Downloaded 431 times
Uploaded byPublish What You Pay (PWYP) Indonesia
Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba berdasarkan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
Dokumen ini membahas kebijakan perizinan pertambangan mineral dan batubara dalam konteks implementasi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Fokus utamanya adalah pada pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, serta pentingnya koordinasi untuk menghindari kevakuman dalam pelayanan publik. Selain itu, dokumen menegaskan perlunya pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah pusat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
More Related Content
Similar to Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba berdasarkan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
Kebijakan Perizinan Pertambangan Minerba berdasarkan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 1. Disampaikan dalam FGD “KebijakanPerizinan Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Kerangka Implementasi UU Pemda dan PTSP” Jakarta, 22 Juni 2016
- 2. Jakarta 2016 KEBIJAKAN PERIZINANPERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH KASUBDIT ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DIREKTORAT SINKRONISASI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH I DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH
- 3. NKRI, PEMERINTAHAN DAERAH,UU NO. 23 TAHUN 2014 & URUSAN PEM. DAERAH PERUBAHAN KEWENANGAN BIDANG ESDM PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN HAL – HAL YANG PERLU SEGERA DILAKUKAN DAERAH TERKAIT PERUBAHAN KEWENANGAN PENUTUP 1 2 4 5 OUTLINE PAPARAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 3
- 4. NKRI, PEMERINTAHAN DAERAH,UU NO. 23 TAHUN 2014 DAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH 1
- 5. NKRI DAN PEMERINTAHANDAERAH UUD 1945 1. Menegaskan perlunya pengaturan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah (UU No. 23/2014) 2. Menegaskan bahwa UU No. 23/2014 bukan UU Kemendagri semua urusan konkuren dari K/L ada dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah 3. Menegaskan posisi dari provinsi, kab/kota sebagai bagian dari NKRI memiliki satu tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945
- 6. HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT& DAERAH o Konsekuensi dari negara kesatuan adalah tanggung jawab akhir pemerintahan ada ditangan Presiden, dimana urusan Pemerintahan yang diserahkan ke Daerah berasal dari kekuasaan pemerintahan yang ada ditangan Presiden. o Presiden menetapkan pedoman penyelengaraan urusan pemerintahan dan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. o Pembinaan dan pengawasan peyelenggaraan Pemda kabupaten/kota dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Hubungan Presiden dengan gubernur dan bupati/walikota bersifat hierarkis dan hubungan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dengan bupati/walikota juga bersifat hierarkis Sumber: Pemaparan Ditjen Otonomi Daerah
- 7. IMPLEMENTASI OTONOMI DAERAH Lemah Konsep/Aturan TtgPilkada Langsung, Manajemen Pemda, Pemekaran, Pembagian Urusan, Posisi Gub Sbg Wkl Pempus, Wakil Kdh, 1001 Hal Lagi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Lemahnya Kapasitas Kelembagaan Dan Pelaku/Aktor Otda Kurang Intensifnya Pembimbingan, Pembinaan Dan Pengawasan Oleh Pempus Kultur Yang Kurang Menunjang Di Banyak Daerah Sumber: Pemaparan Ditjen Otonomi Daerah PERUBAHAN UU No. 32 TAHUN 2004
- 8. PEMBAGIAN URUSAN PEM.DAERAH o Dalam RUU Pemda, pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, provinsi dan kabupaten/kota diatur secara jelas sehingga setiap tingkatan atau susunan pemerintahan memikul tanggung jawab untuk melayani masyarakat sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Sumber: Pemaparan Ditjen Otonomi Daerah o Kejelasan pembagian Urusan Pemerintahan juga menghindari terjadinya tumpang tindih kewenangan antar susunan atau tingkatan pemerintahan dan menghindari saling lempar tanggung jawab. SALAH SATU PERUBAHAN DALAM UU No. 32 TAHUN 2004
- 9. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH adalahkekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat. 1. Urusan pemerintahan daerah merupakan kewenangan Presiden 2. Pelaksana urusan pemerintahan daerah kementerian negara dan penyelenggara pemerintahan daerah 3. Tujuan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah adalah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat Sumber: Ketentuan Umum UU No. 23 Tahun 2014
