LKPD Muko-Muko 2009

6,845 views

Published on

0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,845
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
353
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

LKPD Muko-Muko 2009

  1. 1. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN ANGGARAN 2009 DI MUKOMUKONomor : 01/LK/XVIII.BKL/05/2010Tanggal : 12 Mei 2010 AUDITORAT KEUANGAN NEGARA V BPK RI PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2010
  2. 2. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU Jl. Pembangunan No.16 Bengkulu, Telp (0736) 349255, Fax. (0736) 349348 Bengkulu, 11 Juni 2010Nomor : 138/S/XVIII.BKL/06/2010Lampiran : 1 (satu) berkasPerihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2009Yth.Ketua DPRD Kabupaten MukomukodiMukomuko Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan PemeriksaKeuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, BPK RI telahmelakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun2009 , yang meliputi Neraca per 31 Desember 2009 dan 2008, Laporan Realisasi Anggaran,Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir padatanggal tersebut. Tujuan pemeriksaan adalah untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwaLaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2009 dan 2008 bebas darisalah saji yang material dan secara wajar menggambarkan posisi keuangan per 31 Desember2009 dan 2008, dan realisasi anggaran sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan(SAP) yang berlaku. Bupati Mukomuko bertanggungjawab untuk menyusun laporankeuangan dimaksud sesuai SAP, menerapkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai danmematuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran penyajian laporankeuangan, BPK RI melakukan pengujian terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhanterhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pertanggungjawaban ataspelaksanaan APBD oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko. Pemeriksaan tersebutdilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkanBPK RI Tahun 2007. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, kami sampaikan beberapa kelemahan dalam sistempengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang perlumendapat perhatian yaitu diantaranya :
  3. 3. 1. Beberapa SKPD belum tertib dalam menyelenggarakan administrasi dan opname fisik persediaan, sehingga saldo Persediaan dalam Neraca per 31 Desember 2009 sebesar Rp1.910.321.051,00 belum sepenuhnya akurat;2. Pencatatan mutasi beberapa Aset Tetap Tahun Anggaran 2009 belum sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan;3. Saldo investasi dana bergulir dalam Neraca per 31 Desember 2009 belum mencerminkan nilai yang dapat direalisasikan;4. Penetapan Anggaran Pendapatan dalam APBD Tahun 2009 tidak realisitis, sehingga target belanja tidak tercapai dan terjadinya belanja yang belum bisa dibayar;5. Bukti pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas luar daerah pada beberapa SKPD di lingkungan Pemkab Mukomuko senilai minimal sebesar Rp1.497.225.000,00 kurang bisa diyakini keabsahannya;6. Terdapat kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas untuk pelatihan/workshop di lingkungan Sekretariat DPRD sebesar Rp89.250.000,00 dan perjalanan dinas fiktif sebesar Rp7.950.000,00;7. Realisasi Belanja Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp233.000.000,00 berindikasi merugikan keuangan daerah;8. Sisa Kas pada bendahara pengeluaran Tahun Anggaran 2008 terlambat disetor ke Kas Daerah sebesar Rp50.346.127,00; dan9. Pembayaran upah pungut PBB sebesar Rp791.544.339,00 salah dianggarkan dalam Belanja Transfer Bagi Hasil Desa dan realisasi upah pungut PBB & upah pungut retribusi di DPKD merugikan keuangan daerah sebesar Rp234.867.276,00. Kami persilahkan Ketua DPRD Kabupaten Mukomuko menelaah hasil pemeriksaanlengkap terlampir dan atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Perwakilan, Ade Iwan Ruswana, SE. MM. Ak. NIP. 19680706 199003 1 003Tembusan :1. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta;2. Anggota Pembina Utama Keuangan Negara V BPK RI, di Jakarta;3. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI, di Jakarta;4. Kepala Ditama Revbang BPK RI, di Jakarta;5. Inspektur Utama BPK RI, di Jakarta.
  4. 4. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU Jl. Pembangunan No.16 Bengkulu, Telp (0736) 349255, Fax. (0736) 349348 Bengkulu, 11 Juni 2010Nomor : 139 /S/XVIII.BKL/06/2010Lampiran : 1 (satu) berkasPerihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2009Yth.Bupati MukomukodiMukomuko Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan PemeriksaKeuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, BPK RI telahmelakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun2009 , yang meliputi Neraca per 31 Desember 2009 dan 2008, Laporan Realisasi Anggaran,Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir padatanggal tersebut. Tujuan pemeriksaan adalah untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwaLaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2009 dan 2008 bebas darisalah saji yang material dan secara wajar menggambarkan posisi keuangan per 31 Desember2009 dan 2008, dan realisasi anggaran sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan(SAP) yang berlaku. Bupati Mukomuko bertanggungjawab untuk menyusun laporankeuangan dimaksud sesuai SAP, menerapkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai danmematuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran penyajian laporankeuangan, BPK RI melakukan pengujian terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhanterhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pertanggungjawaban ataspelaksanaan APBD oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko. Pemeriksaan tersebutdilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkanBPK RI Tahun 2007. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, kami sampaikan beberapa kelemahan dalam sistempengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang perlumendapat perhatian yaitu diantaranya :
  5. 5. 1. Beberapa SKPD belum tertib dalam menyelenggarakan administrasi dan opname fisik persediaan, sehingga saldo Persediaan dalam Neraca per 31 Desember 2009 sebesar Rp1.910.321.051,00 belum sepenuhnya akurat;2. Pencatatan mutasi beberapa Aset Tetap Tahun Anggaran 2009 belum sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan;3. Saldo investasi dana bergulir dalam Neraca per 31 Desember 2009 belum mencerminkan nilai yang dapat direalisasikan;4. Penetapan Anggaran Pendapatan dalam APBD Tahun 2009 tidak realisitis, sehingga target belanja tidak tercapai dan terjadinya belanja yang belum bisa dibayar;5. Bukti pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas luar daerah pada beberapa SKPD di lingkungan Pemkab Mukomuko senilai minimal sebesar Rp1.497.225.000,00 kurang bisa diyakini keabsahannya;6. Terdapat kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas untuk pelatihan/workshop di lingkungan Sekretariat DPRD sebesar Rp89.250.000,00 dan perjalanan dinas fiktif sebesar Rp7.950.000,00;7. Realisasi Belanja Kesejahteraan Pegawai sebesar Rp233.000.000,00 berindikasi merugikan keuangan daerah;8. Sisa Kas pada bendahara pengeluaran Tahun Anggaran 2008 terlambat disetor ke Kas Daerah sebesar Rp50.346.127,00; dan9. Pembayaran upah pungut PBB sebesar Rp791.544.339,00 salah dianggarkan dalam Belanja Transfer Bagi Hasil Desa dan realisasi upah pungut PBB & upah pungut retribusi di DPKD merugikan keuangan daerah sebesar Rp234.867.276,00. Sehubungan hal tersebut, BPK RI mengharapkan Bupati Mukomuko agarmenindaklanjuti rekomendasi BPK RI yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan danmenyampaikannya kepada BPK RI selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelahLaporan Hasil Pemeriksaan diterima. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Kepala Perwakilan, Ade Iwan Ruswana, SE. MM. Ak. NIP. 19680706 199003 1 003
  6. 6. SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN ANGGARAN 2009Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran2009 terdiri dari 3 (tiga) bagian sebagai berikut:1. Laporan I: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2009 Laporan I berisi: (a) Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK RI atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2009; (b) Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2009 yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan; dan (c) Gambaran Umum Pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, sasaran pemeriksaan, standar pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan,objek pemeriksaan dan kendala pemeriksaan.2. Laporan II: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Dalam Rangka Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2009 Laporan II berisi: (a) Resume Hasil Pemeriksaan; (b) Gambaran Umum Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam pencatatan dan pelaporan keuangan instansi; (c) Tindak lanjut temuan pemeriksaan SPI tahun 2006, 2007 dan 2008; dan (d) Temuan pemeriksaan SPI Tahun 2009.3. Laporan III: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2009 Laporan III berisi: (a) Resume Hasil Pemeriksaan; (b) Tindak lanjut temuan pemeriksaan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tahun 2006, 2007 dan 2008; dan (c) Temuan Pemeriksaan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2009.
