Disampaikan oleh Bapak Hendaryanto, Kasubdit Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
Disampaikan oleh Sony Heru Prasetyo, Kasubag Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Ditjen Minerba, pada penajaman desain program Selamatkan Hutan dan Lahan Melalui Tata Kelola Hutan dan Lahan yang Baik (SETAPAK), 3 Februari 2016.
Disampaikan oleh Bapak Hendaryanto, Kasubdit Energi dan Sumber Daya Mineral, Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
Disampaikan oleh Sony Heru Prasetyo, Kasubag Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Ditjen Minerba, pada penajaman desain program Selamatkan Hutan dan Lahan Melalui Tata Kelola Hutan dan Lahan yang Baik (SETAPAK), 3 Februari 2016.
Dokumen ini merupakan penetapan Izin Usaha Pertambangan (IUP) berstatus Clear and Clean (C&C) yang dicabut oleh pemberi izin sebagaimana terlampir yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Permen ESDM no. 43/2015 jo Permen ESDM no. 2/2013 sebagai pelaksanaan dari UU no. 4/2009, dengan kriteria: administrasi, kewilayahan, teknis dan lingkungan, dan finansial.
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Khalid Mustafa
Paparan SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional Tertib Penyelenggaraan Penunjukan Langsung Permintaan Berulang (Repeat Order) dalam Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi di Kementerian PUPR
Cara Mutasi PNS ke Pemerintah Provinsi DKI Jakartainideedee
diambil dari: https://lapor.ukp.go.id/id/797502/bagaimana-cara-mutasi-pns-ke-pemerintah-provinsi-dki-jakarta?.html
Perpindahan Pegawai Negeri Sipil dari, dalam dan ke Instansi di Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021Nurul Angreliany
Materi disusun oleh Dr. FAHRURRAZI, M.Si.
untuk Diskusi Santai Seputar Perpres & PerLKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Chanel Youtube : https://youtu.be/ejUpQgITVPU
PENGUMUMAN
NOMOR: 1343.Pm/04/DJB/2016
TENTANG
PENETAPAN IUP CLEAR AND CLEAN KE-SEMBILANBELAS DAN DAFTAR IUP YANG DICABUT OLEH GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
Pada hari ini diumumkan Penetapan IUP Clear and Clean (C&C) kesembilanbelas dan daftar IUP yang dicabut oleh Gubernur/Bupati/Walikota sebagaimana terlampir yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 (Permen ESDM No. 43/2015) jo. Peraturan Menteri ESDM Nomor 02 Tahun 2013 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang 4 Tahun 2009, dengan persyaratan IUP yang memenuhi kriteria sebagaimana berikut:
1. Administrasi;
2. Kewilayahan;
3. Teknis dan lingkungan;
4. Finansial;
Penetapan IUP C&C diberikan terhadap IUP yang telah dilakukan evaluasi dan mendapatkan rekomendasi dari Gubernur/Pejabat yang diberi Kewenangan berdasarkan kriteria administrasi dan kewilayahan. Bagi IUP yang telah ditetapkan C&C-nya dan membutuhkan penerbitan sertifikat C&C wajib mendapatkan rekomendasi penerbitan sertifikat dari Gubernur/Pejabat yang diberi Kewenangan sesuai kriteria yang diatur pada Permen ESDM No. 43/2015, yaitu:
1. Tahap Eksplorasi:
Menyampaikan bukti lunas iuran tetap sampai dengan tahun terakhir dan rekomendasi hasil evaluasi teknis (Laporan Eksplorasi) dari Pemerintah Provinsi;
2. Tahapan Operasi Produksi:
Menyampaikan bukti lunas pembayaran iuran tetap dan iuran produksi (royalti) sampai dengan tahun terakhir dan rekomendasi hasil evaluasi teknis dan lingkungan (Laporan Eksplorasi, Studi Kelayakan, dan Dokumen Lingkungan) dari Pemerintah Provinsi;
Total Rekomendasi C&C dari Provinsi berjumlah 928 IUP terdiri dari 523 IUP rekomendasi dari Gubernur/Pejabat yang diberi Kewenangan dan 405 IUP rekomendasi dari Kepala Dinas. Dari seluruh rekomendasi Gubernur/Pejabat yang diberi Kewenangan, yang memenuhi persyaratan sesuai Permen ESDM No.43/2015 berjumlah 65 IUP, sedangkan yang belum atau tidak memenuhi persyaratan sesuai Permen ESDM No. 43/2015 berjumlah 458 IUP. Seluruh rekomendasi Kepala Dinas sejumlah 405 IUP belum dapat dinyatakan C&C karena belum atau tidak memenuhi persyaratan sesuai Permen ESDM No. 43/2015;
Untuk IUP yang belum memenuhi persyaratan sesuai Permen ESDM No.43/2015, pemegang IUP dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk melengkapi persyaratan sesuai Permen ESDM No. 43/2015. Selanjutnya Gubernur dapat menyampaikan kembali hasil evaluasi dan/atau rekomendasi atas dokumen yang dievaluasi tersebut kepada DIrektur Jenderal Mineral dan Batubara;
Pengumuman C&C ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penentuan C&C ini dan ditemukan fakta baru yang menyatakan bahwa IUP-nya tidak memenuhi persyaratan C&C, maka akan dilakukan pembatalan pengumuman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Oktober 2016
Direktur Jenderal,
TTD
Bambang Gatot Ariyono
Isu-Isu Strategis dan Peraturan Subsektor Mineral dan Batubara. Disampaikan pada: Coffee Morning Ditjen Mineral dan Batubara. Jakarta, 2 Februari 2017.
