaran dari masing-masing pemenang AMPL Award
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...Joy Irman
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-188/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD)
Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) - Pengantar Perencanaan spalJoy Irman
Modul Pelatihan Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) terdiri atas beberapa Sub-Modul, yaitu Pengantar Perencanaan, Proses Perencanaan, Pengumpulan Data, Studi EHRA (Environment Health Risk Assessment), Penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS), Tata Cara Survei, Perumusan Kebijakan dan Strategi Sanitasi, Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK), Perencanaan SPAL-Terpusat (SPAL-T), Tahapan Pelaksanaan, dan Konsultasi Publik & Legalisasi Rencana.
Pola Penanganan Air Limbah Permukiman menjelaskan aspek-aspek peraturan dan perundangan yang mendasari, strategi dan kebijakan pengelolaan air llimbah permukiman, berbagai opsi teknologi penanganan air limbah. Disajikan oleh Direktorat PPLP, Cipta Karya, Kementrian PU.
Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem Setempat (SPAL) – Kamus, Istilah dan Def...Joy Irman
Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem (SPAL) terdiri atas Sistem Terpusat atau Off-site System dan Sistem Setempat atau On-Site System. Sistem setempat diantaranya adalah Cubluk Kembar, Tangki Septik dengan Bidang Resapan), Mandi-Cuci-Kakus atau MCK, Biofilter, Upflow Aerobic Filter, Rotating Biological Contactactor atau RBC, Anaerobic Bafle Reactor, Sarana Pengangkut Tinja, dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
Pelatihan Pengantar Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem (terdiri dari beberapa modul dan sub-modul, yaitu Modul (1) Kamus, Istilah dan Definisi, (2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPAL-T), (3) Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat (SPAL-S), (4) Kebijakan dan Strategi SPAL, (5) Perencanaan SPAL, (6) Pelaksanaan Konstruksi SPAL, (7) Operasi dan Pemeliharaan SPAL, (8) Kelembagaan, Administrasi dan Pembiayaan, (9) Peran Masyarakat dan Badan Usaha Swasta, (10) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPAL, (11) Wewenang dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan SPAL, dan (12) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan SPAL. Peserta pelatihan dapat memilih Modul/Sub-Modul sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.
Proses penyusunan strategi sanitasi kota (ssk) step by stepJoy Irman
Proses Penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Step by Step menguraikan mengenai langkah-langkah yan harus dilakukan untuk menghasilkan suatu Strategi Sanitasi yang komprehensif, ideal, rasional dan operasional.
Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) - Pengumpulan DataJoy Irman
Modul Pelatihan Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) terdiri atas beberapa Sub-Modul, yaitu Pengantar Perencanaan, Proses Perencanaan, Pengumpulan Data, Studi EHRA (Environment Health Risk Assessment), Penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS), Tata Cara Survei, Perumusan Kebijakan dan Strategi Sanitasi, Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK), Perencanaan SPAL-Terpusat (SPAL-T), Tahapan Pelaksanaan, dan Konsultasi Publik & Legalisasi Rencana.
Pedoman Praktis Tahap Implementasi/Pembangunan Sanitasi PermukimanJoy Irman
Pedoman Praktis Tahap Implementasi/Pembangunan Sanitasi Permukiman, Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Pedoman ini membantu Kelompok Kerja Sanitasi (Pokja) dan Fasilitator dalam melaksanakan pembangunan sanitasi, mulai dari persiapan pelaksanaan, pelaksanaan pembangunan, operasional dan pemeliharaan, dan monitoring & evaluasi.
Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem Setempat (SPAL) – Peran Masyarakat dan B...Joy Irman
Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem (SPAL) terdiri atas Sistem Terpusat atau Off-site System dan Sistem Setempat atau On-Site System. Sistem setempat diantaranya adalah Cubluk Kembar, Tangki Septik dengan Bidang Resapan), Mandi-Cuci-Kakus atau MCK, Biofilter, Upflow Aerobic Filter, Rotating Biological Contactactor atau RBC, Anaerobic Bafle Reactor, Sarana Pengangkut Tinja, dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
Pelatihan Pengantar Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem (terdiri dari beberapa modul dan sub-modul, yaitu Modul (1) Kamus, Istilah dan Definisi, (2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPAL-T), (3) Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat (SPAL-S), (4) Kebijakan dan Strategi SPAL, (5) Perencanaan SPAL, (6) Pelaksanaan Konstruksi SPAL, (7) Operasi dan Pemeliharaan SPAL, (8) Kelembagaan, Administrasi dan Pembiayaan, (9) Peran Masyarakat dan Badan Usaha Swasta, (10) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPAL, (11) Wewenang dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan SPAL, dan (12) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan SPAL. Peserta pelatihan dapat memilih Modul/Sub-Modul sesuai dengan kebutuhannya masing-masing
Sinkronisasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Sanitasiinfosanitasi
Sinkronisasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Sanitasi menjelaskan mengenai keterkaitan antara dokumen-dokumen perencanaan seperti Buku Putih Sanitasi (BPS), Strategi Sanitasi (SSK), dan Memorandum Program (MPS), demikian juga keterkaitannya dengan proses dan mekanisme penganggaran yang ada. Disajikan oleh Direktorat PPLP, Cipta Karya, Kementrian PU.
Program PPSP dan Kebijakan Pembangunan Sanitasi Indonesiainfosanitasi
Program PPSP dan kebijakan pembangunan sanitasi indonesia, menjelaskan mengenai perkembangan pelaksanaan program PPSP, hasil-hasil yang telah dicapai, dan rencana kerja pada periode berikutnya. Disajikan oleh Direktur Perumahan dan Permukiman, BAPPENAS
Inovasi Pembangunan Air Minum dan Sanitasi di Indonesia. Pembelajaran dari Ki...Oswar Mungkasa
merupakan rangkaian cerita tentang keberhasilan pemerintah daerah dan komunitas dalam melaksanakan pembangunan AMPL. Keunikan buku ini adalah dalam mengungkapkan pembelajaran dari masing-masing pemenang AMPL Award
Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan...Joy Irman
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-188/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD)
Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) - Pengantar Perencanaan spalJoy Irman
Modul Pelatihan Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) terdiri atas beberapa Sub-Modul, yaitu Pengantar Perencanaan, Proses Perencanaan, Pengumpulan Data, Studi EHRA (Environment Health Risk Assessment), Penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS), Tata Cara Survei, Perumusan Kebijakan dan Strategi Sanitasi, Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK), Perencanaan SPAL-Terpusat (SPAL-T), Tahapan Pelaksanaan, dan Konsultasi Publik & Legalisasi Rencana.
