Demokrasi Pancasila dijabarkan dalam tiga aspek utama yaitu bentuknya berdasarkan permusyawaratan/perwakilan, isinya harus demokratis dan bermuara pada kepentingan rakyat, serta diwujudkan melalui lembaga-lembaga perwakilan seperti MPR, DPR, dan DPRD yang dipilih secara demokratis melalui Pemilu.

1. Oleh:
MAHIFAL, SH.,MH

2.  Yunani:
 Demos = rakyat ; Cratein = pemerintah
 Pemerintahan rakyat = pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan
untuk rakyat (the government from the people, by the people and for
the people)
 Kontradiktif pemahaman:
 Secara harfiah : Yang memerintah lebih banyak dari yang diperintah
 Kenyataannya : Yang memerintah lebih sedikit dari yang diperintah
 Jean Jacques Rousseau:
 Bilamana pengertian demokrasi diartikan secara umum, maka
sesungguhnya demokrasi itu tidak pernah ada atau bahkan tidak akan
ada
 Adalah berlawanan dengan kodrat alam bilamana yang memerintah
lebih banyak dari yang diperintah

3.  Oleh karena itu:
 Demokrasi dapat diartikan sebagai suatu sistem pemerintahan dengan
mengikutsertakan rakyat
 Penggunaan paham dan asas demokrasi dianut oleh berbagai
negara, kendati pelaksanaannya berbeda, seperti:
 Social democracy, liberal democracy, people democracy, guided
democracy, dan sebagainya
 Perbedaan pelaksanaan paham dan asas demokrasi dari
beberapa negara tercermin dari konstitusi negaranya masing-
masing
 Bentuk ketatanegaraan:
 Negara kesatuan, federal, republik, dan kerajaan
 Sistem ketatanegaraan:
 Sistem satu kamar, dua kamar, pemerintahan
parlementer, pemerintahan presidensiil, diktatorial, campuran, dan
sebagainya

4. 1. Periode 1945-1959, masa Demokrasi
Parlementer yang menonjolkan peranan
parlemen serta Partai-Partai. Pada masa ini
kelemahan demokrasi parlemen memberi
peluang untuk dominasi partai-partai politik
dan DPR. Akibatnya persatuan yang digalang
selama perjuangan melawan musuh bersama
menjadi kendor dan tidak dapat dibina
menjadi kekuatan konstruktif sesudah
kemerdekaan.

5. 2. Periode 1959-1965, masa Demokrasi
Terpimpin yang dalam banyak aspek telah
menyimpang dari demokrasi konstitusional
dan lebih menampilkan beberapa aspek dari
demokrasi rakyat. Masa ini ditandai dengan
dominasi presiden,terbatasnya peran partai
politik,berkembangnya pengaruh komunis,
dan peran ABRI sebagai unsur sosial-politik
semakin meluas.

6. 3. Periode 1966-1998, masa demokrasi
Pancasila era orde baru yang merupakan
demokrasi konstitusional yang menonjolkan
sistem presidensial. Landasan formal periode
ini adalah Pancasila,UUD 1945 dan Ketetapan
MPRS/MPR dalam rangka untuk meluruskan
kembali penyelewengan terhadap UUD 1945
yang terjadi di masa Demokrasi terpimpin.
Namun dalam Perkembangannya peran
presiden semakin dominan terhadap lebaga
negara-negara yang lain. Melihat praktek
demokrasi pada masa ini, nama pancasila
hanya dijadikan sebagai legitimasi politis

7. 4. Periode 1999-Sekarang, masa demokrasi
Pancasila era Reformasi dengan berakar pada
kekuatan multi partai yang berusaha
mengembalikan perimbangan kekuatan antar
lembaga negara,antar eksekutif,legislatif dan
yudikatif. Pada masa ini peran partai politik
semakin menonjol, sehingga iklim demokrasi
memperoleh nafas baru. Jikalau esensi
Demokrasi adalah kekuasaan ditangan rakyat,
maka praktek Demokrasi tatkala Pemilu
memang demikian, namun dalam
pelaksanaannya stlh Pemilu banyak kebijakan
tdk mendasar pd kepentingan rakyat,

