Dokumen tersebut membahas tentang hakikat demokrasi, penerapan demokrasi di Indonesia khususnya demokrasi Pancasila, serta pentingnya kehidupan yang demokratis. Demokrasi diartikan sebagai pemerintahan rakyat yang didasarkan pada prinsip kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, dan pemilihan umum yang bebas. Demokrasi Pancasila menekankan musyawarah untuk mencapai mufakat dan kesetaraan

1. MenelusuriDinamika
Demokrasidalam
KehidupanBermasyarakat,
Berbangsa,danBernegara
Disusun oleh : Usman A. Halim

2. A. Hakikat Demokrasi

3. MaknaDemokrasi

Berasal dari bahasa Yunani, demos(Rakyat) dan
cratos(Pemerintahan). Sehingga dapat diartikan, pemerintahan
rakyat.

Menurut KBBI, Demokrasi adalah istilah politik memberikan
kekuasaan tertinggi secara langsung kepada rakyat.

Demokrasi adalah perlambangan dari kebebasan. Artinya,
kebebasan yang dimiliki rakyat diatur dan diarahkan oleh
sebuah lembaga kekuasaan yang sumber kekuasaannya
berasal dari rakyat dan dijalankan sendiri oleh rakyat, sehingga
kebebasan yang mereka miliki dapat dilaksanakan secara
bertanggung jawab dan tidak melanggar kebebasan yang
dimiliki orang lain

4. Prinsip-prinsipDemokrasi

Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara
melembaga.

Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam
suatu masyarakat yang sedang berubah.

Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur.

Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum.

Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman.

Menjamin tegaknya keadilan.

5. Prinsip-prinsipDemokrasi
Menurut Alamudi sebagaimana dikutip oleh Sri Wuryan dan Syaifullah
dalam bukunya yang berjudul lmu Kewarganegaraan (2006:84), suatu
negara dapat disebut berbudaya demokrasi apabila memiliki soko guru
demokrasi sebagai berikut:
a) Kedaulatan rakyat.
b) Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah.
c) Kekuasaan mayoritas.
d) Hak-hak minoritas.
e) Jaminan hak-hak asasi manusia.
f)Pemilihan yang bebas dan jujur.
g) Persamaan di depan hukum.
h) Proses hukum yang wajar.
i) Pembatasan pemerintahan secara konstitusional.
j) Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik.
k) Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerja sama dan mufakat.

6. B. Penerapan Demokrasi di Indonesia

7. DemokrasiPancasila
Ciri-ciriDemokrasiPancasila:
1.Pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi.
2.Adanya pemilu secara berkesinambunga.
3.Adanya peran-peran kelompok kepentingan.
4.Adanya penghargaan atas HAM serta perlindungan hak
minoritas.
5.Demokrasi Pancasila merupakan kompetisi berbagai ide dan
cara untuk menyelesaikan masalah.
6.Ide-ide yang paling baik akan diterima, bukan berdasarkan
suara terbanyak.
Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang
mengutamakan musyawarah mufakat tanpa oposisi.

8. Prinsip-prinsipDemokrasiPancasila
Ahmad Sanusi dalam tulisannya yang berjudul Memberdayakan
Masyarakat dalam pelaksanaan 10 Pilar Demokrasi (2006: 193-205),
mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut
Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, yaitu:
1) Demokrasi yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.
2) Demokrasi dengan kecerdasan.
3) Demokrasi yang berkedaulatan rakyat.
4) Demokrasi dengan Rule of Law.
5) Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara.
6) Demokrasi dengan Hak Asasi Manusia.
7) Demokrasi dengan pengadilan yang merdeka.
8) Demokrasi dengan otonomi daerah.
9) Demokrasi dengan kemakmuran.
10) Demokrasi yang berkeadilan sosial.

9. DemokrasiyangberdasarkanketuhananYangMahaEsa
Artinya, seluk beluk sistem serta perilaku dalam
menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat
asas, konsisten, atau sesuai dengan nilai-nilai dan
kaidah-kaidah dasar Ketuhanan Yang Maha Esa.
1

10. Demokrasidengankecerdasan
Artinya, mengatur dan menyelenggarakan demokrasi
menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 itu bukan dengan kekuatan
naluri, kekuatan otot, atau kekuatan massa semata-
mata. Pelaksanaan demokrasi itu justru lebih menuntut
kecerdasan rohaniah, kecerdasan aqliyah, kecerdasan
rasional, dan kecerdasan emosional.
2

11. Demokrasiyangberkdaulatanrakyat
Artinya, Kekuasaan tertinggi ada di tangan
rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang
memiliki/memegang kedaulatan itu. Dalam
batas-batas tertentu kedaulatan rakyat itu
dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat di
MPR (DPR/DPD) dan DPRD.
3

12. DemokrasiDenganRuleofLaw
Memiliki 4 makna penting,
●
Pertama, kekuasaan negara Republik Indonesia itu harus
mengandung, melindungi, serta mengembangkan kebenaran
hukum (legal truth) bukan demokrasi ugal-ugalan,
demokrasi dagelan, atau demokrasi manipulatif.
●
Kedua, kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum
(legal justice) bukan demokrasi yang terbatas pada keadilan
formal dan pura-pura.
●
Ketiga, kekuasaan negara itu menjamin kepastian hukum
(legal security) bukan demokrasi yang membiarkan
kesemrawutan atau anarki.
●
Keempat, kekuasaan negara itu mengembangkan manfaat
atau kepentingan hukum (legal interest), seperti kedamaian
dan pembangunan, bukan demokrasi yang justru
mempopulerkan fitnah dan hujatan atau menciptakan
perpecahan.
4

