1. BUDAYA DEMOKRASI MENUJU MASYARAKAT MADANI
1. Pengertian dan prinsip budaya demokrasi
Demokrasi berasal dari Bahasa Yunani, yaitu demos yang artinya rakyat dan
kratos atau kratein yang dapat diartikan sebagai pemerintahan berada di tangan
rakyat. Secara harfiah, demokrasi berarti pemerintahan dari, oleh, dan untuk
rakyat. Menurut kamus, demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dengan
kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh wakil -
wakilnya yang dipilih melalui pemilihan umum yang bebas. Demokrasi dapat disebut
juga sebagai pelembagaan dari suatu kebebasan (institutionalization of freedom).
Berbicara tentang pengertian demokrasi, ada beberapa pendapat yang dapat kita
jadikan acuan agar kita mudah memahaminya. Pendapat-pendapat tersebut antara
lainnya dikemukakan oleh para tokoh seperti berikut.
A. Kranenburg berpendapat bahwa demokrasi terbentuk dari dua pokok
kata yang berasal dari bahasa yunani yaitu Demos (rakyat) dan Kratein
(memerinyah) yang maknanya adalah “ cara memerintah oleh rakyat”.
B. Prof. Mr. Koentjoro Poerbobranoto. Berpendapat demokrasi adalah suatu
Negara yang pemerintahannya dipegang oleh rakyat. Maksudnya, suatu
system dimana suatu Negara diikutsertakan dalampemerintahan Negara.
C. Abraham Lincoln. Berpendapat bahwa demokrasi adalah pemerintahan
dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Democracy is government oh
the people, by the people, and for the people).
Berdasarkan pendapat dari tokoh-tokoh diatas, maka dapat diambil satu kesimpulan
tentang pengertian demokrasi seperti berikut. Demokrasi adalah suatu paham yang
menegaskan bahwa pemerintahan suatu Negara di pegang oleh rakyat, karena
pemerintahan tersebut pada hakikatnya berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk
rakyat. System pemerintahan demokrasi adalah demokrasi langsung.Pelaksana
demokrasi itu disebut demokrasi langsung (direct democracy).
Dalam masa sekarang ini, di mana penduduk Negara berjumlah ratusan ribu bahkan
jutaan orang. Demokrasi langsung tidak mungkin dilaksanakan, sehingga dibutuhkan
lembaga perwakilan rakyat. Anggota-anggotanya dipilih oleh rakyat melalui pemilihan
2. umum yang rahasia, bebas, jujur, dan adil. Oleh karena itu, demokrasi seperti ini
disebut demokrasi perwakilan (representative democracy).
Inti pemerintahan demokrasi kekuasaan memerintah yang dimiliki oleh rakyat.
Kemudian diwujudkan dalm ikut seta menentukan arah perkembangan dan cara
mencapai tujuan serta gerak poloitik Negara. Keikut sertaannya tersebut tentu saja
dalam batas-batas ditentukan dalamperaturan perundang-undangan atau hokum yang
berlaku. Salah satu hak dalam hubungannya dengan Negara adalah hak politik rakyat
dalam partisipasi aktif untuk dengan bebas berorganisasi, berkumpul, dan
menyatakan pendapat baik lisan maupun tulisan. Kebebasan tersebut dapat
berbentuk dukungan ataupun tuntutan terhadap kebijakan yang diambil atau
diputuskan oleh pejabat negara.
Demokrasi pada masa kini antara lain menyangkut hak memilih dan hak untuk dipilih,
menyangkut pula adanya pengakuan terhadap kesetraan diantara warga negara,
kebebasan warga negara untuk melakukan partisipasi politik, kebebasan untuk
memperoleh berbagai sumber informasi dan komunikasi, serta kebebasan utuk
menyuarakan ekspresi baik memlalui organisasi, potensi, seni, serta kebudayaan, dan
efektif dan lestari tanpa adanya budaya yang memawarnai pengorganisasian bebagai
elemen politik seperti partai politik, lembaga-lembaga pemerintahan maupun
organisasi kemasyarakatan. Demokrasi memerlukan partisipasi rakyat dan deokrasi
yang kuat bersumber pada kehendak rakyat serta bertujuan untuk mencapai
kemasalahatan bersama, itukah pengertian demokrasi.