  7. 7. LAPORAN I LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGANPEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN ANGGARAN 2009
  8. 8. DAFTAR ISI HALAMANDAFTAR ISI................................................................................................................... iLAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN ................. 1LAPORAN KEUANGAN POKOK TAHUN ANGGARAN 2009 ............................. 31. NERACA KOMPARATIF ...................................................................................... 32. LAPORAN REALISASI APBD .............................................................................. 53. LAPORAN ARUS KAS .......................................................................................... 64. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN ........................................................ 8LAMPIRANGAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN i
  9. 9. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGANBerdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan danTanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentangBadan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2009,yang meliputi Neraca per 31 Desember 2009 dan 2008, Laporan Realisasi Anggaran,Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir padatanggal tersebut. Laporan keuangan tersebut adalah tanggung jawab Pemerintah KabupatenMukomuko. Tanggung jawab BPK RI adalah pada pernyataan pendapat atas laporankeuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan.BPK RI melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara(SPKN) yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Standar tersebut mengharuskanBPK RI merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar BPK RI memperoleh keyakinanmemadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaanmeliputi penilaian, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah danpengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas StandarAkuntansi Pemerintahan yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat olehPemerintah Kabupaten Mukomuko, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangansecara keseluruhan. BPK RI yakin bahwa pemeriksaan BPK RI memberikan dasar memadaiuntuk menyatakan pendapat.Menurut pendapat BPK RI, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar,dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Mukomuko per31 Desember 2009 dan 2008, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatanatas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai denganStandar Akuntansi Pemerintahan.Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan A.1.3 atas LKPD Kabupaten Mukomuko Tahun2009, saldo Aset Tetap per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp726.247.041.912,00. Dalamjumlah tersebut masih terdapat kesalahan pengklasifikasian, yaitu 1) biaya perencanaan danpengawasan selama TA 2009 sebesar Rp4.484.373.000,00 dicatat sebagai Aset TetapLainnya; dan 2) biaya rehabilitasi jalan, irigasi, bangunan sebesar Rp19.038.350.450,00dicatat sebagai item aset tetap baru berupa rehabilitasi jalan, irigasi, bangunan dan tidakmenambah nilai jalan, irigasi, dan bangunan yang direhabilitasi. Pemerintah KabupatenMukomuko telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) sebagaiaplikasi komputer dalam pencatatan dan pelaporan mutasi aset tetap tahun berjalan. Sistemaplikasi tersebut masih memiliki kelemahan yaitu : 1) mencatat biaya perencanaan dan 1BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
  10. 10. pengawasan ke dalam Aset Tetap Lainnya, bukan menambah nilai perolehan Aset Tetap;dan 2) mencatat biaya rehabilitasi aset tetap ke dalam item Aset Tetap yang baru, bukanmenambah nilai Aset Tetap yang direhabilitasi.Laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dansistem pengendalian intern kami sajikan dalam bagian tersendiri yang merupakan bagianyang tidak terpisahkan dari laporan ini. Bengkulu, 12 Mei 2010 BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Perwakilan Provinsi Bengkulu Penanggung Jawab Pemeriksaan, Ade Iwan Ruswana, SE., MM., Ak. Akuntan, Register Negara No. D-17.331 2BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
  11. 11. 12
  12. 12. LAPORAN KEUANGAN POKOK TAHUN ANGGARAN 20091. NERACA KOMPARATIF PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO NERACA Per 31 Desember 2009 dan 2008 (Dalam Rupiah) 31 Desember 2009 31 Desember 2008 Uraian Catatan (Auditan) (Auditan) ASET A.1 ASET LANCAR A.1.1 Kas Di Kas Daerah A.1.1.1 505.146.171,97 20.205.194.587,56 Kas di Bendahara Penerimaan 24.653.812,00 0,00 Kas di bendahara Pengeluaran 107.154.450,00 490.686.124,00 Investasi Jangka Pendek 0,00 0,00 Piutang Pajak Daerah A.1.1.2 45.024.000,00 15.850.000,00 Piutang Retribusi A.1.1.3 400.000,00 0,00 Piutang Lain-lain A.1.1.4 3.589.075.496,00 426.427.795,00 Persediaan A.1.1.5 1.910.321.051,00 1.945.540.208,00 JUMLAH ASET LANCAR 6.181.774.980,97 23.083.698.714,56 INVESTASI JANGKA PANJANG A.1.2 Investasi Non Permanen A.1.2.1 2.663.000.000,00 3.113.000.000,00 Investasi Permanen A.1.2.2 18.295.226.892,11 16.484.503.892,11 JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG 20.958.226.892,11 19.597.503.892,11 ASET TETAP A.1.3 Tanah A.1.3.1 64.979.659.498,00 63.784.138.000,00 Peralatan dan Mesin A.1.3.2 100.715.918.826,00 74.141.801.975,00 Gedung dan Bangunan A.1.3.3 267.666.048.269,00 211.651.204.949,00 Jalan, Jaringan dan Instalasi A.1.3.4 268.332.658.819,00 205.866.604.369,00 Aset Tetap Lainnya A.1.3.5 24.552.756.500,00 7.890.851.500,00 Konstruksi dalam Pengerjaan A.1.3.6 0,00 7.588.704.000,00 Akumulasi Penyusutan A.1.3.7 0,00 0,00 JUMLAH ASET TETAP 726.247.041.912,00 570.923.304.793,00 DANA CADANGAN Dana Cadangan 0,00 0,00 JUMLAH DANA CADANGAN 0,00 0,00 ASET LAINNYA A.1.4 Tagihan Piutang Penjualan Angsuran 0,00 0,00 Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah 2.717.806.008,00 0,00 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 Aset Tidak Berwujud 1.282.150.000,00 1.282.150.000,00 Aset Lain-lain 3.409.750.000,00 0,00 JUMLAH ASET LAINNYA 7.409.706.008,00 1.282.150.000,00 JUMLAH ASET 760.796.749.793,08 614.886.657.399,67 KEWAJIBAN A.2 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK A.2.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) A.2.1.1 50.046.128,00 38.971.420,00 Utang Bunga A.2.1.2 3.436.197.916,67 7.163.881.136,67 Utang Pajak 0,00 0,00 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang A.2.1.3 65.625.000.000,00 87.500.000.000,00 3
  13. 13. 3. LAPORAN ARUS KAS PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO LAPORAN ARUS KAS Untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2009 dan 2008 ( Dalam Rupiah ) Uraian 2009 (Auditan) 2008 (Auditan)Arus Kas dari Aktivitas OperasiArus Kas Masuk Pendapatan Pajak Daerah 1.980.637.617,00 1.288.079.364,00 Hasil Retribusi Daerah 2.663.309.144,00 1.780.581.984,00 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1.833.512.885,00 1.220.856.569,75 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 2.495.551.430,60 2.380.434.383,97 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 27.918.848.852,00 22.252.824.338,00 Dana Alokasi Umum 234.105.397.000,00 223.756.452.000,00 Dana Alokasi Khusus 52.385.000.000,00 44.680.000.000,00 Dana Tunjangan Pendidikan 3.849.900.000,00 1.401.782.200,00 Pendapatan Hibah 0,00 29.000.000.000,00 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah 6.867.799.097,81 5.703.553.882,84 Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 50.000.000.000,00 0,00 Jumlah Arus Kas Masuk 384.099.956.026,41 333.464.564.722,56Arus Kas Keluar Belanja Pegawai 150.317.782.941,00 125.139.018.664,00 Belanja Bunga 10.436.989.611,00 14.302.118.057,00 Belanja Hibah 5.659.647.488,00 500.000.000,00 Belanja Bantuan Sosial 5.563.031.800,00 6.714.893.600,00 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan 754.447.339,00 789.128.245,00 Pemerintah Desa Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota 9.618.500.000,00 16.003.012.200,00 dan Pemerintahan Desa Belanja Tidak Terduga 1.455.994.150,00 2.820.608.770,00 Belanja Barang dan Jasa 44.360.909.561,00 33.212.116.083,00 Jumlah Arus Kas Keluar 228.167.302.890,00 199.480.895.619,00Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi 155.932.653.136,41 133.983.669.103,56Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non KeuanganArus Kas Keluar Belanja Tanah 1.195.521.498,00 1.845.815.000,00 Belanja Peralatan dan Mesin 22.699.110.416,00 13.247.202.975,00 Belanja Bangunan dan Gedung 51.786.603.320,00 26.006.367.699,00 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 63.032.063.700,00 48.116.291.324,00 Belanja Aset Tetap Lainnya 15.439.009.000,00 3.409.388.500,00 Jumlah Arus Kas Keluar 154.152.307.934,00 92.625.065.498,00Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Non Keuangan (154.152.307.934,00) (92.625.065.498,00)Arus Kas dari Aktivitas PembiayaanArus Kas Masuk Penerimaan Pinjaman Daerah 673.933.125,00 Jumlah Arus Kas Masuk 0,00 673.933.125,00Arus Kas Keluar Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 2.000.000.000,00 Pembayaran Pokok Utang 21.875.000.000,00 52.520.178.000,00 6