Dokumen ini merupakan penetapan Izin Usaha Pertambangan (IUP) berstatus Clear and Clean (C&C) yang dicabut oleh pemberi izin sebagaimana terlampir yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Permen ESDM no. 43/2015 jo Permen ESDM no. 2/2013 sebagai pelaksanaan dari UU no. 4/2009, dengan kriteria: administrasi, kewilayahan, teknis dan lingkungan, dan finansial.
Paparan Sosialisasi SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional T...Khalid Mustafa
Paparan SE PUPR Nomor 20 Tahun 2021 tentang Pedoman Operasional Tertib Penyelenggaraan Penunjukan Langsung Permintaan Berulang (Repeat Order) dalam Pengadaan Jasa Konsultansi Konstruksi di Kementerian PUPR
Cara Mutasi PNS ke Pemerintah Provinsi DKI Jakartainideedee
diambil dari: https://lapor.ukp.go.id/id/797502/bagaimana-cara-mutasi-pns-ke-pemerintah-provinsi-dki-jakarta?.html
Perpindahan Pegawai Negeri Sipil dari, dalam dan ke Instansi di Luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
POKOK POKOK PERUBAHAN PERATURAN PENGADAAN NOMOR 12 TAHUN 2021Nurul Angreliany
Materi disusun oleh Dr. FAHRURRAZI, M.Si.
untuk Diskusi Santai Seputar Perpres & PerLKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Chanel Youtube : https://youtu.be/ejUpQgITVPU
PENGUMUMAN
NOMOR: 1343.Pm/04/DJB/2016
TENTANG
PENETAPAN IUP CLEAR AND CLEAN KE-SEMBILANBELAS DAN DAFTAR IUP YANG DICABUT OLEH GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
Pada hari ini diumumkan Penetapan IUP Clear and Clean (C&C) kesembilanbelas dan daftar IUP yang dicabut oleh Gubernur/Bupati/Walikota sebagaimana terlampir yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015 (Permen ESDM No. 43/2015) jo. Peraturan Menteri ESDM Nomor 02 Tahun 2013 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang 4 Tahun 2009, dengan persyaratan IUP yang memenuhi kriteria sebagaimana berikut:
1. Administrasi;
2. Kewilayahan;
3. Teknis dan lingkungan;
4. Finansial;
Penetapan IUP C&C diberikan terhadap IUP yang telah dilakukan evaluasi dan mendapatkan rekomendasi dari Gubernur/Pejabat yang diberi Kewenangan berdasarkan kriteria administrasi dan kewilayahan. Bagi IUP yang telah ditetapkan C&C-nya dan membutuhkan penerbitan sertifikat C&C wajib mendapatkan rekomendasi penerbitan sertifikat dari Gubernur/Pejabat yang diberi Kewenangan sesuai kriteria yang diatur pada Permen ESDM No. 43/2015, yaitu:
1. Tahap Eksplorasi:
Menyampaikan bukti lunas iuran tetap sampai dengan tahun terakhir dan rekomendasi hasil evaluasi teknis (Laporan Eksplorasi) dari Pemerintah Provinsi;
2. Tahapan Operasi Produksi:
Menyampaikan bukti lunas pembayaran iuran tetap dan iuran produksi (royalti) sampai dengan tahun terakhir dan rekomendasi hasil evaluasi teknis dan lingkungan (Laporan Eksplorasi, Studi Kelayakan, dan Dokumen Lingkungan) dari Pemerintah Provinsi;
Total Rekomendasi C&C dari Provinsi berjumlah 928 IUP terdiri dari 523 IUP rekomendasi dari Gubernur/Pejabat yang diberi Kewenangan dan 405 IUP rekomendasi dari Kepala Dinas. Dari seluruh rekomendasi Gubernur/Pejabat yang diberi Kewenangan, yang memenuhi persyaratan sesuai Permen ESDM No.43/2015 berjumlah 65 IUP, sedangkan yang belum atau tidak memenuhi persyaratan sesuai Permen ESDM No. 43/2015 berjumlah 458 IUP. Seluruh rekomendasi Kepala Dinas sejumlah 405 IUP belum dapat dinyatakan C&C karena belum atau tidak memenuhi persyaratan sesuai Permen ESDM No. 43/2015;
Untuk IUP yang belum memenuhi persyaratan sesuai Permen ESDM No.43/2015, pemegang IUP dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk melengkapi persyaratan sesuai Permen ESDM No. 43/2015. Selanjutnya Gubernur dapat menyampaikan kembali hasil evaluasi dan/atau rekomendasi atas dokumen yang dievaluasi tersebut kepada DIrektur Jenderal Mineral dan Batubara;
Pengumuman C&C ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penentuan C&C ini dan ditemukan fakta baru yang menyatakan bahwa IUP-nya tidak memenuhi persyaratan C&C, maka akan dilakukan pembatalan pengumuman sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 5 Oktober 2016
Direktur Jenderal,
TTD
Bambang Gatot Ariyono
Isu-Isu Strategis dan Peraturan Subsektor Mineral dan Batubara. Disampaikan pada: Coffee Morning Ditjen Mineral dan Batubara. Jakarta, 2 Februari 2017.
Materi ini disampaikan oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian ESDM dalam Diskusi "Penataan Izin Batubara dalam Korsup Batubara" (8/6).
Laporan ini hadir untuk merangkum perjalanan reformasi tata kelola pertambangan batubara yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Kordinasi dan Superivisi Sektor Mineral dan Batubara (Korsup Minerba) yang dimulai sejak 2014 hingga 2017.
