Ringkasan dokumen tersebut adalah: Makalah ini membahas tentang konsep hukum perdata Indonesia, mulai dari pengertian hukum perdata, sejarahnya, sumber-sumber hukum perdata, asas-asasnya, sistematika hukum perdata, dan penerapannya di Indonesia.

1. MAKALAH
KONSEP HUKUM PEDATA
Untuk memenuhi tugas mata kuliah : Hukum Perdata dan Bisnis
Dosen pengampu : Muhammad Mabrur Haslan, S.Pd.,M.Hum.
Disusun oleh kelompok 1
Muhammad Aditya Saputra { E1B021077 }
Rizka Aulia Putri { E1B021096 }
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS KEGURUAAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MATARAM
2023

2. BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Pada dasarnya kehidupan antara seseorang itu didasarkan pada adanya suatu
“hubungan”, baik hubungan atas suatu kebendaan atau hubungan yang lain.
Adakalanya hubungan antara seseorang atau badan hukum itu tidak berjalan mulus
seperti yang diharapkan, sehingga seringkali menimbulkan permasalahan hukum.
Sebagai contoh sebagai akibat terjadinya hubungan pinjam meminjam saja seringkali
menimbulkan permasalahan hukum. Atau contoh lain dalam hal terjadinya putusnya
perkawinan seringkali menimbulkan permasalahan hukum. Hal tersebut termasuk
dalam masalah hukum perdata.1
Hukum perdata di Indonesia adalah sekumpulan peraturan yang berisi
perintah dan larangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang sehingga dapat
dipaksakan pemberlakuaanya berfungsi untuk mengatur masyarakat demi terciptanya
ketertiban disertai dengan sanksi bagi pelanggarnya. Salah satu bidang hukum yang
mengatur hak dan kewajiban yang dimiliki pada subyek hukum dan hubungan antara
obyek hukum. Hukum perdata disebut pula hukum privat atau hukum sipil sebagai
lawan dari hukum publik. Jika hukum publik mengatur hal-hal yang berkaitan dengan
negara serta kepentingan umum (misalnya politik dan pemilu (hukum tata negara),
kegiatan pemerintahan sehari-hari (hukum administrasi atau tata usaha negara),
kejahatan (hukum pidana), maka hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk
atau warga negara sehari- hari.2
1
A. Siti Soetami, Pengantar Tata Hukum Indonesia, (Bandung : PT Refika Aditama, 2007), hlm. 9
2
A. Siti Soetami, Pengantar Tata Hukum Indonesia, hlm. 10

3. Hukum perdata di Indonesia didasarkan pada hukum perdata di Belanda,
khususnya hukum perdata Belanda pada masa penjajahan. Bahkan Kitab Undang-
undang Hukum Perdata (dikenal KUHPerdata.) yang berlaku di Indonesia tidak lain
adalah terjemahan yang kurang tepat dari Burgerlijk Wetboek (atau dikenal dengan
BW) yang berlaku di kerajaan Belanda dan diberlakukan di Indonesia (dan wilayah
jajahan Belanda) berdasarkan azas konkordansi. Untuk Indonesia yang saat itu masih
bernama Hindia Belanda, BW diberlakukan mulai 1859. Hukum perdata Belanda
sendiri disadur dari hukum perdata yang berlaku di Perancis dengan beberapa
penyesuaian.3
B. Rumusan Masalah
1. Apa pengertian hukum perdata?
2. Bagaimana sejarah hukum perdata?
3. Apa saja sumber-sumber hukum perdata?
4. Apa saja asas-asas hukum perdata?
5. Bagaimana sistematika hukum perdata?
6. Bagaimana hukum perdata yang berlaku di Indonesia?
7. Bagaimana keadaan hukum di Indonesia?
3
9Kansil, C.S.T, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia ,(Jakarta: Balai Pustaka, 1989),
hlm. 197