1. 2. Unsur-unsur Demokrasi
Unsur-unsur demokrasi meliputi:
a. Adanya partisipasi masyarakat secara aktifd dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara
b. Adanya pengakuan akan supremasi hokum ( daulat Hukum)
c. Adanya pengakuan akan kesamaan di anatar warga Negara
d. Adanya kebebasan, di anataranya; kebebasan berekpresi dan
berbicara/berpendapat berkebebasab untuk berkumpul dan berorganisasi,
3. berkebebasan beragama, berkeyakinan, kebebasan untuk mengguagat pemerintah,
kebebasan untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, kebebasan untuk
mengurus nasib sendiri.
e. Adanya pengakuan akan supremasi sipil atas militer
1. 3. Prinsip-Prinsip Demokrasi
Istilah demokrasi mengacu kepada dua hal, yaitu: pertama, seperangkat ketentuan
normatif yang harus dipenuhi agar terbentuk sebuah sistem politik tertentu;
dan kedua, sebuah bentuk pemerintahan yang memenuhi ketentuan-ketentuan
normatif. Kedua dimensi demokrasi ini menunjukkan bahwa lembaga-lembaga politik
demokratis yang dikembangkan di barat selama beberapa abad terakhir ini
berdasarkan ide para filosof yang membentuk bangunan teoretis dari sebuah sistem
politik demokratis. Kedudukan warga negara dalam UUD 1945 adalah sama tidak ada
perkecualiaan, persamaan hak meliputi, hak politik, ekonomi, sosial,budaya,
pendidikan dan hukum.
Ada sepuluh pilar demokrasi konstitutional, yakni demokrasi yang berketuhanan,
demokrasi dengan kecerdasan, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, demokrasi
denganrule of law, demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara, demokrasi
dengan hak asasi, demokrasi dengan peradilan yang merdeka, demokrasi dengan
otonomi daerah, demokrasi dengan kemakmuran, dan demokrasi yang berkeadilan
sosial. (Sanusi, 1984) Demokrasi berkembang di Yunani pada abad ke-6 SM dengan
konsep city state melalui pemilihan umum langsung yang diikuti sekitar 300.000
penduduk. Sammuel P. Huntington menggambarkan perjalanan demokrasi sebagai
berikut.
Gelombang kesatu mulai abad ke-19 dengan meluasnya hak pilih pada 1890-an
(oleh 29 negara). Arus baliknya pada 1922 saat berkuasanya Musolini sebagai
presiden Italia sehingga pada 1942 negara demokrasi menjadi 12 negara.
Gelombang kedua saat kemenangan sekutu pada Perang Dunia II dan
memuncak pada 1962 menjadi 36 negara demokrasi. Arus baliknya tahun 1970
menjadi 30 negara demokrasi.
Gelombang ketiga tahun 1974 bertambah 30 negara demokrasi baru, terhitung
revolusi politik yang berlangsung di Uni Soviet dan bagian Afrika. Huntington
mennjelaskan bahwa gelombang ketiga ini diikuti oleh gelombang keempat pada
abad 21.
4. Prinsip utama demokrasi adalah persamaan dan kebebasan. Prinsip utama demokrasi
menurut Alamudi, yaitu:
kedaulatan rakyat;
pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah;
kekuasaan mayoritas;
hak-hak minoritas;
jaminan hak asasi manusia;
pemilihan yang bebas dan jujur;
persamaan di depan hukum;
proses hukum yang wajar;
pembatasan pemerintah secara konstitusional;
pluralisme sosial, ekonomi, dan politik; serta nilai-nilai toleransi, pragmatisme,
kerja sama, dan mufakat.
