SlideShare a Scribd company logo
MMAATTEERRII PPKKnn 
SSEEMMEESSTTEERR IIII 
MMAATTEERRII II 
MMEEMMAAHHAAMMII PPEELLAAKKSSAANNAAAANN 
DDEEMMOOKKRRAASSII DDAALLAAMM BBEERRBBAAGGAAII 
AASSPPEEKK KKEEHHIIDDUUPPAANN
KKOOMMPPEETTEENNSSII DDAASSAARR 
YYAANNGG HHAARRUUSS DDIIKKUUAASSAAII 
1. MENJELASKAN HAKEKAT 
DEMOKRASI 
2. MENJELASKAN PENTINGNYA 
KEHIDUPAN DEMOKRASI DALAM 
BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN 
BERNEGARA 
3. MENUNJUKKAN SIKAP POSITIF 
TERHADAP PELAKSANAAN 
DEMOKRASI DALAM BERBAGAI 
KEHIDUPAN.
MMAATTEERRII IIII 
MEMAHAMI KEDAULATAN 
RAKYAT DALAM SISTEM 
PEMERINTAHAN INDONESIA
KKOOMMPPEETTEENNSSII DDAASSAARR YYAANNGG 
HHAARRUUSS DDIIKKUUAASSAAII 
1. MENJELASKAN MAKNA 
KEDAULATAN RAKYAT 
2. MENDISKRIPSIKAN SISTEM 
PEMERINTAHAN INDONESIA DAN 
PERAN LEMBAGA NEGARA 
SEBAGAI PELAKSANA 
KEDAULATAN RAKYAT 
3. MENUNJUKKAN SIKAP POSITIF 
TERHADAP KEDAULATAN 
RAKYAT DAN SISTEM 
PEMERINTAHAN INDONESIA
PPEELLAAKKSSAANNAAAANN PPEEMMBBEELLAAJJAARRAANN 
MMEETTEERRII II 
PPEELLAAKKSSAANNAAAANN DDEEMMOOKKRRAASSII 
DDAALLAAMM BBEERRBBAAGGAAII AASSPPEEKK 
KKEEHHIIDDUUPPAANN 
DILAKSANAKAN MELALUI 
PERMAINAN SIMULASI
LLAANNGGKKAAHH PPEERRMMAAIINNAANN 
SSIIMMUULLAASSII 
1. menyediakan / menyiapkan alat permainan. 
2. menunjuk fasilitator (bisa guru / siswa) untuk memfasilitasi 
dan membimbing jalannya permainan. 
3. fasilitator mengucapkan salam. 
4. fasilitator menentukan topik permainan sesuai dengan pokok 
materi yang akan dibahas dalam kegiatan belajar mengajar / 
permainan simulasi. 
5. berdoa awal. 
6. membacakan teks Pancasila dan diikuti oleh semua peserta 
didik / siswa. 
7. fasilitator (guru / siswa) memimpin musyawarah untuk 
menentukan aturan permainan 
8. Bermain simulasi 
9. Berdoa akhir
PPEERRAALLAATTAANN YYAANNGG DDIIPPEERRLLUUKKAANN 
DDAALLAAMM PPEERRMMAAIINNAANN SSIIMMUULLAASSII 
1. beberan yang berisikan judul topik / pokok 
bahasan, pesan / pertanyaan, tempat mulai, 
tanda stop, dan ruang merah putih. 
2. dadu / alat yang lain yang dipergunakan 
mengatur langkah permainan. 
3. kartu merah putih yang berisi pesan / 
pertanyaan di luar beberan. 
4. tanda pemain / gacu sebanyak 6 s/d 10 atau 
sesuai dengan kebutuhan sebagai tanda / 
gacu bagi peserta / pemain simulasi.
BBEENNTTUUKK BBEEBBEERRAANN
LAGU “SURAT BBUUAATT WWAAKKIILL RRAAKKYYAATT”” 
• Untukmu yang duduk sambil diskusi 
• Untukmu yang biasa bersafari disana di gedung DPR 
• Wakil rakyat kumpulan orang hebat bukan kumpulan 
teman – teman dekat apalagi sanak famili 
• Dihati dan lidahmu kami berharap suara kami tolong 
dengarlah kusampaikan 
• Jangan ragu jangan takut kawan berharap bicaralah 
yang lantang jangan hanya diam 
• Dikantong safarimu kami titipkan masa depan kami 
dan negeri ini dari sabang sampai merauke. 
• Sauadara dipilih bukan dilotre, meskipun kami tak 
kenal siapa saudara. 
• Kami tak sudi memilih para juara, juara diam, juara 
he..e , juara ha…ha…ha. 
• Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur saat 
sidang soal rakyat. 
• Wakil rakyat bukan paduan suara hanya tahu 
nyanyian lagu setuju.
LLAAGGUU ““PPEEMMIILLUU”” 
PEMILIHAN UMUM TELAH MEMANGGIL KITA 
SELURUH RAKYAT MENYAMBUT GEMBIRA 
HAK DEMOKRASI PANCASILA 
HIKMAH INDONESIA MERDEKA 
PILIHLAH WAKILMU YANG DAPAT 
DIPERCAYA 
PENGEMBAN AMANAT YANG SETIA 
DI BAWAH UNDANG UNDANG DASAR 
EMPAT LIMA 
KITA MENUJU KEPEMILHAN UMUM
MMAATTEERRII DDAALLAAMM 
BBEEBBEERRAANN DDAANN KKAARRTTUU 
• ISTILAH DEMOKRASI BERASAL DARI 
BAHASA YUNANI DEMOS ARTINYA RAKYAT 
DAN KRATOS / CRATEIN ARTINYA 
PEMERINTAHAN. JADI DEMOKRASI BERARTI 
KEKUASAAN RAKYAT ATAU PEMERINTAHAN 
RAKYAT. KESIMPULAN : DEMOKRASI 
ADALAH SUATU SISTEM PEMERINTAHAN 
DIMANA RAKYAT MEMEGANG KEKUASAAN 
TERTINGGI ATAU SUATU SISTEM 
PEMERINTAHAN YANG BERASAL DARI 
RAKYAT DAN SELALU MENGIKUTSERTAKAN 
RAKYAT DALAM PEMERINTAHAN NEGARA
• AJARAN DEMOKRASI MULAI DIRINTIS SEJAK 
JAMAN SEBELUM MASEHI (± 600 TAHUN SM) 
OLEH SOLON DI ATHENA YUNANI, DIA 
MEMBENTUK UNDANG – UNDANG YANG 
MENJAMIN KEADILAN DAN PERSAMAAN 
SETIAP WARGANEGARA DAN MEMBENTUK 
LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT ATAU 
MAJELIS YANG DISEBUT DENGAN 
ECCLESIA. KARENA AJARANNYA SOLON 
DIJULUKI SEBAGAI BAPAK AJARAN 
DEMOKRASI. AJARAN DEMOKRASI INI 
KEMUDIAN DIKEMBANGKAN OLEH THOMAS 
HOBBES, JOHN LOCKE, DAN J.J. ROUSSEAU
UNSUR – UNSUR DEMOKRASI : 
1. ADANYA PARTISIPASI MASYARAKAT SECARA 
AKTIF DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, 
BERBANGSA DAN BERNEGARA. 
2. ADANYA PENGAKUAN AKAN SUPREMASI 
HUKUM. 
3. ADANYA PENGAKUAN AKAN KESAMAAN 
DIANTARA WARGA NEGARA. 
4. ADANYA PENGAKUAN SUPREMASI SIPIL DAN 
MILITER. 
5. ADANYA KEBEBASAN BEREKSPRESI, 
