Dokumen tersebut membahas tentang hubungan antara administrasi negara dan kebijakan publik. Ia menjelaskan bahwa kebijakan publik dipandang sebagai fungsi dari organisasi dan manajemen negara yang ditujukan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pemerintahan. Dokumen tersebut juga membahas berbagai model dalam proses pembuatan kebijakan publik seperti model elite dan model kelompok.
Bentuk negara dan pemerintahan memiliki berbagai teori menurut para ahli. Ada tiga bentuk negara utama yaitu monarki, republik, dan autoritarian fuhrerstaat. Bentuk pemerintahan terdiri atas legislatif, eksekutif, dan yudisial. Negara dapat bersusun tunggal atau jamak, seperti kesatuan atau federasi.
Demokrasi dan Implementasinya di Indonesia dan internasional atau dunia.
Demokrasi di Indonesia terdiri dari berbagai periode dari awal terbentuk demokrasi sampai masa sekarang
Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang berdasarkan kekuasaan rakyat. Terdapat dua jenis demokrasi, yaitu demokrasi langsung dan tidak langsung. Demokrasi di Indonesia telah berkembang dari UUD 1945 hingga reformasi dengan tantangan seperti kelompok radikal dan menurunnya kepercayaan publik.
Dokumen tersebut membahas tentang hubungan antara administrasi negara dan kebijakan publik. Ia menjelaskan bahwa kebijakan publik dipandang sebagai fungsi dari organisasi dan manajemen negara yang ditujukan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pemerintahan. Dokumen tersebut juga membahas berbagai model dalam proses pembuatan kebijakan publik seperti model elite dan model kelompok.
Bentuk negara dan pemerintahan memiliki berbagai teori menurut para ahli. Ada tiga bentuk negara utama yaitu monarki, republik, dan autoritarian fuhrerstaat. Bentuk pemerintahan terdiri atas legislatif, eksekutif, dan yudisial. Negara dapat bersusun tunggal atau jamak, seperti kesatuan atau federasi.
Demokrasi dan Implementasinya di Indonesia dan internasional atau dunia.
Demokrasi di Indonesia terdiri dari berbagai periode dari awal terbentuk demokrasi sampai masa sekarang
Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang berdasarkan kekuasaan rakyat. Terdapat dua jenis demokrasi, yaitu demokrasi langsung dan tidak langsung. Demokrasi di Indonesia telah berkembang dari UUD 1945 hingga reformasi dengan tantangan seperti kelompok radikal dan menurunnya kepercayaan publik.
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang dan rasionalitas penerapan otonomi daerah luas di Indonesia. Beberapa poin pentingnya adalah: (1) Indonesia belum siap menganut federasi sehingga dipilih otonomi daerah luas, (2) otonomi luas strategis untuk memelihara negara kesatuan, (3) sentralisasi terbukti gagal mengatasi krisis nasional.
Dokumen tersebut membahas berbagai konsep dan teori sosiologi, termasuk:
1. Tiga paradigma utama dalam sosiologi yaitu paradigma fakta sosial, definisi sosial, dan tingkah laku sosial
2. Teori-teori utama seperti teori struktural fungsional, teori konflik, teori interaksionis simbolik, dan teori pertukaran sosial
3. Konsep-konsep kunci seperti konsep, logi, ilmu pengetahuan, dan
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi Pancasila, meliputi pengertian, asas-asas, ciri-ciri, prinsip-prinsip, fungsi dan tujuan, contoh penerapan, pelanggaran, serta cara mengatasi masalah demokrasi Pancasila.
Dokumen tersebut membahas tentang partai politik dan pemilu sebagai bagian penting dari demokrasi. Partai politik berperan merekrut dan menempatkan anggota masyarakat ke jabatan publik melalui pemilu. Ada beberapa sistem pemilu yaitu sistem distrik dan sistem proporsional yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.
Tiga nilai utama yang diperlukan untuk mengembangkan pemerintahan demokratis adalah kebebasan berpendapat dan berpartisipasi politik, kesetaraan di hadapan hukum, dan kedaulatan rakyat dalam memilih pemerintahan.
Makalah ini membahas tentang Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia. Pemilu diselenggarakan untuk memilih wakil rakyat dan daerah secara demokratis. Pemilu pertama kali diadakan pada tahun 1955 dan diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pemilu di Indonesia meliputi pemilihan legislatif, presiden, dan kepala daerah.
Dokumen tersebut merangkum beberapa poin penting tentang filsafat pancasila sebagai sumber nilai dan norma yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila tidak hanya menjadi sumber peraturan perundang-undangan tetapi juga menjadi sumber moral khususnya dalam legitimasi kekuasaan, hukum, dan kebijakan negara. Sila pertama dan kedua pancasila menyediakan nilai-nilai moral dasar bagi ke
Understanding democracy in general is a system of government by providing opportunities for all citizens in decision making. Where the decision will affect the lives of all people. Another meaning is that the people act as the supreme authority.
