Dokumen tersebut membahas proses bisnis Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tegal dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Prosesnya dimulai dari satuan kerja membuat tagihan dalam sistem, mencetak Surat Perintah Membayar (SPM), dan menyerahkannya beserta dokumen pendukung ke KPPN. KPPN melakukan penelitian dan pengujian SPM sebelum menerbitkan Surat Perint

1. Proses Bisnis KPPN Tegal
Pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan
dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat dalam wujud Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dasar hukum yang
mengatur APBN adalah Undang-Undang Dasar 1945 Amendemen IV pasal 23 bab VIII.
Kegiatan pelaksanaan APBN dilaksanakan mulai 1 Januari sampai 31 Desember pada tahun
berjalan (APBN t). Kegiatan pelaksanaan APBN dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini
kementerian/lembaga (K/L). Setelah APBN ditetapkan, rincian anggaran belanja Pemerintah
Pusat ditetapkan dengan Keputusan Presiden. K/L mengusulkan konsep Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) berdasarkan Keppres mengenai rincian APBN dan
menyampaikannya paling lambat pada minggu pertama bulan Desember ke Kementerian
Keuangan untuk disahkan.
Dokumen anggaran yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan disampaikan kepada
menteri/pimpinan lembaga, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Gubernur, Direktur Jenderal
Anggaran, Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan terkait, Kuasa Bendahara Umum Negara (KPPN) terkait, dan Kuasa Pengguna
Anggaran. Pasal 17 Undang-Undang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan kegiatan yang tercantum dalam dokumen
pelaksanaan anggaran yang telah disahkan dan berwenang mengadakan ikatan/perjanjian
dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan.
Dalam rangka kegiatan pelaksanaan APBN, KPPN Tegal yang tergolong KPPN Tipe
Al mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Bendahara Umum
Negara (BUN), penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan
dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-
undangan. Secara umum KPPN Tegal berperan dalam menjamin kelancaran pencairan dana
APBN secara tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah, mengelola penerimaan Negara secara
proposional dan akuntabel, mewujudkan pelaporan pertanggung jawaban APBN yang akurat
dan tepat waktu, mewujudkan sarana dan prasarana yang aman dan memadai untuk menunjang
pelaksanaan tugas pokok, dan mewujudkan manajemen Satker yang handal dan pengendalian
internal yang tertib dan memadai.
Proses bisnis di KPPN Tegal tersebut dimulai dari Satker membuat data tagihan
langsung dalam SPAN dan mencetak SPM serta menyampaikan resume tagihan/SPM beserta
dokumen pendukung tersebut ke KPPN, resume tagihan dari Satker diterima dan divalidasi
oleh front office Seksi Pencairan Dana kemudian direviu oleh middle office Seksi Pencairan
Dana dan persetujuan dari MO Seksi Pencairan Dana dengan diterbitkannya Surat Persetujuan
Pembayaran Tagihan (SPPT) untuk satu SPM apabila disetujui dilanjutkan ke Kepala Seksi
Pencairan Dana untuk direviu kembali, apabila sudah disetujui SPM kemudian dipecah (split)
menjadi dua bagian terpisah dan diberikan ke Subbag. Umum untuk diberikan ke Satker,
sedangkan satunya yaitu SPM dengan SPPT diberikan ke Seksi Bank untuk dilakukan
penyelesaian tagihan. Di Pelaksana Seksi Bank akan membuat PPR untuk dimintakan proses
pembayaran kemudian direviu serta disetujui oleh Kepala Seksi Bank dan diterbitkan Surat
Perintah Pencairan Dana (SP2D). SP2D tersebut diberikan ke Subbag. Umum untuk pemilahan
bukti potong dan distribusi dokumen tagihan, setelah itu diberikan ke Seksi Verifikasi dan
Akuntansi untuk kemudian dilakukan arsip. Atas penggunaan anggaran tersebut

2. dipertanggungjawabkan dengan LPJ yang diterima Seksi Verifikasi dan Akuntansi. Dalam
pelaksanaan pencairan dana tersebut, Subbagian Umum dan Seksi Manajemen Satker dan
Kepatuhan Internal berperan sebagai pendukung yaitu Subbagian Umum dalam hal
mewujudkan sarana dan prasarana yang aman dan memadai untuk menunjang pelaksanaan
tugas pokok dan Seksi MSKI dalam hal mewujudkan manajemen Satker yang handal dan
pengendalian internal yang tertib dan memadai.
