Recommended
More Related Content
Similar to DESA SADAR HUKUM
Similar to DESA SADAR HUKUM (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (10)
DESA SADAR HUKUM
- 1. SOSIALISASI DESA SADAR HUKUM MAHASISWA KKN UNRI Disampaikan Di Desa Kabun, Kecamatan Kabun , Kabupaten Rokan Hulu
- 2. Alhamdulillah segala puji bagi Allah buku saku Sosialisasi Desa Sadar Hukum dapat juga diselesaikan. Buku ini adalah bagian dari program kerja Kukerta Mahasiswa Universitas Riau di Desa Kabun dengan maksud untuk diedarkan dikalangan masyarakat Kabun sebagai mitra KKN sebagai pengabdian kepada masyarakat melakukan pengabdian.Terbitnya buku ini adalah untuk memberikan pemahaman hukum mengenai Desa Sadar Hukum yang diicanangkan pemerintah. Penulis mengucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada Jajaran Camat Kabun yang memberikan masukan dan pemahaman agar Buku Saku Sosialisasi Desa Sadar Hukum ini dapat dibagikan kepada masyarakat. Kata Pengantar
- 3. Selanjutnya, Penulis mengucapkan mengucapkan terimakasih kepada Pemerintah Desa Kabun yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa KKN Universitas Riau untuk mengabadikan diri kepada masyarakat sehingga ide untuk menerbitkan buku saku Desa Sadar Hukum. Sebagai sebuah karya, tentu saja tidak tertutup kemungkinan adanya kesalahan baik dalam pemahaman maupun dalam penulisan. Untuk itu diharapkan kesediaan para pembaca menyampaikan kritik dan saran yang membangun. Kabun, Juli- Agustus 2022
- 4. APA ITU DESA SADAR HUKUM Desa Sadar Hukum merupakan salah satu upaya Kementerian Hukum dan HAM dalam meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum ditengah masyarakat. Namun demikian, kepedulian dan kesadaran hukum bukan hanya tanggung jawab pemerintah ataupun instansi yang menaunginya. Masyarakat pun juga dituntut memiliki pengetahuan dan kesadaran hukum. Kemenkumham terus mendorong dan mewujudkan desa sadar hukum, tidak saja secara formal ditetapkan sebagai desa sadar hukum, akan tetapi selalu meningkatkan kualitas warga desa akan pengetahuan hukum dan aturan hukum yang terus berkembang,”. “Wargadesa dapat mengimplementasikan pengetahuan hukumnya sehingga akan tercipta ketertiban, kedamaian, keamanan serta keadilan dalam lingkup pergaulan dalam desa tersebut. Warga sadar akan hak dan kewajibannya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga akan terhindar dari konflik yang akan berakibat pada terganggunya ketentraman masyarakat,” lanjutnya.
- 5. Siapa Pihak Terlihat Sebagai Subjek Hukum 1.Manusia 2. Badan Hukum Penyelenggara 1. Kepolisian 2. Kejaksaan 3. Penyedia Bantuan Hukum 4.Mahkamah Agung
- 6. Pengantar Hukum Masyarakat Pelayanan Bantuan Hukum Gratis Kepada Masyarakat Miskin Pengantar Hukum Agraria (Pertanahan) Kepada Masyarakat MATERI PEMBAHASAN 01 02 03
- 7. Pengantar Hukum Masyarakat Mengenalkan kepada masyarakat tentang apa itu hukum? ● Apa itu hukum pidana? ● Apa itu hukum perdata? ● Apa itu hukum tata negara dan hukum administrasi negara? Dimaksudkan agar masyarakat memahami hukum dan klasifikasinya di Indonesia
- 8. Hukum Pidana Hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang yang termasuk ke dalam tindak pidana, hukuman apa yang dijatuhkan ketika itu dilanggar, dan bagaimana proses menjatuhkan hukuman itu dilakukan. Hukum pidana terbagi menjadi dua yaitu hukum pidana materil (kaidah hukum tertulis) dan hukum pidana formil (hukum acara) Hukum pidana materil diatur dalam kuhp dan UU Tindak Pidana Khusus Hukum pidana formil adalah kaidah hukum yang mengatur tentang proses peradilan pidana atau hukum acara yang diatur dalam KUHAP Proses peradilan pidana dimulai dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan
- 9. Hukum Perdata Secara umum hukum perdata adalah serangkaian peraturan hukum yang mengatur hubungan subjek hukum (orang dan badan hukum) yang satu dengan subjek hukum yang lain dengan menitikberatkan pada kepentingan pribadi dari subjek hukum tersebut. Aturan Hukum yang mengatur tentang ketentuan perdata adalah KUH Per, KUHA Per, dan UU Keperdataan Khusus. Misalnya UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 dan UU No 5 Tahun 1960 tentang Agraria Proses hukum acara diatur dalam KUHA Perdata dimana prosesnya akan hanya berlangsung di pengadilan. Namun penyelesaian sengketa perdata bida menggunakan ADR (Alternatif Dispute Resoulution)
- 10. Hukum Administrasi Negara (HAN) ● HAN adalah kaidah hukum yang membahas negara dari sisi yang bergerak yaitu terkait dengan penyelenggaraan birokrasi dan administrasi yang diselenggarakan oleh negara. ● Dalam HAN dikenal dengan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagai wadah masyarakat dalam mencari keadilan dalam penyelenggaran administrasi negara terkait dengan keputusan tata usaha negara ● Dasar penyelenggaran HAN adalah UU terkait penyelenggaraan administrasi. ● Dasar gugatan PTUN adalah melanggar ketentuan AAUPB dan bertentangan dengan UU
- 11. Hukum Tata Negara ● HTN adalah bagian dari ilmu hukum yang membahas mengenai penyelenggaraan dalam arti statis dalam aspkenya terkait organisai negara, hubungan lembaga, wilayah dan masyarakat. ● Htn bisa dikatakan proses politiknya bidang hukum ● Di Indonesia peran MK sangat strategis dalam realitas hukum di Indonesia sebagai guardian of constitutions sebaga pelindung konstitusi ● Htn akan selalu dikaitkan dengan proses politik bangsa termasuk membahas kepemiluan
- 13. Pelayanan Bantuan Hukum Gratis Kepada Masyarakat Miskin ?