Laporan ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan terhadap aspek penertiban izin khususnya untuk skema Izin Usaha Pertambangan (IUP) batubara sekaligus capaiannya.
Terdapat sejumlah temuan penting dari laporan ini yang bertujuan untuk mengurai benang kusut tata kelola minerba sejak tahun 1999-2009. Berikut adalah sejumlah temuan penting yang disarikan dalam laporan ini.
Materi ini disampaikan oleh Robert Heri, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan dalam Diskusi Publik: Perbaikan Tata Kelola Batubara di Indonesia sekaligus peluncuran laporan "Penataan Izin Batubara dalam Korsup Batubara" (8/6) lalu.
Materi sinkronisasi perencanaan dan penganggaran perbatasan negarasuryawanhidayat2
Pengelolaan Perbatasan Negara merupakan amanat dari UU No.43 Tahun 2008, sehingga dibutuhkan mekanisme terpadu dan terukur serta terkait dalam penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Nasional. Pentingnya mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi kebijakan K/L dan Pemerintah Daerah terkait Perbatasan, agar diperoleh Kinerja Optimal dalam Pengelolaan Perbatasan Negara di bawah koordinasi BNPP
Materi ini disampaikan Tim GNP-SDA dalam Diskusi Publik: Perbaikan Tata Kelola Batubara di Indonesia sekaligus peluncuran laporan "Penataan Izin Batubara dalam Korsup Batubara" (8/6) lalu.
Upaya Percepatan Penerimaan Laporan dan Pengelolaan Data Melalui Surat Elektronik (E-Mail) dan Rapat PNBP Sektor Pertambangan Batubara di Kabupaten Lahat
Brief "Korsup KPK dan Penataan IUP Sektor Minerba" memotret bagaimana perjalanan Korsup KPK yang dimulai sejak tahun 2014. Awalnya, Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA) ini meliputi sektor Kelautan, Perikanan, Pertambangan, serta Kehutanan, dan Perkebunan. Namun melihat peliknya peta persoalan dan urgensi penataan secara menyeluruh, Korsup Pertambangan diperluas cakupannya tidak hanya pada sektor Minerba, namun meluas pada sektor migas, kelistrikan, Energi Baru dan Terbarukan.
Rekomendasi yang didorong adalah: Pertama, Segera dilakukan penertiban atas IUP Non-CnC dan IUP yang masih berada di kawasan Hutan Konservasi dan Hutan Lindung. Kedua, Segera diterbitkannya Peraturan Presiden tentang Moratorium Izin Tambang. Ketiga, Segera dilakukan revitalisasi dan pengembangan database perizinan yang terintegrasi dengan kebijakan satu peta secara nasional. Keempat, segera dikembangkan perbaikan mekanisme perizinan sektor pertambangan minerba secara nasional di pusat dan daerah.
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 03 TAHUN 2016
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG ENERGI SKALA KECIL TAHUN ANGGARAN 2016
Similar to Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba dalam Kerangka Implementasi UU Pemda dan PTSP (20)
1. Nyawiji Nandur Kanggo Lestarine Kendeng
2. Sedulur Kendeng Social Audit Training: Increasing Community Participation in Development Oversight
3. Sedulur Kendeng Social Audit Training: Increasing Community Participation in Development Oversight
4. Self-led influencing: Shifting the Empowerment Narrative
5. Moeldoko and JMPPK Discuss Kendeng Mountain Study
1. Aliansi Masyarakat Sipil: “RPJMD Harus Inklusif, Adil dan Berkelanjutan”
2. Lingkar Belajar Advokasi Kebijakan dan Temu Kartini Kendeng
3. Kendeng Tadarus Kanggo Ibu Bumi
4. “Surat Super Soko Semar (SUPERSEMAR)“ KLHS Perintah Presiden, Harus Dijalankan !!!
5. Para Kartini dari Jawa Tengah Ini akan Terus Suarakan Kelestarian Bumi
6. JMPPK Bangun Posko Pantau Pelanggaran Tambang Pegunungan Kendeng
1. The Civil Society Alliance: "The RPJMD of Central Java Province Must Be Inclusive, Fair and Sustainable"
2. Community Training on Policy Advocacy and Kendeng Women Gathering
3. Kendeng Community Recites Al-Quran for the Mother Nature
4. “Letter of Super Soko Semar (SUPERSEMAR)” KLHS Orders President, Must Be Done !!!
5. These Kartini from Central Java Will Continue to Speak Out for the Sustainability of the Earth
6. JMPPK Builds Command Post to Monitor Kendeng Mountain Mining Violations
1. Nyawiji Nandur Kanggo Lestarine Kendeng
2. mplikasi Omnibus Law terhadap Upaya Penataan Ruang dan Pencegahan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam
3. Prinsip Berdikari: Menggeser Narasi Pemberdayaan
4. Pelatihan Audit Sosial: Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pembangunan
5. Moeldoko dan JMPPK Bahas Kajian Pegunungan Kendeng
Compared with other sources of energy, oil and gas continue to become primary sources of energy in Indonesia with the highest level of consumption. Apart from propping up almost one third of national revenue, oil and gas also significantly contribute to create job opportunities, supply the need of fuel, petrochemical industry which in turn effectively enhances investment and economy.
As a natural resource contained within the bowel of the earth, the constitution of the Republic of Indonesia asserts that the ownership and enterpreneurship of national oil and gas industry is controlled by the state and immensely benefitted to the welfare of people accordingly (constitution 1945, article 33). Furthermore, it is asserted through the law 22/2001 on oil and gas that the control by the state is administered by the government as the holder of mining right. It means, the government is entitled with authority to administer the exploration and exploitation of oil and gas throughout Indonesian territory.