- 10. PRINSIP URUSAN PEMERINTAHANDAERAH penanggungjawab penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu Urusan Pemerintahan AKUNTABILITAS EFISIENSI EKSTERNALITAS penyelenggara suatu Urusan Pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan Negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan STRATEGIS NAS. Sumber: Pasal 13 UU No. 23 Tahun 2014
- 11. URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH urusanpemerintahan yang mutlak menjadi kewenangan Pemerintah Pusat (politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama) urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, provinsi dan kabupaten/kota; urusan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan pelaksanaannya kepada gubernur dan bupati/walikota di wilayahnya masing- masing, misalnya urusan menjaga 4 pilar negara. ABSOLUT KONKUREN UMUM WAJIB PILIHAN Yan Dasar Tdk Yan Dasar ESDM
- 12. Pasal 16 1. PemerintahPusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) berwenang untuk: a. menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam rangka penyelenggaraan Urusan Pemerintahan; dan b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan UP yang menjadi kewenangan Daerah. 2. NSPK berupa ketentuan peraturan perUUan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebagai pedoman dalam penyelenggaraan UP -konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan yang menjadi kewenangan Daerah. 3. Kewenangan Pemerintah Pusat dilaksanakan oleh kementerian dan LPNK. 4. Pelaksanaan kewenangan yang dilakukan oleh LPNK dikoordinasikan dng kementerian terkait. 5. Penetapan NSPK dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak PP mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren diundangkan. PEDOMAN PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
- 13. Pemetaan Urusan Pemerintahan … AmanatPasal 24 UU 23/2014 Penganggaran Kelembagaan Perencanaan Intensitas Urusan Daerah Jml Penduduk Besar APBD Luas Wilayah Potensi Proy. Tenaga Kerja Pemanf. Lahan Urs. Wajib tdk Yan Urusan Pilihan Daerah PERMEN K/L Rekomendasi Mendagri PEMETAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH K/L DAERAH& melakukan KEMENDAGRI fasilitasi
- 14.
- 15. CARA MENGENDALIKAN KEKUASAANPEMERINTAHAN DI DAERAH Pasal 6 Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan sebagai dasar dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan. Pasal 7 1. Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah. 2. Presiden memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Dari sinilah munculnya NSPK Terutama utk pedoman penyelenggaraan UPD Untuk memastikan bahwa NSPK tsb ditaati oleh daerah maka BINWAS menjadi suatu kebutuhan Output Binwas harus dapat memastikan bahwa apa yang menjadi tanggung jawab presiden dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan telah dilaksanakan dengan baik oleh Penyelenggara Pemerintahan Sumber: UU No. 23 Tahun 2014
- 16. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN UUNo. 32/2004 UU No. 23/2014 o Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah namun tidak dirumuskan dengan jelas. o Tidak terdapat sanksi bagi kepala daerah yang melalaukan tugas dan tanggung jawabnya atau melanggar peraturan perundang-undangan. o Tidak ada pengaturan yang jelas peran kementerian/LPNK dalam melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah o Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur secara jelas dengan berbagai instrumen seperti evaluasi, klarifikasi, persetujuan, dan bentuk lainnya; o Diatur sanksi bagi penyelenggara pemerintahan daerah yang melanggar aspek- aspek kritis dan penting yang mempengaruhi keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan; o Kewenangan pembinaan oleh kementerian/LPNK yang urusannya diotonomikan diperjelas berupa pengawasan teknis, sedangkan pengawasan umum dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri o Peran Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dipertegas dan diperkuat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kabupaten/kota di wilayahnya.
- 17. PENANGGUNGJAWAB BINWAS DIDAERAH Pasal 8 1. Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah provinsi dilaksanakan oleh Menteri/ Kepala LPNK 2. Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. 3. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri (Mendagri).