BERBICARA, BERKUMPUL, BERORGANISASI, 
BERAGAMA, BERKEYAKINAN, DAN KEBEBASAN 
MENGURUS NASIB SENDIRI
NILAI – NILAI DEMOKRASI YANG 
PATUT UNTUK DIPRAKTEKKAN 
DALAM KEHIDUPAN : 
1. PENGHARGAAN ATAS KESAMAAN. 
2. PENGHARGAAN AKAN PARTISIPASI 
DALAM KEHIDUPAN BERSAMA. 
3. PENGHARGAAN ATAS KEBEBASAN. 
4. PENGHARGAAN ATAS PERBEDAAN.
PRINSIP – PRINSIP NEGARA DEMOKRASI: 
1. PEMERINTAH BERDASARKAN KONSTITUSI. 
2. ADANYA PEMILU YANG BEBAS, JUJUR, 
DAN ADIL. 
3. ADANYA JAMINAN HAK ASASI MANUSIA 
(HAM). 
4. ADANYA PERSAMAAN KEDUDUKAN DI 
DEPAN HUKUM. 
5. ADANYA PERADILAN YANG BEBAS DAN 
TIDAK MEMIHAK. 
6. ADANYA KEBEBASAN BERSERIKAT / 
BERORGANISASI DAN BERPENDAPAT. 
7. ADANYA KEBEBASAN PERS ATAU MEDIA 
MASSA.
KEBAIKAN – KEBAIKAN BENTUK 
PEMERINTAHAN DEMOKRASI: 
1. DEMOKRASI MEMUAT PENGAKUAN 
ADANYA KEWAJIBAN – KEWAJIBAN 
PEMERINTAH DAN HAK – HAK RAKYAT. 
2. DEMOKRASI TIDAK BEGITU MEMERLUKAN 
PENGGUNAAN KEKUASAAN. 
3. DEMOKRASI MENJUNJUNG TINGGI 
KEPRIBADIAN DAN MARTABAT MANUSIA. 
4. DEMOKRASI TELAH MEMBUKTIKAN 
DAPAT MENJALANKAN KEWAJIBAN 
NEGARA YANG UTAMA DENGAN CUKUP 
MEMUASKAN.
BENTUK – BENTUK DEMOKRASI : 
1. DEMOKRASI DENGAN SISTEM TERJADI 
HUBUNGAN ANTARA BADAN ESEKUTIF 
DAN LEGISLATIF. KEKUASAAN ESEKUTIF 
DISERAHKAN KEPADA SUATU BADAN 
YANG DISEBUT KABINET, MENTERI – 
MENTERI BETANGGUNG JAWAB KEPADA 
PARLEMEN ( BADAN LEGISLATIFi. 
2. DEMOKRASI DENGAN SISTEM PEMISAHAN 
KEKUASAAN. 
3. DEMOKRASI DENGAN SISTEM 
REFERENDUM (MEMINTA PENDAPAT 
RAKYAT) UNTUK BERLAKUNYA UU.
MACAM – MACAM DEMOKRASI 
YANG PERNAH BERAKU DI 
INDONESIA : 
1. DEMOKRASI LIBERAL (1945 S/D 
1959). 
2. DEMOKRASI TERPIMPIN (1959 S/D 
1966). 
3. DEMOKRASI PANCASILA ERA ORDE 
BARU ( 1966 S/D 1998) 
4. DEMOKRASI PENCASILA ERA 
REFORMASI (1998 S/D SEKARANG)
• HENRY B. MAYO BERPENDAPAT 
”SISTEM POLTIK DEMOKRASI IALAH 
SISTEM POLITIK DIMANA KEBIJAKAN 
UMUM DITENTUKAN ATAS DASAR 
SUARA MAYORITAS OLEH WAKIL 
RAKYAT YANG DIAWASI SECARA 
EFEKTIF OLEH RAKYAT” 
• REFERENDUN ADA DUA YAITU 
REFERENDUM OBLIGATUR (WAJIB) 
DAN REFEREDUM FAKULTATIF (TIDAK 
WAJIB)
• OBLIGATUR ADALAH REFERENDUM YANG 
MENENTUKAN BERLAKUNYA UNDANG – 
UNDANG ATAU SUATU PERATURAN. 
ARTINYA SUATU UNDANG – UNDANG / 
PERATURAN DAPAT BERLAKU APABILA 
RAKYAT MENYETUJUI MELALUI 
REFERENDUM. 
• REFERENDUM FAKULTATIF ADALAH 
REFERENDUM YANG MENENTUKAN 
UNDANG – UNDANG YANG BERLAKU 
TERSEBUT DAPAT BERLAKU ATAU TIDAK 
DAN PERLU TIDAKNYA DIADAKAN 
PERUBAHAN.
• MONTESQUEAU MENYAMPAIKAN AJARAN 
”TRIAS POLITIKA” KEKUASAAN NEGARA 
DIPISAHKAN MENJADI TIGA YAITU 
LEGISLATIF, ESEKUTIF, DAN YUDIKATIF 
• DEMOKRASI PANCASILA ADALAH SUATU 
SISTEM DEMOKRASI DIMANA DALAM 
PELAKSANAANNYA DIJIWAI OLEH NILAI – 
NILAI PANCASILA 
• MENURUT PELAKSANAANNYA DEMOKRASI 
DIBEDAKAN MENJADI DUA YAITU 
DEMOKRASI LANGSUNG DAN DEMOKRASI 
TAK LANGSUNG / PERWAKILAN 
• DEMOKRASI LANGSUNG PERNAH 
DITERAPKAN PADA JAMAN YUNANI KUNO 
PADA MASANEGARA POLIS / NEGARA 
KOTA
• ALASAN DITERAPKANNYA 
DEMOKRASI LANSUNG PADA MASA 
NEGARA POLIS: WILAYAH NEGARA 
SEMPIT, PENDUDUK SEDIKIT, 
MASALAH NEGARA BELUM KOMPLEK 
• ALASAN DITERAPKANNYA 
DEMOKRASI TAK LANGSUNG / 
PERWAKILAN DALAM NEGARA 
MODERN: WILAYAH LUAS, PENDUDUK 
PADAT, MASALAH NEGARA KOMPLEK
PPRRAAKKTTEEKK DDEEMMOOKKRRAASSII 
DDAALLAAMM KKEEHHIIDDUUPPAANN PPOOLLIITTIIKK
SEPERTI AAPPAA PPRRAAKKTTEEKK DDEEMMOOKKRRAASSII 
DDAALLAAMM KKEEHHIIDDUUPPAANN PPOOLLIITTIIKK ?? 
RAKYAT TERLIBAT 
DALAM 
PEMILIHAN UMUM
RAKYAT MELALUI WAKILNYA 
TERLIBAT DALAM PENYUSUNAN 
UNDANG - UNDANG
RAKYAT MELAKSANAKAN 
PENGAWASAN TERHADAP WAKIL 
RAKYAT ATAU PEMERINTAH
ARISTOTELES MMEENNGGEENNAALLKKAANN 
DDEEMMOOKKRRAASSII 
BENTUK PEMERINTAHAN DIBEDAKAN 
MENJADI DUA 
PEMERINTAHAN YANG 
BAIK 
PEMERINTAHAN YANG 
BURUK 
MONARKHI TIRANI 
ARISTOKRASI OLIGARKI 
POLITEA DEMOKRASI
PPRRIINNSSIIPP 
PPRRIINNSSIIPP 
PPEEMMEERRIINNTTAAHHAANN 
DDEEMMOOKKRRAATTIISS 
DDII BBAAWWAAHH 
RRUULLEE OOFF LLAAWW 
((MMIIRRIIAAMM BBUUDDIIAARRDDJJOO)) 
PPEEMMEERRIINNTTAAHHAANN 
DDEEMMOOKKRRAATTIISS 
DDII BBAAWWAAHH 
RRUULLEE OOFF LLAAWW 
((MMIIRRIIAAMM BBUUDDIIAARRDDJJOO)) 
AADDAANNYYAA P PEERRLLININDDUUNNGGAANN K KOONNSSTTITITUUSSIOIONNAALL 
ADANYA BADAN KEHAKIMAN YANG BEBAS 
DAN TIDAK MEMIHAK 
ADANYA PEMILIHAN UMUM YANG BEBAS 
ADANYA KEBEBASAN UNTUK MENYATAKAN PENDAPAT 
ADANYA KEBEBASAN UNTUK BERSERIKAT / 
BERORGANISASI DAN BEROPOSISI 
ADANYA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
UUNNSSUURR –– UUNNSSUURR 
KKUUNNCCII DDEEMMOOKKRRAASSII 
UUNNSSUURR –– UUNNSSUURR 
KKUUNNCCII DDEEMMOOKKRRAASSII 
((LLYYPPMMAANN 
((LLYYPPMMAANN 
TTOOWWEERR SSAARRGGEENNTT)) 
TTOOWWEERR SSAARRGGEENNTT)) 
KETERLIBATAN RAKYAT DALAM 
PENGAMBILAN KEPUTUSAN POLITIK 
TINGKAT KESAMAAN HAK DIANTARA WARGA NEGARA 