4. BAB II
PEMBAHASAN
Pengertian Hukum Perdata
Istilah hukum perdata pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Djojodiguno
sebagai terjemahan dari bahasa Belanda yaitu burgerlijkrecht Wetboek (B.W) pada
masa pendudukan Jepang. Di samping istilah itu, sinonim hukum perdata
adalah civielrecht dan privatrecht.4
Para ahli memberikan batasan hukum perdata, seperti berikut. Van Dunne
mengartikan hukum perdata, khususnya pada abad ke -19 adalah, “Suatu peraturan
yang mengatur tentang hal-hal yang sangat esensial bagi kebebasan individu, seperti
orang dan keluarganya, hak milik dan perikatan. Sedangkan hukum
publik memberikan jaminan yang minimal bagi kehidupan pribadi”5
Pendapat lain yaitu Vollmar, dia mengartikan hukum perdata adalah, “Aturan-
aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya
memberikan perlindungan pada kepentingan perseorangan dalam perbandingan yang
tepat antara kepentingan yang satu dengna kepentingan yang lain dari orang-orang
dalam suatu masyarakat tertentu terutama yang mengenai hubungan keluarga dan
hubungan lalu lintas”6
Hukum perdata merupakan salah satu bidang hukum yang mengatur hak dan
kewajiban yang dimiliki subjek hukum. Subjek adalah pelaku. Subjek hukum ada
dua, yaitu manusia dan badan hukum (PT, firma, yayasan, dan sebagainya). Hukum
4
Kansil, C.S.T, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia ,(Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal.
209
5
Kansil, C.S.T, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. hlm. 210
6
Kansil, C.S.T, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia , hlm. 215

5. perata ada karena kehidupan seseorang didasarkan pada adanya suatu “hubungan”,
bagik hubungan berdasarkan kebendaan atau hubungan yang lain. Manusia. Hukum
perdata bertujuan untuk mengatur hubungan di antara penduduk atau warga Negara
sehari-hari, seperti kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, waris,
harta benda, kegiatan usaha, dan tindakan bersifat perdata lainnya. Karena hukum
perdata “rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum
antara orang yang satu dan orang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan
perseoranagn “. Hukum perdata merupakan ketentuan yang mengatur dan membatasi
tingkah laku manusia dalam memenuhi kepentingannya serta membatasi kehidupan
manusia atau seseorang dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan atau
kepentingannya.7
Hukum perdata juga disebut hukum privat atau hukum sipil (Civil Law).
Hukum privat adalah hukum yang baik materi maupun prosesnya didasarkan kepada
kepentingan pribadi-pribadi. Misalnya ketika terjadi transaksi jual beli rumah, kedua
belah pihak berhak untuk menentukan metode pembayaran, apakah kontan atau
kredit. Jual beli ini merupakan urusan pribadi sehingga institusi public seperti polisi
atau jaksa tidak berhak untuk ikut campur dalam prosesnya. Jadi, ketika ditemukan
masalah perdata dan polisi atau jaksa turut campur dalam kasus tersebut (dengan
membawa baju institusinya), maka tindakan aparat tersebut patut dicurigai. Namun
ketika terjadi penipuan, misalnya rumah dijual bukan hak milik si Penjual, maka
kasus ini bisa dilaporkan ke polisi.8
7
Darda Syahrizal, Kasus-Kasus Hukum Perdata di Indonesi, (Yogyakarta: Pustaka Grhatama, 2011).
hlm. 12-13
8
Darda Syahrizal, Kasus-Kasus Hukum Perdata di Indonesi. hlm. 12-13