Pola Penanganan Air Limbah Permukiman menjelaskan aspek-aspek peraturan dan perundangan yang mendasari, strategi dan kebijakan pengelolaan air llimbah permukiman, berbagai opsi teknologi penanganan air limbah. Disajikan oleh Direktorat PPLP, Cipta Karya, Kementrian PU.
Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem Setempat (SPAL) – Kamus, Istilah dan Def...Joy Irman
Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem (SPAL) terdiri atas Sistem Terpusat atau Off-site System dan Sistem Setempat atau On-Site System. Sistem setempat diantaranya adalah Cubluk Kembar, Tangki Septik dengan Bidang Resapan), Mandi-Cuci-Kakus atau MCK, Biofilter, Upflow Aerobic Filter, Rotating Biological Contactactor atau RBC, Anaerobic Bafle Reactor, Sarana Pengangkut Tinja, dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
Pelatihan Pengantar Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem (terdiri dari beberapa modul dan sub-modul, yaitu Modul (1) Kamus, Istilah dan Definisi, (2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPAL-T), (3) Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat (SPAL-S), (4) Kebijakan dan Strategi SPAL, (5) Perencanaan SPAL, (6) Pelaksanaan Konstruksi SPAL, (7) Operasi dan Pemeliharaan SPAL, (8) Kelembagaan, Administrasi dan Pembiayaan, (9) Peran Masyarakat dan Badan Usaha Swasta, (10) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPAL, (11) Wewenang dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan SPAL, dan (12) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan SPAL. Peserta pelatihan dapat memilih Modul/Sub-Modul sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.
Proses penyusunan strategi sanitasi kota (ssk) step by stepJoy Irman
Proses Penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK) Step by Step menguraikan mengenai langkah-langkah yan harus dilakukan untuk menghasilkan suatu Strategi Sanitasi yang komprehensif, ideal, rasional dan operasional.
Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) - Pengumpulan DataJoy Irman
Modul Pelatihan Penyusunan Rencana Induk Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) terdiri atas beberapa Sub-Modul, yaitu Pengantar Perencanaan, Proses Perencanaan, Pengumpulan Data, Studi EHRA (Environment Health Risk Assessment), Penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS), Tata Cara Survei, Perumusan Kebijakan dan Strategi Sanitasi, Penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK), Perencanaan SPAL-Terpusat (SPAL-T), Tahapan Pelaksanaan, dan Konsultasi Publik & Legalisasi Rencana.
Pedoman Praktis Tahap Implementasi/Pembangunan Sanitasi PermukimanJoy Irman
Pedoman Praktis Tahap Implementasi/Pembangunan Sanitasi Permukiman, Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Pedoman ini membantu Kelompok Kerja Sanitasi (Pokja) dan Fasilitator dalam melaksanakan pembangunan sanitasi, mulai dari persiapan pelaksanaan, pelaksanaan pembangunan, operasional dan pemeliharaan, dan monitoring & evaluasi.
Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem Setempat (SPAL) – Peran Masyarakat dan B...Joy Irman
Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem (SPAL) terdiri atas Sistem Terpusat atau Off-site System dan Sistem Setempat atau On-Site System. Sistem setempat diantaranya adalah Cubluk Kembar, Tangki Septik dengan Bidang Resapan), Mandi-Cuci-Kakus atau MCK, Biofilter, Upflow Aerobic Filter, Rotating Biological Contactactor atau RBC, Anaerobic Bafle Reactor, Sarana Pengangkut Tinja, dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).
Pelatihan Pengantar Sistem Pengelolaan Air Limbah Sistem (terdiri dari beberapa modul dan sub-modul, yaitu Modul (1) Kamus, Istilah dan Definisi, (2) Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPAL-T), (3) Sistem Pengelolaan Air Limbah Setempat (SPAL-S), (4) Kebijakan dan Strategi SPAL, (5) Perencanaan SPAL, (6) Pelaksanaan Konstruksi SPAL, (7) Operasi dan Pemeliharaan SPAL, (8) Kelembagaan, Administrasi dan Pembiayaan, (9) Peran Masyarakat dan Badan Usaha Swasta, (10) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan SPAL, (11) Wewenang dan Tanggung Jawab Penyelenggaraan SPAL, dan (12) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan SPAL. Peserta pelatihan dapat memilih Modul/Sub-Modul sesuai dengan kebutuhannya masing-masing
Sinkronisasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Sanitasiinfosanitasi
Sinkronisasi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Sanitasi menjelaskan mengenai keterkaitan antara dokumen-dokumen perencanaan seperti Buku Putih Sanitasi (BPS), Strategi Sanitasi (SSK), dan Memorandum Program (MPS), demikian juga keterkaitannya dengan proses dan mekanisme penganggaran yang ada. Disajikan oleh Direktorat PPLP, Cipta Karya, Kementrian PU.
Program PPSP dan Kebijakan Pembangunan Sanitasi Indonesiainfosanitasi
Program PPSP dan kebijakan pembangunan sanitasi indonesia, menjelaskan mengenai perkembangan pelaksanaan program PPSP, hasil-hasil yang telah dicapai, dan rencana kerja pada periode berikutnya. Disajikan oleh Direktur Perumahan dan Permukiman, BAPPENAS
Strategi dan Kebijakan Advokasi Sanitasiinfosanitasi
Strategi dan kebijakan advokasi sanitasi ke berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders) seperti Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat, juga ke DPRD, swasta dan kelompok masyarakat.Disajikan oleh Direktur Penyehatan Lingkungan, Kementrian Kesehatan.
Teknis Fasilitasi Penyusunan Dokumen dalam Program PPSPinfosanitasi
Teknis Fasilitasi Penyusunan Dokumen dalam Program PPSP menjelaskan mengenai ruang lingkup tugas dan tanggung jawab Fasilitator Provinsi (PF) dan Fasilitator Kabupaten/Kota (CF) dalam proses penyusunan dokumen PPSP seperti Buku Putih Sanitasi (BPS), Strategi Sanitasi (SSK), dan Memorandum Program (MPS).
Pola Penanganan Sampah Domestik menjelaskan mengenai peraturan perundangan yang mendasarinya, strategi dan kebijakan penanganan sampah, paradigma baru penanganan sampah, berbagai opsi teknologi dalam penanganan sampah domestik. Disajikan oleh Direktorat PPLP, Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum.
Pola Penanganan Drainase Perkotaan menjelaskan mengenai aspek hukum dan peraturan yang mendasarinya, strategi dan kebijakan penanganan drainase, paradigma baru dalam penanganan drainase, dan berbagai opsi teknologi drainase. Disajikan oleh Direktorat PPLP, Cipta Karya, Kementrian PU.