TINGKAT KEBEBASAN DAN KEMERDEKAAN 
YANG DIBERIKAN / DIPERTAHANKAN / 
DIMILIKI OLEH WARGANEGARA 
SISTEM PERWAKILAN 
SISTEM PEMILIHAN DAN KETENTUAN MAYORITAS
PPEERRMMAASSAALLAAHHAANN 
APABILA DILIHAT DARI KETENTUAN 
PRINSIP PEMERINTAHAN 
DEMOKRATIS DI BAWAH RULE OF LAW 
APAKAH NEGARA INDONESIA SUDAH 
DAPAT DIKATAKAN SEBAGAI NEGARA 
YANG DEMOKRATIS ? 
DDIISSKKUUSSIIKKAANN DDEENNGGAANN 
KKEELLOOMMPPOOKKMMUU
TTUUAANNGGKKAANN HHAASSIILL DDIISSKKUUSSII KKAALLIIAANN KKEE 
DDAALLAAMM FFOORRMMAATT BBEERRIIKKUUTT 
NO. PRINSIP DEMOKRASI SUDAH / 
BELUM BUKTINYA 
1. PERLINDUNGAN 
KONSTITUSIONAL 
2. BADAN KEHAKIMAN YANG BEBAS 
DAN TIDAK MEMIHAK 
3. PEMILIHAN UMUM YANG BEBAS 
4. KEBEBASAN UNTUK 
MENYATAKAN PENDAPAT 
5. 
KEBEBASAN UNTUK 
BERSERIKAT / BERORGANISASI 
DAN BEROPOSISI 
6. PENDIDIKAN 
KEWARGANEGARAAN
SSIIKKAAPP PPOOSSIITTIIPP 
TTEERRHHAADDAAPP PPEELLAAKKSSAANNAAAANN DDEEMMOOKKRRAASSII 
DDAALLAAMM BBEERRBBAAGGAAII KKEEHHIIDDUUPPAANN
AAPPAA IITTUU SSIIKKAAPP PPOOSSIITTIIPP 
TTEERRHHAADDAAPP PPEELLAAKKSSAANNAAAANN DDEEMMOOKKRRAASSII 
DDAALLAAMM BBEERRBBAAGGAAII KKEEHHIIDDUUPPAANN ?? 
SSIIKKAAPP YYAANNGG BBAAIIKK,, 
MMAAUU MMEENNEERRIIMMAA,, DDAANN 
MMEENNDDUUKKUUNNGG BBAAGGII 
BBEERRKKEEMMBBAANNGG DDAANN 
TTEERRLLAAKKSSAANNAANNYYAA 
DDEEMMOOKKRRAASSII DDAALLAAMM 
BBEERRBBAAGGAAII KKEEHHIIDDUUPPAANN
BBUUDDAAYYAA PPOOLLIITTIIKK 
MMEENNUURRUUTT 
RRUUSSAADDII KKAANNTTAAPPRRAAWWIIRRAA 
BUDAYA POLITIK PAROKIAL 
BUDAYA POLITIK KAULA 
BUDAYA POLITIK PARTISIPAN
BUDAYA POLITIK PAROKIAL 
BERLANGSUNG PADA MASYARAKAT TRADISIONAL YANG MASIH 
SEDERHANA DENGAN SPESIALISASI SANGAT KECIL, PARA PELAKU 
POLITIK SANGAT SERING MELAKUKAN PERANANNYA BIDANG 
EKONOMI, KEAGAMAAN DAN LAIN – LAIN. MASYARAKAT CENDERUNG 
TIDAK MERUH MINAT TERHADAP OBYEK – OBYEK POLITIK YANG LUAS. 
KESADARAN YANG MENONJOL DARI MASYARAKAT DALAM BIDANG 
POLITIK ADALAH BAHWA MEREKA MENGAKUI ADANYA PUSAT 
KEWENANGAN KEKUASAAN POLITIK DALAM MASYARAKAT
BUDAYA POLITIK KAULA 
ANGGOTA MASYARAKAT MEMPUNYAI MINAT, PERHATIAN, DAN 
KESADARAN TERHADAP SISTEM KESELURUHAN, TERUTAMA 
TERHADAP OUTPUT POLITIK. ORIENTASI ANGGOTA MASYARAKAT 
YANG NYATA TERHADAP OBYEK POLITIKDAPAT DILIHAT 
DARI PERNYATAANNYA, BAIK BERUPA KEBANGGAAN, 
UNGKAPAN SIKAP MENDUKUNG, MAUPUN SIKAP BERMUSUHAN 
TERHADAP SISTEM POLITIK. POSISINYA SEBAGAI KAULA (SUBYEK), 
ANGGOTA MASYARAKAT LEBIH BERSIFAT PASIP. MEREKA 
MENGANGGAP DIRINYA BERDAYA TIDAK BERDAYA MEMPENGARUHI 
ATAU MERUBAH SISTEM POLITIK, KARENANYA MEREKA MENYERAH 
BEGITU SAJA KEPADA SEGALA KEBIJAKAN DAN KEPUTUSAN PARA 
PEMEGANG JABATAN DALAM MASYARAKAT, KARENA MEREKA 
MENGANGGAP BAHWA APA YANG TELAH DIPUTUSKAN 
OLEH PEMERAN / PEMANGKU JABATAN POLITIK ADALAH MERUPAKAN 
SESUATU YANG TAK DAPAT DIUBAH , DIKOREKSI, APALAGI DITENTANG
BUDAYA POLITIK PARTISIPAN 
ANGGOTA MASYARAKAT AKTIF DALAM KEHIDUPAN POLITIK. SETIAP 
ORANG MENYADARI SETIAP HAK DAN TANGGUNG JAWABNYA 
(KEWAJIBANNYA), DAPAT MENILAI DENGAN PENUH KESADARAN 
SISTEM POLITIK SECARA TOTALITAS, INPUT, OUTPUT MAUPUN POSISI 
DIRINYA DALAM POLITIK. SETIAP ANGGOTA MASYARAKAT TERLIBAT 
DALAM SISTEM POLITIK YANG BERLAKU BETAPAPUN KECIL PERAN 
YANG DIJALANKANNYA. HAL YANG DEMIKIAN INI ADALAH MERUPAKAN 
WUJUD DARI DILAKSANAKANNYA BUDAYA DEMOKRASI DALAM 
MASYARAKAT
HENRY B. MAYO 
PELAKSANAAN BUDAYA POLITIK MASYARAKAT YANG 
DEMOKRATIS AKAN MENERAPKAN NILAI – NILAI 
BERIKUT 
MENYELESAIKAN PERSELISIHAN 
SECARA DAMAI DAN MELEMBAGA 
MENJAMIN TERSELENGGARANYA 
PERUBAHAN 
SECARA DAMAI DALAM MASYARAKAT 
MENYELENGGARAKAN PERGANTIAN 
PEMIMPIN SECARA TERATUR 
MEMBATASI PEMAKAIAN KEKERASAN 
MENGAKUI DAN MENGANGGAP WAJAR 
ADANYA KEANEKARAGAMAN 
MENJAMIN TEGAKNYA KEADILAN
M. RUSLI KARIM 
BUDAYA DEMOKRASI AKAN DIBANGUN JIKA ADA 
FAKTOR – FAKTOR BERIKUT 
KETERBUKAAN SISTEM POLITIK 
BUDAYA POLITIK PARTISIPAN 
EGALITAS 
PEMIMIPIN POLITIK KERAKYATAN 
RAKYAT CERDAS & PEDULI SOSIAL 
PARTAI POLITIK TUMBUH DARI BAWAH 
PENGHARGAAN THD FORMALISME & HUKUM 
MASYARAKAT SIPIL TANGGAP & TANGGUNG JAWAB 
DUKUNGAN DARI KEKUATAN ASING DAN PEMIHAAN 
THD GOL MAYORITAS
BAGAIMANA DENGAN BUDAYA POLITIK YANG 
DIKEMBANGKAN DI INDONESIA PADA MASA SEKARANG ? 
KONFIGURASI SUBKULTUR BERANEKARAGAM CENDERUNG MENIMBULKAN 
KONFLIK BAIK SECARA HORISONTAL MAUPUN VERTIKAN 
BUDAYA POLITK PAROKIAL KAULA DAN PARTSIPAN MENYEBABKAN BANYAK 
WN YANG KETINGGALAN DALAM MENGGUNAKAN HAK & MEMIKUL TANGGUNG 
JAWAB POLITIKNYA 
SIFAT IKATAN PRIMORDIALISME SANGAT KUAT BERUPA SENTIMEN 
KEDAERAHAN, KESUKUAN, & KEAGAMAAN BERAKIBAT OTONOMI DAERAH 
BERDAMPAK PENGUATAN KEPEMIMPINAN DAERAH DAN PUTRA DAERAH 
BUDAYA POLITIK CENDERUNG MENGUKUHI 
SIKAP PATERNALISTIK DAN PATRIMONAL 
DUKUNGAN DARI KEKUATAN ASING DAN PEMIHAAN THD GOL MAYORITAS