6. Hukum perdata menentukan, bahwa didalam perhubungan antar mereka,
orang harus meundukan diri kepada apa saja dan norma-norma apa saja yang harus
mereka indahkan. Dalam hal ini hukum perdata memberikan wewenang-wewenang di
satu pihak dan di lain pihak iamembebankan kewajiban-kewajiban, yang
pemenuhannya dan justru ini adalah inti aturan hukum, jika perlu dapat dipaksakan
dengan bantuan penguasa.9
Pengertian Hukum Perdata Material dan Formal
- Hukum Perdata Material
Pengertian hukum perdata material adalah menerangkan perbuatan-
perbuatan apa yang dapat dihukum serta hukuman-hukuman apa yang dapat
dijatuhkan. Hukum materil menentukan isi sesuatu perjanjian, sesuatu
perhubungan atau sesuatu perbuatan. Dalam pengertian hukum materil perhatian
ditujukan kepada isi peraturan.10
- Hukum Perdata Formal
Pengertian hukum perdata formil adalah menunjukkan cara
mempertahankan atau menjalankan peraturan-peraturan itu dan dalam
perselisihan maka hukum formil itu menunjukkan cara menyelesaikan di muka
hakim. Hukum formil disebut pula hukum Acaara. Dalam pengertian hukum
formil perhatian ditujukan kepada cara mempertahankan/ melaksanakan isi
peraturan.11
9
Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996). hal. 2
10
Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 13
11
Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia. hlm. 13

7. Sejarah Hukum Perdata
1. Kodifikasi Hukum Perdata di Indonesi, tahun, 1848
KUHPer yang terlaksana pada 1 Mei 1848 itu adalah hasil panitia
kodifikasi yang diketuai oleh Mr. C.J. Scholten van Oud-Haarlem. Maksud
dari kodifikasi pada waktu itu untuk mengadakan persesuaian antara hukum
dan keadaan di Indonesia dengan hukum dan keadaan negeri Belanda. Di
negeri Belanda aliran kodifikasi adalah dari pada aliran kodifikasi yang di
Eropa berlangsung secara umum pada akhir abad ke-18; masalah pada waktu
itu sudah ada Negara-negara yang telah selesai dengan kodifikasinya.12
KUHPer Indonesia sekarang ini (yang mulai berlaku sejak 1 Mei
1848)dapat dikatakan suatu copy KUHPer Belanda, sehingga untuk
menyediakannya perlula sedianya untuk menyelidiki KUHPer Belanda. 13
Hukum Perdata Eropa (Code Civil Des Francais) dikodifikasi tanggal 21 Maret 1804.
Pada tahun 1807, Code Civil Des Francais diundangkan dengan nama Code
Napoleon. Tahun 1811 – 1830, Code Napoleon berlaku di Belanda. KUHPerdata
Indonesia berasal dari Hukum Perdata Belanda, yaitu buku “Burgerlijk Wetboek”
(BW) dan dikodifikasi pada tanggal 1 Mei 1848. Setelah kemerdekaan, KUHPerdata
tetap diberlakukan di Indonesia. Hal ini tercantum dalam pasal II Aturan Peralihan
UUD 1945 yang menyebutkan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada
(termasuk KUHPerdata) masih tetap berlaku selama belum ada peraturan yang baru
menurut UUD ini. Perubahan yang terjadi pada KUHPerdata Indonesia : Tahun 1960
: UU No.5/1960 mencabut buku II KUHPerdata sepanjang mengatur tentang bumi,
air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya kecuali hypotek  Tahun 1963 :
12
Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, jilid 2. hal. 41
13
Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, jilid 2. hal. 41

8. Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran tertanggal 5 September 1963, dengan
mencabut pasal-pasal tertentu dari BW yaitu : pasal 108, 824 (2), 1238, 1460, 1579,
1603 x (1),(2) dan 1682.  Tahun 1974 : UU No.1/1974, mencabut ketentuan pasal
108 tentang kedudukan wanita yang menyatakan wanita tidak cakap bertindak.
Sumber Hukum Perdata
Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang
mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa, yakni aturan-aturan yang kalau
dilanggar mengakibatkan timbulnya sanksi yang tegas dan nyata.14
Sumber hukum
perdata adalah asal mula hukum perdata atau tempat dimana hukum perdata di
temukan.15
Volamar membagi sumber hukum perdata menjadi empat macam. Yaitu
KUHperdata ,traktat, yurisprudensi, dan kebiasaan. Dari keempat sumber tersebut
dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu sumber hukum perdata tertulis dan tidak
tertulis. Yang dimaksud dengan sumber hukum perdata tertulis yaitu tempat
ditemukannya kaidah-kaidah hukum perdata yang berasal dari sumber tertulis.
Umumnya kaidah hukum perdata tertulis terdapat di dalam peraturan perundang-
undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sumber hukum perdata tidak tertulis adalah
tempat ditemukannya kaidah hukum perdata yang berasal dari sumber tidak tertulis.
Seperti terdapat dalam hukum kebiasaan. 16
Yang menjadi sumber perdata tertulis yaitu:
14
A. Siti Soetami, Pengantar Tata Hukum Indonesia, (Bandung : PT Refika Aditama, 2007), hal. 9
15
Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 15
16
Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 17