Saat ini EITI sedang menyusun sebuah tinjauan strategis untuk memperbaiki standar EITI di masa depan. Salah satu proposal yang diangkat adalah mengenai dorongan atau permintaan membuka kontrak antara pemerintah dan perusahaan ekstraktif. Dewan EITI saat ini sedang mengumpulkan pandangan dari Negara pelaksana EITI perihal hal ini. Jika disetujui, maka keputusan terhadap topik ini akan dimasukkan sebagai bagian dari keputusan Dewan dalam Konferensi Global EITI ke-6 yang akan diselenggarakan di Sydney bulan Mei 2013.
Keterbukaan informasi publik merupakan hak asasi setiap warga negara yang mendukung pengembangan diri dan kehidupan seseorang, baik secara pribadi/individu maupun dalam hubungan sosialnya, serta dalam menjalankan peran kehidupan berbangsa dan bernegara secara baik dan bertanggung jawab. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri dari negara demokratis, dan menjadiprasyarat dalam partisipasi, transparansi, dan akuntablitas dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Keterbukaan informasi publik dapat mendorong kemajuan sebuah bangsa, karena memungkinkan adanya kontrol publik serta mendorong terciptanya check and balances.
In Indonesia, natural resources including oil and gas, mineral and coal mining are controlled by the state and managed for the greatest prosperity of the people1. This means that the country and its citizens are the true owners of the natural resource wealth. While, the utilization is represented by the government so that it is managed as well as possible for the purpose of people’s welfare in accordance with the stipulated provisions. In realizing the benefits of welfare, transparency and accountability in the management of natural resources are absolutely essential.
Openness of public information is a human right of every citizen who supports self- development and the life of a person, both personally / individually and in social relations, and in carrying out the role of national and state life in a good and responsible manner. Openness of public information is one of the characteristics of a democratic country, and is a prerequisite for participation, transparency and accountability in good governance. Openness of public information can encourage the progress of a nation, because it allows for public control and encourages the creation of checks and balances
Keterbukaan dalam menjalankan pemerintahan dibutuhkan untuk mewujudkan pemerintahan yang partisipatif, dimana masyarakat dapat aktif berpartisipasi mengawal dan mengawasi jalannya pemerintahan. Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk menggunakan prinsip keterbukaan informasi kepada publik di antaranya melalui Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang keterbukaan publik dan lahirnya Open Government Partnership (OGP) yang kini beranggotakan 78 negara, dimana Indonesia menjadi salah satu pelopornya, serta lahirnya Perpres No. 39 Tahun 2019 tentang Satu Data
The principle of openness in running the government is needed to realize a participatory government where people can actively participate in overseeing policy implementation. To support this, the Government of Indonesia has committed to use the principle of public information disclosure, which is shown through Law No. 14/2008. Moreover, Indonesia had participated in Open Government Partnership (OGP) which has 78-member countries which Indonesia is one of the pioneers of OGP, as well as Presidential Decree No.39/2019 on Satu Data (One Data) Indonesia.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara pada September, 2019. Dalam peraturan tersebut, Pemerintah memasukkan ketentuan yang mengatur tentang data dan sistem informasi pertambangan. Pemerintah Provinsi NTB juga menjamin ruang bagi publik untuk berpartisipasi melakukan pengawasan terhadap operasional pertambangan di wilayahnya. Dua klausul ini merupakan jawaban atas persoalan-persoalan mendasar yang dialami masyarakat yang hidup di sekitar tambang, diantaranya adalah minimnya akses informasi dan ruang partisipasi.
The government of West Nusa Tenggara Province issued a Local Government Regulation on Mining Governance in September 2019. In this newly-issued regulation, there is a specific chapter on data and information systems of the mining sector and also provisions that guarantee public participation to monitor mining activities in the province. This is an answer to the problems faced by the people living near mining areas in West Nusa Tenggara Province.
West Nusa Tenggara Province (NTB) is one of the provinces with abundant metal and non-metal mineral resources and spread in almost all districts / cities. Now, there are 261 Mining Business Licenses (IUP) in NTB, consisting of 27 metal mineral IUPs and 234 rock IUPs (NTB ESDM Service, 2019). From 27 metal mineral IUPs, in fact there are 11 IUPs covering an area of 35,519 ha that are indicated to be in protected and conservation forest areas (DG Minerba, MEMR, 2017). Whereas based on Law number 41 of 1999 concerning Forestry, the two regions may not be used for mining activities.
The need for contract (and licensing documents) openness in the extractive industries is currently getting stronger, along with public demands for a transparent and accountable extractive industry governance. Some cases have shown a good precedent of contract openness in the said sector in Indonesia
Komisi Informasi telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pelayanan Informasi Penyediaan Publik dalam masa Darurat Kesehatan Masyarakat Akibat CoronaVirus Disease 2019 (Covid-19). Surat Edaran (SE) ini mengatur ketentuan penyediaan informasi terkait penanganan Covid-19 yang mudah dijangkau dan dipahami oleh masyarakat. Sehingga, diperlukan sebuah kajian untuk menilai pemenuhan hak informasi masyarakat, dan secara khusus menilai efektivitas implementasi SE tersebut. Kaji cepat ini bertujuan untuk; (1) mengetahui gambaran tata kelola keterbukaan informasi penanganan Covid-19 di Nusa Tenggara Barat (NTB) selama masa tanggap darurat Covid-19; dan (2) menilai sejauh mana efektivitas implementasi Surat Edaran Komisi Informasi Pusat Nomor 2 tahun 2020 di NTB. Hasil kaji cepat ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 dalam meningkatkan efektivitas penanganan Covid-19, serta meningkatkan partisipasi publik selama masa tanggap darurat. Kaji cepat ini dilaksanakan menggunakan metode survei secara online dan tatap muka selama 10 hari sejak tanggal 28 April-5 Mei 2020. Survei tatap muka dilakukan di Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Barat dan Kota Mataram. Jumlah responden seluruhnya sebanyak 582 orang yang berasal dari seluruh kabupaten/kota di NTB. Sedangkan jumlah responden tatap muka sebanyak 121 orang yang dipilih secara acak berdasarkan jenis kelamin, usia, dan tingkat kesejahteraan rumah tangga.
Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa seluruh kekayaan alam yang ada di bumi Indonesia dikuasai oleh negara dan digunakan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat.1 Minyak dan gas bumi (migas), serta pertambangan mineral dan batubara (minerba) merupakan beberapa kekayaan alam Indonesia, yang harus dikelola untuk mencapai tujuan Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Mengingat industri migas dan minerba tergolong sebagai industri ekstraktif yang high risk, high technology, dan high cost, maka pengelolaannya perlu dilakukan melalui kerja sama dengan berbagai pihak yang memiliki modal kapital maupun teknologi yang kompetitif. Kerja sama pengelolaan migas dan minerba ini sebagian besar dilakukan berdasarkan sistem kontrak. Dalam konteks Indonesia, sistem kontrak banyak digunakan untuk kegiatan sektor hulu yang mencakup kegiatan eksplorasi dan eksploitasi/produksi migas dan minerba, sedangkan untuk kegiatan
hilir dilaksanakan melalui pemberian izin usaha.2 Sejak tahun 2009, sebagian sektor hulu minerba dilaksanakan melalui sistem perizinan
Countries around the world collect taxes from their people in various forms, income tax, vehicle tax, land-building tax, fees from extraction of natural resources (royalties) and so forth. John Locke declared tax payments as reciprocity for meeting the people’s needs to get protection from the state.1 Such protection can be interpreted as guarantee and fulfillment of basic rights such as the right to life, health, ownership of property, and education.2 Richard Murphy emphasized the principle of protection, countries that collect taxes must protect their citizens without discrimination and provide public goods.3
Di Indonesia, kekayaan alam termasuk di dalamnya minyak dan gas bumi (migas) dan pertambangan mineral dan batubara (minerba) dikuasai
oleh negara dan dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat1. Ini artinya bahwa negara dan warganya adalah pemilik sesungguhnya kekayaan sumber daya alam (SDA). Sedangkan pemanfatannya diwakilkan kepada pemerintah agar dikelola dengan sebaik-baiknya untuk tujuan kesejahteraan rakyat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam mewujudkan manfaat kesejahteraan itu, maka transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan SDA mutlak untuk dilaksanakan
Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia expressly states that all-natural resources in the land of Indonesia are controlled by the state and used to realize the prosperity of the people.1 Oil and gas, as well as minerals and coal are some of Indonesia’s natural wealth, which must be managed to achieve the objectives of Article 33 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Considering that oil and gas, mineral and coal are classified as high risk, high technology, and high cost industries, the management needs to be done in collaboration with various parties who have capital and competitive technology. Most of the cooperation in oil and gas, mineral and coal management is carried out based on the contract system. In the Indonesian context, the contract system is widely used for upstream sector activities that include exploration and exploitation/production of oil and gas, and mineral and coal, while for downstream activities it is implemented through the granting of a business license.2 Since 2009, part of the upstream mineral and coal sector has been implemented through a licensing system.
More from Publish What You Pay (PWYP) Indonesia (20)
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023Muh Saleh
Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023 merupakan survei yang mengintegrasikan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) dan Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGI). SKI 2023 dikerjakan untuk menilai capaian hasil pembangunan kesehatan yang dilakukan pada kurun waktu lima tahun terakhir di Indonesia, dan juga untuk mengukur tren status gizi balita setiap tahun (2019-2024). Data yang dihasilkan dapat merepresentasikan status kesehatan tingkat Nasional sampai dengan tingkat Kabupaten/Kota.
Ketersediaan data dan informasi terkait capaian hasil pembangunan kesehatan penting bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai bahan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang lebih terarah dan tepat sasaran berbasis bukti termasuk pengembangan Rencana Pembangunan Kesehatan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2024-2029) oleh Kementerian PPN/Bappenas. Dalam upaya penyediaan data yang valid dan akurat tersebut, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam penyusunan metode dan kerangka sampel SKI 2023, serta bersama dengan Lintas Program di Kementerian Kesehatan, World Health Organization (WHO) dan World Bank dalam pengembangan instrumen, pedoman hingga pelaporan survei.
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
PETUNJUK TEKNIS INTEGRASI PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
Kementerian Kesehatan menggulirkan transformasi sistem kesehatan.
Terdapat 6 pilar transformasi sistem kesehatan sebagai penopang kesehatan
Indonesia yaitu: 1) Transformasi pelayanan kesehatan primer; 2) Transformasi
pelayanan kesehatan rujukan; 3) Transformasi sistem ketahanan kesehatan;
4) Transformasi sistem pembiayaan kesehatan; 5) Transformasi SDM
kesehatan; dan 6) Transformasi teknologi kesehatan.