This system of government allows all citizens to actively participate. Such participation can be represented or directly in the formulation, development and enactment of laws. Every expert has his own interpretation of democracy. Although it boils down to the same goal.
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi dan pendidikan demokrasi. Secara ringkas, demokrasi dijelaskan sebagai bentuk pemerintahan yang memperoleh kekuasaan dari rakyat melalui pemilihan atau perwakilan. Dokumen juga menjelaskan berbagai teori dan model demokrasi serta pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pendidikan demokrasi diuraikan sebagai upaya mensosialisasikan nilai-nilai demokrasi kepada masy
Permendikbud tahun2016 nomor024_lampiran_13 sosiologi smaIkball Aja
Dokumen tersebut membahas tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar sosiologi untuk kelas X, XI, dan XII SMA/MA. Terdapat empat kompetensi utama yaitu kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan yang dicapai melalui proses pembelajaran di sekolah. Dokumen ini juga menjelaskan rumusan kompetensi dan kompetensi dasar untuk masing-masing kelas bid
Sosialisasi pendidikan pemilih diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Sintang dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan bagi pemilih. Acara ini menjelaskan tentang dasar hukum pemilu, konsep demokrasi, tujuan pemilu, dan jalannya pemilu di Indonesia.
Masyarakat madani merupakan konsep yang menekankan partisipasi masyarakat sipil yang bebas dan mandiri dalam berinteraksi sosial di luar pengaruh negara. Dokumen tersebut menjelaskan definisi, sejarah, ciri-ciri, dan contoh penerapan masyarakat madani di Indonesia, khususnya upaya untuk mewujudkan ruang publik yang bebas, demokrasi, toleransi, dan keadilan sosial.
Dokumen tersebut membahas tentang latar belakang dan rasionalitas penerapan otonomi daerah luas di Indonesia. Beberapa poin pentingnya adalah: (1) Indonesia belum siap menganut federasi sehingga dipilih otonomi daerah luas, (2) otonomi luas strategis untuk memelihara negara kesatuan, (3) sentralisasi terbukti gagal mengatasi krisis nasional.
Dokumen tersebut membahas berbagai konsep dan teori sosiologi, termasuk:
1. Tiga paradigma utama dalam sosiologi yaitu paradigma fakta sosial, definisi sosial, dan tingkah laku sosial
2. Teori-teori utama seperti teori struktural fungsional, teori konflik, teori interaksionis simbolik, dan teori pertukaran sosial
3. Konsep-konsep kunci seperti konsep, logi, ilmu pengetahuan, dan
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi Pancasila, meliputi pengertian, asas-asas, ciri-ciri, prinsip-prinsip, fungsi dan tujuan, contoh penerapan, pelanggaran, serta cara mengatasi masalah demokrasi Pancasila.
Dokumen tersebut membahas tentang partai politik dan pemilu sebagai bagian penting dari demokrasi. Partai politik berperan merekrut dan menempatkan anggota masyarakat ke jabatan publik melalui pemilu. Ada beberapa sistem pemilu yaitu sistem distrik dan sistem proporsional yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan.
Tiga nilai utama yang diperlukan untuk mengembangkan pemerintahan demokratis adalah kebebasan berpendapat dan berpartisipasi politik, kesetaraan di hadapan hukum, dan kedaulatan rakyat dalam memilih pemerintahan.
Makalah ini membahas tentang Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia. Pemilu diselenggarakan untuk memilih wakil rakyat dan daerah secara demokratis. Pemilu pertama kali diadakan pada tahun 1955 dan diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945. Pemilu di Indonesia meliputi pemilihan legislatif, presiden, dan kepala daerah.
Dokumen tersebut merangkum beberapa poin penting tentang filsafat pancasila sebagai sumber nilai dan norma yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila tidak hanya menjadi sumber peraturan perundang-undangan tetapi juga menjadi sumber moral khususnya dalam legitimasi kekuasaan, hukum, dan kebijakan negara. Sila pertama dan kedua pancasila menyediakan nilai-nilai moral dasar bagi ke
Understanding democracy in general is a system of government by providing opportunities for all citizens in decision making. Where the decision will affect the lives of all people. Another meaning is that the people act as the supreme authority.
This system of government allows all citizens to actively participate. Such participation can be represented or directly in the formulation, development and enactment of laws. Every expert has his own interpretation of democracy. Although it boils down to the same goal.
