Melihat kondisi yang terjadi setelah runtuhnya kondisi perekonomian Indonesia akibat krisis 1998, pemerintah mulai melirik industri kecil dan menengah (IKM) karena terbukti lebih tahan terhadap krisis ekonomi. Buktinya saat pertumbuhan industri secara keseluruhan terjun bebas dari 5,90% (2005) menjadi 5% (2006), pertumbuhan IKM justru meningkat dari 3,48% (2005) menjadi 4,6% (2006). Namun demikian IKM yang dipercaya sebagai andalan kekuatan ekonomi bangsa, masih banyak menghadapi masalah. Salah satu contohnya IKM “Dedi Konveksi” di Bandung. Dalam penelitian ini, identifikasi masalah dilakukan dengan menggunakan metode “three level characteristics of manufacture”. Kemudian dilakukan analisis SWOT sebagai dasar penentuan strategi korporasi. Strategi bisnis yang diusulkan menjadi acuan untuk menyusun strategi teknologi. Dari strategi-strategi yang telah tersusun (strategi korporasi, strategi bisnis dan strategi teknologi) diperlukan adanya suatu kebijakan. Kebijakan tersebut digunakan sebagai arahan untuk dapat mengembangkan dan membina industri kecil modern. Kebijakan pengembangan dan pembinaan IKM konveksi ini menggunakan 4 perspektif yaitu finansial, customer, proses bisnis internal, dan pertumbuhan-pembelajaran. Unsur dalam kebijakan tersebut melibatkan seluruh stakeholder dalam IKM. Kata kunci : Manajemen, Industri Kecil Modern, Strategi Bisnis, Strategi Korporasi, Strategi Teknologi. Review to the conditions that occurred after the collapse of Indonesia's economy from the crisis of 1998, the government will begin to consider small and medium enterprises (SME) because it has proved to be more resilient to the economic crisis. This could be figured out when the overall industrial growth just plummeted from 5.90% (2005) to 5% (2006), and the growth of SMEs had increased from 3.48% (2005) to 4.6% (2006). Eventhough SMEs are believed as centre of the nation's economic strength, those still faces many problems. One example IKM "Dedi Konveksi" in Bandung. In this study, identification of problems is done by using the three-level characteristics of manufacture.This identification will determine a SWOT analysis as a basis for determining corporate strategy. Business strategy is proposed as the benchmark for technology strategy. Those strategies that have been organized (corporate strategy, business strategy and technology strategy) required the existence of policies. The policies aimed as guidance to develop and foster a modern small industries. Strategy for development and promotion policies of SMEs convection implemented through four perspectives; namely financial, customer, internal business processes, and human resource growth-learning. Element in this policy strategy involves all stakeholders in the SMEs. Keywords : Management, SMEs, Bussiness Strateg
Kebijakan Pengembangan Industri Kecil dan MenengahAa Renovit
Melihat kondisi yang terjadi setelah runtuhnya kondisi perekonomian Indonesia akibat krisis 1998, pemerintah mulai melirik industri kecil dan menengah (IKM) karena terbukti lebih tahan terhadap krisis ekonomi. Buktinya saat pertumbuhan industri secara keseluruhan terjun bebas dari 5,90% (2005) menjadi 5% (2006), pertumbuhan IKM justru meningkat dari 3,48% (2005) menjadi 4,6% (2006). Namun demikian IKM yang dipercaya sebagai andalan kekuatan ekonomi bangsa, masih banyak menghadapi masalah. Salah satu contohnya IKM “Dedi Konveksi” di Bandung. Dalam penelitian ini, identifikasi masalah dilakukan dengan menggunakan metode “three level characteristics of manufacture”. Kemudian dilakukan analisis SWOT sebagai dasar penentuan strategi korporasi. Strategi bisnis yang diusulkan menjadi acuan untuk menyusun strategi teknologi. Dari strategi-strategi yang telah tersusun (strategi korporasi, strategi bisnis dan strategi teknologi) diperlukan adanya suatu kebijakan. Kebijakan tersebut digunakan sebagai arahan untuk dapat mengembangkan dan membina industri kecil modern. Kebijakan pengembangan dan pembinaan IKM konveksi ini menggunakan 4 perspektif yaitu finansial, customer, proses bisnis internal, dan pertumbuhan-pembelajaran. Unsur dalam kebijakan tersebut melibatkan seluruh stakeholder dalam IKM. Kata kunci : Manajemen, Industri Kecil Modern, Strategi Bisnis, Strategi Korporasi, Strategi Teknologi. Review to the conditions that occurred after the collapse of Indonesia's economy from the crisis of 1998, the government will begin to consider small and medium enterprises (SME) because it has proved to be more resilient to the economic crisis. This could be figured out when the overall industrial growth just plummeted from 5.90% (2005) to 5% (2006), and the growth of SMEs had increased from 3.48% (2005) to 4.6% (2006). Eventhough SMEs are believed as centre of the nation's economic strength, those still faces many problems. One example IKM "Dedi Konveksi" in Bandung. In this study, identification of problems is done by using the three-level characteristics of manufacture.This identification will determine a SWOT analysis as a basis for determining corporate strategy. Business strategy is proposed as the benchmark for technology strategy. Those strategies that have been organized (corporate strategy, business strategy and technology strategy) required the existence of policies. The policies aimed as guidance to develop and foster a modern small industries. Strategy for development and promotion policies of SMEs convection implemented through four perspectives; namely financial, customer, internal business processes, and human resource growth-learning. Element in this policy strategy involves all stakeholders in the SMEs. Keywords : Management, SMEs, Bussiness Strategy.
