Dokumen tersebut membahas tentang kemudahan berusaha di Indonesia, dengan menyoroti beberapa poin penting sebagai berikut: 1. Kondisi ekonomi makro dan daya saing Indonesia yang menunjukkan pertumbuhan yang stabil serta berada pada peringkat investasi yang baik di mata lembaga pemeringkat internasional. 2. Berbagai kebijakan dan fasilitas yang diberikan pemerintah untuk mendorong investasi seperti layanan perizinan 3 jam, insentif p

1. Ease of Doing Business
Disiapkan sebagai Bahan untuk Pelatihan Reform Leader Academy Angkatan XIII yang diselenggarakan
oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN)
Kementerian PPN/BAPPENAS
Jakarta, 13 Agustus 2018

2. REPUBLIK
INDONESIA
2
Outline
1. Kondisi Makro Ekonomi dan Daya Saing Indonesia
2. RPJMN 2015-2019, RKP 2017, dan RKP 2018 Bidang Investasi
3. Ease of Doing Business

3. REPUBLIK
INDONESIA
3
1. Kondisi Ekonomi Makro dan Daya Saing Indonesia

4. REPUBLIK
INDONESIA
Indonesia merupakan pasar dengan
potensi yang besar di Asia
Ekonomi terbesar di duniaPosisi ke-15
Posisi ke-5 Pasar yang sedang berkembang terbesar
dengan potensi kelas menengah yang
baik
Posisi ke-4 Negara dengan penduduk terbanyak
di dunia
±5% Pertumbuhan yang stabil pada
konsumsi rumah tangga
Pertumbuhan ekonomi yang
tinggi dan stabil
Sumber: BPS, Analisis Tim Bappenas
4
Kondisi Makro Ekonomi dan Investasi Indonesia
Sumber: BPS
5.0
4.9
5.0
5.1
5.2
2014 2015 2016 2017 2018
Semester I
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (%)

5. REPUBLIK
INDONESIA
Pertumbuhan PMTB Meningkat
Peringkat Indonesia dalam Ease of
Doing Business (Bank Dunia, 2017)
Peringkat
72
Realisasi investasi PMA PMDN
meningkat Daya saing investasi Indonesia yang baik
PMA: Penenaman Modal Asing
PMDN: Penanaman Modal Dalam Negeri
Sumber: BKPM
5
Kondisi Makro Ekonomi dan Investasi Indonesia
Investment
Grade
Dari lembaga pemeringkat
Top 5 Tujuan investasi investor dari
Jepang (JBIC ratings, 2017)
Top 4 Negara yang prospektif untuk
tujuan berinvestasi 2017-2019
(UNCTAD, 2017)
Sumber: BPS
BBB- /Positive
Baa3 /Positive
BBB- /Stable
BBB- /Positive
BBB- /Positive
4.5
5.0
4.5
6.2
6.9
2014 2015 2016 2017 2018
Semester I
Pertumbuhan PMTB Indonesia
307.0
365.9 396.6 430.5
109.0
156.1
179.5
216.2
262.4
76.4
463.2
545.4
612.9
692.8
185.3
2014 2015 2016 2017 2018 Q1
PMA PMDN Total
Realisasi Investasi (Rp Triliun)

6. REPUBLIK
INDONESIA
6
Fakta Investasi di Indonesia
Sumber: BKPM, diolah
PMA dan PMDN Jawa dan Luar JawaSektor Investasi
Investasi di Indonesia masih
didominasi oleh PMA
Investasi di sektor sekunder selama
ini mendominasi, namun sejak
tahun 2018 sektor tersier
mendominasi
Investasi Indonesia masih
didominasi oleh pulau Jawa
Kontribusi PMA dan PMDN (%) Kontribusi Realisasi Investasi di Setiap Sektor (%) Kontribusi Jawa dan Luar Jawa (%)
19.8
17.4
14.5
18.0 17.7
42.9 43.3
54.8
39.6
33.9
37.3 39.3
30.7
42.4
48.4
2014 2015 2016 2017 2018 Q1
Sektor Primer Sektor Sekunder
Sektor Tersier
33.7 32.9 35.3
37.9
41.2
66.3 67.1 64.7
62.1
58.8
2014 2015 2016 2017 2018 Q1
Share PMDN Share PMAPMDN PMA
56.9 54.4 53.6 56.3
60.3
43.1 45.6 46.4 43.7
39.7
2014 2015 2016 2017 2018 Q1
Jawa Luar Jawa

7. REPUBLIK
INDONESIA
7
Paket Kebijakan Ekonomi untuk Meningkatkan Iklim Investasi
Paket Kebijakan Ekonomi (2015-2017)
Paket Kebijakan
I Meningkatkan daya saing industri nasional
II Perizinan 3 jam dan fasilitasi di kawasan pusat logistik berikat
III
Penyederhanaan izin pertanahan dalam kegiatan penanaman modal dan perluasan
penerima kredit usaha kecil
IV Kebijakan peningkatan kesejahteraan pekerja
V Deregulasi di bidang perbankan syariah
VI
Menggerakkan perekonomian di wilayah pinggiran melalui pengembangan kawasan
ekonomi khusus (KEK)
VII Percepatan proses sertifikasi tanah dan insentif pajak bagi industri padat karya
VIII Kebijakan satu peta nasional dan pembangunan ketahanan energi
IX
Percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan pembangunan sektor
logistik dari desa ke pasar global
X
Memperlonggar investasi dengan meningkatkan perlindungan bagi usaha mikro, kecil,
menengah, dan koperasi (DNI)
XI
Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor (KURBE) dan pengendalian risiko untuk
memperlancar arus barang di pelabuhan
XII Upaya Perbaikan Kemudahan Berusaha (EODB) Indonesia
XIII Perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
XIV Peta Jalan E-commerce
XV Pengembangan Usaha dan Daya Saing Penyedia Jasa Logistik Nasional
XVI Percepatan Kemudahan Berusaha
: Paket Kebijakan Ekonomi yang terkait langsung dengan Investasi
Kebijakan dan Fasilitas untuk mendorong Investasi Indonesia

8. REPUBLIK
INDONESIA
8
Layanan 3 Jam
BKPM
• Tiba di BKPM langsung dari
Bandara Soeta/Halim P.
• Konsultasi dengan Direktur
Pelayanan BKPM.
• Menyampaikan data diri dan
rencana kegiatan usaha
KRITERIA
Minimum investasi
Rp100 M
(+/- USD 8 million) dan/atau
mempekerjakan
1,000 orang tenaga kerja
9produk (8+1)
• Izin Investasi
• Akta Pendirian + SK KumHAM
• NPWP
• TDP
• APIP
• NIK
• RPTKA
• IMTA
• Informasi Blocking Tanah
Menunggu di Lounge pada
saat semua produk di proses
oleh BKPM, Notaris, pejabat
K/L di PTSP
Menerima 8 produk perizinan dan 1
produk informasi blocking tanah dalam
waktu 3 jam dan investor siap melakukan
usaha di Indonesia
Sumber: BKPM
Kebijakan dan Fasilitas untuk mendorong Investasi Indonesia:

9. REPUBLIK
INDONESIA
9
Layanan3JamPerizinanESDM(ESDM3J)
TERIMA
produk perizinan yangdimohonkan.BKPM
9 Jenis Perizinan
dapat diterbitkan melalui Layanan ESDM3J
PERSYARATAN
Layanan ESDM3J diberikan bila telah
memenuhi daftar persyaratan (checklist)
meliputi persyaratan administratif dan teknis
sebagaimana tercantum dalam Peraturan
Menteri ESDM No.15/2016
JENIS PERIZINAN LAYANAN REGULER
1. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Sementara 20 Hari Kerja
2. Izin Usaha Sementara Penyimpanan Minyak Bumi/BBM/LPG 32 Hari Kerja
3. Izin Usaha Sementara Penyimpanan Hasil Olahan/CNG 32 Hari Kerja u/ Hasil
Olahan
40 Hari Kerja u/ CNG
4. Izin Usaha Sementara Penyimpanan LNG 32 Hari Kerja
5. Izin Usaha Sementara Pengolahan Minyak Bumi 32 Hari Kerja
6. Izin Usaha Sementara Pengolahan Hasil Olahan 32 Hari Kerja
7. Izin Usaha Sementara Pengolahan Gas Bumi 32 Hari Kerja
8. Izin Usaha Sementara Niaga Umum Minyak
Bumi/BBM
40 Hari Kerja
9. Izin Usaha Sementara Niaga Umum Hasil Olahan 40 Hari Kerja
Sumber: BKPM
• Direktur Perusahaan HADIR
di kantor PTSP Pusat.
• SERAHKAN dokumen persyaratan.
MENUNGGU di
Ruang Tunggu
Prioritas.
Kebijakan dan Fasilitas untuk mendorong Investasi Indonesia:

10. REPUBLIK
INDONESIA
10
Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi (KLIK)
Tanpa Persyaratan
• Tidak ada minimal besar investasi dan jumlah tenaga kerja yang
diserap.
• Berlaku untuk 14 kawasan industri tertentu.
• IMB dapat diperoleh bersamaan dengan proses konstruksi
Investor dapat langsung melakukan konstruksi proyek sambil
secara paralel mengurus izin mendirikan bangunan untuk kawasan
industri. Layanan ini merupakan kerjasama dan koordinast antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Memperoleh izin investasi
dari PTSP Pusat maupun
Daerah
• Survei ketersediaan lahan pada
kawasan industri tertentu
• Memesan dan Memperoleh
lahan di kawasan industri.
• Memulai konstruksi proyek. Tidak
terdapat perizinan yang dibutuhkan.
• Mengajukan IMB serta UKL/UPL,
secara paralel dengan proses konstruksi.
Sumber: BKPM
Kebijakan dan Fasilitas untuk mendorong Investasi Indonesia:

11. REPUBLIK
INDONESIA
11
Insentif Investasi
TAX HOLIDAYTAX ALLOWANCE Fasilitas Bea Masuk
(Peraturan Pemerintah No.9/2016) (Peraturan Menteri Keuangan No. 35 Tahun 2018)
145BidangUsaha
Diperluas dari 129 bidang
usaha dalam peraturan
sebelumnya.
Berdasarkan beberapa Kriteria
antara lain: Nilai Investasi yang tinggi atau
untuk ekspor, penyerapan tenaga kerja yang
besar, kandungan lokal. Selain itu untuk dapat
pula diberikan untuk sesuai dengan lokasi
(Khususnya diluar Jawa)
5-20Tahun
Keringanan Pajak Penghasilan Badan
Pengurangan pajak penghasilan badan hingga
100% pada 17 industri pionir:
Yang memproduksi barang atau memberikan Jasa,
termasuk:
1. Pariwisata dan kebudayaan
2. Transportasi/ Perhubungan (untuk jasa
transportasi publik)
3. Pelayanan Kesehatan publik
4. Pertambangan
5. Konstruksi
6. Industri Telekomunikasi
7. Kepelabuhanan
Industri
(Peraturan Menteri Keuangan No.176/PMK.011/2009
juncto. No. 188/PMK.010/2015)
2 tahun pembebasan bea masuk
atau 4 tahun untuk perusahaan yang
menggunakan mesin/peralatan hasil
produksi dalam negeri (min.30%).
BeaMasukatasImporMesin,Barangdan
Bahan
Sumber: BKPM
30%dariNilaiInvestasi
Pengurangan penghasilan neto
sebesar 30% dari jumlah
penanaman modal dibebankan
selama 6 tahun.
1. Industri logam dasar hulu;
2. Industri pemurnian dan/atau
pengilangan minyak dan gas
bumi;
3. Industri petrokimia berbasis
minyak bumi, gas alam, atau
batubara;
4. Industri kimia dasar anorganik;
5. Industri kimia dasar organik yang
bersumber dari hasil pertanian,
perkebunan, atau kehutanan;
6. Industri bahan baku farmasi;
7. Industri pembuatan semi
konduktor dan komponen utama
komputer lainnya;
8. Industri pembuatan komponen
utama peralatan komunikasi;
9. Industri pembuatan komponen
utama alat kesehatan;
10. Industri pembuatan komponen utama
mesin industri seperti motor listrik
atau motor pembakaran;
11. Industri pembuatan komponen utama
mesin seperti piston, cylinder head,
atau cylinder block;
12. Industri pembuatan komponen
robotik;
13. Industri pembuatan komponen utama
kapal;
14. Industri pembuatan komponen utama
pesawat terbang;
15. Industri pembuatan komponen utama
kereta api;
16. Industri mesin pembangkit tenaga
listrik;
17. Infrastruktur ekonomi.
Kebijakan dan Fasilitas untuk mendorong Investasi Indonesia:

12. REPUBLIK
INDONESIA
100% Terbuka untuk PMA
Distributor yang
Tergabung dalam Produksi
67% untuk PMA distributor
yang tidak tergabung dalam
produksi
100% Terbuka untuk PMA
Material Baku untuk
Farmasi
Sebelumnya, 85% untuk
PMA
100% Terbuka untuk PMA
E-Commerce Kerjasama
dengan UKM
Sebelumnya, tertutup
untuk PMA
100% Terbuka untuk PMA
Marketplace
Dengan investasi minimal
Rp 100 Miliar (USD 8 Juta)
49% terbuka untuk PMA
< Rp 100 Miliar
100% Terbuka untuk PMA
Industri Perfilman
Produksi, Paska Produksi,
Distribusi, Proyeksi
100% Terbuka untuk PMA
Pariwisata
Pusat Olahraga, Restoran,
Bar, Café
67% Terbuka untuk PMA
Infrastruktur Transportasi
dan Jasa Pendukung
Termasuk pemegangan
kargo, transportasi udara,
dan penyewaan
12
Amandemen Daftar Negatif Investasi (DNI)
Sumber: BKPM
Lebih terbuka untuk PMA
Tertuang dalam Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2016
Kebijakan dan Fasilitas untuk mendorong Investasi Indonesia:

13. REPUBLIK
INDONESIA
13
Tantangan dan Peluang Peningkatan Investasi di Indonesia
• Iklim investasi masih perlu ditingkatkan
• Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan
• Belum semua daerah memiliki Rencana Detil Tata Ruang (RDTR)
• Pangsa pasar yang besar
• Indonesia masih dipandang sebagai negara yang menarik bagi investor
Tantangan
Peluang

14. REPUBLIK
INDONESIA
14
2. RPJMN 2015-2019, RKP 2017, dan RKP 2018 Bidang Investasi

15. REPUBLIK
INDONESIA
15
RPJMN 2015-2019

16. REPUBLIK
INDONESIA
16
Target 2015-2019
Meningkatnya pertumbuhan investasi atau Pertumbuhan Modal Tetap Bruto (PMTB) menjadi sebesar 12,1 persen pada
tahun 2019.
Meningkatnya investasi PMA dan PMDN menjadi Rp933 triliun pada tahun 2019 dengan kontribusi PMDN yang semakin
meningkat menjadi 38,9 persen.
Menurunnya waktu dan jumlah prosedur untuk memulai usaha (starting a business) menjadi 7 hari dan 5 prosedur pada
tahun 2019 sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan peringkat
Indonesia pada Ease of Doing Business (EoDB).
Menurunnya waktu pemrosesan perijinan investasi di pusat dan di daerah menjadi maksimal 15 hari kerja per jenis
perizinan pada tahun 2019.
1
2
3
4
Investasi Satuan
Tahun
2015 2016 2017 2018 2019
Realisasi Investasi PMA PMDN Triliun
Rupiah
519,5 594,8 678,8 792,5 933,0
Share PMDN % 33,8 35,0 36,3 37,6 38,9
Asumsi nilai tukar: Rp. 12.000,-/USD
Investasi di RPJMN 2015-2019
Penguatan Investasi
Peningkatan Iklim Investasi dan Iklim Usaha
Peningkatan Investasi yang Inklusif
Pilar Kebijakan Penguatan Investasi
1
2

17. REPUBLIK
INDONESIA
17
Strategi untuk Peningkatkan Iklim Investasi dan Iklim Usaha
Peningkatan kepastian
hukum
Penyederhanaan
prosedur perijinan
Pengembangan
layanan investasi
yang memberi
kemudahan,
kepastian, dan
transparansi
Pemberian insentif
dan fasilitasi investasi
Pendirian Forum
Investasi
Peningkatan iklim
ketenagakerjaan yang
lebih kondusif
Peningkatan
persaingan usaha yang
sehat
1 2 3 4
5 6 7
Investasi di RPJMN 2015-2019
PTSP Daerah, PTSP Pusat, Online Single Submission (OSS)

18. REPUBLIK
INDONESIA
18
Strategi untuk Peningkatan Investasi yang Inklusif
Mengutamakan investasi
dalam sektor yang mengolah
sumber daya alam mentah
menjadi produk-produk
bernilai tambah, dan
mendorong penciptaan
lapangan kerja
Peningkatan upaya
penyebaran investasi di
daerah yang lebih
berimbang
Peningkatan kemitraan
antara PMA dan UKM
lokal
Peningkatan efektivitas
strategi dan Upaya
promosi investasi
Peningkatan koordinasi
dan kerjasama investasi
antara pemerintah dan
dunia usaha
Pengembangan investasi
lokal
Pengembangan investasi
keluar (outward
investment)
Pengurangan dampak
negatif dominasi PMA
terhadap perekonomian
nasional
1 2 3 4
5 6 7 8
Investasi di RPJMN 2015-2019

19. REPUBLIK
INDONESIA
19
RKP 2018

20. REPUBLIK
INDONESIA
20
Target Pertumbuhan Ekonomi 2018: Sisi Pengeluaran
• Kinerja ekspor masih terbatas karena ekonomi global
yang lemah dan harga komoditas yang stagnan.
Namun, ekspor jasa akan meningkat, terutama
didorong oleh peningkatan pariwisata
• Impor akan tumbuh lebih cepat dari ekspor, seiring
dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi dan
permintaan domestik
Konsumsi pemerintah akan relatif terbatas karena ruang
fiskal yang sempit dan prioritas diberikan pada alokasi
belanja modal
Komponen 2018
PDB 5.2-5.6
- Konsumsi RT 5.1-5.2
- Konsumsi LNPRT 5.8-5.9
- Konsumsi Pemerintah 3.8-4.0
- PMTB 6.0-6.6
- Ekspor Barang dan Jasa 5.0-5.5
- Impor Barang dan Jasa 4.4-4.8
Target Pertumbuhan Ekonomi: 5.2-5.6 persen
Konsumsi dan investasi menjadi pendorong pertumbuhan
Target Pertumbuhan Ekonomi 2018: Sisi Pengeluaran
RKP 2018

21. REPUBLIK
INDONESIA
21
Kebutuhan Investasi untuk Mencapai Pertumbuhan 5.2-5.6 persen di 2018
Nilai (Rp Triliun) Share (%)
Total Kebutuhan Investasi 5.140,9 - 5.269 100
a. Investasi Pemerintah 427,7 – 466,1 8,3 – 8,8
b. Investasi BUMN 400,8 – 665,1 7,8 – 12,6
c. Investasi Swasta 4.138,2 - 4.312,5 78,5 – 83,9
- PMA dan PMDN 727,0-775,0 14,1 – 14,7
- lainnya 3.363,2 – 3585,5 63,8 – 69,7
Kebutuhan Investasi
Detil Share (%)
Total Pembiayaan 100.0
Kredit Perbankan 7,7 - 8,4
Luar Negeri 10,2 - 10,6
Penerbitan Saham 1,8 - 2,0
Penerbitan Obligasi 10,7 – 10,8
Dana Internal BUMN 3,9 – 6,3
Dana Internal Masyarakat 61,9 – 65,7
Sumber Kebutuhan Investasi
• Kapasitas fiskal yang terbatas menyebabkan investasi tidak dapat
bergantung pada investasi pemerintah
• Sumber investasi pada 2018 harus berasal dari Swasta serta peran
Modal Belanja BUMN yang meningkat dari sumber non-APBN
Catatan:
Investasi swasta lainnya adalah investasi: UMKM, sektor minyak dan gas,
perbankan, lembaga keuangan non-bank, asuransi, leasing, dan investasi
rumah tangga lainnya (seperti bangunan, rumah, dll.)
Catatan:
Dana publik internal termasuk tabungan individu,
tabungan perusahaan dari laba ditahan, dan sebagainya
RKP 2018

22. REPUBLIK
INDONESIA
Arah Kebijakan Prioritas Nasional (PN) Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata
Salah satu arah kebijakan PN : pembenahan iklim investasi di pusat dan daerah, melalui
PN pengembangan dunia usaha dan pariwisata diarahkan untuk mendorong investasi di pusat-pusat
pertumbuhan baru dalam rangka mencapai target pertumbuhan ekonomi
deregulasi
peraturan
penguatan PTSP
daerah dan
standardisasi
perizinan
penyelesaian
masalah investasi
pemanfaatan dan
penyaluran dana
repatriasi untuk
investasi
peningkatan
perlindungan
konsumen dan
persaingan usaha
RKP 2018

23. REPUBLIK
INDONESIA
23
Sasaran EoDB dalam RKP
*Catatan:
a. Target Indonesia menduduki peringkat ke-40 pada EoDB 2017 merupakan target presiden
b. Dalam RKP 2018 (untuk EoDB 2019) dan RKP 2019 (untuk EoDB 2020), target peringkat Indonesia
adalah menuju peringkat ke-40
Keterangan
EoDB 2015
EoDB 2016 EoDB 2017 EoDB 2018 EoDB 2019 EoDB 2020
Baseline
Sararan Peringkat Indonesia pada
EoDB
40* 35 Menuju 40 Menuju 40
Realisasi Peringkat Indonesia
pada EoDB
120 106 91 72
(data
belum
keluar)
(data
belum
keluar)
Keterangan: Peringkat EoDB 2017 diumumkan pada tahun 2016, EoDB 2018 diumumkan pada tahun 2017, dan seterusnya

24. REPUBLIK
INDONESIA
4.
PENGEMBANGAN
DUNIA USAHA
DAN PARIWISATA
4.1.
Pengembangan
3 Kawasan
Pariwisata
4.2.
Pengembangan
5 Kawasan
Ekonomi Khusus
4.3.
Pengembangan
3 Kawasan
Industri
4.4. Perbaikan
Iklim Investasi
dan Penciptaan
Lapangan Kerja
4.5.
Pengembangan
Ekspor Barang
dan Jasa
Program Prioritas Nasional Pengembangan Dunia Usaha dan Pariwisata
PROGRAM
PRIORITAS
PRIORITAS
NASIONAL
RKP 2018