13. Demokrasiyangberkdaulatanrakyat
Artinya, Kekuasaan tertinggi ada di tangan
rakyat. Secara prinsip, rakyatlah yang
memiliki/memegang kedaulatan itu. Dalam
batas-batas tertentu kedaulatan rakyat itu
dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat di
MPR (DPR/DPD) dan DPRD.
5

14. DemokrasiDenganHakAsasiManusia
Artinya, demokrasi menurut Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
mengakui hak asasi manusia yang tujuannya
bukan saja menghormati hak-hak asas tersebut,
melainkan terlebih-lebih untuk meningkatkan
martabat dan derajat manusia seutuhnya.
6

15. DemokrasiDenganPengadilanyangmerdeka
Artinya, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghendaki
diberlakukannya sistem pengadilan yang merdeka
(independen) yang memberi peluang seluas-luasnya
kepada semua pihak yang berkepentingan untuk
mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya.
Di muka pengadilan yang merdeka itu penggugat
dengan pengacaranya, penuntut umum dan terdakwa
dengan pengacaranya mempunyai hak yang sama
untuk mengajukan konsiderans (pertimbangan), dalil-
dalil, fakta-fakta, saksi, alat pembuktian, dan
petitumnya. 7

16. DemokrasiDengnOtonomidaerah
Artinya, otonomi daerah merupakan Pembatasan terhadap
kekuasaan negara, khususnya kekuasaan legislatif dan
eksekutif di tingkat pusat, dan lebih khusus lagi
pembatasan atas kekuasaan Presiden. Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara jelas
memerintahkan dibentuknya daerah-daerah otonom pada
propinsi dan kabupaten/kota. Dengan Peraturan
Pemerintah, daerah-daerah otonom itu dibangun dan
disiapkan untuk mampu mengatur dan menyelenggarakan
urusan-urusan pemerintahan sebagai urusan rumah
tangganya sendiri yang diserahkan oleh Pemerintah Pusat
kepadanya.
8

17. DemokrasiDenganKemakmuran
Artinya, demokrasi itu bukan hanya soal kebebasan dan
hak, bukan hanya soal kewajiban dan tanggung jawab,
bukan pula hanya soal mengorganisir kedaulatan
rakyat atau pembagian kekuasaan kenegaraan.
Demokrasi itu bukan pula hanya soal otonomi daerah
dan keadilan hukum. Sebab bersamaan dengan itu
semua, demokrasi menurut Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 itu ternyata
ditujukan untuk membangun negara kemakmuran
(welfare state) oleh dan untuk sebesar-besarnya rakyat
Indonesia.
9

18. Demokrasiyangberkeadilansosial
Artinya, Demokrasi menurut Undang -Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
menggariskan keadilan sosial di antara berbagai
kelompok, golongan, dan lapisan masyarakat.
Tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan,
atau organisasi yang jadi anak emas, yang diberi
berbagai keistimewaan atau hak-hak khusus.
10

19. NilaiMoralDemokrasiPancasila
a.Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia.
b.Keseimbangan antara hak dan kewajiban.
c.Pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan
secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri
dan orang lain.
d.Mewujudkan rasa keadilan sosial.
e.Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat.
f. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan.
g.Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.

20. PelaksanaandemokrasidiIndonesia
1.Pelaksanaan Demokrasi Parlementer (1945-1959)
2.Pelaksanaan Demokrasi Terpimpin (1959-1965)
3.Pelaksanaan Demokrasi Pancasila Orde Baru (1966-1998)
4.Pelaksanaan Demokrasi Pancasila Orde Reformasi (1998 – sekarang)

21. Indikator-IndikatorSistem
Pemerintahanyangdemokratis
A)Akuntabilitas
B)Rotasi Kekuasaan
C)Rekruitmen politik yang terbuka
D)Pemilihan Umum
E)Pemnuhan hak-hak dasar

22. AKUNTABILITAS
Dalam demokrasi, setiap pemegang jabatan yang
dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggung
jawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah
ditempuhnya, ucapan atau kata-katanya, serta perilaku
kesehariannya.
A

23. RotasiKekuasaan
Dalam demokrasi, peluang akan terjadinya rotasi
kekuasaan harus ada, dan dilakukan secara teratur dan
damai. Jadi tidak hanya satu orang yang selalu
memegang jabatan, sementara peluang orang lain
tertutup sama sekali.
B

24. Rekruitmenpolitikyangterbuka
Untuk memungkinkan terjadinya rotasi kekuasaan,
diperlukan satu sistem rekruitmen politik yang terbuka.
Artinya, setiap orang yang memenuhi syarat untuk
mengisi suatu jabatan politik yang dipilih rakyat
mempunyai peluang yang sama dalam melakukan
kompetisi untuk mengisi jabatan politik tersebut.
C

25. PemilihanUmum
Dalam suatu negara demokrasi, pemilu dilaksanakan
secara teratur. Pemilu merupakan sarana untuk
melaksanakan rotasi kekuasaan dan rekruitmen politik.
Setiap warga negara yang sudah dewasa mempunyai
hak untuk memilih dan dipilih dan bebas menggunakan
haknya tersebut sesuai dengan kehendak hati
nuraninya.
D

26. Pemenuhanhak-hakdasar
Dalam demokrasi, setiap pemegang jabatan yang
dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggung
jawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah
ditempuhnya, ucapan atau kata-katanya, serta perilaku
kesehariannya.
E

27. C. Membangun Demokrasi untuk Indonesia

28. Pentingnyakehdupanyangdemokratis
Pada hakikatnya sebuah negara dapat disebut sebagai
negara yang demokratis, apabila di dalam pemerintahan
tersebut rakyat memiliki:
1.Persamaan kedudukan di muka hukum
2.Partisipasi dalam pembuatan keputusan
3.Distribusi pendapatan secara adil
4.Kebebasan yang bertanggungjawab