SlideShare a Scribd company logo

Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010

•
•
Usman Yasin
Usman Yasin

Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Semester I Tahun 2010

1 of 157
Download to read offline
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2009 DI BENGKULU Nomor : 02/LK/XVIII.BKL/05/2010 Tanggal : 18 Mei 2010 AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2010
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU Jl. Pembangunan No.16, Padang Harapan, Bengkulu, Telp (0736) 343233, Fax. (0736) 349348 Bengkulu, 21Juni 2010 Nomor : 143 /S/XVIII.BKL/06/2010 Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2009 Yth. Ketua DPRD Kota Bengkulu di Bengkulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK RI telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2009, yang meliputi Neraca per 31 Desember 2009 dan 2008, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Tujuan pemeriksaan adalah untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2009 dan 2008 bebas dari salah saji yang material dan secara wajar menggambarkan posisi keuangan per 31 Desember 2009 dan 2008, dan realisasi anggaran sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku. Walikota Bengkulu bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan dimaksud sesuai SAP, menerapkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan mematuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran penyajian laporan keuangan, BPK RI melakukan pengujian terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD oleh Pemerintah Kota Bengkulu. Pemeriksaan tersebut dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan BPK RI Tahun 2007. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, kami sampaikan beberapa kelemahan dalam sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang perlu mendapat perhatian yaitu diantaranya: 1. Pertanggungjawaban uang persediaan melalui mekanisme UP/GU/TU tidak tertib sehingga mengganggu likuiditas keuangan. 2. Pengendalian atas pengelolaan pajak masih belum memadai sehingga terjadi tunggakan PBB dan Pajak Daerah Tahun 2009 masing-masing sebesar Rp3.229.818.062,00 dan sebesar Rp251.975.000,00. 1
3. Sistem pencatatan mutasi Persediaan masih lemah, sehingga belum menjamin tingkat keakuratan nilai persediaan. 4. Penyertaan Modal Pemkot Bengkulu sebesar Rp20.673.388.250,00 pada beberapa BUMD belum ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan belum diyakini kewajaran nilainya. 5. Pengeluaran untuk Investasi Dana Bergulir TA 2009 sebesar Rp1.550.000.000,00 pada Dinas Koperasi dan PPKM dianggarkan pada belanja barang dan jasa. 6. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2009 sebesar Rp1.315.541.847.190,00 belum dapat diyakini kewajarannya. 7. Pengakuan utang bunga sebesar Rp104.224.000,00 kepada KOPPKAL Bangun Wijaya tidak didukung dengan bukti-bukti atau dokumen sumber yang memadai. 8. Perjanjian dan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan lahan dengan mitra Bangun Guna Serah berpotensi merugikan Pemkot Bengkulu. 9. Terjadi ketekoran Kas di Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD per 3 Juni 2010 sebesar Rp939.858.370,00. 10.Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp279.606.093,00 dan sisa Uang Persediaan sebesar Rp75.138.931,00 terlambat disetor ke Kas Daerah. Kami persilahkan Ketua DPRD Kota Bengkulu menelaah hasil pemeriksaan lengkap terlampir dan atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih. Tembusan: 1. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta; 2. Anggota Pembina Utama Keuangan Negara V BPK RI, di Jakarta; 3. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI, di Jakarta; 4. Kepala Ditama Revbang BPK RI, di Jakarta; 5. Inspektur Utama BPK RI, di Jakarta. 2
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU Jl. Pembangunan No.16, Padang Harapan, Bengkulu, Telp (0736) 343233, Fax. (0736) 349348 Bengkulu, 21 Juni 2010 Nomor : 144 /S/XVIII.BKL/06/2010 Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2009 Yth. Walikota Bengkulu di Bengkulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK RI telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2009, yang meliputi Neraca per 31 Desember 2009 dan 2008, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Tujuan pemeriksaan adalah untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2009 dan 2008 bebas dari salah saji yang material dan secara wajar menggambarkan posisi keuangan per 31 Desember 2009 dan 2008, dan realisasi anggaran sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku. Walikota Bengkulu bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan dimaksud sesuai SAP, menerapkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan mematuhi peraturan perundangan- undangan yang berlaku. Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran penyajian laporan keuangan, BPK RI melakukan pengujian terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD oleh Pemerintah Kota Bengkulu. Pemeriksaan tersebut dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan BPK RI Tahun 2007. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, kami sampaikan beberapa kelemahan dalam sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang perlu mendapat perhatian yaitu diantaranya: 1. Pertanggungjawaban uang persediaan melalui mekanisme UP/GU/TU tidak tertib sehingga mengganggu likuiditas keuangan. 2. Pengendalian atas pengelolaan pajak masih belum memadai sehingga terjadi tunggakan PBB dan Pajak Daerah Tahun 2009 masing-masing sebesar Rp3.229.818.062,00 dan sebesar Rp251.975.000,00. 1
3. Sistem pencatatan mutasi Persediaan masih lemah, sehingga belum menjamin tingkat keakuratan nilai persediaan. 4. Penyertaan Modal Pemkot Bengkulu sebesar Rp20.673.388.250,00 pada beberapa BUMD belum ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan belum diyakini kewajaran nilainya. 5. Pengeluaran untuk Investasi Dana Bergulir TA 2009 sebesar Rp1.550.000.000,00 pada Dinas Koperasi dan PPKM dianggarkan pada belanja barang dan jasa. 6. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2009 sebesar Rp1.315.541.847.190,00 belum dapat diyakini kewajarannya. 7. Pengakuan utang bunga sebesar Rp104.224.000,00 kepada KOPPKAL Bangun Wijaya tidak didukung dengan bukti-bukti atau dokumen sumber yang memadai. 8. Perjanjian dan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan lahan dengan mitra Bangun Guna Serah berpotensi merugikan Pemkot Bengkulu. 9. Terjadi ketekoran Kas di Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD per 3 Juni 2010 sebesar Rp939.858.370,00. 10.Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp279.606.093,00 dan sisa Uang Persediaan sebesar Rp75.138.931,00 terlambat disetor ke Kas Daerah. Sehubungan hal tersebut, BPK RI mengharapkan Walikota Bengkulu agar menindaklanjuti rekomendasi BPK RI yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dan menyampaikannya kepada BPK RI selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima. 2
SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2009 Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2009 terdiri dari 3 (tiga) bagian sebagai berikut: 1. Laporan I: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2009 Laporan I berisi: (a) Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK RI atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2009; (b) Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2009 yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan; dan (c) Gambaran Umum Pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, sasaran pemeriksaan, standar pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, obyek pemeriksaan, dan kendala pemeriksaan. 2. Laporan II: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengendalian Intern dalam rangka Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2009 Laporan II berisi: (a) Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengendalian Intern; (b) Gambaran Umum atas Pengendalian Intern dalam Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Instansi; (c) Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan atas Pengendalian Intern Tahun 2004 s.d. 2009; dan (d) Temuan Pemeriksaan atas Pengendalian Intern Tahun 2009. 3. Laporan III: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dalam rangka Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2009 Laporan III berisi: (a) Resume Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; (b) Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2004 s.d. 2009, dan; (c) Temuan pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2009. BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
LAPORAN I LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2009
DAFTAR ISI Halaman LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN............................ 1 LAPORAN KEUANGAN POKOK ........................................................................................ 3 1. NERACA KOMPARATIF.................................................................................................... 3 2. LAPORAN REALISASI ANGGARAN ............................................................................... 5 3. LAPORAN ARUS KAS........................................................................................................ 7 4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN ..................................................................... 9 GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN ............................................................................... 51 LAMPIRAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu yang meliputi Neraca per 31 Desember 2009 dan 2008, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan tersebut adalah tanggung jawab Pemerintah Kota Bengkulu. Tanggung jawab BPK RI adalah pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan. BPK RI melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK RI merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap penyajian atas laporan keuangan secara keseluruhan. BPK RI yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat. Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan A.1.c atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009, Pemerintah Kota Bengkulu telah melakukan penyesuaian atas saldo Aset Tetap per 31 Desember 2008 menjadi sebesar Rp1.169.211.125.809,00 dari semula sebesar Rp931.769.036.840,81, yang diterapkan untuk penyajian kembali Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008. Penyesuaian nilai Aset Tetap per 31 Desember 2008 tersebut sebagai akibat dari inventarisasi dan penilaian kembali Aset Tetap yang dilakukan Pemerintah Kota Bengkulu dengan pendampingan dari konsultan appraisal. BPK RI memeriksa penyesuaian sebagaimana dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan tersebut di atas dan menemukan beberapa Aset Tetap dalam jumlah yang cukup material tidak tercatat, tidak diketahui keberadaannya, tidak diketahui nilainya, dan tidak jelas status kepemilikannya, sebagai mana telah dimuat dalam LHP BPK No.06/PDTT/XVIII.BKL/02/2010 tanggal 11 Februari 2010. Selain itu, Pemerintah Kota Bengkulu juga belum memasukkan nilai tanah badan jalan sebanyak 974 ruas jalan dengan panjang sekitar 536.766 m dengan luas minimal 2.279.251,00 m2. Permasalahan tersebut dapat menggangu kewajaran penyajian akun Aset Tetap dalam Neraca per 31 Desember 2009 dan 2008. BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 1
Menurut pendapat BPK RI, kecuali terhadap hal-hal yang diungkapkan pada paragraf di atas, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Bengkulu per 31 Desember 2009 dan 2008, serta realisasi anggaran, dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan laporan hasil pemeriksaan atas pengendalian intern disajikan dalam bagian tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini. Bengkulu, 18 Mei 2010 BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 2
Laporan Keuangan Pokok Pemerintah Kota Bengkulu
Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu
Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 4. Catatan atas Laporan Keuangan PEMERINTAH KOTA BENGKULU BAB I PENDAHULUAN A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Secara umum tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah: 1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. 2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan. 3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai. 4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. 5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. 6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No.47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4286); 3. Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4355); 4. Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4400); 5. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4437); 6. Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4438); 7. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No.49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4503); 8. Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No.138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4576); -9-
Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 9. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No.25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4614); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. C. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN A. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan B. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan C. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan BAB II PEREKONOMIAN KOTA BENGKULU, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD A. Perekonomian Kota Bengkulu B. Kebijakan Keuangan C. Indikator pencapaian target kinerja APBD BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN A. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan B. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI A. Entitas pelaporan dan entitas akuntansi keuangan daerah B. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan C. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan D. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN A. Penjelasan Pos-Pos Neraca 1. Aset 2. Kewajiban 3. Ekuitas Dana B. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran 1. Pendapatan 2. Belanja 3. Pembiayaan C. Penjelasan atas Komponen-komponen Laporan Arus Kas BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN A. Dasar Hukum Pembentukan Kota Bengkulu B. Dasar Pelaksanaan Pembiayaan TA 2009 C. Komitmen/kontinjensi yang tidak dapat disajikan dalam neraca D. Kejadian yang mempunyai dampak sosial BAB VII PENUTUP -10-
Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 BAB II PEREKONOMIAN KOTA BENGKULU, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD A. Perekonomian Kota Bengkulu 1. Pertumbuhan Ekonomi Kota Bengkulu Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karena itu dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat adalah pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan. Selama kurun waktu 2001-2007 perekonomian Kota Bengkulu mengalami peningkatan. Pada periode 2001-2003 perekonomian Kota Bengkulu tumbuh 5,19%, pada kurun waktu 2003- 2004 pertumbuhan Kota Bengkulu sedikit melambat dengan angka pertumbuhan 5,09%, pada kurun waktu 2004-2005 perekonomian Kota Bengkulu kembali meningkat menjadi 5,66%, kemudian meningkat menjadi 6,65% pada kurun waktu 2005-2006, sedangkan pada kurun waktu 2006-2007 pertumbuhan ekonomi kembali mengalami percepatan 6,63%. Terjadinya percepatan pertumbuhan ekonomi Kota Bengkulu pada kurun waktu 2004-2007 tidak terlepas dari semakin membaiknya kondisi perekonomian di tingkat nasional pada kurun waktu yang sama. Namun pada Tahun 2008 mengalami penurunan dalam laju pertumbuhan. Penurunan laju pertumbuhan ekonomi yang dialami Kota Bengkulu ini sebagai akbibat dari tingginya tingkat inflasi dan krisis ekonomi global. Tingginya tingkat inflasi merupakan akibat dari kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM pada bulan Mei 2008. Kenaikan Harga BBM membuat harga barang-barang lain terutama bahan pangan melonjak ini, sehingga melemahkan kemampuan daya beli masyarakat Kota Bengkulu. Krisis ekonomi global yang terjadi pada akhir kuartal ketiga dan kuartal keempat Tahun 2008 turut memberikan andil dalam turunnya laju pertumbuhan Kota Bengkulu. 2. Struktur Perekonomian Kota Bengkulu Dalam struktur perekonomian Kota Bengkulu, peranan sektor perdagangan, hotel, dan restoran sangat dominan. Fenomena itu terlihat dari relatif besarnya kontribusi sektor perdagangan, hotel, dan restoran dalam PDRB Kota Bengkulu atas dasar harga berlaku dibandingkan sektor- sektor lainnya. Sektor perdagangan, hotel, dan restoran menempati urutan teratas dalam struktur perekonomian Kota Bengkulu. Nilai nominal PDRB sektor perdagangan, hotel, dan restoran pada Tahun 2008 sebesar Rp1.431,24 milyar, sedangkan kontribusinya dalam PDRB Kota Bengkulu sebesar 36,93%. Penyumbang terbesar dalam sektor perdagangan, hotel, dan restoran adalah subsektor restoran. Nilai nominal PDRB subsektor restoran pada Tahun 2008 mencapai sebesar Rp1.336,13 milyar atau 35,25% dari total PDRB keseluruhan. Dibandingkan dengan Tahun 2007 kontribusi sektor perdagangan, hotel, dan restoran dalam PDRB Kota -11-
Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 Bengkulu sedikit mengalami penurunan, dimana kontribusinya pada Tahun 2007 sebesar 38,17%. Setelah sektor perdagangan, hotel, dan restoran struktur perekonomian Kota Bengkulu didominasi oleh sektor jasa-jasa. Pada Tahun 2008 kontribusi sektor jasa dalam PDRB Kota Bengkulu sebesar 21,31%. Dibandingkan dengan Tahun 2007 kontribusi sektor jasa-jasa dalam PDRB Kota Bengkulu sedikit meningkat, dimana pada Tahun 2007 kontribusinya sebesar 20,29%. Penyumbang terbesar dalam sektor jasa-jasa adalah Subsektor Pemerintahan Umum dan Pertahanan. Pada Tahun 2008 PDRB Subsektor Pemerintahan Umum dan Pertahanan mencapai Rp537,63 milyar. Kontribusi Subsektor Pemerintahan Umum dan Pertahanan dalam sektor jasa sebesar 13,87%. Sementara itu peranan swasta yang bergerak di bidang jasa dalam perekonomian Kota Bengkulu masih relatif rendah. Hal itu terlihat dari relatif rendahnya kontribusi subsektor swasta dalam sektor jasa maupun dalam PDRB Kota Bengkulu. Pada Tahun 2008 kontribusi subsektor swasta dalam PDRB sektor jasa sebesar Rp288,05 milyar, dalam PDRB Kota Bengkulu kontribusinya hanya sebesar 7,43%. Posisi berikutnya pada struktur perekonomian Kota Bengkulu setelah sektor perdagangan, hotel, dan restoran dan sektor jasa adalah sektor pengangkutan dan komunikasi. Kontribusi sektor pengangkutan dan komunikasi dalam PDRB Kota Bengkulu pada Tahun 2008 sebesar 17,08%. Dibandingkan dengan Tahun 2007 kontribusi sektor pengangkutan dan komunikasi dalam PDRB Kota Bengkulu tidak mengalami perubahan. Pada Tahun 2008 kontribusi sektor pengangkutan dan komunikasi dalam PDRB Kota Bengkulu sebesar 17,08%. Penyumbang terbesar dalam sektor pengangkutan dan komunikasi adalah subsektor angkutan khususnya angkutan jalan raya. Pada Tahun 2008 PDRB angkutan jalan raya mencapai Rp341,06 milyar. Kontribusinya dalam PDRB sektor angkutan dan komunikasi sebesar 51,53%, sedangkan dalam PDRB Kota Bengkulu kontribusinya sebesar 8,80%. 3. PDRB Perkapita Pada Tahun 2008 nilai nominal pendapatan perkapita per tahun penduduk di Kota Bengkulu diperkirakan sebesar Rp14,12 juta. Bila dibandingkan dengan Tahun 2007 maka nilai nominal pendapatan perkapita per tahun penduduk di Kota Bengkulu meningkat sebesar 11,16%. Sementara itu nilai riil pendapatan perkapita per tahun penduduk di Kota Bengkulu pada Tahun 2008 diperkirakan sebesar Rp6,91 juta. Jika dibandingkan dengan Tahun 2007 maka nilai riil pendapatan perkapita per tahun penduduk di Kota Bengkulu diperkirakan meningkat sebesar 3,28%. Apabila dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Provinsi Bengkulu, maka ditinjau dari nilai nominal maupun nilai riil pendapatan perkapitanya tingkat kesejahteraan penduduk di Kota Bengkulu jauh lebih baik. Pada Tahun 2008 nilai nominal pendapatan perkapita per tahun penduduk di Provinsi Bengkulu kurang Rp7 juta, sedangkan nilai riil pendapatan perkapita per tahun kurang dari Rp4 juta. B. Kebijakan Keuangan Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka kewajiban pemerintah daerah untuk membuat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2009 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bengkulu dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bengkulu. -12-
Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 C. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Secara umum target APBD Kota Bengkulu tercapai sesuai target yang ditetapkan. Ini bisa dilihat dari target pendapatan dalam Tahun 2009 sebesar Rp491.162.327.128,79 bisa dicapai sebesar Rp475.664.056.169,03 atau sebesar 96,84%. Jika diperhatikan komposisi pendapatan Pemkot Bengkulu, maka Pendapatan Asli Daerah Kota Bengkulu hanya sebesar Rp26.941.305.683,11 atau 5,66% dari total pendapatan sebesar Rp475.664.056.169,03. Selebihnya sebesar Rp408.834.708.133,00 atau 85,95% merupakan kontribusi pemerintah pusat melalui transfer/dana perimbangan, sebesar Rp11.871.208.352,92 atau 2,50% merupakan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi, dan sebesar Rp28.016.834.000,00 atau 5,89% merupakan pendapatan lain- lain. Target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp34.582.971.796,99 bisa dicapai sebesar Rp26.941.305.683,11 atau sebesar 77,90%. -13-
Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN A. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Secara singkat anggaran dan realisasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bengkulu TA 2009 Kota Bengkulu adalah sebagai berikut: No. Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 1. Pendapatan 491.162.327.128,79 475.664.056.169,03 96,84 Pendapatan Asli Daerah 34.582.971.796,99 26.941.305.683,11 77,90 Pendapatan Transfer 432.361.946.331,80 420.705.916.485,92 97,30 Lain-lain Pendapatan yang Sah 24.217.409.000,00 28.016.834.000,00 115,69 2. Belanja 534.398.327.128,79 500.997.884.400,00 93,75 Belanja Operasi 417.806.246.895,79 390.570.594.059,00 93,48 Belanja Modal 115.542.080.233,00 109.642.344.741,00 94,89 Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,00 772.110.000,00 77,21 Belanja Transfer 50.000.000,00 12.835.600,00 25,67 Surplus (Defisit) (43.236.000.000,00) (25.333.828.230,97) 58,59 3. Pembiayaan 43.236.000.000,00 43.998.548.697,17 101,76 Penerimaan Pembiayaan 44.736.000.000,00 44.998.548.697,17 100,59 Pengeluaran Pembiayaan 1.500.000.000,00 1.000.000.000,00 66,67 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 0,00 18.664.720.466,20 ~ Dari tabel di atas terlihat bahwa dari target pendapatan sebesar Rp491.162.327.128,79 bisa dicapai sebesar Rp475.664.056.169,03 atau sebesar 96,84%. Dari sisi belanja, dari rencana anggaran belanja sebesar Rp534.398.327.128,79 dan terpakai (dibelanjakan) sebesar Rp500.997.884.400,00 atau sebesar 93,75%. Dengan capaian angka-angka di atas, Pemkot Bengkulu pada akhir TA 2009 (tanggal 31 Desember 2009) memiliki SiLPA sebesar Rp18.664.720.466,20. B. Hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang ditetapkan 1. Hambatan yang dihadapi Pemkot Bengkulu dalam pencapaian target pendapatan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut: a. Masih adanya sebagian wajib pajak dan wajib retribusi yang kurang sadar untuk memenuhi kewajiban tepat waktu; b. Terbatasnya sarana dan prasarana yang ada sehingga potensi pendapatan belum digali secara efektif. 2. Hambatan yang dihadapi Pemkot Bengkulu dalam pencapaian target belanja yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut: a. Proses pengesahan APBD (termasuk APBD Perubahan) yang mengalami keterlambatan; b. Kurangnya kualitas sumber daya manusia di lingkungan Pemkot Bengkulu. -14-
Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI A. Entitas pelaporan dan entitas akuntansi keuangan daerah Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Pembentukan Kota Bengkulu adalah dengan Undang-Undang Darurat No.6 Tahun 1956 tentang pembentukan kota kecil dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 No.57, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.1091). Dengan dibentuknya Provinsi Bengkulu berdasarkan Undang-Undang No.9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu, Kotamadya Bengkulu menjadi salah satu daerah tingkat II di wilayah Provinsi Bengkulu. Sesuai dengan UU No.22 Tahun 1999 yang direvisi dengan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kotamadya Bengkulu merupakan daerah otonom. Alamat Kantor Pemkot Bengkulu berada di Jalan S. Parman No.01 Kota Bengkulu. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bengkulu pada TA 2009 adalah sebanyak 37 SKPD dengan rincian sebagai berikut: No. Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 1. Sekretariat Daerah 2. Sekretariat DPRD 3. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset 4. Dinas Pendidikan Nasional 5. Dinas Kesehatan 6. Dinas Pekerjaan Umum 7. Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan 8. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika 9. Dinas Pertamanan dan Kebersihan 10. Dinas Sosial 11. Dinas Tenaga Kerja, Pemuda, dan Olahraga 12. Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Menengah 13. Dinas Pertanian dan Peternakan 14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 15. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 16. Dinas Kelautan dan Perikanan 17. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 18. Inspektorat 19. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 20. Badan Kepegawaian Daerah 21. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 22. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 23. Badan Lingkungan Hidup -15-
Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 No. Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 24. Badan Kesbangpol dan Linmas 25. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan KB 26. Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi 27. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 28. Kantor Pemadam Kebakaran 29. Kantor Penghubung 30. Kecamatan Ratu Agung 31. Kecamatan Ratu Samban 32. Kecamatan Sungai Serut 33. Kecamatan Kampung Melayu 34. Kecamatan Gading Cempaka 35. Kecamatan Teluk Segara 36. Kecamatan Selebar 37. Kecamatan Muara Bangkahulu Terbitnya Permendagri No.13 Tahun 2006 dan revisinya Permendagri No.59 Tahun 2007 yang menjadi pedoman pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah, mengamanatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran. Kewenangan ini sekaligus memunculkan kewajiban kepada Kepala SKPD untuk menyusun laporan keuangan berupa neraca, laporan realisasi anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam menyusun laporan keuangan ini, aset Pemerintah Daerah Kota Bengkulu masih dipusatkan di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sesuai laporan keuangan tahun sebelumnya, dan belum didistribusikan kepada setiap SKPD. Kecuali aset yang diperoleh dalam TA 2009 akan menjadi data aset SKPD untuk keperluan penyusunan laporan keuangan TA 2009 ini. B. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemkot Bengkulu, adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Pemkot Bengkulu menggunakan istilah sisa (lebih/kurang) pembiayaan anggaran untuk setiap TA. Sisa pembiayaan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemkot Bengkulu, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. -16-
Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 C. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan Pemkot Bengkulu. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat Kota Bengkulu, lembaga legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas fungsional, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta Pemerintah Pusat. Pos-Pos Neraca Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemkot Bengkulu mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut: 1. Kas dan Setara Kas; 2. Investasi Jangka Pendek; 3. Piutang Pajak dan Bukan Pajak; 4. Persediaan; 5. Investasi Jangka Panjang; 6. Aset Tetap; 7. Kewajiban Jangka Pendek; 8. Kewajiban Jangka Panjang; 9. Ekuitas Dana. Aset Lancar Aset Lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika: 1. Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau 2. Berupa Kas dan Setara Kas. Aset lancar meliputi: 1. Kas dan setara Kas Kas adalah alat pembayaran sah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemkot Bengkulu. Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemkot Bengkulu yang berada di rekening Kas Daerah pada bank-bank yang ditunjuk oleh Pemkot Bengkulu sesuai ketentuan yang berlaku. Kas dinyatakan dalam nilai rupiah, apabila terdapat kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun, kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. -17-
Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 2. Kas di Bendahara Pengeluaran/Penerimaan (Sisa Uang Persediaan) Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa kas (uang tunai dan simpanan di bank) yang belum dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran sampai akhir tahun anggaran berjalan. Kas di Bendahara Penerimaan adalah sisa kas yang belum disetor oleh Bendahara Penerimaan atas penerimaan daerah sampai akhir tahun anggaran berjalan. 3. Investasi Jangka Pendek Investasi Jangka Pendek merupakan investasi yang dapat segera dicairkan (dikonversi) menjadi kas dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut: a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan; b. Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas; c. Berisiko rendah. Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas: a. Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits); b. Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai (cash dividend) dicatat sebagai pendapatan. Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran. 4. Piutang Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Piutang terdiri atas bagian lancar tagihan penjualan angsuran, piutang pajak daerah, piutang retribusi, dan piutang lain-lain. Piutang diakui pada akhir -18-
Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 periode akuntansi sebesar jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan. Piutang dinilai sebesar nilai nominal. 5. Persediaan Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, obat-obatan, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. Dalam hal pemerintah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk kontruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan. Persediaan disajikan sebesar: 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian; 2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan; Investasi Jangka Panjang Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan nonpermanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria: 1. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa pontensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah; 2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable). Aset Tetap Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Tidak -19-
Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan (materials) dan perlengkapan (supplies). Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi dan pertukaran dengan aset lainnya. Klasifikasi Aset Tetap Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan: 1. Tanah; 2. Peralatan dan Mesin; 3. Gedung dan Bangunan; 4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan; 5. Aset Tetap Lainnya; dan 6. Konstruksi dalam Pengerjaan. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemkot Bengkulu dan dalam kondisi siap dipakai. Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Konstruksi Dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Kriteria Aset Tetap Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria: 1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; 2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; 3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; 4. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; 5. Memenuhi ketentuan batas nilai materialitas Dalam menentukan apakah suatu pos mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomik masa depan yang dapat diberikan oleh pos tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemkot Bengkulu. Manfaat ekonomi masa yang akan datang akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui. -20-
Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 Pengukuran Aset tetap Pengukuran dapat dipertimbangkan andal biasanya dipenuhi bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya. Penilaian aset tetap Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan. Donasi Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah. Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk Pemkot Bengkulu dengan persyaratan kewajibannya kepada Pemkot Bengkulu telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti -21-
Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 perolehan aset tetap dengan pertukaran. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan pemerintah daerah dan jumlah yang sama juga diakui sebagai belanja modal dalam laporan realisasi anggaran. Pengeluaran Modal (Capital Expenditure) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dikapitalisasi dalam nilai aset yang bersangkutan. Dalam hal tambahan pengeluaran untuk suatu aset tetap tidak memenuhi kriteria tersebut, maka pengeluaran tersebut tidak dapat dikapitalisir ke dalam nilai aset tetap melainkan diakui sebagai belanja yang mengurangi nilai aset bersih Pemkot Bengkulu. Penyusutan Aset Tetap Pemkot Bengkulu belum menerapkan ketentuan penyusutan aset tetap sebagaimana dimaksud dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No.7 tentang Akuntansi Aset Tetap, Paragraf 53 sampai dengan Paragraf 57. Revaluasi Aset Tetap Pemkot Bengkulu melakukan penilaian kembali untuk menyajikan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2008. Aset Bersejarah Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan karya seni (works of art). Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja Tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan sampai dengan akhir tahun (per tanggal 31 Desember) belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. -22-
Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Kewajiban Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemkot Bengkulu. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya. Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang. Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika: 1. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; 2. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinancing) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan 3. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui. Tunggakan Kewajiban Tunggakan didefinisikan sebagai jumlah tagihan yang telah jatuh tempo namun Pemkot Bengkulu tidak mampu untuk membayar jumlah pokok dan/atau bunganya sesuai jadwal. Beberapa jenis utang pemerintah mungkin mempunyai saat jatuh tempo sesuai jadwal pada satu tanggal atau serial tanggal saat debitur diwajibkan untuk melakukan pembayaran kepada kreditur. Restrukturisasi Utang Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang terkait. Jumlah bunga harus dihitung dengan menggunakan tingkat bunga efektif konstan dikalikan dengan nilai tercatat utang pada awal setiap periode antara saat restrukturisasi sampai dengan saat jatuh tempo. Tingkat bunga efektif yang baru adalah sebesar tingkat diskonto yang dapat menyamakan nilai tunai jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru -23-
Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 (tidak temasuk utang kontinjen) dengan nilai tercatat. Berdasarkan tingkat bunga efektif yang baru akan dapat menghasilkan jadwal pembayaran yang baru dimulai dari saat restrukturisasi sampai dengan jatuh tempo. Suatu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang sebagai akibat dari restrukturisasi utang yang menyangkut pembayaran kas masa depan yang tidak dapat ditentukan, selama pembayaran kas masa depan maksimum tidak melebihi nilai tercatat utang. Ekuitas Dana Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana terbagi dalam 3 (tiga) klasifikasi, yaitu Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana lancar antara lain berupa sisa lebih pembiayaan anggaran/saldo anggaran lebih, cadangan piutang, cadangan persediaan, dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan Pemkot Bengkulu yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan: 1. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi; 2. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi: 1. Telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat; 2. Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD); dan 3. Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut: 1. Pendapatan 2. Belanja 3. Transfer 4. Surplus atau defisit 5. Penerimaan pembiayaan 6. Pengeluaran pembiayaan 7. Pembiayaan neto; dan -24-
Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 8. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) Pendapatan Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah. Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus) dan Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi Bengkulu. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Belanja Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi dikelompokkan dalam dua kelompok yakni Belanja Tak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Tak Langsung terdiri atas: 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Bunga 3. Belanja Subsidi 4. Belanja Hibah 5. Belanja Bantuan Sosial 6. Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa 7. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa 8. Belanja Tak Terduga. Belanja Pegawai dalam kelompok belanja tak langsung merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang- undangan dianggarkan dalam belanja pegawai. -25-
Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Belanja Subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Belanja Hibah sebagaimana digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik. Bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus kepada pemerintahan desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya. Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Langsung terdiri atas: 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang dan Jasa 3. Belanja Modal Belanja Pegawai kelompok Belanja Langsung digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pada pemerintahan daerah. Belanja barang/jasa berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, dan lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis. Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada -26-
Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Surplus/Defisit Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit. Pembiayaan Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah Daerah. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan dalam pos pendapatan asli daerah lainnya. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA. D. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2009 Pemkot Bengkulu mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana dimaksud dengan PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Bengkulu No.23B Tahun 2009 tanggal 1 Desember 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemkot Bengkulu. Namun demikian ada beberapa penyajian yang belum sepenuhnya mengacu pada Kebijakan Akuntansi, yaitu penyusutan aktiva tetap dan metode penilaian investasi penyertaan modal pada BUMD yang mayoritas dimiliki Pemkot Bengkulu. -27-
Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN A. PENJELASAN POS-POS NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca Pemkot Bengkulu per 31 Desember 2009 nilai aset sebesar Rp1.413.795.979.484,91, Kewajiban sebesar Rp29.448.937.008,90, dan Ekuitas Dana sebesar Rp1.384.347.042.476,01. Penjelasan atas pos-pos neraca diuraikan sebagai berikut: 1. ASET Rp 1.413.795.979.484,91 a. Aset Lancar Rp 32.339.916.026,91 Aset Lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1(satu) periode akuntansi. Posisi Aset Lancar Pemkot Bengkulu per 31 Desember 2009 sebesar Rp32.339.916.026,91 dengan rincian sebagai berikut: 1) Kas di Kas Daerah Rp 16.785.477.889,20 Jumlah tersebut merupakan saldo Kas Pemkot Bengkulu per 31 Desember 2009. Saldo di atas sesuai dengan saldo R/K bank milik Pemkot Bengkulu. No. Nomor Rekening Uraian BANK Jumlah (Rp) 1. G.01.01.00093.0 Rutin Bank Bengkulu 13.242.323.363,68 2. G.01.02.03255.0 Gaji Bank Bengkulu 219.035.587,00 3. G.01.02.24034.4 DAK Bank Bengkulu 3.171.281.850,05 4. G.01.02.24076.1 Dana Bencana Alam Bank Bengkulu 152.837.088,47 Jumlah 16.785.477.889,20 2) Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 1.879.303.927,00 Merupakan uang Pemkot Bengkulu yang sampai tanggal 31 Desember 2009 tidak dibelanjakan dan masih di Bendahara Pengeluaran atau belum disetor ke Kas Daerah. Rincian masing-masing SKPD dapat dilihat pada Lampiran 1. 3) Piutang Rp 6.399.258.415,71 Merupakan piutang berdasarkan administrasi di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu yang sudah ada ketetapannya (SKP/SKPT) namun sampai dengan 31 Desember 2009 belum dibayar, dengan rincian sebagai berikut: -28-
Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 (dalam rupiah) No. Saldo Mutasi Saldo Uraian 31-Des-08 Debet Kredit 31-Des-09 1. Piutang Pajak Hotel & Hiburan 255.875.000,00 32.630.000,00 27.880.000,00 260.625.000,00 Piutang Bagi Hasil 2. Piutang Bagi Hasil Pajak Pengambil- 118.504.992,24 164.735.924,75 107.500.029,57 175.740.887,42 an & Pemanfaatan Air Bawah Tanah 3 Piutang Bagi Hasil PKB 0,00 1.137.232.517,61 0,00 1.137.232.517,61 4 Piutang Bagi Hasil BBN-KB 0,00 3.318.510.012,50 0,00 3.318.510.012,50 5 Piutang Bagi Hasil PBB-KB 0,00 1.507.149.998,18 0,00 1.507.149.998,18 Total Piutang Bagi Hasil 118,504,992.24 6,127,628,453.04 107,500,029.57 6,138,633,415.71 Jumlah 374.379.992,24 6.160.258.453,04 135.380.029,57 6 .399.258.415,71 Dari saldo piutang sebesar Rp6.399.258.415,71 terdapat piutang bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Bengkulu berupa bagi hasil PKB, BBN-KB, dan PBB-KB sebesar Rp6.138.633.415,71 sesuai SK Gubernur Bengkulu No.484 Tahun 2009 tanggal 13 November 2009, yaitu bagi hasil Triwulan IV yang belum diterima per 31 Desember 2009 dikurangi kelebihan penerimaan bagi hasil Triwulan I. Rincian piutang pajak bisa dilihat pada Lampiran 2. 4) Piutang Lain-lain Rp 907.449.879,00 Saldo piutang lain-lain per 31 Desember 2009 sebesar Rp907.449.879,00 dengan rincian sebagai berikut: (dalam rupiah) Saldo Mutasi Saldo No. Uraian 31-Des-08 Debet Kredit 31-Des-09 1. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) 19.082.000,00 0,00 19.082.000,00 0,00 2. Belanja Dibayar Dimuka 230.400.000,00 0,00 0,00 230.400.000,00 (kelebihan bayar atas % fisik pekerjaan) 3. Tagihan atas sewa kios/Los 441.823.343,00 287.542.039,00 137.332.353,00 592.033.029,00 Pasar 4. Kelebihan Pembayaran 85.016.850,00 0,00 0,00 85.016.850,00 kepada rekanan atas pengadaan barang dan jasa (kontrak lebih bayar) Jumlah 776.322.193,00 287.542.039,00 156.414.353,00 907.449.879,00 Dari 4 (empat) jenis piutang lain-lain ini yang aktif hanya tagihan atas sewa kios/los pasar, sedangkan sisanya tidak aktif selama TA 2009. Piutang TGR telah dilakukan reklasifikasi ke Aset Lainnya per 31 Desember 2009. Rincian lengkap daftar piutang lain-lain bisa dilihat pada Lampiran 3, 4, dan 5. 5) Persediaan Rp 6.368.425.916,00 Nilai persediaan sebesar Rp6.368.425.916,00 merupakan barang habis pakai yang ada di SKPD per 31 Desember 2009 dan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut sudah dicatat sebagai belanja pada Tahun 2009. Dalam jumlah ini sudah termasuk reklasifikasi belanja modal pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai persediaan yang akan dibagikan kepada masyarakat (nelayan). -29-
Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 Nilai Persediaan di atas merupakan nilai persediaan hasil opname fisik yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) per 31 Desember 2009 dengan rincian sebagai berikut: No. Uraian Jumlah (Rp) 1. Alat Tulis Kantor 17.178.750,00 2. Alat Listrik 6.500.000,00 3. Barang Cetakan 205.219.380,00 4. Suku Cadang Sarana Mobilitas 0,00 5. Bahan/Bibit Tanaman 0,00 6. Obat-obatan 4.206.784.930,00 7. Materai/Perangko/surat berharga 0,00 8. Lainnya 1.932.742.856,00 Jumlah 6.368.425.916,00 Rincian nilai persediaan pada setiap SKPD bisa dilihat pada Lampiran 6. b. Investasi Jangka Panjang Rp 25.728.856.420,00 1) Investasi Nonpermanen Rp 5.055.468.170,00 Investasi Nonpermanen merupakan investasi jangka panjang Pemkot Bengkulu yang tidak dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi Nonpermanen Pemkot Bengkulu per 31 Desember 2009 tersebut berupa dana bergulir yang disediakan Pemkot Bengkulu kepada masyarakat dengan harapan bisa meningkatkan usaha masyarakat dan secara berkesinambungan akan diberikan kepada masyarakat/kelompok usaha lain secara bergilir. Dana bergulir tersebut dikelola oleh Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah dan Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Menengah (PPKM) Kota Bengkulu. Hasil inventarisasi saldo Dana Bergulir per 31 Desember 2009 sebagai berikut: (dalam rupiah) SKPD Saldo Mutasi Tahun 2009 Saldo No. Uraian Pengelola 31-Des-08 Debet Kredit 31-Des-09 1. Pinjaman Modal Bagian 600.074.150,00 35.640.920,00 - 635.715.070,00 Perorangan (UKM) Ekonomi Setda 2. Pinjaman Modal Dinas 2.869.000.000,00 1.550.753.100,00 - 4.419.753.100,00 kepada Koperasi Koperasi dan dan Kelompok PPKM Jumlah 3.469.074.150,00 1.586.394.020,00 - 5.055.468.170,00 2) Investasi Permanen Rp 20.673.388.250,00 Investasi Permanen merupakan investasi jangka panjang Pemkot Bengkulu yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan-perusahaan milik daerah maupun perusahaan lain yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Jumlah penyertaan modal Pemkot Bengkulu s.d. 31 Desember 2009 sebesar Rp20.673.388.250,00, dengan rincian sebagai berikut: -30-
Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 (dalam rupiah) Saldo Mutasi 2009 Saldo No. Uraian 31-Des-08 Debet Kredit 31-Des-09 1. Bank Bengkulu 6.245.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 7.245.000.000,00 2. PDAM Kota Bengkulu 11.778.388.250,00 0,00 0,00 11.778.388.250,00 3. PD Ratu Agung Niaga 1.650.000.000,00 0,00 0,00 1.650.000.000,00 4. BPR Pesisir 261.730.000,00 0,00 261.730.000,00 0,00 Jumlah 19.935.118.250,00 1.000.000.000,00 261.730.000,00 20.673.388.250,00 Persentase penyertaan modal Pemkot Bengkulu per 31 Desember 2009 pada PT Bank Bengkulu adalah sebesar 6,41% dan PD Ratu Agung Niaga sebesar 100%. Persentase penyertaan modal Pemkot Bengkulu pada PDAM Kota Bengkulu per 31 Desember 2009 tidak diketahui, karena belum ada laporan keuangan per 31 Desember 2009. Penyertaan modal Pemkot Bengkulu pada BPR Pesisir telah dikembalikan ke Kas Daerah pada tanggal 14 Januari 2009. c. Aset Tetap Rp 1.315.541.847.190,00 Nilai Aset Tetap (selain KDP) yang disajikan dalam laporan keuangan Pemkot Bengkulu per tanggal 31 Desember 2009 adalah nilai aset hasil penilaian oleh PT Surveyor Indonesia ditambah (dikurangi) hasil reviu oleh Inspektorat Kota Bengkulu, ditambah belanja modal selama Tahun 2009. Realisasi belanja modal Tahun 2009 sebagai mutasi yang menambah nilai aset selama Tahun 2009, kecuali yang dikoreksi bukan sebagai penambah nilai aset. Saldo akhir per 31 Desember 2008 merupakan hasil penilaian aset yang dilakukan oleh PT Surveyor Indonesia dan sudah dilakukan reviu oleh Inspektorat Kota Bengkulu, sehingga nilai yang disajikan per 31 Desember 2008 adalah hasil penilaian (revaluation) aset oleh PT Surveyor Indonesia ditambah/kurang hasil reviu Inspektorat Kota Bengkulu. Kebijakan ini mengakibatkan nilai aset sebagaimana disajikan dalam laporan keuangan Pemkot Bengkulu hasil audit BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp931.769.036.840,81 disesuaikan menjadi sebesar Rp1.169.211.125.809,00 dan setelah ditambahkan mutasi selama TA 2009 menjadi sebesar Rp1.315.541.847.190,00. Rekonsiliasi dapat dilihat pada Lampiran 7. Rincian jumlah Aset Tetap Pemkot Bengkulu per 31 Desember 2008 sebesar Rp1.169.211.125.809,00 (disajikan kembali), mutasi selama TA 2009, dan saldo per 31 Desember 2009 sebesar Rp1.315.541.847.190,00 adalah sebagai berikut: 1) Tanah Rp 194.165.630.000,00 Nilai tanah per 31 Desember 2009 sebesar Rp194.165.630.000,00 dengan rincian sebagai berikut: (dalam rupiah) Saldo 31-Des-08 Mutasi 2009 Saldo No. Uraian (Disajikan Kembali) Debet Kredit 31-Des-09 1. Tanah 183.180.028.000,00 10.985.602.000,00 0,00 194.165.630.000,00 -31-
Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 2) Peralatan dan Mesin Rp 91.442.935.090,00 Nilai peralatan dan mesin sebesar Rp91.442.935.090,00 di atas merupakan nilai per 31 Desember 2009 yang merupakan gabungan/reklasifikasi aset tetap dengan rincian sebagai berikut: (dalam rupiah) Saldo 31 Des 2008 Mutasi 2009 Saldo No. Uraian (Disaijkan Kembali) Debet Kredit 31 Des 2009 1. Alat-alat Berat (Besar) 116.500.000,00 0,00 0,00 116.500.000,00 2. Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 30.842.753.333,00 4.689.228.000,00 0,00 35.531.981.333,00 3. Alat-alat Angkutan Air Bermotor 0,00 1.638.331.000,00 664.755.000,00 973.576.000,00 4. Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur 2.974.927.000,00 597.130.000,00 89.900.000,00 3.482.157.000,00 5. Alat-alat Pengolahan Pertanian 17.612.500,00 0,00 0,00 17.612.500,00 dan Peternakan 6. Peralatan Kantor & Rumah Tangga 42,484,405,978.00 3,736,403,900.00 - 46,220,809,878.00 7. Alat-alat Studio dan Komunikasi 838.368.000,00 393.819.477,00 0,00 1.232.187.477,00 8. Alat-alat Kedokteran 625.138.950,00 918.771.250,00 0,00 1.543.910.200,00 9. Alat-alat Laboratorium 2.018.153.702,00 243.259.000,00 0,00 2.261.412.702,00 10. Alat-alat Persenjataan/Keamanan 53.950.000,00 8.838.000,00 0,00 62.788.000,00 Jumlah 79.971.809.463,00 12.225.780.627,00 754.655.000,00 91.442.935.090,00 Dalam TA 2009, Pemkot Bengkulu mengeluarkan belanja modal untuk peralatan dan mesin sebesar Rp12.225.780.627,00. Mutasi kredit sebesar Rp754.655.000,00 merupakan reklasifikasi aset tetap menjadi persediaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari: No Uraian Jumlah (Rp) 1. Kapal Motor 489.050.000,00 2. Mesin Kapal 175.705.000,00 3. Alat GPS 89.900.000,00 Jumlah 754.655.000,00 3) Gedung dan Bangunan Rp 375.116.054.450,00 Nilai Gedung dan Bangunan sebesar di atas merupakan nilai per 31 Desember 2009 yang merupakan gabungan/reklasifikasi aset tetap dengan rincian sebagai berikut: (dalam rupiah) Saldo 31 Des 2008 Mutasi 2009 Saldo No. Uraian (Disajikan Kembali) Debet Kredit 31 Des 2009 1. Bangunan Gedung 318.922.661.950,00 54.737.232.500,00 0,00 373.659.894.450,00 2. Bangunan Monumen 1.456.160.000,00 0,00 0,00 1.456.160.000,00 Jumlah 320.378.821.950,00 54.737.232.500,00 0,00 375.116.054.450,00 4) Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 561.614.762.164,00 Nilai Jalan, Irigasi dan jaringan sebesar di atas merupakan nilai per 31 Desember 2009 yang merupakan gabungan/reklasifikasi aset tetap dengan rincian sebagai berikut: -32-
Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 (dalam rupiah) Saldo 31 Des 2008 Mutasi 2009 Saldo No. Uraian (Disajikan Kembali) Debet Kredit 31 Des 2009 1. Jalan dan Jembatan 371.160.973.250,00 56.071.933.675,00 0,00 427.232.906.925,00 2. Jaringan Air 125.064.787.500,00 8.488.430.739,00 0,00 133.553.218.239,00 3. Instalasi Listrik dan Telepon 295.550.000,00 533.087.000,00 0,00 828.637.000,00 Jumlah 496.521.310.750,00 65.093.451.414,00 0,00 561.614.762.164,00 5) Aset Tetap Lainnya Rp 72.810.965.646,00 Nilai Aset tetap lainnya sebesar di atas merupakan nilai per 31 Desember 2009 yang merupakan gabungan/reklasifikasi aset tetap dengan rincian sebagai berikut: (dalam rupiah) Mutasi 2009 Saldo No. Uraian Saldo 31 Des 2008 (Disajikan Kembali) Debet Kredit 31 Des 2009 1. Buku/Perpustakaan 67.040.411.246,00 18.332.500,00 0,00 67.058.743.746,00 2. Barang Bercorak Kesenian, 5.197.916.900,00 15.000.000,00 0,00 5.212.916.900,00 Kebudayaan 3. Hewan, Ternak & Tanaman 446.955.000,00 92.350.000,00 0,00 539.305.000,00 Jumlah 72.685.283.146,00 125.682.500,00 0,00 72.810.965.646,00 Dalam TA 2009, Pemkot Bengkulu menambah aset tetap lainnya senilai Rp125.682.500,00. 6) Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp 20.391.499.840,00 Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan dan pada tanggal laporan belum selesai seluruhnya (belum diakui selesai). Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp20.391.499.840,00 merupakan pekerjaan TA 2007 yang sampai sekarang bermasalah dan belum ada keputusan Pemkot Bengkulu atas status aset tersebut. Rincian lihat bisa dilihat pada Lampiran 8. 7) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp 0,00 Sampai dengan penyusunan laporan keuangan Tahun 2009, Pemkot Bengkulu belum menyusutkan aktiva tetapnya sebagaimana diatur dalam Stándar Akuntansi Pemerintahan. d. Dana Cadangan Rp 6.261.947.848,00 Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2009 sebesar Rp6.261.947.848,00 dengan rincian sebagai berikut: -33-
Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 (dalam rupiah) Saldo Mutasi 2009 Saldo No. Uraian 31-Des-08 Debet Kredit 31-Des-09 1. Sertifikat Deposito No.03.01.00294.7 5.000.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000.000,00 tanggal 15 Juni 2006 2. Rek. Simpeda No.001.02.01.16487-8 282.458.885,00 379.488.963,00 0,00 661.947.848,00 (Rek. Penampungan Bunga Deposito) 3. Surat Deposito Berjangka 600.000.000,00 0,00 0,00 600.000.000,00 No.03.01.00414.0, tgl 23 Juni 2008 (diambil dari Rek. Simpeda) Jumlah 5.882.458.885,00 379.488.963,00 0,00 6.261.947.848,00 Pembentukan Dana Cadangan dilakukan pada Tahun 2002 dengan Perda No.29 Tahun 2002 tentang Dana Cadangan dengan menempatkan deposito pada PT Bank Bengkulu sebesar Rp4.000.000.000,00. Namun, dalam perda pembentukan dana cadangan ini tidak disebutkan suatu kegiatan tertentu yang akan didanai dengan dana tersebut. Belum dilakukannya reklasifikasi atas dana cadangan tersebut dikarenakan Perda pembentukan dana cadangan tersebut sampai saat ini belum dicabut atau masih berlaku. Atas bunga deposito yang diterima, ditampung dalam rekening Simpeda pada PT Bank Bengkulu No.001.02.01.16487-8 a.n. Pemda Kota c.q. Syaferi Syarif dan pencatatannya dalam laporan keuangan menambah saldo Dana Cadangan. Dari bunga deposito yang ditampung dalam rekening Simpeda tersebut, sebesar Rp1.000.000.000,00 telah digunakan untuk menambah nilai nominal deposito pada PT Bank Bengkulu dari semula Rp4.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp5.000.000.000,00 sesuai dengan sertifikat deposito No.03.01.00294.7 tanggal 15 Juni 2006. Dan dari bunga deposito juga dialihkan dalam bentuk Surat Deposito Berjangka No.03.01.00414.0, tanggal 23 Juni 2008 sebesar Rp600.000.000,00. Pada tanggal 5 April 2010, Pemkot Bengkulu telah mencairkan seluruh Dana Cadangan termasuk bunga yang disimpan pada rekening Simpeda dan dalam bentuk deposito, sesuai surat Kepala DPPKA kepada PT Bank Bengkulu No.900/180/D.III/2010 tanggal 5 April 2010. e. Aset Lainnya Rp 33.923.412.000,00 1) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Rp 19.082.000,00 Merupakan tuntutan atas kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja ataupun lalai. Saldo tuntutan ganti kerugian daerah per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp19.082.000,00 dan merupakan reklasifikasi penyajian dari Piutang Lain-lain. Rincian lihat bisa dilihat pada Lampiran 9. 2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga Rp 32.866.280.000,00 Saldo kemitraan dengan pihak ketiga per 31 Desember 2009 sebesar Rp32.866.280.000,00 merupakan nilai tanah Pemkot Bengkulu yang dikerjasamakan dengan mitra kerjasama berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Tahun 2009 dengan rincian sebagai berikut: -34-
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010
Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010