8. Melainkan lebih terarah kepada pembagian
kekuasaan antara presiden dan partai politik
dalam DPR. Dengan kata lain model
Demokrasi era reformasi dewasa ini, kurang
mendasarkan kepada keadilan sosial bagi
seluruh rakyat indonesia (walfare state)

9.  Demokrasi Pancasila
 Paham demokrasi yang dijiwai dan disemangati oleh sila-sila Pancasila
 Paham demokrasi Pancasila bersumber pada kepribadian dan falsafah
hidup bangsa Indonesia yang diwujudkan dalam ketentuan-ketentuan
Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945
 Demokrasi Pancasila adalah KEDAULATAN RAKYAT sesuai
dengan Pembukaan UUD 1945
 Dijabarkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945
 “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-
Undang Dasar”
 Asasnya tercantum dalam Sila KEEMPAT Pancasila
 “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan”

10.  KONSEKUENSI ASAS Kedaulatan Rakyat sesuai Sila KEEMPAT
PANCASILA
 Rakyat harus ditempatkan sebagai subjek demokrasi
 Rakyat sebagai keseluruhan berhak untuk ikut serta secara aktif
menentukan keinginan-keinginannya sekaligus sebagai pelaksana dari
keinginan-keinginan tersebut
 Rakyat turut menentukan pimpinan nasional dan para wakil rakyat
 Perwujudan keikutsertaan RAKYAT
 Disalurkan melalui lembaga-lembaga perwakilan rakyat yang dibentuk
secara demokratis melalui Pemilihan Umum Lima Tahunan
 Hasil PEMILU berupa keanggotaan atas dewan perwakilan atau majelis
permusyawaratan rakyat sesuai dengan tingkat pemilihan tersebut
diadakan
 Berlandaskan pada konstitusi/UUD 1945 dengan segala perubahan-
perubahannya serta peraturan perundang-undangan yang berlaku

11.  Pemilihan Umum (PEMILU)
 Peraturan perundang-undangan PEMILU harus bersifat aspiratif
dan populis:
 Berpihak pada rakyat
 Tidak berorientasi pada kekuasaan atau kepentingan penguasa
 Memuat asas-asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia (LUBER) serta
Jujur dan Adil (JURDIL).
 Hasil PEMILU diharapkan benar-benar memberikan legitimasi
yang kuat bagi para wakil-wakil rakyat, baik di MPR, DPR
maupun Presiden dan wakil presiden serta para menteri dan
pejabat pemerintahan lainnya
 Wakil rakyat yang legitimit diharapkan dapat menyuarakan
aspirasi rakyat dan berpegang pada amanat rakyat dengan
sebaik-baiknya

12.  Lembaga-lembaga perwakilan rakyat
 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
 DPRD Propinsi
 DPRD Kabupaten/Kota
 Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
 Anggota DPR secara otomatis merupakan anggota MPR
 Anggota tambahannya :
 Utusan daerah
 Utusan golongan

13.  Demokrasi Pancasila meliputi segi bentuk dan isinya
 Bentuk demokrasi Pancasila adalah didasarkan atas
permusyawaratan/perwakilan
 Tata cara pengambilan keputusan yang demokratis
 Isi demokrasi Pancasila
 Hasil keputusan yang diambil harus demokratis dan bermuara pada
kepentingan seluruh rakyat dan tidak bermuara pada kepentingan perorangan
atau golongan
 Penjabaran demokrasi Pancasila di bidang Politik tercermin
dalam Pasal-pasal Batang Tubuh UUD 1945
 Pasal 1 ayat (2), Pasal 2 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan (2), Pasal 22C
ayat (1), Pasal 22E, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28.
 Penyelesaian masalah nasional yang menyangkut perikehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara seoptimal mungkin dilakukan
dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat dan pemungutan
suara (voting) harus merupakan jalan terakhir yang tidak dapat
dielakkan.