Strategi sanitasi - 2-1 Kerangka Pengembangan Sanitasiinfosanitasi
Strategi sanitasi - 2-1 Kerangka Pengembangan Sanitasi merupakan bahan pelatihan kepada fasilitator (CF dan PF) dan Pokja Sanitasi (kabupaten/kota) dan Provinsi
Strategi Sanitasi - 4-3 Konsultasi Publik merupakan salah satu modul pelatihan PPSP yang diberikan kepada para fasilitator dan pokja sanitasi (di tingkat kabupaten/kota dan provinsi).
Strategi Sanitasi - 2-2 Pendanaan Sanitasi merupakan bahan pelatihan kepada fasilitator (CF dan PF) dan Pokja Sanitasi (kabupaten/kota) dan Provinsimerupakan bahan pelatihan kepada fasilitator (CF dan PF) dan Pokja Sanitasi (kabupaten/kota) dan Provinsi
Strategi Sanitasi - 4-2 Program dan Kegiataninfosanitasi
Strategi Sanitasi - 4-2 Program dan Kegiatan merupakan salah satu modul pelatihan PPSP yang diberikan kepada para fasilitator dan pokja sanitasi (di tingkat kabupaten/kota dan provinsi).
Strategi Sanitasi - 2-2 Tahapan Pengembangan Sanitasiinfosanitasi
Strategi Sanitasi - 2-2 Tahapan Pengembangan Sanitasi merupakan bahan pelatihan kepada fasilitator (CF dan PF) dan Pokja Sanitasi (kabupaten/kota) dan Provinsi
Pedoman Pengelolaan Program PPSP di Daerahinfosanitasi
Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri No. 660/4919/SJ tanggal 30 November 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Daerah. Presentasi oleh Direktur Penataan Perkotaan, Ditjen Bina Bangda, Kementrian Dalam Negeri.
SE Mendagri tentang Pedoman Pengelolaan PPSP di Daerahinfosanitasi
Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 660/4919/SJ, 2012 etentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) di Daerah
Manual A Advokasi dan Kelembagaan SanitasiJoy Irman
Manual A merupakan panduan terhadap tahapan proses yang dilakukan untuk bisa menghadirkan rencana strategi sanitasi perkotaan. Manual ini berisikan tahapan advokasi untuk memperoleh komitmen Pemerintah Daerah terhadap pembangunan sanitasi dalam bentuk pendanaan dan sumberdaya pendukung lainnya, termasuk terbentuknya Pokja Sanitasi.
Manual B Penyusunan Buku Putih Sanitasi KotaJoy Irman
Manual B berisi petunjuk penyusunan Buku Putih Sanitasi yang terdiri dari penilaian dan pemetaan sanitasi kota. Dokumen ini menjadi basis bagi penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK).
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019infosanitasi
Aspek Kelembagaan dan Pendanaan Sanitasi dalam Program PPSP 2015-2019, Direktur Perkotaan, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah, Kementrian Dalam Negeri
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasiinfosanitasi
Usulan Program dan Kegiatan dalam Memorandum Program Sanitasi sebagai dokumen pusat dalam rangka penyusunan RPI2JM ( Rencana Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah), Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015-2019infosanitasi
Target Pembangunan Sanitasi Nasional 2015 2019. Air Limbah dan Persampahan, Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Strategi, Kebijakan, Target dan Sasaran Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan ...infosanitasi
Platform Pembangunan Sanitasi 2015-2019 Strategi, Kebijakan, Tujuan, Sasaran dan Target Pembangunan Sanitasi (Air Limbah dan Persampahan). Selain pembangunan fisik infrastruktur sanitasi, juga aspek non-fisik seperti kelembagaan, pengaturan, PHBS, dll.
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015infosanitasi
Daftar Kabupaten/Kota Peserta Program PPSP 2015 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 648-565/Kep/Bangda/2014 tentang Penetapan Kabupaten/Kota sebagai Pelaksana Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahun 2015.
DAFTAR GACOR KETIK DI GOOGLE >> agensunda.com
SUNDABET Situs Slot Gacor dengan Maxwin Tertinggi Hari Ini telah menjadi salah satu situs judi slot online terpercaya selama 3 tahun terakhir bagi para pemain judi online di Indonesia.
SUNDABET Situs Slot Gacor dengan Maxwin Tertinggi Hari Ini telah menjadi salah satu situs judi slot online terpercaya selama 3 tahun terakhir bagi para pemain judi online di Indonesia. Tentunya memiliki berbagai jenis permainan Judi Online seperti Togel, Live Casino, Poker Online, Slot Online dan Judi Bola dalam 1 akun, sehingga membuat para member akan lebih nyaman dalam bermain.
SUNDABET » Daftar Akun VVIP Hanya Hari ini di Situs Slot Paling Gacor
SUNDABET » Situs Judi Online Terpercaya dengan Pilihan Slot Gacor dan Live Casino Terbaik
Slot gacor sampai hari ini masih menarik minat para pemain dikarenakan cara bermainnya sangat mudah bagi pemula, selain itu kesempatan untuk menang sangat besar. Tidak heran jika SUNDABET menjadi salah satu Situs Slot favorit bagi pecinta Judi Online.
Situs SUNDABET tentunya juga memiliki berbagai jenis permainan Judi Online seperti Togel, Live Casino, Poker Online, Slot Online dan Judi Bola dalam 1 akun, sehingga membuat para member akan lebih nyaman dalam bermain. Tentunya kami juga memberikan berbagai macam promo dan bonus yang dapat di claim setiap harinya seperti Bonus New Member, Garansi kekalahan, Cashback, Rollingan.
SUNDABET berkomitmen untuk mengesahkan taruhan yang bertanggung jawab seperti halnya mempromosikan kesadaran akan masalah judi dan meningkatkan pencegahan, intervensi dan pelayanan. Kebijakan Pertanggungjawaban Permainan SUNDABET menetapkan komitmennya untuk meminimalisir efek negatif dari masalah judi dan untuk mempromosikan praktek perjudian yang bertanggung jawab.
Kami percaya ini tanggung jawab kami untuk anda, pelanggan kami, untuk memastikan bahwa anda menikmati pengalaman bertaruh di situs kami, sementara tetap menyadari penuh terhadap kerugian sosial dan keuangan yang terkait dengan masalah perjudian.
Dalam rangka membantu pemain kami dalam pertanggunjawaban perjudian, kami memastikan bahwa semua staf kami memiliki kesadaran pertanggunjawaban perjudian. Silahkan menghubungi kami jika anda membutuhkan informasi atau bantuan lebih lanjut.