Recommended

Program kerja audit terhadap kecurangan dalam PBJ
Program kerja audit terhadap kecurangan dalam PBJProgram kerja audit terhadap kecurangan dalam PBJ
Program kerja audit terhadap kecurangan dalam PBJSujatmiko Wibowo
 
Nasionalisme Turki
Nasionalisme TurkiNasionalisme Turki
Nasionalisme TurkiUmi Rosyidah
 
Jurnal Pembelian ( Purchase Journal )
Jurnal Pembelian ( Purchase Journal ) Jurnal Pembelian ( Purchase Journal )
Jurnal Pembelian ( Purchase Journal ) Annika
 
Kedatangan inggris di indonesia
Kedatangan inggris di indonesiaKedatangan inggris di indonesia
Kedatangan inggris di indonesiaNur Sarah
 
LKPD Bengkulu Selatan 2009
LKPD Bengkulu Selatan 2009LKPD Bengkulu Selatan 2009
LKPD Bengkulu Selatan 2009Usman Yasin
 
Standar internasional praktik profesional audit internal (standar)
Standar internasional praktik profesional audit internal (standar)Standar internasional praktik profesional audit internal (standar)
Standar internasional praktik profesional audit internal (standar)Dr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP
 
Gerakan 30 september 1965
Gerakan 30 september 1965Gerakan 30 september 1965
Gerakan 30 september 1965isti nurhafiyah
 
Makalah audit terhadap siklus produksi, pengujian pengendalian
Makalah audit terhadap siklus produksi, pengujian pengendalian Makalah audit terhadap siklus produksi, pengujian pengendalian
Makalah audit terhadap siklus produksi, pengujian pengendalian Ilham Akbar
 

Recommended

Program kerja audit terhadap kecurangan dalam PBJ
Program kerja audit terhadap kecurangan dalam PBJProgram kerja audit terhadap kecurangan dalam PBJ
Program kerja audit terhadap kecurangan dalam PBJSujatmiko Wibowo
 
Nasionalisme Turki
Nasionalisme TurkiNasionalisme Turki
Nasionalisme TurkiUmi Rosyidah
 
Jurnal Pembelian ( Purchase Journal )
Jurnal Pembelian ( Purchase Journal ) Jurnal Pembelian ( Purchase Journal )
Jurnal Pembelian ( Purchase Journal ) Annika
 
Kedatangan inggris di indonesia
Kedatangan inggris di indonesiaKedatangan inggris di indonesia
Kedatangan inggris di indonesiaNur Sarah
 
LKPD Bengkulu Selatan 2009
LKPD Bengkulu Selatan 2009LKPD Bengkulu Selatan 2009
LKPD Bengkulu Selatan 2009Usman Yasin
 
Standar internasional praktik profesional audit internal (standar)
Standar internasional praktik profesional audit internal (standar)Standar internasional praktik profesional audit internal (standar)
Standar internasional praktik profesional audit internal (standar)Dr .Maizar Radjin, SE., M.Ak., QIA., QRMA, CRGP
 
Gerakan 30 september 1965
Gerakan 30 september 1965Gerakan 30 september 1965
Gerakan 30 september 1965isti nurhafiyah
 
Makalah audit terhadap siklus produksi, pengujian pengendalian
Makalah audit terhadap siklus produksi, pengujian pengendalian Makalah audit terhadap siklus produksi, pengujian pengendalian
Makalah audit terhadap siklus produksi, pengujian pengendalian Ilham Akbar
 
Sejarah G30 S/PKI
Sejarah G30 S/PKISejarah G30 S/PKI
Sejarah G30 S/PKIBonadea Visakha
 
Kertas kerja audit
Kertas kerja auditKertas kerja audit
Kertas kerja auditMaria Haryanti
 
Sejarah G 30 S/PKI ppt
Sejarah G 30 S/PKI pptSejarah G 30 S/PKI ppt
Sejarah G 30 S/PKI pptHany Khairunnisa
 
Ppt 10 pemilu 1955
Ppt 10 pemilu 1955Ppt 10 pemilu 1955
Ppt 10 pemilu 1955University Of Tarbiyah
 
Tutorial pembuatan sop dengan menggunakan mscrosoft visio
Tutorial pembuatan sop dengan menggunakan mscrosoft visio Tutorial pembuatan sop dengan menggunakan mscrosoft visio
Tutorial pembuatan sop dengan menggunakan mscrosoft visio oliviadia
 
Pemantauan pengendalian intern
Pemantauan pengendalian internPemantauan pengendalian intern
Pemantauan pengendalian internAhmad Abdul Haq
 
Audit terhadap siklus pendapatan
Audit terhadap siklus pendapatanAudit terhadap siklus pendapatan
Audit terhadap siklus pendapatanAjeng Pipit
 
Standard Auditing
Standard AuditingStandard Auditing
Standard AuditingSujatmiko Wibowo
 
Audit Investigatif Dengan Teknik Audit Dan Teknik Perpajakan
Audit Investigatif Dengan Teknik Audit Dan Teknik PerpajakanAudit Investigatif Dengan Teknik Audit Dan Teknik Perpajakan
Audit Investigatif Dengan Teknik Audit Dan Teknik PerpajakanLinda Grace Loupatty, FEB Universitas Pattimura
 
Selisih kas
Selisih kasSelisih kas
Selisih kasDIAN WAHYU KARTIKA CANIAGO
 
Audit - Internal Control
Audit - Internal ControlAudit - Internal Control
Audit - Internal ControlBogor, Indonesia
 
PPT Pelayaran Portugis
PPT Pelayaran PortugisPPT Pelayaran Portugis
PPT Pelayaran PortugisArmadira Enno
 
Makalah - Analisis Laporan Kinerja Keuangan - BAB10
Makalah - Analisis Laporan Kinerja Keuangan - BAB10Makalah - Analisis Laporan Kinerja Keuangan - BAB10
Makalah - Analisis Laporan Kinerja Keuangan - BAB10Fox Broadcasting
 
Laporan Magang OPR DPR RI
Laporan Magang OPR DPR RILaporan Magang OPR DPR RI
Laporan Magang OPR DPR RIAlexander Jordan
 
Pengelolaan Pengaduan dan Whistleblower
Pengelolaan Pengaduan dan WhistleblowerPengelolaan Pengaduan dan Whistleblower
Pengelolaan Pengaduan dan WhistleblowerAbdillah Mt
 
Organisasi pengelolaan keuangan daerah
Organisasi pengelolaan keuangan daerahOrganisasi pengelolaan keuangan daerah
Organisasi pengelolaan keuangan daerahSunar Shun Shun
 
SEJARAH PERKEMBANGAN AKUNTANSI
SEJARAH PERKEMBANGAN AKUNTANSISEJARAH PERKEMBANGAN AKUNTANSI
SEJARAH PERKEMBANGAN AKUNTANSIdoniefendi
 
COMPUTER ASSISTED AUDIT TECHNIQUES (CAATS) / TABK
COMPUTER ASSISTED AUDIT TECHNIQUES (CAATS) / TABKCOMPUTER ASSISTED AUDIT TECHNIQUES (CAATS) / TABK
COMPUTER ASSISTED AUDIT TECHNIQUES (CAATS) / TABKCatur Setiawan
 
BAB 3 KERTAS KERJA AUDIT DAN PROGRAM AUDIT, BAB 4 PELAPORAN
BAB 3 KERTAS KERJA AUDIT DAN PROGRAM AUDIT, BAB 4 PELAPORANBAB 3 KERTAS KERJA AUDIT DAN PROGRAM AUDIT, BAB 4 PELAPORAN
BAB 3 KERTAS KERJA AUDIT DAN PROGRAM AUDIT, BAB 4 PELAPORANMelanie Sinambella
 
Nasionalisme Turki
Nasionalisme Turki Nasionalisme Turki
Nasionalisme Turki sma tarakanita1
 
LKPD Provinsi Bengkulu 2009
LKPD Provinsi Bengkulu 2009LKPD Provinsi Bengkulu 2009
LKPD Provinsi Bengkulu 2009Usman Yasin
 
Cpns bpk 2013
Cpns bpk 2013Cpns bpk 2013
Cpns bpk 2013Soalsoalcpns Soalsoalcpns
 

More Related Content

What's hot

Tutorial pembuatan sop dengan menggunakan mscrosoft visio
Tutorial pembuatan sop dengan menggunakan mscrosoft visio Tutorial pembuatan sop dengan menggunakan mscrosoft visio
Tutorial pembuatan sop dengan menggunakan mscrosoft visio oliviadia
 
Pemantauan pengendalian intern
Pemantauan pengendalian internPemantauan pengendalian intern
Pemantauan pengendalian internAhmad Abdul Haq
 
Audit terhadap siklus pendapatan
Audit terhadap siklus pendapatanAudit terhadap siklus pendapatan
Audit terhadap siklus pendapatanAjeng Pipit
 
PPT Pelayaran Portugis
PPT Pelayaran PortugisPPT Pelayaran Portugis
PPT Pelayaran PortugisArmadira Enno
 
Makalah - Analisis Laporan Kinerja Keuangan - BAB10
Makalah - Analisis Laporan Kinerja Keuangan - BAB10Makalah - Analisis Laporan Kinerja Keuangan - BAB10
Makalah - Analisis Laporan Kinerja Keuangan - BAB10Fox Broadcasting
 
Pengelolaan Pengaduan dan Whistleblower
Pengelolaan Pengaduan dan WhistleblowerPengelolaan Pengaduan dan Whistleblower
Pengelolaan Pengaduan dan WhistleblowerAbdillah Mt
 
Organisasi pengelolaan keuangan daerah
Organisasi pengelolaan keuangan daerahOrganisasi pengelolaan keuangan daerah
Organisasi pengelolaan keuangan daerahSunar Shun Shun
 
SEJARAH PERKEMBANGAN AKUNTANSI
SEJARAH PERKEMBANGAN AKUNTANSISEJARAH PERKEMBANGAN AKUNTANSI
SEJARAH PERKEMBANGAN AKUNTANSIdoniefendi
 
COMPUTER ASSISTED AUDIT TECHNIQUES (CAATS) / TABK
COMPUTER ASSISTED AUDIT TECHNIQUES (CAATS) / TABKCOMPUTER ASSISTED AUDIT TECHNIQUES (CAATS) / TABK
COMPUTER ASSISTED AUDIT TECHNIQUES (CAATS) / TABKCatur Setiawan
 
BAB 3 KERTAS KERJA AUDIT DAN PROGRAM AUDIT, BAB 4 PELAPORAN
BAB 3 KERTAS KERJA AUDIT DAN PROGRAM AUDIT, BAB 4 PELAPORANBAB 3 KERTAS KERJA AUDIT DAN PROGRAM AUDIT, BAB 4 PELAPORAN
BAB 3 KERTAS KERJA AUDIT DAN PROGRAM AUDIT, BAB 4 PELAPORANMelanie Sinambella
 

What's hot (20)

Sejarah G30 S/PKI
Sejarah G30 S/PKISejarah G30 S/PKI
Sejarah G30 S/PKI
 
Kertas kerja audit
Kertas kerja auditKertas kerja audit
Kertas kerja audit
 
Sejarah G 30 S/PKI ppt
Sejarah G 30 S/PKI pptSejarah G 30 S/PKI ppt
Sejarah G 30 S/PKI ppt
 
Ppt 10 pemilu 1955
Ppt 10 pemilu 1955Ppt 10 pemilu 1955
Ppt 10 pemilu 1955
 
Tutorial pembuatan sop dengan menggunakan mscrosoft visio
Tutorial pembuatan sop dengan menggunakan mscrosoft visio Tutorial pembuatan sop dengan menggunakan mscrosoft visio
Tutorial pembuatan sop dengan menggunakan mscrosoft visio
 
Pemantauan pengendalian intern
Pemantauan pengendalian internPemantauan pengendalian intern
Pemantauan pengendalian intern
 
Audit terhadap siklus pendapatan
Audit terhadap siklus pendapatanAudit terhadap siklus pendapatan
Audit terhadap siklus pendapatan
 
Standard Auditing
Standard AuditingStandard Auditing
Standard Auditing
 
Audit Investigatif Dengan Teknik Audit Dan Teknik Perpajakan
Audit Investigatif Dengan Teknik Audit Dan Teknik PerpajakanAudit Investigatif Dengan Teknik Audit Dan Teknik Perpajakan
Audit Investigatif Dengan Teknik Audit Dan Teknik Perpajakan
 
Selisih kas
Selisih kasSelisih kas
Selisih kas
 
Audit - Internal Control
Audit - Internal ControlAudit - Internal Control
Audit - Internal Control
 
PPT Pelayaran Portugis
PPT Pelayaran PortugisPPT Pelayaran Portugis
PPT Pelayaran Portugis
 
Makalah - Analisis Laporan Kinerja Keuangan - BAB10
Makalah - Analisis Laporan Kinerja Keuangan - BAB10Makalah - Analisis Laporan Kinerja Keuangan - BAB10
Makalah - Analisis Laporan Kinerja Keuangan - BAB10
 
Laporan Magang OPR DPR RI
Laporan Magang OPR DPR RILaporan Magang OPR DPR RI
Laporan Magang OPR DPR RI
 
Pengelolaan Pengaduan dan Whistleblower
Pengelolaan Pengaduan dan WhistleblowerPengelolaan Pengaduan dan Whistleblower
Pengelolaan Pengaduan dan Whistleblower
 
Organisasi pengelolaan keuangan daerah
Organisasi pengelolaan keuangan daerahOrganisasi pengelolaan keuangan daerah
Organisasi pengelolaan keuangan daerah
 
SEJARAH PERKEMBANGAN AKUNTANSI
SEJARAH PERKEMBANGAN AKUNTANSISEJARAH PERKEMBANGAN AKUNTANSI
SEJARAH PERKEMBANGAN AKUNTANSI
 
COMPUTER ASSISTED AUDIT TECHNIQUES (CAATS) / TABK
COMPUTER ASSISTED AUDIT TECHNIQUES (CAATS) / TABKCOMPUTER ASSISTED AUDIT TECHNIQUES (CAATS) / TABK
COMPUTER ASSISTED AUDIT TECHNIQUES (CAATS) / TABK
 
BAB 3 KERTAS KERJA AUDIT DAN PROGRAM AUDIT, BAB 4 PELAPORAN
BAB 3 KERTAS KERJA AUDIT DAN PROGRAM AUDIT, BAB 4 PELAPORANBAB 3 KERTAS KERJA AUDIT DAN PROGRAM AUDIT, BAB 4 PELAPORAN
BAB 3 KERTAS KERJA AUDIT DAN PROGRAM AUDIT, BAB 4 PELAPORAN
 
Nasionalisme Turki
Nasionalisme Turki Nasionalisme Turki
Nasionalisme Turki
 

Viewers also liked

LKPD Provinsi Bengkulu 2009
LKPD Provinsi Bengkulu 2009LKPD Provinsi Bengkulu 2009
LKPD Provinsi Bengkulu 2009Usman Yasin
 
LKPD Bengkulu Utara 2009
LKPD Bengkulu Utara 2009LKPD Bengkulu Utara 2009
LKPD Bengkulu Utara 2009Usman Yasin
 
Makalah Tugas Pelaporan Keuangan Sektor Publik
Makalah Tugas Pelaporan Keuangan Sektor PublikMakalah Tugas Pelaporan Keuangan Sektor Publik
Makalah Tugas Pelaporan Keuangan Sektor PublikMiRuu Resty
 
