Efektifitas PTSP dalam Reformasi dan Transparansi Perizinan Sektor SDA

1
Disampaikan dalam Konferensi Tata Kelola Sumberdaya Ekstraktif,
“Extracting the Future: Menata Sumberdaya Ekstraktif untuk
Pembangunan Berkelanjutan.”
Jakarta, 17 November 2015

© 2015 by Indonesian Investment Coordinating Board. All rights reserved
Jakarta, 17 November 2015
EFEKTIFITAS PTSP DALAM REFORMASI DAN TRANSPARANSI
PERIZINAN SEKTOR SDA
KONFERENSI NASIONAL TATA KELOLA SUMBER DAYA EKSTRAKTIF
Oleh:
Hanung Harimba Rachman
(Direktur Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam Lainnya)

Indonesia Investment Coordinating Board
PERKEMBANGAN REALISASI PENANAMAN MODAL TRIWULAN III / 2015
4

INVESTASI DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA
5
ANGKA
PENGANGGURAN
2 Juta
Tenaga kerja yang
terserap setiap
tahunnya
463ribu
Tenaga kerja yang
terserap setiap 1%
pertumbuhan ekonomi
tahun 2004
290ribu
Tenaga kerja yang
terserap setiap 1%
pertumbuhan ekonomi
tahun 2013
164ribu
Tenaga kerja yang
terserap setiap 1%
pertumbuhan ekonomi
tahun 2014
10Juta
Tenaga kerja yang
terserap dalam kurun
waktu 2014-2019
TARGET
PEMERINTAH
TERKAIT TENAGA
KERJA
5,4Persen
Target pertumbuhan
ekonomi 2015 (revisi)
370Ribu
Tenaga kerja yang
terserap setiap 1%
pertumbuhan ekonomi
untuk target 2 juta
7,24Juta
Jumlah penganggur
terbuka per Agustus
2014
9,68Juta
Orang kategori
setengah penganggur
per Agustus 2014
26,09Juta
Orang kategori
bekerja paruh
waktu per Agustus
2014
ELASTISITAS
TENAGA KERJA
MENURUN

PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI JANUARI – SEPTEMBER 2015
6

PERKEMBANGAN REALISASI INVESTASI SEKTOR PRIORITAS
7

PERKEMBANGAN RENCANA INVESTASI SEKTOR PRIORITAS
8

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PUSAT DI BKPM

TIGA PRIORITAS UTAMA BKPM
10
Percepatan Pelayanan Perizinan
• Hapus, Gabung, Sederhanakan dan Limpahkan (HGSL)
• Penyederhanaan Administrasi Proses Perzinan
Penciptaan Iklim Investasi yang Kondusif
Penyediaan insentif fiskal dan non fiskal, pembentukan Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan
Industri sebagai tujuan investasi
Debottlenecking Permasalahan Investasi

PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI 2015-2016
11
PenyederhanaanPerizinan PengembanganPTSPPusat
Perbaikan
Peringkat
EODB
PERIZINAN DASAR
Izin Lokasi, IMB, Izin
Lingkungan
MARITIM
Izin Pelabuhan),
Industri Perikanan
INDUSTRIORIENTASI
EKSPOR
Kelapa Sawit dan
Turunannya
PARIWISATA&KAWASAN
Hotel & convention
center, KEK
INDUSTRISUBSTITUSI
IMPOR
Industri Besi & Baja,
Industri Bahan Baku Obat
PERTANIAN
Tanaman Pangan,
Peternakan
1
2
3
Pendelegasian wewenang seluruh perizinan
investasi ke BKPM sebagai amanat Inpres no
4/2015 Penyelenggaraan PTSP Pusat di BKPM
Penguatan IT PTSP Pusat dengan K/L dan
integrasi sistem online dengan PTSP Daerah
Fokus Pada 5
Indikator dengan
Peringkat di atas 100
1. Starting a business ( peringkat 115)
2. Dealing with Construction Permit (peringkat 153)
3. Registering Property ( peringkat 117)
4. Paying Taxes ( peringkat 160)
5. Enforcing Contract ( peringkat 172)
INDUSTRIPADAT KARYA
Industri Tekstil, Industri
Makanan Minuman
HILIRISASI
Smelter
4
Pembentukan PTSP di 18 KEK dan 15 KI
melalui MoU dengan Pemda & administrator
KEK
5
Audit pelayanan PTSP Daerah. Selanjutnya
bekerja sama dengan MenPANRB menyusun
standard layanan PTSP Daerah
Peningkatan layanan contact center dan
pengaduan PTSP Pusat
KebijakanProInvestasi
Revisi Daftar Negatif Investasi, Insentif
KEK, Tax Holiday, Tax Allowance

IZIN YANG SUDAH DIDELEGASIKAN KE PTSP PUSAT BKPM
12
No. Kementerian/LPNK Jumlah Izin yang
Didelegasikan Peraturan Terkait
1 KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN 3 Permenaker No. 25 Tahun 2014, tgl 18 Desember 2014
2 KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN 17 Permenhut No. 97/Menhut-II/2014, tgl 24 Desember 2014 dan
Permen LH-K No. P.1/Menhut-II/2015, tgl 27 Januari 2015
3 KEMENTERIAN PU & PERA 7 Permen PU-Pera No. 22/PRT/M/2014, tgl 29 Desember 2014
4 KEMENTERIAN PERDAGANGAN 9 Permendag No. 96/M.DAG/PER/12/2014, tgl 24 Desember 2014 dan Permendag No. 10/M-
DAG/PER/1/2015, tgl 29 Januari 2015
5 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER
DAYA MINERAL
10 Permen ESDM No. 35 Tahun 2014, tgl 19 Desember 2014
42 (bertahap) Permen ESDM No. 23 Tahun 2015, tgl 31 Juli 2015
11 Permen ESDM No. 25 Tahun 2015, tgl 12 Agustus 2015
6 KEMENTERIAN KEUANGAN
(PAJAK DAN BEA CUKAI) 1 Permenkeu No. 258/PMK.011/2014, tgl 30 Desember 2014
7 KEPOLISIAN RI 6 Skep No. POL.: SKEP/638/XII/2009, tgl 23 Desember 2009
8 KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN 6 Permenperin No. 122/M-IND/PER/12/2014, tgl 15 Desember 2014
9 KEMENTERIAN PERTANIAN 5 Kepmentan No. 1312/Kpts/KP.340/12/2014, tgl 29 Desember 2014
10 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 7 Permenhub No. PM 3 Tahun 2015, tgl 6 Januari 2015
11 KEMENTERIAN PARIWISATA 20 Permenpar No. 2 Tahun 2014, tgl 16 Desember 2014 dan Pemenpar No. 1 Tahun 2015, tgl 19 Januari
2015
12 KEMENTERIAN KOMINFO 5 Permenkominfo No. 40 Tahun 2014, tgl 19 Desember 2014
13 KEMENTERIAN KESEHATAN 9 Permenkes No. 93 Tahun 2014, tgl 19 Desember 2014
14 KEMENTERIAN DIKBUD 1 Permendikbud No. 69 Tahun 2014, tgl 17 Juli 2014
15 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN 1 Permen KKP No. 3/PERMEN-KP/2015, tgl 15 Januari 2015
16 KEMENTERIAN AGRARIA/BPN 0 Permen ATR/Ka BPN No. 15 Tahun 2014, tgl 29 Desember 2014
(layanan gambaran dan informasi ketersediaan/status lahan)
17 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM (DIRJEN
IMIGRASI) 0
Memberikan layanan konsultasi perizinan dan nonperizinan
terkait penanaman modal
18 KEMENTERIAN PERTAHANAN 0
19 LEMBAGA SANDI NEGARA 0
20 BSN 0
21 BPOM 0
22 PLN 0 Masih belum menempatkan pejabatnya di PTSP Pusat BKPM
TOTAL 160

TIGA TIPE BUSINESS PROCESS PENERBITAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN DI PTSP PUSAT
13
1. Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Secara Daring “Online Business Process”
Proses penerbitan perizinan secara online “tanpa tatap muka” sudah dilakukan BKPM sejak
bulan Desember 2014. Penerbitan perizinan ini atas bidang-bidang usaha yang didegelasikan
oleh Kementerian/Lembaga sejak tahun 2010.
2. Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Satu Tahap Melalui LO Kementerian/Lembaga di PTSP
Pusat
Proses penerbitan perizinan dan non perizinan satu tahap melalui LO dilakukan sejak
peresmian PTSP Pusat di bulan Januari 2015. Pengertian satu tahap di sini adalah bahwa
penerimaan dan penerbitan dilakukan di PTSP Pusat, tanpa proses penelaahan secara detail di
Direktorat Teknis, Kementerian karena bobot penelaahan teknis dapat dilakukan oleh LO di
PTSP Pusat.
3. Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan Dua Tahap Melalui LO Kementerian/Lembaga di PTSP
Pusat dan Direktorat Teknis di Kementerian Pusat
Proses penerbitan perizinan dan non perizinan dua tahap melalui LO dan Direktorat Teknis
Kementerian Pusat dilakukan sejak peresmian PTSP Pusat di bulan Januari 2015. Pengertian
dua tahap di sini adalah bahwa setelah pemeriksaan kelengkapan administrasi oleh LO di PTSP
Pusat, berkas permohonan akan ditelaah secara detail dan menyeluruh oleh Direktorat Teknis
di Kementerian Pusat karena bobot teknis yang membutuhkan analisa kunjungan lapangan
dan juga peralatan yang khusus, serta keterlibatan dinas-dinas teknis terkait di daerah.