Bertaruh dibawah batas umur 18 tahun merupakan tindakan ilegal di SUNDABET. SUNDABET memiliki tanggung jawab yang serius untuk masalah ini. SUNDABET mempunyai hak untuk meminta bukti umur dari pelanggan manapun dan untuk melakukan pengecekan untuk memverifikasi informasi yang disediakan. Akun pelanggan mungkin akan ditutup untuk sementara dan dana akan ditahan sampai tersedia bukti yang memadai mengenai umur anda.
Untuk pelanggan kami yang menginginkan untuk membatasi dirinya dari berjudi, kami menyediakan fasilitas pengecualian diri yang memungkinkan pelanggan untuk menutup akunnya untuk minimum waktu 6 bulan sampai 5 tahun sesuai dengan permintaan. Silahkan hubungi Petugas Layanan Pelanggan melalui “Live Chat”
Forex, atau Foreign Exchange, adalah pasar global untuk perdagangan mata uang yang merupakan yang terbesar dan paling likuid di dunia, dengan volume perdagangan harian mencapai triliunan dolar. Pasar ini beroperasi 24 jam sehari melalui jaringan komputer global yang melibatkan bank, pialang, institusi, dan individu. Di forex, mata uang diperdagangkan berpasangan, seperti EUR/USD, dan nilai tukar mata uang ditentukan oleh permintaan dan penawaran di pasar bebas. Trader forex menggunakan analisis teknis dan fundamental untuk membuat keputusan perdagangan, serta berbagai strategi seperti day trading, swing trading, dan scalping untuk memaksimalkan keuntungan. Manajemen risiko, termasuk penggunaan stop-loss order dan diversifikasi, sangat penting dalam trading forex. Broker forex berperan sebagai perantara dan menawarkan berbagai platform trading seperti MetaTrader dan TradingView. Meskipun menawarkan peluang besar, trading forex juga memiliki risiko yang signifikan dan memerlukan edukasi serta disiplin yang baik.
Jasa Cuci Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor.PDFRajaclean
Jasa Cuci Sofa Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor, Laundry Sofa Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Jakarta Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Kulit Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Panggilan Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Di Rumah Bogor Barat Bogor, Jasa Cuci Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor, Cuci Sofa Fabric Bogor Barat Bogor, Laundry Sofa Terdekat Bogor Barat Bogor,
Jasa cuci sofa kini semakin diminati karena kepraktisannya. Dengan menggunakan jasa ini, Anda tidak perlu repot mencuci sofa sendiri. Profesional dalam bidang ini dilengkapi dengan peralatan modern yang mampu membersihkan sofa hingga ke serat terdalam, menghilangkan kotoran dan bakteri yang tidak terlihat.
ppt metodologi penelitian bisnis digital Al faizAlfaiz21
Perkembangan teknologi saat ini telah memasuki segala bidang atau aspek, kita diperhadapkan dengan berbagai teknologi salah satunya pada investasi atau trading secara real-time. Salah satu bidang investasi yang cukup populer saat ini adalah perdagangan valuta asing atau Foreign Exchange (Forex). Pasar Foreign Exchange (forex) adalah inter-bank atau inter-dealer yang didirikan pada tahun 4971 ketika nilai tukar mengambang (floating rate) mulai diberlakukan. Tingginya minat dan ketertarikan masyarakat dunia terhadap dunia valuta asing atau forex (foreign exchange) meningkat cukup drastis dari tahun ke tahun. Hal tersebut dapat kita lihat dari data statistik yang diolah oleh BIS (Bank for International Settlement), yang mana menunjukkan data turnover foreign exchange market dari tahun 2001 yang hanya berkisar 1.239 billion menjadi 5.067 billion di tahun 2016 (Bank of International Settlement, 2016).
Forex merupakan sebuah investasi yang tergolong high risk dan high return investment program. Sebuah investasi yang memiliki risiko tinggi, tentu timbal baliknya juga profit yang tinggi, jadi kedua sisi, baik itu profit maupun risiko ini tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Investasi menempatkan modal pada suatu perusahaan atau aset dengan harapan menghasilkan keuntungan dalam jangka waktu tertentu. Dalam berinvestasi, harapan utama investor adalah memperoleh keuntungan dari transaksi yang dilakukannya. Transaksi yang dilakukan di Pasar Forex adalah antara dua pihak yang sepakat untuk melakukan perdagangan melalui fasilitas telepon atau electronic network sehingga investor dan pihak perusahaan tidak harus bertemu secara langsung untuk bertransaksi kecuali ketika penyerahan modal. Dalam melakukan investasi tersebut setiap perusahaan umumnya akan berusaha agar perluasannya dapat berkembang sesuai dengan tujuan perusahaan yaitu untuk mendapatkan laba sebesar-besarnya untuk kelangsungan hidup perusahaan.
ORDER https://wa.me/6282186148884 , Pelita Mas adalah perusahaan yang bergerak di bidang Industri Beton dan Paving Block. Paving Untuk Taman, Pelita Mas Paving Block, Pengunci Paving, Pengunci Paving Block, Pinggiran Paving.
Temukan keindahan luar biasa dalam taman paving kami yang eksklusif. Dengan desain yang elegan dan tahan lama, taman paving kami menciptakan ruang luar yang memikat. Pilihlah kualitas terbaik untuk keindahan yang abadi. Jual taman paving, wujudkan taman impian Anda hari ini!
Kami melayani pengiriman ke area Kota Malang dan Kota Batu. Kami Juga melayani Berbagai Macam Pemesanan Genteng Beton dan Paving Block dalam jumlah Besar untuk keperluan Perumahan, Perkantoran, Villa, Gedung, Pembangunan Kampus, Masjid, dan lainnya.
Produk yang kami produksi terdiri dari :
1. Genteng Beton Multiline
2. Genteng Beton Urat Batu
3. Genteng Beton Royal
4. Genteng Beton Vertical
5. Wuwung Genteng
6. Paving ukuran 20x20, 10,5x21, Diagonal
7. Kanstin dan Topi Uskup
8. Pagar Panel
9. Paving Corso 50x50
10. Paving Grass Block Lubang
Untuk informasi lebih lanjut serta pemesanan, hubungi :
Pabrik Genteng Beton dan Paving Pelita Mas
Jl Raya Tlogowaru No 41, Tajinan, Kedungkandang, Malang
Hub kami via whatsapp
https://wa.me/6282186148884
Hub kami via whatsapp
https://wa.me/6282186148884
Lokasi Pabrik kami
https://maps.app.goo.gl/bmDrQ87yF6gQvHnf8
1. Penguatan Kelembagaan Pokja Sanitasi dan
Alternatif Institusi Pengelola Pasca
Konstruksi
Direktorat Penataan Perkotaan
Ditjen Bina Bangda
Kementerian Dalam Negeri
Oleh:
Direktur Penataan Perkotaan
2. Jumlah Provinsi, Kabupaten dan Kota Peserta PPSP serta
Sebaran Pokja di 28 Provinsi (2012)
Pada Tahun 2013 sebagian Provinsi dan Kabupaten Kota telah memasuki
tahapan implementasi, memerlukan acuan yang jelas serta lembaga pengelola
sanitasi sesuai kebutuhan daerah
3. Belum lengkapnya payung hukum yang menjadi landasan
operasional pelaksanaan PPSP di daerah
Pemantapan SKPD dalam mendorong percepatan
pembangunan sanitasi permukiman
Pokja sbg lembaga adhoc dalam membantu upaya
sinkronisasi pembangunan sanitasi di daerah
Struktur Organisasi Pokja lebih sederhana, kejelasan uraian
tugas berikut fungsi (yang lebih terinci)
Ketua pokja sanitasi dijabat oleh Sekretaris Daerah (Sekda)
Prov,Kab/Kota
Penunjukan Anggota Pokja yang berkomitmen, dan
mampu menjalankan tugas, serta mencakup perwakilan
dari: SKPD, termasuk masyarakat, dan institusi non-
pemerintah.