- 14. Siapakah Pemberi Bantuan Hukum ? Advokat Organisasi Bantuan Hukum Mahasiswa Hukum Paralegal Dosen / Akademisi
- 15. Pasal 1 butir 9 UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara Cuma – Cuma kepada klien yang tidak mampu Pasal 1 butir 1 UU No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum (PBH) secara Cuma – Cuma kepada Penerima Bantuan Hukum;
- 16. Dasar Hukum ???? 1. UUD 1945; 2. UU Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP; 3. UU Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum; 4. UU Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat; 5. UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; 6. UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Ham; 7. UU Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil and Politics Rights
- 17. Ruang Lingkup Bantuan Hukum Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum seperti : Litigasi : Perdata, Pidana, dan Tata Usaha Negara Non Litigasi : Konsultasi, Advokasi, Mediasi, Penyuluhan Hukum, Penelitian dan Lain lain yang Penyelesaian Perkaranya diluar Peradilan.
- 18. BANTUAN HUKUM DALAM PERKARA PIDANA Penyelidikan Penyidikan Persidangan : - Dakwaan - Eksepsi - Jawaban atas Eksepsi - Putusan Sela - Pembuktian - Penuntutan - Nota Pembelaan / Pledoi - Putusan Pelimpahan Berkas Perkara ke Pengadilan oleh JPU Pelimpahan / tahap 2 (p21) - Upaya Hukum Biasa : Banding, Kasasi - Upaya Hukum Luar Biasa : Peninjauan Kembali Pelapor Saksi Terlapor Tersangka Terdakwa
- 19. Tujuan Bantuan Hukum ??? Dalam aspek kemanusiaan, untuk meringankan beban (biaya) hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mampu di muka sidang Pengadilan. Dengan demikian ketika masyarakat golongan tidak mampu berhadapan dengan proses hukum dipengadilan, mereka tetap memperoleh kesempatan untuk memperoleh Pembelaan dan Perlindungan Hukum. NB. Bantuan Hukum yang diberikan pada hakekatnya untuk membela Peraturan Hukum dan juga perlindungan bagi Penerima Bantuan Hukum agar terlindungi hak – haknya. Bantuan hukum yang diberikan bagi Penerima Bantuan Hukum khususnya Tersangka atau Terdakwa dalam perkara pidana pada hakekatnya bukanlah semata mata untuk membebaskan dari segala tuntutan akan tetapi untuk membela peraturan hukum supaya jangan sampai Peraturan Hukum tersebut salah atau tidak adil diterapkan terhadap Tersangka atau Terdakwa.
- 20. PENGENALAN HUKUM TANAH KEPADA MASYARAKAT
- 21. Apa Yang Akan Dibahas? Pengantar Agraria Apa itu hukum agraria, dasar hukum dan asas yang berlaku Surat yang sah menurut hukum Jenis jenis surat yang sah menurut hukum agraria Penyelesaian sengketa Penyelesaian sengketa pertanahan
- 22. Hukum agraria adalah suatu kaidah- kaidah hukum yang mengatur mengenai bumi, air dalam batas tertentu juga ruang angkasa serta kekayaan alam yang terdapat di dalam bumi, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Apa dasar hukumnya? 1. Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 2. UU No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 3. UU No 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
- 23. Asas-Asas Hukum Agraria Asas Nasionalisme berpendapat bahwa hanya WNI yang memiliki hak milik akan tanah serta kaitan antara bumi juga ruang angkasa. Asas Dikuasai Oleh Negara berarti bahwa bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang dalam bumi ada di bawah kuasa negara. Asas hukum adat ada di yang disaneer bahwa hukum adat yang sudah bersih dari dari segi negatif dapat digunakan sebagai hukum agrarian. Asas fungsi social menyatakan bahwa penggunaan tanah tidak boleh bertentangan dengan norma kesusilaan dan keagamaan dan juga hak-hak orang lain serta kepentingan umum. Asas kebangsaan atau (demokrasi) menyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak milik tanah. Asas non diskriminasi (tanpa pembedaan) Asas gotong royong ialah segala usaha bersama berdasarkan kepentingan bersama dalam rangka mewujudkan kepentingan nasional dalam bentuk gotong royong. Asas unifikasi merupakan sebuah hukum agraria disatukan menjadi satu UU yang berlaku bagi seluruh WNI Asas pemisahan horizontal (horizontale scheidings beginsel) menyatakan adanya sebuah pemisahan hak kepemilikan antara pemilik tanah dengan benda dan bangunan yang ada di atasnya.