  14. 14. Uraian 2009 (Auditan) 2008 (Auditan) Jumlah Arus Kas Keluar 21.875.000.000,00 54.520.178.000,00Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (21.875.000.000,00) (53.846.244.875,00)Arus Kas dari Aktivitas Non AnggaranArus Kas Masuk Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 26.085.164.188,00 16.253.669.429,00 Jumlah Arus Kas Masuk 26.085.164.188,00 16.253.669.429,00Arus Kas Keluar Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) 26.074.089.480,00 16.214.698.009,00 Jumlah Arus Kas Keluar 26.074.089.480,00 16.214.698.009,00Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran 11.074.708,00 38.971.420,00 Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode (20.083.580.089,59) (12.448.669.849,44) Saldo Awal Kas 20.695.880.711,56 33.144.550.561,00 Saldo Akhir Kas 612.300.621,97 20.695.880.711,56 Terdiri Dari : 612.300.621,97 Kas di Kas Daerah 505.146.171,97 20.205.194.587,56 Kas di Bendahara Pengeluaran 107.154.450,00 490.686.124,00Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan BUPATI MUKOMUKO DRS. H. ICHWAN YUNUS,MM.,AK. 7
  15. 15. 4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN SEBAGAI PENJELASAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN ANGGARAN 2009. 1. Informasi Umum A. Strategi dan Sumber Daya yang Digunakan Dalam RPJMD Pemerintah Kabupaten Mukomuko 2006-2010 yang ditetapkan dengan Perda Kabupaten Mukomuko Nomor 23 Tahun 2006 ditetapkan bahwa strategi yang ditetapkan antara lain adalah pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dan bertanggung jawab, peningkatan infrastruktur perekonomian daerah, serta percepatan pertumbuhan ekonomi daerah yang berbasis ekonomi kerakyatan, tangguh, mandiri, dan berdaya saing. Strategi tersebut menjadi acuan arah kebijakan keuangan daerah, yang antara lain adalah: - Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, dengan prinsip tidak memberatkan masyarakat, dan biaya untuk meningkatkan PAD tersebut tidak lebih besar dari PAD yang akan diperoleh. Peningkatan PAD tersebut diharapkan semakin meningkatkan kontribusinya terhadap APBD setiap tahun sehingga secara bertahap ketergantungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko terhadap Dana Perimbangan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi semakin berkurang - Peningkatan investasi, yang dilakukan dengan strategi menyederhanakan prosedur perizinan, meningkatkan kepastian hukum terhadap usaha, menyehatkan iklim ketenagakerjaan, meningkatkan penyediaan infrastruktur, serta menyederhanakan prosedur perpajakan - Pengelolaan dan pembangunan daerah dilakukan atas dasar prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan pemerataan - Pengelolaan dana dilakukan dalam rangka meningkatkan otonomi daerah yang bertumpu kepada asas kepemerintahan yang baik dan pemberdayaan ekonomi masyarakat - Pengelolaan dana diarahkan untuk mendukung pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana, seimbang, dan berkelanjutan - Pengelolaan dana diarahkan untuk mengembangkan inisiatif dan partisipasi masyarakat bersama dengan pemerintah daerah secara interaktif. B. Prosedur yang Telah Disusun dan Dijalankan Prosedur yang telah disusun dan dilaksanakan untuk penganggaran, penatausahaan, pelaksanaan, dan pelaporan APBD/perubahan APBD berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Permendagri No.13 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, serta Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. 8
  16. 16. Penyusunan laporan keuangan tahun 2009 dilakukan berdasarkan penganggaran dan penatausahaan transaksi keuangan dengan menggunakan aplikasi komputer. Perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pelaporan anggaran berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2008 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.2. Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target APBD. A. Kebijakan Keuangan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2009 merupakan bagian dari pertanggungjawaban Bupati Mukomuko sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mukomuko tahun anggaran 2009 ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mukomuko Nomor 2 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2009, dan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 39 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun 2009, dengan jumlah sebagai berikut : a. Anggaran Pendapatan Rp 424.025.935.116,00 b. Anggaran Belanja Rp 420.748.737.558,56 c. Anggaran Surplus Rp 3.277.197.557,44 d. Pembiayaan: Anggaran Penerimaan Rp 20.997.802.442,56 Anggaran Pengeluaran Rp 24.275.000.000,00 Anggaran Lebih Pembiayaan Rp (3.277.197.557,44) e. Sisa Anggaran Lebih / Kurang Rp (0,00) Kebijakan pelaksanaan APBD mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu menganut sistem Anggaran Berbasis Kinerja (ABK). Pelaksanaan APBD dengan sistem ABK dilakukan dengan menyusun program-program secara prioritas dengan mengacu pada rencana strategis (Renstra) yang telah ada. Program- program tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut menjadi beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko. Dengan ABK ini diharapkan penggunaan APBD lebih terarah dan fokus pada pencapaian visi dan misi Kabupaten Mukomuko. 1) Kebijakan Pendapatan Pada sektor pendapatan, kebijakan diarahkan pada perolehan pendapatan secara maksimal dengan menggali potensi-potensi pendapatan yang mungkin dapat ditingkatkan. Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko, bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak Pusat dan Provinsi, serta Lain-lain pendapatan. Pendapatan tersebut masih sangat tergantung pada sumber Dana DAU, DAK, dan Bagi Hasil Pajak Pusat dan Provinsi. Sumber Pendapatan Asli Daerah masih sangat terbatas, mengingat 9
  17. 17. Pemerintah Kabupaten Mukomuko merupakan kabupaten pemekaran yang baru dibentuk dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003. Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan tuntutan yang semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintah yang diserahkan kepada pemerintah daerah, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain :  Masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak/retribusi tentang pentingnya PAD bagi pembangunan daerah  Masih rendahnya pemahaman masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah  Masih rendahnya akurasi database yang dimiliki tentang potensi-potensi pendapatan daerah  Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung  Keterbatasan sumber daya manusia (SDM)  Aturan yang ada belum sepenuhnya mendukung terhadap pelaksanaan kebijakan yang harus dilaksanakan di lapangan Oleh karena itu untuk meningkatkan penerimaan yang bersumber dari PAD, Pemerintah Kabupaten Mukomuko akan terus mencoba mengatasi apa-apa yang menjadi kendala dalam mengoptimalkan sumber-sumber PAD yang akan datang.2) Kebijakan Efisiensi Belanja Kebijakan mengenai belanja diarahkan agar penggunaan belanja dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan pagu anggaran belanja sebagai batas maksimal pengeluaran yang dapat direalisasikan. Untuk efisiensi belanja, penyusunan perhitungan anggaran didasarkan dengan pendekatan kinerja dimana setiap belanja harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat dicapai. Disamping itu, anggaran belanja juga disusun sesuai prioritas agar anggaran yang tersedia maksimal penggunaannya, mengingat dana yang tersedia sangat terbatas.3) Kebijakan Pembiayaan Kebijakan pembiayaan yang diterapkan dalam tahun 2009 yaitu menggunakan sebagian SiLPA tahun lalu untuk menutup defisit anggaran tahun 2009. Selain itu pengeluaran pembiayaan juga direncanakan untuk membayar cicilan pinjaman daerah melalui kredit sindikasi kepada 8 (delapan) Bank, yaitu Bank Nagari sebagai arranger/lead manager serta 7 (tujuh) bank partisipan yang terdiri dari Bank Sumut, Bank Jatim, BPD Kaltim, BPD Aceh, Bank Sumsel, BPD Jambi, dan Bank Bengkulu. 10