Prinsip-prinsip demokrasi sebenarnya tumbuh berkembang dalam masyarakat tak
terkecuali di kalangan petani salak. Saling menghormati dan menghargai sesama
petani untuk menyesuiakan harga jual salak merupakan salah satu prinsip demokrasi
yang berkembang. Perlakuan dan kesempatan yang sama dalam mendapat,
memproses serta menjual salak merupakan jaminan tersendiri dalam pembangunan
prinsip-prinsip demokrasi di kalangan petani salak. Seyogyanya perkembangan
prinsip-prinsip demokrasi di kalangan petani salak dapat membawa kesejahteraan
kepada petani salak.
1. 4. Budaya Demokrasi
Indicator berkembangnya budaya demokrasi adalah sebagai berikut:
Pertisipasi masyarakat dalam kehidupan bernegara. Dalam budaya demokrasi,
setiap warga berhak ikut menentukan kebijakan public seperti penentuan anggaran,
peraturan-perauran dan kebijakan-kebijakan public. Namuk oleh karena secara
praktis tidak mungkin melibatkan seluruh warga suatu Negara terlibat dalam
pengambilan keputusan (sebagaimana halnya pada zaman Ynani Kuno), maka
digunakan prosedur pemilihan wakil. Para warga Negara memilih wakil-wakil mereka
di pemerintahan.
Para wakil inilah yang diserahi mandar untuk mengelolah masa depan bersama warga
Negara melalui berbagai kebijaka dan peraturan perundang-undangan. Pemerintah
5. demokrasi diberi kewenangan membuat kepuusan melalui mandar yang diperoleh
lewat pemilihan umum.
Pemilu yang teratus (regular) memungkinkan partai-partai turut bersaing dan
mengumumkan kebijakan-kebijakan alternative mereka agar didukung masyarakat.
Selanjutnya warga Negara, melalui hak memilihnya yang priodik, dapat terus
menjaga agar pemerintahanya bertanggung jawab kepada masyarakat. Dan jika
pertanggungjawaban itu tidak diberikan, maka warga Negara dapat mengganti
pemerintahan melalui mekanisme demokrasi yang tersedia. Hal itu sesuai dengan
definisi demokrasi sebagai mana dikemukakan oleh Abraham Lincoln. Ia
mengatakan, demokrasi adalah “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk
rakyat”.
Pertanyaan berikutnya dalah : pemilu yang bagaimana? Ketika partai-partai komunis
berkuasa dieropa timur (1947-1949), pemilihan umum dilaksanakan secara berkala.
Para pemilih dijinkan untuk mengambil bagian dalam pemungutan suara rahasia yang
untuk memilih anggota majlis local dan nasional. Di beberapa negarra, para calon
majlis bahkan mewakili bebagai macam partai politik. Apakah Negara-negara ini,
yangmenyebut dirinya “ demokrasi rakyat”, benar-benar demokrasi? Jawabannya
adalah tidak. Negara-negara komunis initelah menyebut sebuah system demokrasi,
namun menolak untuk mengakui unsur-unsur lain yang diperlukan agar system itu
berjalan secara demokrasi, di antaranya adanya pemilihan umum yang bebas.
Pertama-pertama pemilu harus jujur. Pemilihan harus menawarkan kepada para
pemilih yang nyata di antarapartai-partai yang menawarkan program-program yang
berbeda. Pemilihan harus diawasi oleh petugas yang resmi dan tidak memiliki
kepentingan pribadi, yang dapat dipercaya untuk menjamin bahwa tidak seorang pun
memebrika suara lebih dari satu kali dan bahwa suara-suara di hitung secara jujur
dan akurat ini jarang terjadi di Negara-negara komunis Eropa timurtempo dulu, dan
tidak selalu otomatis diperaktekkan bahkan di Negara-negara barat yang lebih
maju.
