Dokumen tersebut membahas mengenai pengendalian pelaksanaan penanaman modal di daerah untuk mendorong peningkatan realisasi penanaman modal. Hal ini mencakup pemantauan, pembinaan, dan pengawasan penanaman modal mulai dari perizinan hingga operasional perusahaan beserta sanksi yang diberikan bila terjadi pelanggaran. Dokumen juga menjelaskan peran pemerintah daerah dalam memfasilitasi penanaman modal di wilayahnya.