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi dan pendidikan demokrasi. Secara ringkas, demokrasi dijelaskan sebagai bentuk pemerintahan yang memperoleh kekuasaan dari rakyat melalui pemilihan atau perwakilan. Dokumen juga menjelaskan berbagai teori dan model demokrasi serta pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Pendidikan demokrasi diuraikan sebagai upaya mensosialisasikan nilai-nilai demokrasi kepada masy
Permendikbud tahun2016 nomor024_lampiran_13 sosiologi smaIkball Aja
Dokumen tersebut membahas tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar sosiologi untuk kelas X, XI, dan XII SMA/MA. Terdapat empat kompetensi utama yaitu kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan yang dicapai melalui proses pembelajaran di sekolah. Dokumen ini juga menjelaskan rumusan kompetensi dan kompetensi dasar untuk masing-masing kelas bid
Sosialisasi pendidikan pemilih diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Sintang dalam rangka meningkatkan pemahaman dan pengetahuan bagi pemilih. Acara ini menjelaskan tentang dasar hukum pemilu, konsep demokrasi, tujuan pemilu, dan jalannya pemilu di Indonesia.
Masyarakat madani merupakan konsep yang menekankan partisipasi masyarakat sipil yang bebas dan mandiri dalam berinteraksi sosial di luar pengaruh negara. Dokumen tersebut menjelaskan definisi, sejarah, ciri-ciri, dan contoh penerapan masyarakat madani di Indonesia, khususnya upaya untuk mewujudkan ruang publik yang bebas, demokrasi, toleransi, dan keadilan sosial.
Ringkasan dokumen tersebut adalah:
1. Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi Pancasila dan pelaksanaannya dalam pemerintahan daerah.
2. Demokrasi Pancasila didasarkan pada nilai-nilai Pancasila seperti ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial.
3. Pemerintahan daerah di Indonesia diatur dalam UUD 1945 dan dijalankan secara demokratis sesuai dengan prinsip-
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi, demokrasi Pancasila, dan perkembangan demokrasi di Indonesia. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan bahwa demokrasi berarti kekuasaan rakyat, demokrasi Pancasila berarti kedaulatan rakyat berdasarkan nilai-nilai Pancasila, dan perkembangan demokrasi di Indonesia telah melalui berbagai periode sejak kemerdekaan.
Dokumen tersebut membahas tentang hakekat demokrasi, membangun demokrasi, dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Secara khusus, dokumen menjelaskan bahwa demokrasi secara harfiah berarti pemerintahan oleh rakyat, dan pada hakikatnya merupakan partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dokumen juga menjelaskan unsur-unsur yang perlu dibangun untuk membangun budaya kewargane
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi Pancasila dan pelaksanaannya dalam pemerintahan daerah. Demokrasi Pancasila adalah bentuk pemerintahan republik Indonesia yang menempatkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat berdasarkan Pancasila. Pemerintahan daerah dijalankan secara demokratis sesuai prinsip-prinsip demokrasi Pancasila dan berdasarkan UUD 1945 tentang otonomi daerah.
PPT PROF. AA. DEMOKRASI PANCASILA.pptxRiyadiyadi10
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi Pancasila dan pelaksanaannya dalam pemerintahan daerah. Demokrasi Pancasila adalah bentuk pemerintahan republik Indonesia yang menempatkan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat berdasarkan Pancasila. Pemerintahan daerah dijalankan secara demokratis sesuai prinsip-prinsip demokrasi Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi. Demokrasi didefinisikan sebagai pemerintahan rakyat yang mencakup prinsip-prinsip kebebasan dan praktik-praktik yang terbentuk melalui sejarah. Dokumen ini juga membahas tentang komponen, lembaga, syarat, nilai, dan jenis-jenis demokrasi.
Dokumen tersebut membahas tentang demokrasi. Demokrasi didefinisikan sebagai pemerintahan rakyat yang mencakup prinsip-prinsip kebebasan dan praktik-praktik yang terbentuk melalui sejarah. Dokumen ini juga membahas tentang komponen, lembaga, nilai, dan jenis-jenis demokrasi.
Demokrasi pancasila merupakan sistem demokrasi yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan diatur dalam UUD 1945. Demokrasi ini melibatkan rakyat dalam proses politik melalui pemilihan umum yang diselenggarakan untuk memilih anggota legislatif dan eksekutif secara langsung oleh rakyat.
Dokumen tersebut menjelaskan tentang hakikat demokrasi, ciri-ciri demokrasi, jenis demokrasi langsung dan tidak langsung, nilai-nilai budaya demokrasi, arti penting demokrasi, upaya mendukung demokrasi, dan sikap positif terhadap pelaksanaan demokrasi.