LKPD Kepahiyang 2009
LKPD Kepahiyang 2009LKPD Kepahiyang 2009
LKPD Kepahiyang 2009Usman Yasin
 
Pp no. 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah
Pp no. 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintahPp no. 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah
Pp no. 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintahDyp The Magna
 
LKPD Bengkulu Tengah 2009
LKPD Bengkulu Tengah 2009LKPD Bengkulu Tengah 2009
LKPD Bengkulu Tengah 2009Usman Yasin
 
PP 101 tahun 2000 Aturan Prajabatan PNS
PP 101 tahun 2000 Aturan Prajabatan PNSPP 101 tahun 2000 Aturan Prajabatan PNS
PP 101 tahun 2000 Aturan Prajabatan PNSUsman Yasin
 
UU 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD
UU 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRDUU 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD
UU 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRDUsman Yasin
 
LKPD Muko-Muko 2009
LKPD Muko-Muko 2009LKPD Muko-Muko 2009
LKPD Muko-Muko 2009Usman Yasin
 
LKPD Lebong 2009
LKPD Lebong 2009LKPD Lebong 2009
LKPD Lebong 2009Usman Yasin
 
Aset Lainnya: Basis Akrual vs Basis CTA
Aset Lainnya: Basis Akrual vs Basis CTAAset Lainnya: Basis Akrual vs Basis CTA
Aset Lainnya: Basis Akrual vs Basis CTARuth J. Silaban
 
Akuntansi aset tetap
Akuntansi aset tetapAkuntansi aset tetap
Akuntansi aset tetapAdi Jauhari
 
Laporan keuangan pemerintah daerah
Laporan keuangan pemerintah daerahLaporan keuangan pemerintah daerah
Laporan keuangan pemerintah daerahRatna Raissa
 
Makalah laporan keuangan dan pengukuran kinerja sektor publik (8)
Makalah laporan keuangan dan pengukuran kinerja sektor publik (8)Makalah laporan keuangan dan pengukuran kinerja sektor publik (8)
Makalah laporan keuangan dan pengukuran kinerja sektor publik (8)Mhd. Abdullah Hamid
 
Tugas pengauditan audit internal
Tugas pengauditan audit internalTugas pengauditan audit internal
Tugas pengauditan audit internalMhd. Abdullah Hamid
 
APBDesa Tawangsari Tahun 2015 Lamp 4 RAB
APBDesa Tawangsari Tahun 2015 Lamp 4 RABAPBDesa Tawangsari Tahun 2015 Lamp 4 RAB
APBDesa Tawangsari Tahun 2015 Lamp 4 RABDesa Tawangsari
 
Makalah analisa laporan keuangan pemerintah tahun 2009-2014
Makalah analisa laporan keuangan pemerintah tahun 2009-2014Makalah analisa laporan keuangan pemerintah tahun 2009-2014
Makalah analisa laporan keuangan pemerintah tahun 2009-2014Mhd. Abdullah Hamid
 

Viewers also liked (19)

LKPD Provinsi Bengkulu 2009
LKPD Provinsi Bengkulu 2009LKPD Provinsi Bengkulu 2009
LKPD Provinsi Bengkulu 2009
 
Cpns bpk 2013
Cpns bpk 2013Cpns bpk 2013
Cpns bpk 2013
 
LKPD Bengkulu Utara 2009
LKPD Bengkulu Utara 2009LKPD Bengkulu Utara 2009
LKPD Bengkulu Utara 2009
 
Makalah Tugas Pelaporan Keuangan Sektor Publik
Makalah Tugas Pelaporan Keuangan Sektor PublikMakalah Tugas Pelaporan Keuangan Sektor Publik
Makalah Tugas Pelaporan Keuangan Sektor Publik
 
LKPD Kepahiyang 2009
LKPD Kepahiyang 2009LKPD Kepahiyang 2009
LKPD Kepahiyang 2009
 
Pp no. 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah
Pp no. 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintahPp no. 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah
Pp no. 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah
 
LKPD Bengkulu Tengah 2009
LKPD Bengkulu Tengah 2009LKPD Bengkulu Tengah 2009
LKPD Bengkulu Tengah 2009
 
PP 101 tahun 2000 Aturan Prajabatan PNS
PP 101 tahun 2000 Aturan Prajabatan PNSPP 101 tahun 2000 Aturan Prajabatan PNS
PP 101 tahun 2000 Aturan Prajabatan PNS
 
LKPD Kaur 2009
LKPD Kaur 2009LKPD Kaur 2009
LKPD Kaur 2009
 
UU 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD
UU 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRDUU 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD
UU 27 Tahun 2009 Tentang MPR, DPR, DPD, DPRD
 
LKPD Muko-Muko 2009
LKPD Muko-Muko 2009LKPD Muko-Muko 2009
LKPD Muko-Muko 2009
 
LKPD Lebong 2009
LKPD Lebong 2009LKPD Lebong 2009
LKPD Lebong 2009
 
Aset Lainnya: Basis Akrual vs Basis CTA
Aset Lainnya: Basis Akrual vs Basis CTAAset Lainnya: Basis Akrual vs Basis CTA
Aset Lainnya: Basis Akrual vs Basis CTA
 
Akuntansi aset tetap
Akuntansi aset tetapAkuntansi aset tetap
Akuntansi aset tetap
 
Laporan keuangan pemerintah daerah
Laporan keuangan pemerintah daerahLaporan keuangan pemerintah daerah
Laporan keuangan pemerintah daerah
 
Makalah laporan keuangan dan pengukuran kinerja sektor publik (8)
Makalah laporan keuangan dan pengukuran kinerja sektor publik (8)Makalah laporan keuangan dan pengukuran kinerja sektor publik (8)
Makalah laporan keuangan dan pengukuran kinerja sektor publik (8)
 
Tugas pengauditan audit internal
Tugas pengauditan audit internalTugas pengauditan audit internal
Tugas pengauditan audit internal
 
APBDesa Tawangsari Tahun 2015 Lamp 4 RAB
APBDesa Tawangsari Tahun 2015 Lamp 4 RABAPBDesa Tawangsari Tahun 2015 Lamp 4 RAB
APBDesa Tawangsari Tahun 2015 Lamp 4 RAB
 
Makalah analisa laporan keuangan pemerintah tahun 2009-2014
Makalah analisa laporan keuangan pemerintah tahun 2009-2014Makalah analisa laporan keuangan pemerintah tahun 2009-2014
Makalah analisa laporan keuangan pemerintah tahun 2009-2014
 

Similar to Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010

Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...
Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...
Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...Penataan Ruang
 
Bab iii kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah amj
Bab iii kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah amjBab iii kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah amj
Bab iii kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah amjCahyo Wiryanto
 
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2009...
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2009...PEMANDANGAN UMUM FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2009...
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2009...Ade Suerani
 
Kab bengkulu tengah_3_2012
Kab bengkulu tengah_3_2012Kab bengkulu tengah_3_2012
Kab bengkulu tengah_3_2012Hema Tama
 
Proposal zohri terbaru
Proposal zohri terbaruProposal zohri terbaru
Proposal zohri terbarulailatul zohri
 
FINAL REKOMENDASI DPRD SULTRA ATAS LKPJ 2009
FINAL REKOMENDASI DPRD SULTRA ATAS LKPJ 2009FINAL REKOMENDASI DPRD SULTRA ATAS LKPJ 2009
FINAL REKOMENDASI DPRD SULTRA ATAS LKPJ 2009Ade Suerani
 
Juknis pedoman pelaksanaan anggaran dan pendapatan dan belanja negara (apbn) ...
Juknis pedoman pelaksanaan anggaran dan pendapatan dan belanja negara (apbn) ...Juknis pedoman pelaksanaan anggaran dan pendapatan dan belanja negara (apbn) ...
Juknis pedoman pelaksanaan anggaran dan pendapatan dan belanja negara (apbn) ...Adriyal Sutrinanda
 
UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan NegaraUU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negaraatambua
 
Permendagri 25 2009 Utk Apbd 2010
Permendagri 25 2009 Utk Apbd 2010Permendagri 25 2009 Utk Apbd 2010
Permendagri 25 2009 Utk Apbd 2010Ar Tinambunan
 
219421-pengaruh-pemahaman-akuntansi-pemanfaatan.pdf
219421-pengaruh-pemahaman-akuntansi-pemanfaatan.pdf219421-pengaruh-pemahaman-akuntansi-pemanfaatan.pdf
219421-pengaruh-pemahaman-akuntansi-pemanfaatan.pdfAgus arwani
 
2011 Penyertaan modal bank jateng
2011 Penyertaan modal bank jateng2011 Penyertaan modal bank jateng
2011 Penyertaan modal bank jatengPA_Klaten
 
Wajajakkmannajiajakajakqkmmmmmmmmmmm.ppt
Wajajakkmannajiajakajakqkmmmmmmmmmmm.pptWajajakkmannajiajakajakqkmmmmmmmmmmm.ppt
Wajajakkmannajiajakajakqkmmmmmmmmmmm.pptTito Franky
 
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/20162017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016Ahmad Abdul Haq
 
Standar Layanan Roum-Bag.Keu-Subbag. Perbendaharaan I.pptx
Standar Layanan Roum-Bag.Keu-Subbag. Perbendaharaan I.pptxStandar Layanan Roum-Bag.Keu-Subbag. Perbendaharaan I.pptx
Standar Layanan Roum-Bag.Keu-Subbag. Perbendaharaan I.pptxssusera8d31f
 
1 lingk-akpem
1 lingk-akpem1 lingk-akpem
1 lingk-akpemfycar
 

Similar to Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010 (20)

Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...
Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...
Permen PU Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilita...
 
Bab iii kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah amj
Bab iii kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah amjBab iii kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah amj
Bab iii kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah amj
 
LHP BPK
LHP BPKLHP BPK
LHP BPK
 
Permentan 68-10
Permentan 68-10Permentan 68-10
Permentan 68-10
 
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2009...
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2009...PEMANDANGAN UMUM FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2009...
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI ATAS RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD 2009...
 
Kab bengkulu tengah_3_2012
Kab bengkulu tengah_3_2012Kab bengkulu tengah_3_2012
Kab bengkulu tengah_3_2012
 
Proposal zohri terbaru
Proposal zohri terbaruProposal zohri terbaru
Proposal zohri terbaru
 
FINAL REKOMENDASI DPRD SULTRA ATAS LKPJ 2009
FINAL REKOMENDASI DPRD SULTRA ATAS LKPJ 2009FINAL REKOMENDASI DPRD SULTRA ATAS LKPJ 2009
FINAL REKOMENDASI DPRD SULTRA ATAS LKPJ 2009
 
KUA PPAS Kota Singkawang Tahun 2016
KUA PPAS Kota Singkawang Tahun 2016KUA PPAS Kota Singkawang Tahun 2016
KUA PPAS Kota Singkawang Tahun 2016
 
Juknis pedoman pelaksanaan anggaran dan pendapatan dan belanja negara (apbn) ...
Juknis pedoman pelaksanaan anggaran dan pendapatan dan belanja negara (apbn) ...Juknis pedoman pelaksanaan anggaran dan pendapatan dan belanja negara (apbn) ...
Juknis pedoman pelaksanaan anggaran dan pendapatan dan belanja negara (apbn) ...
 
UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan NegaraUU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
 
Permendagri 25 2009 Utk Apbd 2010
Permendagri 25 2009 Utk Apbd 2010Permendagri 25 2009 Utk Apbd 2010
Permendagri 25 2009 Utk Apbd 2010
 
219421-pengaruh-pemahaman-akuntansi-pemanfaatan.pdf
219421-pengaruh-pemahaman-akuntansi-pemanfaatan.pdf219421-pengaruh-pemahaman-akuntansi-pemanfaatan.pdf
219421-pengaruh-pemahaman-akuntansi-pemanfaatan.pdf
 
2011 Penyertaan modal bank jateng
2011 Penyertaan modal bank jateng2011 Penyertaan modal bank jateng
2011 Penyertaan modal bank jateng
 
Wajajakkmannajiajakajakqkmmmmmmmmmmm.ppt
Wajajakkmannajiajakajakqkmmmmmmmmmmm.pptWajajakkmannajiajakajakqkmmmmmmmmmmm.ppt
Wajajakkmannajiajakajakqkmmmmmmmmmmm.ppt
 
Kepmen no. 488
Kepmen no. 488Kepmen no. 488
Kepmen no. 488
 
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/20162017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
2017-02-22 Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016
 
Sk pengesahan renstra 2016 2021
Sk pengesahan renstra 2016 2021Sk pengesahan renstra 2016 2021
Sk pengesahan renstra 2016 2021
 
Standar Layanan Roum-Bag.Keu-Subbag. Perbendaharaan I.pptx
Standar Layanan Roum-Bag.Keu-Subbag. Perbendaharaan I.pptxStandar Layanan Roum-Bag.Keu-Subbag. Perbendaharaan I.pptx
Standar Layanan Roum-Bag.Keu-Subbag. Perbendaharaan I.pptx
 