Transformasi pelayanan kesehatan primer dilaksanakan melalui edukasi
penduduk, pencegahan primer, pencegahan sekunder dan peningkatan
kapasitas serta kapabilitas pelayanan kesehatan primer. Pilar prioritas
pertama ini bertujuan menata kembali pelayanan kesehatan primer yang ada,
sehingga mampu melayani seluruh penduduk Indonesia dengan pelayanan
kesehatan yang lengkap dan berkualitas.
Penataan struktur layanan kesehatan primer tersebut membutuhkan
pendekatan baru yang berorientasi pada kebutuhan layanan di setiap
siklus kehidupan yang diberikan secara komprehensif dan terintegrasi
antar tingkatan fasilitas pelayanan kesehatan. Pendekatan baru ini disebut
sebagai Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer, melibatkan Puskesmas, unit
pelayanan kesehatan di desa/kelurahan yang disebut juga sebagai Puskesmas
Pembantu dan Posyandu. Selanjutnya juga akan melibatkan seluruh fasilitas
pelayanan kesehatan primer.
buku saku indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN)
Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba dalam Kerangka Implementasi UU Pemda dan PTSP
1. Disampaikan dalam FGD
“Kebijakan Perizinan Pertambangan Mineral dan Batubara
dalam Kerangka Implementasi UU Pemda dan PTSP”
Jakarta, 22 Juni 2016
2. DIREKTORAT JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA
KEMENTERIAN ENERI DAN SUMBER DAYA MINERAL
KEBIJAKAN PERIZINAN PERTAMBANGAN MINERBA
DALAM KERANGKA IMPLEMENTASI UU PEMDA DAN PTSP
Jakarta, 22 Juni 2016
3. OUTLINE
PERANGKAT DAERAH URUSAN ESDM DALAM PENGATURAN RPP3
PENGALIHAN P3D URUSAN ESDM1
PERKA BKN TENTANG PELAKSANAAN PENGALIHAN PNS DAERAH
BIDANG ESDM
2
PERKEMBANGAN PENDELEGASIAN PERIZINAN KE BKPM4
PERKEMBANGAN PENATAAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN5
5. Pasal 404 UU 23/2014
Serah terima P3D sebagai akibat pembagian urusan pemerintahan antara
Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah Kab./Kota dilakukan
paling lama 2 (dua) tahun
1. PENGALIHAN P3D URUSAN ESDM
DASAR HUKUM
TIME FRAME
PENGALIHAN P3D
6. Pengalihan P3D yang berkaitan dengan subsektor minerba umumnya hanya
berkaitan dengan Personil (Inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas
Pertambangan)
Yang berkaitan dengan Peralatan, Pembiayaan dan Dokumen sampai sejauh
ini belum ada terdata mengingat sejak Era Otonomi Daerah, pengelolaan
pertambangan Minerba sudah diserahkan kepada Pemerintah Daerah.
Untuk subsektor Minerba, fokus P3D lebih kepada Personil dan “Wadah”
bagi para Inspektur Tambang dan Pejabat Pengawas Pertambangan di daerah
yang akan dialihkan menjadi PNS KESDM melalui Peraturan Kepala Badan
Kepegawaian Negara (Perka BKN) dan kejelasan akan kedudukan
operasional personil tersebut yang diatur dalam RPP Perangkat Daerah.
1. PENGALIHAN P3D URUSAN ESDM
7. 2. PERKA BKN TENTANG PELAKSANAAN PENGALIHAN PNS
DAERAH BIDANG ESDM
8. 2. PERKA BKN TENTANG PELAKSANAAN PENGALIHAN PNS
DAERAH BIDANG ESDM
Pasal 1:
Perka BKN No. 10 Tahun 2016
tentang Pelaksanaan Pengalihan
PNS
Yang Menyelenggarakan Urusan
Pemerintahan Bidang ESDM
9. PNS yang menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Tambang, Inspektur Minyak dan Gas
Bumi, Inspektur Ketenagalistrikan, atau Penyelidik Bumi yang telah dialihkan, tetap
menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Tambang, Inspektur Minyak dan Gas Bumi,
Inspektur Ketenagalistrikan, atau Penyelidik Bumi.
Pengalihan PNS ditetapkan terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2016.
Pemberian gaji dan tunjangan PNS dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara terhitung mulai tanggal 1 Januari 2017
Pasal 2:
2. PERKA BKN TENTANG PELAKSANAAN PENGALIHAN PNS
DAERAH BIDANG ESDM
Sekretaris Daerah Provinsi dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota wajib menyampaikan
daftar nominatif PNS Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota di lingkungannya yang akan
dialihkan menjadi PNS Kementerian ESDM kepada Pejabat yang Berwenang pada
Kementerian ESDM (Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM).
Berdasarkan daftar nominatif yang disampaikan oleh masing-masing Sekretaris Daerah Provinsi
dan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, Pejabat Yang Berwenang pada Kementerian ESDM
memeriksa kebenaran dan keabsahannya serta menyampaikannya kepada Kepala Badan
Kepegawaian Negara.
Pasal 3:
10. Untuk kelancaran pelaksanaan pengalihan PNS Daerah Provinsi dan
Kabupaten/Kota, dapat dibentuk Tim Pelaksana Pengalihan dan
Penataan Kepegawaian yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Badan Kepegawaian Negara atau Keputusan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral.
Pasal 7:
2. PERKA BKN TENTANG PELAKSANAAN PENGALIHAN PNS
DAERAH BIDANG ESDM
PNS yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi,
yang melaksanakan tugas pengawasan pertambangan, dapat dialihkan
menjadi PNS Kementerian ESDM.