Tugas makalah (budaya demokrasi) haritsRietz Wiguna
Makalah ini membahas tentang budaya demokrasi di Indonesia. Demokrasi diartikan sebagai pemerintahan oleh, dari, dan untuk rakyat. Makalah ini menjelaskan perkembangan demokrasi di Indonesia sejak masa kemerdekaan hingga reformasi, serta azas utama demokrasi pancasila yaitu pengambilan keputusan melalui musyawarah mufakat."
Modul Ajar Matematika Kelas 11 Fase F Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Matematika Kelas 11 SMA/MA Fase F Kurikulum Merdeka.
Ppt landasan pendidikan Pai 9 _20240604_231000_0000.pdffadlurrahman260903
Ppt landasan pendidikan tentang pendidikan seumur hidup.
Prodi pendidikan agama Islam
Fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan
Universitas Islam negeri syekh Ali Hasan Ahmad addary Padangsidimpuan
Pendidikan sepanjang hayat atau pendidikan seumur hidup adalah sebuah system konsepkonsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan peristiwa-peristiwa kegiatan belajarmengajar yang berlangsung dalam keseluruhan kehidupan manusia. Pendidikan sepanjang
hayat memandang jauh ke depan, berusaha untuk menghasilkan manusia dan masyarakat yang
baru, merupakan suatu proyek masyarakat yang sangat besar. Pendidikan sepanjang hayat
merupakan asas pendidikan yang cocok bagi orang-orang yang hidup dalam dunia
transformasi dan informasi, yaitu masyarakat modern. Manusia harus lebih bisa menyesuaikan
dirinya secara terus menerus dengan situasi yang baru.
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
Laporan Pembina Pramuka SD dalam format doc dapat anda jadikan sebagai rujukan dalam membuat laporan. silakan download di sini https://unduhperangkatku.com/contoh-laporan-kegiatan-pramuka-format-word/
2. KKOOMMPPEETTEENNSSII DDAASSAARR
YYAANNGG HHAARRUUSS DDIIKKUUAASSAAII
1. MENJELASKAN HAKEKAT
DEMOKRASI
2. MENJELASKAN PENTINGNYA
KEHIDUPAN DEMOKRASI DALAM
BERMASYARAKAT, BERBANGSA DAN
BERNEGARA
3. MENUNJUKKAN SIKAP POSITIF
TERHADAP PELAKSANAAN
DEMOKRASI DALAM BERBAGAI
KEHIDUPAN.
4. KKOOMMPPEETTEENNSSII DDAASSAARR YYAANNGG
HHAARRUUSS DDIIKKUUAASSAAII
1. MENJELASKAN MAKNA
KEDAULATAN RAKYAT
2. MENDISKRIPSIKAN SISTEM
PEMERINTAHAN INDONESIA DAN
PERAN LEMBAGA NEGARA
SEBAGAI PELAKSANA
KEDAULATAN RAKYAT
3. MENUNJUKKAN SIKAP POSITIF
TERHADAP KEDAULATAN
RAKYAT DAN SISTEM
PEMERINTAHAN INDONESIA
6. LLAANNGGKKAAHH PPEERRMMAAIINNAANN
SSIIMMUULLAASSII
1. menyediakan / menyiapkan alat permainan.
2. menunjuk fasilitator (bisa guru / siswa) untuk memfasilitasi
dan membimbing jalannya permainan.
3. fasilitator mengucapkan salam.
4. fasilitator menentukan topik permainan sesuai dengan pokok
materi yang akan dibahas dalam kegiatan belajar mengajar /
permainan simulasi.
5. berdoa awal.
6. membacakan teks Pancasila dan diikuti oleh semua peserta
didik / siswa.
7. fasilitator (guru / siswa) memimpin musyawarah untuk
menentukan aturan permainan
8. Bermain simulasi
9. Berdoa akhir
7. PPEERRAALLAATTAANN YYAANNGG DDIIPPEERRLLUUKKAANN
DDAALLAAMM PPEERRMMAAIINNAANN SSIIMMUULLAASSII
1. beberan yang berisikan judul topik / pokok
bahasan, pesan / pertanyaan, tempat mulai,
tanda stop, dan ruang merah putih.
2. dadu / alat yang lain yang dipergunakan
mengatur langkah permainan.
3. kartu merah putih yang berisi pesan /
pertanyaan di luar beberan.
4. tanda pemain / gacu sebanyak 6 s/d 10 atau
sesuai dengan kebutuhan sebagai tanda /
gacu bagi peserta / pemain simulasi.