Seksi Pencairan Dana
Pengeluaran negara yang dilakukan oleh Pengguna Anggaran terdiri dari 2 mekanisme
yaitu mekanisme pembayaran secara langsung (LS) dan mekanisme pembayaran melalui Uang
Persediaan (UP). Mekanisme LS yaitu Pembayaran atas tagihan kepada Negara dilakukan
secara langsung dari Rekening Kas Umum Negara kepada yang berhak, sedangkan mekanisme
UP yaitu uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara
Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satuan Kerja atau membiayai
pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme
pembayaran langsung. DIPA berlaku sebagai dasar pelaksanaan pengeluaran negara setelah
mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan selaku BUN. Alokasi dana yang tertuang dalam
DIPA merupakan batas tertinggi pengeluaran negara. Pengeluaran negara tidak boleh
dilaksanakan jika alokasi dananya tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA. Khusus
pelaksanaan pengeluaran negara untuk pembayaran gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji
dapat melampaui alokasi dana gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji dalam DIPA, sebelum
dilakukan perubahan/revisi DIPA. KPPN selaku Kuasa BUN melaksanakan pencairan dana
berdasarkan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh PPSPM atas nama KPA. Dalam
pelaksanaan pencairan dana, KPPN memiliki tugas dan wewenang untuk menguji dan
meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PPSPM.
Seksi Pencairan Dana mempunyai tugas melakukan pengujian resume tagihan dan
Surat Perintah Membayar (SPM), pengujian Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan
Belanja Badan Layanan Umum (BLU), penerbitan Surat Tanggapan Koreksi, melakukan
pengelolaan data kontrak, data pemasok (supplier), dan belanja pegawai satuan kerja,
melakukan pengesahan hibah langsung dalam bentuk uang, serta melakukan monitoring dan
evaluasi penyerapan anggaran satuan kerja.
Proses pencairan dana dimulai dari Satker membuat data tagihan langsung dalam SPAN,
adapun Satker yang mempunyai akses ke SPAN terdiri dari KPPN selaku Satker BUN, Satker
BA BUN lingkup Kementerian Keuangan yang ditentukan dan Satker lain yang ditentukan.
PPSPM Satker melakukan pemeriksaan dan pengujian SPP beserta dokumen pendukung yang
disampaikan oleh PPK. Pemeriksaan dan pengujian SPP beserta dokumen pendukung SPP
meliputi pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dan keabsahan dokumen
pendukung. Dalam hal pemeriksaan dan pengujian SPP beserta dokumen pendukungnya
memenuhi ketentuan, PPSPM menerbitkan/ menandatangani SPM. SPM yaitu dokumen yang
diterbitkan oleh PA/KPA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang
bersumber dari DIPA atau dokumen lain yang dipersamakan. Jangka waktu pengujian SPP
sampai dengan penerbitan SPMUP/TUP/GUP/PTUP/LS oleh PPSPM diatur sebagai berikut:
a. untuk SPP-UP/TUP diselesaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja;
b. untuk SPP-GUP diselesaikan paling lambat 4 (empat) hari kerja;

3. c. untuk SPP-PTUP diselesaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja;
dan
d. untuk SPP-LS diselesaikan paling lambat 5 (lima) hari kerja.
Penerbitan SPM oleh PPSPM dilakukan melalui sistem aplikasi yang disediakan oleh
Direktorat Jenderal Perbendaharaan. SPM yang diterbitkan melalui sistem aplikasi SPM
Personal Identification Number (PIN). PPSPM sebagai tanda tangan elektronik pada ADK
SPM dari penerbit SPM yang sah.
PPSPM menyampaikan SPM-UP/TUP/GUP/GUP Nihil/ PTUP/LS dalam rangkap 2
(dua) beserta ADK SPM kepada KPPN. Penyampaian SPM-UP/SPM-TUP/SPM-LS diatur
sebagai berikut:
a. Penyampaian SPM-UP dilampiri dengan surat pernyataan dari KPA yang dibuat sesuai
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran PMK No. 190 Tahun 2012 XIV.
b. Penyampaian SPM-TUP dilampiri dengan surat persetujuan pemberian TUP dari Kepala
KPPN.
c. Penyampaian SPM-LS dilampiri dengan Surat Setoran Pajak (SSP) dan/atau bukti setor
lainnya, dan/atau daftar nominatif untuk yang lebih dari 1 (satu) penerima.