Akan tetapi, partisipasi rakyat tidak hanya berupa partisipasi dalam mekanisme lima
tahunan (pemilu) itu saja. Partisipasi tidak indetik dengan memilih dan dipilih dan
dipilih pemilu. Khusus bai rakyat yang dipilih, mereka berhak dan bertanggungjawab
menyuarakan aspirasi atau keritik kapan saja terhadap para wakil dan pemerintahan
lazim disebut gerakan ekstraparloementer. Hal ini mengingatkan kenyatan bahwa
baik pemerintah maupun wakil rakyat yang mereka pilih bias saja membuat
6. kebijakan yang bertentangan dengan aspirasi mereka. Dalam hal kebijakan yang
tidak memihak aspirasi rakyat, misalkanan para wakir sering diam saja. Atau
malah kongkalikong dengan pemerintaha. Untuk itu, masyarakat tetap harus tetap
mengawasi mereka dan tidak hanya tunggu saat pemilu. Inilah yang juga
disebut demokrasi parstipatoris.
Kebebasan. Unsure kedua dan bahkan lebih mendasar adalah kebebasan yaitu
kebebasan berekpresi, berkumpul, berserikat, dan media (Koran, radio, TV)
kebebasan memungkinkan demokrasi berfungsi. Kebebasan memberikan boksigen
agar demokrasi bias bernafas kebebasan berekpresi dan memungkinkan segala
masalah bias diperdebatkan, memungkikan pemerintahdikritik, dan memungkikan
adanya pilihan-pilihan lain. Kebebasan berkumpul memungkinkan rakyat berkumpul
untuk melakukan diskusi. Kebebasan berserikat memungkinkan orang-orang untuk
bergabung dalam suatu partai atau kelompok penekan untuk mewujudkan pandangan
atau cita-cita politik mereka. Ketiga kebebasanini memungkinkan rakyat mengambil
bagian dalam proses demokrasi.
Media yang bebas ( artinya, media tidak dikembalikan oleh penguasa) membantu
rakyat mendapatkan informasi yang diperlukan untuk membuat pilihan mereka
sendiri. Tanpa media yang bebas dan tanpa kebebasan berekpresi yang lebih luas
(melalui percakapan, buku-buku, filem-filem, dan bahakan poster-poster dinding),
sering kali sulit bagi rakyat untuk mengetahui apa yang sesungguhnya sedang
terjadi, dan bahkan lebih sulit lagi untuk membuat keputusan yang berbobot
mengenai apa yanag harus mereka pilih demi mencapai suatu mesyarakat yang
mereka inginkan.
Supremasi hukum (daulat hukum). Unsur penting lainnya, yang seringkali dianggap
sudah semestinya ada di Negara-negara yang tradisi demokrasinya sudah lama,
adalahsupremasi hukum (rule of law).tidak ada gunanya pemerintah membiarkan
semua kebebasan yang disebut di atas bertumbuh apabila pemerintah menginjak-injaknya.
Pengalaman banyak Negara menunjukan banyak pengerintik dijebloskan
kedalam penjara, banyak demonstran yang menentang kebijakan pemerintah
dibubarkan dengan cara kekerasan, dan bahkan banyak di antara mereka ditembak
mati secara diam-diam oleh agen-agen Negara.
Pengakuan akan kesamaan warga Negara. Dalam demokrasi, semua warga Negara
diandaiakan memiliki hak-hak politik yang sama; jumlah suara yang sama, hak pilih
yang sama, akses atau kesempatan yang sama untuk medapatkan ilmu pengetahuan.
7. Tidak seorang pun mempunyai mempunyai pengaruh lebih besar dari orang lain dalam
proses pembuatan kebijakan. Kesamaan disini juga termasuk kesamaan di depan
hokum; dari rakyat jelata sampai pejabat tinggi, semuanya sama dihadapan hukum.
Berikut penjelasannya:
Di bidang ekonomi : setiap individu memiliki hak yang sama untuk melakukan usaha
ekonomi ( berdagang, bertani, berkebun, menjual jasa, dan sebagainya) untuk
memenuhi dan meningkatkan taraf hidup.
Dibidang budaya budaya : setiap individu mempunyai kesaman dalam mengembangkan
seni, misalnya berkreasi dalam seni tari, seni lukis, seni musik, seni pahar, seni
bangunan (arsitektur), dan sebagainya.