PTSP PUSAT TELAH MENERBITKAN 9.596 IZIN (JANUARI – SEPTEMBER 2015)
14
No. Sektor Total
1 Keuangan (fasilitas fiskal); 598
2 Perindustrian; 1776
3 Perdagangan; 3342
4 ESDM; 645
5 Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 629
6 Perhubungan; 102
7 Komunikasi dan Informatika; 177
8 Pertanian; 131
9 Kesehatan; 32
10 Pariwisata; 755
11 Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 203
12 Pendidikan dan Kebudayaan; 41
13 Kelautan dan Perikanan; 15
14 Ketenagakerjaan; 11
15 Kepolisian ( Jasa keamanan) 951
16
Perizinan Kantor Perwakilan Perusahaan
Asing (KPPA)
188
Total Keseluruhan Perizinan 9.596
K/L Pendukung PTSP Pusat (tidak
menerbitkan izin)
Kementerian Hukum dan HAM
Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/ BPN
Kementerian Pertahanan
BPOM
BSN
PLN
Lemsaneg

IMPLIKASI PELAKSANAAN PTSP PUSAT DI BKPM
15
No. Jenis Perizinan
Sebelum PTSP
(Selama Th 2014)
Setelah PTSP
(15 Jan – 4 Agustus 2015)
1 Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
(IUPL) Sementara
14 31
2 IUPL 56 21
3 Izin Operasi 0 0
4 IUJPTL 8 12
5 SKT Panas Bumi 163 136
6 Penetapan Wilayah Usaha 10 2
Jumlah 251 202
PenyederhanaanPerizinandanNonperiizinandi
BidangESDM
Rata-rata waktu penerbitan
Izin dari 202 IUPTL-
S/IUPTL-T dan usaha
penunjang lainnya adalah 5
(lima) hari kerja dengan
jumlah pengunjung harian
rata-rata 15 orang.
Sumber: Kementerian ESDM
Contoh: di Bidang Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE)

PERIZINAN KETENAGALISTRIKAN DI PTSP PUSAT
16
 PTSP BKPM telah menyederhanakan proses perizinan bidang ketenagalistrikan dari 52 jenis
izin menjadi 25 jenis izin dan dari 923 hari menjadi 256 hari
 Permasalahan perizinan adalah banyaknya jenis perizinan dan saling mempersyaratkan,
sehingga perlu penyederhanaan untuk mempersingkat waktu, terutama perizinan
lahan/pertanahan, lingkungan, dan daerah;
 Metode yang digunakan untuk penyederhanaan perizinan adalah Hapus, Gabung,
Sederhanakan dan Limpahkan (HGSL) serta penyederhanan administrasi proses perizinan.
 Telah dilakukan perubahan Permen Baru dari Kementerian/ Lembaga terkait untuk
mendukung PTSP Pusat Ketenagalistrikan (Sektor Agraria, Sektor Kehutanan dan Sektor
Perhubungan).
Menteri ESDM telah mendelegasikan wewenang penerbitan 10 izin usaha ketenagalistrikan
kepada Kepala BKPM Sesuai Permen ESDM No. 35 Tahun 2014, yaitu:
a) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
b) Izin Operasi
c) Penetapan Wilayah Usaha
d) Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik
e) Izin Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara
f) Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk
Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan
Informatika;
g) Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi
h) Izin Panas Bumi
i) Persetujuan Usaha Penunjang Panas Bumi
j) Izin Penggunaan Gudang Bahan Peledak Panas Bumi

CAPAIAN PERBAIKAN PERIZINAN SEKTOR KETENAGALISTRIKAN
(IPP PEMILIHAN LANGSUNG)
17
Jenis Izin / Non Izin SLA (Hari) Rekomendasi Penyederhanaan SLA (Hari)
Badan
Usaha
Izin Prinsip Penanaman Modal 3 Izin Prinsip Penanaman Modal 3
Badan Hukum PT 1 Badan Hukum PT 1
NPWP/NPPKP 1 NPWP/NPPKP 1
TDP 3 TDP*) 3
Konstruksi/Realisasi
Penetapan Wilayah Usaha Panas Bumi 5 Penetapan Wilayah Usaha Panas Bumi 5
Rencana Usaha Penyelenggaraan Tenaga Listrik (RUPTL) 45 IUPTL Sementara 5
Pengadaan Non-Pembangkit Listrik Tenaga Surya &
Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
45 Pengadaan Non-Pembangkit Listrik Tenaga Surya &
Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
45
Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) dengan PT. PLN Persero 60 Perjanjian Jual Beli Listrik (PJBL) dengan PT. PLN Persero 60
Penetapan Kuota Pembangkit Listrik Tenaga Surya - Penetapan Kuota Pembangkit Listrik Tenaga Surya -
Perizinan, penetapan dan permohonan penugasan (Energi
Baru Terbarukan/EBT atau Non EBT)
14 Perizinan, penetapan dan permohonan penugasan (Energi
Baru Terbarukan/EBT atau Non EBT)
14
Pertimbangan Teknis Lahan (SKPT) 30 Pertimbangan Teknis Lahan (SKPT) 7
Izin Lokasi/SITU 14 Izin Lokasi *) tidak diperlukan apabila sdh ada IPKH 14
Izin Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan 120 Izin Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan 52
Izin Lingkungan dan AMDAL 115 Izin Lingkungan*) Diintegrasikan /AMDAL pemprakarsa 10
AMDAL LALIN 90 AMDAL LALIN
Izin Gangguan 14 Izin Gangguan
Hak Atas Tanah (HGB) 165 Hak Atas Tanah (HGB) *) 50
Izin Mendirikan Bangunan 14 Izin Mendirikan Bangunan *) 14
Ijin terminal khusus dan navigasi dari Kemenhub (Jetty) 81 Ijin penetapan lokasi terminal khusus dari Kemenhub *) 5
Ketenagakerjaan 23 Ketenagakerjaan 3
Utilitas (air, telepon) 14 Utilitas (air, telepon) *) 14
BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan 1 BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan *) 1
Pembebasan bea impor dari Kemenkeu (IUPTL) 7 SK Pembebasan bea impor dari dari BKPM *) 7
Fasilitas fiskal pengembangan EBT dari Kemenkeu 10 Fasilitas fiskal pengembangan EBT dari Kemenkeu*)
Rincian Impor Barang (RIB) 7 Rincian Impor Barang (RIB)
Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan 3 Sertifikat Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Persyaratan
kontraktorSertifikat Badan Usaha 3 Sertifikat Badan Usaha
Sertifikat Laik Operasi 5 Sertifikat Laik Operasi 5
Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan
umum (untuk kepentingan sendiri: 14 hari, untuk
kepentingan sementara: 20 hari)
30 Izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan
umum
5
Total Penyelesaian 923 Total Penyelesaian 256
Keterangan: *) Paralel Capaian penyederhanaan Dalam pembahasan

5 CAPAIAN PENYEDERHANAAN IZIN PERTANAHAN
18
33.8%
35.0%
36.3%
37.6%
38.9%
66.2% 65.0%
63.7%
62.4%
61.1%
Penyederhaan izin pertanahan melalui Permen Agraria Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2015
tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Agraria, Tata Ruang dan Pertanahan Dalam Kegiatan
Penanaman Modal.
No Jenis Layanan
Sebelum disederhanakan Setelah
disederhanakan( Peraturan Kepala BPN No.1/2010)
1 Informasi Ketersediaan tanah *) 11 hari kerja 7 hari kerja
2 Pertimbangan teknis pertanahan 10 Hari kerja 7 hari kerja
3
Pengukuran Bidang tanah 18 hari kerja 10 hari kerja
-Luas s/d 10 Ha 30 hari kerja 20 hari kerja
-Luas s/d 10 s/d 1.000 Ha 41 hari kerja 30 hari kerja
-Lebih dari 1.000 Ha
4
Hak Guna Usaha (HGU) 38 hari kerja 30 hari kerja
-Luas 200 s/d 1.000 Ha 93 hari kerja 60 hari kerja
-Luas 1.000-3.000 Ha 108 hari kerja 80 hari kerja
-Luas 3.000-6.000 Ha 123 hari kerja 90 hari kerja
-Lebih dari 6.000 Ha
5
Hak Guna Bangunan (HGB) 31 hari kerja 20 hari kerja
-Luas 2 s/d 15 Ha 86 hari kerja 50 hari kerja
-Lebih dari 15 Ha
*) Tidak termasuk perizinan, sehingga tidak masuk dalam perhitungan capaian.