Kementerian Perindustrian Republik Indonesia disingkat Kemenperin RI adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan perindustrian. Kementerian Perindustrian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, serta dipimpin oleh menteri yang sejak tanggal 23 Oktober 2019 dijabat oleh Agus Gumiwang Kartasasmita.
Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan menetapkan kebutuhan RB instansi melalui pembelajaran pemetaan kebutuhan perubahan RB instansi, identifikasi kebutuhan perubahan RB instansi, dan penetapan intervensi penyelesaian permasalahan RB instansi. Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan metode, diskusi interaktif, studi kasus, praktek. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuan menetapkan intervensi penyelesaian permasalahan RB instansi.
#RLAXIII
Kebijakan Pengembangan Industri Kecil dan MenengahAa Renovit
Melihat kondisi yang terjadi setelah runtuhnya kondisi perekonomian Indonesia akibat krisis 1998, pemerintah mulai melirik industri kecil dan menengah (IKM) karena terbukti lebih tahan terhadap krisis ekonomi. Buktinya saat pertumbuhan industri secara keseluruhan terjun bebas dari 5,90% (2005) menjadi 5% (2006), pertumbuhan IKM justru meningkat dari 3,48% (2005) menjadi 4,6% (2006). Namun demikian IKM yang dipercaya sebagai andalan kekuatan ekonomi bangsa, masih banyak menghadapi masalah. Salah satu contohnya IKM “Dedi Konveksi” di Bandung. Dalam penelitian ini, identifikasi masalah dilakukan dengan menggunakan metode “three level characteristics of manufacture”. Kemudian dilakukan analisis SWOT sebagai dasar penentuan strategi korporasi. Strategi bisnis yang diusulkan menjadi acuan untuk menyusun strategi teknologi. Dari strategi-strategi yang telah tersusun (strategi korporasi, strategi bisnis dan strategi teknologi) diperlukan adanya suatu kebijakan. Kebijakan tersebut digunakan sebagai arahan untuk dapat mengembangkan dan membina industri kecil modern. Kebijakan pengembangan dan pembinaan IKM konveksi ini menggunakan 4 perspektif yaitu finansial, customer, proses bisnis internal, dan pertumbuhan-pembelajaran. Unsur dalam kebijakan tersebut melibatkan seluruh stakeholder dalam IKM. Kata kunci : Manajemen, Industri Kecil Modern, Strategi Bisnis, Strategi Korporasi, Strategi Teknologi. Review to the conditions that occurred after the collapse of Indonesia's economy from the crisis of 1998, the government will begin to consider small and medium enterprises (SME) because it has proved to be more resilient to the economic crisis. This could be figured out when the overall industrial growth just plummeted from 5.90% (2005) to 5% (2006), and the growth of SMEs had increased from 3.48% (2005) to 4.6% (2006). Eventhough SMEs are believed as centre of the nation's economic strength, those still faces many problems. One example IKM "Dedi Konveksi" in Bandung. In this study, identification of problems is done by using the three-level characteristics of manufacture.This identification will determine a SWOT analysis as a basis for determining corporate strategy. Business strategy is proposed as the benchmark for technology strategy. Those strategies that have been organized (corporate strategy, business strategy and technology strategy) required the existence of policies. The policies aimed as guidance to develop and foster a modern small industries. Strategy for development and promotion policies of SMEs convection implemented through four perspectives; namely financial, customer, internal business processes, and human resource growth-learning. Element in this policy strategy involves all stakeholders in the SMEs. Keywords : Management, SMEs, Bussiness Strategy.
Kementerian Perindustrian Republik Indonesia disingkat Kemenperin RI adalah kementerian dalam Pemerintah Indonesia yang membidangi urusan perindustrian. Kementerian Perindustrian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, serta dipimpin oleh menteri yang sejak tanggal 23 Oktober 2019 dijabat oleh Agus Gumiwang Kartasasmita.
Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan menetapkan kebutuhan RB instansi melalui pembelajaran pemetaan kebutuhan perubahan RB instansi, identifikasi kebutuhan perubahan RB instansi, dan penetapan intervensi penyelesaian permasalahan RB instansi. Pembelajaran dilaksanakan dengan menggunakan metode, diskusi interaktif, studi kasus, praktek. Keberhasilan peserta dinilai dari kemampuan menetapkan intervensi penyelesaian permasalahan RB instansi.
#RLAXIII
Industri adalah suatu bidang atau kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pengolahan bahan baku atau pembuatan barang jadi di pabrik dengan menggunakan keterampilan dan tenaga kerja (bahasa Inggris: industrious) dan penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil bumi, dan distribusinya sebagai kegiatan utama. Maka industri umumnya dikenal sebagai mata rantai selanjutnya dari usaha-usaha mencukupi kebutuhan (ekonomi) yang berhubungan dengan bumi, yaitu sesudah pertanian, perkebunan, dan pertambangan yang berhubungan erat dengan tanah. Kedudukan industri semakin jauh dari tanah, yang merupakan basis ekonomi, budaya, dan politik. Industri merupakan bagian dari proses produksi dan kegiatan proses produksi dalam industri itu disebut dengan perindustrian.[1]
Industri dapat juga diartikan kumpulan berbagai perusahaan yang menawarkan produk yang sama. Dengan kata lain, masing-masing produk saling mensubstitusi satu sama lain karena perusahaan menggunakan input yang sama dan menghadapi lebih kurang sekelompok pemasok dan pembeli yang sama juga.
Industri adalah suatu bidang atau kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan pengolahan bahan baku atau pembuatan barang jadi di pabrik dengan menggunakan keterampilan dan tenaga kerja (bahasa Inggris: industrious) dan penggunaan alat-alat di bidang pengolahan hasil bumi, dan distribusinya sebagai kegiatan utama. Maka industri umumnya dikenal sebagai mata rantai selanjutnya dari usaha-usaha mencukupi kebutuhan (ekonomi) yang berhubungan dengan bumi, yaitu sesudah pertanian, perkebunan, dan pertambangan yang berhubungan erat dengan tanah. Kedudukan industri semakin jauh dari tanah, yang merupakan basis ekonomi, budaya, dan politik. Industri merupakan bagian dari proses produksi dan kegiatan proses produksi dalam industri itu disebut dengan perindustrian.[1]
Industri dapat juga diartikan kumpulan berbagai perusahaan yang menawarkan produk yang sama. Dengan kata lain, masing-masing produk saling mensubstitusi satu sama lain karena perusahaan menggunakan input yang sama dan menghadapi lebih kurang sekelompok pemasok dan pembeli yang sama juga.
Acara Kegiatan Tasyakuran Jelang Keberangkatan Haji Aa Renovit
Tasyakuran Keberangkatan Haji 2017
Haji (/hædʒ/;[1] bahasa Arab: حج Ḥaǧǧ "ziarah") adalah ziarah Islam tahunan ke Mekkah, kota suci umat Islam, dan kewajiban wajib bagi umat Islam yang harus dilakukan setidaknya sekali seumur hidup mereka oleh semua orang Muslim dewasa yang secara fisik dan finansial mampu melakukan perjalanan, dan dapat mendukung keluarga mereka selama ketidakhadiran mereka.[2][3][4] Ini adalah satu dari lima Rukun Islam, di samping Syahadat, Salat, Zakat, dan Sawm. Haji adalah pertemuan tahunan terbesar orang-orang di dunia.[5][6] Keadaan yang secara fisik dan finansial mampu melakukan ibadah haji disebut istita'ah, dan seorang Muslim yang memenuhi syarat ini disebut mustati. Haji adalah demonstrasi solidaritas orang-orang Muslim, dan ketundukan mereka kepada Tuhan (Allah).[7][8] Kata Haji berarti "berniat melakukan perjalanan", yang berkonotasi baik tindakan luar dari perjalanan dan tindakan ke dalam niat.[9]
Ziarah terjadi dari tanggal 8 sampai 12 (atau dalam beberapa kasus ke 13[10]) dari Zulhijjah, bulan terakhir kalender Islam. Karena kalender Islam adalah bulan dan tahun Islam kira-kira sebelas hari lebih pendek daripada kalender Gregorian, tanggal haji Gregorian berubah dari tahun ke tahun. Hram adalah nama yang diberikan pada keadaan spiritual khusus di mana peziarah mengenakan dua lembar putih kain halus. Dan menjauhkan diri dari tindakan tertentu.[7][11][12]