Pengalokasian anggaran operasional yang layak dan
memadai dalam RKA masing-masing SKPD
Nomenklatur: Pokja Sanitasi
POKOK PIKIRAN DITERBITKANNYA SE MENDAGRI
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PPSP
4. Sekretaris Daerah Provinsi
KETUA
SEKRETARIS
Asisten Perekonomian dan
Pembangunan atau sebutan lain
SEKRETARIAT
Anggota Sekretariat
(Anggota Sekretariat
(pejabat/staf dilingkungan setda
dan SKPD lain)
Ketua:
Kepala Dinas Cipta Karya
atau sebutan lain.
Wakil Ketua:
Kabid Urusan Teknis Dinas
Cipta Karya.
BIDANG TEKNIS
Anggota:
Pejabat/staf dari Dinas Cipta
Karya atau sebutan lain dan
dari SKPD lainnya yang
melaksanakan fungsi terkait
dengan pembangunan
sarana dan prasarana
persampahan, air limbah
domestik, dan drainase
lingkungan.
BIDANG MONITORING DAN
EVALUASI
Ketua:
Kepala Dinas Lingkungan
Hidup atau sebutan lain.
Wakil Ketua:
Kabid Pengembangan
Lingkungan Hidup.
Anggota:
Pejabat/staf dari Dinas
Lingkungan Hidup atau
sebutan lain dan dari SKPD
lainnya yang melaksanakan
fungsi terkait dengan
kegiatan monitoring dan
evaluasi sanitasi.
BIDANG PENYEHATAN,
KOMUNIKASI DAN
PEMBERDAYAAN
Ketua:
Kepala Dinas Kesehatan.
Wakil Ketua:
Kabid Penyehatan
Lingkungan.
Anggota:
Pejabat/staf dari Dinas
Kesehatan atau sebutan lain
dan dari SKPD lainnya yang
melaksanakan fungsi terkait
dengan penyehatan
lingkungan, pendidikan,
komunikasi, dan
pemberdayaan masyarakat.
BIDANG PERENCANAAN
Ketua:
Kepala Bappeda atau
sebutan lain.
Wakil Ketua:
Kabid Sarpras atau Fispra
Bappeda atau sebutan lain.
Anggota :
Pejabat/staf dari Bappeda
dan dari SKPD lainnya yang
melaksanakan fungsi terkait
dengan perencanaan
layanan persampahan, air
limbah domestik, dan
drainase lingkungan.
BIDANG PENDANAAN
Ketua:
Kepala Badan Pengelola
Keuangan Daerah dan Aset
atau sebutan lain
Wakil Ketua:
Kepala Bagian yang
menangani fungsi keuangan
dan asset atau sebutan lain.
Anggota :
Pejabat/staf dari SKPKD dan
dari SKPD lainnya yang
melaksanakan fungsi terkait
dengan penganggaran,
pelaporan dan
pertanggungjawaban
keuangan dan aset.
5. Ketua Dijabat oleh Sekretaris Daerah (Sekda), yang memiliki
kewenangan koordinatif terhadap SKPD juga selaku Ketua
TAPD
Sekretaris Dijabat oleh Asisten Perekonomian dan pembangunan atau
sebutan lainnya yang secara formal membantu sekda dalam
mengkoordinasikan administrasi pembangunan “pengendali
utama PPSP”
Ketua
Bidang
Dijabat oleh kepala SKPD sesuai substansi nya & Wakil Ketua
Bidang dijabat Kabid pada SKPD terkait yang kesehariannya
melaksanakan tugas dan fungsi ketua bidang
Anggota Staf SKPD terkait yang ditunjuk
5
6. Fungsi Koordinasi Yaitu fungsi untuk mengkoordinasikan pelaksanaan PPSP di wilayah provinsi.
Fungsi Advokasi Yaitu fungsi untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, komitmen, dan
kemampuan berbagai pemangku kepentingan utama sanitasi di tingkat
provinsi untuk turut-serta dalam pembangunan sanitasi.
Fungsi Advisory Yaitu fungsi untuk memberikan input strategis bagi pengembangan kebijakan,
program, dan kegiatan yang dibutuhkan oleh Pokja Sanitasi Provinsi dan Pokja
Sanitasi Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan
sanitasi.
Fungsi Fasilitasi Yaitu fungsi untuk dapat membantu Pemerintah Provinsi dalam melakukan
proses perencanaan sesuai tahapan program sanitasi kabupaten/kota dan
provinsi, serta program sanitasi antar kabupaten/kota, dan membantu
pelaksanaan sistem monitoring dan evaluasi sanitasi di tingkat provinsi.
Fungsi Supervisi Yaitu fungsi untuk dapat membantu pemerintah provinsi melakukan kegiatan
pengawalan atau pembinaan dalam rangka meluruskan penyelenggaraan
kegiatan agar sesuai dengan tujuan dan sasaran sehingga dapat menentukan
tindakan koreksi yang perlu diambil bila terjadi penyimpangan.
Fungsi Sinkronisasi Yaitu fungsi untuk membantu pemerintah provinsi dalam menyelaraskan
perencanaan dan pelaksanaan pada berbagai tingkatan pemerintahan agar
sesuai dengan tujuan dan sasaran, proses serta hasil yang diharapkan.
FUNGSI KELOMPOK KERJA SANITASI PROVINSI
7. 7
Ketua
Mengendalikan, mengarahkan, optimalisasi dan kelancaran pelaksanaan
fungsi dan tugas pokja sanitasi provinsi
Sekretaris
Mengoordinasikan, memfasilitasi, menyiapkan, dan merumuskan
pelaksanaan fungsi dan tugas pokja sanitasi provinsi.