Dalam bidang politik : setiap orang memiliki hak politik yang sama, yakni setiap
individu berhak secara bebas memiliki, menjadi anggota salah satu partai politikbaru
sesuai perundang-undangan yang berlaku. Juga memiliki hak dalam pengambilan
keputusan baik dalam lingkup keluarga atau masyarakat melalui mekanisme yang
disepakati dengan dengan tidak membedakan setatus, kedudukan, jenis kelamin,
agama, dan sebagainya.
Dalam bidang hokum : setiap individu memiliki kedudukan yang sama, yakni berhak
untuk mengadakan pembelaan, penuntutan, berperkara di depan pengadilan.
Di bidang pertahanan dan keamanan : setiap individu mempunya hak dan kewajiban
yang sama dalam pembelaan Negara
Pengakuan akan supremasi sipil atau militer. Budaya demokrasi juga
mensyaratkan supremasi sipil atau militer (sipil mengatur militer).
Indikator yang telah dijelaskan di atas dapat mengungkapkan bagaimana budaya
demokrasi yang berkembang di masyarakat petani salak. Jaminan hak asasi manusia
serta partisipasi rakyat dalam mengolah, memproses dan menjual salak merupakan
implementasi bagaimana budaya demokrasi berkembang di masyarakat petani salak.
1. Definisi Masyarakat Madani
Istilah masyarakat madani dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah civil society
pertama kali dikemukan oleh Cicero dalam filsafat politiknya dengan istilah
societies civilis yang identik dengan negara. Dalam perkembangannya istilah civil
society dipahami sebagai organisasi-organisasi masyarakat yang terutama
bercirikan kesukarelaan dan kemandirian yang tinggi berhadapan dengan negara
serta keterikatan dengan nilai-nilai atau norma hukum yang dipatuhi masyarakat.
8. Konsep masyarakat madani merupakan penerjemahan dari civil society yang pertama
kali digulirkan oleh Dato Seri Anwar Ibrahim dalam ceramahnya pada acara Festifal
Istiqlal, 26 September 1995 di Jakarta. Konsep yang diajukannya hendak
menunjukkan bahwa masyarakat yang ideal adalah kelompok masyarakat yang
memiliki peradaban maju.
Masyarakat madani (civil society) sering disebut masyarakat warga, masyarakat
kewargaan, masyarakat sipil, beradab, atau masyarakat berbudaya. Istilah civil
societyberasal dari bahasa latin, yaitu civitas dei artinya kota Ilahi. Asal
kata civil adalahcivilization yang artinya peradaban. Civil society secara sederhana
dapat diartikan sebagai masyarakat beradab. Masyarakat madani didefinisikan
sebagai wilayah-wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan bercirikan antara
lain kesukarelaan (voluntary), keswasembadaan (self generating), dan keswadayaan
(self supporting). Kemandirian tinggi terjadi jika berhadapan dengan negara dan
keterikatan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya.
Menurut Anwar Ibrahim masyarakat madani adalah sistem sosial yang subur
berasaskan kepada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan
perorangan dan kestabilan masyarakat.
Masyarakat madani secara etimologis memiliki dua arti. Pertama, masyarakat kota
karena madani adalah turunan dari kata dalam bahasa Arab, madinah yang berarti
kota.Kedua, masyarakat peradaban yang dalam bahasa Inggris dikenal
sebagai civility ataucivilization. Istilah masyarakat madani yang merupakan
terjemahan dari civil society,apabila ditelusuri berasal dari proses sejarah
masyarakat barat. Akar perkembangannya dapat dirunut mulai Cicero. Cicero adalah
seseorang yang mulai menggunakan istilahsocietes civilis dalam filsafat politiknya.