Haji dikaitkan dengan kehidupan nabi Islam Muhammad dari abad ke-7, namun ritual ziarah ke Mekkah dianggap oleh umat Islam untuk meregangkan ribuan tahun sampai Ibrahim. Selama haji, peziarah bergabung dalam prosesi ratusan ribu orang, yang secara bersamaan berkumpul di Mekkah selama minggu haji, dan melakukan serangkaian ritual: setiap orang berjalan berlawanan arah jarum jam tujuh kali di sekitar Ka'bah (berbentuk kubus Bangunan dan arah doa untuk kaum Muslim), berjalan bolak-balik antara bukit-bukit Al-Safa dan Al-Marwah, minuman dari Sumur Zamzam, sampai ke dataran Gunung Arafah untuk berjaga-jaga, menghabiskan satu malam di Dataran Muzdalifah, dan melakukan rajam simbolis iblis dengan melemparkan batu ke tiga pilar. Para peziarah kemudian mencukur kepala mereka, melakukan ritual pengorbanan hewan, dan merayakan festival global tiga hari Idul Adha.[13][14][15][16]
Jamaah haji juga bisa pergi ke Mekkah untuk melakukan ritual di lain waktu sepanjang tahun. Ini kadang disebut "ziarah yang lebih rendah", atau Umrah.[17] Namun, biarpun mereka memilih untuk melakukan umrah, mereka masih diwajibkan untuk melakukan ibadah haji di lain waktu dalam hidup mereka jika mereka memiliki sarana untuk melakukannya, karena Umrah bukan pengganti haji.[18]
Industri Kecil Menengah (IKM) adalah industri yang memiliki skala industri kecil dan menengah. Menurut Peraturan Kementerian Perindustrian No. 64 tahun 2016 Diarsipkan 2019-11-11 di Wayback Machine., industri kecil adalah industri yang memiliki karyawan maksimal 19 orang, memiliki nilai investasi kurang dari 1 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.[1] Sedangkan, yang dimaksud dengan industri menengah adalah industri yang memiliki karyawan maksimal 19 orang dan nilai investasi minimal 1 miliar rupiah atau memiliki karyawan minimal 20 orang dan nilai investasi maksimal 15 miliar rupiah. Menteri Perindustrian, Airlangga Hartanto, berpendapat bahwa IKM yang mendominasi populasi industri di dalam negeri berperan penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Ini dikarenakan pertumbuhan IKM yang relatif stabil. Tidak hanya itu, kemampuan IKM untuk menyerap tenaga kerja sangat tinggi, mencapai 97,22% pada awal tahun 2016.
Pada tahun 2017, pemerintah meluncurkan program E-Smart IKM untuk memperluas pasar IKM melalui promosi online. E-Smart IKM merupakan sistem database IKM yang menyajikan informasi mengenai profil industri, sentra serta produk yang diintegrasikan dengan berbagai marketplace yang ada. Sembilan komoditas unggulan yang sedang dikembangkan pemasarannya melalui program ini yaitu kosmetik, fashion, makanan, minuman, kerajinan, perhiasan, furnitur, herbal, dan produk logam. Pemerintah bekerjasama dengan bukalapak.com untuk melaksanakan program e-smart IKM ini.
Ordo Saudara-Saudara Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel atau Karmelit (biasa disingkat Ordo Karmel; bahasa Latin: Ordo Fratrum Beatissimæ Virginis Mariæ de Monte Carmelo) adalah salah satu ordo keagamaan Katolik dari Katolik Roma yang didirikan pada abad ke-12 oleh para rohaniwan di Gunung Karmel. Para rohaniwan dari ordo ini menyandang nama O.Carm di belakang nama mereka.
Ordo Karmel mula-mula mengadakan kontak dengan Indonesia pada tahun 1511 ketika dua anggota mereka, Dionisius dan Redemptus, ikut serta dalam suatu kelompok dagang Portugis mengunjungi Aceh dari Malaka. Keduanya tewas dibunuh dan Gereja menyatakan mereka sebagai martir dan diperingati setiap 29 November. Ordo Karmel masuk dan bekerja di Indonesia utamanya pada tahun 1923 atas undangan resmi Propaganda Fide (Vatikan) karena desakan Serikat Yesus (SJ) yang kewalahan menangani karya misi di wilayah Vikariat Apostolik Batavia. Kepada mereka kemudian diserahkan wilayah misi Malang (dengan konsentrasi umat pada waktu itu di Pasuruan, Lawang, Malang, Jatiroto), yang kemudian mereka kembangkan sampai menjadi Keuskupan Malang. Kini mereka hadir dan berkarya di keuskupan-keuskupan Malang, Medan, Ende, Jakarta.
Pengawetan makanan adalah cara yang digunakan untuk membuat makanan memiliki daya simpan yang lama dan mempertahankan sifat-sifat fisik dan kimia makanan. Dalam mengawetkan makanan harus diperhatikan jenis bahan makanan yang diawetkan, keadaan bahan makanan, cara pengawetan, dan daya tarik produk pengawetan makanan
GKM permata sutra- studi kasus contoh risalah - Gugus Kendali MutuAa Renovit
GKM adalah suatu sistim dalam manajemen usaha yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan mutu produksi, dalam rangka meningkatkan daya-saing produk yang dihasilkan.
