Tiga kalimat ringkasan dokumen tersebut adalah: Dokumen tersebut membahas implikasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terhadap kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan serta langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk menyikapi perubahan kewenangan dalam pembagian urusan pemerintahan tersebut.

1. .
KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
Disampaikan oleh:
DR. SUHAJAR DIANTORO M.SI
STAF AHLI MENTERI DALAM NEGERI BIDANG PEMERINTAHAN
Jakarta, Kamis 25 Februari 2016
IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH TERHADAP KEBIJAKAN
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN
HIDUP DAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN

2. KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI
H U B U N G A N K E K U A S A A N
P E M E R I N T A H A N P U S A T D A N
D A E R A H
PRESIDEN
BUPATI/
WALIKOTA
GUBERNUR
Kementerian/LPNK
KORBINWASKORBINWAS Sebagian
Urusan
Koordinasi,
Pembinaan,
Pengawasan
NASIONAL
LOKAL
Psl 17 UUD 1945
PEMEGANG KEKUASAAN
PEMERINTAHAN – PSL 4 (1)
UUD 1945
THE ULTIMATE
RESPONSIBILITY LIES
UPON THE PRESIDENT
REGIONAL
WAKIL PEMERINTAH
PUSATDPRD PROV
DPRD
KAB/KOTA
Unsur Penyelenggara Unsur Penyelenggara
Unsur Penyelenggara Unsur Penyelenggara

3. KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI
• MENINGKATKAN KUALITAS DAN MEMPER-
CEPAT DEMOKRATISASI DI DAERAH
• MENINGKATKAN PERAN SERTA DAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
KEPEMERINTAHAN
• MEMPERPENDEK RENTANG PELAYANAN
PADA MASYARAKAT.
• MENGHADIRKAN PEMERINTAHAN YANG
LEBIH RESPONSIF DAN AKUNTABEL
TUJUAN
OTONOMI
DAERAH
ADMINIS-
TRASI
POLITIK
TUJUAN
OTDA

4. KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI
4
Pembagian urusan pemerintahan diatur dalam lampiran UU
sehingga memberikan status otonomi yang lebih kuat
kepada daerah otonom;
Ditentukan suatu pola pembagian urusan pemerintahan
antar tingkatan/susunan pemerintahan sehingga terhindar
dari tumpang tindih dan ketidakjelasan kewenangan;
Terdapat keseimbangan beban urusan berdasarkan kriteria
dan prinsip pembagian urusan pemerintahan yang sudah
ditentukan;
Urusan yang mempunyai dampak ekologis yang serius hanya
diotonomikan sampai ke daerah provinsi (kehutanan,
kelautan dan pertambangan) sehingga relatif mudah
dikendalikan.
Memperkuat status
urusan otonomi
daerah
mencegah
tumpang tindih
kewenangan

5. KONKURENABSOLUT
1. PERTAHANAN
2. KEAMANAN
3. AGAMA
4. YUSTISI
5. POLITIK LUAR
NEGERI
6. MONETER &
FISKAL
PILIHAN
Pertambangan,
Perdagangan, dll.
Kes, Pendidik, PU,
dll.
WAJIB
PELAYANAN
DASAR
NON PELAYANAYAN
DASAR
S P M
P EM B AGIA N URUSA N P EM ERINTA H AN D A ERA H
Dibagi berdasarkan
prinsip Eksternalitas,
Akuntabilitas dan
Efisiensi
PEMERINTAHAN
UMUM

6. MEMPERSIAPKAN LANGKAH TINDAK DALAM
MENYIKAPI PERUBAHAN KEWENANGAN DALAM
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
SERAH TERIMA
PERSONIL, PERALATAN, PEMBIAYAAN DAN DOKUMENTASI
(P3D)
- 1 -
TUGAS MENDESAK
KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN DAERAH

7. Kewenangan yang berdampak
pegalihan P3D
• Rehabilitasi di luar kawasan hutan negara
• Pelaksanaan perlindungan hutan di KPHL dan KPHP
• Pemberdayaan Masyarakat di bidang Kehutanan
• Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Propinsi
Perlu di Identifikasi Kondisi Eksisting P3D
Diklarifikasi dan di Validasi Keberadaannya
Diserah Terimakan sesuai kewenangannya

8. Waktu Penyelesaian
• Perlu di Identifikasi Kondisi
Eksisting P3D
• Diklarifikasi dan di Validasi
Keberadaannya
• Diserah Terimakan sesuai
kewenangannya
Max. 31 Maret 2016
Sebagai Bahan perencanaan dan
anggaran 2017
Maret s/d September 2016
Bahan penyiapan Serah-terima P3D
2 Oktober 2016
Serah-terima P3D
• Pemberlakuan Efektif Tmt. 1 Januari 2017

9. MEMEPERSIAPKAN KELEMBAGAAN DAERAH
UNTUK MENGOPTIMALKAN SKPD
PENYELENGARA URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Revisi
PP No 41 Tahun 2007
tentang
Organisasi Perangkat Daerah
TUGAS MENDESAK
KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN DAERAH
- 2 -

10. Langkah - Langkah
Penyiapan
Indikator dan
Variabel Teknis
Pemetaan
Tipologi Dinas
skenario
nasional
Penyiapan
Pedoman
penyusunan
Nomenklatur
dan Unit Kerja
PD