14.  Demokrasi Pancasila dijabarkan dalam bentuk Perundang-
undangan
 UU No.2/1999 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan
UU No.31/2002
 UU No.3/1999 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah
dengan UU No.12/2003
 UU No.4/1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD
 Demokrasi Pancasila di bidang Ekonomi tercermin dalam Pasal-
pasal Batang Tubuh UUD 1945
 UU No.5/1984 tentang Perindustrian
 UU No.25/1992 tentang Perkoperasian
 UU No.4/1992 tentang Perumahan dan Permukiman
 UU No.7/1992 tentang Perbankan
 UU No.1/1995 tentang Perseroan Terbatas
 UU No.7/1996 tentang Pangan
 UU No.8/1999 tentang Perlindungan Konsumen
 UU No.23/1999 tentang Bank Indonesia
 UU No.5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat

15.  Demokrasi Pancasila di bidang Pertahanan
 Tercermin dalam rumusan Pasal 30 UUD 1945
 Sistem pertahanan keamanan rakyat semesta
 Bela negara setiap warga negara
 Dwifungsi ABRI dicabut dan dikembalikan sesuai dengan
performa TNI yang profesional
 Pemisahan TNI dan Kepolisian dengan Tap MPR
No.VI/MPR/2000
 UU No.1/1982 diubah dengan UU No.3/2002 tentang
Pertahanan Negara

16.  Demokrasi berdasarkan kedaulatan rakyat
 Alinea keempat Pembukaan UUD 1945
 Demokrasi berdasarkan kepentingan umum
 Res = kepentingan; publica = umum
 Di dalam UUD 1945 dibakukan sebagai Republik yang bersifat kesatuan
 Demokrasi menampilkan sosok Negara Hukum
 Negara hukum (Rechtsstaat) umumnya dirumuskan sebagai Negara
Hukum Demokrasi
 Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 :
 “Negara Indonesia adalah negara hukum”
 Negara Demokratis menggunakan pemerintahan yang terbatas
kekuasaannya
 Dalam Penjelasan UUD 1945
 Pemerintahan berdasarkan atas konstitusi dan tidak berdasarkan absolutisme

17.  Semua negara demokrasi menggunakan lembaga perwakilan
 Lembaga-lembaga perwakilan di Indonesia: MPR, DPR, dan DPRD, serta
ditambah sekarang dengan Dewan Perwakilan Daearah (DPD)
 Di dalam negara demokrasi Kepala Negara adalah atas nama
rakyat
 Presiden dan wakil presiden sekarang lebih legitimit karena langsung
dipilih oleh Rakyat melalui Pemilu Presiden
 Negara demokrasi mengakui hak asasi
 Hak fundamental berdasarkan konstitusi
 Di dalam UUD 1945 dirinci dalam:
 Hak dan kewajiban warga negara
 Hak dan kewajiban penduduk
 Hak dan kewajiban penyelenggara negara

18.  Kelembagaan negara didasarkan pada pertimbangan yang
bersumber pada kedaulatan rakyat
 Berdasarkan UUD 1945, kelembagaan negara disusun berdasarkan
prinsip:
 Kelembagaan tertinggi negara sebagai pelaksana kedaulatan rakyat
 Lembaga-lembaga tinggi
 Alat perlengkapan negara lainnya
 Setiap demokrasi memiliki tujuan dalam bernegara
 Tujuan demokrasi adalah masyarakat adil dan makmur berdasarkan
Pancasila
 Setiap demokrasi memiliki mekanisme pelestariannya
 Pelestarian demokrasi Pancasila dijamin dengan persyaratan Kepala
Negara dan perubahan hukum dasar adalah sulit (Lihat Pasal 37 UUD
1945)

19.  Setiap demokrasi memiliki lembaga legislatif
 Lembaga legislatif di Indonesia adalah DPR
 Setiap demokrasi memiliki lembaga eksekutif
 Lembaga eksekutif di Indonesia adalah Presiden dan Menteri
 Setiap demokrasi memiliki kekuasaan kehakiman
 Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) dan badan
peralihan lainnya, sebagai kekuasaan merdeka, bebas dari pengaruh
kekuasaan Pemerintah
 Setiap demokrasi kedudukan warga negaranya sama
 Setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan
pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu
tanpa kecuali (Pasal 27 ayat (1) UUD 1945)

20.  Setiap demokrasi memberikan kebebasan dalam penyaluran
aspirasi rakyat
 Kemerdekaan berserikat,
 Kemerdekaan berkumpul,
 Kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan, tulisan dan
sebagainya diatur dengan undang-undang
 Setiap demokrasi menggariskan tata cara menggerakkan negara
yang demokratis sifatnya

21. Selamat Siang ……………….