PNS yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Jabatan
Fungsional Inspektur Tambang tetapi berada di luar unit kerja yang
melaksanakan tugas dan fungsi bidang pengelolaan pertambangan dapat
dialihkan menjadi PNS Kementerian ESDM.
Pasal 9:
13. Surat Sekjen ESDM ke Mensesneg Surat MESDM ke Mendagri
Penambahan pasal
baru pada Bab XII
Ketentuan Lain-Lain,
“Pengelolaan
aparatur Inspektur
Tambang dan
Inspektur Migas dari
aspek administratif,
operasional,
pembiayaan, dan
penilaian kinerja
diselenggarakan
oleh Menteri ESDM”
14.
15. • Bentuk organisasi ASN Kementerian ESDM di daerah terdapat berbentuk
Kantor Perwakilan Inspektur Tambang sebanyak 22 Kantor.
• Kepala Inspektur Tambang adalah Direktur Teknik Lingkungan Mineral dan
Batubara.
• Kantor perwakilan Inspektur Tambang di Provinsi dipimpin oleh seorang
koordinator dari sekurang-kurangnya IT Madya dan atau IT senior (dari
segi pangkat atau masa kerja jika tidak terdapat IT Madya).
• Koordinator IT Provinsi Exofficio adalah Wakil Kepala Inspektur Tambang
di wilayah kerjanya.
• Inspektur Tambang di setiap kantor perwakilan terdiri dari Inspektur
Tambang Pertama, Muda, Madya dan Utama.
• Kantor Perwakilan Inspektur Tambang di lengkapi oleh seorang Staf
Administrasi Umum dan Seorang bendahara sebagai pengelola keuangan
yang bertanggung-jawab pada koordinator.
Konsep Usulan Pengelolaan Inspektur Tambang
16. Kebutuhan Mendesak Daerah untuk melaksanakan urusan
pemerintahan Bidang ESDM
• Pemetaan Urusan
Pemerintahan
• Penyiapan Konsep
Nomenklatur dan
Fungsi Dasar serta
Kelembagaan ESDM di
daerah
• Merumuskan layanan
utama dan layanan
pendukung
• Untuk menentukan susunan dan tipe
perangkat daerah.
• Seluruh kewenangan pada masing-masing
Sub urusan ESDM yang telah ditetapkan dalam
UU 23/2014 dapat dipastikan tertampung
dalam struktur organisasi Dinas Daerah.
• Memastikan jenis layanan utama dan layanan
pendukung masing-masing kewenangan
terjabar dengan baik, sehingga akan
mempermudah daerah dalam perumusan
indikator kinerja, program dan kegiatan serta
anggarannya.
17. 12 Agustus 2015
30 September 2015
15 Februari 2016
Perrnen ESDM No. 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian
Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Minerba dalam rangka
PTSP kepada Kepala BKPM
1. IUP Eksplorasi
2. IUP Operasi Produksi dan Perpanjangannya
3. Pengakhiran Izin Usaha Pertambangan
4. IUP OPK Pengangkutan dan Penjualan
5. IUP OPK Pengolahan dan/atau Pemurnian
6. Izin Sementara Pengangkutan dan Penjualan
7. IUP OP Penjualan
8. Izin Prinsip Pengolahan dan/atau Pemurnian
9. Izin Usaha Jasa Pertambangan dan
Perpanjangannya
10.Perubahan Status dari Perusahaan PMDN
menjadi Perusahaan PMA dan sebaliknya
11.Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi
Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan
terhadap
a) Penyesuaian kerjasama, b) Penambahan
kerjasama, c) Penggantian sumber mineral
atau batubara, d) Peningkatan jumlah
kapasitas
Konsep Penyederhanaan Perizinan Sektor
ESDM 12 izin
Konsep Penyederhaan Perizinan Hulu, Hilir, Penunjang menjadi
Eksplorasi, Operasi Produksi, Penunjang
6. PENDELEGASIAN PERIZINAN KE BKPM
18. PERKEMBANGAN PERMEN ESDM NO. 43 TAHUN 2015
30 Des 2015
5 Jan 2016
12 Mei 2016
… Mei 2016
2 Okt 2016
2 Jan 2017
Permen ESDM Nomor
43 Tahun 2015 tentang
Tata Cara Evaluasi
Dokumen Izin Usaha
Pertambangan Mineral
dan Batubara
Surat Edaran Dirjen
Minerba No.
01.E/30/DJB/2016
Perihal Pelaksanaan
Evaluasi Penerbitan
IUP Mineral dan
Batubara
Batas waktu penyerahan rekomendasi IUP Clear
and Clean dari Gubernur kepada Direktur
Jenderal adalah 90 hari kerja sejak terbitnya
Permen ESDM 43/2015 (paling lambat tanggal
12 Mei 2016) apabila telah dilakukan serah
terima dokumen IUP dari bupati kepada
gubernur sebelum penandatanganan Permen
ESDM 43 Tahun 2015
Ditjen Minerba akan
mengumumkan IUP
Non CNC bagi IUP
yang tidak
direkomendasikan
oleh Gubernur pada
tanggal … Mei 2016
Batas waktu penyerahan rekomendasi IUP
Clear and Clean dari gubernur setelah
Permen ESDM 43 tahun 2015 diundangkan
adalah 90 hari kalender sejak dilakukan serah
terima dokumen IUP dari bupati kepada gubernur
paling lambat 2 Oktober 2016 s.d 2 Januari 2017
(sesuai Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014).