GKM super (PT. Laksana Tekhnik Makmur) animasi contoh risalahAa Renovit
GKM adalah suatu sistim dalam manajemen usaha yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas dan mutu produksi, dalam rangka meningkatkan daya-saing produk yang dihasilkan.
Pabrik adalah suatu bangunan industri besar di mana para pekerja mengolah benda atau mengawasi pemrosesan mesin dari satu produk menjadi produk lain, sehingga mendapatkan nilai tambah. Kebanyakan pabrik modern memiliki gudang atau fasilitas serupa yang besar yang berisi peralatan berat yang digunakan untuk lini perakitan. Pabrik mengumpulkan dan mengkonsentrasikan sumber daya: pekerja, modal, dan mesin industri.
Gugus Kendali Mutu (GKM) model ELMA (enam langkah - enam alat)Aa Renovit
Gugus Mutu (quality circle) atau gugus kendali mutu (quality control circle) adalah sekelompok pekerja yang melakukan pekerjaan yang sama atau serupa, yang bertemu secara rutin guna mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang terkait dengan pekerjaan mereka. Istilah ini diperkenalkan oleh Kaoru Ishikawa, ahli perilaku organisasi dari Universitas Tokyo, pada dasawarsa 1960-an, Gugus mutu populer pada sekitar tahun 1980-an, serta berlanjut dalam bentuk kelompok Kaizen dan skema partisipasi pekerja lain yang serupa.
The Imitation of Christ by Thomas a KempisAa Renovit
In Christian theology, the imitation of Christ is the practice of following the example of Jesus. In Eastern Christianity, the term life in Christ is sometimes used for the same concept.
The ideal of the imitation of Christ has been an important element of both Christian ethics and spirituality.[4] References to this concept and its practice are found in the earliest Christian documents, e.g. the Pauline Epistles.[3]
Saint Augustine viewed the imitation of Christ as the fundamental purpose of Christian life, and as a remedy for the imitation of the sins of Adam.[5][6] Saint Francis of Assisi believed in the physical as well as the spiritual imitation of Christ, and advocated a path of poverty and preaching like Jesus who was poor at birth in the manger and died naked on the cross.[7][8] Thomas à Kempis, on the other hand, presented a path to The Imitation of Christ based on a focus on the interior life and withdrawal from the world.
The theme of imitation of Christ existed in all phases of Byzantine theology, and in the 14th-century book Life in Christ Nicholas Cabasilas viewed "living one's own personal life" in Christ as the fundamental Christian virtue.
Basic Mentality adalah merupakan mentalitas dasar yang harus dipegang dan dihayati oleh Anggota GKM dalam menjalankan penerapan Pengendalian Mutu Terpadu.
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
4. REGULASI KUR
Keppres Keputusan Presiden No. 19 Tahun 2015
Keputusan Presiden No. 19 Tahun 2015 sebagai revisi Keputusan Presiden No. 14
Tahun 2015 tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah, ditetapkan pada 15 Juli 2015.
Permenko
Peraturan Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian
• Permenko No. 6 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR, diundangkan 7 Agustus’15;
• Permenko No. 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR, diundangkan 26 Oktober’15;
• Permenko No. 13 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Permenko 8 Tahun 2015, diundangkan 14
Januari’16.
PMK Peraturan Menteri Keuangan
• Peraturan Menteri Keuangan No.146/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pembayaran Subsidi
Bunga Kredit Usaha Rakyat, diundangkan tanggal 30 Juli 2015.
• Peraturan Menteri Keuangan No. 20/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Subsidi Bunga untuk Kredit Usaha Rakyat, diundangkan tanggal 17 Februari 2016.
Kepmenko
Keputusan Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian
• Keputusan Menko Perekonomian No. 170 Tahun 2015 tentang Bank Pelaksana dan
Perusahaan Penjamin KUR, ditetapkan tanggal 11 Agustus 2015.
• Keputusan Menko Perekonomian No. 188 Tahun 2015 tentang Penetapan Penyalur KUR
dan Perusahaan Penjamin KUR, ditetapkan tanggal 30 Oktober 2015.