- 18. PERUBAHAN KEWENANGAN BIDANGESDM PEMBERIAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN 3
- 19. NO SUB URUSAN PP38 TAHUN 2007 UU 23 TAHUN 2014 Pusat Provinsi Kab/Kota Pusat Provinsi Kab/ Kota 1 Migas V V V V - - 2 Minerba (* Panas Bumi, Air Tanah) V V V V V - 3 Geologi V V V V V - 4 Ketenagalistrikan V V V V V - 5 Energi Baru Terbarukan (Sub Urusan Baru) - - - V V V 1 KEWENANGAN: Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah Kab/Kota • Urusan Migas Kewenangan Sepenuhnya ada di Pemerintah Pusat • Kewenangan Urusan Minerba, Ketenagalistrikan, EBT, dan Geologi dibagi kewenanganya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dengan mempertimbangkan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. • Pemerintah Kab/Kota hanya mempunyai kewenangan pada sub bidang EBT yakni terkait dengan Penerbitan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah Kab/Kota * Nomenklatur Sub Urusan pada PP 38/2007.(Minerba, Panas Bumi dan Air Tanah)
- 20. SUB-URUSAN MINERAL DANBATUBARA Sub Urusan PP 38 TAHUN 2007 UU 23 TAHUN 2014 Pusat Provinsi Kab/Kota Pusat Provinsi Kab/ Kota Minerba 27 Kewenangan 18 Kewenangan 18 Kewenangan 11 Kewenangan 7 Kewenangan - Efisiensi/Penyederhanaan Kewenangan Kewenangan Kab/Kota beralih ke Provinsi Efisiensi/Penyederhanaan Kewenangan Kabupaten/Kota Tidak Punya Kewenangan Sub Urusan Minerba
- 21. 1. Penetapan wilayahizin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 mil. 2. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut. 3. Penerbitan izin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut sampai dengan 12 mil laut. 4. Penerbitan izin pertambangan rakyat untuk komoditas mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan dalam wilayah pertambangan rakyat. 5. Penerbitan izin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) Daerah provinsi yang sama. 6. Penerbitan izin usaha jasa pertambangan dan surat keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) Daerah provinsi. 7. Penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan. 7 KEWENANGAN PROVINSI SUB BIDANG MINERAL DAN BATUBARA Sesuai Amanat Lampiran UU 23 Tahun 2014
- 22. HAL – HALYANG PERLU SEGERA DILAKUKAN DAERAH TERKAIT PERUBAHAN KEWENANGAN 4
- 23. 1. Agar tidakterjadi kevakuman pelaksanaan pemerintahan dalam pelayanan publik dan urusan pemerintahan lainnya. 2. Untuk menghindari stagnasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berakibat terhentinya pelayanan kepada masyarakat luas, yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan tidak dapat dilaksanakan tanpa dukungan P3D. 3. Penyelenggaraan pemerintahan daerah, diharapkan tetap akan dilaksanakan walau tanpa dukungan P3D oleh tingkatan/susunan pemerintahan yang saat ini menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren tersebut sampai dengan diserahkannya P3D SEGERA MELAKUKAN SERAH TERIMA P3D Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 120/253/Sj Berdasarkan dengan Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 404 yang mengatakan “Serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen sebagai akibat pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota yang diatur berdasarkan Undang Undang ini dilakukan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang Undang ini diundangkan”.
- 24. 1. Bupati/Walikota tidaklagi mempunyai kewenangan dalam penyelenggraan urusan pemerintahan bidang pertambangan minerba terhitung tanggal 2 Oktober 2014 2. Dengan berlakuknya UU 23 Tahun 2014, maka pasal – pasal dalam Undang – Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta peraturan pelaksanaanya yang mengatur kewenangan Bupati/Wlikota tidak mempunyai kekuatan hukum; 3. Untuk memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha kepada pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral dan Batubara, Gubernur dan Bupati/Walikota segera melalkukan koordinasi terkait dengan penyerahan Dokumen IUP BUPATI/WALIKOTA SEGERA MENYERAHKAN BERKAS PERIZINAN KEPADA GUBERNUR Surat Edaran (SE) Menteri ESDM No 04.E/30/DJB/2015 Bupati/Walikota Segera menyerahkan Dokumen- Dokumen Perijinan kepada Gubernur 1. IUP Eksplorasi 2. IUP Operasi Produksi Mineral Logam 3. IUP Mineral Bukan Logam, Batuan dan Batubara, 4. dll
- 25. TINDAK LANJUT PENGALIHANP3D P 3 D P R O V I N S I K A B / K O T A Personil pastikan kualitas dan kuantitas personil yang akan menangani kewenangan inventarisasi personil yang mempunyai kompentensi teknis ESDM Pendanaan adanya perencanaan pendanaan setelah diserahterimakan dan pastikan pemeliharaan terhadap aset yang diserahterimakan terbiayai inventarisasi pendanaan terkait kegiatan ESDM yang kewenangannya akan diserahterimakan Prasarana dan Sarana inventarisasi atas prasarana dan sarana yang akan diserahterimakan inventarisasi prasarana dan sarana (aset) yang akan diserahterimakan Dokumen memastikan kesesuaian dokumen, jika diperlukan lakukan cek lapangan untuk menjaga akuntalibitas inventarisasi dokumen-dokumen terkait kegiatan ESDM HARMONISASI Tim transisi (keterlibatan SKPD terkait)