More Related Content

What's hot

Sistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan DaerahSistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan Daerah
Dadang Solihin
 
Hakikat demokrasi
Hakikat demokrasiHakikat demokrasi
Hakikat demokrasi
abd_
 
Sosiologi dan politik
Sosiologi dan politikSosiologi dan politik
Sosiologi dan politik
Astraea_Ikaros
 
Ppt Demokrasi Pancasila
Ppt Demokrasi PancasilaPpt Demokrasi Pancasila
Ppt Demokrasi Pancasila
Nurlita Yuliandari
 
Power point hakikat demokrasi
Power point hakikat demokrasiPower point hakikat demokrasi
Power point hakikat demokrasi
mu5t1k4
 
NORMA NORMA DALAM MASYARAKAT
NORMA NORMA DALAM MASYARAKATNORMA NORMA DALAM MASYARAKAT
NORMA NORMA DALAM MASYARAKAT
Erwin Pasaribu
 
Pengantar Sosiologi
Pengantar SosiologiPengantar Sosiologi
Pengantar SosiologiMuhamad Yogi
 
Parpol dan pemilu
Parpol dan pemiluParpol dan pemilu
Parpol dan pemilu
Reni Kurniati
 
NILAI NILAI DEMOKRASI
NILAI NILAI DEMOKRASINILAI NILAI DEMOKRASI
NILAI NILAI DEMOKRASI
Meita Purnamasari
 
Sejarah konstitusi indonesia
Sejarah konstitusi indonesiaSejarah konstitusi indonesia
Sejarah konstitusi indonesiaocirtsa
 
Makalah Pemilihan Umum (PEMILU)
Makalah Pemilihan Umum (PEMILU)Makalah Pemilihan Umum (PEMILU)
Makalah Pemilihan Umum (PEMILU)
David Adi Nugroho
 
Konsep dasar sosiologi
Konsep dasar sosiologiKonsep dasar sosiologi
Konsep dasar sosiologi
Adi Noegraha
 
Ppt pancasila sebagai etika politik
Ppt pancasila sebagai etika politikPpt pancasila sebagai etika politik
Ppt pancasila sebagai etika politik
Suci Lintiasri
 
PPT Demokrasi (Democracy and Rule of Law)
PPT Demokrasi (Democracy and Rule of Law)PPT Demokrasi (Democracy and Rule of Law)
PPT Demokrasi (Democracy and Rule of Law)
miaakmt
 
4. demokrasi dan pendidikan demokrasi
4. demokrasi dan pendidikan demokrasi4. demokrasi dan pendidikan demokrasi
4. demokrasi dan pendidikan demokrasi
Mardiah Ahmad
 
Permendikbud tahun2016 nomor024_lampiran_13 sosiologi sma
Permendikbud tahun2016 nomor024_lampiran_13 sosiologi smaPermendikbud tahun2016 nomor024_lampiran_13 sosiologi sma
Permendikbud tahun2016 nomor024_lampiran_13 sosiologi sma
Ikball Aja
 
Pendidikan pemilih untuk pemula
Pendidikan pemilih untuk pemulaPendidikan pemilih untuk pemula
Pendidikan pemilih untuk pemula
Zainur Ihsan
 
Demokrasi pancasila ppt
Demokrasi pancasila pptDemokrasi pancasila ppt
Demokrasi pancasila ppt
Dediy Firmansyah
 
Masyarakat Madani ppt
Masyarakat Madani pptMasyarakat Madani ppt
Masyarakat Madani ppt
Berbagi Semangat
 

What's hot (20)

Sistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan DaerahSistem Pemerintahan Daerah
Sistem Pemerintahan Daerah
 
Hakikat demokrasi
Hakikat demokrasiHakikat demokrasi
Hakikat demokrasi
 
Sosiologi dan politik
Sosiologi dan politikSosiologi dan politik
Sosiologi dan politik
 
Ppt Demokrasi Pancasila
Ppt Demokrasi PancasilaPpt Demokrasi Pancasila
Ppt Demokrasi Pancasila
 
Power point hakikat demokrasi
Power point hakikat demokrasiPower point hakikat demokrasi
Power point hakikat demokrasi
 
NORMA NORMA DALAM MASYARAKAT
NORMA NORMA DALAM MASYARAKATNORMA NORMA DALAM MASYARAKAT
NORMA NORMA DALAM MASYARAKAT
 
Pengantar Sosiologi
Pengantar SosiologiPengantar Sosiologi
Pengantar Sosiologi
 
Parpol dan pemilu
Parpol dan pemiluParpol dan pemilu
Parpol dan pemilu
 
NILAI NILAI DEMOKRASI
NILAI NILAI DEMOKRASINILAI NILAI DEMOKRASI
NILAI NILAI DEMOKRASI
 
Sejarah konstitusi indonesia
Sejarah konstitusi indonesiaSejarah konstitusi indonesia
Sejarah konstitusi indonesia
 
Makalah Pemilihan Umum (PEMILU)
Makalah Pemilihan Umum (PEMILU)Makalah Pemilihan Umum (PEMILU)
Makalah Pemilihan Umum (PEMILU)
 
Partai politik
Partai politikPartai politik
Partai politik
 
Konsep dasar sosiologi
Konsep dasar sosiologiKonsep dasar sosiologi
Konsep dasar sosiologi
 
Ppt pancasila sebagai etika politik
Ppt pancasila sebagai etika politikPpt pancasila sebagai etika politik
Ppt pancasila sebagai etika politik
 
PPT Demokrasi (Democracy and Rule of Law)
PPT Demokrasi (Democracy and Rule of Law)PPT Demokrasi (Democracy and Rule of Law)
PPT Demokrasi (Democracy and Rule of Law)
 
4. demokrasi dan pendidikan demokrasi
4. demokrasi dan pendidikan demokrasi4. demokrasi dan pendidikan demokrasi
4. demokrasi dan pendidikan demokrasi
 
Permendikbud tahun2016 nomor024_lampiran_13 sosiologi sma
Permendikbud tahun2016 nomor024_lampiran_13 sosiologi smaPermendikbud tahun2016 nomor024_lampiran_13 sosiologi sma
Permendikbud tahun2016 nomor024_lampiran_13 sosiologi sma
 
Pendidikan pemilih untuk pemula
Pendidikan pemilih untuk pemulaPendidikan pemilih untuk pemula
Pendidikan pemilih untuk pemula
 
Demokrasi pancasila ppt
Demokrasi pancasila pptDemokrasi pancasila ppt
Demokrasi pancasila ppt
 
Masyarakat Madani ppt
Masyarakat Madani pptMasyarakat Madani ppt
Masyarakat Madani ppt
 

Similar to 15 permainan-simulasi-demokrasi

Demokrasi indonesia
Demokrasi indonesiaDemokrasi indonesia
Demokrasi indonesia
Ratna Novita Punggeti
 
10kedaulatan-rakyat.ppt
10kedaulatan-rakyat.ppt10kedaulatan-rakyat.ppt
10kedaulatan-rakyat.ppt
CandraPasaribu
 
PPT PROF. AA. DEMOKRASI PANCASILA.pptx
PPT PROF. AA. DEMOKRASI PANCASILA.pptxPPT PROF. AA. DEMOKRASI PANCASILA.pptx
PPT PROF. AA. DEMOKRASI PANCASILA.pptx
JackSantiago3
 
PPt DEMOKRASI dan Infrastruktur Politik.
PPt DEMOKRASI dan Infrastruktur Politik.PPt DEMOKRASI dan Infrastruktur Politik.
PPt DEMOKRASI dan Infrastruktur Politik.
TriHR
 
Demokrasi pancasila (modul pancasila)
Demokrasi pancasila (modul pancasila)Demokrasi pancasila (modul pancasila)
Demokrasi pancasila (modul pancasila)
fikri asyura
 
6. demokrasi indonesia (Acuan 2006)
6. demokrasi indonesia (Acuan 2006)6. demokrasi indonesia (Acuan 2006)
6. demokrasi indonesia (Acuan 2006)
Fajar Zain
 
PPT PROF. AA. DEMOKRASI PANCASILA.pptx
PPT PROF. AA. DEMOKRASI PANCASILA.pptxPPT PROF. AA. DEMOKRASI PANCASILA.pptx
PPT PROF. AA. DEMOKRASI PANCASILA.pptx
Alex647957
 
PPT PROF. AA. DEMOKRASI PANCASILA.pptx
PPT PROF. AA. DEMOKRASI PANCASILA.pptxPPT PROF. AA. DEMOKRASI PANCASILA.pptx
PPT PROF. AA. DEMOKRASI PANCASILA.pptx
Riyadiyadi10
 
Sistem politik demokrasi pancasila
Sistem politik demokrasi pancasilaSistem politik demokrasi pancasila
Sistem politik demokrasi pancasila
Rochimudin
 
UTS TIK
UTS TIKUTS TIK
UTS TIK
ahnanto
 
uts tik ahnanto
uts tik ahnantouts tik ahnanto
uts tik ahnanto
ahnanto
 
Demokrasi Indonesia
 Demokrasi Indonesia Demokrasi Indonesia
Demokrasi Indonesia
Nanda Pratama
 