Khusus untuk penyampaian SPM-LS dalam rangka pembayaran jaminan uang muka atas
perjanjian/kontrak, juga dilampiri dengan:
a. Asli surat jaminan uang muka;
b. Asli surat kuasa bematerai cukup dari PPK kepada Kepala KPPN untuk mencairkan
jaminan uang muka; dan
c. Asli konfirmasi tertulis dari pimpinan penerbit jaminan uang muka sesuai
Peraturan Presiden mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
Khusus untuk penyampaian SPM atas beban pinjaman/hibah luar negeri, juga dilampiri dengan
faktur pajak.
PPSPM menyampaikan SPM kepada KPPN paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah SPM
diterbitkan. SPM-LS untuk pembayaran gaji induk disampaikan kepada KPPN paling lambat
tanggal 15 sebelum bulan pembayaran. Dalam hal tanggal 15 merupakan hari libur atau hari
yang dinyatakan libur, penyampaian SPM-LS untuk pembayaran gaji induk kepada KPPN
dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal 15. Pelaksanaan ketentuan tersebut
dikecualikan untuk Satker yang kondisi geografis dan transportasinya sulit, dengan
memperhitungkan waktu yang dapat dipertanggungjawabkan.
Penyampaian SPM kepada KPPN dilakukan oleh petugas pengantar SPM yang
sah dan ditetapkan oleh KPA dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Petugas Pengantar SPM menyampaikan SPM beserta dokumen pendukung dan
ADK SPM melalui front office Penerimaan SPM pada KPPN;
b. Petugas Pengantar SPM harus menunjukkan Kartu Identitas Petugas Satker
(KIPS) pada saat menyampaikan SPM kepada Petugas Front Office dan

4. c. Dalam hal SPM tidak dapat disampaikan secara langsung ke KPPN, penyampaian
SPM beserta dokumen pendukung dan ADK SPM dapat melalui Kantor Pos/Jasa Pengiriman
resmi.
Untuk penyampaian SPM melalui kantor pos/jasa pengiriman resmi, KPA terlebih dahulu
menyampaikan konfirmasi/ pemberitahuan kepada Kepala KPPN.
Dalam pencairan anggaran belanja negara, KPPN melakukan penelitian dan pengujian
atas SPM yang disampaikan oleh PPSPM. Penelitian SPM, meliputi meneliti kelengkapan
dokumen pendukung SPM dan meneliti kebenaran SPM.
Penelitian kebenaran SPM meliputi:
a. meneliti kesesuaian tanda tangan PPSPM pada SPM dengan spesimen tanda tangan PPSPM
pada KPPN;
b. memeriksa cara penulisan/pengisian jumlah angka dan huruf pada SPM; dan
c. memeriksa kebenaran penulisan dalam SPM, termasuk tidak boleh terdapat cacat dalam
penulisan.
Pengujian SPM meliputi:
a. menguji kebenaran perhitungan angka atas beban APBN yang tercantum dalam SPM;
b. menguji ketersediaan dana pada kegiatan/output/jenis belanja dalam DIPA dengan yang
dicantumkan pada SPM;
c. menguji kesesuaian tagihan dengan data perjanjian/kontrak atau perubahan data pegawai
yang telah disampaikan kepada KPPN.
d. Menguji persyaratan pencairan dana; dan
e. Menguji kesesuaian nilai potongan pajak yang tercantum dalam SPM dengan nilai pada SSP.
Pengujian kebenaran perhitungan angka merupakan pengujian kebenaran jumlah
belanja/pengeluaran dikurangi dengan jumlah potongan/penerimaan dengan jumlah bersih
dalam SPM.
Pengujian persyaratan pencairan dana, meliputi:
a. Menguji SPM UP berupa besaran UP yang dapat diberikan.
b. Menguji SPM TUP meliputi kesesuaian jumlah uang yang diajukan pada SPM TUP dengan
jumlah uang yang disetujui Kepala KPPN.
c. Menguji SPM PTUP meliputi jumlah TUP yang diberikan dengan jumlah uang yang
dipertanggungjawabkan dan kepatuhan jangka waktu pertanggungjawaban;
d. Menguji SPM GUP meliputi batas minimal revolvingdari UP yang dikelola.
e. Menguji SPM LS Non Belanja Pegawai berupa kesesuaian data perjanjian kontrak pada
SPM LS dengan data perjanjian/kontrak yang tercantum dalam Kartu Pengawasan Kontrak
KPPN, dan

5. f. Menguji SPM LS Belanja Pegawai sesuai dengan prosedur standar operasional yang
ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan.