13 CAPAIAN PENYEDERHANAAN IZIN PERTANAHAN (TERKAIT HUTAN)
19
Diatur dalam Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/MenLHK-II/2015 tentang Petunjuk
Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam
Penyelenggaraan PTSP.
No Jenis Layanan Sebelum Disederhanakan Setelah Disederhanakan
1 Izin Pelepasan Kawasan Hutan
111 hari kerja
47 hari kerja
(Permenhut no. 33 tahun 2010)
2 Perpanjangan Persetujuan Prinsip Pelepasan Kawasan Hutan
60 hari kerja
20 hari kerja
3 Dispensasi Pelepasan Kawasan Hutan
30 hari
22 hari kerja
4
Izin Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Operasi Produksi
Tambang dan Non Tambang
90 Hari Kerja
52 hari kerja
5 Izin Definitif Pinjam Pakai Kawasan Hutan
90 Hari Kerja
52 hari kerja
6 Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Survey/Eksplorasi
110 hari kerja
52 hari kerja
7
Perpanjangan Persetujuan Prinsip Izin Pinjam Pakai Kawasan
Hutan
85 hari kerja
38 hari kerja
8
Perubahan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Operasi
Produksi Tambang dan Non Tambang
55 hari kerja
21 hari kerja
9
Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman
Industri/Alam (IUPHHK-HTI)
128 hari kerja
25 hari kerja
10
Izin Usaha atau Izin Perluasan Primer Hasil Hutan Kayu diatas
6000 M3/tahun
60 hari kerja
15 hari kerja
11
Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvo Pastura Pada Hutan
Produksi
25 hari kerja
25 hari kerja
12 Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam
51 Hari Kerja
51 hari kerja
13
Izin Usaha Pemanfaatan Air dan Izin Usaha Pemanfaatan Energi
Air Skala Usaha Menengah dan Besar di Suaka Margasatwa,
Taman Nasional dan Taman Wisata Alam
50 hari kerja
33 hari kerja

4 CAPAIAN PENYEDERHANAAN IZIN PERTANAHAN (TERKAIT PERHUBUNGAN)
20
33.8%
35.0%
36.3%
37.6%
38.9%
66.2% 65.0%
63.7%
62.4%
61.1%
Diatur dalam Permen Perhubungan Nomor PM 73 Tahun 2014 tentang Perubahan Permen
Perhubungan Nomor 51 Tahun 201 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri.
No Jenis Layanan
Sebelum Disederhanakan
Setelah Disederhanakan
( Permenhub no 51/2011)
1 Izin penetapan lokasi terminal khusus 21 hari kerja 5 hari kerja
2
Izin pembangunan dan pengoperasian terminal
khusus
30 hari kerja 5 hari kerja
3
Izin pembangunan dan pengoperasian terminal
khusus untuk melayani kepentingan umum
28 hari kerja 5 hari kerja
4 Izin penetapan terminal khusus 21 hari kerja 14 hari kerja

LAMA PROSES PERIZINAN BIDANG PERTANIAN (PERKEBUNAN)
21
Jenis Izin / Non Izin
Sebelum Penyederhanaan
SLA (Hari) Sesudah Penyederhanaan SLA (Hari)
BadanUsaha
Badan Hukum PT 1 - Single Submission Badan Hukum PT, NPWP/NPPKP, dan
Izin Prinsip Penanaman Modal.
- Seluruh tahap perizinan dilakukan di PTSP (single
submission application).
- TDP disatukan ke dalam Izin Usaha.
3
NPWP/NPPKP 1
Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 3
Izin Prinsip Penanaman Modal 3
Konstruksi/Realisasi
Rekomendasi Teknis Usaha Perkebunan 17 - Rekomtek Perkebunan sudah mencakup: Pertimbangan
Teknis kehutanan, penetapan Lokasi, berdasarkan peta
wilayah usaha dengan peta RTRW provinsi dan
kabupaten/kota (dilakukan di PTSP).
20
Pertimbangan Teknis Lahan dari Dinas
Kehutanan
30
Izin Lokasi/SITU 14
Izin Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri
Kehutanan
120 - Izin Pelepasan Kawasan Hutan dari Menteri Kehutanan
mengacu kepada Rekomtek
15
Izin Lingkungan dan AMDAL 115 - Izin lingkungan di luar studi ANDAL 10
AMDAL LALIN 90
Izin Gangguan di Daerah 14
IUP Daerah (Gubernur atau
Bupati/Walikota)
57 IUP Daerah dihapus karena informasi telah dicakup dalam
Izin Usaha
-
Hak Atas Tanah (HGU) 165 Hak Atas Tanah (HGU) dilakukan penyederhanaan SOP 40
Izin Mendirikan Bangunan 14 Izin Mendirikan Bangunan 14
Ketenagakerjaan (Wajib lapor, IMTA, dll) 23 Ketenagakerjaan (Wajib lapor, IMTA, dll) 7
Utilitas (Listrik, air, telepon) 50 Utilitas (Listrik, air, telepon) 40
BPJS 1 BPJS 1
Fasilitas (API dan Masterlist) 10 Fasilitas (API dan Masterlist) 10
Izin Pemasukan Benih 16 Izin Pemasukan Benih 5
Izin Usaha 7 Izin Usaha 7
Total Penyelesaian 751*) Rekomendasi Total Penyelesaian 172
*) Di luar izin Prinsip dari Pemerintah Daerah

LAMA PROSES PERIZINAN BIDANG PERINDUSTRIAN
22
Jenis Izin / Non Izin
Sebelum Penyederhanaan
SLA (Hari) Sesudah Penyederhanaan SLA (Hari)
BadanUsaha
Izin Prinsip Penanaman Modal 3 - Single Submission badan Hukum PT, NPWP/NPPKP, dan Izin
Prinsip Penanaman Modal.
- Seluruh tahap perizinan dilakukan di PTSP (single submission
application).
- TDP disatukan ke dalam Izin Usaha.
3
Badan Hukum PT 1
NPWP/NPPKP 1
TDP 3
Kontruksi/Realisasi
Ketetapan Rencana Kota 15 Ketetapan Rencana Kota dan penetapan Lokasi dijadikan satu
proses, berdasarkan peta wilayah usaha dengan peta RTRW
provinsi dan kabupaten/kota (dilakukan di PTSP).
14Izin Lokasi/SITU 14
Izin Lingkungan dan AMDAL 115 Izin lingkungan diluar studi ANDAL atau UKL/UPL. 10
AMDAL LALIN 90
Izin Gangguan di Daerah 14
Izin Mendirikan Bangunan 14 Izin Mendirikan Bangunan 14
Hak Atas Tanah (HGB) 165 Hak Atas Tanah (HGB) dilakukan penyederhanaan SOP 7
Ketenagakerjaan (Wajib lapor, IMTA,
dll)
23 Ketenagakerjaan (Wajib lapor, IMTA, dll) 7
Utilitas (Listrik, air, telepon) 50 Utilitas (Listrik, air, telepon) 40
BPJS 1 BPJS 1
Fasilitas (API, Masterlist, TA, TH) 25 Fasilitas (API, Masterlist, TA, TH) disederhanakan sesuai SOP 14
Izin Usaha 7 Izin Usaha 7
Perlindu
ngan
Konsume
n
Pendaftaran Produk 7 Penyederhanaan Izin-Izin Perlindungan Konsumen digabung
menjadi satu proses atau menjadi simultan
25
Izin Edar (untuk mamin) 26
SNI 98
Total Penyelesaian 672*) Total Penyelesaian 152
*) Di luar izin Prinsip dari Pemerintah Daerah