Tugas makalah (budaya demokrasi)
Tugas makalah (budaya demokrasi)Tugas makalah (budaya demokrasi)
Tugas makalah (budaya demokrasi)Rietz Wiguna
 
Demokrasi pancasila
Demokrasi pancasilaDemokrasi pancasila
Demokrasi pancasila
DAYURIKA
 
PKN-Pelaksanaan demokrasi
PKN-Pelaksanaan demokrasiPKN-Pelaksanaan demokrasi
PKN-Pelaksanaan demokrasi
Rubianto Cure
 
KELAS XI BAB 2.pptx
KELAS XI BAB 2.pptxKELAS XI BAB 2.pptx
KELAS XI BAB 2.pptx
AuliaFarisHumam
 
sistem dan dinamika demokrasi pancasila kelas xi
sistem dan dinamika demokrasi pancasila kelas xisistem dan dinamika demokrasi pancasila kelas xi
sistem dan dinamika demokrasi pancasila kelas xi
AuliaFarisHumam
 
Tugas makalah (budaya demokrasi) harits
Tugas makalah (budaya demokrasi) haritsTugas makalah (budaya demokrasi) harits
Tugas makalah (budaya demokrasi) harits
Rietz Wiguna
 
Demokrasi
DemokrasiDemokrasi
Demokrasi
Joseph Bagaskara
 
Tugas makalah (budaya demokrasi)
Tugas makalah (budaya demokrasi) Tugas makalah (budaya demokrasi)
Tugas makalah (budaya demokrasi) Rietz Wiguna
 

Similar to 15 permainan-simulasi-demokrasi (20)

Demokrasi indonesia
Demokrasi indonesiaDemokrasi indonesia
Demokrasi indonesia
 
10kedaulatan-rakyat.ppt
10kedaulatan-rakyat.ppt10kedaulatan-rakyat.ppt
10kedaulatan-rakyat.ppt
 
PPT PROF. AA. DEMOKRASI PANCASILA.pptx
PPT PROF. AA. DEMOKRASI PANCASILA.pptxPPT PROF. AA. DEMOKRASI PANCASILA.pptx
PPT PROF. AA. DEMOKRASI PANCASILA.pptx
 
PPt DEMOKRASI dan Infrastruktur Politik.
PPt DEMOKRASI dan Infrastruktur Politik.PPt DEMOKRASI dan Infrastruktur Politik.
PPt DEMOKRASI dan Infrastruktur Politik.
 
Demokrasi pancasila (modul pancasila)
Demokrasi pancasila (modul pancasila)Demokrasi pancasila (modul pancasila)
Demokrasi pancasila (modul pancasila)
 
6. demokrasi indonesia (Acuan 2006)
6. demokrasi indonesia (Acuan 2006)6. demokrasi indonesia (Acuan 2006)
6. demokrasi indonesia (Acuan 2006)
 
PPT PROF. AA. DEMOKRASI PANCASILA.pptx
PPT PROF. AA. DEMOKRASI PANCASILA.pptxPPT PROF. AA. DEMOKRASI PANCASILA.pptx
PPT PROF. AA. DEMOKRASI PANCASILA.pptx
 
PPT PROF. AA. DEMOKRASI PANCASILA.pptx
PPT PROF. AA. DEMOKRASI PANCASILA.pptxPPT PROF. AA. DEMOKRASI PANCASILA.pptx
PPT PROF. AA. DEMOKRASI PANCASILA.pptx
 
Sistem politik demokrasi pancasila
Sistem politik demokrasi pancasilaSistem politik demokrasi pancasila
Sistem politik demokrasi pancasila
 
UTS TIK
UTS TIKUTS TIK
UTS TIK
 
uts tik ahnanto
uts tik ahnantouts tik ahnanto
uts tik ahnanto
 
Demokrasi Indonesia
 Demokrasi Indonesia Demokrasi Indonesia
Demokrasi Indonesia
 
Tugas makalah (budaya demokrasi)
Tugas makalah (budaya demokrasi)Tugas makalah (budaya demokrasi)
Tugas makalah (budaya demokrasi)
 
Demokrasi pancasila
Demokrasi pancasilaDemokrasi pancasila
Demokrasi pancasila
 
PKN-Pelaksanaan demokrasi
PKN-Pelaksanaan demokrasiPKN-Pelaksanaan demokrasi
PKN-Pelaksanaan demokrasi
 
KELAS XI BAB 2.pptx
KELAS XI BAB 2.pptxKELAS XI BAB 2.pptx
KELAS XI BAB 2.pptx
 
sistem dan dinamika demokrasi pancasila kelas xi
sistem dan dinamika demokrasi pancasila kelas xisistem dan dinamika demokrasi pancasila kelas xi
sistem dan dinamika demokrasi pancasila kelas xi
 
Tugas makalah (budaya demokrasi) harits
Tugas makalah (budaya demokrasi) haritsTugas makalah (budaya demokrasi) harits
Tugas makalah (budaya demokrasi) harits
 
Demokrasi
DemokrasiDemokrasi
Demokrasi
 
Tugas makalah (budaya demokrasi)
Tugas makalah (budaya demokrasi) Tugas makalah (budaya demokrasi)
Tugas makalah (budaya demokrasi)
 

Recently uploaded

SINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIAN
SINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIANSINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIAN
SINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIAN
NanieIbrahim
 
PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdfPPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
SdyokoSusanto1
 
Laporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdf
Laporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdfLaporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdf
Laporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdf
OcitaDianAntari
 
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdfMODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
YuristaAndriyani1
 
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
Kebijakan PPDB Siswa SMA dan SMK DIY 2024
Kebijakan PPDB Siswa SMA dan SMK DIY 2024Kebijakan PPDB Siswa SMA dan SMK DIY 2024
Kebijakan PPDB Siswa SMA dan SMK DIY 2024
DrEngMahmudKoriEffen
 
MODUL AJAR MAT LANJUT KELAS XI FASE F.pdf
MODUL AJAR MAT LANJUT KELAS XI FASE F.pdfMODUL AJAR MAT LANJUT KELAS XI FASE F.pdf
MODUL AJAR MAT LANJUT KELAS XI FASE F.pdf
sitispd78
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...
Kanaidi ken
 
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdf
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdfPpt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdf
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdf
fadlurrahman260903
 
Aksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamii
Aksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamiiAksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamii
Aksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamii
esmaducoklat
 
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Fathan Emran
 
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdfJuknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
HendraSagita2
 
705368319-Ppt-Aksi-Nyata-Membuat-Rancangan-Pembelajaran-Dengan-Metode-Fonik.pptx
705368319-Ppt-Aksi-Nyata-Membuat-Rancangan-Pembelajaran-Dengan-Metode-Fonik.pptx705368319-Ppt-Aksi-Nyata-Membuat-Rancangan-Pembelajaran-Dengan-Metode-Fonik.pptx
705368319-Ppt-Aksi-Nyata-Membuat-Rancangan-Pembelajaran-Dengan-Metode-Fonik.pptx
nimah111
 
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARUAKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
junaedikuluri1
 
Aksi Nyata Disiplin Positif: Hukuman vs Restitusi vs Konsekuensi
Aksi Nyata Disiplin Positif: Hukuman vs Restitusi vs KonsekuensiAksi Nyata Disiplin Positif: Hukuman vs Restitusi vs Konsekuensi
Aksi Nyata Disiplin Positif: Hukuman vs Restitusi vs Konsekuensi
sabir51
 
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
SABDA
 
ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025
ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025
ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025
PreddySilitonga
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Fathan Emran
 
Laporan Pembina Pramuka sd format doc.docx
Laporan Pembina Pramuka sd format doc.docxLaporan Pembina Pramuka sd format doc.docx
Laporan Pembina Pramuka sd format doc.docx
RUBEN Mbiliyora
 

Recently uploaded (20)

SINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIAN
SINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIANSINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIAN
SINOPSIS, TEMA DAN PERSOALAN NOVEL MENITI IMPIAN
 
PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdfPPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
PPT ELABORASI PEMAHAMAN MODUL 1.4. budaya positfpdf
 
Laporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdf
Laporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdfLaporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdf
Laporan Pembina OSIS UNTUK PMMOK.pdf.pdf
 
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdfMODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
MODUL P5 FASE B KELAS 4 MEMBUAT COBRICK.pdf
 
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaModul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum Merdeka
 
Kebijakan PPDB Siswa SMA dan SMK DIY 2024
Kebijakan PPDB Siswa SMA dan SMK DIY 2024Kebijakan PPDB Siswa SMA dan SMK DIY 2024
Kebijakan PPDB Siswa SMA dan SMK DIY 2024
 
MODUL AJAR MAT LANJUT KELAS XI FASE F.pdf
MODUL AJAR MAT LANJUT KELAS XI FASE F.pdfMODUL AJAR MAT LANJUT KELAS XI FASE F.pdf
MODUL AJAR MAT LANJUT KELAS XI FASE F.pdf
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan_ PENGAWASAN P3DN & TKDN_ pd PENGADAAN Ba...
 