Bidang
Perencanaan
a. Menyusun roadmap, memfasilitasi penyusunan BPS, SSK dan melakukan
penjaminan kualitas terhadap BPS, SSK, melakukan verifikasi dan
sinkronisasi dari draft MPS menjadi MPS melalui lokakarya MPS.
b. Melakukan review terhadap pelaksanaan pembangunan sanitasi wilayah
provinsi dan kabupaten/kota dan/atau antar kabupaten/kota mencakup
pelaksanaan sosialiasasi rencana pembangunan fisik dan non fisik,
kesiapan lahan, analisa dampak lingkungan, master plan, feasibillity study
dan DED, serta melakukan monev.
Bidang
Pendanaan
a. Asistensi penyusunan RKA-SKPD Provinsi, melakukan pembinaan
terhadap RKA-SKPD kabupaten/kota, serta melakukan pembinaan dalam
penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban keuangan dan
manajemen aset program PPSP kabupaten/kota.
b. Koordinasi, konsultasi dalam rangka sinergi pendanaan program dan
kegiatan yang bersumber dari APBN atau sumber lainnya yang sah.
TUGAS KELOMPOK KERJA SANITASI PROVINSI
8. 8
Bidang Teknis
a. Melakukan penyelarasan aspek teknis program dan kegiatan program
PPSP dalam rangka penyusunan BPS, SSK dan draft MPS oleh
kabupaten/kota.
b. Melakukan penyusunan master plan, feasibility study dan DED untuk
pembangunan sanitasi lintas kabupaten/kota hingga pelaksanaan
implementasi, serta mengoordinasikan pelaksanaan diklat untuk
penyusunan dan penjaminan kualitas BPS, SSK dan draft MPS.
Bidang
Komunikasi,
Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Mengoordinasikan pelaksanaan diklat EHRA dan fasilitasi kabupaten/kota,
menyiapkan bahan dan melaksanakan kampanye, advokasi dan edukasi
dalam rangka penjaringann minat dan komitmen kabupaten/kota dalam
pelaksanaan program PPSP.
Bidang
Pemantauan
dan Evaluasi
a. Mengoordinasikan persiapan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi
kondisi lingkungan hidup dan fasilitasi kabupaten/kota, serta
melaksanakan diklat monev.
b. Memetakan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program PPSP
terhadap kondisi lingkungan hidup serta menyiapkan bahan lokakarya
dan/atau pertemuan untuk membahas hasil monev PPSP.
9. “Kegiatan Sekretariat Pokja Sanitasi Provinsi dalam
kesehariannya mendukung pelaksanaan tugas pengelolaan
PPSP yang berjenjang mulai dari ketua,sekretaris maupun
tugas ketua bidang”.
Meliputi:
Penyiapan laporan,pelaksanaan rapat,lokakarya dan
pelatihan Pengolahan dan analisa data kemajuan
pelaksanaan PPSP,didukung oleh pengkat lunak dan
perangkat keras yang tersedia di kantor sekretariat pokja
provinsi masing-masing
10. 10
Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi pokja sanitasi
provinsi supaya disediakan kantor sekretariat pokja sanitasi
dengan dilengkapi sarana kerja yang memadai, antara lain
sebagai berikut:
1. ruang kerja pokja beserta perlengkapannya.
2. ruang rapat pokja beserta perlengkapannya.
3. komputer, printer, dan fasilitas internet.
4. alat tulis kantor (ATK).
KANTOR SEKRETARIAT OPERASIONAL
POKJA SANITASI PROVINSI
11. 11
SEKRETARIAT
Anggota :
Pejabat/staf dari Dinas
Kesehatan atau sebutan lain
dan dari SKPD lainnya yang
melaksanakan fungsi terkait
dengan penyehatan lingkungan,
pendidikan, komunikasi, dan
pemberdayaan masyarakat.
Ketua:
Kepala SKPD yang menangani
bidang teknis (cipta karya atau
PU).
Wakil Ketua:
Kabid Urusan Teknis Dinas
Cipta Karya
Anggota :
Pejabat/staf dari Dinas Cipta
Karya atau sebutan lain dan
dari SKPD lainnya yang
melaksanakan fungsi terkait
dengan pembangunan sarana
dan prasarana persampahan,
air limbah domestik, dan
drainase lingkungan.
Ketua:
Kepala SKPD yang membidangi
Lingkungan Hidup.
Wakil Ketua:
Kabid Pengembangan
Lingkungan Hidup
Anggota :
Pejabat/staf dari Dinas
Lingkungan Hidup atau sebutan
lain dan dari SKPD lainnya yang
melaksanakan fungsi terkait
dengan kegiatan monitoring
dan evaluasi sanitasi.
Sekretaris Daerah Kabupaten atau
Kota
Ketua:
Kepala SKPD yang membidangi
Kesehatan.
Wakil Ketua:
Kabid Penyehatan Lingkungan
BIDANG PENYEHATAN,
KOMUNIKASI DAN
PEMBERDAYAAN
BIDANG TEKNIS
KETUA
SEKRETARIS
Asisten Perekonomian dan
Pembangunan
Anggota Sekretariat
(pejabat/staf dilingkungan setda dan
SKPD lain)
BIDANG MONITORING DAN
EVALUASI
Anggota :
Pejabat/staf dari Bappeda dan
dari SKPD lainnya yang
melaksanakan fungsi terkait
dengan perencanaan layanan
persampahan, air limbah
domestik, dan drainase
lingkungan.
Ketua:
Kepala SKPD yang menangani
bidang perencanaan.
Wakil Ketua:
Kabid Sarpras atau Fispra
Bappeda atau sebutan lain.
BIDANG PERENCANAAN
Anggota :
Pejabat/staf dari SKPKD dan
dari SKPD lainnya yang
melaksanakan fungsi terkait
dengan penganggaran,
pelaporan dan
pertanggungjawaban keuangan
dan aset
BIDANG PENDANAAN
Ketua:
Kepala SKPD yang menangani
bidang pendanaan.
Wakil Ketua:
Kepala Bagian yang menangani
fungsi keuangan dan asset atau
sebutan lain.
STRUKTUR ORGANISASI POKJA SANITASI KABUPATEN/KOTA
(SESUAI SE MENDAGRI)
12. Ketua
Dijabat oleh Sekretaris Daerah (Sekda), yang memiliki
kewenangan koordinatif terhadap SKPD juga selaku Ketua
TAPD
Sekretaris
Dijabat oleh Asisten Perekonomian dan pembangunan atau
sebutan lainnya yang secara formal membantu sekda dalam
mengkoordinasikan administrasi pembangunan “pengendali
utama PPSP”
Ketua Bidang
Dijabat oleh kepala SKPD sesuai substansi nya & Wakil
Ketua Bidang dijabat Kabid pada SKPD terkait yang
kesehariannya melaksanakan tugas dan fungsi ketua
bidang
Anggota Staf SKPD terkait yang ditunjuk
12
13. Fungsi
Koordinasi
Yaitu fungsi untuk mengoordinasikan pelaksanaan
PPSP di wilayah kabupaten/kota.