KMK Keputusan Menteri Keuangan
• KMK Nomor 844/KMK.02/2015 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Subsidi
Bunga KUR, ditetapkan tanggal 7 Agustus 2015;
• KMK Nomor 1355/KMK.05/2015 tentang Besaran Subsidi Bunga KUR Tahun 2016
PIHAK-PIHAK TERKAIT KUR
Pemerintah
1.Kemenko Perekonomian
2.Kementerian Keuangan
3.Kementerian Koperasi dan UKM
4.Kementerian Perindustrian
5.Kementerian Perdagangan
6.Kementerian Tenaga Kerja
7.Kementerian Pertanian
8.Kementerian Kelautan dan Perikanan
9.Kementerian BUMN
10.Kementerian Dalam Negeri
11.Sekretaris Kabinet
12.BNP2TKI
13.BPKP
Penyalur
1.BRI
2.Bank mandiri
3.BNI
4.Bank Sinarmas
5.Maybank
6.Bank Bukopin
7.BTPN
8.OCBC NISP
9.Bank Permata
10.Bank Panin
11.BCA
12.Bank Artha Graha
13.BPD Kalbar
14.BPD NTT
15.BPD Bali
16.BPD DIY
17.BPD Sulselbar
18.BRI Agroniaga
19.Bank Jateng
Pengawas
1.OJK
2.BPKP
Penjamin
1. Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit
Indonesia;
2. PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero);
3. PT Penjaminan Kredit Daerah Riau;
4. PT Penjaminan Kredit Daerah Sumatera
Selatan;
5. PT Penjaminan Kredit Daerah Bangka
Belitung;
6. PT Penjaminan Kredit Daerah Jawa Tengah;
7. PT Penjaminan Kredit Daerah DKI Jakarta;
8. PT Penjaminan Jamkrindo Syariah;
9. PT UAF Jaminan Kredit;
10. PT Penjaminan Pembiayaan Askrindo
Syariah.
5. 5
Perkembangan Penyerapan KUR Industri Pengolahan
Untuk tahun 2015 tidak terdapat data per –
sektoral hanya realisasi penyaluran KUR sejak 14
Agustus 2015 – 31 Desember 2015 dengan total
penyaluran KUR Rp 22,757,050,000,000 kepada
1,003,663 debitur persentase pencapaian 75,86%.
Adapun bank penyalur tersbesar antara lain BRI
(71,21%), Bank Mandari (15,415), Bank BNI
(13,38%), dan Bank Sinarmas (0,01%).
Realisasi KUR tahun 2016
Sumber: Komite Kebijakan KUR
Realisasi KUR Akumulasi tahun 2008 - 2014
6. 6
PenyaluranKUR BerdasarkanProvinsi tahun2016
Sumber: Komite Kebijakan KUR
SUMUT
Rp 4,3 T
Rp 145,12 M
JABAR
Rp 11,9 T
Rp 504,92 M
JATENG
Rp 16,9 T
Rp 814,53 M
JATIM
Rp 14,6 T
Rp 628,33 M
SULSEL
Rp 5,1 T
Rp 263,24 M
Penyaluran KUR berdasarkan sebaran Pulau Tahun 2016
5 Provinsi dengan Penyaluran Tertinggi
Penyaluran KUR untuk seluruh sektor Tahun 2016 Penyaluran KUR untuk sektor industri pengolahan s.d. 6 Desember 2016
7. Sektor IV - “Industri Pengolahan”
Bank pelaksana menggunakan sandi sektor ekonomi yang dikeluarkan oleh Bank
Indonesia dinamakan Laporan Bank Umum (LBU) hal tersebut berbeda dengan kode
yang terdapat pada BPS digunakan dalam pendataan pada perizinan Klasifikasi Baku
Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)
URAIAN DEBITUR
KREDIT
(Rp juta)
%
Industri Makanan Dan Minuman 46,712 1,062,584 25.67%
Industri Furnitur Dan Industri
Pengolahan Lainnya
28,415 765,280 18.49%
Industri Kayu, Barang Dari Kayu
(Tidak Termasuk Mebeller),
Anyaman Dari Rotan, Bambu, dan
Sejenisnya
33,869 580,079 14.02%
Industri Pakaian Jadi 24,932 461,105 11.14%
Industri Penerbitan, Percetakan
Dan Reproduksi Media Rekaman
10,397 250,258 6.05%
Industri Mesin Listrik Lainnya Dan
Perlengkapannya
5,748 199,377 4.82%
Industri Tekstil 10,392 181,385 4.38%
Industri Logam Dasar 6,049 132,408 3.20%
Industri Mesin Dan
Perlengkapannya
5,249 108,997 2.63%
Industri Lainnya 16,108 397,426 9.59%
TOTAL 187.871 4.138.910 100%
Gambaran Penyaluran KUR Khusus Sektor
Industri Pengolahan per 1 Jan. s/d 6 Des. 2016
Sumber: SIKP, 2016
8. PERMASALAHAN RENDAHNYA REALISASI KUR
• Banyak dari industri pengolahan yang tidak memiliki ijin usaha (TDI/IUI) tetapi memiliki SIUP
dengan jenis usaha perdagangan, sehingga data yang tercatat pada Bank Pelaksana sebagai
unit usaha perdagangan;
• Bank pelaksana tidak berani mengambil resiko mengingat turn over sektor industri
pengolahan sangat lama dibandingkan sektor perdagangan;
• Belum optimalnya peran Pemerintah Daerah dalam meningkatkan penyerapan KUR; dan
• Belum optimalnya kredit/pembiayaan melalui lembaga linkage.