9. 1. AB (algemene bepalingen van Wetgeving) ketentuan umum permerintah Hindia
Belanda
2. KUHPerdata (BW)
3. KUH dagang
4. UU No 1 Tahun 1974
5. UU No 5 Tahun 1960 Tentang Agraria. 17
Asas-asas Hukum Perdata
Beberapa asas yang terkandung dalam KUHPerdata yang sangat penting dalam
Hukum Perdata adalah:
1. Asas Kebebasan Berkontrak
Asas ini mengandung pengertian bahwa setiap orang dapat mengadakan
perjanjian apapun juga, baik yang telah diatur dalam undang-undang, maupun yang
belum diatur dalam undang-undang (lihat Pasal 1338 KUHPdt).18
2. Asas Konsensualisme
Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPdt.
Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah
adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini merupakan asas yang
menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal,
melainkan cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan adalah
persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak.19
17
18
19
Kansil, C.S.T, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia ,(Jakarta: Balai Pustaka, 1989).
Hlm. 40

10. 3. Asas Kepercayaan
Asas kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan
mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan diantara
mereka dibelakang hari.20
4. Asas Kekuatan Mengikat
Asas kekuatan mengikat ini adalah asas yang menyatakan bahwa perjanjian
hanya mengikat bagi para pihak yang mengikatkan diri pada perjanjian tersebut dan
sifatnya hanya mengikat.21
5. Asas Persamaan hukum,
Asas persamaan hukum mengandung maksud bahwa subjek hukum yang
mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak dan kewajiban yang sama dalam
hukum. Mereka tidak boleh dibeda-bedakan antara satu sama lainnya, walaupun
subjek hukum itu berbeda warna kulit, agama, dan ras.22
6. Asas Keseimbangan,
Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak
memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk
menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui
kekayaan debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan
perjanjian itu dengan itikad baik23
7. Asas Kepastian Hukum,
Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas pacta sunt servanda
merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt
20
Kansil, C.S.T, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. hlm. 41
21
Kansil, C.S.T, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. hlm. 42
22
Kansil, C.S.T, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. hlm. 42
23
Kansil, C.S.T, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. hlm. 238

11. servanda merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati
substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-
undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang
dibuat oleh para pihak.24
8. Asas Moral
Asas moral ini terikat dalam perikatan wajar, yaitu suatu perbuatan sukarela
dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya untuk menggugat prestasi dari pihak
debitur. Hal ini terlihat dalam zaakwarneming, yaitu seseorang melakukan perbuatan
dengan sukarela (moral). Yang bersangkutan mempunyai kewajiban hukum untuk
meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya. Salah satu faktor yang memberikan
motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu adalah didasarkan
pada kesusilaan (moral) sebagai panggilan hati nuraninya.25
9. Asas Perlindungan
Asas perlindungan mengandung pengertian bahwa antara debitur dan kreditur
harus dilindungi oleh hukum. Namun, yang perlu mendapat perlindungan itu adalah
pihak debitur karena pihak ini berada pada posisi yang lemah.Asas-asas inilah yang
menjadi dasar pijakan dari para pihak dalam menentukan dan membuat suatu
kontrak/perjanjian dalam kegiatan hukum sehari-hari. Dengan demikian dapat
dipahami bahwa keseluruhan asas diatas merupakan hal penting dan mutlak harus
diperhatikan bagi pembuat kontrak/perjanjian sehingga tujuan akhir dari suatu
kesepakatan dapat tercapai dan terlaksana sebagaimana diinginkan oleh para pihak.26
10. Asas Kepatutan.
24
Kansil, C.S.T, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. hlm. 238
25
Kansil, C.S.T, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. hlm. 239
26
Kansil, C.S.T, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. hlm. 239