PERIZINAN DAN NONPERIZINAN YANG ON GOING PROCESS PEMBAHASAN
23
1. Kementerian Perhubungan
 Bidang Usaha yang ada di dalam Daftar Negatif Investasi (terbuka
dengan persyaratan) namun belum tercakup dalam pendelegasian,
seperti: Multimoda
 Terdapat sekitar 18 perizinan bidang Perhubungan yang akan
menyusul didelegasikan ke PTSP Pusat BKPM
 Standar Operasional dan Prosedur yang masih belum dan harus
dilengkapi terkait perizinan dan nonperizinan bidang perhubungan
yang didelegasikan ke PTSP Pusat BKPM
2. Kementerian Kesehatan
 Bidang Usaha yang ada di dalam Daftar Negatif Investasi (terbuka
dengan persyaratan) namun belum tercakup dalam pendelegasian,
seperti: Jasa Pelayanan Penunjang Kesehatan (penyewaan peralatan
medik)
 Terdapat sekitar 11 perizinan bidang Kesehatanyang akan menyusul
didelegasikan ke PTSP Pusat BKPM
PembahasanbilateraldenganK/Ldilakukanuntukperbaikan/penyempurnaan pendelegasian

PENGUATAN PTSP PUSAT TERKAIT SEKTOR SDA
24
NO
KEMENTERIAN/
LEMBAGA
DUKUNGAN YANG DIPERLUKAN TINDAK LANJUT PERKEMBANGAN
1 KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN
PERIKANAN
Menteri KKP mendelegasikan/melimpahkan perizinan (yang
belum didelegasikan/dilimpahkan ke PTSP –Pusat BKPM)
yaitu :
Izin Usaha Perikanan Tangkap
Surat Kepala BKPM Nomor
49/A.1/2015 mengenai tindak
lanjut pendelegasian
wewenang tanggal 27 Januari
2015
Kepala BKPM telah
mengirimkan surat kepada
Menteri KKP untuk
membahas mengenai
pendelegasian izin ke BKPM
2 KEMENTERIAN
PERTANIAN
Menteri Pertanian melakukan revisi atas Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 26 Tahun 2015 tentang Syarat, Tatacara dan
Standar Operasional Prosedur Pemberian Rekomendasi
Teknis izin Usaha di Bidang Pertanian Dalam Rangka
Penanaman Modal, sehingga bidang usaha yang
dipersyaratkan rekomendasi hanya bidang usaha yang
tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014,
yaitu :
1. Perbenihan/Pembibitan Tanaman Pangan Pokok (luas
lebih dari 25 Ha)
2. Budi daya Tanaman Pangan (luas lebih dari 25 Ha)
3. Perkebunan (luas lebih dari 25 Ha)
4. Industri Pengolahan hasil perkebunan
5. Penelitian dan Pengembangan Ilmu Teknologi dan
Rekayasa
Kepala BKPM telah bertemu
dengan Menteri Pertanian,
menyepakati pembahasan
mengenai bidang-bidang
usaha pertanian yang
memerlukan rekomendasi

MATRIKS SURAT KEPALA BKPM MENGENAI PTSP PUSAT ATAU
PENYEDERHANAAN PERIZINAN KEPADA MENTERI/KEPALA LEMBAGA (1)
25
NO
TANGGAL
SURAT
NOMOR
SURAT
PERIHAL KEPADA PERATURAN IDENTIFIKASI PERMASALAHAN REKOMENDASI PERUBAHAN
1 7/24/14 264 s.d
279/A.5/201
4
Pemetaan Perizinan
Usaha pada
Kementerian/ Lembaga
Para menteri dan
kepala lembaga
- Pemetaan Perizinan Usaha pada
Kementerian/ Lembaga
-
2 10/30/14 Kunjungan Bapak
Presiden RI ke PTSP
BKPM
Presiden RI
- -
3 11/4/14 Fasilitas Bea Masuk atas
importasi mesin
peralatan untuk
pembangkit
tenagalistrikan
Badan Kebijakan
Fiskal
- Usulan Kebijakan Quick wins pada
Permenkeu 176/PMK.011/2009 Jo
76/2012 tentang pembebasan bea
masuk atas impor mesin serta barang
dan bahan untuk pembangunan atau
pengembangan industri dalam rangka
penanaman modal sekaligus mencabut
permenkeu 54/PMK.011/2008
Industri pembangkit listrik
untuk kepentingan sendiri
dan industri pembangkit
listrik yang akan menjual
listriknya untuk group
perusahaan dan/ atau
kawasan industri atau
kawasan ekonomi khusus.
4 12/29/14 469/A.5/201
4
Pembahasan Persiapan
Peluncuran PTSP
Nasional
Para Sekjen
Kementerian dan
Deputi BKPM
Pembahasan peluncuran PTSP Nasional -
5 1/13/15 33/A.1/2015 Tindak Lanjut
Pendelegasian
Wewenang
Menteri
Pariwisata
Permenpar
59/2009,
Permenpar Nomor
2/2014
Pendelegasian kewenangan penerbitan
pendaftaran usaha kepariwisataan lebih
mundur dibandingkan dengan Peraturan
Menteri Pariwisata Nomor 59 Tahun
2009.
Sepanjang bidang usaha
tidak didelegasikan, proses
perizinan/ pendaftaran
usaha bidang kelautan dan
perikanan tidak dapat
dilakukan/ diproses di PTSP
Pusat (BKPM)
6 1/27/15 49/A.1/2015 Tindak Lanjut
Pendelegasian
Wewenang
Menteri Kelautan
dan Perikanan
Perpres 39/2014,
Permen KP
PER.30/MEN/2009,
Permen KP
3/PERMEN-KP/2015
Pendelegasian kewenangan penerbitan
perizinan di bidang kelautan dan
perikanan dalam Permen KP 3/PERMEN-
KP/2015, lebih mundur dibandingkan
dengan Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan Nomor PER.30/MEN/2009
Sepanjang bidang usaha
tidak didelegasikan, proses
perizinan/ pendaftaran
usaha bidang kelautan dan
perikanan tidak dapat
dilakukan/ diproses di PTSP
Pusat (BKPM)
7 2/6/2015 87/A.1/2015 Usulan Penyederhanaan
AMDAL atau UKL-UPL
dan Izin Lingkungan
Menteri
Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan RI
Permen LH
P.97/Menhut-
II/2014
Penyederhanaan perizinan dan non
perizinan Kementerian terkait
penanaman modal
Terdapat 35 Jenis perizinan
yang didelegasikan pada
PTSP yaitu izin pelepasan
hutan, pinjam pakai kawasan
hutan, tukar menukar
kawasan hutan serta izin
lingkungan

26
NO
TANGGAL
SURAT
NOMOR
SURAT
8 2/6/2015 88/A.1/2015 Klasifikasi Urusan
Pemerintahan
Walikota Cilegon UU 32/2014,
Perpres 97/2014
Permohonan petunjuk pelaksanaan atas
urusan Pemerintahan Konkuren
Urusan konkuren yang
menjadi kewenangan
Kabupaten/ Kota di bidang
penanaman modal dalam
Lampiran huruf R
9 2/17/2015 185/A.1/201
5
Permintaan
penyampaian uraian
tugas pejabat pada PTSP
Pusat
Dirjen Pajak,
Kementerian
Keuangan
Permenkeu
No.258/PMK.011/2
014
Pendelegasian kewenangan pemberian
fasilitas fiskal penanaman modal kepada
Kepala BKPM sepenuhnya dapat
dilakukan oleh PTSP Pusat di BKPM
Disamping penugasan
penerimaan permohonan
kiranya pejabat yang
ditugaskan dapat
memberikan konsultasi
perpajakan.
10 2/18/2015 193/A.1/201
5
Penyederhanaan
Perizinan secara
Nasional
Menteri
Lingkungan
Hidup
UU 32/2009, PP
27/2012 ,
Permendagri
27/2009
Izin lingkungan (AMDAL dan UKL-UPL)
sebagai persyaratan Izin Usaha Industri
dan Izin Usaha Kawasan Industri
Merevisi Permenperin 05/M-
IND/PER/2/2014 dengan
menghapuskan Persyaratan
Izin Lingkungan sebagai
persyaratan untuk Izin Usaha
Industri dan Izin Usaha
Kawasan Industri.
11 2/18/2015 190/A.1/201
5
Pemberian Tunjangan
Kinerja Lainnya Bagi
Penugasan Pejabat Pada
PTSP Pusat di BKPM
Menteri Energi
dan Sumber Daya
Mineral
Kepmen ESDM 4270
K/70/MEM/2014
Pengajuan tunjangan kinerja lainnya oleh
BKPM
Pada surat keputusan
penugasan dapat
ditambahkan penjelasan
administrasi kepegawaian
bahwa administrasi
kepegawaian, gaji dan
tunjangan kinerja diberikan
oleh Kementerian Energi dan
Sumber Daya Mineral,
sedangkan tunjangan kinerja
lainnya dibebankan pada
mata anggaran PTSP
Pusat/BKPM