Fungsi
Advokasi
Yaitu fungsi untuk meningkatkan kesadaran,
kepedulian, komitmen, dan kemampuan berbagai
pemangku kepentingan utama sanitasi di tingkat
kabupaten/kota untuk turut-serta dalam
pembangunan sanitasi.
Fungsi
Advisori
Yaitu fungsi untuk memberikan input strategis bagi
pengembangan kebijakan, program, dan kegiatan
yang dibutuhkan oleh Pokja Sanitasi
kabupaten/kota dalam rangka meningkatkan
kinerja pembangunan sanitasi.
FUNGSI KELOMPOK KERJA SANITASI KAB/KOTA
14. 14
Ketua
Merumuskan kebijakan dan mengendalikan, mengarahkan, optimalisasi
dan kelancaran pelaksanaan fungsi dan tugas pokja sanitasi
kabupaten/kota.
Sekretaris
Mengoordinasikan, memfasilitasi, menyiapkan, dan merumuskan
pelaksanaan fungsi dan tugas pokja sanitasi kabupaten/kota.
Bidang Perencanaan
a. Melakukan perumusan kebijakan dan penyusunan BPS, SSK dan
dokumen perencanaan pembangunan daerah serta merujuk pada
roadmap provinsi.
b. Mengoordinasikan perencanaan program PPSP jangka panjang,
menengah dan tahunan serta memetakan kegiatan-kegitan
pembangunan infrastruktur sanitasi berskala komunal, kawasan, dan
kota yang didanai dari berbagai sumber pendanaan.
Bidang Pendanaan
a. Mengoordinasikan penyusunan RKA-SKPD kabupaten/kota kegiatan
program PPSP serta rencana pendanaannya yang bersumber dari
APBD, APBN dan sumber pendanaan lainnya yang sah.
b. Memetakan realisasi APBD kabupaten/kota untuk mendukung
pelaksanaan penyusunan BPS dan SSK.
TUGAS KELOMPOK KERJA SANITASI KAB/KOTA
15. 15
Bidang Teknis
a. Mengoordinasikan penyelarasan aspek teknis program dan kegiatan
program PPSP dalam rangka penyusunan BPS, SSK dan draft MPS
serta melakukan pemetaan aspek teknis sarana prasarana sanitasi di
kabupaten/kota dan partisipasi swasta.
b. Melakukan penyusunan master plan, feasibility study dan DED untuk
pembangunan sanitasi kabupaten/kota hingga pelaksanaan
implementasi.
Bidang Komunikasi,
Kesehatan dan
Pemberdayaan
Masyarakat
Mengoordinasikan pelaksanaan diklat enumerator dalam rangka
pengumpulan data dan pemetaan EHRA untuk penyusunan BPS dan
SSK fasilitasi kabupaten/kota, melaksanakan kampanye, advokasi dan
edukasi kepada masyarakatdalam rangka mendorong kepedulian untuk
perilaku hidup bersih.
Bidang Pemantauan
dan Evaluasi
a. Mengoordinasikan persiapan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi
kondisi lingkungan hidup kabupaten/kota, serta melaksanakan diklat
monev.
b. Memetakan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program
PPSP terhadap kondisi lingkungan hidup serta menyiapkan bahan
lokakarya dan/atau pertemuan untuk membahas hasil monev PPSP.
16. “Kegiatan Sekretariat Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota
dalam kesehariannya mendukung pelaksanaan tugas
pengelolaan PPSP yang berjenjang mulai dari
ketua,sekretaris maupun tugas ketua bidang”.
Meliputi:
Penyiapan laporan,pelaksanaan rapat,lokakarya dan
pelatihan Pengolahan dan analisa data kemajuan
pelaksanaan PPSP,didukung oleh pengkat lunak dan
perangkat keras yang tersedia di kantor sekretariat pokja
kab/kota masing-masing
17. 17
KANTOR SEKRETARIAT OPERASIONAL
POKJA SANITASI KABUPATEN/KOTA
Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi pokja
sanitasi kabupaten/kota supaya disediakan kantor
sekretariat pokja sanitasi dengan dilengkapi sarana
kerja yang memadai, antara lain sebagai berikut:
1. ruang kerja pokja beserta perlengkapannya.
2. ruang rapat pokja beserta perlengkapannya.
3. komputer, printer, dan fasilitas internet.
4. alat tulis kantor (ATK)
18. 18
•Form 1. : Kemajuan Pelaksanaan Program PPSP. Diisi oleh Bappeda, Keuangan Daerah,
Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, Dinas/Badan Lingkungan Hidup yang
dikoordinasikan oleh sekretaris pokja untuk disampaikan kepada ketua pokja
•Form 2. : Rekapitulasi Pelaksanaan Program PPSP. Diisi oleh Bappeda dan Dinas
Pekerjaan Umum dikoordinasikan oleh sekretaris pokja berdasarkan laporan dari
kabupaten/kota.
Laporan Triwulan
Provinsi
● Ditandatangani
oleh: Sekretaris
Daerah Provinsi
● Ditujukan kepada:
Menteri
Dalam Negeri
Diserahkan tiap akhir
Triwulan
•Form 1. : Kemajuan Pelaksanaan PPSP Kab./Kota mulai 2013 (BPS & SSK). Diisi oleh
Bappeda yang dikoordinasikan oleh sekretaris pokja sanitasi kab/kota yang
berdasarkan kemajuan pelaksanaan kegiatan pada masing-masing SKPD terkait.
•Form 2. : Kemajuan Pelaksanaan PPSP Kab./Kota tahun 2012 (draft MPS). Diisi oleh
Bappedayang dikoordinasikan oleh sekretaris pokja sanitasi kab/kota berdasarkan
program kegiatan prioritas yang ada pada SSK
•Form 3. : Kemajuan Pelaksanaan PPSP Kab./kota tahun 2011 (Implementasi). Diisi
oleh Dinas Pekerjaan Umum yang dikoordinasikan oleh sekretaris pokja sanitasi
kab/kota berdasarkan program kegiatan prioritas yang disepakati dalam lokakarya
MPS di provinsi yang telah dilakukan Master lan, DED, Studi Kelayakan, AMDAL,
pelaksanaan fisik, dll.