Bangsa Indonesia berusaha untuk mencari bentuk masyarakat madani yang pada
dasarnya adalah masyarakat sipil yang demokrasi dan agamis/religius. Dalam
kaitannya pembentukan masyarakat madani di Indonesia, maka warga negara
Indonesia perlu dikembangkan untuk menjadi warga negara yang cerdas,
demokratis, dan religius dengan bercirikan imtak, kritis argumentatif, dan kreatif,
berfikir dan berperasaan secara jernih sesuai dengan aturan, menerima semangat
Bhineka Tunggal Ika, berorganisasi secara sadar dan bertanggung jawab, memilih
calon pemimpin secara jujur-adil, menyikapi mass media secara kritis dan objektif,
berani tampil dan kemasyarakatan secara profesionalis,berani dan mampu menjadi
saksi, memiliki pengertian kesejagatan, mampu dan mau silih asah-asih-asuh antara
9. sejawat, memahami daerah Indonesia saat ini, mengenal cita-cita Indonesia di masa
mendatang dan sebagainya.
1. Ciri-ciri masyarakat madani
Karakteristik masyarakat madani adalah sebagai berikut :
1. Free public sphere (ruang publik yang bebas), yaitu masyarakat memiliki akses
penuh terhadap setiap kegiatan publik, mereka berhak melakukan kegiatan
secara merdeka dalam menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul, serta
mempublikasikan informasikan kepada publik.
2. Demokratisasi, yaitu proses untuk menerapkan prinsip-prinsip demokrasi
sehingga muwujudkan masyarakat yang demokratis. Untuk menumbuhkan
demokratisasi dibutuhkan kesiapan anggota masyarakat berupa kesadaran
pribadi, kesetaraan, dan kemandirian serta kemampuan untuk berperilaku
demokratis kepada orang lain dan menerima perlakuan demokratis dari orang
lain. Demokratisasi dapat terwujud melalui penegakkan pilar-pilar demokrasi
yang meliputi :
(1) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
(2) Pers yang bebas
(3) Supremasi hokum
(4) Perguruan Tinggi
(5) Partai politik
3. Toleransi, yaitu kesediaan individu untuk menerima pandangan-pandangan
politik dan sikap sosial yang berbeda dalam masyarakat, sikap saling
menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang dilakukan oleh
orang/kelompok lain.
4. Pluralisme, yaitu sikap mengakui dan menerima kenyataan mayarakat yang
majemuk disertai dengan sikap tulus, bahwa kemajemukan sebagai nilai positif
dan merupakan rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa.
10. 5. Keadilan sosial (social justice), yaitu keseimbangan dan pembagian yang
proporsiaonal antara hak dan kewajiban, serta tanggung jawab individu
terhadap lingkungannya.
6. Partisipasi sosial, yaitu partisipasi masyarakat yang benar-benar bersih dari
rekayasa, intimidasi, ataupun intervensi penguasa/pihak lain, sehingga
masyarakat memiliki kedewasaan dan kemandirian berpolitik yang
bertanggungjawab.
7. Supremasi hukum, yaitu upaya untuk memberikan jaminan terciptanya
keadilan. Keadilan harus diposisikan secara netral, artinya setiap orang
memiliki kedudukan dan perlakuan hukum yang sama tanpa kecuali.
Adapun yang masih menjadi kendala dalam mewujudkan masyarakat madani di
Indonesia diantaranya :
1. Kualitas SDM yang belum memadai karena pendidikan yang belum merata
2. Masih rendahnya pendidikan politik masyarakat
3. Kondisi ekonomi nasional yang belum stabil pasca krisis moneter
4. Tingginya angkatan kerja yang belum terserap karena lapangan kerja
yang terbatas
1. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak dalam jumlah yang besar
2. Kondisi sosial politik yang belum pulih pasca reformasi
Adapun Nurcholis Madjid memberikan beberapa karekteristik bagi masyarakat
berperadaban, masyarakat madani, atau civil society sebagai berikut.
Adanya semangat egalitarianisme.
Penghargaan kepada orang berdasarkan prestasi, bukan keturunan, kesukuan,
atau ras.
Keterbukaan
Partisipasi seluruh anggota masyarakat.