- 26. Pegawai Negeri SipilDaerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang: 1. menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Tambang; 2. menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi; 3. melaksanakan pengawasan pertambangan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur/Bupati/ Walikota; 4. mengisi kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Tambang atau Inspektur Minyak dan Gas Bumi yang saat ini masih menduduki jabatan pelaksana; 5. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Inspektur Tambang yang memenuhi syarat pengangkatan sebagai Inspektur Tambang dan bekerja pada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang pengelolaan pertambangan; 6. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi yang memenuhi syarat pengangkatan sebagai Inspektur Minyak dan Gas Bumi dan bekerja pada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan minyak dan gas bumi; dan 7. telah lulus pendidikan Diploma IV (D-lV) program konsentrasi Keinspekturan Tambang dan Keinspekturan Minyak dan Gas Bumi. 1. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi yang melaksanakan tugas pengawasan minyak dan gas bumi dapat dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 2. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi yang melaksanakan tugas pengawasan pertambangan dapat dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 3. Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Inspektur Tambang tetapi berada di luar unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang pengelolaan pertambangan dapat dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. 4. Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi tetapi berada di luar unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang pengelolaan minyak dan gas bumi dapat dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kriteria PNS yang wajib dialihtugaskan ke Kemen. ESDM Kriteria PNS yang dapat dialihtugaskan ke Kemen. ESDM Sumber : Perka BKN No. 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengalihan PNS yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang ESDM (Diundangkan tanggal 29 April 2016)
- 27. Pegawai Negeri SipilDaerah Kabupaten/Kota yang: 1. menduduki Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan; 2. menduduki Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi; 3. mengisi kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan atau Penyelidik Bumi yang saat ini menduduki jabatan Pelaksana; 4. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan yang memenuhi syarat pengangkatan sebagai Inspektur Ketenagalistrikan dan bekerja pada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang ketenagalistrikan; dan 5. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi yang memenuhi syarat pengangkatan sebagai Penyelidik Bumi dan bekerja pada unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang penyelidikan kebumian. Kriteria PNS yang wajib dialihtugaskan ke Provinsi Kriteria PNS yang dapat dialihtugaskan ke Provinsi 1. Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas dan fungsi bidang energi dan sumber daya mineral dan/atau tugas dan fungsi lain yang menyelenggarakan penatalaksanaan personil, pendanaan, sarana dan prasarana, dan dokumentasi dapat dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi. 2. Pegawai Negeri Sipil yang telah pendidikan dan pelatihan Jabatan Ketenagalistrikan tetapi berada di melaksanakan tugas dan mengikuti dan lulus Fungsional Inspektur luar unit kerja yang fungsi di bidang ketenagalistrikan dapat dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi 3. Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi tetapi berada di luar unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kegeologian dapat dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi 4. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Administrasi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang kegeologian, ketenagalistrikan, atau energi baru terbarukan dan konservasi energi kecuali pemanfaatan langsung panas bumi dapat dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi Sumber : Perka BKN No. 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pengalihan PNS yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang ESDM (Diundangkan tanggal 29 April 2016)
- 28. Izin yang telahdikeluarkan sebelum berlakunya Undang- Undang ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin Pasal 402 Termasuk perizinan di bidang ESDM Tindak lanjut Provinsi segera berkoordinasi dengan Kabupaten/Kota untuk: 1. Menginventarisasi perizinan yang masih berlaku, sedang berproses pengajuan dan yang akan berakhir di Kabupaten/Kota Tim Transisi Provinsi dan Kab/Kota 2. Menginventarisasi regulasi dan kebijakan terkait bidang ESDM 3. Mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) 4. Berkoordinasi terknis dengan Kementerian ESDM HAL LAIN Sumber: UU No. 23 Tahun 2014
- 29. PENUTUP 1. Provinsi danKabupaten/Kota perlu berkoordinasi aktif/keterlibatan ( masa transisi), jangan saling menunggu menjamin kepastian pelayanan tetap berjalan 2. Provinsi agar berkoordinasi secara teknis dengan Kementerian ESDM 3. Kabupaten/Kota lingkup Provinsi Bengkulu agar segera menginventarisasi persiapan pemindahan Personil, Prasarana sarana, Pendanaan dan Dokumen (P3D) berkoordinasi dengan Provinsi 4. Kegiatan urusan ESDM agar tetap mendasarkan pada: a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; b. Surat Edaran Nomor 120/253/Sj tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; dan c. Surat Edaran Nomor 04.E/30/DJB/2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 30. TERIMA KASIH SUBDIT ENERGI DANSUMBER DAYA MINERAL DIREKTORAT SIUPD I DITJEN BINA BANGDA KEMENDAGRI TELP/FAX: (021) 7983785 Email : subditesdmkemendagri@yahoo.com