Hasil evaluasi Gubernur yang disampaikan kepada Pusat meliputi:
1. Rekomendasi IUP status C&C (sudah dievaluasi administrasi dan kewilayahan)
2. Rekomendasi sertifikat C&C (sudah dievaluasi administrasi, kewilayahan, teknis dan
lingkungan serta sudah lunas PNBP)
3. Laporan Pemberian Sanksi Administrasi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan
kewajiban finansial, teknis dan lingkungan
4. Laporan pencabutan IUP
Tim Penyelesaian IUP Non CNC merupakan Tim lintas kementerian yang
beranggotakan stakeholder termasuk KPK, yang bertugas melakukan
penyelesaian IUP Non CNC bersama dengan pemerintah provinsi
Terhadap IUP yang direkomendasikan CNC oleh Gubernur, tapi masih
memiliki permasalahan tumpang tindih (aspek kewilayahan) tidak akan
diumumkan CNC dan penyelesaiannya akan dilakukan oleh Ditjen Minerba
bersama-sama dengan Tim Penyelesaian IUP Non CNC
19. PROGRES PENYAMPAIAN REKOMENDASI KE PUSAT
SETELAH PERMEN ESDM NO. 43TAHUN 2015
PROVINSI C&C NON C&C Jumlah Rekomendasi
ACEH 48 89 1
BALI 10
BANGKA BELITUNG 790 353 200
BANTEN 35 53
BENGKULU 91 61
DIY 1 2
GORONTALO 31 14
JAMBI 185 68
JAWA BARAT 329 291 1
JAWA TENGAH 142 114
JAWA TIMUR 195 152
KALIMANTAN BARAT 389 260 163
KALIMANTAN SELATAN 429 408
KALIMANTAN TENGAH 580 312 3
KALIMANTAN TIMUR 856 309 3
KALIMANTAN UTARA 127 31 1
20. PROGRES PENYAMPAIAN REKOMENDASI KE PUSAT
SETELAH PERMEN ESDM NO. 43TAHUN 2015
PROVINSI C&C NON C&C Jumlah Rekomendasi
KEP. RIAU 89 31 4
LAMPUNG 119 78
MALUKU 93 11
MALUKU UTARA 207 97
NTB 38 117
NTT 145 163 11
PAPUA 40 93 1
PAPUA BARAT 38 77
RIAU 52 40
SULAWESI BARAT 14 17
SULAWESI SELATAN 212 218
SULAWESI TENGAH 211 114 16
SULAWESI TENGGARA 361 100 17
SULAWESI UTARA 71 54
SUMATERA BARAT 142 149 2
SUMATERA SELATAN 234 51
SUMATERA UTARA 67 44
21. KLASIFIKASI PERMASALAHAN REKOMENDASI C&C PEMDA
IUP MineralIUP Batubara
Klasifikasi Jumlah
Sudah C&C 4
Aspek wilayah sesuai kriteria
Permen 43/2015 8
Koordinat tidak tegak lurus 1
Tumpang tindih sama komoditas 11
SK habis masa berlaku 8
Tidak ada SK 22
Total 84
Status 31-5-2016
Klasifikasi Jumlah
Tidak perlu C&C 6
Sudah C&C 34
Aspek wilayah sesuai kriteria
Permen 43/2015 230
SK habis masa berlaku 10
1 IUP lebih dari 1 Blok 1
blok tidak tegak lurus 1
Koordinat tidak dalam geografis 2
Masuk WPR 3
Perluasan/Pergeseran 3
Tumpang tindih sama komoditas 14
Tidak ada SK 277
Total 581
Status 31-5-2016
22. 1. Rekomendasi yang disampaikan oleh Gubernur tidak memenuhi
ketentuan Permen 43 Tahun 2015
2. Rekomendasi yang masih belum lengkap/salah
3. Sebagian besar surat rekomendasi C&C diterbitkan oleh Kepala
Dinas bukan Gubernur (kecuali Kalbar, Sulteng, dan Jambi)
4. Beberapa provinsi ada yang belum menyerahkan kembali hasil
evaluasi terhadap IUP sesuai batas waktu Pasal 25 Permen
ESDM 43 Tahun 2015 (12 Mei 2016) seperti Provinsi Kalimantan
Tengah, Sumatera Selatan, Sulawesi Barat, Jawa Tengah.
5. Banyak Bupati/Walikota yang belum menyerahkan dokumen
perizinan ke Provinsi
8. ISU-ISU TERKAIT C&C
23. 7. TINDAK LANJUT
Ditjen Minerba akan membentuk Tim C&C dengan salah satu tugas
memberikan asistensi kepada Pemerintah Provinsi dalam mempercepat
penyelesaian IUP Non C&C.
Tim C&C terdiri dari Tim dari Ditjen Minerba dan Tim dari KPK akan langsung
ke lapangan untuk melakukan koordinasi dan supervisi.
Jadwal Tentatif
w 2 w 3 w 4 w 1 w 2 w 3 w 4 w 1 w 2 w 3 w 4 w 1 w 2 w 3 w 4 w 1 w 2 w 3 w 4 w 1 w 2 w 3 w 4
Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Bangka Belitung,
Kepulauan Riau lokasi di Bengkulu
Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan,
Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Gorontalo, Sulawesi
Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi
Barat, Maluku Utara lokasi di Manado
NTT, NTB, Papua, Papua Barat di Lombok
Pengumuman CnC
Keterangan:
: Pelaksanaan Rekonsiliasi (di Daerah)
: Evaluasi dan Verifikasi (di Jakarta)
: Pengumuman CnC (di Jakarta)
NOVEMBER
PROVINSI
JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER