Perkara Hukum Perdata Internasiona pilihan hukum

1. DISKUSI 6 Mata Kuliah Hukum Perdata Internasional INDRA SOFIAN (042051183)
H a l 1 | 4
Yth. Bapak Sintong Arion Hutapea dan Rekan-rekan, mohon perkenan Saya Indra Sofian,
NIM : 042051183 dari UPBJJ Bogor menyampaikan jawaban terkait :
“selamat datang pada web Majalah mingguan Universitas Terbuka. Kami senang sekali
atas kunjungan anda. Kami menawarkan paket berlangganan, dimana setiap minggunya
majalah akan dikirimkan ke alamat email anda secara reguler. Anda dapat menghentikan
layanaan berlanganan kapanpun anda mau…”
“Untuk berlanganan, tekan OK, atau dapat menghubung call center 12155 atau
mengirimkan email dengan judul “aaaa” ke mju@campus.ut.com”
Majalan mingguan ini berkedudukan hukum di Indonesia. Pippe David seorang warga
negara Firlandia kemudian berlangganan majalan mingguan ini selama 1 tahun, dan
pada tahun ke 2 dia ia memutuskan untuk berhenti berlangganaan, namun hingga saat
ini dia tidak berhasil berhenti berlangganaan dan rekeningnya tetap
mendebet/melakukan pembayaran atas langganan majalah ini.”
Tentukan
1. Apakah perkara di atas termasuk perkara HPI, Mengapa?
Jawaban:
Hal di atas merupakan termasuk perkara Hukum Perdata Internasional karena
perjanjian elektronik melibatkan unsur asing yaitu:
a. Majalah Mingguan Universitas Terbuka, berkedudukan di Indonesia
b. Pippe David Warga Negara Finlandia berlangganan Majalah Minggunan
Universitas Terbuka.
c. Perjanjian kontrak berlangganan majalah dalam Bahasa Indonesia akan tetapi
yang berlangganan adalah warga negara Finlandia
d. Majalah Mingguan Universitas Terbuka melakukan wanprestasi karena tetap
mendebet pembayaran langganan majalah padahal Pippe David sudah
mengajukan penghentian langganan.
Alasan termasuk HPI karena terjadi transaksi elektronik dimana dalam kontraknya
terdapat unsur asing dan penerapannya harus sejalan dengan prinsip Hukum
Perdata Internasional.
2. Pada kasus ini apakah para pihak melakukan pilihan hukum? Jika ya, pilihan hukum
secara apakah? jika tidak ada pilihan hukum, maka hukum yang dapat digunakan
untuk menyelesaikan kasus ini adalah melalui teori
Jawaban:
Berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata berbunyi:
Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu
tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak,

2. DISKUSI 6 Mata Kuliah Hukum Perdata Internasional INDRA SOFIAN (042051183)
H a l 2 | 4
atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.
Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.
Pasal 18 ayat (2) UU ITE menentukan bahwa “Para pihak memiliki kewenangan
untuk memilih hukum yang berlaku bagi transaksi elektronik internasional yang
dibuatnya”. Selanjutnya Pasal 18 ayat (3) UU ITE juga mengantisipasi peristiwa
dimana para pihak tidak melakukan pilihan hukum. “Jika para pihak tidak
melakukan pilihan hukum dalam transaksi elektronik internasional, hukum yang
berlaku didasarkan pada asas Hukum Perdata Internasional1
”
Dalam Hukum Perdata Internasional menurut Sudargo Gautama terdapat beberapa
teori untuk memecahkan masalah pilihan hukum, yaitu2
:
a) The Proper Law Theory : dalam menentukan hukum yang sebenarnya berlaku
dalam kontrak pengadilan akan melakukan analisis terhadap fakta-fakta dan
ketentuan-ketentuan sekitar kontrak yang bersangkutan.
b) Teori Lex loci contractus : menurut teori ini hukum yang berlaku dalam suatu
kontrak ditentukan oleh hukum di mana tempat kontrak tersebut dibuat,
diciptakan dan dilahirkan.
c) Teori Lex Loci Solutionis: menurut teori ini hukum yang berlaku dalam sebuah
kontrak adalah hukum ditempat dilaksanakannya kontrak.
d) Teori Lex Fori : berdasarkan teori ini hukum yang berlaku dalam dalam sebuah
kontrak internasional yang tidak terdapat pilihan hukumnya adalah hukum dari
pihak pengadilan (hakim).
e) Teori The most characteritic connection : menurut teori ini hukum yang berlaku
dalam kontrak internasional yang tidak memiliki pilihan hukum adalah hukum
dari salah satu pihak yang melakukan prestasi paling karakteristik dalam suatu
transaksi.
Menurut Peter Nygh dalam Buku Materi Pokok Hukum Perdata Internasional, Jika
para pihak tidak melakukan pilihan hukum, hukum nasional dari pengeadilan yang
menyelesaikan sengketa atas kontrak merekalah (lex fori) yang nantinya
menentukan hukum yang berlaku bagi kontrak yang disepakai para pihak3
.
Pilihan hukum dalam langganan majalah ini sudah jelas yaitu pilihan hukum secara
diam-diam, dimana perjanjianjian dibuat dalam Bahasa Indonesia.
1
Risnain, Muhammad. Problematika Pilihan Hukum (Choice Of Law) dalam Penyelesaian
Sengketa Transaksi Bisnis Elektronik Internasional Dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun
2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Jurnal Fakultas Hukum. Universitas Lampung.
2
Ibid.
3
Basuki, Zulfa Djoko dkk, Buku Materi Pokok Hukum Perdata Internasional HKUM4304. Edisi
Kedua, Cetakan Pertama,Tangerang Selatan, Universitas Terbuka, 2020. Hal. 6.10