12. Asas kepatutan tertuang dalam Pasal 1339 KUHPdt. Asas ini berkaitan
dengan ketentuan mengenai isi perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan
berdasarkan sifat perjanjiannya27
11. Asas Kepribadian (Personality)
Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang
akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan perseorangan
saja. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPdt.28
12. Asas Itikad Baik (Good Faith)
Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPdt yang berbunyi:
“Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.” Asas ini merupakan asas bahwa
para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak
berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para
pihak.29
Sistematika Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia
1. Menurut Undang-Undang sebagaimana termuat dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata terdiri atas 4 buku, yaitu:
- Buku I, yang berjudul Perihal Orang (Van Personen), yang memuat
Hukum Perorangan dan Hukum Kekeluargaan;
- Buku II, yang berjudul Perihal Benda (Van Zaken), yang memuat
Hukum Benda dan Hukum Waris;
27
Kansil, C.S.T, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. hlm.230
28
Kansil, C.S.T, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. hlm. 230
29
Kansil, C.S.T, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia ,(Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm.
231

13. - Buku III, yang berjudul perihal perikatan (Van Verbintennissen),
yang memuat Hukum Harta Kekayaan yang berkenan dengan hak-hak
dan kewajiban yang berlaku bagi-orang-orang atau pihak tertentu;
- Buku IV, yang berjudul perihal pembuktian dan kadauiawarsa (Van
Bewijs en Berjaring), yang memuat perihal alat-alat pembuktian dan
akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum.30
2. Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum, Hukum Perdata (yang termuat dalam
KUHPer) terdapat 4 bagian, yaitu:
- Hukum Perorangan (Personenrecht) yang memuat antara lain:
a. Peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subyek hukum,
b. Peraturan-peraturan tentang kecakapan untuk memiliki hak-hak
dan bertindak sendiri melaksanakan hak-haknya itu.
- Hukum Keluarga (Familierecht) yang memuat antara lain:
a. Perkawinan beserta hubungan dalam hukum harta kekayaan antara
suami/istri
b. Hubungan antara orangtua dan anak-anaknya (kekuasaan orangtua-
ouderlijke macht),
c. Perwalian (voogdij),
d. Pengampunan (curalele).31
- Hukum Harta Kekayaan (Vermogensrecht), yang mengatur tentang
hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilaikan dengan uang.
Hukum Harta Kekayaan meliputi;
a. Hak mutlak, yaitu hak-hak yang berlaku terhadap tiap orang;
30
Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, jilid 2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1993). hlm. 44
31
Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, jilid 2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1993). hlm. 44

14. b. Hal perorangan, yaitu hak-hak yang hanya berlak terhadap seorang
atau suatu pihak tertentu saja. Hal 45.
- Hukum Waris (Erfrecht), yang mengatur tentang benda atau harta
kekayaan seseorang jika meninggal dunia (mengatur akibat-akibat dari
hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang).32
Hukum yang Berlaku di Indonesia
1. Bagi Golongan eropa dan yang dipersamakan berlaku Hukum Perdata dan
Hukum Dagang Barat yang diselaraskan dengan Hukum Perdata dan Hukum
Dagang di negeri Belanda berdasarkan azas konkordansi.
2. Bagi Golongan Bumi Putera (Indonesia asli) dan yang dipersamakan berlaku
Hukum Adat merka. Yaitu Hukum yang sejak dahulu kala berlaku di kalangan
rakyat, dimana sebagian besar dari Hukum Adat tersebut belum tertulis, tetapi
hidup dalam tindakan-tindakan rakyat.
3. Bagi Golongan Timur Asing (bangsa Cina, India, Arab) berlaku hukum
msing-masing, dengan catatan bahwa golongan Bumi Putera dan Timur Asing
(Cina, Arab, India) diperbolehkan untuk menundukkan diri kepada Hukum
Eropa Barat baik secara keseluruhan maupun untuk beberapa macam tindakan
hukum tertentu saja.33
Maksudnya untuk segala golongan warga negara berlainan satu dengan yang lain.
Dapat kita lihat :
32
Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, jilid 2 (Jakarta: Balai Pustaka, 1993). hlm. 46
33
Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata, Jilid I (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996). hal. 35