  18. 18. B. Pencapaian Target APBD. Realisasi APBD Kabupaten Mukomuko tahun anggaran 2009 sebagai berikut: Anggaran Realisasi No URAIAN % (Rp) (Rp) a. Pendapatan 424.025.935.116,00 384.099.956.026,41 90,58 b. Belanja 420.748.737.558,56 382.305.531.824,00 90,86 c. Surplus/Defisit 3.277.197.557,44 1.794.424.202,41 d. Pembiayaan : Penerimaan 20.997.802.442,56 20.642.830.291,56 98,31 Pengeluaran 24.275.000.000,00 21.875.000.000,00 90,11 Pembiayaan Netto (3.277.197.557,44) (1.232.169.708,44) e. Sisa Lebih/Kurang 0,00 562.254.493,97 Tabel di atas menggambarkan pencapaian kinerja keuangan secara umum, yaitu realisasi pendapatan sebesar Rp384.099.956.026,41 atau 90,58% dari anggaran sebesar Rp424.025.935.116,00 dan realisasi belanja sebesar Rp382.305.531.824,00 atau 90,86% dari anggaran sebesar Rp420.748,737.558,56. Realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp20.642.830.291,56 atau 98,31% dari anggaran sebesar Rp20.997.802.442,56, sedangkan realisasi pengeluaran pembiayaan Rp21.875.000.000,00 atau 90,11 % dari anggaran sebesar Rp24.275.000.000,00. Dengan demikian realisasi pembiayaan neto menjadi minus sebesar Rp1.232.169.708,44, sehingga SiLPA tahun 2009 menjadi Rp562.254.493,97. C. Kendala yang Dihadapi Dalam Pencapaian Target APBD. Secara umum, kendala yang dihadapi dalam pencapaian target APBD antara lain adalah:  Kendala dalam pencapaian target pendapatan antara lain : - Belum maksimalnya pemanfaatan pelayanan kesehatan oleh masyarakat, sehingga berpengaruh terhadap pendapatan retribusi kesehatan. - Belum tersedianya peraturan tentang pungutan hasil kekayaan alam, pertanian dan perkebunan, sehingga berpengaruh terhadap pendapatan retribusi lingkungan hidup dan pertanian.  Kendala dalam pencapaian target belanja antara lain : - Sebagai dampak tidak terealisasinya beberapa pos penerimaan, maka beberapa program dan kegiatan tidak terealisasi.3. Kebijakan Akuntansi yang Penting A. Entitas Pelaporan Berdasarkan peraturan yang berlaku (Perda Nomor 7, Nomor 8, Nomor 9, Nomor 10, Nomor 11, Nomor 36 dan Nomor 37 Tahun 2009 yang mengacu kepada perubahan organisasi pemerintah daerah yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah) entitas pelaporan adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko yang teknisnya dilaksanakan oleh Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko. Sedangkan entitas akuntansi terdiri dari 48 (empat puluh delapan) SKPD. 11
  19. 19. B. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Dalam akuntansi terdapat dua basis yang mendasari penyusunan laporan keuangan, yaitu basis kas dan basis akrual. Basis kas adalah basis yang mengakui timbulnya hak dan kewajiban pada saat kas diterima atau dikeluarkan. Basis akrual adalah basis yang mengakui adanya hak dan kewajiban pada saat perpindahan hak tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2009 tidak dapat menggunakan dua basis akuntansi tersebut secara penuh, melainkan menggunakan basis modifikasian, yaitu basis kas menuju basis akrual (cash towards accrual). Basis ini mengakui aset, kewajiban, dan hutang secara akrual, sedangkan pendapatan, belanja, dan pembiayaan diakui berdasarkan basis kas.C. Pengakuan dan Pengukuran Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2009 didasarkan pada nilai uang rupiah. Ini berarti setiap kegiatan yang dilaksanakan harus dapat dinilai dengan uang. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan digunakan nilai mata uang asing, maka ketika penyusunan laporan keuangan harus dikonversikan menjadi rupiah dengan menggunakan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. Dari pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009 seluruh kegiatan telah dinilai dengan rupiah, tidak terdapat kegiatan yang pelaksanaannya dengan mata uang asing.D. Kesesuaian kebijakan-kebijakan akuntansi yang diterapkan dengan ketentuan ketentuan pernyataan SAP. Dalam penyusunan Laporan Keuangan tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Mukomuko berpedoman kepada kebijakan akuntansi sesuai SAP. Hal ini terlihat antara lain dengan telah ditetapkannya kebijakan akuntansi secara formal melalui Peraturan Bupati Kabupaten Mukomuko Nomor 08 Tahun 2007 tentang Kebijakan Akuntansi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mukomuko. Beberapa hal yang diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Kebijakan Akuntansi tersebut antara lain adalah : - Peranan dan Tujuan Pelaporan Keuangan; - Entitas Pelaporan; - Dasar Hukum Pelaporan Keuangan; - Asumsi Dasar; - Karakteristik kualitatif Laporan Keuangan; - Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; - Kendala Informasi yang Relevan dan Handal; - Jenis Laporan Keuangan; - Definisi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan unsur laporan keuangan; - Kebijakan koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa; - Kebijakan Akuntansi Konsolidasian. 12
  20. 20. 4. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan A. Penjelasan Pos-Pos Neraca Neraca Pemerintah Kabupaten Mukomuko per 31 Desember 2009 menggambarkan posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana per 31 Desember 2009 dengan jumlah aset Rp760.796.749.793,08 kewajiban sebesar Rp69.687.344.044,67 dan ekuitas dana sebesar Rp691.109.405.748,41. Penjelasan atas pos-pos neraca tersebut sebagai berikut : A.1 ASET A.1.1 ASET LANCAR Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu) periode akuntansi yang terdiri atas : (A.1.1.1) Kas Saldo Kas per 31 Desember 2009 sebesar Rp636.954.433,97 terdiri dari : Uraian Nilai (Rp) Kas di Kas Daerah 505.146.171,97 Kas di Bendaharawan Penerimaan 24.653.812,00 Kas di Bendaharawan Pengeluaran 107.154.450,00 Jumlah 636.954.433,97 Saldo kas di Kas Daerah meliputi saldo kas yang rill yang ada di 2 rekening BPD dan 2 Rekening BRI dengan rincian sebagai berikut : No Nomor Rekening Nilai (Rp) 1 BPD 01.02.20193-8 445.187.531,97 2 BPD 01.02.20205-3 7.785,00 3 BRI 01-000006-30-2 59.946.017,00 4 BRI 01-000007-30-8 4.838,00 Jumlah 505.146.171,97 Saldo Kas di Bendahara meliputi saldo pada 20 Bendahara Pengeluaran dengan rincian pada Lampiran 1.a dan Lampiran 1.b. (A.1.1.2) Piutang Pajak Daerah Saldo piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2009 sebesar Rp45.024.000,00 merupakan saldo piutang pajak daerah dari 2006 sampai 2009 yang belum tertagih. (A.1.1.3) Piutang Retribusi Saldo piutang Retribusi per 31 Desember 2009 sebesar Rp400.000,00 merupakan saldo piutang retribusi dari 2006 sampai 2009 yang belum tertagih. 13
  21. 21. (A.1.1.4) Piutang Lain-lain Saldo piutang lain-lain merupakan piutang/tagihan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam jenis piutang, terdiri atas : No Jenis Piutang Tahun Jumlah (Rp) 1 Piutang Penjualan bibit karet dan kelapa sawit 2006 17.810.000,00 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 2 Piutang bunga atas penyaluran dana bergulir 2007 46.943.654,00 yang jatuh tempo kurang dari 12 bulan 3 Piutang ke Kas Negara 2005 21.681.545,00 4 Piutang kelebihan pemotongan pajak PFK oleh 2009 833.618,00 BPD 5 Piutang Bagi Hasil PKB, BBN-KB, PBB-KB 2009 3.385.629.027,00 oleh Provinsi Triwulan IV 6 Piutang Uang Muka Pengadaan Benih Padi 2009 66.514.095,00 Gogo kepada Penyedia Jasa 7 Piutang atas temuan BPK RI pada pemeriksaan LKPD TA 2008 berupa sisa 2009 49.663.557,00 ketekoran kas yang masih belum bisa ditelusuri Jumlah 3.589.075.496,00 Piutang penjualan bibit karet dan kelapa sawit sebesar Rp 17.810.000,00 merupakan saldo piutang penjualan bibit karet dan kelapa sawit Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang belum tertagih sampai dengan tahun 2009, jumlah tersebut merupakan bagian dari saldo piutang per 31 Desember 2006 sebesar Rp58.220.000,00 yang pelunasannya sampai dengan tahun 2009 baru mencapai sebesar Rp 40.410.000,00. Piutang bunga atas penyaluran dana bergulir sebesar Rp46.943.654,00 merupakan bunga bantuan dana bergulir yang merupakan bagian daerah (PAD) sebesar 1% yang belum disetor ke kas daerah per 31 Desember 2009. Rincian piutang bunga atas penyaluran dana bergulir dilampirkan dalam Lampiran 2. Piutang Kas Negara per 31 Desember 2009 sebesar Rp21.681.545,00 adalah kelebihan penyetoran pajak-pajak pusat oleh BUD yang sampai dengan 31 Desember 2009 belum diajukan restitusinya ke Dirjen Pajak. Piutang atas kelebihan pemotongan pajak merupakan piutang yang timbul sebagai akibat dari kesalahan BPD dalam memotong pajak. Pada bulan Januari 2010, Pihak BPD telah menyetor kembali ke Kas Daerah sebesar Rp800.000,00. Piutang kepada Pihak KetigA atas Uang Muka Pengadaan Benih Padi Gogo sebesar Rp66.514.095,00 adalah piutang dari uang muka kontrak pengadaan pada Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan yang dibatalkan karena spesifikasi tidak sesuai kontrak, dan pihak rekanan berkomitmen untuk mengembalikan sebesar uang muka yang dibayarkan tersebut. Pada bulan Januari 2010, atas piutang tersebut telah dibayarkan sebesar Rp40.000.000,00. 14