1 lingk-akpem
1 lingk-akpem1 lingk-akpem
1 lingk-akpem
 

Laporan BPK APBD Kota Bengkulu Tahun 2010

  • 1. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2009 DI BENGKULU Nomor : 02/LK/XVIII.BKL/05/2010 Tanggal : 18 Mei 2010 AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA V PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2010
  • 2. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU Jl. Pembangunan No.16, Padang Harapan, Bengkulu, Telp (0736) 343233, Fax. (0736) 349348 Bengkulu, 21Juni 2010 Nomor : 143 /S/XVIII.BKL/06/2010 Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2009 Yth. Ketua DPRD Kota Bengkulu di Bengkulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK RI telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2009, yang meliputi Neraca per 31 Desember 2009 dan 2008, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Tujuan pemeriksaan adalah untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2009 dan 2008 bebas dari salah saji yang material dan secara wajar menggambarkan posisi keuangan per 31 Desember 2009 dan 2008, dan realisasi anggaran sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku. Walikota Bengkulu bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan dimaksud sesuai SAP, menerapkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan mematuhi peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran penyajian laporan keuangan, BPK RI melakukan pengujian terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD oleh Pemerintah Kota Bengkulu. Pemeriksaan tersebut dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan BPK RI Tahun 2007. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, kami sampaikan beberapa kelemahan dalam sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang perlu mendapat perhatian yaitu diantaranya: 1. Pertanggungjawaban uang persediaan melalui mekanisme UP/GU/TU tidak tertib sehingga mengganggu likuiditas keuangan. 2. Pengendalian atas pengelolaan pajak masih belum memadai sehingga terjadi tunggakan PBB dan Pajak Daerah Tahun 2009 masing-masing sebesar Rp3.229.818.062,00 dan sebesar Rp251.975.000,00. 1
  • 3. 3. Sistem pencatatan mutasi Persediaan masih lemah, sehingga belum menjamin tingkat keakuratan nilai persediaan. 4. Penyertaan Modal Pemkot Bengkulu sebesar Rp20.673.388.250,00 pada beberapa BUMD belum ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan belum diyakini kewajaran nilainya. 5. Pengeluaran untuk Investasi Dana Bergulir TA 2009 sebesar Rp1.550.000.000,00 pada Dinas Koperasi dan PPKM dianggarkan pada belanja barang dan jasa. 6. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2009 sebesar Rp1.315.541.847.190,00 belum dapat diyakini kewajarannya. 7. Pengakuan utang bunga sebesar Rp104.224.000,00 kepada KOPPKAL Bangun Wijaya tidak didukung dengan bukti-bukti atau dokumen sumber yang memadai. 8. Perjanjian dan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan lahan dengan mitra Bangun Guna Serah berpotensi merugikan Pemkot Bengkulu. 9. Terjadi ketekoran Kas di Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD per 3 Juni 2010 sebesar Rp939.858.370,00. 10.Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp279.606.093,00 dan sisa Uang Persediaan sebesar Rp75.138.931,00 terlambat disetor ke Kas Daerah. Kami persilahkan Ketua DPRD Kota Bengkulu menelaah hasil pemeriksaan lengkap terlampir dan atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih. Tembusan: 1. Menteri Dalam Negeri, di Jakarta; 2. Anggota Pembina Utama Keuangan Negara V BPK RI, di Jakarta; 3. Auditor Utama Keuangan Negara V BPK RI, di Jakarta; 4. Kepala Ditama Revbang BPK RI, di Jakarta; 5. Inspektur Utama BPK RI, di Jakarta. 2
  • 4. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU Jl. Pembangunan No.16, Padang Harapan, Bengkulu, Telp (0736) 343233, Fax. (0736) 349348 Bengkulu, 21 Juni 2010 Nomor : 144 /S/XVIII.BKL/06/2010 Lampiran : 1 (satu) berkas Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2009 Yth. Walikota Bengkulu di Bengkulu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, BPK RI telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2009, yang meliputi Neraca per 31 Desember 2009 dan 2008, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Tujuan pemeriksaan adalah untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2009 dan 2008 bebas dari salah saji yang material dan secara wajar menggambarkan posisi keuangan per 31 Desember 2009 dan 2008, dan realisasi anggaran sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang berlaku. Walikota Bengkulu bertanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan dimaksud sesuai SAP, menerapkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan mematuhi peraturan perundangan- undangan yang berlaku. Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran penyajian laporan keuangan, BPK RI melakukan pengujian terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD oleh Pemerintah Kota Bengkulu. Pemeriksaan tersebut dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan BPK RI Tahun 2007. Berdasarkan pemeriksaan tersebut, kami sampaikan beberapa kelemahan dalam sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang perlu mendapat perhatian yaitu diantaranya: 1. Pertanggungjawaban uang persediaan melalui mekanisme UP/GU/TU tidak tertib sehingga mengganggu likuiditas keuangan. 2. Pengendalian atas pengelolaan pajak masih belum memadai sehingga terjadi tunggakan PBB dan Pajak Daerah Tahun 2009 masing-masing sebesar Rp3.229.818.062,00 dan sebesar Rp251.975.000,00. 1
  • 5. 3. Sistem pencatatan mutasi Persediaan masih lemah, sehingga belum menjamin tingkat keakuratan nilai persediaan. 4. Penyertaan Modal Pemkot Bengkulu sebesar Rp20.673.388.250,00 pada beberapa BUMD belum ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan belum diyakini kewajaran nilainya. 5. Pengeluaran untuk Investasi Dana Bergulir TA 2009 sebesar Rp1.550.000.000,00 pada Dinas Koperasi dan PPKM dianggarkan pada belanja barang dan jasa. 6. Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2009 sebesar Rp1.315.541.847.190,00 belum dapat diyakini kewajarannya. 7. Pengakuan utang bunga sebesar Rp104.224.000,00 kepada KOPPKAL Bangun Wijaya tidak didukung dengan bukti-bukti atau dokumen sumber yang memadai. 8. Perjanjian dan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan lahan dengan mitra Bangun Guna Serah berpotensi merugikan Pemkot Bengkulu. 9. Terjadi ketekoran Kas di Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD per 3 Juni 2010 sebesar Rp939.858.370,00. 10.Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp279.606.093,00 dan sisa Uang Persediaan sebesar Rp75.138.931,00 terlambat disetor ke Kas Daerah. Sehubungan hal tersebut, BPK RI mengharapkan Walikota Bengkulu agar menindaklanjuti rekomendasi BPK RI yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dan menyampaikannya kepada BPK RI selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah Laporan Hasil Pemeriksaan diterima. 2
  • 6. SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2009 Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2009 terdiri dari 3 (tiga) bagian sebagai berikut: 1. Laporan I: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2009 Laporan I berisi: (a) Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK RI atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2009; (b) Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2009 yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan; dan (c) Gambaran Umum Pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, sasaran pemeriksaan, standar pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, obyek pemeriksaan, dan kendala pemeriksaan. 2. Laporan II: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengendalian Intern dalam rangka Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2009 Laporan II berisi: (a) Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengendalian Intern; (b) Gambaran Umum atas Pengendalian Intern dalam Pencatatan dan Pelaporan Keuangan Instansi; (c) Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan atas Pengendalian Intern Tahun 2004 s.d. 2009; dan (d) Temuan Pemeriksaan atas Pengendalian Intern Tahun 2009. 3. Laporan III: Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dalam rangka Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2009 Laporan III berisi: (a) Resume Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; (b) Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Tahun 2004 s.d. 2009, dan; (c) Temuan pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Tahun 2009. BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu
  • 7. LAPORAN I LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA BENGKULU TAHUN ANGGARAN 2009
  • 8. DAFTAR ISI Halaman LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN............................ 1 LAPORAN KEUANGAN POKOK ........................................................................................ 3 1. NERACA KOMPARATIF.................................................................................................... 3 2. LAPORAN REALISASI ANGGARAN ............................................................................... 5 3. LAPORAN ARUS KAS........................................................................................................ 7 4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN ..................................................................... 9 GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN ............................................................................... 51 LAMPIRAN
  • 9. BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu yang meliputi Neraca per 31 Desember 2009 dan 2008, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Laporan keuangan tersebut adalah tanggung jawab Pemerintah Kota Bengkulu. Tanggung jawab BPK RI adalah pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan. BPK RI melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK RI merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap penyajian atas laporan keuangan secara keseluruhan. BPK RI yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat. Sebagaimana dijelaskan dalam Catatan A.1.c atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009, Pemerintah Kota Bengkulu telah melakukan penyesuaian atas saldo Aset Tetap per 31 Desember 2008 menjadi sebesar Rp1.169.211.125.809,00 dari semula sebesar Rp931.769.036.840,81, yang diterapkan untuk penyajian kembali Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2008. Penyesuaian nilai Aset Tetap per 31 Desember 2008 tersebut sebagai akibat dari inventarisasi dan penilaian kembali Aset Tetap yang dilakukan Pemerintah Kota Bengkulu dengan pendampingan dari konsultan appraisal. BPK RI memeriksa penyesuaian sebagaimana dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan tersebut di atas dan menemukan beberapa Aset Tetap dalam jumlah yang cukup material tidak tercatat, tidak diketahui keberadaannya, tidak diketahui nilainya, dan tidak jelas status kepemilikannya, sebagai mana telah dimuat dalam LHP BPK No.06/PDTT/XVIII.BKL/02/2010 tanggal 11 Februari 2010. Selain itu, Pemerintah Kota Bengkulu juga belum memasukkan nilai tanah badan jalan sebanyak 974 ruas jalan dengan panjang sekitar 536.766 m dengan luas minimal 2.279.251,00 m2. Permasalahan tersebut dapat menggangu kewajaran penyajian akun Aset Tetap dalam Neraca per 31 Desember 2009 dan 2008. BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 1
  • 10. Menurut pendapat BPK RI, kecuali terhadap hal-hal yang diungkapkan pada paragraf di atas, laporan keuangan yang disebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kota Bengkulu per 31 Desember 2009 dan 2008, serta realisasi anggaran, dan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan hasil pemeriksaan atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dan laporan hasil pemeriksaan atas pengendalian intern disajikan dalam bagian tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan ini. Bengkulu, 18 Mei 2010 BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu 2
  • 12.
  • 13.
  • 14.
  • 15.
  • 16.
  • 17.
  • 18. Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu
  • 19. Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 4. Catatan atas Laporan Keuangan PEMERINTAH KOTA BENGKULU BAB I PENDAHULUAN A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Secara umum tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah: 1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran. 2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan. 3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai. 4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya. 5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman. 6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan. B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No.47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4286); 3. Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4355); 4. Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4400); 5. Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4437); 6. Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No.126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4438); 7. Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No.49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4503); 8. Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 No.138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4576); -9-
  • 20. Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 9. Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 No.25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4614); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. C. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN A. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan B. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan C. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan BAB II PEREKONOMIAN KOTA BENGKULU, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD A. Perekonomian Kota Bengkulu B. Kebijakan Keuangan C. Indikator pencapaian target kinerja APBD BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN A. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan B. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI A. Entitas pelaporan dan entitas akuntansi keuangan daerah B. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan C. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan D. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN A. Penjelasan Pos-Pos Neraca 1. Aset 2. Kewajiban 3. Ekuitas Dana B. Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran 1. Pendapatan 2. Belanja 3. Pembiayaan C. Penjelasan atas Komponen-komponen Laporan Arus Kas BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI – INFORMASI NON KEUANGAN A. Dasar Hukum Pembentukan Kota Bengkulu B. Dasar Pelaksanaan Pembiayaan TA 2009 C. Komitmen/kontinjensi yang tidak dapat disajikan dalam neraca D. Kejadian yang mempunyai dampak sosial BAB VII PENUTUP -10-
  • 21. Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 BAB II PEREKONOMIAN KOTA BENGKULU, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD A. Perekonomian Kota Bengkulu 1. Pertumbuhan Ekonomi Kota Bengkulu Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karena itu dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat adalah pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan. Selama kurun waktu 2001-2007 perekonomian Kota Bengkulu mengalami peningkatan. Pada periode 2001-2003 perekonomian Kota Bengkulu tumbuh 5,19%, pada kurun waktu 2003- 2004 pertumbuhan Kota Bengkulu sedikit melambat dengan angka pertumbuhan 5,09%, pada kurun waktu 2004-2005 perekonomian Kota Bengkulu kembali meningkat menjadi 5,66%, kemudian meningkat menjadi 6,65% pada kurun waktu 2005-2006, sedangkan pada kurun waktu 2006-2007 pertumbuhan ekonomi kembali mengalami percepatan 6,63%. Terjadinya percepatan pertumbuhan ekonomi Kota Bengkulu pada kurun waktu 2004-2007 tidak terlepas dari semakin membaiknya kondisi perekonomian di tingkat nasional pada kurun waktu yang sama. Namun pada Tahun 2008 mengalami penurunan dalam laju pertumbuhan. Penurunan laju pertumbuhan ekonomi yang dialami Kota Bengkulu ini sebagai akbibat dari tingginya tingkat inflasi dan krisis ekonomi global. Tingginya tingkat inflasi merupakan akibat dari kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga BBM pada bulan Mei 2008. Kenaikan Harga BBM membuat harga barang-barang lain terutama bahan pangan melonjak ini, sehingga melemahkan kemampuan daya beli masyarakat Kota Bengkulu. Krisis ekonomi global yang terjadi pada akhir kuartal ketiga dan kuartal keempat Tahun 2008 turut memberikan andil dalam turunnya laju pertumbuhan Kota Bengkulu. 2. Struktur Perekonomian Kota Bengkulu Dalam struktur perekonomian Kota Bengkulu, peranan sektor perdagangan, hotel, dan restoran sangat dominan. Fenomena itu terlihat dari relatif besarnya kontribusi sektor perdagangan, hotel, dan restoran dalam PDRB Kota Bengkulu atas dasar harga berlaku dibandingkan sektor- sektor lainnya. Sektor perdagangan, hotel, dan restoran menempati urutan teratas dalam struktur perekonomian Kota Bengkulu. Nilai nominal PDRB sektor perdagangan, hotel, dan restoran pada Tahun 2008 sebesar Rp1.431,24 milyar, sedangkan kontribusinya dalam PDRB Kota Bengkulu sebesar 36,93%. Penyumbang terbesar dalam sektor perdagangan, hotel, dan restoran adalah subsektor restoran. Nilai nominal PDRB subsektor restoran pada Tahun 2008 mencapai sebesar Rp1.336,13 milyar atau 35,25% dari total PDRB keseluruhan. Dibandingkan dengan Tahun 2007 kontribusi sektor perdagangan, hotel, dan restoran dalam PDRB Kota -11-