27
NO
TANGGAL
SURAT
NOMOR
SURAT
12 2/18/2015 191/A.1/201
5
Pemberian Tunjangan
PTSP Pusat di BKPM
Menteri
Kesehatan
Kepmenkes
HK.02.02/MENKES/
8/2015
Pengajuan tunjangan kinerja
lainnya oleh BKPM
ada surat keputusan penugasan dapat
ditambahkan penjelasan administrasi
kepegawaian bahwa administrasi
kepegawaian, gaji dan tunjangan
kinerja diberikan oleh Kementerian
Kesehatan, sedangkan tunjangan
kinerja lainnya dibebankan pada mata
anggaran PTSP Pusat/BKPM
13 2/18/2015 192/A.1/201
5
Pemberian Tunjangan
PTSP Pusat di BKPM
Menteri
Komunikasi dan
Informatika
Kepmen Kominfo
1036/2014
Pengajuan tunjangan kinerja
lainnya oleh BKPM
Pada surat keputusan penugasan
dapat ditambahkan penjelasan
administrasi kepegawaian bahwa
administrasi kepegawaian, gaji dan
tunjangan kinerja diberikan oleh
Kementerian Komunikasi dan
Informatika, sedangkan tunjangan
kinerja lainnya dibebankan pada mata
anggaran PTSP Pusat/BKPM
14 2/23/2015 194/A.1/201
5
Pelaksanaan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
(PTSP) Pusat di BKPM
Menteri Luar
Negeri
- Penyebaran informasi
mengenai PTSP Pusat dan
mendukung pelaksanaan
Diplomasi Ekonomi
Meneruskan informasi mengenai PTSP
Pusat pada seluruh Kantor Perwakilan
RI di luar negeri
15 2/24/2015 197/A.1/201
5
Penyederhanaan
Perizinan secara
Nasional
Menteri
Perhubungan
UU 32/2009 - PP
27/2012, UU
22/2009 - PP
32/2011
Integrasi pengaturan Analisis
Dampak Lingkungan Lalu Lintas
(ANDAL Lalin) dengan Analisis
Dampak Lingkungan (ANDAL)
1. ANDAL Lalin dapat diintegrasikan
dalam kewajiban ANDAL
sebagaimana yang diatur dalam
Undang-undang 32/2009,
2. Menghapus/menghilangkan
persyaratan ANDAL Lalin sebagai
persyaratan untuk memperoleh
perizinan tidak saling
mempersyaratkan (interlocking)
16 2/24/2015 196/A.1/201
5
Pembinaan dan
administrasi
kepegawaian pada PTSP
Pusat di BKPM
Menteri KP - Pejabat Kementerian KP tidak
hadir selama 7 dan 9 hari kerja
Kementerian KP tidak memberikan
penugasan lain dan keharusan
mengutamakan penugasan pelayanan
perizinan dan nonperzinan bidang
kelautan dan perikanan

28
NO
TANGGAL
SURAT
NOMOR
SURAT
PERIHAL KEPADA PERATURAN
IDENTIFIKASI
PERMASALAHAN
REKOMENDASI PERUBAHAN
17 3/4/2015 208/A.1/201
5 s.d
241/A.1/201
5
Penunjukan Pejabat
Penghubung Pada
Kantor
Perwakilan Daerah
33 Gubernur - - Menunjuk 2 (dua) orang pejabat penghubung pada
kantor perwakilan daerah yang ada di Jakarta
sebagai PIC dalam pelayanan investasi dan
perizinan daerah
18 3/5/2015 295/A.1/201
5
PenyederhanaanPerizin
an Secara Nasional
Menteri
Lingkungan
Hidup dan
Kehutanan
Perturan Menteri
Kehutanan Nomor
P.16/Menhut-II/2014
- Melakukan perubahan Perturan Menteri
Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2014 dengan
catatan sbb:
a. Mengubah ketentuan Pasal 25 perlu
menetapkan SOP baru dengan mengacu pada
Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor
P.97/Menhut-II/2014, dimana telah disepakati
proses permohonan di BKPM 7 hari kerja dan
Kementerian 45 hari kerja
b. Pasal 26, menghapus persyaratan wajib izin
usaha serta izin lingkungan dan AMDAL
19 3/5/2015 292/A.1/201
5
an Secara Nasional
Menteri Dalam
Negeri
Permendagri No.32
Tahun 2010
- Mencabut/membatalkan Permendagri No.32
Tahun 2010 sehingga penerbitan IMB oleh daerah
hanya mengacu pada satu pedoman teknis IMB
dari Menteri Pekerjaan Umum
20 3/5/2015 253/A.1/201
5
an Secara Nasional
Menteri
Agraria dan
Tata Ruang /
Kepala BPN
Permen Negara Agraria
No.2 Tahun 1999, Pasal
4 Ayat (1) huruf b,
Pasal 5, dan Pasal 6
- Meninjau Permen Menteri Agraria dan Tata Ruang
yang saling mempersyaratkan (interlocking)
21 3/5/2015 253/A.1/201
5
Penyederhanaan
Perizinan secara
Nasional
Menteri
Agraria dan
Tata Ruang/
Kepala BPN
Peraturan Menteri
Negara Agaria/ Kepala
BPN 2/1999
Penyederhanaan
perizinan pertanahan
dan perizinan lokasi
saling
mempersyaratkan
(interlocking)
Perubahan Peraturan Menteri bahwa pengaturan
Izin Lokasi dapat ditambahkan ketentuan bahwa
Izin Lokasi menjadi dasar bagi persyaratan
perizinan lainnya seperti IMB, Izin Lingkungan atau
Izin Pembangunan Pelabuhan Khusus/ Jetty
22 3/6/2015 293/A.1/201
5
Perbaikan Kemudahan
Berusaha (EODB)
Indonesia,
Indikator Paying Taxes
Menteri
Keuangan
- - a. Membuat dasar hukum Peraturan Menteri bagi
pelaporan pajak dari Wajib Pajak Badan secara
on-line (e-filling) yang dapat diakses pada web-
site Ditjen Pajak dan tidak melalui perusahaan
ASP serta tidak berbayar
b. Membangun sistem pelaporan pajak bagi WP
Badan secara on-line,prioritas DKI Jakarta dan
Surabaya sesuai lokus EoDB 2016 dan
dimplementasikan Mei 2015

29
NO
TANGGAL
SURAT
NOMOR
SURAT
IDENTIFIKASI
PERMASALAHAN
23 3/6/2015 297/A.1/201
5
Usulan Mengenai
Kebijakan di Bidang
Ketenagakerjaan
Menteri Tenaga
Kerja
- - a. Usulan formulasi kenaikan upah: Kenaikan
UM = Inflasi Tahunan + (0,5 x
Pertumbuhan ekonomi)
b. Pertimbangan terhadap Pasal 26 ayat (1)
butir d, Permen Tenaga Kerja dan
Transmigrasi No.12 Tahun 2013,
persyaratn tersebut menjadi hal yang
kontraproduktif dan mengurangi
kesempatan bagi TKI untuk meningkatkan
kemampuan berbahasa asing
c. UU No.71 Tahun 1981, Pasal 6 ayat
(1),diusulkan:wajib lapor ketenagakerjaan
tidak diawal pendirian usaha, tetapi masa
pelaporan paling lambat 6 bulan setelah
perusahaan beroperasi
24 3/6/2015 294/A.1/201
5
PenyederhanaanPerizi
nan Secara Nasional
Menteri Tenaga
Kerja
1. Permen Tenaga
Kerja Nomor
PER.02/MEN/1989
2. Permen Tenaga
Kerja Nomor
PER.03/MEN/1999
3. Permen Tenaga
Kerja Nomor
PER.75/MEN/2002
- Meninjau dan mencabut/membatalkan
Permen Tenaga Kerja yang saling
mempersyaratkan (interlocking)
25 3/20/2015 391/A.1/201
5
Informasi Pelayanan
Perizinan di
PTSP Pusat BKPM
Ketua Asosiasi
/Himpunan/
Perkumpulan/Ke
mitraan
Pengusaha
- Informasi Pelayanan
Perizinan PTSP Pusat BKPM
-
26 3/20/2015 393/A.1/201
5
Dukungan Percepatan
Penggabungan Badan
Penanaman Modal
dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu
(BPMPTSP) Provinsi
Sulawesi Utara
Menteri Dalam
Negeri
- Fungsi pennaaman modal dan
fungsi penyelenggaraan PTSP
masih terpisah yaitu fungsi
PTSP dilakukan di Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu
Provinsi Sulawesi Utara dan
fungsi penanaman modal
dilakukan di Badan Koordinasi
Penanaman Modal Prov.Sulut
Mendorong Gubernur Sulawesi Utara dan di
Prov/kab/kota lainnya di seluruh Indonesia
untuk mempercepat penggabungan instansi
yang menyelenggarakan fungsi penanaman
modal dengan instansi yang
menyelenggarakan fungsi PTSP