25. REPUBLIK
INDONESIA
KEGIATAN PRIORITAS
Pelaksanaan Harmonisasi dan
Simplifikasi Peraturan Perizinan
PROYEK PRIORITAS
Peningkatan peringkat EoDB
Harmonisasi, sinkronisasi, dan simplifikasi
peraturan perizinan tingkat
pusat/kementerian lembaga dan daerah
Perubahan regulasi pusat dan daerah
yang menghambat investasi
PROYEK PRIORITAS
Pelimpahan Kewenangan Perizinan
kepada PTSP Daerah
Pengembangan sistem perizinan
nasional
KEGIATAN PRIORITAS
Pengembangan Layanan Perizinan
Terpadu
KEGIATAN PRIORITAS
Percepatan fasilitasi penyelesaian
masalah investasi
PROYEK PRIORITAS
Percepatan penyusunan RTRW dan
RDTR khususnya di kawasan strategis
Penyelesaian masalah investasi
KEGIATAN PRIORITAS
Peningkatan Persaingan Usaha yang
Sehat
PROYEK PRIORITAS
Peningkatan Persaingan Usaha yang
Sehat
Pengawasan dan Pembinaan Pelaku
Usaha Terkait Perlindungan Konsumen
PROGRAM PRIORITAS PERBAIKAN IKLIM INVESTASI DAN PENCIPTAAN LAPANGAN KERJA
Program Prioritas:
Perbaikan Iklim Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja di RKP 2018
Perkuatan Data dan Informasi
Investasi
RKP 2018

26. REPUBLIK
INDONESIA
26
3. Ease of Doing Business (EoDB)

27. REPUBLIK
INDONESIA
Trading Across Borders
Enforcing Contracts
Resolving Insolvency
151
116
118
49
104
62
70
108
166
76
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Indikator 91
2018
27
Ease of Doing Business Indonesia 2016-2018
2017
144
108
106
38
114
55
43
112
145
38
72
Starting a Business
Dealing with Construction Permits
Registering Property
Getting Electricity
Paying Taxes
Getting Credit
Protecting Minority Investors
Sumber: Bank Dunia
106
91
72
EODB 2016
EODB 2017
EODB 2018
Perbaikan Peringkat EoDB Indonesia Peringkat EoDB Indonesia per Indikator
Peringkat Indonesia naik 34 peringkat
dalam dua tahun terakhir.
Hampir seluruh indikator mengalami perbaikan peringkat dalam kurun
waktu 2016-2018.
Sumber: Bank Dunia
167
113
123
61
115
70
69
113
171
74
106
2016

28. REPUBLIK
INDONESIA
Trading Across Borders
Enforcing Contracts
Protecting Minority Investors
28
Usaha Pemerintah Indonesia untuk Memperbaiki EoDB
Menuju Peringkat 40
28
Starting a Business 144
Paying Taxes 114
Registering Property 106
Dealing with Construction Permits 108
43
Resolving Insolvency
Getting Credit 55
EoDB 2018: Peringkat 72
Getting Electricity 38
112
145
38
Indikator prioritas untuk perbaikan
Penyederhanaan prosedur dan waktu untuk:
(1) pendirian badan hukum PT
(2) perizinan bangunan gudang
(3) pendaftaran balik nama atas tanah dan bangunan
(4) pemenuhan kewajiban pembayaran dan pelaporan pajak
(5) layanan publik untuk proses logistik ekspor dan impor
(6) penyelesaian gugatan sederhana di pengadilan melalui
penyederhanaan persyaratan, otomasi layanan, dan
pertukaran data lintas instansi teknis
Mengurangi biaya dengan fokus untuk mendorong
formalisasi dan pengembangan UMKM dalam hal:
(1) pendirian badan usaha
(2) perizinan bangunan komersial sederhana
(3) penyelesaian gugatan sederhana
Menyelenggarakan reformasi struktural (misal: revisi UU,
reformasi kelembagaan) di area:
(1) pendirian usaha
(2) akses untuk memperoleh pinjaman
(3) perlindungan pemegang saham minoritas
(4) restrukturisasi hutang dan penyelesaian proses
insolvensi/kebangkrutanSumber: Kemenko Perekonomian

29. REPUBLIK
INDONESIA
29
Kunci Langkah-Langkah Perbaikan
• Otoritas Jasa Keuangan
• Mahkamah Agung
• Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
• Pemerintah Kota Surabaya
• PLN
• BPJS Kesehatan
• BPJS Ketenagakerjaan
• PT Pelindo II
• PT Pelindo III
KEMENTERIAN / LEMBAGA TEKNIS :
• Kementerian Hukum & HAM
• Kementerian Perdagangan
• Kementerian Keuangan
• Kementerian Tenaga Kerja
• Kementerian Dalam Negeri
• Kementerian ATR/BPN
• Kementerian PU PERA
• Kementerian Perhubungan
• Kementerian ESDM
Mengembangkan RENCANA AKSI REFORMASI JANGKA PENDEK DAN JANGKA MENENGAH BERSAMA DENGAN K/L
TEKNIS untuk mendorong perbaikan layanan publik sehingga lebih berkepastian hukum, mudah, terjangkau dari segi
biaya dan tepat waktu.
Melakukan PEMANTAUAN DAN EVALUASI implementasi rencana aksi secara berkala dengan melibatkan konsultasi
dengan para pelaku usaha guna memastikan bahwa rencana aksi reformasi terselenggara SEPENUHNYA DAN EFEKTIF.
MENDORONG KOMITMEN lintas K/L dan pemerintah daerah untuk secara konsisten memastikan bahwa langkah
perbaikan untuk meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia terselenggara secara berkelanjutan.
1
2
3
Sumber: Kemenko Perekonomian