9. LAGU “SURAT BBUUAATT WWAAKKIILL RRAAKKYYAATT””
• Untukmu yang duduk sambil diskusi
• Untukmu yang biasa bersafari disana di gedung DPR
• Wakil rakyat kumpulan orang hebat bukan kumpulan
teman – teman dekat apalagi sanak famili
• Dihati dan lidahmu kami berharap suara kami tolong
dengarlah kusampaikan
• Jangan ragu jangan takut kawan berharap bicaralah
yang lantang jangan hanya diam
• Dikantong safarimu kami titipkan masa depan kami
dan negeri ini dari sabang sampai merauke.
• Sauadara dipilih bukan dilotre, meskipun kami tak
kenal siapa saudara.
• Kami tak sudi memilih para juara, juara diam, juara
he..e , juara ha…ha…ha.
• Wakil rakyat seharusnya merakyat, jangan tidur saat
sidang soal rakyat.
• Wakil rakyat bukan paduan suara hanya tahu
nyanyian lagu setuju.
10. LLAAGGUU ““PPEEMMIILLUU””
PEMILIHAN UMUM TELAH MEMANGGIL KITA
SELURUH RAKYAT MENYAMBUT GEMBIRA
HAK DEMOKRASI PANCASILA
HIKMAH INDONESIA MERDEKA
PILIHLAH WAKILMU YANG DAPAT
DIPERCAYA
PENGEMBAN AMANAT YANG SETIA
DI BAWAH UNDANG UNDANG DASAR
EMPAT LIMA
KITA MENUJU KEPEMILHAN UMUM
11. MMAATTEERRII DDAALLAAMM
BBEEBBEERRAANN DDAANN KKAARRTTUU
• ISTILAH DEMOKRASI BERASAL DARI
BAHASA YUNANI DEMOS ARTINYA RAKYAT
DAN KRATOS / CRATEIN ARTINYA
PEMERINTAHAN. JADI DEMOKRASI BERARTI
KEKUASAAN RAKYAT ATAU PEMERINTAHAN
RAKYAT. KESIMPULAN : DEMOKRASI
ADALAH SUATU SISTEM PEMERINTAHAN
DIMANA RAKYAT MEMEGANG KEKUASAAN
TERTINGGI ATAU SUATU SISTEM
PEMERINTAHAN YANG BERASAL DARI
RAKYAT DAN SELALU MENGIKUTSERTAKAN
RAKYAT DALAM PEMERINTAHAN NEGARA
12. • AJARAN DEMOKRASI MULAI DIRINTIS SEJAK
JAMAN SEBELUM MASEHI (± 600 TAHUN SM)
OLEH SOLON DI ATHENA YUNANI, DIA
MEMBENTUK UNDANG – UNDANG YANG
MENJAMIN KEADILAN DAN PERSAMAAN
SETIAP WARGANEGARA DAN MEMBENTUK
LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT ATAU
MAJELIS YANG DISEBUT DENGAN
ECCLESIA. KARENA AJARANNYA SOLON
DIJULUKI SEBAGAI BAPAK AJARAN
DEMOKRASI. AJARAN DEMOKRASI INI
KEMUDIAN DIKEMBANGKAN OLEH THOMAS
HOBBES, JOHN LOCKE, DAN J.J. ROUSSEAU
13. UNSUR – UNSUR DEMOKRASI :
1. ADANYA PARTISIPASI MASYARAKAT SECARA
AKTIF DALAM KEHIDUPAN BERMASYARAKAT,
BERBANGSA DAN BERNEGARA.
2. ADANYA PENGAKUAN AKAN SUPREMASI
HUKUM.
3. ADANYA PENGAKUAN AKAN KESAMAAN
DIANTARA WARGA NEGARA.
4. ADANYA PENGAKUAN SUPREMASI SIPIL DAN
MILITER.
5. ADANYA KEBEBASAN BEREKSPRESI,
BERBICARA, BERKUMPUL, BERORGANISASI,
BERAGAMA, BERKEYAKINAN, DAN KEBEBASAN
MENGURUS NASIB SENDIRI
14. NILAI – NILAI DEMOKRASI YANG
PATUT UNTUK DIPRAKTEKKAN
DALAM KEHIDUPAN :
1. PENGHARGAAN ATAS KESAMAAN.
2. PENGHARGAAN AKAN PARTISIPASI
DALAM KEHIDUPAN BERSAMA.
3. PENGHARGAAN ATAS KEBEBASAN.
4. PENGHARGAAN ATAS PERBEDAAN.
15. PRINSIP – PRINSIP NEGARA DEMOKRASI:
1. PEMERINTAH BERDASARKAN KONSTITUSI.
2. ADANYA PEMILU YANG BEBAS, JUJUR,
DAN ADIL.
3. ADANYA JAMINAN HAK ASASI MANUSIA
(HAM).
4. ADANYA PERSAMAAN KEDUDUKAN DI
DEPAN HUKUM.
5. ADANYA PERADILAN YANG BEBAS DAN
TIDAK MEMIHAK.