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum MerdekaModul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka
Modul Ajar PAI dan Budi Pekerti Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka
 
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdf
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdfPpt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdf
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdf
 
Aksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamii
Aksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamiiAksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamii
Aksi Nyata Erliana Mudah bukan memahamii
 
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
Modul Ajar Matematika Kelas 8 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]
 
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdfJuknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
Juknis Materi KSM Kabkota - Pendaftaran[1].pdf
 
705368319-Ppt-Aksi-Nyata-Membuat-Rancangan-Pembelajaran-Dengan-Metode-Fonik.pptx
705368319-Ppt-Aksi-Nyata-Membuat-Rancangan-Pembelajaran-Dengan-Metode-Fonik.pptx705368319-Ppt-Aksi-Nyata-Membuat-Rancangan-Pembelajaran-Dengan-Metode-Fonik.pptx
705368319-Ppt-Aksi-Nyata-Membuat-Rancangan-Pembelajaran-Dengan-Metode-Fonik.pptx
 
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARUAKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
AKSI NYATA TRANSISI PAUD-SD : PENGUATAN DI TAHUN AJARAN BARU
 
Aksi Nyata Disiplin Positif: Hukuman vs Restitusi vs Konsekuensi
Aksi Nyata Disiplin Positif: Hukuman vs Restitusi vs KonsekuensiAksi Nyata Disiplin Positif: Hukuman vs Restitusi vs Konsekuensi
Aksi Nyata Disiplin Positif: Hukuman vs Restitusi vs Konsekuensi
 
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
Pelatihan AI GKA abdi Sabda - Apa itu AI?
 
ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025
ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025
ATP Kimia Fase E Kelas X bisa deigunakan ditahun ajaran 2024/2025
 
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaModul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum Merdeka
 
Laporan Pembina Pramuka sd format doc.docx
Laporan Pembina Pramuka sd format doc.docxLaporan Pembina Pramuka sd format doc.docx
Laporan Pembina Pramuka sd format doc.docx
 