15. 4. Untuk Golongan Bangsa Indonesia Asli: Berlaku Hukum Adat yaitu hukum
yang sejak dahulu kala berlaku di kalangan rakyat, hukum yang sebagian
besar masih belum tertulis, tetapi hidup dalam tindakan-tindakan rakyat
mengenai segala hal di dalam kehidupan kita dalam masyarakat.
5. Untuk Golongan warga negara bukan asli yang berasal dari Tionghoa dan
Eropa: Berlaku kitab KUHP (Burgerlijk Wetboek) dan KUHD (Wetboek van
koophandel), dengan suatu pengertian bahwa bagi golongan tionghoa ada
suatu penyimpangan, yaitu pada bagian 2 dan 3 dari TITEL IV dari buku I
tentang: Upacara yang mendahului pernikahan dan mengenai penahanan
pernikahan. Hal ini tidak berlaku bagi golongan tionghoa, karena pada mereka
diberlakukan khusus yaitu Burgerlijke stand, dan peraturan mengenai
pengangkatan anak (adopsi).34
Selanjutnya untuk golongan warga negara bukan asli yang bukan berasal dari
tionghoa atau eropa berlaku sebagian dari BW yaitu hanya bagian-bagian yang
mengenai Hukum kejayaan Harta Benda (Vermogensrecht), jadi tidak mengenai
Hukum Kepribadian dan Hukum Kekelurgaan (Personen en Familierecht) maupun
yang mengenai Hukum Warisan.35
34
Darda Syahrizal, Kasus-Kasus Hukum Perdata di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Grhatama, 2011).
hal. 50
35
Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata, Jilid I (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996). hal. 37

16. Keadaan Hukum Perdata di Indonesia
Mengenai keadaan hukum perdata di Indonesia sekarang ini masih bersifat majemuk
yaitu masih beranekaragam. Faktor yang mempengaruhinya antara lain :
1. Faktor etnis : keanekaragaman adat di Indonesia
2. Faktor historia yuridis yang dapat dilihat pada pasal 163, I.S yang membagi
penduduk Indonesia dalam golongan, yaitu :
6. Golongan eropa : hukum perdata dan hukum dagang
7. Golongan bumi putera (pribumi/bangsa Indonesia asli) : hukum adat
8. Golongan timur asing (bangsa cina, india, arab) : hukum masing-masing36
BAB III
PENUTUP
KESIMPULAN
Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antar individu dalam
pergaulan masyarakat. Jadi, hukum perdata adalah hukum pokok yang mengatur
kepentingan-kepentingan perorangan. Dalam [eradilan hukum perdata diutamakan
perdamaian karena hukum perdata itu tidak hanya difungsikan untuk menghukum
seseorang, tetapi juga sebagai alat untuk mendapatkan keadilan dan perdamaian.
36
Darda Syahrizal, Kasus-Kasus Hukum Perdata di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Grhatama, 2011).
hal. 52

17. DAFTAR PUSTAKA
Muhammad Abdulkadi, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung : PT Citra Aditya
Bakti, 2014)
Syahrizal DardA, Kasus-Kasus Hukum Perdata di Indonesi, (Yogyakarta: Pustaka
Grhatama, 2011)
Kansil, C.S.T, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia ,(Jakarta: Balai
Pustaka, 1989)
Kansil, C.S.T, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, jilid 2 (Jakarta: Balai Pustaka,
1993)
Soetami Siti, Pengantar Tata Hukum Indonesia, (Bandung : PT Refika Aditama,
2007)
Vollmar, Pengantar Studi Hukum Perdata, Jilid I (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 1996)