8
DUKUNGAN DITJEN IKM DALAM PENYALURAN KUR
• Menyiapkan dan mengidentifikasi daftar IKM potensial penerima KUR (kurable) untuk
diupload ke Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) atau disampaikan langsung kepada Bank
Pelaksana untuk tingkat daerah.
• Melakukan pendampingan dan pembinaan calon penerima dan penerima KUR dari IKM.
• Mengoptimalkan pemanfaatan Kredit Usaha Rakyat melalui sosialisasi di ibukota provinsi,
kabupaten/kota dan sentra IKM.
• Menyusun Permenperin tentang Pedoman Teknis Skema KUR Sektor Industri Kecil dan
Menengah untuk didistribusikan ke Dinas Perindag Provinsi/Kabupaten/Kota.
9. OUTLINE PEDOMAN TEKNIS KUR SEKTOR IKM
BAB I PENDAHULUAN
1. Latar belakang
2. Landasan
3. Tujuan dan Sasaran
4. Pengertian
5. Ruang Lingkup
BAB II KETENTUAN POKOK
PERSYARATAN DEBITUR DAN
PROSEDUR MEMPEROLEH KUR
1. Ketentuan Pokok
2. Maksud dan Tujuan
3. Pesyaratan Debitur
4. Prosedur Pengajuan KUR
5. Mekanisme Penyaluran KUR
6. Ketentuan Penyaluran KUR
BAB III PIHAK – PIHAK TERKAIT DENGAN
PELAKSANAAN KUR
1. Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah
2. Bank Pelaksana KUR dan Perusahaan Penjamin
KUR
3. Kementerian Teknis/ Pemerintah
4. Pengawasan
BAB IV KRITERIA IKM PENERIMA KUR
BAB V PEMBINAAN, MONITORING, DAN EVLUASI
SERTA PELAPORAN
1. Pembinaan
2. Monitoring dan Evaluasi
3. Pelaporan
4. Koordinasi Tim Percepatan Perluasan Penyaluran
KUR
BAB VI PENUTUP
LAMPIRAN
10.
11. Kementerian Perindustrian dan Kementerian Keuangan
menandatangani Nota Kesepahaman nomor 56/M-IND/1/2017 dan
nomor MOU-2/MK.08/2017 tanggal 30 Januari 2017 tentang
Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah
Berorientasi Ekspor untuk melakukan kerja sama pengembangan
Industri Kecil dan Industri Menengah (“IKM”) berorientasi ekspor
30 Januari 2017
Ditjen IKM dan Lembaga Pembiayaan ekspor
Indonesia (LPEI) menandatangani Pejanjian Kerja Sama
nomor 80/IKM/2/2017 dan nomor 053/PKS/02/2017
tanggal 14 Februari 2017 tentang Pengembangan
Industri Kecil dan Industri Menengah Berorientasi
Ekspor.
14 Februari 2017
14 Februari 2017 – 14 Februari 2020
Pelaksanaan Perjanjian Kerja sama Ditjen IKM – LPEI
tentang Pengembangan IKM Berorientasi Ekspor:
Penyusunan Rencana Kerja antara Ditjen IKM & LPEI 6
Maret 2017
Milestone Kerjasama Ditjen IKM – LPEI
Dasar Hukum Pada Pasal 48 diamanatkan untuk membentuk Lembaga
Pembiayaan Pembangunan Industri sudah mendesain struktur
lembaga tersebut, dengan koordinator Biro Perencanaan
14. KONSEP KERJASAMA KEMENPERIN-ASTRA
X
Program
Restrukturisasi
Mesin & Peralatan :
•Debitur Astra ventura
sebagai calon peserta
Program Pengembangan
Produk :
•Debitur Astra Ventura
memperoleh Pelatihan dan
Pendampingan dari Kemenperin
Kerjasama Strategis
Sharing Database IKM:
•Sebagai calon Debitur Astra
Ventura
•Diikutsertakan pada program
pengembangan dan promosi
melalui e-Smart
Program Perluasan
Pasar:
•Penyediaan pasar bagi
IKM Debitur Astra Ventura
Industri Otomotif Industri Potensial
Lainnya
Sosialisasi KITE IKM :
•Agar Debitur Astra Ventura
memiliki kemampuan ekspor
15.