15 permainan-simulasi-demokrasi

  • 1. MMAATTEERRII PPKKnn SSEEMMEESSTTEERR IIII MMAATTEERRII II MMEEMMAAHHAAMMII PPEELLAAKKSSAANNAAAANN DDEEMMOOKKRRAASSII DDAALLAAMM BBEERRBBAAGGAAII AASSPPEEKK KKEEHHIIDDUUPPAANN
  • 2. KKOOMMPPEETTEENNSSII DDAASSAARR YYAANNGG HHAARRUUSS DDIIKKUUAASSAAII 1. MENJELASKAN HAKEKAT DEMOKRASI 2. MENJELASKAN PENTINGNYA KEHIDUPAN DEMOKRASI DALAM BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA 3. MENUNJUKKAN SIKAP POSITIF TERHADAP PELAKSANAAN DEMOKRASI DALAM BERBAGAI KEHIDUPAN.
  • 3. MMAATTEERRII IIII MEMAHAMI KEDAULATAN RAKYAT DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
  • 4. KKOOMMPPEETTEENNSSII DDAASSAARR YYAANNGG HHAARRUUSS DDIIKKUUAASSAAII 1. MENJELASKAN MAKNA KEDAULATAN RAKYAT 2. MENDISKRIPSIKAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA DAN PERAN LEMBAGA NEGARA SEBAGAI PELAKSANA KEDAULATAN RAKYAT 3. MENUNJUKKAN SIKAP POSITIF TERHADAP KEDAULATAN RAKYAT DAN SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
  • 5. PPEELLAAKKSSAANNAAAANN PPEEMMBBEELLAAJJAARRAANN MMEETTEERRII II PPEELLAAKKSSAANNAAAANN DDEEMMOOKKRRAASSII DDAALLAAMM BBEERRBBAAGGAAII AASSPPEEKK KKEEHHIIDDUUPPAANN DILAKSANAKAN MELALUI PERMAINAN SIMULASI
  • 6. LLAANNGGKKAAHH PPEERRMMAAIINNAANN SSIIMMUULLAASSII 1. menyediakan / menyiapkan alat permainan. 2. menunjuk fasilitator (bisa guru / siswa) untuk memfasilitasi dan membimbing jalannya permainan. 3. fasilitator mengucapkan salam. 4. fasilitator menentukan topik permainan sesuai dengan pokok materi yang akan dibahas dalam kegiatan belajar mengajar / permainan simulasi. 5. berdoa awal. 6. membacakan teks Pancasila dan diikuti oleh semua peserta didik / siswa. 7. fasilitator (guru / siswa) memimpin musyawarah untuk menentukan aturan permainan 8. Bermain simulasi 9. Berdoa akhir
  • 7. PPEERRAALLAATTAANN YYAANNGG DDIIPPEERRLLUUKKAANN DDAALLAAMM PPEERRMMAAIINNAANN SSIIMMUULLAASSII 1. beberan yang berisikan judul topik / pokok bahasan, pesan / pertanyaan, tempat mulai, tanda stop, dan ruang merah putih. 2. dadu / alat yang lain yang dipergunakan mengatur langkah permainan. 3. kartu merah putih yang berisi pesan / pertanyaan di luar beberan. 4. tanda pemain / gacu sebanyak 6 s/d 10 atau sesuai dengan kebutuhan sebagai tanda / gacu bagi peserta / pemain simulasi.
  • 9. LAGU “SURAT BBUUAATT WWAAKKIILL RRAAKKYYAATT”” • Untukmu yang duduk sambil diskusi • Untukmu yang biasa bersafari disana di gedung DPR • Wakil rakyat kumpulan orang hebat bukan kumpulan teman – teman dekat apalagi sanak famili • Dihati dan lidahmu kami berharap suara kami tolong dengarlah kusampaikan • Jangan ragu jangan takut kawan berharap bicaralah yang lantang jangan hanya diam • Dikantong safarimu kami titipkan masa depan kami dan negeri ini dari sabang sampai merauke. • Sauadara dipilih bukan dilotre, meskipun kami tak kenal siapa saudara. • Kami tak sudi memilih para juara, juara diam, juara he..e , juara ha…ha…ha. • Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur saat sidang soal rakyat. • Wakil rakyat bukan paduan suara hanya tahu nyanyian lagu setuju.
  • 10. LLAAGGUU ““PPEEMMIILLUU”” PEMILIHAN UMUM TELAH MEMANGGIL KITA SELURUH RAKYAT MENYAMBUT GEMBIRA HAK DEMOKRASI PANCASILA HIKMAH INDONESIA MERDEKA PILIHLAH WAKILMU YANG DAPAT DIPERCAYA PENGEMBAN AMANAT YANG SETIA DI BAWAH UNDANG UNDANG DASAR EMPAT LIMA KITA MENUJU KEPEMILHAN UMUM
  • 11. MMAATTEERRII DDAALLAAMM BBEEBBEERRAANN DDAANN KKAARRTTUU • ISTILAH DEMOKRASI BERASAL DARI BAHASA YUNANI DEMOS ARTINYA RAKYAT DAN KRATOS / CRATEIN ARTINYA PEMERINTAHAN. JADI DEMOKRASI BERARTI KEKUASAAN RAKYAT ATAU PEMERINTAHAN RAKYAT. KESIMPULAN : DEMOKRASI ADALAH SUATU SISTEM PEMERINTAHAN DIMANA RAKYAT MEMEGANG KEKUASAAN TERTINGGI ATAU SUATU SISTEM PEMERINTAHAN YANG BERASAL DARI RAKYAT DAN SELALU MENGIKUTSERTAKAN RAKYAT DALAM PEMERINTAHAN NEGARA
  • 12. • AJARAN DEMOKRASI MULAI DIRINTIS SEJAK JAMAN SEBELUM MASEHI (± 600 TAHUN SM) OLEH SOLON DI ATHENA YUNANI, DIA MEMBENTUK UNDANG – UNDANG YANG MENJAMIN KEADILAN DAN PERSAMAAN SETIAP WARGANEGARA DAN MEMBENTUK LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT ATAU MAJELIS YANG DISEBUT DENGAN ECCLESIA. KARENA AJARANNYA SOLON DIJULUKI SEBAGAI BAPAK AJARAN DEMOKRASI. AJARAN DEMOKRASI INI KEMUDIAN DIKEMBANGKAN OLEH THOMAS HOBBES, JOHN LOCKE, DAN J.J. ROUSSEAU
  • 13. UNSUR – UNSUR DEMOKRASI : 1. ADANYA PARTISIPASI MASYARAKAT SECARA AKTIF DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN BERNEGARA. 2. ADANYA PENGAKUAN AKAN SUPREMASI HUKUM. 3. ADANYA PENGAKUAN AKAN KESAMAAN DIANTARA WARGA NEGARA. 4. ADANYA PENGAKUAN SUPREMASI SIPIL DAN MILITER. 5. ADANYA KEBEBASAN BEREKSPRESI, BERBICARA, BERKUMPUL, BERORGANISASI, BERAGAMA, BERKEYAKINAN, DAN KEBEBASAN MENGURUS NASIB SENDIRI
  • 14. NILAI – NILAI DEMOKRASI YANG PATUT UNTUK DIPRAKTEKKAN DALAM KEHIDUPAN : 1. PENGHARGAAN ATAS KESAMAAN. 2. PENGHARGAAN AKAN PARTISIPASI DALAM KEHIDUPAN BERSAMA. 3. PENGHARGAAN ATAS KEBEBASAN. 4. PENGHARGAAN ATAS PERBEDAAN.
  • 15. PRINSIP – PRINSIP NEGARA DEMOKRASI: 1. PEMERINTAH BERDASARKAN KONSTITUSI. 2. ADANYA PEMILU YANG BEBAS, JUJUR, DAN ADIL. 3. ADANYA JAMINAN HAK ASASI MANUSIA (HAM). 4. ADANYA PERSAMAAN KEDUDUKAN DI DEPAN HUKUM. 5. ADANYA PERADILAN YANG BEBAS DAN TIDAK MEMIHAK. 6. ADANYA KEBEBASAN BERSERIKAT / BERORGANISASI DAN BERPENDAPAT. 7. ADANYA KEBEBASAN PERS ATAU MEDIA MASSA.
  • 16. KEBAIKAN – KEBAIKAN BENTUK PEMERINTAHAN DEMOKRASI: 1. DEMOKRASI MEMUAT PENGAKUAN ADANYA KEWAJIBAN – KEWAJIBAN PEMERINTAH DAN HAK – HAK RAKYAT. 2. DEMOKRASI TIDAK BEGITU MEMERLUKAN PENGGUNAAN KEKUASAAN. 3. DEMOKRASI MENJUNJUNG TINGGI KEPRIBADIAN DAN MARTABAT MANUSIA. 4. DEMOKRASI TELAH MEMBUKTIKAN DAPAT MENJALANKAN KEWAJIBAN NEGARA YANG UTAMA DENGAN CUKUP MEMUASKAN.
  • 17. BENTUK – BENTUK DEMOKRASI : 1. DEMOKRASI DENGAN SISTEM TERJADI HUBUNGAN ANTARA BADAN ESEKUTIF DAN LEGISLATIF. KEKUASAAN ESEKUTIF DISERAHKAN KEPADA SUATU BADAN YANG DISEBUT KABINET, MENTERI – MENTERI BETANGGUNG JAWAB KEPADA PARLEMEN ( BADAN LEGISLATIFi. 2. DEMOKRASI DENGAN SISTEM PEMISAHAN KEKUASAAN. 3. DEMOKRASI DENGAN SISTEM REFERENDUM (MEMINTA PENDAPAT RAKYAT) UNTUK BERLAKUNYA UU.
  • 18. MACAM – MACAM DEMOKRASI YANG PERNAH BERAKU DI INDONESIA : 1. DEMOKRASI LIBERAL (1945 S/D 1959). 2. DEMOKRASI TERPIMPIN (1959 S/D 1966). 3. DEMOKRASI PANCASILA ERA ORDE BARU ( 1966 S/D 1998) 4. DEMOKRASI PENCASILA ERA REFORMASI (1998 S/D SEKARANG)
  • 19. • HENRY B. MAYO BERPENDAPAT ”SISTEM POLTIK DEMOKRASI IALAH SISTEM POLITIK DIMANA KEBIJAKAN UMUM DITENTUKAN ATAS DASAR SUARA MAYORITAS OLEH WAKIL RAKYAT YANG DIAWASI SECARA EFEKTIF OLEH RAKYAT” • REFERENDUN ADA DUA YAITU REFERENDUM OBLIGATUR (WAJIB) DAN REFEREDUM FAKULTATIF (TIDAK WAJIB)
  • 20. • OBLIGATUR ADALAH REFERENDUM YANG MENENTUKAN BERLAKUNYA UNDANG – UNDANG ATAU SUATU PERATURAN. ARTINYA SUATU UNDANG – UNDANG / PERATURAN DAPAT BERLAKU APABILA RAKYAT MENYETUJUI MELALUI REFERENDUM. • REFERENDUM FAKULTATIF ADALAH REFERENDUM YANG MENENTUKAN UNDANG – UNDANG YANG BERLAKU TERSEBUT DAPAT BERLAKU ATAU TIDAK DAN PERLU TIDAKNYA DIADAKAN PERUBAHAN.