  22. 22. (A.1.1.5) Persediaan Merupakan barang habis pakai yang secara rutin diperlukan Pemerintah Daerah untuk menunjang aktivitas operasional dan mempunyai manfaat hanya pada 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas : No Jenis Persediaan Jumlah (Rp) 1 ATK/ Barang Habis Pakai 36.998.079,00 2 Obat- obatan 1.809.119.672,00 3 Bahan Kimia 40.858.500,00 4 Lain-lain 23.344.800,00 Jumlah 1.910.321.051,00 Nilai persediaan tersebut belum termasuk saldo persediaan yang tidak tercatat dan tidak dapat ditelusur saldo akhir periode pelaporannya, yaitu persediaan benih padi pada Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan, dan blangko kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta persediaan berupa barang habis pakai kesehatan yang berasal dari Belanja Modal Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan. Selain itu masih terdapat persediaan obat yang kadaluarsa pada Dinas Kesehatan sebesar Rp2.570.108,50 dan persedian barang cetakan yang kadaluarsa pada Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah sebesar Rp44.617.346,00. Rincian persedian per SKPD diuraikan dalam Lampiran 3.A.1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi atau manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Jumlah per 31 Desember 2009 sebesar Rp20.958.226.892,11, yang terdiri atas: - Investasi Non Permanen - Dana Bergulir Rp 2.663.000.000,00 - Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Rp 18.295.226.892,11 Jumlah Rp 20.958.226.892,11 Investasi jangka panjang diuraikan lebih lanjut sebagai berikut: (A.1.2.1) Investasi Non Permanen - Dana Bergulir Merupakan investasi non permanen berupa penyaluran dana bergulir pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Mukomuko kepada koperasi, kelompok pengusaha kecil/pedagang kecil/UKM di wilayah Kabupaten Mukomuko, dengan tujuan untuk penguatan modal usaha per 31 Desember 2009 sebesar Rp2.663.000.000,00. Jumlah tersebut berasal dari : - Saldo awal tahun 2009 Rp 3.113.000.000,00 - Koreksi selama tahun 2009 Rp (450.000.000,00) - Saldo akhir per 31 Desember 2009 Rp 2.663.000.000,00 15
  23. 23. Koreksi tahun 2009 sebesar Rp450.000.000,00 merupakan tindak lanjut hasil reviu Inspektorat Daerah Mukomuko terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mukomuko tahun 2009 yang menyatakan bahwa dana tersebut tidak termasuk dalam dana bergulir, melainkan dana bantuan modal usaha. Penjadwalan dan posisi penyaluran Dana Bergulir diuraikan dalam Lampiran 2. (A.1.2.2) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Merupakan investasi permanen Pemerintah Kabupaten Mukomuko pada perusahaan-perusahaan milik daerah ataupun perusahaan lain yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan/deviden. Jumlah penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Mukomuko per 31 Desember 2009 sebesar Rp18.295.226.892,11berasal dari : - Saldo awal tahun 2009 Rp 16.484.503.892,11 - Penambahan selama tahun 2009 Rp 1.810.723.000,00 - Saldo akhir per 31 Desember 2009 Rp 18.295.226.892,11 Penambahan selama tahun 2009 adalah koreksi atas penyertaan modal pada PDAM berdasarkan SK Bupati Nomor 204 dan 205 Tahun 2007 tanggal 16 Juli 2007 yang belum dicatat. Rincian saldo akhir sebesar Rp18.295.226.892,11 adalah sebagai berikut : No Uraian Jumlah (Rp) 1 Penyertaan pada PT Bank Bengkulu  Tahun 2005 Rp 1.000.000.000,00 7.114.881.729,00  Tahun 2006 : Rp 2.308.020.347,00  Tahun 2007 : Rp 3.806.861.382,00 2 Penyertaan pada PT Mukomuko Maju Sejahtera  Tahun 2006 Rp 2.500.000.000 7.000.000.000,00  Tahun 2007 Rp 2.500.000.000  Tahun 2008 Rp 2.000.000.000 3 Penyertaan pada PDAM Mukomuko 4.180.345.163,11 Jumlah 18.295.226.892,11A.1.3 ASET TETAP Aset tetap merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruhnya dari APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dari aset lainnya serta dari sitaan atau rampasan. Aset tetap Pemerintah Kabupaten Mukomuko per 31 Desember 2009 sebesar Rp726.247.041.912,00 dengan rincian sebagai berikut : 16
  24. 24. - Saldo awal tahun 2009 Rp 570.923.304.793,00 - Mutasi aset selama tahun 2009 Rp 155.323.737.119,00 - Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2009 Rp 726.247.041.912,00Saldo aset tetap selanjutnya dapat dirinci sebagai berikut : - Tanah Rp 64.979.659.498,00 - Peralatan dan Mesin Rp 100.715.918.826,00 - Gedung dan Bangunan Rp 267.666.048.269,00 - Jalan, Jaringan dan Instalasi Rp 268.332.658.819,00 - Aset Tetap Lainnya Rp 24.552.756.500,00 - Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) Rp 0,00 - Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2009 Rp 726.247.041.912,00(A.1.3.1) Tanah Tanah menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan tanah tersebut siap dipakai. Biaya ini meliputi antara lain harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Saldo nilai tanah per 31 Desember 2009 sebesar Rp64.979.659.498,00 merupakan nilai tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko, dengan uraian sebagai berikut: - Saldo Awal Tahun 2009 Rp 63.784.138.000,00 - Penambahan selama Tahun 2009 Rp 1.195.521.498,00 - Saldo per 31 Desember 2009 Rp 64.979.659.498,00 Penambahan aset tetap tanah tahun 2009 sebesar Rp1.195.521.498,00 seluruhnya berasal dari belanja modal tanah. Dari total nilai aset tetap tanah sebesar 64.979.659.498,00, masih terdapat aset tetap tanah senilai Rp33.805.523.000,00 tidak disertai dengan bukti kepemilikan apapun. Selain itu, terdapat beberapa aset tanah yang diketahui kemudian belum dilakukan penilaian, yaitu : 1) Aset tanah pada tiga tempat dengan luas minimal 40.000 m² yang meliputi tanah eks dermaga, tanah di seputar bundaran/ alun-alun Mukomuko, serta tanah untuk rencana pembangunan rumah sakit; 2) Aset tanah yang berasal dari hibah seluas 70.291 m² dengan rincian berikut : No Luas (m²) Keterangan 1 20.028 Hibah dari sdr.Oktarina SKT No. 595.3/132/KDU/IV/2008 2 10.010 Hibah dari Sdr. Rosni SKT No. 595.3/135/KDU/IV/2008 17
  25. 25. No Luas (m²) Keterangan 3 20.027 Hibah dari Sdr.Mihartati SKT No. 595.3/134/KDU/IV/2008 4 226 Hibah dari Sdr. Jaalna SKT No. 595.3/133/KDU/IV/2008 5 20.000 Hibah dari Sdr.Maskur (sertifikat belum diserahkan)(A.1.3.2) Peralatan dan Mesin Peralatan dan Mesin menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh peralatan dan mesin sampai siap dipakai. Saldo peralatan dan mesin per 31 Desember 2009 sebesar Rp100.715.918.826,00 merupakan nilai peralatan dan mesin yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko, dengan rincian sebagai berikut : - Saldo Awal Tahun 2009 Rp 74.141.801.975,00 - Penambahan selama Tahun 2009 Rp 26.574.116.851,00 - Saldo per 31 Desember 2009 Rp 100.715.918.826,00 Penambahan aset tetap peralatan dan mesin tahun 2009 sebesar Rp26.574.116.851,00 berasal dari : - Belanja modal Peralatan & Mesin Rp 22.699.110.416,00 - Belanja Hibah kepada KPU yang dikapitalisasi Rp 550.475.000,00 - Direklasifikasi dari Aset Tetap Lainnya Rp 19.850.000,00 - Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi Rp 390.255.500,00 Belanja modal jalan, jaringan dan Instalasi yang - direklasifikasi menjadi aset tetap peralatan dan Rp 1.385.000.000,00 mesin Reklasifikasi dari aset tetap gedung & bangunan - Rp 2.215.600.000,00 pada Dinas Pendidikan Koreksi barang habis pakai yang berasal dari - belanja modal alat kesehatan pada Dinas Rp (686.174.065,00) Kesehatan Jumlah Rp 26.574.116.851,00 Selain itu, terdapat beberapa aset tetap berupa kendaraan roda empat di lingkungan Sekretariat Daerah yang diketahui kemudian belum dilakukan penilaian, dengan rincian sebagai berikut : No Uraian Aset Nomor Polisi Posisi 1 Kuda grandia BD 1088 NY Pinjam Pakai Pribadi a.n. “ADj” 2 Kuda Deluxe BD 1131 NY Pinjam Pakai KPU 3 Kuda Deluxe BD 1003 NY Pinjam Pakai Polres 18