Dalam hal terdapat UP tahun anggaran sebelumnya belum dipertanggungjawabkan,
pengujian SPM UP, meliputi:
a. kesesuaian jumlah uang dan keabsahan bukti setor pengembalian sisa UP tahun anggaran
yang sebelumnya; atau
b. kesesuaian jumlah potongan UP pada SPM UP dengan sisa UP tahun anggaran yang
sebelumnya;
Dalam hal jumlah uang yang harus dipertanggungjawabkan kurang dari jumlah
TUP yang diberikan, harus disertai dengan bukti setor pengembalian TUP yang telah dilakukan
konfirmasi KPPN. Ketentuan menyertakan bukti setor tidak berlaku dalam hal SPM -
PTUP diajukan ke KPPN
Dalam rangka pengawasan dan pengamanan terhadap pengembalian pembayaran
jaminan uang muka, KPPN melakukan pencatatan atas pembayaran jaminan uang muka
menggunakan aplikasi SP2D. Pencatatan atas pembayaran jaminan uang mukadibuat sesuai
format sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV PMK No. 190 Tahun 2012.
Kepala KPPN mencairkan jaminan uang muka berdasarkan:
a. Surat Kuasa dan
b. Surat pernyataan yang ditandatangani oleh KPA yang menyatakan bahwa telah terjadi
pemutusan perjanjian/kontrak dengan penyedia barang jasa.
Dokumen-dokumen berupa SPM, dokumen pendukung, ADK SPM dan/atau ADK
kontrak yang disampaikan Satker tersebut diterima oleh petugas konversi. Konversi adalah
perubahan dari sistem atau jenis instrumen tertentu menjadi sistem atau instrumen yang lain,
konversi diperlukan untuk mengubah daata pada aplikasi Satker menjadi data yang dapat
dimasukan dalam database SPAN. Petugas Konversi pada front office melakukan pemeriksaan
KIPS, meneliti lampiran dan kebenaran SPM, memvalidasi PIN PPSPM, pemindaian barcode
SPM, dan Pemindaian virus ADK. Petugas konversi melakukan konversi berkaitan ADK
resume tagihan, ADK Supplier, dan ADK kontrak menggunakan aplikasi konversi, petugas
konversi juga melakukan konfirmasi NRS/NRK, apabila konfirmasi NRS/NRK sukses maka
setelah itu diberikan ke Petugas validasi tagihan front office untuk dilakukan validasi tagihan
dan apabila tidak berhasil maka dilakukan pendaftaran S/K oleh petugas validasi S/K.
Petugas FO Validator menerima dokumen tagihan dari petugas konversi dan mencetak
karwas kontrak, kemudian Petugas FO Validator mengunduh ADK resume tagihan dan
mengunggah ADK SPM pada sistem SPAN serta menentukan NRS/NRK. Petugas FO
Validator memvalidasi secara sistem atau manual, apabila tidak valid mencantumkan alasan
ditolak dan apabila valid mengisikan nama petugas dan jam validasi dan mengirim SPM ke
MO Validator Seksi Pencairan Dana. Petugas MO Validator Seksi Pencairan Dana mereviu
dan memvalidasi serta mencetak Surat Persetujuan Pembayaran Tagihan (SPPT). Dokumen
tersebut diteruskan ke Kepala Seksi Pencairan Dana untuk direviu kembali dan dilakukan
validasi, setelah disetujui oleh Kepala Seksi Pencairan Dana 2 rangkap SPM dan SPPTtersebut
dipisah (Split) menjadi 2 bagian terpisah yaitu satu rangkap SPM diteruskan ke Subbagian

6. Umum untuk diberikan ke Satker sementara satu rangkap SPM disertai SPPT diberikan ke
Seksi Bank untuk dilakukan penyelesaian tagihan.
Di Seksi Pencairan Dana kami membantu dalam proses menonaktifkan supplier,
memisahkan SPM, membuat surat tanggapan atas SPM koreksi, mengecek data SKPP, dll.