Penentuan kepemimpinan melalui pemilihan, bukan berdasarkan keturunan.
Sedangkan Muhammad A.S. Hikam menyebutkan bahwa masyarakat madani
memiliki ciri-ciri sebagai berikut.
Kesukarelaan (voluntary)
Keswasembadaan (self generating)
Keswadayaan (self supporting)
Kemandirian tinggi berhadapan dengan negara
11. Keterkaitan dengan norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh
warganya.
Civil society adalah suatu wilayah yang menjamin berlangsungnya perilaku, tindakan
dan refleksi mandiri, tidak terkungkung oleh kondisi kehidupan material, dan tidak
terserap di dalam jaringan-jaringan kelembagaan politik resmi yang di dalamnya
tersirat pentingnya suatu ruang publik yang bebas (the free public). Sebagai tempat
di mana transaksi komunikasi yang bebas bisa dilakukan oleh warga masyarakat.
Menurut Hidayat Syarief apabila diaktualisasikan dalam masyarakat Indonesia
yang berbhinneka tunggal ika, masyarakat madani mempunyai karakteristik sebagai
berikut.
Masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
Pancasilais, dan memiliki cita-cita serta harapan masa depan.
Masyarakat yang demokratis dan beradab yang menghargai perbedaan
pendapat.
Masyarakat yang menghargai Hak Azasi Manusia (HAM)
Masyarakat yang tertib dan sadar hukum dan direfleksikan dari adanya budaya
malu apabila melanggar hukum.
Masyarakat yang memiki kepercayaan diri dan kemandirian.
Masyarakat yang memiliki pengetahuan dan kompetitif dalam suasana
kooperatif dan penuh persaudaraan dengan bangsa-bangsa lain dengan
semangat kemanusiaan universal (pluralis).
Dari beberapa ciri yang dikemukakan oleh para tokoh tersebut, nampak bahwa
bangunan masyarakat madani adalah masyarakat yang ideal. Artinya sebuah
masyarakat yang memiliki keberdayaan secara intelektual, sosial dan spiritual, serta
mempunyai kemampuan dan kemauan untuk maju dan mandiri tanpa intervensi dari
negara dengan senantiasa memegang teguh hukum (aturan). Apakah cirri-ciri ini pun
muncul dalam masyarakat petani salak di Cineam. Tentu saja ciri-ciri masyarakat
madani ini telah muncul di kalangan petani salak. Secara intelektual social dan
spiritual mereka mampu hidup untuk saling menghormati dan menghargai. Kehidupan
tradisional serta kuatnya nilai-nilai agama khususnya Islam dalam menjalankan
kehidupan menjadi pijakan dalam membangun masyarakat madani di petani salak
atau masyarakat Cineam.
1. Pemberdayaan Masyarakat Madani
12. Secara esensi dibutuhkan pemberdayaan dan penguatan masyarakat secara
komprehensif agar memiliki wawasan dan kesadaran demokrasi yang baik serta
mampu menjunjung tinggi nilai-nilai hak asasi manusia. Untuk itu, maka diperlukan
pengembangan masyarakat madani dengan menerapkan strategi pemberdayaan untuk
mencapai hasil secara optimal. Dalam hal ini Dawam Rahardjo mengemukakan tiga
strategi yang salah satunya dapat digunakan sebagai strategi pemberdayaan
masyarakat madani Indonesia.
Strategi yang lebih mementingkan integrasi nasional dan politik
Strategi ini berpandangan bahwa sistem demokrasi tidak mungkin berlangsung
dalam masyarakat yang belum memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara yang
kuat. Bagi penganut paham ini, pelaksanaan demokrasi liberal hanya akan
menimbulkan konflik sehingga menjadi sumber instabilitas politik. Saat ini yang
diperlukan adalah stabilitas politik sebagai landasan pembangunan, karena
pembangunan membutuhkan resiko politik yang minim. Dengan demikian, persatuan
dan kesatuan bangsa lebih diutamakan daripada demokrasi.
Strategi yang lebih mengutamakan reformasi sistem politik demokrasi.