30. REPUBLIK
INDONESIA
30
Sasaran Peningkatan Peringkat EoDB
(Simulasi oleh Bappenas)
Topik
Peringkat di EoDB
2018
EoDB 2019
(Simulasi
Bappenas)
PERINGKAT INDONESIA 72 51
Getting Electricity 38 38
Resolving Insolvency 38 38
Protecting Minority Investors 43 40
Getting Credit 55 42
Registering Property 106 89
Dealing with Contruction Permits 108 47
Trading Across Borders (TAB) 112 97
Paying Taxes 114 82
Starting a Business 144 75
Enforcing Contracts 145 96
106
91
72
51
EODB 2016
EODB 2017
EODB 2018
EODB 2019
(Simulasi Bappenas)
Perbaikan Peringkat EoDB Indonesia

31. REPUBLIK
INDONESIA
31
Permasalahan dan Tantangan dalam Peningkatan Peringkat EoDB
Untuk meningkatkan peringkat indikator dalam EoDB, terdapat peraturan perundang-undangan yang perlu
direvisi. Revisi UU kemungkinan membutuhkan waktu yang lebih lama.
Contoh UU yang perlu direvisi tersebut adalah untuk indikator protecting minority investor: UU No. 40
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Revisi dan penambahan aturan terkait kewajiban direktur,
hak-hak pemegang saham minoritas, kepemilikan dan kendali, serta transparansi perusahaan)
Masih terdapat retribusi daerah yang menghambat investasi.
EoDB hanya diukur di dua kota (Jakarta dan Surabaya). Apakah daerah lain akan melakukan reformasi yang
sama seperti dua kota tersebut?
Dalam rangka perbaikan peringkat EoDB, dikeluarkan beberapa peraturan di level Kepala PTSP. Jika Kepala
PTSP berganti, apakah peraturan tersebut akan tetap diimplementasikan?
Bagaimana monitoring dan evaluasi untuk meningkatkan atau minimal mempertahankan peringkat EoDB
Indonesia?
1
2
3
4
5

32. REPUBLIK
INDONESIA
32
Hambatan Peningkatan Peringkat EoDB Indonesia dan Pengaruh
EoDB pada Masyarakat
Hambatan Peningkatan Peringkat EoDB Indonesia
Pengaruh EoDB pada Masyarakat
• Tidak semua responden EoDB terinformasikan mengenai reformasi yang telah dilakukan
sehingga reformasi tidak terinput dalam kuesioner EoDB yang disebarkan oleh Bank Dunia.
• Sosialisasi yang tepat sasaran perlu dilaksanakan.
Dengan peningkatan peringkat EoDB, masyarakat dapat mengurus perizinan secara pasti dan
mudah

33. REPUBLIK
INDONESIA
33
Terima Kasih

34. REPUBLIK
INDONESIA
34
Lampiran
RKP 2017

35. REPUBLIK
INDONESIA
Sasaran Umum dan Arah Kebijakan
Slide
Sasaran
2014
2015 2016 2017
Sasaran
Akhir RPJMNBaseline
Peringkat Indonesia pada EoDB 120 109 40* 35 30
Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%) 4,6 5,1 5,2 6,0-6,6 12,1
Realisasi investasi PMA dan PMDN (Rp Triliun) 463,1 519,5 594,8 631,5 933,0
Kontribusi PMDN (%) 33,7 33,8 35 36,3 38,9
❖ Pada tahun 2017, investasi tetap didorong sebagai penggerak ekonomi untuk menciptakan
kesempatan kerja yang lebih banyak dan mendorong ekonomi Indonesia menjadi lebih
produktif.
RKP 2017
❖ Dalam rangka pencapaian target investasi sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi
Indonesia, peningkatan iklim investasi dan iklim usaha menjadi prasyarat mutlak.