  • 22. Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 Bengkulu sedikit mengalami penurunan, dimana kontribusinya pada Tahun 2007 sebesar 38,17%. Setelah sektor perdagangan, hotel, dan restoran struktur perekonomian Kota Bengkulu didominasi oleh sektor jasa-jasa. Pada Tahun 2008 kontribusi sektor jasa dalam PDRB Kota Bengkulu sebesar 21,31%. Dibandingkan dengan Tahun 2007 kontribusi sektor jasa-jasa dalam PDRB Kota Bengkulu sedikit meningkat, dimana pada Tahun 2007 kontribusinya sebesar 20,29%. Penyumbang terbesar dalam sektor jasa-jasa adalah Subsektor Pemerintahan Umum dan Pertahanan. Pada Tahun 2008 PDRB Subsektor Pemerintahan Umum dan Pertahanan mencapai Rp537,63 milyar. Kontribusi Subsektor Pemerintahan Umum dan Pertahanan dalam sektor jasa sebesar 13,87%. Sementara itu peranan swasta yang bergerak di bidang jasa dalam perekonomian Kota Bengkulu masih relatif rendah. Hal itu terlihat dari relatif rendahnya kontribusi subsektor swasta dalam sektor jasa maupun dalam PDRB Kota Bengkulu. Pada Tahun 2008 kontribusi subsektor swasta dalam PDRB sektor jasa sebesar Rp288,05 milyar, dalam PDRB Kota Bengkulu kontribusinya hanya sebesar 7,43%. Posisi berikutnya pada struktur perekonomian Kota Bengkulu setelah sektor perdagangan, hotel, dan restoran dan sektor jasa adalah sektor pengangkutan dan komunikasi. Kontribusi sektor pengangkutan dan komunikasi dalam PDRB Kota Bengkulu pada Tahun 2008 sebesar 17,08%. Dibandingkan dengan Tahun 2007 kontribusi sektor pengangkutan dan komunikasi dalam PDRB Kota Bengkulu tidak mengalami perubahan. Pada Tahun 2008 kontribusi sektor pengangkutan dan komunikasi dalam PDRB Kota Bengkulu sebesar 17,08%. Penyumbang terbesar dalam sektor pengangkutan dan komunikasi adalah subsektor angkutan khususnya angkutan jalan raya. Pada Tahun 2008 PDRB angkutan jalan raya mencapai Rp341,06 milyar. Kontribusinya dalam PDRB sektor angkutan dan komunikasi sebesar 51,53%, sedangkan dalam PDRB Kota Bengkulu kontribusinya sebesar 8,80%. 3. PDRB Perkapita Pada Tahun 2008 nilai nominal pendapatan perkapita per tahun penduduk di Kota Bengkulu diperkirakan sebesar Rp14,12 juta. Bila dibandingkan dengan Tahun 2007 maka nilai nominal pendapatan perkapita per tahun penduduk di Kota Bengkulu meningkat sebesar 11,16%. Sementara itu nilai riil pendapatan perkapita per tahun penduduk di Kota Bengkulu pada Tahun 2008 diperkirakan sebesar Rp6,91 juta. Jika dibandingkan dengan Tahun 2007 maka nilai riil pendapatan perkapita per tahun penduduk di Kota Bengkulu diperkirakan meningkat sebesar 3,28%. Apabila dibandingkan dengan kabupaten lainnya di Provinsi Bengkulu, maka ditinjau dari nilai nominal maupun nilai riil pendapatan perkapitanya tingkat kesejahteraan penduduk di Kota Bengkulu jauh lebih baik. Pada Tahun 2008 nilai nominal pendapatan perkapita per tahun penduduk di Provinsi Bengkulu kurang Rp7 juta, sedangkan nilai riil pendapatan perkapita per tahun kurang dari Rp4 juta. B. Kebijakan Keuangan Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maka kewajiban pemerintah daerah untuk membuat Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2009 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bengkulu dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bengkulu. -12-
  • 23. Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 C. Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD Secara umum target APBD Kota Bengkulu tercapai sesuai target yang ditetapkan. Ini bisa dilihat dari target pendapatan dalam Tahun 2009 sebesar Rp491.162.327.128,79 bisa dicapai sebesar Rp475.664.056.169,03 atau sebesar 96,84%. Jika diperhatikan komposisi pendapatan Pemkot Bengkulu, maka Pendapatan Asli Daerah Kota Bengkulu hanya sebesar Rp26.941.305.683,11 atau 5,66% dari total pendapatan sebesar Rp475.664.056.169,03. Selebihnya sebesar Rp408.834.708.133,00 atau 85,95% merupakan kontribusi pemerintah pusat melalui transfer/dana perimbangan, sebesar Rp11.871.208.352,92 atau 2,50% merupakan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi, dan sebesar Rp28.016.834.000,00 atau 5,89% merupakan pendapatan lain- lain. Target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp34.582.971.796,99 bisa dicapai sebesar Rp26.941.305.683,11 atau sebesar 77,90%. -13-
  • 24. Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN A. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan Secara singkat anggaran dan realisasi Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bengkulu TA 2009 Kota Bengkulu adalah sebagai berikut: No. Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) % 1. Pendapatan 491.162.327.128,79 475.664.056.169,03 96,84 Pendapatan Asli Daerah 34.582.971.796,99 26.941.305.683,11 77,90 Pendapatan Transfer 432.361.946.331,80 420.705.916.485,92 97,30 Lain-lain Pendapatan yang Sah 24.217.409.000,00 28.016.834.000,00 115,69 2. Belanja 534.398.327.128,79 500.997.884.400,00 93,75 Belanja Operasi 417.806.246.895,79 390.570.594.059,00 93,48 Belanja Modal 115.542.080.233,00 109.642.344.741,00 94,89 Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,00 772.110.000,00 77,21 Belanja Transfer 50.000.000,00 12.835.600,00 25,67 Surplus (Defisit) (43.236.000.000,00) (25.333.828.230,97) 58,59 3. Pembiayaan 43.236.000.000,00 43.998.548.697,17 101,76 Penerimaan Pembiayaan 44.736.000.000,00 44.998.548.697,17 100,59 Pengeluaran Pembiayaan 1.500.000.000,00 1.000.000.000,00 66,67 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 0,00 18.664.720.466,20 ~ Dari tabel di atas terlihat bahwa dari target pendapatan sebesar Rp491.162.327.128,79 bisa dicapai sebesar Rp475.664.056.169,03 atau sebesar 96,84%. Dari sisi belanja, dari rencana anggaran belanja sebesar Rp534.398.327.128,79 dan terpakai (dibelanjakan) sebesar Rp500.997.884.400,00 atau sebesar 93,75%. Dengan capaian angka-angka di atas, Pemkot Bengkulu pada akhir TA 2009 (tanggal 31 Desember 2009) memiliki SiLPA sebesar Rp18.664.720.466,20. B. Hambatan dan kendala dalam pencapaian target yang ditetapkan 1. Hambatan yang dihadapi Pemkot Bengkulu dalam pencapaian target pendapatan yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut: a. Masih adanya sebagian wajib pajak dan wajib retribusi yang kurang sadar untuk memenuhi kewajiban tepat waktu; b. Terbatasnya sarana dan prasarana yang ada sehingga potensi pendapatan belum digali secara efektif. 2. Hambatan yang dihadapi Pemkot Bengkulu dalam pencapaian target belanja yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut: a. Proses pengesahan APBD (termasuk APBD Perubahan) yang mengalami keterlambatan; b. Kurangnya kualitas sumber daya manusia di lingkungan Pemkot Bengkulu. -14-
  • 25. Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI A. Entitas pelaporan dan entitas akuntansi keuangan daerah Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Pembentukan Kota Bengkulu adalah dengan Undang-Undang Darurat No.6 Tahun 1956 tentang pembentukan kota kecil dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 No.57, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.1091). Dengan dibentuknya Provinsi Bengkulu berdasarkan Undang-Undang No.9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu, Kotamadya Bengkulu menjadi salah satu daerah tingkat II di wilayah Provinsi Bengkulu. Sesuai dengan UU No.22 Tahun 1999 yang direvisi dengan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kotamadya Bengkulu merupakan daerah otonom. Alamat Kantor Pemkot Bengkulu berada di Jalan S. Parman No.01 Kota Bengkulu. Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kota Bengkulu pada TA 2009 adalah sebanyak 37 SKPD dengan rincian sebagai berikut: No. Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 1. Sekretariat Daerah 2. Sekretariat DPRD 3. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset 4. Dinas Pendidikan Nasional 5. Dinas Kesehatan 6. Dinas Pekerjaan Umum 7. Dinas Tata Kota dan Pengawasan Bangunan 8. Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika 9. Dinas Pertamanan dan Kebersihan 10. Dinas Sosial 11. Dinas Tenaga Kerja, Pemuda, dan Olahraga 12. Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Menengah 13. Dinas Pertanian dan Peternakan 14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 15. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 16. Dinas Kelautan dan Perikanan 17. Dinas Perindustrian dan Perdagangan 18. Inspektorat 19. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 20. Badan Kepegawaian Daerah 21. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan 22. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu 23. Badan Lingkungan Hidup -15-
  • 26. Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 No. Nama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 24. Badan Kesbangpol dan Linmas 25. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan KB 26. Kantor Perpustakaan, Arsip, dan Dokumentasi 27. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 28. Kantor Pemadam Kebakaran 29. Kantor Penghubung 30. Kecamatan Ratu Agung 31. Kecamatan Ratu Samban 32. Kecamatan Sungai Serut 33. Kecamatan Kampung Melayu 34. Kecamatan Gading Cempaka 35. Kecamatan Teluk Segara 36. Kecamatan Selebar 37. Kecamatan Muara Bangkahulu Terbitnya Permendagri No.13 Tahun 2006 dan revisinya Permendagri No.59 Tahun 2007 yang menjadi pedoman pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah, mengamanatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran. Kewenangan ini sekaligus memunculkan kewajiban kepada Kepala SKPD untuk menyusun laporan keuangan berupa neraca, laporan realisasi anggaran dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam menyusun laporan keuangan ini, aset Pemerintah Daerah Kota Bengkulu masih dipusatkan di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) sesuai laporan keuangan tahun sebelumnya, dan belum didistribusikan kepada setiap SKPD. Kecuali aset yang diperoleh dalam TA 2009 akan menjadi data aset SKPD untuk keperluan penyusunan laporan keuangan TA 2009 ini. B. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemkot Bengkulu, adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Pemkot Bengkulu menggunakan istilah sisa (lebih/kurang) pembiayaan anggaran untuk setiap TA. Sisa pembiayaan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemkot Bengkulu, bukan pada saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. -16-
  • 27. Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 C. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan Pemkot Bengkulu. Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat Kota Bengkulu, lembaga legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas fungsional, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta Pemerintah Pusat. Pos-Pos Neraca Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemkot Bengkulu mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut: 1. Kas dan Setara Kas; 2. Investasi Jangka Pendek; 3. Piutang Pajak dan Bukan Pajak; 4. Persediaan; 5. Investasi Jangka Panjang; 6. Aset Tetap; 7. Kewajiban Jangka Pendek; 8. Kewajiban Jangka Panjang; 9. Ekuitas Dana. Aset Lancar Aset Lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika: 1. Diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau 2. Berupa Kas dan Setara Kas. Aset lancar meliputi: 1. Kas dan setara Kas Kas adalah alat pembayaran sah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan Pemkot Bengkulu. Kas di Kas Daerah merupakan saldo kas Pemkot Bengkulu yang berada di rekening Kas Daerah pada bank-bank yang ditunjuk oleh Pemkot Bengkulu sesuai ketentuan yang berlaku. Kas dinyatakan dalam nilai rupiah, apabila terdapat kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun, kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. -17-
  • 28. Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 2. Kas di Bendahara Pengeluaran/Penerimaan (Sisa Uang Persediaan) Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa kas (uang tunai dan simpanan di bank) yang belum dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran sampai akhir tahun anggaran berjalan. Kas di Bendahara Penerimaan adalah sisa kas yang belum disetor oleh Bendahara Penerimaan atas penerimaan daerah sampai akhir tahun anggaran berjalan. 3. Investasi Jangka Pendek Investasi Jangka Pendek merupakan investasi yang dapat segera dicairkan (dikonversi) menjadi kas dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Investasi jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut: a. Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan; b. Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas; c. Berisiko rendah. Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas: a. Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits); b. Pembelian Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai (cash dividend) dicatat sebagai pendapatan. Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah dan lain sebagainya. Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran. 4. Piutang Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Piutang terdiri atas bagian lancar tagihan penjualan angsuran, piutang pajak daerah, piutang retribusi, dan piutang lain-lain. Piutang diakui pada akhir -18-
  • 29. Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 periode akuntansi sebesar jumlah kas yang akan diterima dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan. Piutang dinilai sebesar nilai nominal. 5. Persediaan Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, obat-obatan, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. Dalam hal pemerintah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk kontruksi dalam pengerjaan, tidak dimasukkan sebagai persediaan. Persediaan disajikan sebesar: 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian; 2) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan; Investasi Jangka Panjang Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu permanen dan nonpermanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investasi Nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasi yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria: 1. Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa pontensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah; 2. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable). Aset Tetap Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Tidak -19-
  • 30. Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan (materials) dan perlengkapan (supplies). Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi dan pertukaran dengan aset lainnya. Klasifikasi Aset Tetap Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan: 1. Tanah; 2. Peralatan dan Mesin; 3. Gedung dan Bangunan; 4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan; 5. Aset Tetap Lainnya; dan 6. Konstruksi dalam Pengerjaan. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang diperoleh untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektonik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai. Jalan, Irigasi, dan Jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemkot Bengkulu dan dalam kondisi siap dipakai. Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset Tetap Lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Konstruksi Dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Kriteria Aset Tetap Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria: 1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; 2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; 3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; 4. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; 5. Memenuhi ketentuan batas nilai materialitas Dalam menentukan apakah suatu pos mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomik masa depan yang dapat diberikan oleh pos tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemkot Bengkulu. Manfaat ekonomi masa yang akan datang akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui. -20-
  • 31. Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 Pengukuran Aset tetap Pengukuran dapat dipertimbangkan andal biasanya dipenuhi bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya. Penilaian aset tetap Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan. Donasi Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah. Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap untuk Pemkot Bengkulu dengan persyaratan kewajibannya kepada Pemkot Bengkulu telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti -21-
  • 32. Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 perolehan aset tetap dengan pertukaran. Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan pemerintah daerah dan jumlah yang sama juga diakui sebagai belanja modal dalam laporan realisasi anggaran. Pengeluaran Modal (Capital Expenditure) Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, dikapitalisasi dalam nilai aset yang bersangkutan. Dalam hal tambahan pengeluaran untuk suatu aset tetap tidak memenuhi kriteria tersebut, maka pengeluaran tersebut tidak dapat dikapitalisir ke dalam nilai aset tetap melainkan diakui sebagai belanja yang mengurangi nilai aset bersih Pemkot Bengkulu. Penyusutan Aset Tetap Pemkot Bengkulu belum menerapkan ketentuan penyusutan aset tetap sebagaimana dimaksud dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan No.7 tentang Akuntansi Aset Tetap, Paragraf 53 sampai dengan Paragraf 57. Revaluasi Aset Tetap Pemkot Bengkulu melakukan penilaian kembali untuk menyajikan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2008. Aset Bersejarah Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (archaeological sites) seperti candi, dan karya seni (works of art). Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan sebagai belanja Tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan sampai dengan akhir tahun (per tanggal 31 Desember) belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi. -22-
  • 33. Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. Kewajiban Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemkot Bengkulu. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya. Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang. Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika: 1. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; 2. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinancing) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan 3. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui. Tunggakan Kewajiban Tunggakan didefinisikan sebagai jumlah tagihan yang telah jatuh tempo namun Pemkot Bengkulu tidak mampu untuk membayar jumlah pokok dan/atau bunganya sesuai jadwal. Beberapa jenis utang pemerintah mungkin mempunyai saat jatuh tempo sesuai jadwal pada satu tanggal atau serial tanggal saat debitur diwajibkan untuk melakukan pembayaran kepada kreditur. Restrukturisasi Utang Dalam restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak saat restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan dari pos kewajiban yang terkait. Jumlah bunga harus dihitung dengan menggunakan tingkat bunga efektif konstan dikalikan dengan nilai tercatat utang pada awal setiap periode antara saat restrukturisasi sampai dengan saat jatuh tempo. Tingkat bunga efektif yang baru adalah sebesar tingkat diskonto yang dapat menyamakan nilai tunai jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru -23-
  • 34. Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 (tidak temasuk utang kontinjen) dengan nilai tercatat. Berdasarkan tingkat bunga efektif yang baru akan dapat menghasilkan jadwal pembayaran yang baru dimulai dari saat restrukturisasi sampai dengan jatuh tempo. Suatu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang sebagai akibat dari restrukturisasi utang yang menyangkut pembayaran kas masa depan yang tidak dapat ditentukan, selama pembayaran kas masa depan maksimum tidak melebihi nilai tercatat utang. Ekuitas Dana Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah. Ekuitas dana terbagi dalam 3 (tiga) klasifikasi, yaitu Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi dan Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana lancar antara lain berupa sisa lebih pembiayaan anggaran/saldo anggaran lebih, cadangan piutang, cadangan persediaan, dan dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan pemerintah yang dicadangkan untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan Pemkot Bengkulu yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan: 1. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi; 2. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi: 1. Telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat; 2. Telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBD); dan 3. Telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut: 1. Pendapatan 2. Belanja 3. Transfer 4. Surplus atau defisit 5. Penerimaan pembiayaan 6. Pengeluaran pembiayaan 7. Pembiayaan neto; dan -24-