30
NO
TANGGAL
SURAT
NOMOR
SURAT
IDENTIFIKASI
PERMASALAHAN
27 3/31/2015 441 -
461/A.1/201
5
Penyerahan Hak akses
untuk
User ID PTSP Pusat
20 K/L - - -
28 4/9/2015 641/A.1/201
5
Pendelegasian
Kewenangan Bidang
Ekonomi Kreatif
Kepala Badan
Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri
Pariwisata No. 1
Tahun 2015
Permohonan penerbitan
Peraturan Kepala Badan
Ekonomi Kreatif mengenai
pendelagasian wewenang
pemberian perizinan dan
nonperizinan terkait
penanaman modal di bidang
ekonomi kreatif dalam rangka
PTSP
-
29 4/9/2015 642/A.1/201
51
Honorarium Dengan
Besaran Khusus bagi
Pejabat/Pegawai yang
ditugaskan pada PTSP
pusat di BKPM
Menteri
Keuangan
- Petugas PTSP Pusat di BKPM
sampai saat ini belum
menerima honorarium
dengan besaran khusus.
Belum ada kepastian
honorarium yang akan
mereka terima dan kapan
diterimanya. Petugas
berencana untuk tidak aktif
bertugas mulai awal bulan
Mei sampai ada kejelasan
pemberian honorarium.
Menteri Keuangan diharapkan mempercepat
penetapan besaran honorarium petugas PTSP
Pusat
30 13-05-2015 802/A.1/201
5
Izin Usaha Perfilman Kepala Badan
Ekonomi Kreatif
UU No. 33 Tahun
2009
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
akan menerbitkan Peraturan Menteri tentang
izin Pendaftaran dan Izin Usaha Perfilman.

31
NO
TANGGAL
SURAT
NOMOR
SURAT
27 3/31/2015 441 -
461/A.1/201
5
Penyerahan Hak akses
untuk
User ID PTSP Pusat
20 K/L - - -
28 4/9/2015 641/A.1/201
5
Pendelegasian
Kewenangan Bidang
Ekonomi Kreatif
Kepala Badan Ekonomi
Kreatif
Peraturan Menteri
Pariwisata No. 1
Tahun 2015
Permohonan penerbitan
Peraturan Kepala Badan
Ekonomi Kreatif mengenai
pendelagasian wewenang
pemberian perizinan dan
nonperizinan terkait penanaman
modal di bidang ekonomi kreatif
dalam rangka PTSP
-
29 4/9/2015 642/A.1/201
51
Honorarium Dengan
Besaran Khusus bagi
Pejabat/Pegawai yang
ditugaskan pada PTSP
pusat di BKPM
Menteri Keuangan - Petugas PTSP Pusat di BKPM
sampai saat ini belum menerima
honorarium dengan besaran
khusus. Belum ada kepastian
honorarium yang akan mereka
terima dan kapan diterimanya.
Petugas berencana untuk tidak
aktif bertugas mulai awal bulan
Mei sampai ada kejelasan
pemberian honorarium.
Menteri Keuangan diharapkan
mempercepat penetapan besaran
honorarium petugas PTSP Pusat
30 13-05-2015 802/A.1/201
5
Izin Usaha Perfilman Kepala Badan Ekonomi
Kreatif
UU No. 33 Tahun
2009
- Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan akan menerbitkan
Peraturan Menteri tentang izin
Pendaftaran dan Izin Usaha
Perfilman.
31 19-06-2015 807/A.1/201
5
Percepatan
Pembentukan
BPMPTSP di
kabupaten kota
Gubernur:
Papua, NTT, NTB,
Maluku, Kepulauan
Riau, Kalimantan Timur,
Jawa Timur, Sulawesi
Selatan, Sulawesi Utara,
Sulawesi Tenggara,
Sulawesi Tengah,
Sumatera Selatan,
Sulawesi Barat, Papua
Barat,
UU No. 25 Tahun
2007; UU No. 25
Tahun 2009; PP No.
96 tahun 2012;
Perpres No. 97
Tahun 2014;
- Diharapkan Gubernur segera
mendorong para bupati untuk
segera membentuk instansi yang
melakukan fungsi penanaman
modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP) selambat-lambatnya 1
(satu) tahun setelah peraturan
tersebut diundangkan

32
NO
TANGGAL
SURAT
NOMOR
SURAT
32 7/24/2015 ..../A.1/2015 Penyederhanaan
perizinan
Menteri Perhubungan Permenhub
74/2015 jo
78/2015
Diharapkan Menhub meninjau
kembali perizinan dan
persyaratan perizinan,
pendelegasian kewenangan
tambahan dan pembaruan surat
penugasan Pejabat pada PTSP
Pusat.
Perizinan dan persyaratan perizinan
dibidang perhubungan menjadi
lebih sederhana dan pendelegasian
kewenangan tambahan dan
pembaruan surat penugasan
Pejabat pada PTSP Pusat.
perizinan
Menteri Kesehatan Permenkes No
56/2015
Diharapkan Menkes meninjau
kembali perizinan dan
persyaratan perizinan,
pendelegasian kewenangan
tambahan
Perizinan dan persyaratan perizinan
dibidang kesehatan menjadi lebih
sederhana dan pendelegasian
kewenangan tambahan dan
pembaruan surat penugasan
Pejabat pada PTSP Pusat.
perizinan di daerah
dan PTSP
Mendagri UU No. 23/2014 Diharapkan Mendagri :
1) Mempercepat penerbitan PP
sebagai implementasi UU No
23/2014
2) Permendagri Pedoman dan
Tatacara Pelayanan Perizinan
secara paralel serta
Permendagri Pedoman
Penempatan dan murtasi
pejabat di daerah.
Penerbitan PP sebagai
implementasi UU No 23/2014
dapat menjadi acuan bagi daerah
membentuk BPMPTSP, Percecapan
perizinan didaerah serta adanya
pedoman mutasi di daerah.

RENCANA KERJA PTSP PUSAT 2015-2017
33
No Aktivitas
2015 2016 2017
Juli-Sep Okt-Des Jan-Mar Apr-Jun Jul-Sep Okt-Des Jan-Mar Apr-Jun Jul-Sep Okt-Des
PTSP PUSAT
1 Mendorong pendelegasian
penuh izin investasi K/L ke
BKPM
PTSP DAERAH
2 Audit standard pelayanan PTSP
Daerah
3 Penyusunan standard
pelayanan PTSP Daerah ( BKPM,
KemenPANR,)
4 Implementasi standard
pelayanan PTSP Daerah
PENGEMBANGAN SISTEM IT
1 Penyempurnaan sistem online
PTSP Pusat
2 Penguatan contact center PTSP
Pusat
2 Pengembangan konektivitas
dan akses IT PTSP Pusat dengan
IT K/L

TIMELINE KERJA PTSP PUSAT
34
A. Bidang usaha pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi:
1. Izin Prinsip dalam rangka izin fasilitas
2. SP Pabean dalam rangka pengimporan mesin/peralatan
3. Persetujuan perubahan penanaman modal
4. Persetujuan perubahan pemegang saham
5. Persetujuan perubahan investasi dan pembiayaan
6. Persetujuan perubahan anggaran dasar perusahan
7. Persetujuan perubahan direksi dan komisaris
B. Bidang usaha jasa pertambangan mineral, batubara, dan panas bumi:
3. Izin Usaha Tetap dalam rangka PMA*)
C. Bidang usaha ketenagalistrikan:
1. Untuk kepentingan umum: Izin Prinsip
dalam rangka izin fasilitas
2. Untuk kepentingan sendiri:
- Izin Prinsip dalam rangka izin fasilitas
- SP Pabean dalam rangka pengimporan mesin/peralatan
3. lzin Operasi untuk Pembangkit Tenaga Listrik Untuk Kepentingan
Sendiri yang Lintas Provinsi*)
D. Bidang usaha jasa penunjang minyak dan gas bumi:
3. Izin Usaha Tetap dalam rangka PMA*)
Keterangan: *) Diterbitkan oleh BKPM a.n Menteri ESDM.
Sudah diperbaharui dengan Permen ESDM No.
23/2015 tentang Pendelegasian Wewenang
Pemberian Perizinan Bidang Minyak dan Gas
Bumi Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan
Koordinasi Penanaman Modal
Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan Dalam
Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi
Penanaman Modal
Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan
Mineral dan Batubara Dalam Rangka
Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal

RENCANA KERJA PENYEDERHANAAN PERIZINAN 2015-2017
35
No Aktivitas K/L terlibat
2015 2016 2017
Juli-Sep Okt-Des Jan-Mar Apr-Jun Jul-Sep Okt-Des Jan-Mar Apr-Jun Jul-Sep Okt-Des
PERIZINAN DAERAH (PERIZINAN DASAR)
1 Izin Lokasi KemenATR/BPN
2 Izin Mendirikan Bangunan (IMB) KemenPUPERA
3 Izin Lingkungan KemenLHK
MARITIM
1 Izin Pelabuhan Kemenhub
2 Izin Industri Perikanan KKP
INDUSTRI PADAT KARYA
1 Industri Tekstil Kemenperin
2 Industri Makanan dan Minuman Kemenperin
PARIWISATA DAN KAWASAN
1 Hotel Berbintang dan Convention
Center
Kemenpar
2 Izin di KEK Lintas K/L
INDUSTRI SUBSTITUSI IMPOR
1 Industri bahan baku obat Kemenkes
2 Industri besi dan baja Kemenperin
PERTANIAN
1 Perizinan terkait tanaman pangan Kementan
2 Perizinan Peternakan Kementan
INDUSTRI ORIENTASI EKSPOR
1 Industri kelapa sawit dan produk
turunannya
Kemenperin,
Kementan
HILIRISASI
1 Smelter KemenESDM
PERATURAN/IZIN LAINNYA
1 Evaluasi Perpes 39/2014 tentang
DNI
Lintas K/L
2 Revisi Aturan Tax Holiday Lintas K/L
3 Izin Rumah Sakit Kemenkes
4 Aturan insentif KEK Lintas K/L

DEBOTTLENECKING PERMASALAHAN PENANAMAN MODAL

KENDALA REALISASI INVESTASI
37

PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KENDALA INVESTASI (1)
38
KENDALA REALISASI INVESTASI UPAYA MENGATASI KENDALA
1. Kepastian UMR 5 tahun. Keputusan Rapat Wapres pada 22 September 2015 : Formulasi UMR ditetapkan 5 tahun
sekali, namun kenaikan UMR setiap tahun, dengan memperhatikan pertumbuhan
ekonomi dan inflasi (t-1), penetapan formulasi bukan atas dasar komponen hidup layak
(KHL). RPP saat ini sedang finalisasi di Kemenhukham
2. Jaminan Keamanan saat penetapan UMR. • Telah dilaksanakan pertemuan ( 21/09) Menko Polhukam, Kapolri, Jaksa Agung,
Ketua KPK, Kepala BPKP, dan Kepala BKPM dengan anggota Apindo untuk membahas
permasalahan dan isu-isu yang berkembang di bidang ekonomi dan keamanan.
• Pertemuan ( 03/06) Kepala BKPM bersama Kapolda Metro Jaya (03/06) telah
mengadakan pertemuan dengan pengelola kawasan industri, Apindo, Kadin, dan
Asosiasi perusahaan untuk membahas pengamanan kawasan industri sebagai objek
vital nasional
3. Perlu mendorong perpanjangan GSP Eropa
dan Amerika Serikat dan/atau mempercepat
FTA.
Telah dilakukan rapat K/L terkait dengan Mendag tanggal 25 September 2015 membahas
Scooping Paper kemungkinan FTA Indonesia - EU
4. Kurangnya pasokan listrik saat kontruksi
pabrik .
Sebagian perusahaan sudah mendapatkan pasokan listrik antara lain PT Asahimas
Chemical dan PT Nesia Pan Pacific Clothing . Sementara perusahaan lainnya seperti PT
Cemindo Gemilang dan PT Rayon Utama Makmur belum mendapatkan listrik
5. Dalam membangun listrik untuk sendiri,
perlu mendapat fasilitas pemerintah (Lahan,
perizinan, gardu transmisi).
Antara lain :
Java Integrated Industrial and Port Estate (JIIPE) dan PT Bayang Nyalo Hidro (BNH)
6. Perizinan TKA yang sulit. Sudah terbit Permenaker No. 16 tahun 2015, yang menetapkan TKA tidak harus sarjana,
tidak wajib bahasa Indonesia, TAO1 dihilangkan dan proses lebih cepat.
Masih ada beberapa keluhan antara lain :
- Kewajiban bagi Direksi dan Komisaris yang berdomisili di luar negeri untuk memiliki
IMTA
- Adanya kebutuhan TKA bagi masing-masing perusahaan yang spesifik pada tahap
konstruksi dan produksi yang perlu diakomodasi

PERKEMBANGAN PENYELESAIAN KENDALA INVESTASI (2)
39
KENDALA REALISASI INVESTASI UPAYA MENGATASI KENDALA
7. RTRW tidak fleksibel mengakomodasi
kebutuhan investasi.
Sudah diedarkan surat petunjuk teknis Menko Perekonomian No. S 163/M.EKON/07/2015
untuk seluruh Gubernur, Bupati dan Walikota.
Perlu dukungan penuh dari kementerian Agraria dan Tata Ruang serta Kementerian
Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mempercepat revisi RTRW.
Misalnya untuk PT Nobellis BDI Asena dan PT Chevron Pasific Indonesia
8. Lain-lain 1. Importasi Bahan Baku
Antara lain PT Asahimas Chemical dan PT Asia Pulp and Paper
2. PPA Listrik
Proses PPA lama dan tidak ada kepastian waktu
3. Rekomendasi Penetapan Wilayah Usaha :
Tidak adanya kepastian ( rekomendasi yang sudah dikeluarkan bisa dihapus)
4. Permasalahan terkait bidang hukum dan keamanan
• Pidana Perizinan
Antara lain : PT Coca Cola Bottling (Sumedang) , PT Chevron Pasific Indonesia (Duri,
Riau) , PT Jakarta Tank Terminal (Jakarta Utara)
• Ketenagakerjaan
Antara lain : PT Well Harvest Winning Alumina ( Ketapang, Kalbar) , PT General Energy
( Buleleng, Bali)
• Penolakan Masyarakat
Antara lain : PT Gunung Garuda (Bekasi)
• Gangguang Keamanan
Antara lain : PT Konawe Putra Propertindo ( Sulut), PT Laju erdana Indah (Sumsel)
• Ketidaksinkronan aturan
Antara lain : PT Lotte Chemical Titan Nusantara (CIlegon)
• Gugatan Arbitrase
Antara lain : PT Indonesia Coal Development/ Kasus Churchill (Arbitrase : ICSID/
International Convention for Settlement Investment Dispute)
5. Perkembangan Aturan Terkait Investasi ( slide berikut)

KEBIJAKAN PEMERINTAH INDONESIA
41
Pemerintahan Presiden JOKOWI JK
menaruh perhatian pada
Perlindungan Investor dan
Kepastian Hukum dalam
Berinvestasi
Kepastian Syarat dan Waktu
Perizinan, sehingga tercapai
perizinan yang cepat, mudah,
transparan dan terintegrasi
Melalui kegiatan fasilitasi investasi terhambat,
pengawalan perusahaan tahap konstruksi dan
pengawalan investasi existing yang mengalami
masalah
Melalui penciptaan iklim kondusif bagi
keberlangsungan investasi seperti,
perbaikan kemudahan memulai usaha
Indonesiao (EoDB), keikutsertaan
kebijakan BKPM dalam Paket
Kebijakan Ekonomi Pemerintah,
termasuk diantaranya peluncuran Izin
Investasi 3 Jam
1. Penyederhanaan
Perizinan
2.
Memfasilitasi
Investasi Terhambat
3.
Peningkatan
Investasi