3. DISKUSI 6 Mata Kuliah Hukum Perdata Internasional INDRA SOFIAN (042051183)
H a l 3 | 4
Menurut Sudargo Gautama, maka pilihan hukum dalam langganan majalah
Universitas Terbuka ini masuk ke dalam pilihan hukum secara diam-diam dimana
tidak disebutkan secara tegas hukum nasional mana yang berlaku atas kontrak
mereka4
. Majalah mingguan Universitas Terbuka telah secara diam-diam
menghendaki hukum nengara Indonesia yang dipakai, hal ini dapat dilihat dari
Bahasa Indonesia yang diapakai, format kontrak.
Konvensi internasional sebagai model law yang berlaku, pelaksanaan kontrak,
antara lain di bidang barang. Konvensi ini menentukan bahwa hukum yang berlaku
dalam suatu kontrak penjualan yang tidak dipilih oleh para pihak adalah hukum
tempat kedudukan bisnis penjual saat kontrak dibuat5
.
Para pihak melakukan pilihan hukum yaitu Hukum Indonesia sesuai dengan tempat
domisili penerbit Majalah Mingguan Universitas Terbuka yang berkedudukan
hukum di Indonesia.
Bahwa dalam persyaratan awal perjanjian langganan majalah disebutkan bahwa :
Kami menawarkan paket berlangganan, dimana setiap minggunya majalah akan
dikirimkan ke alamat email anda secara reguler. Anda dapat menghentikan
layanaan berlanganan kapanpun anda mau…”
Pippe David telah melakukan persetujuan perjanjian langganan tersebut.
Bahwa Pippe David telah mengajukan menghentikan langgaan majalah pada tahun
ke-2, akan tetapi Pihak Majalah Universitas terbuka melakukan wanprestasi
dengan tetap mendebet atas langganan majalan yang sudah mengajukan
penghentian langganan majalah.
Bahwa Pippe David dapat mengajukan ganti rugi kepada Pengadilan Negeri di
Tangerang Selatan sesuai dengan Lokasi dan kedudukan Majalah Universitas
Terbuka.
Sumber Referensi:
1) Basuki, Zulfa Djoko dkk, Buku Materi Pokok Hukum Perdata Internasional
HKUM4304. Edisi Kedua, Cetakan Pertama,Tangerang Selatan, Universitas
Terbuka, 2020.
2) Pilihan Hukum Dan Perjanjian Internasional. Modul 6 Buku Materi Pokok Hukum
Perdata Internasional. Universitas Terbuka. Tangerang Selatan. 2020.
4
Basuki, Zulfa Djoko dkk, Buku Materi Pokok Hukum Perdata Internasional HKUM4304. Edisi
Kedua, Cetakan Pertama,Tangerang Selatan, Universitas Terbuka, 2020. Hal. 6.37
5
Pebrianti, Winda. Penerapan Lembaga Pilihan Hukum Terhadap Sengketa Hukum Dalam
Pelaksanaan Kontrak Bisnis Internasional.Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.

4. DISKUSI 6 Mata Kuliah Hukum Perdata Internasional INDRA SOFIAN (042051183)
H a l 4 | 4
3) https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5dd4c2bb1c483/masalah-
pilihan-hukum-dalam-penyelesaian-perselisihan-kontrak/
4) Pebrianti, Winda. Penerapan Lembaga Pilihan Hukum Terhadap Sengketa
Hukum Dalam Pelaksanaan Kontrak Bisnis Internasional.Fakultas Hukum
Universitas Bengkulu.
5) Risnain, Muhammad. Problematika Pilihan Hukum (Choice Of Law) dalam
Penyelesaian Sengketa Transaksi Bisnis Elektronik Internasional Dalam Undang-
Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
Jurnal Fakultas Hukum. Universitas Lampung.
Demikian disampaikan mohon arahan, atas masukan dan arahannya diucapkan
terima kasih.
Hormat Saya
Indra Sofian
NIM : 042051183