11. MEMEPERSIAPKAN
PEDOMAN PELAKSANAAN URUSAN KONKUREN
UNTUK MENGOPTIMALKAN
PENYELENGARA URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Revisi
• PP No 38 Tahun 2007
• Permendagri No 54 Tahun 2010
TUGAS MENDESAK
KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN DAERAH
- 3 -

12. Langkah - Langkah
• Perumusan Nomenklatur Program/Kegiatan
• Indikator Kinerja Kunci program/kegiatan
• Kebutuhan Data dan Informasi Sektoral
• Pola pendekatan pencapaian target program dan kegiatan
• Kebutuhan NSPK untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah
• Kebutuhan Produk Hukum Daerah

13. KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI
13
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

14. KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI
14
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUPPEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

15. KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI
15
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

16. KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI
16
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

17. KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI
17

18. KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI
18
PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN
SUB URUSAN PERENCANAAN HUTAN
Pemerintah Pusat
1. Penyelenggaraan inventarisasi hutan.
2. Penyelenggaraan pengukuhan kawasan hutan.
3. Penyelenggaraan penatagunaan kawasan hutan.
4. Penyelenggaraan pembentukan wilayah pengelolaan hutan.
5. Penyelenggaraan rencana kehutanan nasional.
SUB URUSAN PERENCANAAN HUTAN
Pemerintah Pusat
1. Penyelenggaraan tata hutan.
2. Penyelenggaraan rencana pengelolaan hutan.
3. Penyelenggaraan pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan.
4. Penyelenggaraan rehabilitasi dan reklamasi hutan.
5. Penyelenggaraan perlindungan hutan.
6. Penyelenggaraan pengolahan dan penatausahaan hasil hutan.
7. Penyelenggaraan pengelolaan kawasan hutan dengan tujuan khusus (KHDTK).

19. KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI
19
SUB URUSAN PERENCANAAN HUTAN
Pemerintah Provinsi
1. Pelaksanaan tata hutan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan pengelolaan hutan
konservasi (KPHK).
2. Pelaksanaan rencana pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan kecuali pada kesatuan
pengelolaan hutan konservasi (KPHK).
3. Pelaksanaan pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung, meliputi:
1) Pemanfaatan kawasan hutan;
2) Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu;
3) Pemungutan hasil hutan;
4) Pemanfaatan jasa lingkungan kecuali pemanfaatan penyimpanan dan/atau penyerapan
karbon.
4. Pelaksanaan rehabilitasi diluar kawasan hutan negara.
5. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung, dan hutan produksi.
6. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan bukan kayu.
7. Pelaksanaan pengolahan hasil hutan kayu dengan kapasitas produksi < 6000 m³/tahun
8. Pelaksanaan pengelolaan KHDTK untuk kepentingan religi

20. KEMENTERIAN DALAM NEGERI RI
20

21. 21
Nama : Dr. H. SUHAJAR DIANTORO, M.Si
Tempat/Tgl Lahir : Sei Ungar Kepuluan Riau, 02 mei 1964
Jabatan Sekarang : Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan, Pj. Gubernur Bengkulu
NIP : 19640502.198702.1.005
Pangkat/Gol. : Pembina Utama, IV/e
Riwayat Pendidikan
 APDN Riau 1987
 S1 Ilmu Sosial Politik IIP Jakarta 1990
 S2 Universitas Airlangga Surabaya 2003
 S3 Ilmu Sosial Konsentrasi Ilmu Pemerintahan,
PPs Universitas Padjadjaran Bandung 2011

22. 22
Riwayat pekerjaan:
1. Staf Protokol Gub Riau 1987-1988
2. Staf Biro Kepegawaian Prov.Riau, 1990
3. Sekwilcam Karimun, Kab.Kepulauan Riau, Prov.Riau, 1991-1993
4. Camat Serasan Kab.Kepulauan Riau, Prov.Riau, 1993-1995
5. Camat Kundur Kab.Kepulauan Riau, Prov.Riau 1996-1999
6. Camat Karimum, Kab.Kepulauan Riau, Prov.Riau, 1999-2000
7. Kadispenda Kab.Karimun, Prov.Riau 2000-2004
8. Kepala Bappeda Kab.Karimun, Prov. Kepulauan Riau , 2004-2007
9. Kepala Badan Kepegawaian Prov.Kepulauan Riau, 2007-2008
10. Kepala Bappeda Prov.Kepulauan Riau, 2008-2010
11. Sekretaris Daerah Prov.Kepulauan Riau, 2010-2013
12. Rektor IPDN, 2013-2015
13. Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan, 2015 (Sejak Juli 2015)
14. Penjabat Gubernur Bengkulu (2 Desember 2015-15 Februari 2016)
Organisasi:
1. Ketua Yayasan pendidikan Prov.Kepulauan Riau, 2007-2012 (sampai
penegrian universitas maritim raja ali haji)
2. Ketua Kwarda Prov.Kepulauan Riau
3. Ketua Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI) Prov.Kepulauan Riau
4. Ketua Ikatan Keluarga Alumni Perguruan Tinggi Kepamongprajaan
(IKAPTK) Prov.Kepulauan Riau

23. 23
SUMATERA
KALIMANTAN
JAVA
IRIAN JAYA