Strategi ini berpandangan bahwa pembangunan demokrasi tidak perlu menunggu
rampungnya tahap pembangunan ekonomi. Sejak awal dan secara bersama-sama
diperlukan proses demokratisasi yang pada esensinya adalah memperkuat partisipasi
politik. Jika kerangka kelembagaan ini diciptakan, akan dengan sendirinya
timbul civil society yang mampu mengontrol terhadap negara.
Strategi yang memilih pembangunan masyarakat madani sebagai basis yang
kuat ke arah demokratisasi.
Strategi ini muncul akibat kekecewaan terhadap realisasi dan strategi pertama dan
kedua. Dengan begitu, strategi ini lebih mengutamakan pendidikan dan penyadaran
politik, terutama pada golongan menengah yang makin luas.
Ketiga model strategi pemberdayaan civil society (masyarakat madani) tersebut
dipertegas oleh Hikam bahwa pada era transisi lebih mementingkan prioritas
pemberdayaan dengan cara memahami target yang paling strategis serta penciptaan
pendekatan yang tepat di dalam proses tersebut. Untuk keperluan itu, keterlibatan
kaum cendekiawan, LSM, ormas sosial dan keagamaan, serta mahasiswa adalah
mutlak adanya karena mereka mempunyai kemampuan dan sekaligus tokoh utama
pemberdayaan tersebut.
13. Sedangkan menurut Ryas Rasyid, sebuah masyarakat madani (civil society) haruslah
mandiri, tidak begitu terntung pada peran pemerintah atau negara. Barangkali,
diantara organisasi sosial dan politik yang patut dicatat dan meiliki kemandirian
cukup tinggi adalah organisasi yang termasuk dalam kelompok lembaga swadaya
masyarakat (LSM) atauNon-Governmental Organization (NGO) yang di Indoneisa
jumlahnya mencapai ratusan.
Perubahan paradigma yang berorientasi kepada perwujudan masyarakat madani
perlu dilakukan sebagai koreksi terhadap kekeliruan yang secara umum berpangkal
pada kurangnya konsistensi dalam memelihara dan menegakkan prinsip serta
semangat yang telah disepakati bersama. Dengan demikian, dapat melahirkan
ketidakseimbangan antara posisi serta peran pemerintah dan masyarakat dalam
penyelenggaraan negara juga pembangunan. Ketidakseimbangan posisi serta peran
pemerintah dan masyarakat disebabkan oleh beberapa hal berikut ini.
Sistem politik, budaya, dan perilaku politik yang tenggelam dalam kehidupan
demokrasi semu.
Ditandai dengan matinya oposisi
Sikap tabu terhadap perbedaan pendapat
Tidak terdapat kontrol sosial
Pelaksanaan fungsi legislatif yang tidak bermakna
Penegakan hukum yang lemah
Adapun nilai-nilai dasar yang menandai masyarakat madani pada petani salak Cineam,
di antaranya sebagai berikut.
1) Ketuhanan
2) kemerdekaan
3) hak azasi dan martabat manusia
4) kebangsaan
5) demokrasi
14. 6) kemajemukan
7) kebersamaan
8) persatuan dan kesatuan
9) kesejahteraan bersama
10) keadilan dan supremasi hukum
11) keterbukaan
12) partisipasi
13) kemitraan
14) rasional
15) etis
16) perbedaan
17) pendapat dan pertanggungjawaban
18) (akuntabilitas).
Nilai-nilai masyarakat madani tersebut harus melekat pada setiap individu dan
institusi yang memiliki komitmen untuk mewujudkannya di wilayah Cineam dan
Indonesia. Adapun fungsi dari nilai-nilai tersebut di antaranya sebagai berikut.
Menjadi pedoman perilaku alam bersikap, berpikir dan bertindak, baik secara
individual maupun institusional
Menjadi dasar acuan penyusunan kebijakan dalam membangun Indonesia Baru
sebagai landasan perjuangan panjang untuk mewujudkan masyarakat madani.