•Form 4. : Kemajuan Pelaksanaan PPSP kab./kota 2010 (Implementasi). Diisi oleh
Dinas Pekerjaan Umum yang dikoordinasikan oleh sekretaris pokja sanitasi kab/kota
berdasarkan program kegiatan prioritas yang disepakati dalam lokakarya MPS di
provinsi yang telah dilakukan Master lan, DED, Studi Kelayakan, AMDAL, pelaksanaan
fisik maupun non fisik yang dilakukan SKPD terkait
Laporan Triwulan
Kab/Kota
● Ditandatangani:
Sekretaris Daerah
Kab/Kota
● Ditujukan kepada
Gubernur
Diserahkan tiap akhir
Triwulan
19. TERBITNYA SURAT EDARAN (SE) MENTERI DALAM NEGERI
Melengkapi aspek legal formal yang telah ada sehingga tersedia sistem dan
prosedur yang handal dalam mendukung pengelolaan sanitasi yang
efektif,efisien,akuntabel dan transparan sesuai kewenangan masing-
masing
Agar tercipta sinergi, kesamaan arah dan ketepatan langkah dalam
pengelolaan program
Melalui SE Mendagri ini, maka aktualisasi 6 (enanm) fungsi pokja sanitasi
provinsi akan dapat dilaksanakan secara tepat karena telah diuraikan
secara rinci
Pokja Kabupaten/Kota lebih dapat lebih mengonsentrasikan diri dalam
pelaksanaan pengelolaan kegiatan, karena telah terintegrasinya
pelaksanaan mulai dari daerah hingga ke pusat
19
21. 1. UU no 33 Tahun 2004, (Perimbangan keuangan antara
pemerintah pusat dan pemerintah daerah)
2. Peraturan Pemerintah (PP) No 41 tentang Organisasi
Perangkat daerah (Pemerintah Daerah dapat membentuk
organisasi perangkat daerah sesuai Kewenangan dan
Urusan wajib yang diserahkan)
3. Permendagri No 57 tahun 2007 (Petunjuk Teknis Penataan
Organisasi Perangkat Daerah)
4. Permendagri No 61 tahun 2007 (Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah),
5. Permendagri No 22 Tahun 2009 (Petunjuk Teknis Tata Cara
Kerjasama Daerah), dst…….
21
22. “Menciptakan dan meningkatkan pelayanan langsung
pada masyarakat dengan melalui tahapan”
Pemisahan tugas dimana SKPD berlaku sebagai pembina teknis
dan diharapkan menjalankan fungsi regulator, sementara fungsi
operator diserahkan kepada unit lain;
Terciptanya Akuntabilitas pengelolaan layanan kepada
masyarakat dengan menganut prinsip produktifitas-efisiensi dalam
kerangka mengisi otonomi daerah
Pada saatnya memberikan kontribusi pada penyediaan lapangan
kerja, penyerapan tenaga kerja dan mendorong iklim usaha positif
yang berkelanjutan dan sinergi antara swasta-pemerintah daerah
24. PROSES PENGEMBANGAN LEMBAGA
PENGELOLA LAYANAN SANITASI
(4 Langkah Proses Umum Pengembangan)
Penentuan Kebutuhan Pengembangan
Organisasi
Perhitungan Besaran Organisasi
Analisas Beban Kerja
Pembentukan Organisasi
24
25. 25
Lembaga
Pengelola
Karakteristik
UPTD
UPTD dgn
Pengelolaan
Keuangan:
PPK - BLUD
BLUD
Perusahaan
Daerah (PD)
(1) Fokus pada
pelayanan langsung
ke masyarakat
(2) Tingkat pendapatan
belum dapat
mengkompensasi
pengeluaran
(1) Fokus pada
pelayanan
(2) Menerapkan Pola
pengelolaan
keuangan BLUD
(3) Tingkat pendapatan
telah berimbang
dengan pengeluaran
(1) Peningkatan
pelayanan
(2) Berkurangnya
beban APBD
(3) Peningkatan
kepercayaan atas
pengelola layanan
(4) Tingkat
pendapatan>
pengeluaran
(1) Pelayanan optimal
(2) Bebas beban APBD
(3) Sumbangan ke PAD
Tinggi
Catatan: Pelaksanaan pilihan dan jangka waktu dapat disesuaikan dengan
kemampuan daerah sendiri
26. KELOMPOK SWADAYA MASYARAKAT (KSM)
KSM adalah salah satu lembaga yang eksis di
tingkat komunitas masyarakat yang mengelola
sarana sanitasi yang berbasis masyarakat (MCK,
MCK ++) dan sejenisnya.
bebas dari intervensi pihak manapun,
dapat mengembangkan layanan
sesuai keputusan yang diambil
ditingkat masyarakat
melaksanakan peran aktif
masyarakat mulai sejak
perencanaan, pembangunan sarana
serta pemanfaatan layanan hingga
pertanggungjawaban
MISI KEUNGGULANNYA
26
27. 27
Aspek
UPTD
Provinsi
UPTD
Kab/Kota
BLUD
Perusahaan
Daerah
1. Pembentukan
Kelembagaan
SK Gubernur SK Bupati/Wako SK KDH SK KDH
2. Pembagian
Resiko
Ditanggung
bersama
kab/kota
terlibat
Ditanggung
kab/kota sendiri
Ditanggung
sendiri
Ditanggung
Sendiri
3.Proses
pengambilan
keputusan
keputusan
Lebih lama Lebih singkat independen Sangat
independen
4.Kontinyuitas
pelayanan
Terjamin Tidak terjamin Kadang
fluktuatif
Terjamin
5.Pembagian
keuntungan
Dibagi
bersama
sesuai
kesepakatan
penggunaannya
diatur
penggunaanya
secara bebas
Penggunaann
ya bebas
28. 28
Aspek
UPTD
Provinsi
UPTD
Kab/Kota
BLUD
Perusahaan
Daerah
6. Biaya Investasi
dan Operasi-
Pemeliharaan
Pusat dan ada
kewajiban
provinsi
Pusat dan
Kab/kota sendiri
Penyertaan
Dana
Pemerintah
dan Sendiri
Penyertaan Dana
pemerintah dan
Sendiri
7. Dukungan dana
pusat (Subsidi:
Produksi dan atau
Tarif)
Sangat Tinggi Rendah Terbatas sekali Terbatas sekali
8.Potensi kerjasama
SDM
Dari seluruh
Kab/kota
terlibat
Dari kab/kota
sendiri
Dari PNSD +
swasta
Dari PNSD +
profesiaonal
9. Sumbangan Ke
PAD
Relative
rendah
Rendah Rendah-Sedang Sedang-Tinggi
10. Kerjasama
jaringan sejenis
Sedang Rendah-sedang Tinggi Tinggi