  26. 26. No Uraian Aset Nomor Polisi Posisi 4 Kuda Deluxe BD 58 NY Pinjam Pakai Samsat 5 Kuda Deluxe BD 2718 NZ Pinjam Pakai PM 6 Kuda Deluxe BD 27 N Pinjam Pakai Kejaksaan Negeri 7 Kuda Deluxe BD 1134 NY Pinjam Pakai PT MMS 8 Kijang Pick Up BD 9202 NY Pinjam Pakai PGRI 9 Kijang Pick Up BD 9010 NZ Pinjam Pakai Dewan Pendidikan Aset tersebut baru diketahui kemudian karena pada saat dilakukan inventarisasi, status aset tersebut dipinjampakai oleh instansi vertikal dan pihak ketiga(A.1.3.3) Gedung dan Bangunan Gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai dengan siap dipakai. Biaya ini meliputi antara lain: harga beli, biaya pembebasan, biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak. Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2009 sebesar Rp267.666.048.269,00 tersebut merupakan nilai gedung dan bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko, dengan rincian sebagai berikut: - Saldo Awal Tahun 2009 Rp 211.651.204.949,00 - Penambahan selama Tahun 2009 Rp 56.014.843.320,00 - Saldo per 31 Desember 2009 Rp 267.666.048.269,00 Penambahan aset tetap gedung dan bangunan tahun 2009 sebesar Rp56.014.843.320,00 berasal dari : - Belanja modal Rp 51.786.603.320,00 Reklasifikasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan - Rp 7.588.704.000,00 menjadi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi - sebagai Belanja Modal gedung dan Bangunan di Rp 45.225.000,00 RSUD Belanja Gedung dan Bangunan yang direklasifikasi - Rp (49.577.000,00) menjadi Aset Tetap Lainnya Koreksi atas pencatatan gedung yang berasal dari - KDP yang sebenarnya sudah dicatat sebagai Rp (1.140.512.000,00) mutasi TA 2008 di Dinas Pendidikan dan BP4K Reklasifikasi atas pencatatan peralatan mesin yang - Rp (2.215.600.000,00) dicatat sebagai gedung pada Dinas Pendidikan Jumlah Rp 56.014.843.320,00 19
  27. 27. (A.1.3.4) Jalan, Jaringan, dan Instalasi Jalan, Jaringan, dan Instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh Jalan, Jaringan, dan Instalasi sampai dengan siap dipakai. Biaya ini meliputi antara lain biaya perolehan dan biaya-biaya lain sampai jalan, jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap dipakai. Saldo Jalan, Jaringan, dan Instalasi per 31 Desember 2009 sebesar Rp268.332.658.819,00 merupakan nilai Jalan, Jaringan dan Instalasi yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko, dengan rincian sebagai berikut: - Saldo Awal Tahun 2009 Rp 205.866.604.369,00 - Penambahan selama Tahun 2009 Rp 62.466.054.450,00 - Saldo per 31 Desember 2009 Rp 268.332.658.819,00 Penambahan aset tetap jalan, jaringan dan instalasi tahun 2009 sebesar Rp62.466.054.450,00 berasal dari : - Belanja modal Rp 63.032.063.700,00 - Perolehan aset yang berasal dari pengadaan yang Rp 576.100.000,00 belum dibayarkan pada pihak ketiga, atas hal tersebut sudah dicatat sebagai Utang Belanja - Belanja barang dan jasa yang dikapitalisasi pada Rp 110.162.000,00 Dinas PU,KPTSP dan Dinas Kelautan - Direklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin Rp (1.385.000.000,00) - Belanja tak terduga yang dikapitalisasi Rp 132.728.750,00 Jumlah Rp 62.466.054.450,00(A.1.3.5) Aset Tetap Lainnya Aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap lainnya sampai siap dipakai. Pos ini meliputi semua aset tetap lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dengan tepat ke dalam aset tetap. Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2009 sebesar Rp24.552.756.500,00 tersebut merupakan nilai aset tetap lainnya yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko, dengan rincian sebagai berikut: - Saldo Awal Tahun 2009 Rp 7.890.851.500,00 - Penambahan selama Tahun 2009 Rp 16.661.905.000,00 - Saldo per 31 Desember 2009 Rp 24.552.756.500,00 Penambahan aset tetap lainnya tahun 2009 sebesar Rp16.661.905.000,00 berasal dari: - Belanja modal Rp 15.439.009.000,00 - Belanja barang dan jasa yang dikapitalisasi Rp 4.504.032.000,00 - Belanja tak terduga yang dikapitalisasi Rp 98.887.000,00 20
  28. 28. - Belanja Gedung dan Bangunan yang direklasifikasi Rp 49.577.000,00 menjadi Aset Tetap Lainnya - Direklasifikasi menjadi Aset Tetap Peralatan dan Rp (19.850.000,00) Mesin - Reklasifikasi atas aset tetap lainnya berupa hewan ternak yang secara hak sudah diserahterimakan sesuai dengan BA Penyerahan antara Pemda dengan Masyarakat, dan Pemda dalam hal ini Dinas Peternakan hanya memfasilitasi dan Rp (3.409.750.000,00) mengawasi pengguliran hewan tersebut di masyarakat. Namun demikian serah terima tersebut belum disertai dengan SK penghapusan Aset Tetap Jumlah Rp 16.661.905.000,00 Dari jumlah Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi sebesar Rp4.504.032.000,00, diantaranya sebesar Rp4.484.373.000,00 merupakan belanja untuk perencanaan dan pengawasan dalam rangka perolehan aset tetap. (A.1.3.6) Konstruksi Dalam Pengerjaan Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah aset-aset yang mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai/sedang dalam proses pembangunan. Tidak terdapat saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2009 karena telah dikonversi menjadi aset tetap gedung dan bangunan. Rincian mutasi saldo Konstruksi dalam Pengerjaan adalah sebagai berikut: - Saldo Awal Tahun 2009 Rp 7.588.704.000,00 - Mutasi selama Tahun 2009 Rp (7.588.704.000,00) - Saldo per 31 Desember 2009 Rp 0,00 Rincian lebih lanjut mengenai aset tetap dapat dilihat pada Lampiran 4 (A.1.3.7) Akumulasi Penyusutan Seluruh Aktiva Tetap belum dilakukan penyusutan .A.1.4) ASET LAINNYA Aset lainnya Pemerintah Kabupaten Mukomuko per 31 Desember 2009 sebesar Rp7.409.706.008,00. - Saldo awal 2009 : 1.282.150.000,00 - Mutasi 2009 : 6.127.556.008,00 Saldo Akhir 2009 7.409.706.008,00 21
  29. 29. Saldo awal 2009 terdiri dari software Dinas Dikbudpar Pemuda dan Olahraga Rp310.750.000,00, software di Sekretariat Daerah Rp328.900.000,00 software di KPTSP Rp 642.500.000,00. Mutasi selama TA 2009 meliputi : -Pengakuan atas pembebanan ganti rugi uang kelebihan pembayaran Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) Anggota DPRD sesuai SK Bupati Nomor 261 Tahun 2009. Sampai dengan 31 Desember 2009 masih terdapat sisa sebesar 2.717.806.008,00. -Reklasifikasi dari aset tetap lainnya berupa hewan ternak sebesar 3.409.750.000,00 yang secara hak sudah diserahterimakan sesuai dengan BA Penyerahan antara Pemda dengan Masyarakat, dan Pemda dalam hal ini Dinas Peternakan hanya memfasilitasi dan mengawasi pengguliran hewan tersebut di masyarakat. Namun demikian serah terima tersebut belum disertai dengan SK penghapusan Aset Tetap.A.2) KEWAJIBAN Kewajiban adalah jumlah uang yang wajib dibayar sebagai akibat penyerahan uang, barang dan atau jasa kepada Daerah atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kewajiban per 31 Desember 2009 sebesar Rp69.687.344.044,67 terdiri dari: - Kewajiban Jangka Pendek Rp 69.687.344.044,67 - Kewajiban Jangka Panjang Rp 0,00 Jumlah Rp 69.687.344.044,67A.2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK Kewajiban Jangka Pendek merupakan Utang yang harus dilunasi dalam jangka waktu kurang dari satu tahun anggaran. Utang Jangka Pendek meliputi : (A.2.1.1) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2009 sebesar Rp50.046.128,00 merupakan pajak-pajak pusat yang telah dipungut oleh bendahara pengeluaran, tetapi hingga 31 Desember 2009 belum disetor oleh bendahara pengeluaran sebesar Rp50.879.746,00 (Lampiran 1) dikurangi dengan kelebihan pemotongan pajak oleh BPD sebesar Rp833.618,00 (catatan A.1.1.4) (A.2.1.2) Utang Bunga Utang Bunga per 31 Desember 2009 sebesar Rp3.436.197.916,67 merupakan utang bunga atas pinjaman kredit bank sindikasi kepada Pemerintah Kabupaten Mukomuko yang akan jatuh tempo dalam tahun 2010 (Lampiran 5). 22
  30. 30. (A.2.1.3) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Bagian lancar utang jangka panjang sebesar Rp65.625.000.000,00 merupakan pokok utang jangka panjang atas pinjaman kredit bank sindikasi. Penerimaan pinjaman tersebut dilaksanakan dengan Akta Perjanjian Kredit Sindikasi Nomor 3 Tahun 2007 tanggal 5 Juli 2007 dari Notaris Catur Virgo, SH dengan suku bunga pinjaman sebesar 13% floating rate dan jangka waktu kredit sampai dengan 31 Desember 2009. Perjanjian kredit tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan melalui surat Nomor S-83/MK.7/2007 tanggal 5 April 2007 dan Menteri Dalam Negeri melalui surat Nomor 580/258/BAKD tanggal 20 Maret 2007. Berdasarkan Surat Persetujuan Penjadwalan Angsuran Pokok Kredit (SPPAK) Nomor: SR/056/DIR/PD/12-2008 tanggal 12 Desember 2008 pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 14,50 % p.a sliding, floating terhitung tanggal Addendum Perjanjian Kredit, dan pembayaran pokok pinjaman pertriwulan menjadi sebesar Rp21.875.000.000,00. Berdasarkan Surat persetujuan Penjadwalan Angsuran Pokok Kredit (SPPAK) Nomor SR/038/DIR/PD/06-2009 tanggal 17 Juli 2009, sisa utang sebesar Rp65.625.000.000,00 yang seharusnya telah lunas dibayar pada tahun anggaran 2009, akan dibayar pada tahun anggaran 2010 paling lambat tanggal 25 Juni 2010. (A.2.1.4) Utang Belanja Utang belanja per 31 Desember 2009 sebesar Rp576.100.000,00 merupakan realisasi belanja kegiatan yang telah direalisasikan pada tahun 2009 tetapi belum dibayarkan kepada pihak ketiga per 31 Desember 2009.A.3) EKUITAS DANA Ekuitas dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Mukomuko yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana per 31 Desember 2009 terdiri atas Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi, dengan rincian sebagai berikut: (A.3.1) Ekuitas Dana Lancar Ekuitas dana lancar merupakan selisih antara jumlah nilai aset lancar dengan jumlah kewajiban lancar per 31 Desember 2009 yang terdiri atas: - Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp 562.254.493,97 - Cadangan Piutang Rp 3.634.499.496,00 - Cadangan untuk Persediaan Rp 1.910.321.051,00 - Dana yang harus disediakan untuk pembayaran hutang jangka pendek Rp(69.637.297.916,67) - Pendapatan yang ditangguhkan Rp 24.653.812,00 Jumlah Rp(63.505.569.063,70) 23