  • 21. • MONTESQUEAU MENYAMPAIKAN AJARAN ”TRIAS POLITIKA” KEKUASAAN NEGARA DIPISAHKAN MENJADI TIGA YAITU LEGISLATIF, ESEKUTIF, DAN YUDIKATIF • DEMOKRASI PANCASILA ADALAH SUATU SISTEM DEMOKRASI DIMANA DALAM PELAKSANAANNYA DIJIWAI OLEH NILAI – NILAI PANCASILA • MENURUT PELAKSANAANNYA DEMOKRASI DIBEDAKAN MENJADI DUA YAITU DEMOKRASI LANGSUNG DAN DEMOKRASI TAK LANGSUNG / PERWAKILAN • DEMOKRASI LANGSUNG PERNAH DITERAPKAN PADA JAMAN YUNANI KUNO PADA MASANEGARA POLIS / NEGARA KOTA
  • 22. • ALASAN DITERAPKANNYA DEMOKRASI LANSUNG PADA MASA NEGARA POLIS: WILAYAH NEGARA SEMPIT, PENDUDUK SEDIKIT, MASALAH NEGARA BELUM KOMPLEK • ALASAN DITERAPKANNYA DEMOKRASI TAK LANGSUNG / PERWAKILAN DALAM NEGARA MODERN: WILAYAH LUAS, PENDUDUK PADAT, MASALAH NEGARA KOMPLEK
  • 23. PPRRAAKKTTEEKK DDEEMMOOKKRRAASSII DDAALLAAMM KKEEHHIIDDUUPPAANN PPOOLLIITTIIKK
  • 24. SEPERTI AAPPAA PPRRAAKKTTEEKK DDEEMMOOKKRRAASSII DDAALLAAMM KKEEHHIIDDUUPPAANN PPOOLLIITTIIKK ?? RAKYAT TERLIBAT DALAM PEMILIHAN UMUM
  • 25. RAKYAT MELALUI WAKILNYA TERLIBAT DALAM PENYUSUNAN UNDANG - UNDANG
  • 26. RAKYAT MELAKSANAKAN PENGAWASAN TERHADAP WAKIL RAKYAT ATAU PEMERINTAH
  • 27. ARISTOTELES MMEENNGGEENNAALLKKAANN DDEEMMOOKKRRAASSII BENTUK PEMERINTAHAN DIBEDAKAN MENJADI DUA PEMERINTAHAN YANG BAIK PEMERINTAHAN YANG BURUK MONARKHI TIRANI ARISTOKRASI OLIGARKI POLITEA DEMOKRASI
  • 28. PPRRIINNSSIIPP PPRRIINNSSIIPP PPEEMMEERRIINNTTAAHHAANN DDEEMMOOKKRRAATTIISS DDII BBAAWWAAHH RRUULLEE OOFF LLAAWW ((MMIIRRIIAAMM BBUUDDIIAARRDDJJOO)) PPEEMMEERRIINNTTAAHHAANN DDEEMMOOKKRRAATTIISS DDII BBAAWWAAHH RRUULLEE OOFF LLAAWW ((MMIIRRIIAAMM BBUUDDIIAARRDDJJOO)) AADDAANNYYAA P PEERRLLININDDUUNNGGAANN K KOONNSSTTITITUUSSIOIONNAALL ADANYA BADAN KEHAKIMAN YANG BEBAS DAN TIDAK MEMIHAK ADANYA PEMILIHAN UMUM YANG BEBAS ADANYA KEBEBASAN UNTUK MENYATAKAN PENDAPAT ADANYA KEBEBASAN UNTUK BERSERIKAT / BERORGANISASI DAN BEROPOSISI ADANYA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
  • 29. UUNNSSUURR –– UUNNSSUURR KKUUNNCCII DDEEMMOOKKRRAASSII UUNNSSUURR –– UUNNSSUURR KKUUNNCCII DDEEMMOOKKRRAASSII ((LLYYPPMMAANN ((LLYYPPMMAANN TTOOWWEERR SSAARRGGEENNTT)) TTOOWWEERR SSAARRGGEENNTT)) KETERLIBATAN RAKYAT DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN POLITIK TINGKAT KESAMAAN HAK DIANTARA WARGA NEGARA TINGKAT KEBEBASAN DAN KEMERDEKAAN YANG DIBERIKAN / DIPERTAHANKAN / DIMILIKI OLEH WARGANEGARA SISTEM PERWAKILAN SISTEM PEMILIHAN DAN KETENTUAN MAYORITAS
  • 30. PPEERRMMAASSAALLAAHHAANN APABILA DILIHAT DARI KETENTUAN PRINSIP PEMERINTAHAN DEMOKRATIS DI BAWAH RULE OF LAW APAKAH NEGARA INDONESIA SUDAH DAPAT DIKATAKAN SEBAGAI NEGARA YANG DEMOKRATIS ? DDIISSKKUUSSIIKKAANN DDEENNGGAANN KKEELLOOMMPPOOKKMMUU
  • 31. TTUUAANNGGKKAANN HHAASSIILL DDIISSKKUUSSII KKAALLIIAANN KKEE DDAALLAAMM FFOORRMMAATT BBEERRIIKKUUTT NO. PRINSIP DEMOKRASI SUDAH / BELUM BUKTINYA 1. PERLINDUNGAN KONSTITUSIONAL 2. BADAN KEHAKIMAN YANG BEBAS DAN TIDAK MEMIHAK 3. PEMILIHAN UMUM YANG BEBAS 4. KEBEBASAN UNTUK MENYATAKAN PENDAPAT 5. KEBEBASAN UNTUK BERSERIKAT / BERORGANISASI DAN BEROPOSISI 6. PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
  • 32. SSIIKKAAPP PPOOSSIITTIIPP TTEERRHHAADDAAPP PPEELLAAKKSSAANNAAAANN DDEEMMOOKKRRAASSII DDAALLAAMM BBEERRBBAAGGAAII KKEEHHIIDDUUPPAANN
  • 33. AAPPAA IITTUU SSIIKKAAPP PPOOSSIITTIIPP TTEERRHHAADDAAPP PPEELLAAKKSSAANNAAAANN DDEEMMOOKKRRAASSII DDAALLAAMM BBEERRBBAAGGAAII KKEEHHIIDDUUPPAANN ?? SSIIKKAAPP YYAANNGG BBAAIIKK,, MMAAUU MMEENNEERRIIMMAA,, DDAANN MMEENNDDUUKKUUNNGG BBAAGGII BBEERRKKEEMMBBAANNGG DDAANN TTEERRLLAAKKSSAANNAANNYYAA DDEEMMOOKKRRAASSII DDAALLAAMM BBEERRBBAAGGAAII KKEEHHIIDDUUPPAANN
  • 34. BBUUDDAAYYAA PPOOLLIITTIIKK MMEENNUURRUUTT RRUUSSAADDII KKAANNTTAAPPRRAAWWIIRRAA BUDAYA POLITIK PAROKIAL BUDAYA POLITIK KAULA BUDAYA POLITIK PARTISIPAN
  • 35. BUDAYA POLITIK PAROKIAL BERLANGSUNG PADA MASYARAKAT TRADISIONAL YANG MASIH SEDERHANA DENGAN SPESIALISASI SANGAT KECIL, PARA PELAKU POLITIK SANGAT SERING MELAKUKAN PERANANNYA BIDANG EKONOMI, KEAGAMAAN DAN LAIN – LAIN. MASYARAKAT CENDERUNG TIDAK MERUH MINAT TERHADAP OBYEK – OBYEK POLITIK YANG LUAS. KESADARAN YANG MENONJOL DARI MASYARAKAT DALAM BIDANG POLITIK ADALAH BAHWA MEREKA MENGAKUI ADANYA PUSAT KEWENANGAN KEKUASAAN POLITIK DALAM MASYARAKAT
  • 36. BUDAYA POLITIK KAULA ANGGOTA MASYARAKAT MEMPUNYAI MINAT, PERHATIAN, DAN KESADARAN TERHADAP SISTEM KESELURUHAN, TERUTAMA TERHADAP OUTPUT POLITIK. ORIENTASI ANGGOTA MASYARAKAT YANG NYATA TERHADAP OBYEK POLITIKDAPAT DILIHAT DARI PERNYATAANNYA, BAIK BERUPA KEBANGGAAN, UNGKAPAN SIKAP MENDUKUNG, MAUPUN SIKAP BERMUSUHAN TERHADAP SISTEM POLITIK. POSISINYA SEBAGAI KAULA (SUBYEK), ANGGOTA MASYARAKAT LEBIH BERSIFAT PASIP. MEREKA MENGANGGAP DIRINYA BERDAYA TIDAK BERDAYA MEMPENGARUHI ATAU MERUBAH SISTEM POLITIK, KARENANYA MEREKA MENYERAH BEGITU SAJA KEPADA SEGALA KEBIJAKAN DAN KEPUTUSAN PARA PEMEGANG JABATAN DALAM MASYARAKAT, KARENA MEREKA MENGANGGAP BAHWA APA YANG TELAH DIPUTUSKAN OLEH PEMERAN / PEMANGKU JABATAN POLITIK ADALAH MERUPAKAN SESUATU YANG TAK DAPAT DIUBAH , DIKOREKSI, APALAGI DITENTANG
  • 37. BUDAYA POLITIK PARTISIPAN ANGGOTA MASYARAKAT AKTIF DALAM KEHIDUPAN POLITIK. SETIAP ORANG MENYADARI SETIAP HAK DAN TANGGUNG JAWABNYA (KEWAJIBANNYA), DAPAT MENILAI DENGAN PENUH KESADARAN SISTEM POLITIK SECARA TOTALITAS, INPUT, OUTPUT MAUPUN POSISI DIRINYA DALAM POLITIK. SETIAP ANGGOTA MASYARAKAT TERLIBAT DALAM SISTEM POLITIK YANG BERLAKU BETAPAPUN KECIL PERAN YANG DIJALANKANNYA. HAL YANG DEMIKIAN INI ADALAH MERUPAKAN WUJUD DARI DILAKSANAKANNYA BUDAYA DEMOKRASI DALAM MASYARAKAT
  • 38. HENRY B. MAYO PELAKSANAAN BUDAYA POLITIK MASYARAKAT YANG DEMOKRATIS AKAN MENERAPKAN NILAI – NILAI BERIKUT MENYELESAIKAN PERSELISIHAN SECARA DAMAI DAN MELEMBAGA MENJAMIN TERSELENGGARANYA PERUBAHAN SECARA DAMAI DALAM MASYARAKAT MENYELENGGARAKAN PERGANTIAN PEMIMPIN SECARA TERATUR MEMBATASI PEMAKAIAN KEKERASAN MENGAKUI DAN MENGANGGAP WAJAR ADANYA KEANEKARAGAMAN MENJAMIN TEGAKNYA KEADILAN
  • 39. M. RUSLI KARIM BUDAYA DEMOKRASI AKAN DIBANGUN JIKA ADA FAKTOR – FAKTOR BERIKUT KETERBUKAAN SISTEM POLITIK BUDAYA POLITIK PARTISIPAN EGALITAS PEMIMIPIN POLITIK KERAKYATAN RAKYAT CERDAS & PEDULI SOSIAL PARTAI POLITIK TUMBUH DARI BAWAH PENGHARGAAN THD FORMALISME & HUKUM MASYARAKAT SIPIL TANGGAP & TANGGUNG JAWAB DUKUNGAN DARI KEKUATAN ASING DAN PEMIHAAN THD GOL MAYORITAS
  • 40. BAGAIMANA DENGAN BUDAYA POLITIK YANG DIKEMBANGKAN DI INDONESIA PADA MASA SEKARANG ? KONFIGURASI SUBKULTUR BERANEKARAGAM CENDERUNG MENIMBULKAN KONFLIK BAIK SECARA HORISONTAL MAUPUN VERTIKAN BUDAYA POLITK PAROKIAL KAULA DAN PARTSIPAN MENYEBABKAN BANYAK WN YANG KETINGGALAN DALAM MENGGUNAKAN HAK & MEMIKUL TANGGUNG JAWAB POLITIKNYA SIFAT IKATAN PRIMORDIALISME SANGAT KUAT BERUPA SENTIMEN KEDAERAHAN, KESUKUAN, & KEAGAMAAN BERAKIBAT OTONOMI DAERAH BERDAMPAK PENGUATAN KEPEMIMPINAN DAERAH DAN PUTRA DAERAH BUDAYA POLITIK CENDERUNG MENGUKUHI SIKAP PATERNALISTIK DAN PATRIMONAL DUKUNGAN DARI KEKUATAN ASING DAN PEMIHAAN THD GOL MAYORITAS