- 24. Surat-surat yang sah menurut hukum? Sertifikat Hak Milik Memiliki kuasa kepemilikan secara penuh atas tanah dan properti yang berada di atasnya. Tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) dapat dijual atau warisan turun temurun dan tidak terbatas waktu.dimana pemegang hak utama dan tidak ada pihak lain yang dapat mengakui atas tanah tersebut. Dengan alasan tersebut SHM merupakan sertifikat dengan proteksi terkuat dibandingkan yang lain. Secara langsung hal ini juga berpengaruh terhadap nilai dan harga tanah bersertifikat SHM yang lebih bernilai dibanding yang lain Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) SHGB berlaku hingga 30 tahun dan dapat diperpanjang hingga 20 tahun. Secara spesifik, tanah dengan SHGB adalah tanah dengan hak pemanfaatan dengan mendirikan bangunan di atas tanah yang bukan hak milik. Tanah dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan dapat dimiliki oleh perorangan, badan hukum maupun pemerintah. Apabila masa berlaku penggunaan tanah berakhir, status tanah dapat dialihkan haknya kepada pihak lain sesuai dengan perjanjian terbarunya. Sertifikat Kepemilikan Lahan Berbentuk Girik Girik atau yang sering diketahui sebagai petok merupakan tanah yang statusnya diakui oleh adat atau administrasi desa. Namun, lahan girik belum tercatat secara resmi di negara melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN). Lahan girik sebenarnya hanya berfungsi pencatatan penguasaan lahan dan pencatatan pajak.
- 25. Sertifikat Hak Satuan Rumah Susun (SHSRS) Bagi para penghuni hunian vertikal seperti rumah susun dan apartemen, SHSRS menunjukan kepemilikan dan haknya atas unithak memiliki unit apartemen ataurumah susun. Selain , penghuni juga biasanya memiliki hak penggunaan lahan bersama yang berbentuk fasilitas bersama seperti lahan parkir, fasilitas olahraga dan lainnya. Akta Jual Beli (AJB) Terkait Akta Jual Beli (AJB) sering disalah artikan sebagai sertifikat yang haknya sama seperti sertifikat lain contohnya SHM. Padahal Akta Jual Beli (AJB) sebenarnya hanya bukti surat perjanjian jual beli dan peralihan hak milik. Akta Jual Beli (AJB) juga rentan duplikasi karena masih minimnya aturan dan pengawasan. Proses pembuatan Akta Jual Beli (AJB) dilakukan melalui perantara Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di wilayah kedudukan tanah berada. Proses pembuatan AJB apabila tidak terdapat sengketa berkisar antara 14 hari hingga 1 bulan.
- 26. Jual-Beli Hibah/waris Fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemohon yang telah dilegalisir pejabat berwenang Identitas diri Anda dan pewaris/penghibah (KTP, Akta Perkawinan-kalau ada, dan Kartu Keluarga Anda dan pewaris/penghibah), Fotokopi bukti pembayaran PBB tahun terakhir Akta hibah (sebagai bukti peralihan hak), Fotokopi kartu keluarga (KK) dari pemohon Bukti-bukti penguasaan tanah yang dipunyai penghibah/pewaris Fotokopi NPWP Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Izin mendirikan bangunan (IMB) Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Akta jual beli (AJB) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Pajak Penghasilan (PPh) Surat keterangan belum bersertifikat, surat keterangan riwayat tanah, dan surat keterangan tidak sengketa, dan Surat Keterangan Tanah secara Sporadik. Bukti pelunasan pembayaran bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Pernyataan tanah tidak sengketa PERSYARATAN PENDAFTARAN TANAH
- 27. Penyelesaian Sengketa Pertanahan You could enter a subtitle here if you need it
- 28. Secara Adat Negara memberikan kesempatan kepada Setiap Kepala adat menyelesaikan masalah pertanahan Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Mediasi Cara Menyelesaikan Sengketa Pertanahan Pengadilan Pengadilan Negeri Pengadilan Tata Usaha Negara
- 29. SENGKETA PERTANAHAN DAN JENISNYA ● Sengketa Pewarisan Tanah ● Pemalsuan Surat ● Tanah Ulayat ● Tanah Terlantar ● Ganti Rugi Harta Gono Gini ● Permasalahan Objek Jaminan Utang ● Sengketa Jual Beli ● Permasalahan HGB ● Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
- 30. TERIMAKSIH