  31. 31. (A.3.2) Ekuitas Dana Investasi Ekuitas dana investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya (tidak termasuk dana cadangan). Jumlah Ekuitas Dana Investasi per 31 Desember 2009 sebesar Rp754.614.974.812,11 yang terdiri atas: - Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Rp 20.958.226.892,11 - Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rp 726.247.041.912,00 - Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Rp 7.409.706.008,00 Jumlah Rp 754.614.974.812,11 24
  32. 32. B. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi APBD B.1 PENDAPATAN Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp384.099.956.026,41 atau 90,58% dari anggaran tahun 2009 sebesar Rp424.025.935.116,00. Realisasi pendapatan tersebut meningkat sebesar Rp50.635.391.303,85 atau 15,18% dibandingkan dengan realisasi pendapatan tahun anggaran 2008 yaitu sebesar Rp333.464.564.722,56. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan sebagai berikut : No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 1 Pendapatan Asli Daerah 12,000,000,000.00 8.973.011.076,60 74,78 2 Pendapatan Transfer 412.025.935.116,00 375.126.944.949,81 91,04 3 Lain-lain Pendapatan yang Sah 0,00 0,00 0,00 Jumlah 424.025.935.116,00 384.099.956.026,41 90,58 B.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp8.973.011.076,60 atau 74,78% dari anggaran tahun 2009 yaitu sebesar Rp12.000.000.000,00. Realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun Anggaran 2009 meningkat sebesar Rp2.303.058.774,88 atau 34,53% dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2008 yaitu sebesar Rp6.669.952.301,72. Rincian Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut : No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 1 Pendapatan Pajak Daerah 1.644.000.000,00 1.980.637.617,00 120,48 2 Pendapatan Retribusi Daerah 10.356.000.000,00 2.663.309.144,00 25,72 Hasil Pengelolaan Kekayaan 3 0,00 1.833.512.885,00 - Daerah Yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli 4 0,00 2.495.551.430,60 - Daerah yang Sah Jumlah 12,000,000,000.00 8.973.011.076,60 74,78 Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih lanjut diuraikan sebagai berikut : B.1.1.1 Pajak Daerah Pajak Daerah dianggarkan sebesar Rp1.644.000.000,00 dengan realisasi Rp1.980.637.617,00 atau 120,48% dari anggaran tahun 2009. Realisasi Pajak Daerah tahun Anggaran 2009 meningkat sebesar Rp692.558.253,00 atau 53,77% dibandingkan realisasi Pajak Daerah tahun anggaran 2008 yaitu sebesar Rp1.288.079.364,00. 25
  33. 33. Rincian Anggaran dan Realisasi Pajak Daerah sebagai berikut : No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 1 Pajak Hotel 10.000.000,00 9.354.000,00 93,54 2 Pajak Restoran 22.000.000,00 29.129.564,00 132,41 3 Pajak Hiburan 15.000.000,00 18.822.500,00 125,48 4 Pajak Reklame 87.000.000,00 117.112.375,00 134,61 Pajak Penerangan 5 750.000.000,00 590.481.400,00 78,73 Jalan Pajak Pengambilan 6 760.000.000,00 1.215.737.778,00 159,97 Galian Gol. C Jumlah 1.644.000.000,00 1.980.637.617,00 120,48B.1.1.2 Retribusi Daerah Retribusi Daerah dianggarkan sebesar Rp10.356.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp2.663.309.144,00 atau 25,72%. Rendahnya pencapaian target retribusi ini disebabkan karena : - Retribusi pada Badan Lingkungan Hidup, yang dianggarkan sebesar Rp507.500.000,00, realisasinya hanya mencapai 4,56 % atau sebesar Rp23.138.360,00. - Retribusi pada Dinas Tenaga Kerja yang dianggarkan sebesar Rp45.000.000,00, realisasinya hanya mencapai 1,34% atau sebesar Rp605.000,00. - Retribusi pada Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata, yang dianggarkan sebesar Rp18.000.000,00, tidak terealisasi (realisasi 0%). - Retribusi pada Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan, yang dianggarkan sebesar Rp4.291.250.000,00, realisasinya hanya mencapai 3,16% atau sebesar Rp135.784.738,00. - Retribusi pada Kantor Pertambangan dan Energi, yang dianggarkan sebesar Rp375.000.000,00, realisasinya hanya mencapai 2,63% atau sebesar Rp9.850.000,00. - Retribusi pada Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan, yang dianggarkan sebesar Rp356.750.000,00, realisasinya hanya mencapai 5,54% atau sebesar Rp19.757.075,00. Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2009 meningkat sebesar Rp882.727.160,00 atau meningkat sebesar 49,58% dibandingkan realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp 1.780.581.984,00. 26
  34. 34. Rincian Anggaran dan Realisasi Retribusi Daerah sebagai berikut : Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %Dinas Kesehatan :- Retribusi Pelayanan Kesehatan 201.950.000,00 122.111.800,00 60,47 Sub Jumlah 201.950.000,00 122.111.800,00 60,47Badan Pelayanan Kesehatan Masyrkt.(RSUD) :- Retribusi Pelayanan Kesehatan 1.471.000.000,00 698.101.100,00 47,46 Sub Jumlah 1.471.000.000,00 698.101.100,00 47,46Dinas PU, Perumahan dan Pemukiman :-Retribusi - - -PelayananPersampahan/Kebersihan- Retribusi dokumen tender 200.000.000,00 195.950.000,00 97,98- Retribusi drum aspal 125.000.000,00 1.250.000,00 1,00- Retribusi alat berat 400.000.000,00 131.627.868,00 32,91- Retribusi izin penambangan daerah - 3.750.000,00 - Sub Jumlah 725.000.000,00 332.577.868,00 45,87Ktr. Perhub.. Komunikasi dan Informatika:- Retribusi Jasa Parkir Pasar 80.000.000,00 10.795.000,00 13,49-Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 45.000.000,00 - 0,00- Retribusi kendaraan non BD 47.000.000,00 5.635.000,00 11,99- Retribusi Terminal 150.000.000,00 46.740.000,00 31,16- Retribusi Tmpt Rekreasi dan Olahraga - - --Retribusi angkutan barang khusus (ABK) 325.000.000,00 283.939.500,00 87,37- Retribusi izin usaha angkutan 67.550.000,00 6.800.000,00 10,07 Sub Jumlah 714.550.000,00 353.909.500,00 49,53 Ktr. Pasar, Pertamanan dan kebersihan-: Retribusi Pelayanan 85.000.000,00 - 0Persampahan/Kebersihan- Retribusi Pelayanan Pasar 125.000.000,00 15.374.000,00 12,30 Sub Jumlah 210.000.000,00 15.374.000,00 7,32Badan Lingkungan Hidup :- Retribusi Analisis Sampel Air Limbah 125.000.000,00 - 0- Retr. Pembuangan Limbah Cair, Padat 250.000.000,00 - 0dan B3- Retribusi Kelayakan Lingkungan 85.500.000,00 23.138.360,00 27,06- Retribusi Pemanfaatan Lingkungan 47.000.000,00 - 0 Sub Jumlah 507.500.000,00 23.138.360,00 4,56Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi :- Retribusi Wajib Lapor Perusahaan 45.000.000,00 605.000,00 1,34 Sub Jumlah 45.000.000,00 605.000,00 1,34Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaandan Pariwisata- Retribusi Tempat Rekreasi Hiburan dan 18.000.000,00 - 0Olah Raga 27
  35. 35. Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Sub Jumlah 18.000.000,00 - 0Sekretariat Daerah :- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 300.000.000,00 222.463.203,00 74,15- Retribusi Izin Gangguan/Keramaian 250.000.000,00 330.065.500,00 132,0- Ret. surat izin operasional borongan 3 125.000.000,00 59.550.000,00 47,64(SIOPB)- Retribusi izin usaha jasa kontruksi 87.500.000,00 18.750.000,00 10,71(IUJK)- Retribusi surat izin tempat usaha (SITU) 175.000.000,00 103.640.000,00 59,22- Ret. izin pengel. & usaha walet 45.000.000,00 - 0 Sub Jumlah 982.500.000,00 734.468.703,00 74,73Dinas Pendapatan dan Kekayaan Daerah: Retribusi Pelayanan Pasar- - 37.801.000,00 -- Retribusi Pelayanan Pemungutan Uang 65.000.000,00 30.480.000,00 46,89Leges- Retribusi Surat Nikah Cerai 15.000.000,00 - 0- Retribusi Sewa Gdg dan Sewa Tenda 17.000.000,00 - 0 Sub Jumlah 97.000.000,00 68.281.000,00 70,41Dinas Pertanian, Perkebunan danKehutananHasil Pertanian- Retribusi : 80.000.000,00 - 0- Retribusi alsintan 45.000.000,00 - 0- Retribusi Hasil Perkebunan yang 2.250.000.000,00 58.740.370,00 2,61Diangkut Keluar Masuk Daerah- Retribusi hasil olahan perkebunan 225.000.000,00 - 0- Retribusi Hasil Kayu Lelang 45.750.000,00 - 0- Retribusi Izin Usaha Perkebunan (IUP) 970.000.000,00 5.015.000,00 0,52- Ret. Izin Prbhn Komoditi Tnmn pd PBS 8.000.000,00 - 0- Retribusi Izin IPKR 225.000.000,00 72.029.368,00 32,01- Retribusi Izin IPK di lahan HGU 75.000.000,00 - 0- Retribusi Izin Pemanfaatan Air 47.500.000,00 - 0- Ret. Pemanfaatan Pemilikan dan 15.000.000,00 - 0Penggunaan alat Penebang Kayu- Retribusi Sarang Burung Walet 125.000.000,00 - 0- Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan 180.000.000,00 - 0Bukan Kayu Sub Jumlah 4.291.250.000,00 135.784.738,00 3,16Ktr. Pertambangan dan Energi :- Retribusi Pelayanan Pertambangan 300.000.000,00 - 0Umum -Retribusi Izin Pemanfaatan Air 1.350.000,00 0- Retribusi SIPD 75.000.000,00 8.500.000,00 11,33 Sub Jumlah 375.000.000,00 9.850.000,00 2,63Dinas Kelautan, Perikanan danPeternakan :- Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 50.000.000,00 - 0- Retribusi Jasa Usaha Rumah Potong 15.750.000,00 2.038.500,00 12,94Hewan 28