1. PENYEDERHANAAN PERIZINAN
42
Saat ini,
BKPM sedang melakukan
koordinasi
penyederhanaan
perizinan di bidang:
 Izin Pelabuhan
 Izin Mendirikan
Bangunan
 Izin Lingkungan
Total Izin : 29 Izin
160 Perizinan telah
didelegasikan ke PTSP
 107 Izin Des 2014-Jun
2015
 53 izin jul-Okt 2015
PTSP Pusat telah menerbitkan 9.596 Izin (Jan s.d Sept 2015)

IZIN INVESTASI 3 JAM
43
IzinInvestasiIzinKonstruksi danDeregulasiAturanFasilitas
Infografis:Kemkominfo,2015
1
IZIN INVESTASI 3 JAM
• Produk perizinan: Izin Prinsip, Akta Pendirian Perusahaan, dan NPWP
• Kriteria Pemohon: Rencana investasi minimal Rp 100 miliar dan/atau rencana
penyerapan TKI minimal 1.000 orang
• Mulai berlaku sejak 26 Oktober 2015
2
IZIN INVESTASI IZIN KONSTRUKSI
• Izin khusus yang berlaku di kawasan industri atau kawasan berikat tertentu untuk dapat memulai
kegiatan konstruksi, tanpa terlebih dahulu memiliki perizinan pelaksanaan konstruksi lainnya
• Perusahaan wajib memenuhi norma/standard berinvestasi yang wajib selesai saat perusahaan
mulai produksi komersial
• Implementasi menunggu PP Kawasan Industri. Dilaksanakan di wilayah pilot project
3
PERKA NO 18/2015 (TAX ALLOWANCE)
• SOP PersetujuanTax Allowance dari sebelumnya 28 hari (18 hari di BKPM dan 10
hari di Kemenkeu ) menjadi 25 hari (18 hari di BKPM dan 7 hari di Kemenkeu)
4
PERKA NO 19/2015 ( TAX HOLIDAY)
• SOP Persetujuan Tax Holiday dari sebelumnya 125 hari (65 hari di BKPM dan 60
hari di Kemenkeu) menjadi 45 hari (25 hari di BKPM dan 20 hari di Kemenkeu)

2. MEMFASILITASI INVESTASI TERHAMBAT
44
PENGAWALAN PERUSAHAAN TAHAP KONSTRUKSI
(54+26 perusahaan)

DESK KHUSUS INVESTASI – TEKSTIL & SEPATU
45
Progress
DKI TS Telah menerima 41 LAPORAN dari perusahaan Tekstil dan Bahan Baku Tekstil
 Terdapat potensi 24.509 karyawan yang dirumahkan/PHK, tahapannya masih pengurangan jam kerja
akibat penurunan volume produksi
 BKPM sudah memanggil perusahaan-perusahaan yang mengadukan permasalahan. Permasalahan yang
diangkat lebih bersifat umum dan sebagian sudah terjawab melalui paket kebijakan ekonomi yang
dikeluarkan pemerintah
NO MASALAH YANG DIHADAPI TINDAK LANJUT
1 Impor illegal
• BKPM bersama dengan Direktorat Jendral Bea Cukai bersama-
sama melakukan pencegahan impor illegal, dengan penyitaan
4 kontainer pakaian impor di Jakarta dan Purwakarta dengan
nilia Rp 2,3 miliar.
 Pengetatan impor, dengan ditemukannya 120 kontainer berisi
produk tekstil dan alas kaki di Surabaya.
2 Tarif listrik
 Discount tarif hingga 30% untuk pemakaian pukul 23.00-08.00
 Penundaan pembayaran hingga 40% untuk industri padat
karya dan industri berdaya saing lemah
3
Penetapan Upah Minimum Kurang realistis di beberapa daerah
Contoh: karawang yang menjadi upah minimum tertinggi di
Indonesia
 Kebijakan pemberlakuan formula pengupahan untuk waktu
tertentu
4 Belum adanya perjanjian perdagangan dengan EU dan AS
 BKPM akan membentuk tim persiapan EU CEPA dan TPP.
Terdiri dari eselon I BKPM ditambah 2 pelaku usaha. BKPM
akan berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan untuk
segera dibahas strategi perundingan yang bisa ditempuh

3. PENINGKATAN IKLIM INVESTASI
46
120
Tahun 2015
109
Tahun 2016
PERINGKAT INDONESIA
NAIK 11 PERINGKAT
Indikator dengan Ranking yang naik
No Indikator Ease of Doing Business 2015 2016 (+)
1
Perizinan terkait Pendirian
Bangunan
(Dealing with construction
permit)
153 107
2
Penyambungan Listrik
(Getting electricity)
78 46
3 Pembayaran Pajak (Paying taxes) 160 148
4
Akses Perkreditan (Getting
credit)
71 70
5
Penegakan Kontrak (Enforcing
contract)
172 170
Indikator dengan Ranking yang turun
No Indikator Ease of Doing Business 2015 2016 (+)
1
Memulai Usaha
(Starting a business)
155 173
2
Pendaftaran Properti
(Registering property)
117 131
3
Perdagangan Lintas Negara
(Trading across boders)
62 105
4
Perlindungan terhadap Investor
Minoritas
(Protecting minority investor)
43 88
5
Penyelesaian Perkara Kepailitan
(Resolving Insolvency)
75 77
Tahun ini Indonesia masuk ke group 24 performers countries, karena sejak 2 Juni 2014-1 Juni 2015 Indonesia telah
mengimplementasikan perbaikan kemudahan berusaha untuk 3 indikator atau lebih dari 10 indikator yang diukur, yaitu
memulai usaha, akses perkreditan dan pembayaran pajak
Ease of Doing Business Indonesia

TAX ALLOWANCE DAN TAX HOLIDAY
47
Jenis Jumlah Perusahaan
Tax Allowance 13 Perusahaan
Tax Holiday 4 Perusahaan
PerusahaanPenerimaTaxAllowance
berdasarsektor:
 Komponensukucadangkendaraan
bermotor
 Pengadaangasalam
 Industrikimiaorganik
 Industriban
 Industriminyakpelumas
 Pengusahaantenagapanasbumi
PerusahaanPenerimaTaxHoliday Berdasar
Sektor
 IndustriOleokimia
 IndustriPetrokimia
 IndustriPulp danTissue

PEMBAHASAN REVISI DAFTAR NEGATIF INVESTASI (DNI)
48
Isu Contoh Kasus
Banyak Bisnis Baru Berkembang Perlu
Payung dan Kepastian Hukum
• Pemakaman:
belum jelas rumahnya, tidak diatur dalam DNI sehingga
asing tidak dilarang
• Senior Living:
BKPM sudah menerima minat investasi untuk senior living,
di antaranya dari Jepang senilai US$ 40 Juta dan Australia
senilai US$ 26 Juta. Persoalannya: masa berlaku visa,
kategorisasi usaha, Kementerian pembina dan tidak diatur
dalam DNI
Banyak bisnis diatur lebih dari satu
lembaga, sehingga tidak ada kepastian
hukum
• Kegiatan kelistrikan. Kalau dari fisik kegiatan, dapat
dikategorikan kontraktor elektrikal yang izinnya Surat Izin
Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK). Tapi, karena yang dikerjakan
instalasi listrik pembangkit maka berada di bawah
Kementerian ESDM. Masing-masing Kementerian berbeda
pengaturannya, tapi secara fisik di lapangan sama.
Kebijakan DNI menggambarkan visi
pengembangan investasi
• Usulan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang
cukup clear menggambarkan visi pengembangan investasi
sektor maritim. KKP mengusulkan sektor hulu ditutup untuk
asing, sementara sektor hilir dibuka seluas-luasnya.

Badan Koordinasi
Penanaman Modal
(BKPM)
Indonesia Investment
Coordinating Board
Jln. Jend. Gatot Subroto No. 44
Jakarta 12190 - Indonesia
t . +62 21 5292 1334
f . +62 21 5264 211
e . info@bkpm.go.id
www.bkpm.go.id
Thank You
Terima Kasih
Indonesia Investment Promotion Centre (IIPC)

Efektifitas PTSP dalam Reformasi dan Transparansi Perizinan Sektor SDA

Recommended

Recommended

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Viewers also liked

Viewers also liked (20)

Similar to Efektifitas PTSP dalam Reformasi dan Transparansi Perizinan Sektor SDA

Similar to Efektifitas PTSP dalam Reformasi dan Transparansi Perizinan Sektor SDA (20)

More from Publish What You Pay (PWYP) Indonesia

More from Publish What You Pay (PWYP) Indonesia (20)

Recently uploaded

Recently uploaded (12)

Efektifitas PTSP dalam Reformasi dan Transparansi Perizinan Sektor SDA