6. ADANYA KEBEBASAN BERSERIKAT /
BERORGANISASI DAN BERPENDAPAT.
7. ADANYA KEBEBASAN PERS ATAU MEDIA
MASSA.
16. KEBAIKAN – KEBAIKAN BENTUK
PEMERINTAHAN DEMOKRASI:
1. DEMOKRASI MEMUAT PENGAKUAN
ADANYA KEWAJIBAN – KEWAJIBAN
PEMERINTAH DAN HAK – HAK RAKYAT.
2. DEMOKRASI TIDAK BEGITU MEMERLUKAN
PENGGUNAAN KEKUASAAN.
3. DEMOKRASI MENJUNJUNG TINGGI
KEPRIBADIAN DAN MARTABAT MANUSIA.
4. DEMOKRASI TELAH MEMBUKTIKAN
DAPAT MENJALANKAN KEWAJIBAN
NEGARA YANG UTAMA DENGAN CUKUP
MEMUASKAN.
17. BENTUK – BENTUK DEMOKRASI :
1. DEMOKRASI DENGAN SISTEM TERJADI
HUBUNGAN ANTARA BADAN ESEKUTIF
DAN LEGISLATIF. KEKUASAAN ESEKUTIF
DISERAHKAN KEPADA SUATU BADAN
YANG DISEBUT KABINET, MENTERI –
MENTERI BETANGGUNG JAWAB KEPADA
PARLEMEN ( BADAN LEGISLATIFi.
2. DEMOKRASI DENGAN SISTEM PEMISAHAN
KEKUASAAN.
3. DEMOKRASI DENGAN SISTEM
REFERENDUM (MEMINTA PENDAPAT
RAKYAT) UNTUK BERLAKUNYA UU.
18. MACAM – MACAM DEMOKRASI
YANG PERNAH BERAKU DI
INDONESIA :
1. DEMOKRASI LIBERAL (1945 S/D
1959).
2. DEMOKRASI TERPIMPIN (1959 S/D
1966).
3. DEMOKRASI PANCASILA ERA ORDE
BARU ( 1966 S/D 1998)
4. DEMOKRASI PENCASILA ERA
REFORMASI (1998 S/D SEKARANG)
19. • HENRY B. MAYO BERPENDAPAT
”SISTEM POLTIK DEMOKRASI IALAH
SISTEM POLITIK DIMANA KEBIJAKAN
UMUM DITENTUKAN ATAS DASAR
SUARA MAYORITAS OLEH WAKIL
RAKYAT YANG DIAWASI SECARA
EFEKTIF OLEH RAKYAT”
• REFERENDUN ADA DUA YAITU
REFERENDUM OBLIGATUR (WAJIB)
DAN REFEREDUM FAKULTATIF (TIDAK
WAJIB)
20. • OBLIGATUR ADALAH REFERENDUM YANG
MENENTUKAN BERLAKUNYA UNDANG –
UNDANG ATAU SUATU PERATURAN.
ARTINYA SUATU UNDANG – UNDANG /
PERATURAN DAPAT BERLAKU APABILA
RAKYAT MENYETUJUI MELALUI
REFERENDUM.
• REFERENDUM FAKULTATIF ADALAH
REFERENDUM YANG MENENTUKAN
UNDANG – UNDANG YANG BERLAKU
TERSEBUT DAPAT BERLAKU ATAU TIDAK
DAN PERLU TIDAKNYA DIADAKAN
PERUBAHAN.