  36. 36. Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % - Retribusi BBI 40.000.000,00 - 0 - Retribusi Balai Benih Padi atau Hasil - - - Pertanian Alsintan - Retribusi - - - - Retribusi Hasil Perikanan - 6.937.250,00 - - Retribusi Penjualan Hasil Peternakan 25.500.000,00 - 0 - Retribusi Kesehatan Hewan Ternak 17.500.000,00 2.102.200,00 12,01 - Retribusi UPR 10.500.000,00 - 0 - Retribusi Cicilan Alat Tangkap Ikan 35.000.000,00 - 0 - Retribusi Izin Pengeluaran Hasil 75.000.000,00 - 0 Perikanan dari darat dan Laut Keluar Masuk Daerah - Retribusi Izin Pengeluaran Hewan 87.500.000,00 8.679.125,00 9,92 Ternak Sub Jumlah 356.750.000,00 19.757.075,00 5,54 Dinas Perindag. Koperasi dan UKM : - Retribusi tanda daftar perusahaan (TDP) 125.500.000,00 83.750.000,00 66,73 - Retribusi insentif dana bergulir 45.000.000,00 - 0 - Retribusi izin usaha perdagangan 125.000.000,00 65.600.000,00 52,32 (SIUP) - Retribusi IUI, TDI, TPI 65.000.000,00 - 0 Sub Jumlah 360.500.000,00 149.350.000,00 41,37 Jumlah 10.356.000.000,0 2.663.309.144,00 25,72 0B.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Walaupun Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tidak dianggarkan namun jumlah yang terealisasi seluruhnya sebesar Rp1.833.512.885,00, yang berasal dari deviden PT Bank Bengkulu. Jumlah tersebut meningkat sebesar Rp612.656.315,25 atau meningkat sebesar 50,18% dibandingkan realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan tahun anggaran 2008 sebesar Rp1.220.856.569,75, yang juga berasal dari deviden PT Bank Bengkulu.B.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah tidak dianggarkan dalam tahun 2009, namun terealisasi sebesar Rp2.495.551.430,60. Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah tahun Anggaran 2009 tersebut meningkat sebesar Rp115.117.046,63 atau 4.84% dibandingkan dengan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah tahun anggaran 2008 sebesar Rp2.380.434.383,97. 29
  37. 37. Rincian Anggaran dan Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagai berikut : No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 1 Jasa Giro rekening kasda 0,00 528.530.983,00 - Pend Pengembalian Klbhn 2 0,00 10.005.000,00 Pmbyrn Perjn Dinas 3 Sumbangan Pihak Ketiga 0,00 323.348.050,00 - 4 Setoran lain-lain 0,00 1.633.667.397,60 - Jumlah 0,00 2.495.551.430,60 -B.1.2 Pendapatan Transfer Pendapatan Transfer dianggarkan sebesar Rp 412.025.935.116,00 dengan realisasi sebesar Rp 375.126.944.949,81 atau 91,04%. Realisasi pendapatan transfer tahun Anggaran 2009 meningkat sebesar Rp 77.332.332.528,97 atau meningkat sebesar 25,97% dibandingkan pendapatan transfer Tahun Anggaran 2008 yaitu sebesar Rp297.794.612.420,84. Rincian Anggaran dan Realisasi pendapatan transfer sebagai berikut : No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % Transfer Pemerintah Pusat- 1 357.025.935.116.00 318.259.145.852,00 89,14 Dana Perimbangan Transfer Pemerintah Pusat- 2 50.000.000.000.00 50.000.000.000.00 100,00 Lainnya 3 Transfer Pemerintah Provinsi 5.000.000.000,00 6.867.799.097,81 137,36 Jumlah 412.025.935.116,00 375.126.944.949,81 91,04 Pendapatan transfer lebih lanjut diuraikan sebagai berikut: B.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Pendapatan Transfer-Dana Perimbangan dianggarkan sebesar Rp357.025.935.116.00 dengan realisasi sebesar Rp318.259.145.852,00 atau 89,14%. Realisasi pendapatan transfer tahun Anggaran 2009 meningkat sebesar Rp26.168.087.314,00 atau meningkat sebesar 8,96% dibandingkan pendapatan transfer tahun anggaran 2008 yaitu sebesar Rp292.091.058.538,00. 30
  38. 38. Rincian Anggaran dan Realisasi pendapatan transfer pemerintah pusat- dana perimbangan sebagai berikut :No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %1 Dana Bagi Hasil Pajak 68.518.006.002,00 27.276.309.363,00 39,81 Dana Bagi Hasil Bukan2 2.017.532.114,00 642.539.489,00 31,85 Pajak (Sumber Daya Alam) 100,03 Dana Alokasi Umum 234.105.397.000,00 234.105.397.000,00 0 100,04 Dana Alokasi Khusus 52.385.000.000,00 52.385.000.000,00 05 Dana Tunjangan Pendidikan 0,00 3.849.900.000,00 - Jumlah 357.025.935.116.00 318.259,145.852,00 89,14 Pendapatan transfer pemerintah pusat-dana perimbangan lebih lanjut diuraikan sebagai berikut: B.1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak dianggarkan sebesar Rp68.518.006.002,00 dengan realisasi sebesar Rp27.276.309.363,00 atau 39,81% dari anggaran. Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak Tahun Anggaran 2009 meningkat sebesar Rp6.166.920.754,00 atau 29,21% dibandingkan dana bagi hasil pajak tahun anggaran 2008 yaitu sebesar Rp21.109.388.609,00. Rincian Anggaran dan Realisasi dana bagi hasil pajak sebagai berikut: No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 1 Bagi Hasil dari Pajak 62.522.676.002,00 23.283.791.115,00 35,52 Bumi dan Bangunan 2 Bagi Hasil dari Bea Perolehan Hak Atas 5.256.560.000,00 2.655.492.774,00 50,52 Tanah dan Bangunan 3 Bagi hasil dari pajak penghasilan (PPh) 738.770.000,00 1.337.025.474,00 180,98 pasal 21 penghasilan orang pribadi Jumlah 68.518.006.002,00 27.276.309.363,00 39,81 B.1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dianggarkan sebesar Rp2.017.532.114,00 dengan realisasi sebesar Rp642.539.489,00 atau 31,85% dari anggaran. 31
  39. 39. Rincian Anggaran dan Realisasi dana bagi hasil bukan pajak sebagai berikut : No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 1 Bagi Hasil dari Iuran Hak 1.342.150.000,00 0,00 - Pengelolaan Hutan 2 Bagi Hasil dari Iuran 426.934.909,00 413.187.212,00 96,78 Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi (Royalti) 3 Bagi hasil dari Pungutan 248.447.205,00 229.352.277,00 92,1 Hasil Perikanan Jumlah 2.017.532.114,00 642.539.489,00 31,85 B.1.2.1.3 Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umum dianggarkan sebesar Rp234.105.397.000,00 dengan realisasi sebesar Rp 234.105.397.000,00 atau 100,00 % dari anggaran. Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2009 meningkat sebesar Rp10.348.945.000,00 atau 4,63% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2008 yaitu sebesar Rp223.756.452.000,00. B.1.2.1.4 Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) dianggarkan sebesar Rp52.385.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp52.385.000.000,00 atau 100,00 % dari anggarannya. Realisasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2009 meningkat sebesar Rp7.705.000.000,00 atau 17,24% dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran 2008 yaitu sebesar Rp44.680.000.000,00. B.1.2.1.5 Dana Tunjangan Pendidikan Tidak terdapat anggaran untuk pendapatan transfer dari Dana Tunjangan Pendidikan namun terdapat realisasi Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp3.849.900.000,00 atau meningkat sebesar Rp2.448.117.800,00 Dari realisasi Tunjangan Pendidikan Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp1.401.782.200,00B.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya pada tahun anggaran 2009 yang berupa Dana Penyesuaian dianggarkan sebesar Rp50.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp50.000.000.000,00 atau 100% dari anggaran. Pendapatan ini tidak ada realisasi pada tahun sebelumnya.B.1.2.3 Transfer Pemerintah Propinsi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi berasal dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak yang dianggarkan sebesar Rp5.000.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp6.867.799.097,81 atau 137,36% dari anggarannya yang merupakan pendapatan dari bagi hasil Pajak Kendaraan Bermotor 32

×