  • 35. Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 8. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SiKPA) Pendapatan Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah. Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat (Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus) dan Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Provinsi Bengkulu. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama. Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukannya koreksi dan pengembalian tersebut. Belanja Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi dikelompokkan dalam dua kelompok yakni Belanja Tak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Tak Langsung terdiri atas: 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Bunga 3. Belanja Subsidi 4. Belanja Hibah 5. Belanja Bantuan Sosial 6. Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintahan Desa 7. Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa 8. Belanja Tak Terduga. Belanja Pegawai dalam kelompok belanja tak langsung merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang- undangan dianggarkan dalam belanja pegawai. -25-
  • 36. Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 Belanja Bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Belanja Subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Belanja Hibah sebagaimana digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik. Bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus kepada pemerintahan desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya. Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Langsung terdiri atas: 1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang dan Jasa 3. Belanja Modal Belanja Pegawai kelompok Belanja Langsung digunakan untuk pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pada pemerintahan daerah. Belanja barang/jasa berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, dan lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis. Belanja Modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada -26-
  • 37. Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain. Surplus/Defisit Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit. Pembiayaan Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah Daerah. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan. Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagai pendapatan dalam pos pendapatan asli daerah lainnya. Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam pos SiLPA/SiKPA. D. Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2009 Pemkot Bengkulu mengacu kepada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagaimana dimaksud dengan PP No.24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Bengkulu No.23B Tahun 2009 tanggal 1 Desember 2009 tentang Kebijakan Akuntansi Pemkot Bengkulu. Namun demikian ada beberapa penyajian yang belum sepenuhnya mengacu pada Kebijakan Akuntansi, yaitu penyusutan aktiva tetap dan metode penilaian investasi penyertaan modal pada BUMD yang mayoritas dimiliki Pemkot Bengkulu. -27-
  • 38. Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN A. PENJELASAN POS-POS NERACA Neraca menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca Pemkot Bengkulu per 31 Desember 2009 nilai aset sebesar Rp1.413.795.979.484,91, Kewajiban sebesar Rp29.448.937.008,90, dan Ekuitas Dana sebesar Rp1.384.347.042.476,01. Penjelasan atas pos-pos neraca diuraikan sebagai berikut: 1. ASET Rp 1.413.795.979.484,91 a. Aset Lancar Rp 32.339.916.026,91 Aset Lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1(satu) periode akuntansi. Posisi Aset Lancar Pemkot Bengkulu per 31 Desember 2009 sebesar Rp32.339.916.026,91 dengan rincian sebagai berikut: 1) Kas di Kas Daerah Rp 16.785.477.889,20 Jumlah tersebut merupakan saldo Kas Pemkot Bengkulu per 31 Desember 2009. Saldo di atas sesuai dengan saldo R/K bank milik Pemkot Bengkulu. No. Nomor Rekening Uraian BANK Jumlah (Rp) 1. G.01.01.00093.0 Rutin Bank Bengkulu 13.242.323.363,68 2. G.01.02.03255.0 Gaji Bank Bengkulu 219.035.587,00 3. G.01.02.24034.4 DAK Bank Bengkulu 3.171.281.850,05 4. G.01.02.24076.1 Dana Bencana Alam Bank Bengkulu 152.837.088,47 Jumlah 16.785.477.889,20 2) Kas di Bendahara Pengeluaran Rp 1.879.303.927,00 Merupakan uang Pemkot Bengkulu yang sampai tanggal 31 Desember 2009 tidak dibelanjakan dan masih di Bendahara Pengeluaran atau belum disetor ke Kas Daerah. Rincian masing-masing SKPD dapat dilihat pada Lampiran 1. 3) Piutang Rp 6.399.258.415,71 Merupakan piutang berdasarkan administrasi di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Bengkulu yang sudah ada ketetapannya (SKP/SKPT) namun sampai dengan 31 Desember 2009 belum dibayar, dengan rincian sebagai berikut: -28-
  • 39. Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 (dalam rupiah) No. Saldo Mutasi Saldo Uraian 31-Des-08 Debet Kredit 31-Des-09 1. Piutang Pajak Hotel & Hiburan 255.875.000,00 32.630.000,00 27.880.000,00 260.625.000,00 Piutang Bagi Hasil 2. Piutang Bagi Hasil Pajak Pengambil- 118.504.992,24 164.735.924,75 107.500.029,57 175.740.887,42 an & Pemanfaatan Air Bawah Tanah 3 Piutang Bagi Hasil PKB 0,00 1.137.232.517,61 0,00 1.137.232.517,61 4 Piutang Bagi Hasil BBN-KB 0,00 3.318.510.012,50 0,00 3.318.510.012,50 5 Piutang Bagi Hasil PBB-KB 0,00 1.507.149.998,18 0,00 1.507.149.998,18 Total Piutang Bagi Hasil 118,504,992.24 6,127,628,453.04 107,500,029.57 6,138,633,415.71 Jumlah 374.379.992,24 6.160.258.453,04 135.380.029,57 6 .399.258.415,71 Dari saldo piutang sebesar Rp6.399.258.415,71 terdapat piutang bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Bengkulu berupa bagi hasil PKB, BBN-KB, dan PBB-KB sebesar Rp6.138.633.415,71 sesuai SK Gubernur Bengkulu No.484 Tahun 2009 tanggal 13 November 2009, yaitu bagi hasil Triwulan IV yang belum diterima per 31 Desember 2009 dikurangi kelebihan penerimaan bagi hasil Triwulan I. Rincian piutang pajak bisa dilihat pada Lampiran 2. 4) Piutang Lain-lain Rp 907.449.879,00 Saldo piutang lain-lain per 31 Desember 2009 sebesar Rp907.449.879,00 dengan rincian sebagai berikut: (dalam rupiah) Saldo Mutasi Saldo No. Uraian 31-Des-08 Debet Kredit 31-Des-09 1. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) 19.082.000,00 0,00 19.082.000,00 0,00 2. Belanja Dibayar Dimuka 230.400.000,00 0,00 0,00 230.400.000,00 (kelebihan bayar atas % fisik pekerjaan) 3. Tagihan atas sewa kios/Los 441.823.343,00 287.542.039,00 137.332.353,00 592.033.029,00 Pasar 4. Kelebihan Pembayaran 85.016.850,00 0,00 0,00 85.016.850,00 kepada rekanan atas pengadaan barang dan jasa (kontrak lebih bayar) Jumlah 776.322.193,00 287.542.039,00 156.414.353,00 907.449.879,00 Dari 4 (empat) jenis piutang lain-lain ini yang aktif hanya tagihan atas sewa kios/los pasar, sedangkan sisanya tidak aktif selama TA 2009. Piutang TGR telah dilakukan reklasifikasi ke Aset Lainnya per 31 Desember 2009. Rincian lengkap daftar piutang lain-lain bisa dilihat pada Lampiran 3, 4, dan 5. 5) Persediaan Rp 6.368.425.916,00 Nilai persediaan sebesar Rp6.368.425.916,00 merupakan barang habis pakai yang ada di SKPD per 31 Desember 2009 dan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut sudah dicatat sebagai belanja pada Tahun 2009. Dalam jumlah ini sudah termasuk reklasifikasi belanja modal pada Dinas Kelautan dan Perikanan sebagai persediaan yang akan dibagikan kepada masyarakat (nelayan). -29-
  • 40. Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 Nilai Persediaan di atas merupakan nilai persediaan hasil opname fisik yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) per 31 Desember 2009 dengan rincian sebagai berikut: No. Uraian Jumlah (Rp) 1. Alat Tulis Kantor 17.178.750,00 2. Alat Listrik 6.500.000,00 3. Barang Cetakan 205.219.380,00 4. Suku Cadang Sarana Mobilitas 0,00 5. Bahan/Bibit Tanaman 0,00 6. Obat-obatan 4.206.784.930,00 7. Materai/Perangko/surat berharga 0,00 8. Lainnya 1.932.742.856,00 Jumlah 6.368.425.916,00 Rincian nilai persediaan pada setiap SKPD bisa dilihat pada Lampiran 6. b. Investasi Jangka Panjang Rp 25.728.856.420,00 1) Investasi Nonpermanen Rp 5.055.468.170,00 Investasi Nonpermanen merupakan investasi jangka panjang Pemkot Bengkulu yang tidak dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi Nonpermanen Pemkot Bengkulu per 31 Desember 2009 tersebut berupa dana bergulir yang disediakan Pemkot Bengkulu kepada masyarakat dengan harapan bisa meningkatkan usaha masyarakat dan secara berkesinambungan akan diberikan kepada masyarakat/kelompok usaha lain secara bergilir. Dana bergulir tersebut dikelola oleh Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah dan Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil Menengah (PPKM) Kota Bengkulu. Hasil inventarisasi saldo Dana Bergulir per 31 Desember 2009 sebagai berikut: (dalam rupiah) SKPD Saldo Mutasi Tahun 2009 Saldo No. Uraian Pengelola 31-Des-08 Debet Kredit 31-Des-09 1. Pinjaman Modal Bagian 600.074.150,00 35.640.920,00 - 635.715.070,00 Perorangan (UKM) Ekonomi Setda 2. Pinjaman Modal Dinas 2.869.000.000,00 1.550.753.100,00 - 4.419.753.100,00 kepada Koperasi Koperasi dan dan Kelompok PPKM Jumlah 3.469.074.150,00 1.586.394.020,00 - 5.055.468.170,00 2) Investasi Permanen Rp 20.673.388.250,00 Investasi Permanen merupakan investasi jangka panjang Pemkot Bengkulu yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan-perusahaan milik daerah maupun perusahaan lain yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Jumlah penyertaan modal Pemkot Bengkulu s.d. 31 Desember 2009 sebesar Rp20.673.388.250,00, dengan rincian sebagai berikut: -30-
  • 41. Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 (dalam rupiah) Saldo Mutasi 2009 Saldo No. Uraian 31-Des-08 Debet Kredit 31-Des-09 1. Bank Bengkulu 6.245.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 7.245.000.000,00 2. PDAM Kota Bengkulu 11.778.388.250,00 0,00 0,00 11.778.388.250,00 3. PD Ratu Agung Niaga 1.650.000.000,00 0,00 0,00 1.650.000.000,00 4. BPR Pesisir 261.730.000,00 0,00 261.730.000,00 0,00 Jumlah 19.935.118.250,00 1.000.000.000,00 261.730.000,00 20.673.388.250,00 Persentase penyertaan modal Pemkot Bengkulu per 31 Desember 2009 pada PT Bank Bengkulu adalah sebesar 6,41% dan PD Ratu Agung Niaga sebesar 100%. Persentase penyertaan modal Pemkot Bengkulu pada PDAM Kota Bengkulu per 31 Desember 2009 tidak diketahui, karena belum ada laporan keuangan per 31 Desember 2009. Penyertaan modal Pemkot Bengkulu pada BPR Pesisir telah dikembalikan ke Kas Daerah pada tanggal 14 Januari 2009. c. Aset Tetap Rp 1.315.541.847.190,00 Nilai Aset Tetap (selain KDP) yang disajikan dalam laporan keuangan Pemkot Bengkulu per tanggal 31 Desember 2009 adalah nilai aset hasil penilaian oleh PT Surveyor Indonesia ditambah (dikurangi) hasil reviu oleh Inspektorat Kota Bengkulu, ditambah belanja modal selama Tahun 2009. Realisasi belanja modal Tahun 2009 sebagai mutasi yang menambah nilai aset selama Tahun 2009, kecuali yang dikoreksi bukan sebagai penambah nilai aset. Saldo akhir per 31 Desember 2008 merupakan hasil penilaian aset yang dilakukan oleh PT Surveyor Indonesia dan sudah dilakukan reviu oleh Inspektorat Kota Bengkulu, sehingga nilai yang disajikan per 31 Desember 2008 adalah hasil penilaian (revaluation) aset oleh PT Surveyor Indonesia ditambah/kurang hasil reviu Inspektorat Kota Bengkulu. Kebijakan ini mengakibatkan nilai aset sebagaimana disajikan dalam laporan keuangan Pemkot Bengkulu hasil audit BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp931.769.036.840,81 disesuaikan menjadi sebesar Rp1.169.211.125.809,00 dan setelah ditambahkan mutasi selama TA 2009 menjadi sebesar Rp1.315.541.847.190,00. Rekonsiliasi dapat dilihat pada Lampiran 7. Rincian jumlah Aset Tetap Pemkot Bengkulu per 31 Desember 2008 sebesar Rp1.169.211.125.809,00 (disajikan kembali), mutasi selama TA 2009, dan saldo per 31 Desember 2009 sebesar Rp1.315.541.847.190,00 adalah sebagai berikut: 1) Tanah Rp 194.165.630.000,00 Nilai tanah per 31 Desember 2009 sebesar Rp194.165.630.000,00 dengan rincian sebagai berikut: (dalam rupiah) Saldo 31-Des-08 Mutasi 2009 Saldo No. Uraian (Disajikan Kembali) Debet Kredit 31-Des-09 1. Tanah 183.180.028.000,00 10.985.602.000,00 0,00 194.165.630.000,00 -31-
  • 42. Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 2) Peralatan dan Mesin Rp 91.442.935.090,00 Nilai peralatan dan mesin sebesar Rp91.442.935.090,00 di atas merupakan nilai per 31 Desember 2009 yang merupakan gabungan/reklasifikasi aset tetap dengan rincian sebagai berikut: (dalam rupiah) Saldo 31 Des 2008 Mutasi 2009 Saldo No. Uraian (Disaijkan Kembali) Debet Kredit 31 Des 2009 1. Alat-alat Berat (Besar) 116.500.000,00 0,00 0,00 116.500.000,00 2. Alat-alat Angkutan Darat Bermotor 30.842.753.333,00 4.689.228.000,00 0,00 35.531.981.333,00 3. Alat-alat Angkutan Air Bermotor 0,00 1.638.331.000,00 664.755.000,00 973.576.000,00 4. Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur 2.974.927.000,00 597.130.000,00 89.900.000,00 3.482.157.000,00 5. Alat-alat Pengolahan Pertanian 17.612.500,00 0,00 0,00 17.612.500,00 dan Peternakan 6. Peralatan Kantor & Rumah Tangga 42,484,405,978.00 3,736,403,900.00 - 46,220,809,878.00 7. Alat-alat Studio dan Komunikasi 838.368.000,00 393.819.477,00 0,00 1.232.187.477,00 8. Alat-alat Kedokteran 625.138.950,00 918.771.250,00 0,00 1.543.910.200,00 9. Alat-alat Laboratorium 2.018.153.702,00 243.259.000,00 0,00 2.261.412.702,00 10. Alat-alat Persenjataan/Keamanan 53.950.000,00 8.838.000,00 0,00 62.788.000,00 Jumlah 79.971.809.463,00 12.225.780.627,00 754.655.000,00 91.442.935.090,00 Dalam TA 2009, Pemkot Bengkulu mengeluarkan belanja modal untuk peralatan dan mesin sebesar Rp12.225.780.627,00. Mutasi kredit sebesar Rp754.655.000,00 merupakan reklasifikasi aset tetap menjadi persediaan pada Dinas Kelautan dan Perikanan yang terdiri dari: No Uraian Jumlah (Rp) 1. Kapal Motor 489.050.000,00 2. Mesin Kapal 175.705.000,00 3. Alat GPS 89.900.000,00 Jumlah 754.655.000,00 3) Gedung dan Bangunan Rp 375.116.054.450,00 Nilai Gedung dan Bangunan sebesar di atas merupakan nilai per 31 Desember 2009 yang merupakan gabungan/reklasifikasi aset tetap dengan rincian sebagai berikut: (dalam rupiah) Saldo 31 Des 2008 Mutasi 2009 Saldo No. Uraian (Disajikan Kembali) Debet Kredit 31 Des 2009 1. Bangunan Gedung 318.922.661.950,00 54.737.232.500,00 0,00 373.659.894.450,00 2. Bangunan Monumen 1.456.160.000,00 0,00 0,00 1.456.160.000,00 Jumlah 320.378.821.950,00 54.737.232.500,00 0,00 375.116.054.450,00 4) Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp 561.614.762.164,00 Nilai Jalan, Irigasi dan jaringan sebesar di atas merupakan nilai per 31 Desember 2009 yang merupakan gabungan/reklasifikasi aset tetap dengan rincian sebagai berikut: -32-
  • 43. Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 (dalam rupiah) Saldo 31 Des 2008 Mutasi 2009 Saldo No. Uraian (Disajikan Kembali) Debet Kredit 31 Des 2009 1. Jalan dan Jembatan 371.160.973.250,00 56.071.933.675,00 0,00 427.232.906.925,00 2. Jaringan Air 125.064.787.500,00 8.488.430.739,00 0,00 133.553.218.239,00 3. Instalasi Listrik dan Telepon 295.550.000,00 533.087.000,00 0,00 828.637.000,00 Jumlah 496.521.310.750,00 65.093.451.414,00 0,00 561.614.762.164,00 5) Aset Tetap Lainnya Rp 72.810.965.646,00 Nilai Aset tetap lainnya sebesar di atas merupakan nilai per 31 Desember 2009 yang merupakan gabungan/reklasifikasi aset tetap dengan rincian sebagai berikut: (dalam rupiah) Mutasi 2009 Saldo No. Uraian Saldo 31 Des 2008 (Disajikan Kembali) Debet Kredit 31 Des 2009 1. Buku/Perpustakaan 67.040.411.246,00 18.332.500,00 0,00 67.058.743.746,00 2. Barang Bercorak Kesenian, 5.197.916.900,00 15.000.000,00 0,00 5.212.916.900,00 Kebudayaan 3. Hewan, Ternak & Tanaman 446.955.000,00 92.350.000,00 0,00 539.305.000,00 Jumlah 72.685.283.146,00 125.682.500,00 0,00 72.810.965.646,00 Dalam TA 2009, Pemkot Bengkulu menambah aset tetap lainnya senilai Rp125.682.500,00. 6) Konstruksi Dalam Pengerjaan Rp 20.391.499.840,00 Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan dan pada tanggal laporan belum selesai seluruhnya (belum diakui selesai). Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp20.391.499.840,00 merupakan pekerjaan TA 2007 yang sampai sekarang bermasalah dan belum ada keputusan Pemkot Bengkulu atas status aset tersebut. Rincian lihat bisa dilihat pada Lampiran 8. 7) Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Rp 0,00 Sampai dengan penyusunan laporan keuangan Tahun 2009, Pemkot Bengkulu belum menyusutkan aktiva tetapnya sebagaimana diatur dalam Stándar Akuntansi Pemerintahan. d. Dana Cadangan Rp 6.261.947.848,00 Saldo Dana Cadangan per 31 Desember 2009 sebesar Rp6.261.947.848,00 dengan rincian sebagai berikut: -33-
  • 44. Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2009 (dalam rupiah) Saldo Mutasi 2009 Saldo No. Uraian 31-Des-08 Debet Kredit 31-Des-09 1. Sertifikat Deposito No.03.01.00294.7 5.000.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000.000,00 tanggal 15 Juni 2006 2. Rek. Simpeda No.001.02.01.16487-8 282.458.885,00 379.488.963,00 0,00 661.947.848,00 (Rek. Penampungan Bunga Deposito) 3. Surat Deposito Berjangka 600.000.000,00 0,00 0,00 600.000.000,00 No.03.01.00414.0, tgl 23 Juni 2008 (diambil dari Rek. Simpeda) Jumlah 5.882.458.885,00 379.488.963,00 0,00 6.261.947.848,00 Pembentukan Dana Cadangan dilakukan pada Tahun 2002 dengan Perda No.29 Tahun 2002 tentang Dana Cadangan dengan menempatkan deposito pada PT Bank Bengkulu sebesar Rp4.000.000.000,00. Namun, dalam perda pembentukan dana cadangan ini tidak disebutkan suatu kegiatan tertentu yang akan didanai dengan dana tersebut. Belum dilakukannya reklasifikasi atas dana cadangan tersebut dikarenakan Perda pembentukan dana cadangan tersebut sampai saat ini belum dicabut atau masih berlaku. Atas bunga deposito yang diterima, ditampung dalam rekening Simpeda pada PT Bank Bengkulu No.001.02.01.16487-8 a.n. Pemda Kota c.q. Syaferi Syarif dan pencatatannya dalam laporan keuangan menambah saldo Dana Cadangan. Dari bunga deposito yang ditampung dalam rekening Simpeda tersebut, sebesar Rp1.000.000.000,00 telah digunakan untuk menambah nilai nominal deposito pada PT Bank Bengkulu dari semula Rp4.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp5.000.000.000,00 sesuai dengan sertifikat deposito No.03.01.00294.7 tanggal 15 Juni 2006. Dan dari bunga deposito juga dialihkan dalam bentuk Surat Deposito Berjangka No.03.01.00414.0, tanggal 23 Juni 2008 sebesar Rp600.000.000,00. Pada tanggal 5 April 2010, Pemkot Bengkulu telah mencairkan seluruh Dana Cadangan termasuk bunga yang disimpan pada rekening Simpeda dan dalam bentuk deposito, sesuai surat Kepala DPPKA kepada PT Bank Bengkulu No.900/180/D.III/2010 tanggal 5 April 2010. e. Aset Lainnya Rp 33.923.412.000,00 1) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Rp 19.082.000,00 Merupakan tuntutan atas kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja ataupun lalai. Saldo tuntutan ganti kerugian daerah per 31 Desember 2009 adalah sebesar Rp19.082.000,00 dan merupakan reklasifikasi penyajian dari Piutang Lain-lain. Rincian lihat bisa dilihat pada Lampiran 9. 2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga Rp 32.866.280.000,00 Saldo kemitraan dengan pihak ketiga per 31 Desember 2009 sebesar Rp32.866.280.000,00 merupakan nilai tanah Pemkot Bengkulu yang dikerjasamakan dengan mitra kerjasama berdasarkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Tahun 2009 dengan rincian sebagai berikut: -34-