16. 16
Lokasi Survey Kawasan Industri Surabaya Industrial Estate
Rungkut (SIER), dipusatkan di dekat Mesjid SIER
Kunjungan ke Industri
•Kementerian Perindustrian
•Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan
•Kementerian Tenaga Kerja
•Pemerintah Provinsi Jawa Timur
•Wartawan
KAWASAN SIER
•PT. Rembaka (Industri Kosmetik)
Diberikan oleh Industri Besar
Rapat untuk pembahasan Perjanjian Kerjasama
antara Industri dan SMK, Jumat 17 Februari 2017
di BDI Surabaya
Hasil Kunjungan
Launching Program
•Kementerian/Lembaga
•Pemerintah Provinsi Jawa Timur
•Industri
•SMK
•Wartawan
•+/- 1000 undangan
Kunjungan Industri
Bantuan Mesin
Peralatan
Tindak Lanjut
Peserta
17. 17
Hari/Tanggal Kegiatan PIC Keterangan
Senin, 27 Februari 2017
11.10 – 12.45 Rombongan Menteri Berangkat dari Jakarta Protokol Menperin
12.45 – 13.00 Tiba di Ruang VIP disambut oleh Gubernur Jatim Protokol Pemda
13.00 – 14.00 Perjalanan ke lokasi Kunjungan Pabrik Protokol Menperin
14.00 – 16.00 Kunjungan Pabrik:
1.PT. UBS (Untung Bersama Sejahtera) diawali dengan makan
siang
Jl. Kenjeran No 395-399, Surabaya, 60134, Jawa Timur
2.Industri Komponen Ngingas
Kawasan Desa Ngingas, Kecamatan Waru, Kab. Sidoarjo,
Provinsi Jawa Timur
Direktur IKM KSAK
Direktur IKM
LMEAA
16.00 – 16.30 Perjalanan ke Industri ……..
16.30 – 17.30 Gladi Resik di Industri …….. Pusdiklat
17.30 – 18.00 Tiba di hotel
19.30 – 20.30 Makan malam di RM. Layar di Kertajaya Protokol Menperin
Selasa, 28 Februari 2017
09.00 Bapak Menteri tiba di Lokasi Acara MC dari Protis
09.30 - 09.35 Menyanyikan Indonesia Raya Pemda
09.35 – 09.40 Pembacaan doa
09.40 - 09.47 Ucapan Selamat Datang oleh Gubernur Jatim Protokol Pemda
09.50 - 09.57 Laporan oleh Ketua Panitia Pusdiklat
Rundown Acara Hasil Rapat 16 Februari 2017
18. 18
Hari/Tanggal Kegiatan PIC Keterangan
Selasa, 28 Februari 2017
10.00 - 10.10 • Penandatanganan PKS antara Sekjen Kemenperin dan
Sekjen Kemenristek DIKTI tentang Program D-1 lanjutan
SMK
• Penandatanganan PKS antara Dirjen KPAII dan Direktur
Siteco Swiss
Pusdiklat
Ditjen KPAII
Cek Biro
Hukum semua
PKS
10.10 - 10.30
• Penandatanganan PKS antara SMK dengan Industri secara
simbolis (Perwakilan 10 SMK dan 10 Industri)
• Penyerahan bantuan hibah peralatan dari Industri
Besar/BUMN ke SMK (Diserahkan oleh Bapak Menperin)
• Penyematan tanda peserta Diklat 3 in 1 (Pelatihan,
Sertifikasi dan Penempatan Kerja) oleh Bapak Menperin
• Perwakilan 1 orang dari tiap pelatihan (Total 4 orang)
Pusdiklat
Pusdiklat dan Para
Sesditjen IB
Pusdiklat
a. Operator Mesin Industri Garmen BDI Surabaya : 80 orangPusdiklat Industri
Masing-masing
Diklat diwakili
2 orang
peserta
b. Industri Elektronika , BDI Surabaya : 50 orangPusdiklat Industri
c. Industri Alas Kaki, BPIPI Sidoarjo :
100
orang
Pusdiklat Industri
d. Welding Galangan Kapal, Pusdiklat Industri : 70 orangPusdiklat Industri
10.30 – 11.00 Sambutan Bapak Menteri Protokol Istana
11.00 – 11.15 Sesi Wawancara (Doorstop, Para Menteri) Biro Humas
11.15 - 12.00 Makan siang Panitia
Tempat:
akan
ditentukan
kemudian
19. Hari/Tanggal Kegiatan PIC Keterangan
Selasa, 28 Februari 2017
12.00 - 13.00
Kunjungan Pabrik (Rombongan Menteri):
1. Kawasan Industri SIER (Surabaya Industrial Estate Rungkut):
- PT. Campina (Industri Es Krim)
- PT. Rembaka (Industri Kosmetik) (maksimal 50 org)
KI SIER
12.00 - 16.00
Perusahaan Industri dan SMK tetap di lokasi acara untuk
meneruskan Penandatanganan PKS
Kapusdiklat,
Direktur PSMK dan
Kadisdiknas Jatim
16.00 Penutupan acara
Lokasi Acara
• Industri ……..
Jl ……….