21. • MONTESQUEAU MENYAMPAIKAN AJARAN
”TRIAS POLITIKA” KEKUASAAN NEGARA
DIPISAHKAN MENJADI TIGA YAITU
LEGISLATIF, ESEKUTIF, DAN YUDIKATIF
• DEMOKRASI PANCASILA ADALAH SUATU
SISTEM DEMOKRASI DIMANA DALAM
PELAKSANAANNYA DIJIWAI OLEH NILAI –
NILAI PANCASILA
• MENURUT PELAKSANAANNYA DEMOKRASI
DIBEDAKAN MENJADI DUA YAITU
DEMOKRASI LANGSUNG DAN DEMOKRASI
TAK LANGSUNG / PERWAKILAN
• DEMOKRASI LANGSUNG PERNAH
DITERAPKAN PADA JAMAN YUNANI KUNO
PADA MASANEGARA POLIS / NEGARA
KOTA
22. • ALASAN DITERAPKANNYA
DEMOKRASI LANSUNG PADA MASA
NEGARA POLIS: WILAYAH NEGARA
SEMPIT, PENDUDUK SEDIKIT,
MASALAH NEGARA BELUM KOMPLEK
• ALASAN DITERAPKANNYA
DEMOKRASI TAK LANGSUNG /
PERWAKILAN DALAM NEGARA
MODERN: WILAYAH LUAS, PENDUDUK
PADAT, MASALAH NEGARA KOMPLEK
28. PPRRIINNSSIIPP
PPRRIINNSSIIPP
PPEEMMEERRIINNTTAAHHAANN
DDEEMMOOKKRRAATTIISS
DDII BBAAWWAAHH
RRUULLEE OOFF LLAAWW
((MMIIRRIIAAMM BBUUDDIIAARRDDJJOO))
PPEEMMEERRIINNTTAAHHAANN
DDEEMMOOKKRRAATTIISS
DDII BBAAWWAAHH
RRUULLEE OOFF LLAAWW
((MMIIRRIIAAMM BBUUDDIIAARRDDJJOO))
AADDAANNYYAA P PEERRLLININDDUUNNGGAANN K KOONNSSTTITITUUSSIOIONNAALL
ADANYA BADAN KEHAKIMAN YANG BEBAS
DAN TIDAK MEMIHAK
ADANYA PEMILIHAN UMUM YANG BEBAS
ADANYA KEBEBASAN UNTUK MENYATAKAN PENDAPAT
ADANYA KEBEBASAN UNTUK BERSERIKAT /
BERORGANISASI DAN BEROPOSISI
ADANYA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
29. UUNNSSUURR –– UUNNSSUURR
KKUUNNCCII DDEEMMOOKKRRAASSII
UUNNSSUURR –– UUNNSSUURR
KKUUNNCCII DDEEMMOOKKRRAASSII
((LLYYPPMMAANN
((LLYYPPMMAANN
TTOOWWEERR SSAARRGGEENNTT))
TTOOWWEERR SSAARRGGEENNTT))
KETERLIBATAN RAKYAT DALAM
PENGAMBILAN KEPUTUSAN POLITIK
TINGKAT KESAMAAN HAK DIANTARA WARGA NEGARA
TINGKAT KEBEBASAN DAN KEMERDEKAAN
YANG DIBERIKAN / DIPERTAHANKAN /
DIMILIKI OLEH WARGANEGARA
SISTEM PERWAKILAN
SISTEM PEMILIHAN DAN KETENTUAN MAYORITAS
30. PPEERRMMAASSAALLAAHHAANN
APABILA DILIHAT DARI KETENTUAN
PRINSIP PEMERINTAHAN
DEMOKRATIS DI BAWAH RULE OF LAW
APAKAH NEGARA INDONESIA SUDAH
DAPAT DIKATAKAN SEBAGAI NEGARA
YANG DEMOKRATIS ?
DDIISSKKUUSSIIKKAANN DDEENNGGAANN
KKEELLOOMMPPOOKKMMUU
31. TTUUAANNGGKKAANN HHAASSIILL DDIISSKKUUSSII KKAALLIIAANN KKEE
DDAALLAAMM FFOORRMMAATT BBEERRIIKKUUTT
NO. PRINSIP DEMOKRASI SUDAH /
BELUM BUKTINYA
1. PERLINDUNGAN
KONSTITUSIONAL
2. BADAN KEHAKIMAN YANG BEBAS
DAN TIDAK MEMIHAK
3. PEMILIHAN UMUM YANG BEBAS
4. KEBEBASAN UNTUK
MENYATAKAN PENDAPAT
5.
KEBEBASAN UNTUK
BERSERIKAT / BERORGANISASI
DAN BEROPOSISI
6. PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN
35. BUDAYA POLITIK PAROKIAL
BERLANGSUNG PADA MASYARAKAT TRADISIONAL YANG MASIH
SEDERHANA DENGAN SPESIALISASI SANGAT KECIL, PARA PELAKU
POLITIK SANGAT SERING MELAKUKAN PERANANNYA BIDANG
EKONOMI, KEAGAMAAN DAN LAIN – LAIN. MASYARAKAT CENDERUNG
TIDAK MERUH MINAT TERHADAP OBYEK – OBYEK POLITIK YANG LUAS.
KESADARAN YANG MENONJOL DARI MASYARAKAT DALAM BIDANG
POLITIK ADALAH BAHWA MEREKA MENGAKUI ADANYA PUSAT
KEWENANGAN KEKUASAAN POLITIK DALAM MASYARAKAT
36. BUDAYA POLITIK KAULA
ANGGOTA MASYARAKAT MEMPUNYAI MINAT, PERHATIAN, DAN
KESADARAN TERHADAP SISTEM KESELURUHAN, TERUTAMA
TERHADAP OUTPUT POLITIK. ORIENTASI ANGGOTA MASYARAKAT
YANG NYATA TERHADAP OBYEK POLITIKDAPAT DILIHAT
DARI PERNYATAANNYA, BAIK BERUPA KEBANGGAAN,
UNGKAPAN SIKAP MENDUKUNG, MAUPUN SIKAP BERMUSUHAN
TERHADAP SISTEM POLITIK. POSISINYA SEBAGAI KAULA (SUBYEK),
ANGGOTA MASYARAKAT LEBIH BERSIFAT PASIP. MEREKA
MENGANGGAP DIRINYA BERDAYA TIDAK BERDAYA MEMPENGARUHI
ATAU MERUBAH SISTEM POLITIK, KARENANYA MEREKA MENYERAH
BEGITU SAJA KEPADA SEGALA KEBIJAKAN DAN KEPUTUSAN PARA
PEMEGANG JABATAN DALAM MASYARAKAT, KARENA MEREKA
MENGANGGAP BAHWA APA YANG TELAH DIPUTUSKAN
OLEH PEMERAN / PEMANGKU JABATAN POLITIK ADALAH MERUPAKAN
SESUATU YANG TAK DAPAT DIUBAH , DIKOREKSI, APALAGI DITENTANG
37. BUDAYA POLITIK PARTISIPAN
ANGGOTA MASYARAKAT AKTIF DALAM KEHIDUPAN POLITIK. SETIAP
ORANG MENYADARI SETIAP HAK DAN TANGGUNG JAWABNYA
(KEWAJIBANNYA), DAPAT MENILAI DENGAN PENUH KESADARAN
SISTEM POLITIK SECARA TOTALITAS, INPUT, OUTPUT MAUPUN POSISI
DIRINYA DALAM POLITIK. SETIAP ANGGOTA MASYARAKAT TERLIBAT
DALAM SISTEM POLITIK YANG BERLAKU BETAPAPUN KECIL PERAN
YANG DIJALANKANNYA. HAL YANG DEMIKIAN INI ADALAH MERUPAKAN
WUJUD DARI DILAKSANAKANNYA BUDAYA DEMOKRASI DALAM
MASYARAKAT
38. HENRY B. MAYO
PELAKSANAAN BUDAYA POLITIK MASYARAKAT YANG
DEMOKRATIS AKAN MENERAPKAN NILAI – NILAI
BERIKUT
MENYELESAIKAN PERSELISIHAN
SECARA DAMAI DAN MELEMBAGA
MENJAMIN TERSELENGGARANYA
PERUBAHAN
SECARA DAMAI DALAM MASYARAKAT
MENYELENGGARAKAN PERGANTIAN
PEMIMPIN SECARA TERATUR
MEMBATASI PEMAKAIAN KEKERASAN
MENGAKUI DAN MENGANGGAP WAJAR
ADANYA KEANEKARAGAMAN
MENJAMIN TEGAKNYA KEADILAN
39. M. RUSLI KARIM
BUDAYA DEMOKRASI AKAN DIBANGUN JIKA ADA
FAKTOR – FAKTOR BERIKUT
KETERBUKAAN SISTEM POLITIK
BUDAYA POLITIK PARTISIPAN
EGALITAS
PEMIMIPIN POLITIK KERAKYATAN
RAKYAT CERDAS & PEDULI SOSIAL
PARTAI POLITIK TUMBUH DARI BAWAH
PENGHARGAAN THD FORMALISME & HUKUM
MASYARAKAT SIPIL TANGGAP & TANGGUNG JAWAB
DUKUNGAN DARI KEKUATAN ASING DAN PEMIHAAN
THD GOL MAYORITAS
40. BAGAIMANA DENGAN BUDAYA POLITIK YANG
DIKEMBANGKAN DI INDONESIA PADA MASA SEKARANG ?
KONFIGURASI SUBKULTUR BERANEKARAGAM CENDERUNG MENIMBULKAN
KONFLIK BAIK SECARA HORISONTAL MAUPUN VERTIKAN
BUDAYA POLITK PAROKIAL KAULA DAN PARTSIPAN MENYEBABKAN BANYAK
WN YANG KETINGGALAN DALAM MENGGUNAKAN HAK & MEMIKUL TANGGUNG
JAWAB POLITIKNYA
SIFAT IKATAN PRIMORDIALISME SANGAT KUAT BERUPA SENTIMEN
KEDAERAHAN, KESUKUAN, & KEAGAMAAN BERAKIBAT OTONOMI DAERAH
BERDAMPAK PENGUATAN KEPEMIMPINAN DAERAH DAN PUTRA DAERAH
BUDAYA POLITIK CENDERUNG MENGUKUHI
SIKAP PATERNALISTIK DAN PATRIMONAL
DUKUNGAN DARI KEKUATAN ASING DAN PEMIHAAN THD GOL MAYORITAS