36. REPUBLIK
INDONESIA
Penyediaan sarana
layanan/fasilitasi investasi
Penyederhanaan perizinan
Slide
Arah Kebijakan
Yang memberikan kemudahan bagi pelaku usaha asing dan
domestik untuk berinvestasi dan berusaha diseluruh wilayah
Indonesia
RKP 2017

37. REPUBLIK
INDONESIA
Slide
Sebaran Target Realisasi Investasi Berdasar Provinsi
Aceh
1,18%
7,46
Riau
3,56%
22,49
Kep. Riau
1,54%
9,73
Kep. Babel
0,5%
3,18
Kalimantan Utara
0,80%
5,05
Kalimantan Selatan
2,70%
17,05
Sulawesi Utara
0,33%
2,07
Maluku Utara
0,60%
3,79
DKI Jakarta
10,50%
66,31
Bali
1,40%
8,84
Papua Barat
0,87%
5,47
Papua
2,89%
18,23Sulawesi Selatan
2,50%
15,79
Sumatera Utara
3,00%
18,95
Kalimantan Barat
4,60%
29,05
Kalimantan Tengah
2,60%
16,42
Gorontalo
0,04%
0,24
Sumatera Selatan
3,63%
22,92
Sulawesi Tenggara
1,10%
6.93
Bengkulu
0,20%
1,24
Banten
7,86%
49,64
Jawa Barat
15,79%
99,68
D.I. Yogyakarta
0,30%
1,89
Jawa Timur
12,50%
78,94
Jawa Tengah
4,62%
29,18
Kalimantan Timur
7,30%
46,10
Maluku
0,19%
1,22
Sulawesi Barat
0,23%
1,46
NTB
1,70%
10,74
NTT
0,40%
2,53
Lampung
0,80%
5,05
Jambi
0,90%
5,68
Sumatera Barat
0,43%
2,70
Sulawesi Tengah
3,00%
18,95
PERSENTASE
TARGET 2017 (Rp. Triliun)
Total target Rp. 631,5T
RKP 2017

38. REPUBLIK
INDONESIA
Slide
Program Prioritas
RKP 2017

39. REPUBLIK
INDONESIA
Slide
Kegiatan Prioritas
Peningkatan Kemudahan Berusaha
RKP 2017

40. REPUBLIK
INDONESIA
Slide
RKP 2017- Sasaran Kegiatan Prioritas di Bawah Program Peningkatan Kemudahan Berusaha
No Kegiatan Prioritas Sasaran
1 Program peningkatan kemudahan berusaha
1.1 Perbaikan kemudahan memulai usaha • Jumlah waktu memulai usaha 5 hari, 5 prosedur dan biaya Rp. 1.200.000,- (PNBP)
• Tersedianya prosedur perizinan usaha perdagangan yang disederhanakan menjadi 1 prosedur
• Jumlah penerbitan SK PT Badan Hukum Sosial berdasarkan permohonan sebanyak 150.000 SK
1.2 Perbaikan kemudahan penegakan kontrak • Jumlah waktu penegakan kontrak menjadi 38 hari, 11 prosedur dan biaya pendaftaran
penegakan kontrak sebesar kurang dari Rp.1.000.000,-
1.3 Perbaikan kemudahan pembayaran pajak • Jumlah waktu kemudahan pembayaran pajak menjadi 166 jam per tahun, prosedur
pembayaran (online) menjadi 31 kali
1.4 Perbaikan kemudahan pendaftaran Hak Atas Tanah
(HGB)
• Jumlah waktu Pendaftaran Hak Atas Tanah(HGB) selama 5 hari, prosedur pendaftaran
sebanyak 3 prosedur dan biaya pendaftaran hak atas tanah sebesar 5 persen dari nilai properti
1.5 Perbaikan kemudahan mendirikan bangunan • Jumlah waktu mendirikan bangunan 35 hari, prosedur mendirikan bangunan 5 prosedur, dan
persentase biaya terhadap nilai bangunan 11 persen
1.6 Perbaikan kemudahan perdagangan lintas negara • Waktu impor (document compliance) 120 jam dan waktu ekspor (document compliance) 72
jam
1.7 Perbaikan kemudahan terhadap investor minoritas • Indeks konflik kepentingan regulasi menjadi 8 (dari 10), indeks tata kelola pemangku
kepentingan menjadi 7 (dari 10) dan indeks kekuatan perlindungan investor menjadi 7,5 (dari
10)
1.8 Perbaikan kemudahan penyelesaian perkara kepailitan • Jumlah waktu penyelesaian perkara kepailitan menjadi 274 hari, dan 7 prosedur penyelesaian
1.9 Perbaikan kemudahan peningkatan akses perkreditan • Indeks kedalaman kredit 8 dan cakupan informasi kredit LPIP 50%
• Jumlah penerbitan sertifikat jaminan fidusia berdasar permohonan sebanyak 5.000 sertifikat
1.10 Perbaikan kemudahan penyambungan listrik • Jumlah waktu penyambungan listrik 25 hari, prosedur penyambungan 4 prosedur , dan biaya
penyambungan sebesar 116 persen dari income per capita